China Insider
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Mike Pompeo, pada tanggal 30 September, mendesak Vatikan untuk bergabung dengan Amerika Serikat guna mengutuk penindasan kebebasan beragama di Tiongkok. Mike Pompeo mengatakan bahwa gereja Katolik seharusnya berada di garis terdepan dalam memberantas dan bersikeras mempertahankan hak asasi manusia di Tiongkok.
Permohonan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Mike Pompeo soal desakan kepada Vatikan bergabung dengan Amerika Serikat guna mengutuk penindasan kebebasan beragama di Tiongkok itu disampaikan dalam sebuah konferensi kebebasan beragama yang diorganisir oleh Kedutaan Besar Amerika Serikat kepada Tahta Suci. .
Pada saat yang bersamaan, Vatikan masuk dalam negosiasi dengan Beijing untuk memperluas kesepakatannya yang kontroversial mengenai nominasi uskup. Mike Pompeo meminta gereja Katolik untuk bangkit demi umatnya yang ditindas untuk melepaskan keyakinannya oleh rezim Komunis Tiongkok di Tiongkok.
Pada konferensi tersebut, Mike Pompeo dalam pidatonya mengatakan,”Tidak ada sebuah tempat dimana kebebasan beragama diserang seperti yang terjadi di Tiongkok saat ini. Hal ini karena rezim komunis, Partai Komunis Tiongkok menganggap dirinya otoritas moral yang tertinggi.”
Mike Pompeo menilai rezim Komunis Tiongkok menodai dan menghancurkan gereja-gereja Katolik dan tempat-tempat suci serta memenjarakan para uskup Katolik, seperti Augustin Suite, para pastor dan umat yang mencakup Lay, pemimpin gerakan hak asasi manusia di Hong Kong yang beragama Katolik, dan umat di daerah lainnya di Tiongkok.
“Pihak berwenang meminta para penduduk untuk mengganti gambar Jesus dengan gambar Mao Zedong, mantan pemimpin Partai Komunis Tiongkok dan gambar Sekretaris Jenderal Partai Komunis Tiongkok Xi Jinping,” kata Pompeo.
Sebuah buku teks yang disahkan oleh rezim Komunis Tiongkok untuk digunakan pada sekolah-sekolah pelatihan kejuruan di seluruh Tiongkok telah mengubah sebuah bagian yang dikutip dari Alkitab.
Karena misi mempertahankan martabat manusia dan kebebasan beragama khususnya tetap adalah inti kebijakan luar negeri Amerika Serikat.
“Gereja berada dalam posisi yang berbeda. Pertimbangan seharusnya tidak mematahkan semangat pendirian prinsip yang berdasarkan kebenaran yang kekal,” kata Pompeo.
Pompeo mengutip contoh pastor Bernhard Lichtenberg, seorang pastor Jerman yang dipenjara oleh NAZI dan meninggal dalam tahanan Gestapo. Pasalnya Lichtenberg berbicara menentang penyiksaan yang dilakukan oleh NAZI terhadap orang-orang Yahudi dan menolong orang-orang yang ditindas itu.
Mike Pompeo juga mengingatkan bagaimana Paus Johanes Paulus II memainkan peranan penting dalam menyalakan revolusi kesadaran yang meruntuhkan tirai besi dan menantang otoritarianisme Amerika Latin.
“Saya mendesak para pemimpin agama untuk menunjukkan sebuah moral yang sopan, kesaksian yang berani atas nama kebebasan beragama, demi martabat manusia dan demi perdamaian,” kata Mike Pompeo.
Menurut Mike Pompeo, para pemimpin Kristiani memiliki sebuah kewajiban untuk menyerukan kepada saudara saudaranya di Irak, di Korea Utara dan di Kuba. Partai Komunis Tiongkok telah membabat setiap masyarakat beragama di Tiongkok. Gereja-gereja Protestan di rumah-rumah, umat Budha di Tibet, praktisi Falun Gong dan lainnya. Umat Katolik bertahan atas gelombang penindasan ini.
Mike Pompeo mengatakan mengutip Santo Johanes Paulus II, Paus Benediktus XVI yang pensiun dan Paus Francis, “Kita harus mendukung mereka yang menuntut kebebasan di zaman kita.”
