Penerapan Aturan RPM Cegah Kerugian pada Konsumen
JAKARTA — Pemerintah dan pelaku usaha kerap menetapkan Resale Price Maintenance (RPM) terhadap sebuah produk. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa produk tertentu bisa dijual dengan harga tidak melebihi harga eceran tertinggi (HET) dan harga eceran terendah.
Dalam kajian empiris, RPM dapat memiliki efek pro kompetitif dengan meningkatkan layanan pelanggan dan kualitas produk. RPM seringkali digunakan untuk mencegah persaingan harga yang merugikan dan mendorong penjualan produk dengan layanan yang lebih baik.
“Melalui pengaturan harga jual kembali (RPM) yang diterapkan sama antar semua retailer maka persaingan harga di dalam merek yang sama akan hilang,” kata Wakil Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU) Aru Armando di Jakarta.
Aru menjelaskan, keberadaan RPM bisa memberikan perhitungan keuntungan pasti kepada retailer atau pedagang eceran. Dia melanjutkan, retailer dapat membeli produk dengan harga wholesale dan menjual sesuai dengan batasan harga yang ditentukan.
RPM juga cenderung memberikan keuntungan kepada konsumen. Aru mengatakan, nantinya produsen dan penjual akan bersaing dalam konteks pelayanan bukan harga agar produk miliknya dibeli masyarakat.
“Pada akhirnya konsumen memiliki kebebasan dalam memilih produk sesuai dengan preferensinya,” kata Aru lagi.
Meski demikian, Aru mengatakan bahwa RPM tidak akan efektif apabila diterapkan di pasar monopoli dan baik apabila diberlakukan dimana ada substitusi barang kebutuhan. Pasalnya, retailer bisa jadi menetapkan harga tertinggi dengan minim layanan sehingga konsumen yang dirugikan.
Aru mengatakan, persaingan tidak sehat akan muncul saat produsen menetapkan minimum harga jual kembali. Dia mencontohkan kasus distribusi semen gresik di Jawa Timur dimana produsen telah menentukan harga jual barang berdasarkan perjanjian tertentu.
“Kewajiban dan larangan sebagaimana itu menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat, karena sangat mengurangi kesempatan para distributor untuk bersaing dalam menjual semen gresik kepada langganan toko,” katanya.
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran, Martin Daniel Siyaranamual mengatakan bahwa RPM akan membatasi kemampuan pengecer untuk bersaing dalam harga. Dia melanjutkan, hal ini dapat mengurangi variasi harga bagi konsumen.
Martin melanjutkan, RPM dapat memfasilitasi kolusi antara produsen dan pengecer dengan menetapkan harga yang seragam, mengurangi insentif untuk bersaing. Dia mencontohkan industri farmasi di mana beberapa merek menetapkan harga tetap untuk obat-obatan tertentu.
Kepala Ekonom PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) ini meneruskan, dengan mengurangi persaingan harga, RPM dapat menyebabkan harga yang lebih tinggi bagi konsumen akhir. Contohnya seperti produk pakaian bermerek yang dijual dengan harga tinggi di semua pengecer.
“RPM memiliki dampak yang beragam terhadap persaingan. Sebabnya, analisis yang cermat dan pendekatan berbasis bukti sangat penting untuk memahami kapan dan bagaimana RPM dapat diterapkan,” katanya.
Konsultan hukum Soemadipradja and Taher Law Firm, Verry Iskandar menyarankan agar pelaku usaha mempertimbangkan beberapa hal di bawah ini sebelum menerapkan RPM dalam sistem distribusi barang dan jasa. Seperti menghindari pencantuman minimum RPM dan specified price yang disertai sanksi dalam perjanjian distribusi atau jual beli.
“Lebih baik gunakan harga eceran tertinggi dan atau recommended price, yang bersifat tidak mengikat. Sehingga masih terbuka ruang persaingan di tingkat distributor/retailer” kata Verry.
Pelaku usaha juga harus memonitor keadaan pasar secara berkala lakukan untuk memastikan bahwa RPM yang diterapkan tetap sesuai dengan peraturan dan tidak mengarah kepada timbulnya persaingan usaha yang tidak sehat.
Selanjutnya, melakukan cost-benefit analisis guna menilai potensi manfaat dan kekurangan penerapan RPM. Pertimbangkan bagaimana hal itu dapat memengaruhi persaingan, kesejahteraan konsumen, dan strategi bisnis secara keseluruhan.
