Bangladesh Gelar Dialog dengan Myanmar untuk Kesepakatan Repatriasi Etnis Rohingya

Epochtimes.id- Pemerintah Bangladesh sedang merundingkan dengan Myanmar yang bertujuan untuk memulangkan kembali pengungsi Muslim Rohingya.

Keterangan Kementerian Luar Negeri menyebutkan Menteri Luar Negeri Bangladesh akan menangani masalah ini selama pembicaraan di Myanmar pada Minggu ini.

Lebih dari 600.000 orang Rohingya telah melarikan diri ke negara tetangga Bangladesh sejak akhir Agustus lalu.

Rohingya memilih melarikan diri karena operasi pembersihan militer di Negara Bagian Rakhine. Kejadian yang menimpa Rohingya telah menyebabkan kecaman internasional.

“Bangladesh dan Myanmar sedang dalam proses negosiasi untuk sebuah kesepakatan bilateral untuk pemulangan orang-orang yang kehilangan tempat tinggal dan berharap dapat membentuk Kelompok Kerja Gabungan untuk memfasilitasi pemulangan,” pernyataan kementerian mengutip Menteri Luar Negeri Abul Hasan Mahmood Ali mengatakan dalam sebuah pernyataan.

Hal demikian disampaikan usai bertemu dengan rekannya dari Jepang di Dhaka, Minggu (19/11/2017).

Seorang pejabat senior Ali mengatakan Menlu Bangladesh mengharapkan sebuah kesepakatan untuk membiarkan orang-orang Rohingya kembali ke Myanmar.

“Kedua negara sedang mendekati pemahaman tentang masalah ini dan masih ada beberapa poin yang harus disepakati, Kami berharap dapat mencapai sebuah kesepakatan,” katanya.

Atas pemulangan ini, Jepang mendukung penuh langkah yang dilakukan oleh Bangladesh. Sebagai bentuk dukungan Jepang akan mengucurkan dana hingga jutaan dolar Amerika Serikat.

“Kami mendukung upaya Bangladesh, termasuk kembalinya orang-orang yang kehilangan tempat tinggal,” Menteri Luar Negeri Jepang Taro Kona.

Menlu Jepang mengatakan pemerintahannya menjanjikan $ 18,6 juta untuk membantu mengatasi krisis Rohingya.

Pekan lalu Komite Majelis Umum PBB meminta Myanmar untuk mengakhiri operasi militer yang telah “menyebabkan pelanggaran sistematis dan pelanggaran hak asasi manusia” Muslim Rohingya.

Langkah tersebut memberlakukan kembali resolusi PBB yang jatuh tahun lalu karena kemajuan Myanmar dalam hak asasi manusia.

Namun, dalam tiga bulan terakhir terjadi eksodus Rohingya ke Bangladesh setelah tentara Myanmar menggelar operasi melawan militan Rohingya yang menyerang 30 pos keamanan dan sebuah pangkalan militer di Rakhine pada 25 Agustus.

Militer Myanmar mengeluarkan sebuah laporan pada Senin lalu yang menolak semua tuduhan pemerkosaan dan pembunuhan oleh pasukan keamanan. Penolakan ini dilakukan beberapa hari setelah mencopot Jenderal yang tanggung jawab atas operasi militer tersebut.

Pejabat tinggi PBB mengecam kekerasan tersebut sebagai contoh klasik pembersihan etnis. Pemerintah Myanmar membantah tuduhan tersebut.

Rohingya telah ditolak kewarganegaraannya di Myanmar, di mana banyak masyarakat lokal menganggap mereka sebagai imigran ilegal dari Bangladesh. (asr)

Sumber : Serajul Quadir/Reuters/The Epochtimes