Mike Pompeo mendesak sebuah komitmen yang lebih besar dari para pemimpin agama untuk bangkit demi semua umat beragama.
Mike Pompeo berkata mengutip Paus Francis, “Untuk menjadi sebuah gereja secara permanen dalam sebuah misi memiliki banyak arti. Yang pasti salah satu di antaranya adalah menjadi sebuah gereja secara permanen dalam mempertahankan hak asasi manusia yang mendasar. “
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Vatikan Kardinal Pietro Parolin juga berbicara dalam istilah umum mengenai pertahanan Vatikan yang berlangsung lama mengenai kebebasan beragama tetapi ia tidak menyebut Tiongkok atau menyebut negara mana pun.
Pada awal bulan ini, Mike Pompeo menerbitkan sebuah esai di sebuah majalah Katolik. Hal pertama bahwa kritikan yang pedas terhadap rencana Vatikan untuk memperbarui sebuah kesepakatan yang berusia dua tahun dengan Beijing dan menyatakan bahwa Vatikan mengkompromikan otoritas moralnya dengan menandatangani kesepakatan pada tahun 2018 dengan Beijing yang memperbolehkan rezim Komunis Tiongkok menunjuk uskup-uskup di Tiongkok.
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo berkunjung ke Eropa setelah Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Keith Krach mendesak program jaringan yang bersih di Eropa. Sebelum berkunjung ke Eropa, Mike Pompeo memberitahu media bahwa secara resmi Amerika Serikat telah mengakhiri kebijakan penanganannya dengan Partai Komunis Tiongkok dan sebagai gantinya meluncurkan sebuah strategi tindakan keras yang menargetkan Partai Komunis Tiongkok. Hal itu mencakup membangun sebuah aliansi global untuk menghadapi Partai Komunis Tiongkok.
Mike Pompeo mengunjungi basis NATO di pulau Crete, Yunani pada 29 September 2020 lalu untuk menunjukkan dukungan dari para mitra NATO guna dialog antara Yunani dengan Turki mencairkan ketegangan di kawasan tersebut.
Mike Pompeo juga memperingatkan bahwa Partai Komunis Tiongkok sedang berupaya menggunakan kekuatan ekonomi di kawasan tersebut untuk memperoleh pengaruh strategis terhadap demokrasi di Eropa. Yunani dipandang sebagai pangkalan terdepan bagi kerjasama Partai Komunis Tiongkok dengan negara-negara Eropa di bawah strategi Satu Sabuk dan Satu Jalan milik Partai Komunis Tiongkok.
Program jaringan yang bersih itu di lain pihak diluncurkan lebih awal oleh Amerika Serikat. Program tersebut ditujukan untuk menyingkirkan peralatan Tiongkok yang tidak dapat dipercaya dan produk teknologi di lima bidang yang mencakup operator telekomunikasi, mobile application, app stores, network cloud services dan kabel-kabel di bawah laut dan menyerukan negara lain untuk mengikuti hal tersebut.
Yunani, karena masalah ekonominya sendiri, cenderung lebih pro-Partai Komunis Tiongkok mengenai “Satu Sabuk dan Satu Jalan,” yang telah dilakukan di masa lalu. Kini, Mike Pompeo mengundang Yunani untuk Program Jaringan yang Bersih melalui pidatonya. Itu berarti bahwa Yunani telah memutuskan untuk berada di sisi kebenaran dan keadilan pada saat penting yang bersejarah dengan Amerika Serikat.
Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Keith Krach juga berada di Eropa saat ini untuk mempromosikan Program Jaringan yang Bersih. Jelas-jelas kunjungan Mike Pompeo ke Eropa untuk lebih mendesak hal tersebut. Sebelum keberangkatannya ke Eropa, Mike Pompeo berbicara dalam sebuah wawancara mengenai ekspansi Partai Komunis Tiongkok di Timur Tengah dan seluruh dunia.
Keith Krach menguraikan secara panjang lebar mengenai keputusan Amerika Serikat untuk mengakhiri kebijakan penenangan dengan Partai Komunis Tiongkok dan meluncurkan sebuah strategi tindakan keras yang menargetkan Partai Komunis Tiongkok yang mencakup membangun sebuah aliansi global untuk menghadapi Partai Komunis Tiongkok. Dengan menjelaskan bahwa tahun ini adalah tahun pertama sebuah perang dingin yang baru antara Tiongkok dengan Amerika Serikat.