“Analisis ini dapat membantu menginformasikan keputusan dan memastikan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku,” katanya.(mel)
Pernyataan Hamas Setelah Tewasnya Ismail Haniyeh dalam Serangan di Teheran Iran
NTD
Kelompok militan Palestina, Hamas pada Rabu (31/7/2024) mengumumkan bahwa pemimpin mereka, Ismail Haniyeh, tewas dalam serangan di ibu kota Iran, Teheran, pada Rabu dini hari. Ini merupakan insiden kematian pejabat tertinggi Hamas sejak meletusnya konflik antara Hamas dan Israel.
Hamas menyatakan bahwa pemimpin mereka, Ismail Haniyeh, dibunuh dalam serangan di Iran. Pasukan Pengawal Revolusi Iran telah mengonfirmasi kematian Haniyeh. Ini terjadi setelah ia menghadiri upacara pelantikan presiden baru Iran, Masoud Pezeshkian.
Hamas menyalahkan Israel atas serangan ini. Mereka menuduh “Zionis” telah menyerang tempat tinggal Haniyeh di Teheran.
“Tindakan pasukan pendudukan Israel yang membunuh saudara kami, Haniyeh, adalah eskalasi serius yang bertujuan untuk menghancurkan semangat Hamas,” ujar juru bicara Hamas, Sami Abu Zuhri kepada Reuters.
Pihak berwenang Israel tidak memberikan komentar langsung terkait insiden ini dan belum mengklaim tanggung jawab atas serangan tersebut.
Pada 7 Oktober tahun lalu, Hamas melancarkan serangan bersenjata secara besar-besaran terhadap Israel, menewaskan sekitar 1.200 orang dan menyandera sekitar 250 orang.
Pada Mei tahun ini, Jaksa Kepala Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) menyatakan bahwa tindakan Haniyeh selama perang Israel-Hamas dianggap sebagai kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan, serta berupaya mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadapnya.
Setelah serangan Hamas, Israel meluncurkan serangan militer jangka panjang terhadap Hamas yang berlanjut hingga saat ini.
Pada 10 April tahun ini, tiga putra Haniyeh tewas dalam serangan udara Israel di Jalur Gaza. Hamas menyatakan bahwa korban adalah Hazem, Amir, dan Mohammad, yang sedang mengendarai mobil menuju kamp Shati Gaza ketika mobil mereka dihantam rudal. Tiga cucu perempuan dan satu cucu laki-laki Haniyeh juga tewas dalam serangan tersebut. (hui/asr)
Mata-Mata PKT di Florida, AS Tertangkap, Praktisi Falun Gong Ceritakan Pengalaman Mengalami Perlakuan Buruk dari Pelaku
New Tang Dynasty TV di Washington melaporkan
Baru-baru ini, Departemen Kehakiman Amerika Serikat mendakwa seorang pria keturunan Tionghoa bernama Li Ping yang tinggal di Florida, Amerika Serikat. Dia dituduh bersekongkol untuk menjadi agen PKT dan memberikan informasi kepada Badan Keamanan Nasional PKT mengenai praktisi Falun Gong dan para pembangkang pelarian dari Tiongkok di Amerika Serikat. Salah satu target Li Ping adalah Sherwood Liu, seorang praktisi Falun Gong yang tinggal di St. Petersburg, Florida. Baru-baru ini, ia diwawancarai NTD untuk membicarakan pengalamannya mengalami perlakuan buruk dari mata-mata tersebut.
“Pada waktu itu, saya memang menerima beberapa email perlakuan buruk dari sistem email Universitas Florida Selatan (USF). Ketika saya meminta tim IT kami untuk memeriksa, mereka menemukan bahwa email-email tersebut dikirim dari komputer umum di kampus utama,” ujar Sherwood Liu, Praktisi Falun Gong di St. Petersburg, Florida.
Falun Gong, juga dikenal sebagai Falun Dafa, adalah latihan spiritual yang mencakup latihan meditasi dan ajaran moral yang berpusat pada prinsip-prinsip Sejati-Baik-Sabar. Sejak diperkenalkan kepada publik pada tahun 1992, jutaan orang telah menerapkan latihan ini, dengan perkiraan resmi menunjukkan bahwa antara 70 juta dan 100 juta orang di Tiongkok saja telah berlatih pada akhir tahun 1990-an.
