Ella Kietlinska
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo mengatakan pada hari Selasa 6 Oktober 2020, bahwa partai komunis Tiongkok semakin meningkatkan tindakan tegas di seluruh wilayah, yang membuat hal tersebut menjadi lebih penting dari sebelumnya untuk empat negara Indo-Pasifik yang dikenal dengan the Quadrilateral Security Dialogue -Quad-, untuk bekerja sama untuk melindungi mitranya dan rakyatnya dari “Eksploitasi, korupsi, dan pemaksaan” Komunis Tiongkok
Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo menghadiri pertemuan tingkat menteri selama kunjungannya ke Tokyo, Jepang, dari tanggal 4 hingga 6 Oktober. Dalam sambutannya pada pertemuan tersebut, Mike Pompeo berkata, “Memang adalah lebih kritis sekarang daripada sebelumnya kita berkolaborasi untuk melindungi rakyat kita dan mitra kita dari eksploitasi, korupsi, dan paksaan Partai Komunis Tiongkok.”
“Kami telah melihat hal tersebut di selatan, di Laut Tiongkok Timur, Sungai Mekong, Himalaya, Selat Taiwan. Ini hanya beberapa contoh,” tambah Mike Pompeo.
Rezim Tiongkok juga menutupi wabah virus Partai Komunis Tiongkok, yang mana memperburuk krisis yang disebabkan oleh pandemi di kawasan Indo-Pasifik.
Oleh karena itu, negara-negara yang beragam di kawasan itu membutuhkan tekad baru untuk melindungi kebebasan dan kedaulatannya, kata Mike Pompeo.
“Kelemahan memprovokasi pelaku intimidasi, itu adalah penghargaan peredaan bagi mereka yang bertindak dengan cara-cara yang memaksa dan menggunakan kekuatan militer sebagai lawan dari cara-cara diplomatik untuk menyelesaikan konflik,” kata Mike Pompeo dalam sebuah wawancara dengan penyiar Jepang NHK.
Pompeo menambahkan, Jawabannya adalah menjadi kuat dalam tanggapan kita,… dan bekerja dengan negara-negara berpikiran-sama di seluruh dunia untuk menentang pihak yang ingin menggunakan kekuasaan militer atau paksaan.
Pompeo dalam rapat dialog the Quadrilateral Security Dialogue (Quad) menyatakan, Amerika Serikat berdiri bersama anda semua saat kita bekerja untuk mencapai kemenangan atas pandemi yang mengerikan ini dan membangun kembali ekonomi kita bersama.
“Saya menantikan pertemuan kita dan menantikan langkah yang lebih konkret dengan Dialog Keamanan Segi Empat yang akan datang. Saat kita bertukar gagasan secara terbuka dan bekerja sama, hal-hal baik mengikuti,” Mike Pompeo menyimpulkan.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Australia Marise Payne mengatakan bahwa Australia percaya bahwa kawasan Indo-Pasifik harus “diatur oleh aturan, bukan kekuasaan” dan perselisihan harus “diselesaikan menurut hukum internasional” sehubungan dengan hak-hak individu.
Menlu Australia itu mengatakan, pihaknya juga bekerja sama dengan organisasi regional lainnya di kawasan Indo-Pasifik seperti ASEAN dan Forum Pulau-Pulau Pasifik.
Menteri Luar Negeri India Subrahmanyam Jaishankar mengatakan bahwa, India tetap “berkomitmen untuk menegakkan tatanan internasional berbasis aturan yang dilandasi oleh aturan hukum, transparansi, kebebasan navigasi di laut internasional, dan menghormati integritas teritorial dan kedaulatan dan resolusi perselisihan damai.”
Sedangkan, Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi mengatakan setelah pembicaraan, negara-negara tersebut memastikan bahwa mereka akan maju dengan pembicaraan praktis mengenai infrastruktur, keamanan dunia maya, dan area lainnya.
Sementara itu, Jepang prihatin akan klaim Tiongkok Timur yang dikuasai Jepang. Jepang juga menganggap meningkatnya aktivitas militer Tiongkok sebagai ancaman keamanan.
Makalah kebijakan pertahanan tahunan Jepang pada bulan Juli, menuduh Tiongkok secara sepihak mengubah status quo di Laut Tiongkok Selatan, tempat Tiongkok membangun dan memiliterisasi pulau-pulau buatan manusia dan secara tegas menuntut klaimnya untuk hampir semua perikanan dan perairan utama di laut Tiongkok Selatan.
Sebelumnya pada hari Selasa 6 Oktober, Perdana Menteri Jepang yang baru Yoshihide Suga mengatakan dalam sebuah pertemuan dengan para diplomat the Quadrilateral Security Dialogue (Quad), bahwa inisiatif keamanan dan ekonomi “Indo-Pasifik adalah Bebas dan Terbuka,” yang mana mereka cetuskan menjadi lebih penting dari tantangan sebelumnya dari pandemi Coronavirus.
