oleh Lin Cenxin dan Chang Chun
Baru-baru ini, Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi melakukan perjalanan khusus ke Suva, ibu kota Fiji bermaksud untuk menandatangani konsensus kesepakatan keamanan dengan negara-negara pulau Pasifik Selatan, meskipun akhirnya gagal mencapai hasil yang diinginkan. Wajar konsensus kesepakatan keamanan ini menimbulkan kekhawatiran dari Amerika Serikat, Australia dan lainnya jika hal ini dikaitkan dengan ‘Inisiatif Keamanan Global’ yang dicetuskan oleh Xi Jinping beberapa waktu lalu.
KTT Menlu Tiongkok – Negara-negara Kepulauan Pasifik gagal mencapai konsensus kesepakatan keamanan
Pada 30 Mei, Wang Yi melakukan kunjungan ke Fiji, di mana ia memimpin KTT video kedua dengan para menteri luar negeri dari 10 negara pulau Pasifik Selatan. Sebelum pertemuan, Tiongkok telah membuat draft komunike pertemuan yang berisikan rencana kegiatan 5 tahun dengan tujuan untuk mencari kesepakatan perdagangan dan keamanan regional yang komprehensif, tetapi beberapa negara undangan merasa keberatan dengan draft itu, dan menuntut dilakukan revisi, atau menunda publikasiannya.
Usai pertemuan, Wang Yi mengatakan bahwa negara-negara perlu diskusi lebih lanjut untuk membentuk lebih banyak konsensus. Saat ini, mereka telah mencapai kesepakatan di 5 bidang, termasuk pemulihan ekonomi pasca-epidemi, pembentukan pusat pertanian, pusat penanggulangan bencana, dan lain-lain. Akan tetapi, tidak termasuk isu keamanan. Dia menghimbau negara-negara tetangga sekitarnya untuk tidak perlu terlalu cemas dan tegang.
Namun, pemerintah Tiongkok juga tidak mengesampingkan penandatanganan perjanjian terpisah dengan beberapa negara itu. Sebagaimana dilaporkan AFP pada 29 Mei, bahwa Samoa telah menandatangani perjanjian dengan Tiongkok, yang rinciannya tidak diungkapkan kepada publik. Menurut bocoran, kesepakatan itu meliputi kerjasama lebih besar di bidang ekonomi dan keamanan.
Bahkan Samoa yang telah menandatangani kesepakatan terpisah dengan Tiongkok, Perdana Menteri Fiame Naomi Mata’afa pada 2 Juni masih memperingatkan kepada para pemimpin negara di pulau Pasifik Selatan agar sebelum mengambil keputusan apapun, opsi-opsi untuk kesepakatan perdagangan dan keamanan yang berskala besar pertama-tama harus didiskusikan dalam pertemuan regional.
Para ahli menganalisis alasan di balik ‘Inisiatif Keamanan Global’ Xi di Forum Boao
Sebelum Tiongkok mencoba mencapai konsensus kesepakatan keamanan dengan negara-negara kepulauan Pasifik, Presiden Xi Jinping untuk pertama kalinya mengusulkan ‘Inisiatif Keamanan Global’ versi PKT saat berpidato pada upacara pembukaan Forum Boao untuk Asia yang diadakan di Pulau Hainan pada 21 April tahun ini. Inisiatif tersebut berisikan antara lain, mematuhi ‘konsep keamanan bersama, komprehensif, kooperatif, dan berkelanjutan’ dan ‘bersama-sama menjaga perdamaian dan keamanan dunia’.
Draft perjanjian keamanan yang dibocorkan secara online ini telah dikutip oleh beberapa media.
Dilihat dari isi Perjanjian Keamanan ini, tampak pemerintah Tiongkok ingin memperluas kerja sama penegakan hukum dengan negara-negara ini, untuk bersama-sama memerangi kejahatan negara, membangun kemampuan penegakan hukum dan mekanisme dialog kerja sama kepolisian. Pemerintah Tiongkok akan melatih tenaga kepolisian tingkat menengah dan tinggi untuk negara-negara kepulauan Pasifik melalui cara-cara bilateral atau multilateral.
Pada saat yang sama, pemerintah Tiongkok juga berusaha untuk meningkatkan dialog dan kerja sama dalam bidang keamanan dan manajemen siber, dengan negara-negara kepulauan dan meningkatkan aturan tata kelola data global berdasarkan inisiatif keamanan data global.
