Oleh Wang He
Tahun 2020 menandai dimulainya fase baru dalam “perang dingin” antara Amerika Serikat dengan rezim komunis Tiongkok. Setelah sanksi Amerika Serikat terhadap pelanggar hak asasi manusia di Xinjiang mengakibatkan penghapusan status perdagangan khusus Hong Kong, dan penolakan resmi terhadap hegemoni Partai Komunis Tiongkok di Laut China Selatan.
Dan, kini konflik tersebut meningkat dengan penutupan Konsulat Tiongkok di Houston, dan pernyataan kebijakan Tiongkok berturut-turut oleh pejabat petinggi pemerintah Amerika Serikat. Semua peristiwa ini telah mengejutkan masyarakat internasional.
Tetapi apakah ada cara untuk menjatuhkan Partai Komunis Tiongkok? Pasti ada. Dan, penulis percaya pembuat kebijakan Amerika Serikat telah lama menyadarinya.
Meruntuhkan Firewall Internet
Pertama, runtuhkan Great Firewall Partai Komunis Tiongkok untuk mendapatkan kebebasan internet bagi rakyat Tiongkok.
Pada pertengahan tahun 1990-an, saat Tiongkok terhubung ke internet global, pengawasan dan blokade dimulai hampir secara bersamaan. Dikenal sebagai “Proyek Perisai Emas”, firewall Partai Komunis Tiongkok telah lama terkenal kejam.
Selain itu, pada tanggal 1 Juni 2017, undang-undang keamanan dunia maya yang kejam yang ditetapkan Beijing, diterapkan untuk memblokir VPN, menghapus posting, melarang pengguna, dan menangkap orang. Tiongkok telah menjadi “negara di balik tembok” nomor satu di dunia.
Tembok dunia maya Partai Komunis Tiongkok tidak hanya merampas kebebasan berbicara dan kebebasan berpikir rakyat Tiongkok, tetapi juga sangat membahayakan dunia.
Artikel yang memperingati 30 tahun runtuhnya Tembok Berlin diterbitkan oleh Radio France Internationale pada tanggal 11 November 2019 menunjukkan bahwa, jika dunia gagal untuk melihat bahwa Tembok Berlin yang terlihat telah berubah menjadi bahkan firewall (internet) tidak terlihat yang lebih ganas di Tiongkok, daripada retorika apa pun mengenai kebebasan itu adalah kosong.
Salah satu alasan terpenting dari pandemi Coronavirus yang mengamuk di seluruh dunia adalah kerahasiaan dan penipuan oleh Partai Komunis Tiongkok, dan blokade internet oleh Partai Komunis Tiongkok. Hal ini telah menjadi konsensus antara Amerika Serikat dan masyarakat internasional. Amerika Serikat tidak sanggup lagi mengabaikan dinding dunia maya Partai Komunis Tiongkok.
Michael Pack, kepala United States Agency for Global Media -USAGM- atau Badan Media Global Amerika Serikat yang baru, menunggu dua tahun untuk memastikan Senat atas pencalonannya. Akhirnya, ia mengambil alih Badan Media Global Amerika Serikat bulan lalu.
Michael Pack segera memecat kepemimpinan puncak di setiap outlet berita Badan Media Global Amerika Serikat, seperti Voice of America dan Radio Free Asia, yang diketahui sangat disusupi oleh Partai Komunis Tiongkok.
Seorang juru bicara Badan Media Global Amerika Serikat berkata, “Michael Pack memahami skala dan sifat ancaman yang ditimbulkan oleh penentang kebebasan berekspresi, dan itulah tepatnya mengapa ia mempertimbangkan untuk memperkuat pengelakan firewall sebagai prioritas utama masa jabatannya di Badan Media Global Amerika Serikat.”
Pembawa acara bincang-bincang radio dan mantan ahli strategi Gedung Putih yaitu Steve Bannon memperjelas hal tersebut di program siaran War Room “Pandemic EP166” nya, yang meruntuhkan firewall adalah fase pertama bagaimana menghancurkan Partai Komunis Tiongkok dan memulai pembebasan rakyat Tiongkok.