Partai Komunis Tiongkok (PKT) memandang popularitas dan ajaran spiritual Falun Gong sebagai ancaman terhadap ideologi resmi mereka yang ateis. Kampanye nasional rezim tersebut, yang dimulai pada 20 Juli 1999 yang dimotori oleh Sekjen PKT Jiang Zemin, bertujuan untuk memberantas latihan ini dan telah mengakibatkan penganiayaan, penahanan sewenang-wenang dan pemenjaraan, banyak kasus penyiksaan, pelecehan seksual serta mental dan kematian akibat pengambilan organ secara paksa.
BACA JUGA : Pekerja Florida Telecom Didakwa Memata-matai Falun Gong dan Pembangkang Lainnya untuk Beijing
Sherwood menyatakan bahwa ketika dia bekerja di Universitas Florida Selatan, Li Ping juga kebetulan bersekolah di universitas yang sama. Sherwood sangat terkejut ketika mengetahui bahwa karena dia secara terbuka mengecam penindasan Partai Komunis Tiongkok (PKT) terhadap Falun Gong, dia menjadi target pengumpulan informasi oleh Li Ping.
Sherwood Liu mengatakan, “Saya hanyalah seorang peneliti yang duduk di kantor. Ketika saya membaca dakwaan tersebut dan melihat nama St. Petersburg disebutkan, saya sangat terkejut. Saya mulai berlatih Falun Gong sejak tahun 1997, dan kami semua adalah sukarelawan di komunitas ini.”
Minggu lalu, agen federal menangkap Li Ping. Jika terbukti bersalah, dia dapat menghadapi hukuman penjara hingga 15 tahun.
Sherwood Liu menjelaskan, “Ini adalah negara yang bebas, dan kami dilindungi oleh pemerintah Amerika Serikat. Mereka (mata-mata PKT) melakukan banyak hal untuk mengganggu kami, dan semuanya dilakukan secara sembunyi-sembunyi.”
Sherwood menambahkan bahwa penindasan brutal oleh PKT terhadap Falun Gong telah berlangsung selama 25 tahun. Sebagai seorang praktisi Falun Gong di Amerika Serikat, apa yang dilakukannya sebenarnya sangat sederhana, yaitu membiarkan masyarakat mengetahui kebenaran tentang penindasan ini.
Sherwood Liu mengatakan, “Di Tiongkok, para praktisi Falun Gong tidak memiliki kesempatan untuk berbicara. Apa pun yang mereka lakukan bisa membuat mereka kehilangan nyawa dan mungkin menghadapi pengambilan organ secara paksa oleh PKT.”
Sherwood Liu menambahkan, “Apa yang kami lakukan di sini sangat sederhana, kami hanya ingin orang-orang mengetahui apa yang telah terjadi di Tiongkok selama 25 tahun terakhir. Selama 25 tahun ini, begitu banyak orang dibunuh oleh PKT.”
Kasus Li Ping hanyalah salah satu contoh bagaimana penindasan PKT terhadap Falun Gong meluas hingga ke luar negeri. Baru-baru ini, dua orang keturunan Tionghoa pro-PKT di Los Angeles, Chen Jun dan Lin Feng, mengaku bersalah di New York. Mereka ditangkap pada Mei tahun lalu dan didakwa sebagai agen PKT yang terlibat dalam konspirasi kriminal yang menargetkan organisasi Falun Gong di New York. Mereka menghadapi hukuman penjara antara 24 hingga 30 bulan, dan mungkin juga kehilangan kewarganegaraan Amerika Serikat serta dideportasi. (Hui)
Kursus Menari Anak-Anak di Inggris Diserang, 2 Anak Tewas, 11 Terluka, Pelaku Berusia 17 Tahun Ditangkap
NTD
Di kota pantai Southport, Inggris bagian barat laut, terjadi serangan menggunakan pisau pada 29 Juli 2024. Polisi melaporkan bahwa dua anak tewas akibat ditusuk dan 11 orang lainnya terluka, termasuk 6 anak-anak yang mengalami luka serius. Seorang pria berusia 17 tahun telah ditangkap. Hingga saat ini, motif serangan masih belum diketahui .
