Zhou Xiaohui
Serangan balasan pemerintahan Trump terhadap Komunis Tiongkok yang keras, sedang berpengaruh dan mendorong negara sekutunya. Baru-baru ini sikap Australia tidak tunduk terhadap sanksi dagang Komunis Tiongkok, kecaman keras atas foto palsu yang dirilis oleh juru bicara Kemenlu Komunis Tiongkok di Twitter, dan Uni Eropa yang meloloskan “Magnitsky Act” versi Eropa.
Bersamaan itu, Wakil Gubernur Bank Sentral Norwegia Jon Nicolaisen mengundurkan diri karena tidak bisa memperpanjang izin keamanannya sebagai akibat menikahi seorang wanita warga Tiongkok.
Semua itu menandakan negara demokrasi Barat mulai menyadari ancaman Komunis Tiongkok terhadap dunia, mulai ekstra waspada terhadap Komunis Tiongkok. Sedangkan sekutu lawas AS yakni Inggris, baru-baru ini mengambil sejumlah sikap keras, juga menandakan kebijakan Inggris terhadap Komunis Tiongkok mengalami perubahan fundamental.
Pada 4 Desember 2020, Blomberg mengutip informasi dari “Freedom of Information Act” Inggris menyebutkan, lembaga penerbit paspor Inggris yakni Her Majesty’s Passport Office (HMPO) menyatakan dalam 10 bulan pertama tahun ini, sebanyak 216.398 warga Hong Kong telah memperoleh paspor luar negeri Inggris atau British National (Overseas) Passport (BNO).
Jumlah ini jauh lebih banyak daripada tahun mana pun sejak 1997. Hanya pada Oktober saja, lembaga itu telah memberikan BNO bagi 59.798 orang warga Hong Kong, atau telah naik 52% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Ini juga merupakan angka tertinggi bulanan yang pernah dilakukan oleh HMPO Inggris, itu sejak mulai mengedarkan BNO pada 2015 lalu untuk pertama kalinya.
Jika dihitung dengan rata-rata jam kerja setiap harinya adalah 8 jam, berarti jumlah itu setara dengan setiap menit lebih dari 5 buah BNO telah dikeluarkan.
Menurut berita, bagi pemegang BNO dapat menetap selama lima tahun di Inggris. Lalu setelah menetap satu tahun lagi maka diperbolehkan mengajukan permohonan kewarganegaraan.
Menurut riset yang dilakukan oleh pemerintah Inggris, diperkirakan sebanyak 2,9 juta jiwa warga Hong Kong memenuhi kriteria penerima BNO, berikut keluarga mereka juga mencapai 2,3 juta jiwa. Dari semua orang yang memenuhi kriteria tersebut, Inggris memperkirakan antara 2021 hingga 2025 sebanyak 322.000 orang akan bermigrasi ke negara tersebut.
Yang menyebabkan meningkatnya jumlah orang mengajukan BNO adalah dikarenakan Komunis Tiongkok telah memberlakukan “UU Keamanan Nasional versi Hong Kong”, yang secara tuntas merusak perjanjian “satu negara dua sistem”.
Warga Hong Kong yang tidak bersedia diperbudak oleh Komunis Tiongkok telah mengobarkan arus migrasi baru.
Pemerintah Inggris yang selama ini terus mengecam Komunis Tiongkok yang tidak menaati peraturan internasional. Sedangkan, Inggris tanpa menghiraukan protes dari pihak Komunis TIongkok, pintu negaranya telah dibuka lebar, semua orang berbakat dan berpendidikan tinggi dari Hong Kong diterima. Ini dengan sendirinya mencoreng citra Komunis Tiongkok yang terpaksa menutupinya dengan berbalik menyalahkan Inggris.
Penambahan daftar sanksi AS
Juga pada 4 Desember lalu, Reuters memberitakan bahwa pemimpin industri indeks global yakni FTSE Russell menyatakan, dari berbagai produk terkait telah menyingkirkan saham dari Hikvision, China Railway Construction Co serta China Spacesat Co., Ltd. dan lain sebagainya, sebanyak 8 perusahaan, dan mulai efektif per 21 Desember 2020.
Perusahaan tersebut tercantum dalam daftar hitam “perusahaan industri militer PKT” yang dirilis oleh Pentagon AS.
Juru bicara dari London Stock Exchange Group selaku pemilik FTSE Russell mengatakan, perusahaan tersebut mengambil tindakan setelah memperoleh masukan dari klien pengguna indeksnya dan pihak terkait lainnya. Itu ketika tindakan sanksi AS membatasi investasi, perusahaan itu pun mengikuti kebijakan Amerika.
Selain itu media massa AS memberitakan, hingga penutupan pada 4 Desember lalu, nilai pasar dari kedelapan perusahaan Tiongkok ini adalah sekitar USD 143,1 miliar. FTSE Russell telah menggencet satu jalur Komunis Tiongkok, untuk meraup uang dari pasar luar negeri lewat perusahaan ini. Indeks lainnya juga akan segera mengikuti, tinggal masalah waktu saja.