Komentator politik Li Linyi berpendapat bahwa apa yang disebut perjanjian keamanan ini, sebenarnya adalah dokumen implementasi dari ‘Inisiatif Keamanan Global’ yang dikehendaki Xi Jinping. Dengan enggannya negara-negara kepulauan Pasifik menandatangani kesepakatan ini berarti ‘Inisiatif Keamanan Global’ Xi juga mengalami hambatan dalam pelaksanaannya.
Guo Yuren, seorang profesor di Institute of China and Asia-Pacific Studies National Sun Yat-sen University mengatakan kepada media ‘Epoch Times’ bahwa ketika Forum Boao diadakan, perang Rusia – Ukraina sudah berlangsung hampir dua bulan. Pada waktu itu Xi Jinping mengusulkan ‘Inisiatif Keamanan Global’ yang berisikan elemen-elemen anti-AS, termasuk penentangan terhadap campur tangan dalam urusan internal. Menentang unilateralisme, dan menentang yurisdiksi lengan panjang Amerika Serikat. Tujuannya adalah untuk mengubah tatanan internasional yang didominasi oleh Amerika Serikat sejak Perang Dunia II.
Guo Yuren percaya bahwa ‘Inisiatif Keamanan Global’ yang diusung Xi Jinping itu selain anti-Amerika Serikat, juga bermaksud untuk menjadikan perang Ukraina sebagai konflik bersenjata yang timbul akibat tatanan internasional yang dipimpin oleh AS. Sehingga Tiongkok menawarkan “solusi Tiongkok” yang lebih unggul untuk menggantikan tatanan Internasional AS.
Hal yang perlu dicatat di sini ialah bahwa ‘Inisiatif Keamanan Global’ ini dicanangkan tepat 10 tahun pemerintah Tiongkok meluncurkan Prakarsa Sabuk dan Jalan, yang mana mempraktikkan ekonomi penjarahan dan pemaksaan untuk memperluas wilayah strategi utama Tiongkok di luar negri. Sedangkan masalah utangnya juga sudah diakui secara luas, untuk itu pemerintah Tiongkok butuh sebuah wacana ekspansif baru untuk melengkapinya.
Gagasan yang mempromosikan kerjasama pengembangan sekaligus keamanan menimbulkan kekhawatiran negara lain
Selain ‘Inisiatif Keamanan Global’ yang diusulkan tahun ini, Tiongkok juga mengusulkan ‘Inisiatif Pembangunan Global’.
Sebuah artikel tulisan Liu Guangyuan, seorang koresponden media ‘China Daily’ yang berjudul ‘Inisiatif Keamanan Global Merupakan Solusi Tiongkok Dalam Mengatasi Defisit Keamanan Dunia’ menyebutkan, ‘Inisiatif Keamanan Global’ yang diusulkan oleh Xi Jinping dalam Forum Boao untuk Asia merupakan pelengkap bagi ‘Inisiatif Pembangunan Global’ yang diusulkan tahun lalu. Kedua inisiatif tersebut sama-sama berfokus pada isu pengembangan sekaligus keamanan global.
Hal yang perlu dicatat adalah bahwa pada 21 Oktober tahun lalu, KTT Menlu Tiongkok – Pasifik pertama diketuai oleh Wang Yi, dengan pernyataan bersama yang dikeluarkan usai KTT. Pernyataan itu menyebutkan bahwa negara-negara kepulauan Pasifik Selatan bersedia mendukung dan bergabung dengan ‘Inisiatif Pembangunan Global’ yang diusulkan oleh Xi Jinping.
Namun, pada setelah KTT kedua ini, Wang Yi juga berharap dapat memasukkan ‘Inisiatif Keamanan Global’ Xi Jinping ke dalam pernyataan bersama, tetapi gagal total.
Beberapa hari yang lalu, ketika Xi berbicara tentang ‘Inisiatif Keamanan Global’ di Forum Boao, pemerintah Tiongkok telah menandatangani perjanjian keamanan dengan Kepulauan Solomon. Dilihat dari versi perjanjian sebelum penandatanganan, Kepulauan Solomon dapat meminta pemerintah Tiongkok untuk mengirimkan polisi, polisi bersenjata, personel militer, bahkan pasukan untuk membantu pelaksanaan penegakkan hukum di Kepulauan Solomon. Klausul lain dalam perjanjian termasuk transshipment bagi kapal-kapal Tiongkok, pengisian logistik, docking, dan sebagainya.