Xue Chi, seorang sarjana Amerika Serikat di Tiongkok mengatakan bahwa Amerika Serikat selalu memiliki strategi aliansi dan kemajuan tersebut tergantung pada tiga faktor.
Faktor pertama adalah bahwa keputusan Amerika Serikat adalah cukup kuat.
Faktor kedua, hal itu tergantung pada kelanjutan kebijakan garis keras Partai Komunis Tiongkok.
Faktor ketiga, hal itu tergantung pada pilihan setiap negara Barat terhadap kebijakan Tiongkok.
Bila kebijakan menggoyahkan seperti yang terjadi di Uni Eropa dan Jepang dapat disesuaikan dengan cepat, Amerika Serikat sebaiknya diharapkan membuat langkah-langkah besar dalam membangun koalisi anti-Komunis di seluruh dunia.
Kini sikap Eropa adalah menjadi lebih jelas menurut informasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat: Inggris, Republik Ceko, Polandia, Swedia, Estonia, Rumania, Denmark, Latvia dan negara lainnya tealh mengatakan bahwa mereka tidak akan menggunakan produk-produk dari pemasok jaringan 5G yang “tidak dapat dipercaya.”
Operator-operator telekomunikasi terkemuka di Prancis, India, Austria, Korea Selatan, Jepang dan Inggris telah menolak untuk menggunakan peralatan sistem pengawasan Partai Komunis Tiongkok.
Baru-baru ini, Peter Bayer Koordinator Kementerian Luar Negeri untuk Trans-Atlantik mengatakan bahwa apapun hasil akhir pemilihan umum Amerika Serikat, Eropa sepakat untuk bahu-membahu dengan Amerika Serikat untuk menghadapi tantangan Tiongkok yang besar.
Pemerintah Jepang berencana untuk meminta Amerika Serikat, Jerman, Inggris dan Belanda untuk kerjasama untuk kerangka kendali ekspor yang baru di empat bidang yakni kecerdasan buatan, komputasi kuantum, biotekbologi, teknologi hipersonik karena setiap teknologi-teknologi ini diekspor ke perusahaan Tiongkok, yang akan digunakan untuk tujuan militer atas perintah otoritas Tiongkok.
Aliansi Lima Mata yang diawali oleh karya Amerika Serikat adalah sangat erat, dan kini Jepang, Taiwan, Asia Tenggara, India, ditambah seluruh Uni Eropa turut bergabung. Sudah ada bentuk embrionik bagi pembentukan aliansi seluruh dunia menentang Partai Komunis Tiongkok.
Namun, media negara milik Partai Komunis Tiongkok menggambarkan aliansi anti-komunis yang digalang Mike Pompeo sebagai sebuah aliansi anti-Tiongkok.
Pada 29 September 2020, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Wang Wenbin mengkritik Mike Pompeo dengan mengatakan bahwa hari itu tidak akan datang.
Pada 1 Oktober 2020 menandai peringatan ke-71 Partai Komunis Tiongkok merebut kekuasaan di Tiongkok dan sedikit 69 orang telah ditahan di Hong Kong saat polisi setempat membubarkan unjuk rasa yang terpencar-pencar.
Polisi mengeluarkan pengumuman pertama mengenai penahanan massal di sekitar pk 17.20 waktu setempat melalui Facebook dengan mengatakan bahwa sedikitnya 60 orang ditahan di distrik Causeway Bay karena turut serta dalam pertemuan yang tidak sah itu.
Di antara mereka yang ditahan terdapat dua penasihat distrik tersebut, The Epoch Times edisi Hong Kong mengenali dua penasihat yang ditangkap, yaitu Li Yue Shun dan Fergus Liang. Pengumuman kedua dari polisi muncul satu jam berikutnya mengenai total ada 69 orang yang ditahan di Hong Kong atas tuduhan turut serta dalam pertemuan yang tidak sah, memiliki senjata untuk menyerang dan tuduhan lainnya.