Insiden terjadi di kota pantai Southport, yang terletak di utara Liverpool. Polisi melaporkan bahwa sekitar pukul 11.50 pagi, polisi bersenjata menerima laporan dan segera menuju ke lokasi kejadian di Hart Street. Polisi kemudian menangkap seorang pria berusia 17 tahun yang berasal dari Banks, Lancashire dan menemukan sebuah pisau.
Kepala Polisi setempat, Serena Kennedy, menyatakan bahwa tersangka tampaknya datang dari jalan dan mulai menyerang anak-anak.
Kennedy mengatakan bahwa petugas tanggap darurat yang tiba di lokasi menemukan “banyak orang mengalami serangan brutal, di mana banyak di antaranya adalah anak-anak yang mengalami luka serius.” Dua anak tewas akibat penusukan, dan sembilan anak lainnya terluka, enam di antaranya dalam kondisi kritis, sementara dua orang dewasa juga mengalami luka serius.
Kennedy menyebutkan, “Kami percaya orang dewasa yang terluka ini dengan berani mencoba melindungi anak-anak tersebut.” Layanan ambulans setempat melaporkan bahwa mereka memberikan pertolongan pertama kepada 11 pasien yang mengalami luka tusuk, kemudian mereka dibawa ke rumah sakit menggunakan ambulans dan helikopter untuk mendapatkan perawatan.
Pada 29 Juli 2024, setelah serangan pisau terjadi di Hart Street di Southport, barat laut Inggris, polisi dan personel forensik memasang pagar di jalan tersebut. (DARREN STAPLES/AFP melalui Getty Images)
Pada 29 Juli 2024, setelah serangan pisau terjadi di Hart Street di Southport, barat laut Inggris, polisi dan personel forensik memasang pagar di jalan tersebut. (DARREN STAPLES/AFP melalui Getty Images)
Menurut iklan yang dipublikasikan secara online, saat kejadian berlangsung, sedang diadakan sebuah acara bertema penyanyi pop Amerika Serikat, Taylor Swift, yang merupakan lokakarya yoga dan tari yang terbuka untuk anak-anak usia 6 hingga 11 tahun.
Polisi menyatakan bahwa motif serangan masih belum jelas, namun diyakini tidak terkait dengan terorisme dan polisi tidak sedang mencari pelaku lain yang terlibat dalam penyerangan ini.
Perdana Menteri Inggris Keir Starmer merasa sangat terkejut dan menyampaikan belasungkawa kepada para korban yang terkena dampak. Dia menyatakan, “Peristiwa yang terjadi hari ini sungguh mengerikan, dan saya tahu seluruh negeri sangat terkejut dengan apa yang mereka lihat dan dengar.”
Pada 29 Juli 2024, seorang petugas polisi meletakkan karangan bunga yang dikirim oleh para simpatisan setelah serangan pisau di Hart Street di Southport, barat laut Inggris. (DARREN STAPLES/AFP melalui Getty Images)
Departemen Kehakiman AS Menanggapi Gugatan TikTok, Meminta Pengadilan Mendukung Aturan “Jual atau Dilarang”
Pada Jumat (26 Juli), Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DOJ) untuk pertama kalinya merespon gugatan TikTok dengan mengajukan dokumen ke Pengadilan Banding Federal, meminta pengadilan untuk mendukung peraturan “jual atau dilarang” yang ditandatangani oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada April, guna melindungi keamanan nasional Amerika Serikat
NTD
Departemen Kehakiman Amerika Serikat menegaskan bahwa TikTok, yang dimiliki oleh perusahaan China ByteDance, merupakan ancaman besar terhadap keamanan nasional AS karena aplikasi tersebut mengumpulkan sejumlah besar informasi pribadi warga Amerika. Selain itu, pemerintah Tiongkok dapat secara diam-diam memanipulasi informasi yang diterima oleh warga Amerika melalui TikTok.
Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada April lalu menandatangani undang-undang yang disetujui oleh Kongres mengenai TikTok, dengan ketentuan bahwa ByteDance harus menjual aset TikTok di Amerika Serikat sebelum 19 Januari 2025, jika tidak, TikTok akan dilarang sepenuhnya.
