oleh Luo Ya
Akibat dampak dari perang dagang antara AS dengan Tiongkok yang telah berlangsung selama beberapa tahun, ditambah lagi dengan kebijakan dalam mencegah dan mengendalikan epidemi yang super ekstrem, membuat berbagai industri di Tiongkok mengalami kehilangan pesanan sehingga terpaksa mengalihkan modalnya ke luar negeri. Tidak hanya modal asing yang mempercepat penarikan modal investasi mereka, tetapi bahkan modal swasta dalam negeri Tiongkok pun mengikuti jejak penyelamatan aset mereka dengan ikut mengalihkan industrinya ke luar negeri. Saat ini, sejumlah besar perusahaan berbasis produsen peralatan asli (Original Equipment Manufacturer. OEM) sedang dipindahkan dari Guangdong dan provinsi lainnya ke negara-negara di Asia Tenggara.
Dalam beberapa tahun terakhir, keinginan pengusaha asing untuk berinvestasi di daratan Tiongkok telah menurun drastis, terutama terdampak oleh pencegahan epidemi super ekstrem di Shanghai.
Meskipun Kementerian Perdagangan Tiongkok, mengakui bahwa tingkat arus keluar pesanan masih dalam keadaan terkendali dan relokasi industri masih “sesuai dengan hukum ekonomi”. Tetapi CNN dalam laporannya menyebutkan bahwa penarikan diri modal asing dari Tiongkok dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hal mana terutama diakibatkan oleh faktor risiko politik, bisnis, dan kenaikan suku bunga di tempat lain.
Artikel yang dirilis The Economist yang berjudul “Penarikan Investasi Asing dari Tiongkok” juga menunjukkan bahwa penurunan di pasar real estat Tiongkok yang parah, ditambah dengan kebijakan epidemi “Nol kasus” yang rencananya diberlakukan secara jangka panjang, telah membuat manajer asing bertanya-tanya apakah pemerintah Tiongkok kehilangan cara pragmatis untuk mengelola ekonominya ?
Data menunjukkan bahwa kepemilikan asing atas aset bernilai renminbi pada kuartal pertama tahun ini (2022) telah menurun sebanyak setara USD.150 miliar. Ini adalah penurunan terbesar yang belum pernah terjadi di masa lalu.
Frank Tian Xie, seorang profesor di Sekolah Bisnis Aiken University of South Carolina menjelaskan : “Beberapa pengusaha swasta Tiongkok ini adalah pengusaha yang berpatungan dengan perusahaan asing, jadi jika mitra mereka menarik diri, atau jika beberapa pesanan ekspor milik pribadi mereka juga ikut hilang, maka bagi pengusaha swasta ini, jika mereka masih ingin melanjutkan usahanya, mereka pasti akan membawa uang hasil usaha mereka selama bertahin-tahun untuk diinvestasikan ke Vietnam. Selain tidak perlu dipusingkan lagi dengan urusan tarif perdagangan, juga langsung bisa mulai berproduksi lagi dan menerima kembali pesanannya”.
Masalah kenaikan tarif akibat perang dagang antara AS dengan Tiongkok dan kebijakan lockdown COVID-19, telah menyebabkan banyak perusahaan swasta Tiongkok mengikuti jejak rekan-rekan asing mereka untuk mengalihkan jalur produksi ke negara lain seperti Vietnam dan lainnya.
Mr. Lin, pemilik perusahaan swasta di daratan Tiongkok mengatakan : “Saat ini, biaya produksi dalam negeri, biaya tanah, dan biaya tenaga kerja semuanya sudah naik. Memang awalnya kami sempat ragu mau pindah atau tidak dari Tiongkok, tetapi dengan naiknya tarif perdagangan, jadi jika masih ragu untuk mengalihkan jalur produksi, maka tutup saja bisnis”.