Dalam program siaran War Room tanggal 8 Mei, Steve Bannon mewawancarai Michael Horowitz, CEO 21st Century Initiatives dan mantan Penasihat Umum untuk Kantor Manajemen dan Anggaran di bawah Pemerintahan Reagan.
Michael Horowitz menyatakan, “Secara teknologi memungkinkan bagi Amerika Serikat untuk melewati firewall Tiongkok, hal itu tidak akan memakan banyak uang, tetapi hal itu membutuhkan upaya proyek Manhattan.”
Michael Horowitz melanjutkan dengan mengatakan: “Amerika Serikat telah menempatkan sebuah Universitas Amerika utama untuk menetapkan teknologi informasi penting dan ahli keamanan komputer untuk bekerja sama dengan… Kementerian Luar Negeri atau Dewan Gubernur Penyiaran.
Para ahli dan pemerintah percaya bahwa kemungkinan-kemungkinan itu adalah besar dan bahwa kami dapat menghapus firewall sebelum pemilihan umum.” Menurut Michael Horowitz, Amerika Serikat memiliki dana tidak terbatas dari senilai tiga miliar dolar akun untuk meruntuhkan firewall.
Ada hal lain yang menyemangati keruntuhan firewall Partai Komunis Tiongkok. Pada tanggal 13 Juni, SpaceX menyelesaikan peluncuran massal Starlink kesembilan, membawa 58 satelit broadband Starlink.
Menurut situs web berita astronomi Space.com, tujuan proyek Starlink SpaceX adalah menyediakan akses internet berkecepatan tinggi yang konstan bagi pengguna di seluruh dunia.
SpaceX berencana untuk mencapai tujuan ini dengan meluncurkan konstelasi besar-besaran satelit internet broadband. Pengguna di darat kemudian akan mengoperasikan sebuah perangkat kecil terminal — tidak lebih besar dari sebuah laptop — untuk mendapatkan akses internet.
Prestasi ini kemungkinan besar menjadi penghancur firewall Partai Komunis Tiongkok. Secara umum, secara teknis mendobrak firewall Tiongkok adalah sangat masuk akal sebagai ditunjukkan oleh keberhasilan perangkat lunak pengelakan, seperti Freegate dan Wujie.
Itu hanyalah keputusan politik. Misalnya pada masa pemerintahan Obama, pada tanggal 31 Juli 2015, New York Times menyatakan bahwa Washington memutuskan untuk membalas dendam terhadap peretasan komputer pemerintah Tiongkok dan informasi dari 21,5 juta orang.
Mengejar kebebasan internet berada dalam lingkup pembalasan. Juga, pada tahun 2016, kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR) untuk pertama kalinya mencantumkan sensor internet Tiongkok sebagai penghalang perdagangan.
Pada tahun 2018, Perwakilan Dagang Amerika Serikat melaporkan ke Kongres mengenai kepatuhan WTO kepada Tiongkok, dengan mengatakan keterlibatan Partai Komunis Tiongkok dalam “pemblokiran ekstensif situs web yang sah [akan] memengaruhi miliaran dolar dalam bisnis.” Namun, tindakan nyata belum terlihat.
Meruntuhkan Great Firewall akan membawa perubahan besar bagi Tiongkok. Seperti komentar seorang netizen, “Serahkan sisanya kepada rakyat Tiongkok, selama firewall dibongkar.”
Memberi Sanksi kepada Partai Komunis Tiongkok Sebagai Pelanggar Hak Asasi Manusia
Cara kedua untuk menjatuhkan Partai Komunis Tiongkok adalah dengan mempublikasikan dan menerapkan sanksi pejabat komunis Tiongkok, yang mana telah melakukan pelanggaran HAM dengan cara membekukan aset mereka di luar negeri.
Pertanggungjawaban, kemampuan untuk menahan individu pelanggar hak asasi manusia untuk bertanggung jawab atas tindakannya, adalah salah satu prinsip dasar hukum hak asasi manusia internasional dan hukum pidana internasional.
Tidak pernah dibenarkan untuk menutupi kejahatan pribadi dengan dalih perintah dari atasan, kepentingan nasional, sistem kelembagaan, dan lain-lain.
