ANALISIS BERITA
Perusahaan manajemen kekayaan internasional baru-baru ini menerima pengenalan cepat tentang bagaimana Beijing menjalankan bisnis, ketika seorang bankir UBS dalam perjalanan bisnis ke Tiongkok dilarang oleh pihak berwenang untuk meninggalkan negara tersebut.
Bankir klien UBS yang berbasis di Singapura ditahan di Beijing dan diharuskan menjawab pertanyaan dari pihak-pihak berwenang. UBS sementara meminta karyawannya menunda perjalanan ke Tiongkok selama cobaan berat tersebut, yang berlangsung selama 24 jam.
Kejadian tersebut mengkhawatirkan bank-bank internasional lainnya. Bank-bank termasuk BNP Paribas, JPMorgan Chase, dan Julius Baer telah meminta staf mereka untuk mempertimbangkan kembali bepergian ke Tiongkok pada jam-jam segera setelah karyawan UBS tersebut ditahan, menurut Reuters.
Jenis pertanyaan ini telah menjadi perkara biasa bagi ekonomi terbesar di Asia tersebut. Pada tahun 2012, seorang bankir dari Standard Chartered yang berbasis di Inggris ditahan dan ditanyai sebagai bagian dari penyelidikan anti korupsi terhadap salah satu dari klien bank tersebut.
UBS tidak mengungkapkan sifat pertanyaannya, namun CEO Sergio Ermotti mengatakan kepada wartawan selama laporan pendapatan kuartalan perusahaan bahwa pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak ada hubungannya dengan bank atau karyawan. Dia menegaskan kembali bahwa perusahaan memiliki waralaba yang kuat di Tiongkok.
GARIS PEMBATASAN BARU UNTUK PERBANKAN SWASTA
UBS memiliki operasi manajemen kekayaan terbesar di Asia, dengan sekitar $383 miliar dalam aset yang dikelola, menurut Asian Private Banker.
Bank Swiss adalah salah satu dari beberapa bank internasional dengan keberadaannya di daratan Tiongkok, sedangkan beberapa pesaing telah mendirikan operasi lepas pantai di Hong Kong untuk melayani klien-klien Tiongkok.
UBS telah menjadi salah satu bank Barat yang paling agresif dalam skala operasinya di Tiongkok, setelah otoritas Beijing mencabut pembatasan yang ditempatkan pada sektor perbankan awal tahun ini. Perusahaan asing sekarang diizinkan untuk memiliki 51 persen saham di perusahaan investasi onshore, dan dalam waktu dua tahun, bank-bank asing akan diizinkan untuk sepenuhnya memiliki cabang-cabang perusahaan Tiongkok.
Pada awal Oktober, UBS telah mengambil langkah untuk menjadi bank asing pertama yang memiliki saham mayoritas di bawah aturan baru tersebut setelah dua mitra memasang sahamnya untuk dijual, menurut Reuters. Kesepakatan tersebut belum disetujui.
Tidak mengherankan jika UBS, yang memiliki bisnis manajemen kekayaan terbesar di antara bank-bank global, ingin mengambil bagian di Tiongkok. Laporan “Billionaires Insights” edisi tahun 2018 yang dirilis oleh UBS dan perusahaan konsultan PwC menemukan bahwa 332 miliarder telah bermunculan, dengan Tiongkok yang memimpin jalannya.
“Ada 373 miliarder Tiongkok pada akhir tahun 2017, dan 97% dari mereka adalah atas usaha sendiri,” kata laporan tersebut. “Fenomena ini terjadi dalam waktu kurang dari 10 tahun, ketika awal tahun 2006, hanya ada 16 miliarder Tiongkok.” Menurut laporan, pertumbuhan tersebut sebagian besar didorong oleh pusat kewirausahaan di sekitar kota Shenzhen selatan, yang telah menantang Silicon. Lembah di dalam penciptaan nilai di sektor teknologi.
MENINGKATKAN PENGAWASAN
Namun ketika bank-bank internasional bersiap untuk memperluas kehadiran mereka di Tiongkok, mereka juga harus siap untuk secara potensial mengkompromikan kebijakan-kebijakan bisnis yang ada, dan menyerahkan informasi klien kepada rezim komunis Tiongkok.
Industri ini akan menghadapi pengawasan dari otoritas Beijing yang memantau dengan cermat kekayaan negara dan transaksi keuangannya terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran-pelanggaran, termasuk pelarian modal, kesalahan regulasi, atau kegiatan lain yang dianggap oleh rezim sebagai perilaku terlarang atau korupsi.
Orang-orang kaya Tiongkok telah terlihat mendiversifikasi aset mereka di luar negeri dalam beberapa tahun terakhir karena pasar properti domestik mendingin. Pihak berwenang Tiongkok, di sisi lain, mengkhawatirkan melemahnya mata uang yuan, telah menempatkan pembatasan modal yang boleh meninggalkan negara tersebut. Dalam beberapa kasus, para elit kaya telah menggunakan celah seperti menyalurkan uang tunai ke Makau atau Hong Kong, atau menggunakan bitcoin untuk mentransfer aset ke luar negeri.
Pelanggaran-pelanggaran ekonomi tertentu muncul dari politik. Tahun lalu, miliarder pengusaha Tiongkok Xiao Jianhua diculik di Hong Kong oleh agen-agen Tiongkok dan belum pernah terlihat di depan umum sejak itu. Xiao diyakini menjadi saluran keuangan dari lawan politik tertentu pemimpin rezim Xi Jinping.
Dan para bankir serta pemimpin-pemimpin bisnis Barat, yang memberi nasihat dan melayani klien-klien elit kaya Tiongkok, semakin menjadikan diri mereka dalam sasaran baku tembak.
“Terakhir kali saya di Tiongkok, saya dipaksa untuk menyerahkan [ponsel pintar] iPhone saya sebelum rapat. Saya menduga bahwa aplikasi pelacakan atau penyadapan kemungkinan telah dipasang di dalamnya,” kata seorang mitra di sebuah perusahaan investasi yang bermarkas di AS kepada The Epoch Times, yang meminta untuk tidak disebutkan namanya.
“Sekarang, saya pastikan untuk membawa ponsel ‘bodoh’ ketika saya pergi ke sana.” (ran)
Rekomendasi video:
Kuatnya Intervensi Tiongkok pada Dunia Bisnis, Membuat Jack Ma Ingin Pensiun
https://www.youtube.com/watch?v=gl4ZBazsxU8&t=3s