Guo Yuren mengatakan bahwa dua poin itu telah menimbulkan kekhawatiran dari pihak Amerika Serikat dan Australia.
Setelah Tiongkok membantu negara tuan rumah untuk membangun pelabuhan penggunaan ganda untuk militer dan sipil, maka pelabuhan itu dapat dijadikan selain pelabuhan pasokan penting ketika Tiongkok melakukan latihan militer di perairan sekitar sana, juga berkontribusi terhadap militer Tiongkok dalam melakukan proyeksi militernya.
“Yang patut dipertanyakan adalah sejauh ini kedua negara tidak mempublikasikan teks perjanjian itu, seolah-olah mereka melakukan sesuatu di belakang layar, yang melanggar praktik publikasi kontrak dalam perjanjian internasional. Tidak diungkapkannya kontrak akan menimbulkan kekhawatiran dari negara-negara tetangga. Inilah alasan utama mengapa Wang Yi harus pulang dengan tangan kosong.
Wang He, seorang komentator politik mengatakan kepada media ‘Epoch Times’ bahwa pemerintah komunis Tiongkok menandatangani perjanjian keamanan dengan Kepulauan Solomon secara tidak transparan dan diam-diam terlibat dalam diplomasi rahasia, jelas membuat orang curiga bahwa ada motif yang tersembunyi di belakangnya.
Hal ini selain menimbulkan kekhawatiran dari Amerika Serikat dan Australia, juga menambah faktor hambatan bagi Wang Yi dalam memimpin penandatanganan Perjanjian Keamanan Global kali ini.
Ahli : Tiongkok mungkin beralih ke penaklukan ‘One on One’ karena terhambatnya proyek pilot
Wang He mengatakan bahwa ‘Inisiatif Pembangunan Global’ dan ‘Inisiatif Keamanan Global’ merupakan 2 roda guna mengimplementasikan apa yang disebut “komunitas dengan masa depan bersama bagi umat manusia” yang oleh Xi Jinping digunakan sebagai strategis untuk mendominasi tatanan global.
Wang He mengungkapkan, Tiongkok selalu masuk melalui jalan ekonomi, melakukan penetrasi ekonomi, lalu lambat tetapi pasti menuju bidang keamanan. Itu sendiri adalah kerangka desain yang berskala besar. Wang Yi memilih untuk melakukan proyek percontohan di kawasan Pasifik Selatan. Negara-negara di wilayah ini secara tradisional telah dipengaruhi oleh Eropa dan Amerika Serikat. Jadi, ada keraguan tertentu terhadap keterlibatan tangan komunis Tiongkok, sehingga “tamparan” kepada Wang Yi itu hanya dapat dikatakan bahwa uji coba atau proyek pilot Tiongkok di Pasifik Selatan telah mengalami hambatan atau kegagalan. Sekarang kita masih tidak berani mengatakan apakah keseluruhan inisiatif Xi itu gagal. Karena Tiongkok akan terus melakukan ini untuk waktu yang lama. Ini merupakan konsep globalnya mereka.”
Guo Yuren menjelaskan bahwa ‘Inisiatif Keamanan Global’ yang diusulkan oleh Xi Jinping memiliki 5 wilayah sasaran utama termasuk Pasifik Selatan, Asia Tenggara, Timur Tengah dan Asia Tengah, Amerika Tengah dan Selatan, serta Eropa Tengah dan Timur. Pasifik Selatan hanyalah bagian dari inisiatif keamanan Xi Jinping.
Selain itu, Kegagalan pada proyek pilot ini dapat membuat Tiongkok mengubah strategi menjadi penaklukan negara-negara kepulauan Pasifik secara ‘One on One’. Hal terpenting berikutnya yang harus diperhatikan adalah Kiribati.
Wang He mengatakan bahwa Tiongkok mengambil keuntungan dari ketidakstabilan perang Rusia – Ukraina dan perubahan drastis dalam situasi internasional, untuk mengajukan proposal keamanan kepada komunitas internasional.
Namun, menimbulkan kekhawatiran dan reaksi internasional karena keegoisan dan niat jahatnya yang bertujuan untuk menantang tatanan internasional yang telah ditetapkan oleh Piagam PBB dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia sejak Perang Dunia II. (sin)