Menerapkan prinsip-prinsip ini secara komprehensif memberi sanksi kepada pejabat Partai Komunis Tiongkok atas pelanggaran hak asasi manusia yang mereka lakukan akan membawa hasil yang bagus.
Pada tanggal 23 Desember 2016, “Undang-Undang Akuntabilitas Hak Asasi Manusia Magnitsky Global” ditandatangani menjadi undang-undang. Pada tanggal 21 Desember 2017 Amerika Serikat menggunakan undang-undang ini untuk menerapkan sanksi terhadap Gao Yan, mantan kepala polisi distrik Chaoyang Beijing, atas kematian seorang aktivis dalam tahanan. Ini adalah pertama kalinya pemerintah Trump mengambil tindakan khusus semacam ini, sebagai tanggapan terhadap penindasan hak asasi manusia di Tiongkok.
Pada tanggal 2 Agustus 2017, Presiden Donald Trump menandatangani Undang-undang “Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act.”
Kementerian Luar Negeri menggunakan undang-undang itu, untuk pertama kalinya pada tanggal 20 September 2018, untuk menjatuhkan sanksi pada Kementerian Perkembangan Peralatan Tiongkok, cabang militer yang bertanggung jawab atas senjata dan perlengkapan, dan direkturnya, Li Shangfu, karena terlibat dalam “transaksi yang bermakna” dengan eksportir senjata utama Rusia.
Undang-Undang HAM dan Demokrasi Hong Kong tahun 2019, adalah hukum Amerika Serikat lainnya untuk memberi sanksi kepada penjahat Partai Komunis Tiongkok. Langkahnya dengan memberlakukan sanksi “pemblokiran properti dan pemblokiran visa terhadap orang asing yang bertanggung jawab atas pelanggaran HAM yang parah di Hongkong.”
Tahun ini, Undang-Undang Kebijakan Hak Asasi Manusia Uyghur tahun 2020 dan Undang-Undang Otonomi Hong Kong Tahun 2020, meletakkan landasan hukum bagi sanksi komprehensif melawan pelanggar hak asasi manusia Partai Komunis Tiongkok.
Dalam hal penegakan hukum, pada tanggal 9 Juli, Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri Kementerian Keuangan AS, memberi sanksi kepada empat pejabat pemerintah yang masih aktif saat ini atau mantan terkait dengan pelanggaran hak yang serius terhadap etnis minoritas di Daerah Otonomi Uyghur Xinjiang.
Empat pejabat pemerintah tersebut adalah Chen Quanguo, Sekretaris Partai Komunis Tiongkok di Xinjiang, dan Zhu Hailun, mantan Wakil Sekretaris Partai Komunis Tiongkok di Xinjiang, serta Wang Mingshan, Direktur dan Sekretaris Partai Komunis Tiongkok di Biro Keamanan Masyarakat Xinjiang saat ini, dan Huo Liujun, mantan Sekretaris Partai Komunis Tiongkok di Biro Keamanan Masyarakat Xinjiang.
Tindakan ini diambil sesuai dengan Perintah Eksekutif 13818, “Memblokir Properti Orang yang Terlibat dalam Pelanggaran HAM Serius atau Korupsi,” yang didasarkan pada dan menerapkan Undang-Undang Akuntabilitas Hak Asasi Manusia Magnitsky Global.
Secara bersamaan, Kementerian Luar Negeri juga memberlakukan pembatasan visa tambahan pada Chen Quanguo, Zhu Hailun, dan Wang Mingshan, dan juga anggota keluarga mereka.
Sanksi tersebut dijatuhkan berdasarkan Undang-Undang Akuntabilitas Hak Asasi Manusia Magnitsky Global, yang memungkinkan pemerintah untuk menargetkan pelanggar hak asasi manusia di seluruh dunia dengan membekukan salah satu asetnya di Amerika Serikat, melarang perjalanan pelanggar hak asasi manusia ke Amerika Serikat, dan melarang orang Amerika berbisnis dengan pelanggar HAM.