Causeway Bay adalah titik awal yang diusulkan untuk sebuah pawai unjuk rasa yang direncanakan yang diorganisir oleh kelompok pro-demokrasi setempat yaitu Civil Human Rights Front. Polisi melarang pawai unjuk rasa dengan argumentasi bahwa menggalang massa selama pandemi akan menjadi sebuah ancaman besar bagi kesehatan masyarakat, di mana per tanggal 30 September Hong Kong memiliki total 5.088 kasus COVID-19.
Hong Kong telah menunjukkan penurunan kasus infeksi virus Komunis Tiongkok atau Covid-19 yang menenangkan sejak awal bulan September, di mana terdapat 65 kasus antara tanggal 17 September-23 September, dan 38 kasus antara tanggal 24 September-30 September.
COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus Partai Komunis Tiongkok yang umumnya dikenal sebagai jenis Coronavirus baru.
Civil Human Rights Front pada awalnya mengorganisir pawai unjuk rasa yang meminta dibebaskannya 12 warga Hong Kong yang saat ini berada di kota Shenzhen, di selatan Tiongkok.
Saat bepergian dengan sebuah kapal, 12 warga Hong Kong ini dicegat dan ditahan oleh pihak berwenang Provinsi Guangdong di pesisir selatan Tiongkok. Media Hong Kong melaporkan bahwa 12 warga Hong Kong ini berlayar ke Taiwan atas tawaran untuk mendapatkan suaka politik di Taiwan. Hal itu adalah tradisi tahunan bagi warga Hong Kong untuk berunjuk rasa atas peraturan Beijing pada tanggal 1 Oktober di mana para aktivis mencatat bahwa Hari Nasional Tiongkok bukanlah sebuah hari perayaan tetapi adalah waktu untuk refleksi atas peristiwa-peristiwa tragis sejak Partai Komunis Tiongkok merebut kekuasaan di Tiongkok Daratan pada tahun 1949. Misalnya mahasiswa pengunjuk rasa tragedi Lapangan Tiananmen pada tahun 1989.
Pada pagi hari tanggal 1 Oktober, empat anggota liga partai sosial demokrat setempat melakukan pawai unjuk rasa menuju Sai Ying Pun sambil memegang spanduk bertuliskan “Tidak ada perayaan hari nasional, yang ada hanyalah duka nasional dan akhiri satu partai diktator.”
Sejumlah besar polisi mulai berkumpul di Causeway Bay sebelum pk 14.00 waktu setempat, waktu yang diusulkan untuk memulai pawai unjuk rasa Civil Human Rights Front.
Polisi menyusuri para pejalan kaki, mendorong dan menerobos para wartawan yang meliput unjuk rasa, dan membubarkan kerumunan sambil berulang kali mengangkat bendera-bendera yang memperingatkan orang-orang bahwa mereka dapat ditangkap karena pertemuan yang tidak sah atau melanggar hukum nasional baru yang diterapkan.
Hukum nasional baru yang dikeluarkan Beijing mencakup tindakan subversi dengan ancaman hukuman seumur hidup. Hukum tersebut mulai berlaku pada tanggal 30 Juni sambil mengacuhkan keprihatinan dunia bahwa hukum tersebut akan mengekang kebebasan mendasar di Hong Kong. Mengacuhkan kehadiran polisi yang sangat banyak, para pengunjuk rasa meneriakkan slogan-slogan yang populer seperti “Lima tuntutan tanpa kecuali dan bebaskan Hong Kong, revolusi adalah zaman kami.”
Pada tanggal 2 Juli, pemerintah Hong Kong melarang slogan “revolusi adalah zaman kami” dengan mengatakan bahwa slogan tersebut melanggar hukum keamanan karena terkait dengan konotasi “kemerdekaan Hong Kong” atau “Hong Kong berpisah dari Tiongkok Daratan.”
Hong Kong adalah bekas koloni Inggris yang dikembalikan kepada kekuasaan Tiongkok pada tahun 1997. Beijing berjanji akan memelihara otonomi dan kebebasan Hong Kong, namun kritik internasional dan setempat mengatakan bahwa hukum keamanan tersebut dimaknai sebagai berakhirnya kebebasan Hong Kong.
Seseorang yang berdandan ala pemimpin Korea Utara Kim Jong Un sambil memegang sebuah balon berbentuk rudal menunjukkan diri di Causeway Bay untuk menunjukkan dukungan bagi pengunjuk rasa. Balon tersebut dihiasi dengan secarik kertas yang bertuliskan Sumpahi Partai Komunis.