Sedangkan sehari sebelumnya, AS baru saja memasukkan 4 perusahaan Tiongkok ke dalam “daftar larangan bagi investor AS”yakni Semiconductor Manufacturing Internasional Corporation (SMIC), China National Offshore Oil Corporation (CNOOC), China Construction Technology Consulting Co., Ltd., dan China International Engineering Consulting Corporation (CIECC). Saat ini sebanyak 35 perusahaan telah dimasukkan ke dalam daftar sanksi AS.
Kapal induk Inggris HMS Queen Elizabeth membantu “Strategi Indo-Pasifik” – AS
Selain itu menurut pemberitaan kantor berita Kyodo News Jepang, beberapa tokoh pemerintahan Jepang mengungkapkan, AL Inggris diperkirakan akan mengirimkan armada kapal induk perangnya yakni HMS Queen Elizabeth ke wilayah Asia Pasifik.
Kapal induk HMS Queen Elizabeth adalah kapal perang terkuat AL Inggris saat ini, juga merupakan kapal perang permukaan laut dengan berat benaman terbesar yang pernah dibangun Inggris sepanjang sejarahnya.
Kapal induk tersebut pertama kali berlayar pada 2014, dan pada 2017 resmi bertugas, misi pada awal tahun depan akan menjadi misi penempatan samudera jauhnya yang pertama.
Menurut kabar, sangat jarang bagi negara ekstrateritorial selain AS, menempatkan kapal induknya di wilayah Asia Pasifik secara normal.
Pakar menganalisa, tindakan Inggris ini selain menunjukkan status- nya sebagai negara besar, juga membantu “Strategi Indo-Pasifik” yang digencarkan AS, mempererat hubungan aliansi Inggris- Amerika dan memperkuat kerjasama pertahanan Inggris-Jepang, guna menghadang Komunis Tiongkok.
Sikap Inggris yang semakin mengeras
Pada 1 Desember lalu, tim peneliti Tiongkok yang dibentuk oleh anggota parlemen konservatif Inggris merilis laporan bahwa Inggris memerlukan kebijakan baru untuk menghadapi pemerintah Komunis Tiongkok yang lebih kuat secara eksternal.
Laporan mengusulkan antara lain membentuk aliansi negara demokrasi, membatasi Komunis Tiongkok ikut serta dalam proyek pembangunan infrastruktur krusial Inggris, serta memberi sanksi kepada pejabat Komunis Tiongkok yang telah menindas HAM dan lain sebagainya.
Sikap keras Inggris belakangan ini terhadap Komunis Tiongkok, ada kaitannya dengan perubahan kebijakan Komunis Tiongkok. Penindasan Komunis tiongkok terhadap gerakan demokrasi Hong Kong, juga karena Perdana Menteri Boris pada Maret lalu, terjangkit virus Komunis Tiongkok atau corona Wuhan.
Faktanya, sejak Juli tahun ini, pemerintahan Inggris yang telah disusupi serius dengan modal Komunis Tiongkok, dan di awal tahun masih mengizinkan Huawei untuk ikut serta dalam pembangunan jaringan internet 5G. Pada akhirnya, telah memutuskan melarang perusahaan Huawei terlibat dalam pembangunan jaringan 5G Inggris.
Pejabat parlemen Inggris yang bertanggung jawab dalam urusan teknologi digital yakni Oliver Dowden mengatakan, mulai akhir tahun ini akan melarang perusahaan layanan telekomunikasi Inggris membeli produk dari Huawei, dan semua perangkat Huawei yang telah dipasang harus seluruhnya disingkirkan sebelum 2027.
Alasan yang dikemukakan Dowden adalah, di satu sisi atas pertimbangan keamanan, di sisi lain juga berdasarkan tindakan sanksi yang dikeluarkan oleh AS terhadap Huawei sebelumnya.
Inggris mengikuti jejak pemerintahan Trump, sikap terhadap Komunis Tiongkok kian hari kian mengeras, kuncinya terletak pada negara itu telah menyadari bahaya yang ditimbulkan oleh Komunis Tiongkok terhadap dunia, telah merasakan tren besar penumpasan partai Komunis Tiongkok segera tiba.
PKT yang selama ini berambisi memecah belah Inggris- Amerika dan Eropa-Amerika, sebaiknya memikirkan baik-baik nasibnya kelak. (Sud)
Keterangan Foto : Inggris baru-baru ini berulang kali mengkritik PKT atas masalah Hong Kong, dan sikapnya secara bertahap menjadi lebih keras. Gambar menunjukkan Gedung Parlemen Inggris. (Dan Kitwood / Getty Images)
Video Rekomendasi :
