oleh James Gorrie
Setelah sumpah jabatan Joe Biden pada tanggal 20 Januari 2021, pemerintahan Trump telah berakhir. Banyak dari kebijakan komprehensif Tiongkok oleh Trump kemungkinan akan mengikutinya, termasuk perintah eksekutif Trump yang memaksa perusahaan Tiongkok untuk menarik diri dari pasar modal AS.
Nyatanya, ini hampir seperti fait completi atau Fetakompli. (Suatu kondisi yang telah diatur oleh seseorang agar orang lain menyetujui sebuah ide).
Prioritas utama Wall Street
Ini dapat dikatakan dengan aman karena meskipun rekening investasi dan pensiunan AS banyak diinvestasikan di perusahaan Tiongkok yang curang, manajer dana AS memiliki insentif keuangan yang kuat untuk mengabaikan perintah Trump. Godaan dana besar Tiongkok dan pasar terbuka bagi layanan keuangan AS dan perusahaan investasi global, mendorong tindakan mereka.
Keduanya berjanji untuk membawa keuntungan finansial yang besar bagi bank investasi Wall Street.
Faktanya, meskipun perintah eksekutif secara khusus menunjukkan bagaimana pasar modal AS akan meningkatkan pertumbuhan militer dan industri Tiongkok, menimbulkan ancaman yang semakin besar bagi AS dan luar negeri, dan merusak stabilitas keuangan AS, Wall Street tidak peduli.
Biden memiliki kesempatan untuk membuktikan keberaniannya, dengan melaksanakan perintah eksekutif Trump dan mengendalikan bank investasi besar. Ini juga akan mengirimkan pesan kepada sekutu dan Tiongkok, sebuah kelemahan Biden dalam politik, bahwa ia memiliki pemahaman yang jelas tentang tantangan saat ini dan tidak terhalang oleh masa lalu.
Namun, jika hal itu tidak terjadi, tugas pertama komunitas keuangan Amerika adalah menghasilkan uang, bahkan dengan mengorbankan keamanan nasional.
Namun, karena pemerintahan Biden menjabat, orang dalam industri memperkirakan bahwa perintah administratif ini akan berumur pendek. Yang lain mengatakan bahwa itu mungkin tidak pernah sepenuhnya efektif.
Melemahkan warisan politik Trump
Tetapi kebijakan Trump di Tiongkok memiliki lebih banyak aspek, tidak hanya mencegah Komunis Tiongkok memasuki pasar saham AS dan indeks Nasdaq. Ini semua penting.
Setelah Biden menjadi presiden, akankah hal itu melemahkan sikap keras Trump dalam perdagangan dengan Tiongkok? Atau akankah memilih jalan tengah?
Dalam kedua kasus tersebut, Biden memerlukan strategi yang mencakup perlindungan hak kekayaan intelektual, memperhatikan program pertukaran akademik, memperkuat hubungan dengan Taiwan, dan bahkan “hal-hal kecil” seperti aplikasi Internet.
Mari kita ambil berita terbaru dari aplikasi Komunis Tiongkok sebagai contoh. Perintah eksekutif terbaru Trump menambahkan larangan pada aplikasi populer WeChat dan TikTok.
Banyak ahli percaya bahwa aplikasi Komunis Tiongkok adalah kendaraan untuk pencurian data dan identitas, serta kendaraan untuk melacak aktivitas anti-Komunis Tiongkok. Namun, di bawah kepemimpinan pemerintahan Biden, apakah perintah eksekutif ini akan diakui atau ditindaklanjuti seperti sebelumnya, masih belum pasti.
Adapun tarif Trump yang tinggi sebesar 25% untuk barang-barang Tiongkok, orang-orang berpikir bahwa Biden tidak akan menarik tarif tersebut, setidaknya tidak pada awalnya. Alasannya adalah presiden baru akan menggunakannya untuk mencapai kesepakatan perdagangan baru dengan Tiongkok, mungkin dengan partisipasi negara-negara Eropa.
Jika masa lalu hanyalah permulaan, perjanjian multilateral seringkali merugikan Amerika Serikat. Ini mungkin benar atau mungkin tidak benar, itu masih harus dilihat.
Selain itu, masih harus dilihat bagaimana rencana Biden untuk mencegah Komunis Tiongkok mencuri hak kekayaan intelektual AS.
Diperkirakan Komunis Tiongkok mencuri kekayaan intelektual AS senilai antara 225 miliar hingga 600 miliar dolar AS setiap tahun. Pemerintahan Trump menganggap perlindungan kekayaan intelektual, sebagai bagian penting dari kebijakan perdagangannya dengan Tiongkok.