Kehadiran pria tersebut disambut tepuk tangan para pengunjuk rasa yang berkumpul. Hong Kong telah menunjukkan unjuk rasa yang rusuh yang menentang Beijing sejak jutaan orang turun ke jalan-jalan pada bulan Juni tahun lalu untuk menentang rencana undang-undang ekstradisi. Akan tetapi pandemi yang disertai ketakutan ditahan di bawah hukum keamanan yang baru telah mengurangi kehadiran para pengunjuk rasa.
Pada tanggal 29 September, polisi Hong Kong mengumumkan dalam halaman Facebook miliknya bahwa 10.022 orang telah ditahan dari tempat-tempat unjuk rasa sejak tanggal 9 Juni 2019 hingga tanggal 15 September 2020. Di antara orang yang ditahan itu, ada 2.227 orang dituduh melakukan tindakan kriminal, seperti membuat kerusuhan dan pertemuan yang tidak sah.
Wanita jurnalis warga Tiongkok bernama Zhang Jian ditahan oleh polisi Shanghai pada bulan Mei tahun ini karena melakukan penyelidikan dan melaporkan kebenaran mengenai pandemi virus Partai Komunis Tiongkok. Baru-baru ini, Zhang Jian melakukan mogok makan di Pusat Tahanan di Puedong, sebuah daerah baru di Shanghai. Orang-orang di Tiongkok dan di luar negeri yang prihatin akan kasus ini memulai sebuah petisi online yang meminta Partai Komunis Tiongkok membebaskannya.
Zhang Zhan seorang pengacara di Shanghai ditahan oleh polisi pada tanggal 14 Mei 2020 karena pergi ke Wuhan untuk melaporkan pandemi virus Partai Komunis Tiongkok. Pada tanggal 28 September, pengacara Zhang Zhan bernama Wen Yu mengungkapkan keadaan Zhang Zhan saat ini di WeChat.
Zhang Zhan sangat kurus dan masih tetap mogok makan. Dua atau tiga orang di penjara yang sama bertanggung jawab memberinya makanan cair.
Sebuah sumber yang akrab dengan masalah itu mengungkapkan bahwa pihak berwenang memperingati anggota keluarga Zhang Zhan. Zhang Zhan melakukan mogok makan dan tidak berkenan untuk bekerja sama dengan para pejabat. Staf keamanan nasional merasa sangat terganggu. Orang dalam juga mengungkapkan bahwa Zhang Zhan masih tetap yakin bahwa ia sama sekali tidak melakukan kesalahan. Zhang Zhan mendesak pembelaan tidak melakukan kesalahan, karena melaporkan keadaan di Wuhan adalah menggunakan hak kebebasan berbicaranya.
Pada tahun ini, Zhang Zhan pergi ke Wuhan untuk melakukan wawancara di lapangan. Ia mengatakan apa yang ia ingin katakan, dan kemudian merekam beberapa video. Zhang Zhan memiliki sebuah akun Twitter dan ia mengunduh video-videonya di Twitter. Pihak berwenang menahannya hanya karena alasan tersebut.
Pada tanggal 20 September, kelompok pengacara hak asasi manusia di Tiongkok mengeluarkan sebuah pernyataan yang memuat bahwa semua kata-kata yang diucapkan Zhang Zhan dan semua perbuatan Zhang Zhan adalah tidak melanggar hukum atau bukan sebuah kriminal.
Penahanannya oleh polisi dan penuntutannya adalah benar-benar tidak sah dan merupakan tuntutan politik. Pernyataan tersebut mengatakan bahwa tidak ada perbuatannya di Wuhan yang melanggar hukum Tiongkok dan bahwa Zhang Zhan hanya melakukan hak konstitusionalnya. Zhang Zhan harus dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan dengan segera.
Sumber itu mengatakan, Tiongkok tidak memiliki kebebasan berbicara. Di bawah peraturan Partai Komunis, tidak diperbolehkan suara-suara sumbang atau berbeda pendapat di Tiongkok. Perjalanan Zhang Zhan ke Wuhan mendesak Zhang Zhan untuk menyuarakan perbedaan pendapat dengan Partai Komunis Tiongkok. Tentu saja Partai Komunis Tiongkok tidak ingin mendengar perbedaan pendapat tersebut.