TikTok pada Mei mengajukan gugatan federal terhadap pemerintah Amerika Serikat, menyatakan bahwa aturan tersebut “melanggar Konstitusi Amerika Serikat, menghambat kebebasan berbicara, dan menghalangi warga Amerika untuk mengakses informasi yang sah.”
Namun, Departemen Kehakiman menolak semua keberatan yang diajukan oleh TikTok, menyatakan bahwa gugatan TikTok adalah penyalahgunaan terhadap Amandemen Pertama Konstitusi. Departemen Kehakiman menegaskan bahwa aturan “jual atau dilarang” bertujuan untuk melindungi keamanan nasional, dan tidak ditujukan untuk menghalangi kebebasan berbicara.
TikTok telah berulang kali menyangkal tuduhan bahwa mereka membagikan data pengguna AS kepada pemerintah Tiongkok. Namun, berdasarkan kebijakan ketat pemerintah Tiongkok, setiap perusahaan yang beroperasi di Tiongkok harus mematuhi Undang-Undang Keamanan Nasional, yang mengharuskan mereka menyerahkan data kepada pemerintah Tiongkok.
Dalam dokumen pengadilan yang diajukan oleh Departemen Kehakiman pada Jumat, mereka juga menyatakan bahwa mengizinkan TikTok untuk terus dioperasikan oleh perusahaan induknya, ByteDance, dapat memberi peluang bagi pemerintah Tiongkok untuk mempengaruhi pemilu di Amerika Serikat secara diam-diam.
Mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, telah bergabung dengan TikTok dan pada Juni menyatakan bahwa ia tidak akan pernah mendukung terhadap TikTok; sementara itu, calon presiden dari Partai Demokrat, Kamala Harris, yang diperkirakan akan mendapatkan nominasi resmi, juga bergabung dengan TikTok minggu ini.
Pengadilan Banding akan mengadakan sidang debat untuk kasus gugatan TikTok pada 16 September. (Hui)
Kemenangan Maduro di Pemilu Venezuela Dipertanyakan, 7 Negara Tarik Diplomat Hingga Masyarakat Turun ke Jalan untuk Memprotes
NTD
Komisi Pemilihan Umum Venezuela mengumumkan kemenangan Presiden Nicolás Maduro untuk masa jabatan selanjutnya, Meski demikian, hasil ini memicu kontroversi baik di dalam maupun di luar negeri. Tujuh negara Amerika Latin, termasuk Argentina, meragukan hasil pemilu ini. Bahkan menarik staf diplomatik mereka. Pihak oposisi Venezuela mengklaim mereka mendapatkan 73,2% suara dalam pemilihan tersebut dan menyatakan bahwa mereka adalah pemenang sesungguhnya. Hal ini memicu protes massal di seluruh negeri. Sejauh ini telah menyebabkan satu orang tewas.
Menurut laporan dari Central News Agency, meskipun semakin banyak bukti yang menunjukkan bahwa oposisi meraih kemenangan telak, Presiden Venezuela Nicolás Maduro tetap mengklaim bahwa dirinya menang dalam pemilu yang digelar akhir pekan lalu.
Tujuh Negara Amerika Latin Meragukan Kemenangan Maduro dan Tarik Diplomat
Argentina, Chile, Kosta Rika, Peru, Panama, Republik Dominika, dan Uruguay yang meragukan kemenangan Maduro mengeluarkan pernyataan bersama, meminta peninjauan ulang secara menyeluruh atas hasil pemilihan di Venezuela.
Presiden Panama, Jose Raul Mulino, dalam konferensi pers menyatakan bahwa pemerintah Panama telah memutuskan untuk menarik staf diplomatiknya dari Venezuela dan menghentikan hubungan diplomatik sampai ada peninjauan ulang menyeluruh atas proses perhitungan suara di Venezuela.
Mulino juga mengatakan, “Demi menghormati sejarah Panama, ribuan warga Venezuela yang memilih hidup di negara kami, dan keyakinan saya terhadap demokrasi, saya tidak bisa membiarkan keheningan saya menjadi bentuk kolusi.”
Amerika Serikat juga menyerukan agar semua suara dihitung kembali.
Kementerian Luar Negeri Venezuela dalam pernyataan menolak menerima “tindakan dan pernyataan intervensi” dari tujuh negara tersebut, dan mengumumkan penarikan diplomat mereka dari ketujuh negara Amerika Latin itu.