Vietnam berhasil menarik minat para investor asing, dan kinerja ekspornya luar biasa cemerlang. Menurut data dari Administrasi Umum Bea Cukai Vietnam, ekspor Vietnam pada bulan Maret tahun ini telah mencapai USD.34,71 miliar, dan total nilai ekspor pada kuartal pertama tahun ini adalah USD.88,58 miliar, meningkat 12,9% secara year-on-year. Berbeda dengan Tiongkok, menurut data Bea Cukai Shenzhen, ekspor Shenzhen pada bulan Maret tahun ini adalah USD.17,91 miliar, dan ekspor pada kuartal pertama tahun ini sekitar USD. 60,83 miliar, turun 14% YoY.
Frank Tian Xie mengatakan : “Ternyata setelah perusahaan-perusahaan yang berorientasi ekspor menghentikan operasinya, banyak dari mereka ingin mengalihkan investasinya ke Vietnam. Jika kalian masih ingat, pemerintah Tiongkok baru-baru ini membangun banyak tembok di perbatasan antara Tiongkok dengan Vietnam, antara Tiongkok dengan Myanmar, dengan tujuan agar warga sipil Tiongkok tidak mencari kerja ke Vietnam, Myanmar. Dulu, banyak orang mengira bahwa ekonomi Tiongkok lebih baik, sehingga banyak warga Vietnam, Myanmar yang pergi ke Tiongkok, tapi sekarang sudah berbalik. Karena ekonomi di sana lebih baik, kondisi kerja lebih baik, dan ada lebih banyak kesempatan kerja”.
Saat ini, sejumlah besar perusahaan berbasis OEM sedang dipindahkan dari Guangdong dan tempat lain ke negara-negara Asia Tenggara. Tang Jie, mantan wakil walikota Shenzhen, juga mengatakan pada sebuah seminar bahwa tidak menutup kemungkinan akan ada semakin banyak perusahaan manufaktur kelas menengah dan bawah yang akan hengkang ke negara-negara Asia Tenggara di masa mendatang.
Pengusaha swasta Tiongkok Mr. Lin mengatakan : Ia melihat bahwa sekitar 5.000 perusahaan domestik yang terdaftar di bursa itu sebagian besar sebenarnya adalah BUMN. Meski ada banyak bidang yang mengklaim dirinya sebagai perusahaan swasta, tetapi jumlah saham terbesarnya masih negara. Banyak dari mereka yang berbisnis dengan negara-negara Barat, mereka mendapat pesanan dari luar negeri. Apakah perusahaan-perusahaan demikian ini tidak diperbolehkan untuk hijrah ke luar negeri ? Apakah mereka harus tetap berada di dalam negeri untuk menunggu bunyi lonceng kematian ? Tidak realistis, bukan ?!? Apalagi pemerintah juga tidak mampu membuka pasar alternatif buat mereka, pasar domestik sedang merosot, Daya konsumsi menurun tajam”.
Kepada reporter Epoch Times Mr Lin mengatakan bahwa adalah normal bagi perusahaan untuk mentransfer kapasitas produksi karena kondisi bisnis di Tiongkok saat ini sedang memburuk. Banyak teman bisnisnya sekarang sudah berada di Vietnam. Mr Lin percaya bahwa relokasi perusahaan akan menyebabkan banyak masalah sosial.
Perusahaan-perusahaan di Tiongkok, kata Mr Lin, tidak peduli apakah mereka didanai swasta Tiongkok atau didanai asing. Selama perusahaan yang entah jumlahnya berapa puluh ribu itu jika mereka pindah ke luar negeri, tidak mungkin seluruh karyawannya ikut dipindahkan. Jadi masalah pengangguran pasti tidak bisa dihindari.
Shanghai yang dijuluki Kota Ekonomi Tiongkok, telah dikunci sejak bulan Maret tahun ini karena kebijakan “Nol kasus infeksi”. Jelas jalur produksi dari banyak industri terganggu olehnya. Analisis percaya bahwa kebijakan pencegahan epidemi super ekstrem tersebut, telah mempercepat perusahaan dan industri internasional dan swasta untuk menarik diri dari daratan Tiongkok. Dari sudut pandang ekonomi, penguncian kota sama saja dengan tindakan bunuh diri.(sin)