Banyak orang di Tiongkok dan di luar negeri telah menandatangani petisi pada change.org yang menuntut pembebasan Zhang Zhan.
Gao, seorang warga Wuhan, mengatakan, “Zhang Zhan dalam keadaan yang kurang baik saat ini. Ia mungkin saja meninggal dalam penjara akibat mogok makan. Ia sulit bertahan hidup karena rasa haus! Partai Komunis Tiongkok memiliki keputusan akhir. Partai Komunis Tiongkok dapat menangkap siapa saja yang ingin ditangkapnya, dan menuduh siapa saja dengan tindakan kriminal yang ingin dituduhkannya. Tidak hanya Zhang Zhan, namun siapa saja dapat ditangkap kapan saja. Tidak dibutuhkan alasan… Ren Zhiqiang dihukum selama 18 tahun, akankah Partai Komunis Tiongkok peduli dengannya? Ren Zhiqiang tidak bersalah. Ia seharusnya dibebaskan dengan segera. Tindakan kriminal apa yang telah ia lakukan? Apakah melaporkan kehidupan rakyat biasa secara jujur adalah sebuah tindak kriminal?”
Wang Jian Hong, salah satu penggagas petisi tersebut memberitahu Radio Free Asia bahwa ucapan Zhang Zhan di platform internet dengan jujur memberitahu apa yang telah ia saksikan dan ia dengar di Wuhan yang menunjukkan pemikiran dan pendapatnya mengenai keadaan Tiongkok saat ini dan di masa depan serta rasa ibanya yang mendalam terhadap penderitaan rekan-rekan sebangsanya. Zhang Zhan hanya menyuarakan sebagai seorang warga Tiongkok yang bertanggung jawab yang mengatakan apa yang ia ingin katakan.
Sementara itu, reporter NTD menerbitkan artikel di mana lebih dari 500 orang telah menandatangani petisi online tersebut yang menuntut Partai Komunis Tiongkok membebaskan Zhang Zhan.
Wang Jian Hong berharap semangat dan tanggung jawab Zhang Zhan dapat menginspirasi lebih banyak orang Tiongkok untuk berani bangkit menyuarakan kebenaran dan bertindak untuk mengubah Tiongkok. Ini adalah juga dukungan terbaik untuk Zhang Zhan.
Wang Jian Hong menegaskan bahwa Partai Komunis Tiongkok memiliki keputusan akhir atas segala sesuatu. Bila Partai Komunis Tiongkok mengatakan seseorang melanggar hukum, maka orang tersebut adalah melanggar hukum. Bila Partai Komunis Tiongkok mengatakan seseorang tidak melanggar hukum, maka orang tersebut adalah tidak melanggar hukum. Bila Partai Komunis Tiongkok mengatakan seseorang adalah koruptor, maka orang tersebut adalah koruptor, walaupun orang tersebut bukanlah seorang koruptor.
Wang Jian Hong mengatakan, “Ini adalah bagaimana adanya masyarakat totaliter. Mirip seperti penggiling daging, dan pada akhirnya memeras dirinya sendiri. Ini bukanlah sebuah masyarakat yang normal dan tidak ada keadilan. Akan ada era baru. Semakin gila Partai Komunis Tiongkok, maka makin cepat Partai Komunis Tiongkok menuju keruntuhan. Partai Komunis Tiongkok telah berbohong selama lebih dari 70 tahun. Bila anda memberitahu kebenaran, bukankah membunuh Partai Komunis Tiongkok? Mari kita lihat berapa lama lagi Partai Komunis Tiongkok bertahan. Ini sudah awal musim gugur, mari kita lihat berapa lama lagi Partai Komunis Tiongkok bertahan.”
Sebelum Zhang Zhan ditahan, tiga warga jurnalis lainnya yaitu Fang Bin, Chen Qiushi dan Li Zehua, juga ditahan oleh Partai Komunis Tiongkok karena melaporkan kebenaran epidemi virus Komunis Tiongkok dan berbagi video-video di Tiongkok kepada dunia. (Vv)
Keterangan Foto : Para jamaah menghadiri misa di Katedral Immaculate Conception, gereja Katolik yang didukung pemerintah di Beijing pada 22 September 2018. (Mark Schiefelbein / AP)
