Anders Corr
Chinatown dan sebuah kantor polisi di ibukota Kepulauan Solomon, Honiara, sebagian dibakar selama protes yang dimulai pada 24 November.
Banyak penduduk setempat yang tidak senang dengan berpalingnya Perdana Menteri Manasseh Sogavare pada tahun 2019 dari Taiwan dan mendekat ke Beijing (dikenal dengan sebutan setempat sebagai “The Switch”), tidak menyebut kemiskinan, lebih mengutamakan penduduk Tiongkok, dan pekerjaan diberikan kepada orang-orang asing yang dipekerjakan oleh perusahaan Tiongkok, daripada untuk penduduk setempat.
Beijing dikatakan telah menawarkan kepada setiap anggota parlemen sebesar USD 615.000 untuk memberi suaranya untuk “The Switch,” dan dokumen menunjukkan pembayaran kedutaan sebesar USD 200.000 kepada 39 anggota parlemen pro-Beijing–—jumlah yang diperlukan untuk mengubah konstitusi, yang Manasseh Sogavare ingin lakukan.
Hasil dari pengaruh Beijing yang sombong di Kepulauan Solomon dan eksploitasi ekonomi dari pulau yang jauh dari ibukota Kepulauan Solomon mendekati perang saudara etnis, di mana pulau terpadat di Kepulauan Solomon, yaitu Malaita, didukung oleh Amerika Serikat dan Taiwan.
Semua ini bertentangan dengan Perdana Menteri Kepulauan Solomon Manasseh Sogavare yang didukung Beijing, dan menurut beberapa laporan, populasi etnik dan etnis Tionghoa setempat di ibukota Kepulauan Solomon, termasuk imigran-imigran generasi pertama dan kedua.
Kekacauan politik ini adalah kesalahan Amerika Serikat, Australia, dan sekutu-sekutunya, yang mengabaikan Kepulauan Solomon sampai-sampai Beijing dapat menumbuhkan pengaruhnya di sana. Dan, secara menyeluruh mengeksploitasi pulau-pulau itu secara ekonomi dan politik. Sehingga menyebabkan kekerasan etnis multi vektor yang kemungkinan besar baru-baru ini mengakibatkan tiga kematian akibat kebakaran di Chinatown.
Pada tahun 2017, Kepulauan Solomon menandatangani sebuah perjanjian keamanan dengan Australia, di mana kedua negara itu aktif dalam menanggapi krisis saat ini.
Sekarang Australia, Selandia Baru, Fiji, dan Papua Nugini turut campur tangan—–dengan ratusan polisi, tentara, dan sebuah kapal angkatan laut–—beberapa analis mengatakan campur tangan tersebut tidak hanya terlalu sedikit, terlalu terlambat, tetapi di sisi yang salah campur tangan tersebut mendukung sebuah pemerintah pro-Beijing.
Menurut rekan Chatham House Cleo Paskal, korupsi pemerintah oleh Beijing, penghasutan kerusuhan dengan menembaki protes damai, dan bersumpah untuk mengadili mereka yang diduga berada di balik kerusuhan, dapat dengan mudah diperluas menjadi sebuah serangan yang lebih umum terhadap unsur-unsur pro-demokrasi Kepulauan Solomon.
“Canberra tampaknya tidak melihat kerusuhan saat ini melalui lensa persaingan Tiongkok,” kata Alex Gray, mantan kepala staf di Dewan Keamanan Nasional AS.
Ia juga menegaskan, “Pemerintah Manasseh Sogavare telah membuktikan dirinya sebagai sebuah alat ambisi Tiongkok di Pasifik, dan campur tangan Australia akan memperkuat kekuasaan Manasseh Sogavare di Honiara. Sambil mengutuk kekerasan beberapa minggu terakhir, Washington harus mengakui bahwa hasil ini adalah bertentangan langsung dengan kepentingannya.”
Namun, Dr. James To, penulis sebuah buku mengenai perantauan Tiongkok, berpendapat bahwa campur tangan tersebut diperlukan.
“Canberra tidak punya pilihan—–Canberra terikat oleh perjanjian keamanan itu, dan harus bertindak sesuai dengan isi perjanjian tersebut, bukan hanya bicara manis ketika harus menunjukkan tanggung jawab kepada Pasifik,” kata Dr. James To.
“Apa pun yang sebaliknya akan merusak segala yang telah diupayakan Australia untuk menonjolkan diri sebagai sebuah kekuatan regional.”
Dr. James To melanjutkan, “Alternatif untuk Canberra tidak akan menyenangkan–—jika Tiongkok akan menumbuhkan kehadiran, pengaruh, dan aktivitasnya di seluruh ‘tambalan’ Canberra.”
Seperti Alex Gray, Cleo Paskal sangat kritis terhadap campur tangan Australia, yang menurutnya adalah bertentangan dengan penduduk-penduduk pro-demokrasi yang berusaha melindungi hak-hak mereka atas kebebasan agama.
Cleo Paskal membandingkan kerusuhan dengan Hong Kong, dengan mengatakan “Partai Komunis Tiongkok mendapatkan kendali atas suatu negara, bahkan ‘jika hanya’ dengan proxy, menghancurkan pertumbuhan ekonomi untuk semua kecuali elit dan mengarah ke otoritarianisme yang semakin besar (dan semakin brutal) yang tumbuh subur dengan memecahkan garis patahan domestik yang terbuka. Penduduk setempat dibiarkan tunduk pada sebuah negara polisi yang eksploitatif atau mempertaruhkan nyawa mereka dalam upaya untuk melawan.”
Cleo Paskal menyerukan dukungan yang lebih kuat untuk demokrasi secara global. “Jika dunia bebas tidak bersatu sekarang untuk mendukung mereka yang berjuang di garis depan, garis depan meluas, Partai Komunis Tiongkok mendapat akses dan sumber daya yang lebih strategis, dan kita pada akhirnya melawan Partai Komunis Tiongkok yang posisinya lebih baik dan lebih kuat nanti.”
Cleo Paskal, Alex Gray, dan Dr. James To adalah benar. Australia dan sekutu-sekutunya harus campur tangan untuk memperkuat demokrasi dan menghentikan kekerasan terhadap komunitas Tiongkok setempat di Kepulauan Solomon. Tetapi dengan melakukan hal ini, maka juga harus menghapus keterlibatan politisi dalam pengaruh Beijing yang semakin besar.
Manasseh Sogavare, yang mendukung Beijing, seharusnya disingkirkan karena terlibat dalam terorisme. Hubungan diplomatik dengan Beijing harus dihentikan, dan sebuah pemilihan umum baru berlangsung.
Ketika sebuah negara mendukung totalitarianisme, dapat dikatakan negara tersebut adalah sebuah negara yang gagal dan berhenti menjadi sah (bahkan jika dipilih secara demokratis), terutama ketika kepala negara tersebut terputus dari dukungan rakyat oleh suap-suap otoriter. Ketika negara-negara menjadi gagal, populasi negara tersebut dan negara bagian lain yang sah (yang menurut definisi Lockean harus demokratis) harus memulihkan demokrasi.
Oleh karena itu, merupakan tanggung jawab Australia dan sekutu-sekutunya untuk campur tangan dan dengan santun menyingkirkan Manasseh Sogavare, sehingga demokrasi sejati dapat kembali berkembang di Kepulauan Solomon. (vv)
Anders Corr seorang yang memiliki gelar sarjana/master dalam ilmu politik dari Universitas Yale (2001) dan gelar doktor dalam bidang pemerintahan dari Universitas Harvard (2008)