Selain itu, seorang penasihat oposisi melalui media sosial mengatakan bahwa pasukan keamanan Venezuela mencoba memasuki kedutaan besar Argentina di Caracas. Enam anggota tim kampanye oposisi telah mencari perlindungan di kedutaan Argentina setelah pemerintah Venezuela mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap mereka.
Menurut laporan Reuters, Pedro Urruchurtu, pejabat urusan internasional dari kamp mantan anggota parlemen oposisi Maria Corina Machado, mengungkapkan di platform sosial X bahwa: “Saat ini, petugas dari Biro Strategi dan Taktik (DAET) berusaha untuk memasuki kediaman kedutaan besar Argentina di Caracas, tempat enam anggota tim kampanye Machado dan Gonzalez mencari perlindungan.”
Pada 29 Juli 2024, Caracas, Venezuela, pemimpin oposisi Machado berdiri di samping kandidat oposisi Gonzalez pada konferensi pers satu hari setelah pemilihan presiden. (Marcelo Perez del Carpio/Getty Images)
Pemimpin Oposisi Tidak Mengakui Kekalahan, Massa Protes “Suara Pemilu Dicuri”
Sebelumnya, hasil exit poll independen menunjukkan bahwa kandidat presiden Venezuela, Edmundo Gonzalez, dan pemimpin oposisi, Maria Corina Machado, mengklaim memenangkan 73,2% suara, membuktikan kemenangan mereka dalam pemilihan ini. Mereka menyatakan kemenangan oposisi tidak dapat dibalikkan.
Machado mengatakan kepada wartawan bahwa berdasarkan perhitungan suara yang telah diperiksa sejauh ini, jelas bahwa presiden berikutnya adalah Gonzalez. Setelah Machado dilarang mencalonkan diri oleh pengadilan yang setia kepada Maduro, Gonzalez mewakilinya untuk maju dalam pemilu.
Dia menyebutkan bahwa catatan menunjukkan Gonzalez mendapatkan “kemenangan matematis yang tak terbantahkan” dengan 6,27 juta suara, unggul dari Maduro yang hanya memperoleh 2,75 juta suara.
Ketidakpuasan terhadap hasil pemilu memicu kerusuhan, menandakan bahwa situasi politik Venezuela akan semakin tegang dalam pengawasan negara-negara Amerika Selatan dan Amerika Serikat.
Menurut laporan wartawan AFP pada 29 Juli, ribuan warga Venezuela yang marah turun ke jalan, memprotes “pemilu yang dicuri” di beberapa bagian Caracas. Mereka merobek poster Maduro dan suara perabotan dapur yang dipukul memenuhi suasana. Demonstrasi ini telah mengakibatkan satu orang tewas.
Sebuah kelompok pro-oposisi mengorganisir pawai dari daerah kumuh Petare menuju pusat kota dalam hujan lebat, dan Garda Nasional menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa.
Seorang pemilih berusia 22 tahun, Melanie Fiser, dengan marah mengatakan kepada AFP, “Pemilu ini dicuri semalam.” Dia menambahkan bahwa dirinya sudah muak dengan hidup yang bergantung pada distribusi makanan dari pemerintah.
Mayoritas warga Venezuela harus bertahan hidup dengan penghasilan bulanan yang minim dan menderita kekurangan bahan pokok seperti makanan, sabun, dan kertas toilet.
Sebuah organisasi non-pemerintah melaporkan bahwa protes di Venezuela hari ini telah menyebabkan satu orang tewas.
Alfredo Romero, pemimpin organisasi non-pemerintah Foro Penal, menulis di platform sosial X bahwa di negara bagian Yaracuy, satu orang tewas dan 46 orang ditangkap dalam demonstrasi pasca pemilu.