Pada tanggal 7 Juli, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Mike Pompeo juga mengumumkan penerapan pembatasan visa pada pejabat Partai Komunis Tiongkok, yang “pada pokoknya terlibat dalam perumusan atau pelaksanaan kebijakan terkait dengan akses bagi orang asing ke wilayah Tibet,” menurut Akses Timbal Balik ke Undang-Undang Tibet tahun 2018.
Sebelumnya, pada tanggal 26 Juni, Mike Pompeo mengumumkan pembatasan visa saat ini dan mantan pejabat Partai Komunis Tiongkok yang diyakini bertanggung jawab, atau terlibat dalam, merongrong otonomi tingkat tinggi di Hong Kong.
Pembatasan visa adalah untuk memenuhi janji Presiden Trump untuk menghukum pejabat Partai Komunis Tiongkok yang terlibat bertanggung jawab untuk menghilangkan kebebasan Hong Kong. Selain itu, pembatasan visa diberlakukan sebelum Partai Komunis Tiongkok meluncurkan teks lengkap hukum keamanan nasional Hong Kong.
Dan sebelum ini, pada tanggal 11 Juni, anggota Studi Partai Republik Komite Keamanan Nasional dan Gugus Tugas Urusan Luar Negeri menyatakan, bahwa Kementerian Keuangan menjatuhkan sanksi kepada para pemimpin utama Partai Komunis Tiongkok. Mereka mencakup Luo Huining, direktur kantor penghubung Hong Kong, Han Zheng, salah satu dari tujuh orang elit Politbiro Partai Komunis Tiongkok dan juga “utusan” Xi Jinping untuk urusan Hong Kong, Xia Baolong, kepala Kantor Urusan Hong Kong dan Makau, dan lainnya.
Contoh di atas menunjukkan bahwa pemerintahan Trump, meningkatkan penggunaan sanksi komprehensif terhadap Partai Komunis Tiongkok yang adalah pelanggar hak asasi manusia.
Efek dan dampak tersebut pada diktator komunis dan pengikutnya adalah tidak terhitung.
Keluar dari Partai Komunis Tiongkok dan Larangan Perjalanan
Cara ketiga untuk menjatuhkan Partai Komunis Tiongkok adalah melarang semua anggota Partai Komunis Tiongkok memasuki Amerika Serikat, kecuali mereka secara terbuka menyatakan pengunduran dirinya dari Partai Komunis Tiongkok.
Pada tanggal 15 Juli, sebuah laporan New York Times mengatakan: “Pemerintahan Donald Trump sedang mempertimbangkan larangan besar-besaran untuk bepergian ke Amerika Serikat oleh anggota Partai Komunis Tiongkok dan anggota keluarganya.”
Artikel itu selanjutnya berbunyi: “Proklamasi presiden, masih dalam bentuk draf, dapat juga memberikan kewenangan kepada pemerintah Amerika Serikat untuk mencabut visa anggota Partai Komunis Tiongkok dan keluarganya yang sudah berada di Amerika Serikat, mengarah pada pengusiran mereka.… Menghitung anggota Partai Komunis Tiongkok serta keluarganya, larangan itu secara teknis dapat melarang perjalanan ke Amerika Serikat untuk sebanyak 270 juta orang, menurut satu perkiraan administrasi internal.”
Keesokan harinya, Sekretaris Pers Gedung Putih Kayleigh McEnany mengatakan kepada wartawan dalam jumpa pers mengenai larangan tersebut, “Jadi, saya belum dapat mengumumkan mengenai hal itu, tetapi yakinlah kami membahas setiap opsi yang berkaitan dengan Tiongkok.”
Larangan perjalanan tersebut mengguncang Partai Komunis Tiongkok dan menciptakan kepanikan besar di kalangan rezim komunis.
Rakyat Tiongkok sangat bersemangat dan bersukacita. Netizen Tiongkok Daratan tidak hanya sangat mendukung berlakunya larangan ini, mereka juga memberikan saran kepada Donald Trump untuk meningkatkan sanksi.
Di Google penelusuran Tiongkok, istilah “mundur dari Partai Komunis Tiongkok” melonjak.