Yoshihide Suga mulai menjabat pada tanggal 6 September 2020, berjanji untuk melanjutkan sikap pendahulunya Shinzo Abe mengenai keamanan dan diplomatik.
Shinzo Abe adalah kekuatan pendorong utama di belakang untuk mempromosikan inisiatif Indo-Pasifik adalah Bebas dan Terbuka, yang disebut Yoshihide Suga sebagai “visi perdamaian dan kemakmuran kawasan Indo-Pasifik” dan berjanji untuk segera mewujudkannya.
Yoshihide Suga, yang pernah menjadi sekretaris kabinet di bawah Shinzo Abe, mengatakan kepada media Jepang pada hari Senin lalu, bahwa ia akan mengejar diplomasi berdasarkan aliansi Jepang-Amerika Serikat sebagai landasan. Selain itu, “mempromosikan Indo-Pasifik adalah Bebas dan Terbuka secara strategis”, sambil membangun stabilitas hubungan dengan tetangga termasuk Tiongkok dan Rusia.
Jepang melihat Indo-Pasifik adalah Bebas dan Terbuka, adalah sangat penting untuk memastikan akses ke jalur laut sepenuh ke Timur Tengah, sumber utama minyak bagi negara pulau yang miskin sumber daya tersebut.
Bagian masalah sekutu Washington di Asia adalah ketergantungan para sekutu Washington pada Tiongkok untuk perdagangan. Tiongkok adalah tujuan utama ekspor Australia pada tahun 2019, tujuan No. 2 untuk ekspor Jepang, dan tujuan No. 3 untuk ekspor India, menurut arahan statistik perdagangan IMF yang disusun oleh Refinitiv.
Beijing membantah tuduhan merahasiakan pandemi, menyangkal terjadi pelanggaran hak manusia dalam penanganannya terhadap Hong Kong dan minoritas Muslim di Xinjiang, dan menuduh negara-negara Barat ikut campur dalam urusan dalam negerinya.
Quadrilateral Security Dialogue (Quad)
The Quadrilateral Security Dialogue (Quad) terdiri dari Jepang, Amerika Serikat, India, dan Australia dan merupakan sebuah forum pejabat pemerintah untuk membahas masalah keamanan kawasan.
Awalnya the Quadrilateral Security Dialogue (Quad) didirikan pada tahun 2007 atas prakarsa Perdana Jepang Menteri Shinzo Abe. Kemudian mendapat dukungan dari Amerika Serikat yaitu Wakil Presiden Dick Cheney saat itu, tetapi berantakan di tahun 2008.
The Quadrilateral Security Dialogue (Quad) dibangun kembali pada tahun 2017, itu setelah Shinzo Abe mengambil alih kantor dialog Keamanan Segi Empat di tengah kekhawatiran yang semakin meningkat, akibat perilaku rezim Tiongkok yang bersifat memaksa di kawasan Indo-Pasifik. Hal demikian menurut laporan Patrick Gerard Buchan, seorang direktur dan rekan di Center for the Strategic and International Studies (CSIS), dan Benjamin Rimland, rekan peneliti Center for the Strategic and International Studies (CSIS).
Komunis Tiongkok secara resmi memprotes pendirian awal Quadrilateral Security Dialogue pada tahun 2007 lalu. Kebangkitan Quadrilateral Security Dialogue pada tahun 2017 dan memandang Quadrilateral Security Dialogue sebagai ancaman bagi kepentingan Tiongkok, hal demikian diungkapkan oleh Gerard Buchan dan Benjamin Rimland menulis untuk Center for the Strategic and International Studies yang berbasis di Washington.
“Keanggotaan Dialog Keamanan Segi Empat didorong oleh kepentingan bersama, bukan kewajiban yang mengikat,” kata Asisten Sekretaris Urusan Asia Timur dan Pasifik David Stilwell kepada press pada briefing pada tanggal 2 Oktober.
Stilwell mengatakan, Quadrilateral Security Dialogue atau Dialog Keamanan Segi Empat, berupaya untuk membangun, mempromosikan, dan mengamankan prinsip-prinsip Indo-Pasifik, terutama sebagai taktik, agresi, dan peningkatan paksaan oleh Republik Rakyat Tiongkok di kawasan tersebut.
Anggota Quadrilateral Security Dialogue fokus pada isu-isu seperti “keamanan maritim, teknologi dunia maya dan teknologi kritis, infrastruktur, kontra terorisme, dan kerjasama di kawasan Mekong. (Vv)
Keterangan Foto : Dari kiri ke kanan, Menteri Luar Negeri India Subrahmanyam Jaishankar, Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi, Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga, Menteri Luar Negeri Australia Marise Payne dan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo berpose untuk berfoto di hadapan empat negara asing Indo-Pasifik. pertemuan para menteri di kantor perdana menteri di Tokyo, pada 6 Oktober 2020. (Nicolas Datiche / Pool Photo via AP)