29 Juli 2024, di Valencia, negara bagian Carabobo, Venezuela, sehari setelah pemilu presiden, seorang pria memukul panci dan wajan untuk memprotes pemerintahan Presiden Venezuela Nicolás Maduro. (JUAN CARLOS HERNANDEZ/AFP via Getty Images)
29 Juli 2024, di Valencia, negara bagian Carabobo, Venezuela, pada hari kedua setelah pemilu presiden, demonstran membakar pos polisi kecil sebagai bagian dari protes terhadap pemerintahan Presiden Venezuela Nicolás Maduro. (JUAN CARLOS HERNANDEZ/AFP via Getty Images)
29 Juli 2024, di Valencia, negara bagian Carabobo, Venezuela, pada hari kedua setelah pemilu presiden, demonstran berkumpul di gerbang Brigade Lapis Baja ke-41 (dikenal sebagai Fort Paramacay) untuk memprotes pemerintahan Presiden Venezuela Nicolás Maduro. (JUAN CARLOS HERNANDEZ/AFP via Getty Images)
29 Juli 2024, sehari setelah pemilu presiden, di Valencia, negara bagian Carabobo, Venezuela, oposisi membakar ban sebagai bagian dari protes terhadap pemerintahan Presiden Nicolás Maduro. (JUAN CARLOS HERNANDEZ/AFP via Getty Images)
29 Juli 2024, di Valencia, negara bagian Carabobo, Venezuela, sehari setelah pemilu presiden, demonstran berkumpul untuk memprotes pemerintahan Presiden Nicolás Maduro. (JUAN CARLOS HERNANDEZ/AFP via Getty Images)
Spanduk ala Jembatan Sitong, Beijing, Muncul di Jembatan Layang Hunan, Seruan Pengeras Suara : Singkirkan Xi Jinping
NTD
Sebuah video yang viral di Internet menunjukkan bahwa pada 30 Juli, spanduk ala Jembatan Sitong di Beijing muncul di jalan layang Kabupaten Xinhua, Loudi, Hunan, Tiongkok. Selain spanduk juga pengeras suara yang menyiarkan slogan-slogan anti-komunis, menuntut kebebasan dan demokrasi, juga penyingkiran Xi Jinping.
Terlihat dalam video, sebuah spanduk berwarna putih panjang dengan tulisan huruf merah tergantung di salah satu sisi jalan layang.
Isi tuntutan yang tertera di atas spanduk pada dasarnya sama dengan isi spanduk di Jembatan Sitong, antara lain “Tidak mau hak istimewa selain kesetaraan, tidak mau blokade selain kebebasan, tidak mau kebohongan selain martabat, tidak mau revolusi kebudayaan selain reformasi, tidak mau ketua selain hasil pemilu, mau menjadi warga negara bukan budak …”.
Pada saat yang sama, ada pengeras suara di jembatan layang yang memutar rekaman suara berulang-ulang : “Kami ingin kebebasan, ingin demokrasi, kami ingin pemilihan umum ! Mogok kerja, mogok belajar, singkirkan diktator Xi Jinping !”
Berita tersebut menjadi viral di Internet. Hanya video relevan yang dapat dilihat online, tetapi belum terlihat ada berita lanjutannya.
Di platform sosial luar negeri, banyak orang memuji langkah ini dan menganggapnya sebagai “tindakan heroik”.
Bahkan ada netizen yang meninggalkan pesan : “Pertama-tama yang perlu disingkirkan adalah Partai Komunis !” Yang lain berkomentar : “Hal seperti ini akan semakin sering terjadi di masa mendatang, tampaknya sisa hari bagi Partai Komunis semakin pendek !”
Video tersebut menunjukkan, masyarakat yang berada di bawah jembatan layang beraktivitas seperti biasa tanpa rasa panik, dan tidak ada yang memperhatikan slogan di jembatan layang tersebut. Beberapa netizen percaya bahwa di satu sisi ini mencerminkan ketidakpedulian masyarakat awam terhadap slogan-slogan yang berbau anti pemerintah, anti-komunis, tetapi di sisi lain ini mencerminkan keputusasaan masyarakat terhadap kepemimpinan Partai Komunis.
Pada 13 Oktober 2022, di Jembatan Sitong di Beijing, seorang pengunjuk rasa menggantungkan dua spanduk dan menyiarkan melalui pengeras suara ucapan yang menentang Xi Jinping.
Pada saat yang sama, asap tebal dari ban yang dibakar membumbung tinggi untuk menarik perhatian orang yang lewat. Peristiwa ini kemudian dikenal dengan nama “Insiden Jembatan Sitong”.
Dilaporkan bahwa pengunjuk rasa Peng Lifa (nama online: Peng Zaizhou) ditangkap secara diam-diam dan nasibnya belum diketahui hingga kini. Anggota keluarganya juga diawasi secara ketat oleh pihak berwenang. (sin)

