Secara umum diantisipasi bahwa konsekuensi larangan perjalanan tersebut akan menjadi pemutusan hubungan diplomatik atau lebih buruk.
Undang-undang Imigrasi Amerika Serikat saat ini, melarang anggota komunis berimigrasi ke Amerika Serikat, tetapi tidak melarang anggota komunis memasuki Amerika Serikat .
Namun, Amerika Serikat baru-baru ini mulai memberlakukan pembatasan visa terhadap beberapa warganegara Tiongkok, yang mencakup pejabat senior Partai Komunis Tiongkok yang berpartisipasi dalam penindasan warga Uyghur, jurnalis Tiongkok yang bekerja di Amerika Serikat, dan beberapa karyawan perusahaan teknologi Tiongkok yang “melanggar manusia hak,” seperti Huawei.
Pada awal bulan Juni, Amerika Serikat juga mengumumkan tidak akan mengeluarkan lagi visa untuk pelajar asing yang terkait dengan militer Tiongkok, dan visa pelajar yang sudah dikeluarkan juga akan menjadi tidak berlaku.
Selain itu, pemerintah Amerika Serikat berencana untuk menjatuhkan sanksi visa dan sanksi ekonomi pada pejabat Partai Komunis Tiongkok yang terlibat menindas kebebasan Hong Kong.
Dari segi operasi, adalah tidak sulit melarang masuknya komunis. Pemerintahan Trump membedakan Partai Komunis Tiongkok dari rakyat Tiongkok.
Kini, kuncinya terletak pada pengakuan pemerintahan Donald Trump atas sifat Partai Komunis Tiongkok dan memegang kesempatan dan waktu. Kapan hal ini bergerak, maka akan mengatur nada untuk perang dingin Tiongkok-Amerika Serikat yang baru.
Sebagai kesimpulan, penulis percaya keefektifan metode ini terutama tergantung kemauan politik dan kepemimpinan Presiden Donald Trump.
Di sini penulis ingin menunjukkan bahwa yang terpenting untuk keberhasilan ketiga metode tersebut adalah mempromosikan kebangkitan rakyat Tiongkok. Rakyat Tiongkok adalah protagonis dalam menggulingkan rezim komunis Tiongkok.
Para politisi Amerika Serikat telah membuatnya sangat jelas: Partai Komunis Tiongkok tidak takut pada Amerika Serikat, tetapi takut pada rakyat Tiongkok. Rakyat Tiongkok menginginkan Partai Komunis Tiongkok dan Amerika Serikat bertempur.
Jika rakyat Tiongkok tidak bangkit, maka tidak ada yang dapat menyelamatkan mereka. Bantuan dari Amerika Serikat dan kekuatan keadilan masyarakat internasional, tidak dapat menggantikan keinginan rakyat Tiongkok untuk membantu dirinya sendiri.
Yang menggembirakan adalah lebih dari 360 juta warganegara Tiongkok secara terbuka menyatakan bahwa mereka telah mundur dari Partai Komunis Tiongkok dan organisasi afiliasinya yaitu, Liga Pemuda Komunis dan Pionir Muda.
Kebangkitan rakyat Tiongkok dan aksi pendukung dari masyarakat internasional, yang dipimpin oleh Presiden Donald Trump, akan membuka halaman baru sejarah bagi Tiongkok dan dunia. (Vv)
Wang He, seorang yang memiliki gelar master dalam bidang hukum dan sejarah. Ia fokus pada gerakan komunis internasional. Dia adalah seorang dosen dan pernah sebagai seorang eksekutif dari sebuah perusahaan swasta besar di Tiongkok. Dia sempat dipenjara di Tiongkok sebanyak dua kali karena keyakinannya. Wang kini tinggal di Amerika Utara dan rutin menerbitkan komentar tentang urusan dan politik Tiongkok terkini sejak 2017.
Keterangan Foto : Pemimpin Tiongkok Xi Jinping (bawah) tiba pada sesi penutupan konferensi legislatif stempel karet rezim Tiongkok sementara pejabat Partai Komunis lainnya bertepuk tangan, di Beijing, pada 28 Mei 2020. (Kevin Frayer / Getty Images)
Video Rekomendasi :