Tetapi, Biden memiliki hubungan keuangan yang dalam dengan Tiongkok dan Komunis Tiongkok. Apakah dia bersedia atau mampu terus melindungi Amerika Serikat dari kebijakan pencurian kekayaan intelektual Komunis Tiongkok yang telah lama ada? semoga demikian.
Akankah Biden mengurangi pertukaran penelitian akademis dan ilmiah?
Bagian penting dari organisasi pencurian kekayaan intelektual Komunis Tiongkok adalah hubungan akademis yang dalam dan luas dengan universitas dan peneliti Amerika. Melalui berbagai inisiatif seperti Institut Konfusius dan “Program Seribu Bakat”, pemerintah Komunis Tiongkok telah berhasil mengumpulkan sejumlah besar kekayaan intelektual dan inovasi teknologi.
Dalam banyak kasus, ilmuwan kunci telah menjadi aset Komunis Tiongkok.
Di bawah kepemimpinan administrasi Trump, universitas mulai mengeluarkan Institut Konfusius dari kampus. Institut Konfusius pada dasarnya adalah pusat pengumpulan kekayaan intelektual dan indoktrinasi Komunis Tiongkok.
“Program Seribu Bakat” sebenarnya adalah sarana bagi para ilmuwan dan peneliti terbaik dan tercerdas di AS, untuk mendapatkan upah yang kaya dan pindah ke Tiongkok serta melakukan pekerjaan mereka.
Tentu saja, Komunis Tiongkok telah memperoleh keuntungan teknis yang besar dari dua proyek ini.
Komunis Tiongkok “adalah pesaing, bukan lawan”
Sebagai Wakil Presiden Pemerintahan Obama selama delapan tahun, upaya (Komunis Tiongkok) ini telah berkembang pesat di bawah kepemimpinan Pemerintahan Obama. Mengapa kita harus mengharapkan Presiden Biden untuk tampil berbeda saat ini?
Biden dianggap sebagai calon presiden terbaik yang diharapkan Komunis Tiongkok. Terlepas dari berapa banyak uang yang dihasilkan presiden saat berurusan dengan Komunis Tiongkok, kenyataannya dia memandang Tiongkok (Komunis Tiongkok) sebagai pesaing, bukan lawan.
Apakah dia akan mengubah pendapatnya? Jika ini masalahnya, ketika kebijakan Tiongkok baru terbentuk, perubahan dalam perspektif ini dapat membuat perbedaan dunia.
Akankah Biden meninggalkan Taiwan?
Ini sangat penting dalam hubungan antara Amerika Serikat dan Taiwan.
Pada 9 Januari, Menteri Luar Negeri Mike Pompeo mengumumkan bahwa pembatasan kontak Taiwan dengan pejabat AS akan dicabut. Ini sebenarnya berarti bahwa Taiwan secara resmi diakui sebagai negara berdaulat, dan komponen utama dari kebijakan “satu Tiongkok” Amerika Serikat adalah mengakui hanya pemerintah Beijing sebagai pemerintah Tiongkok dan Taiwan.
Sebelum perubahan kebijakan luar negeri ini, pemerintahan Trump menjual lebih banyak senjata pertahanan ke Taiwan dalam satu tahun daripada yang dijual Obama dalam delapan tahun. Ini untuk memungkinkan negara kepulauan dengan populasi 23,5 juta itu, mencegah invasi Komunis Tiongkok.
Terlebih lagi, mengingat Komunis Tiongkok kini telah menginjak Hong Kong, bukan tidak masuk akal untuk berspekulasi bahwa Beijing berencana membawa nasib yang sama ke Taiwan. Faktanya, pimpinan Komunis Tiongkok telah menyatakan ini sebagai tujuan geopolitik utamanya.
Akankah Amerika Serikat melanjutkan “Kebijakan Satu Tiongkok”? Jika Komunis Tiongkok menginvasi Taiwan, apa yang akan dikatakan atau dilakukan oleh pemerintahan Biden? Akankah kita melihat Amerika Serikat kembali ke jalan lama dan membuat Komunis Tiongkok naik ke kekuatan global yang dominan, atau akankah Biden menantang Komunis Tiongkok?
Kita tidak tahu. Mungkin pertanyaan yang lebih sederhana dapat dijawab: Akankah pemerintahan Biden-Harris memenuhi tantangan Komunis Tiongkok ke Amerika Serikat?
Kita akan tunggu dan lihat. (hui)
James R. Gorrie adalah penulis buku “China Crisis” (Wiley Publishing 2013), ia menerbitkan di blog TheBananaRepublican.com dan berbasis di California Selatan.
Keterangan Foto : Pada 25 September 2015, Wakil Presiden AS Biden bersulang dengan pemimpin Tiongkok Xi Jinping di jamuan kenegaraan di Washington. (Paul J. Richards / AFP melalui Getty Images)
