Home Blog Page 1324

Pangeran Saudi Memulai Tur ke Asia dengan Berinvestasi Rp 282,8 Triliun di Pakistan

EpochTimesId
-
0
Pangeran Saudi Memulai Tur ke Asia dengan Berinvestasi Rp 282,8 Triliun di Pakistan

Epochtimes.id- Pangeran Arab Saudi, Mohammed bin Salman pada 17 Februari 2019 mengatakan Arab Saudi telah menandatangani perjanjian investasi senilai $ 20 miliar atau Rp 282,8 Triliun selama kunjungannya ke Pakistan.

Memulai perjalanannya ke Asia Selatan dan Tiongkok dengan investasi di Pakistan yang mana nilainya jauh lebih tinggi dari yang diharapkan. Putra mahkota mengatakan angka $ 20 miliar hanya mewakili awal dari ikatan ekonomi yang membawa sekutu itu lebih dekat.

“Ini besar untuk fase 1, dan pasti akan meningkat setiap bulan dan setiap tahun, dan itu akan bermanfaat bagi kedua negara,” kata putra mahkota.

“Kami telah menjadi negara persaudaraan, negara sahabat Pakistan. Kami telah berjalan bersama di saat-saat yang sulit dan menyenangkan, dan kami (akan) melanjutkan. ”

Perdana Menteri Imran Khan dan Panglima Angkatan Bersenjata Pakistan Qamar Javed Bajwa menyambut Pangeran Mohammed di karpet merah bandara militer di kota garnisun Rawalpindi, sebelum Khan secara pribadi menyopiri putra mahkota ke ibukota Islamabad.

“Arab Saudi selalu menjadi teman yang membutuhkan, itulah sebabnya kami sangat menghargainya,” kata Khan, sambil duduk di sebelah Pangeran Mohammed.

“Aku ingin mengucapkan terima kasih atas cara anda membantu ketika kami berada dalam situasi yang buruk,” ujarnya.

Arab Saudi dalam beberapa bulan terakhir telah membantu menjaga perekonomian Pakistan tetap bertahan dengan menopang cadangan devisanya yang menyusut dengan pinjaman $ 6 miliar. Saudi memberikan ruang bernafas kepada Islamabad ketika negaranya merundingkan bailout dengan Dana Moneter Internasional.

Islamabad telah menunjukkan penghargaan dengan memperlakukan perjalanan Pangeran Mohammed sebagai kunjungan kenegaraan terbesar sejak pemimpin Tiongkok Xi Jinping pada 2015. Saat situ Beijing mengumumkan rencana untuk menginvestasikan puluhan miliar dolar pada infrastruktur di Pakistan sebagai bagian dari proyek OBOR Tiongkok.

Pangeran Saudi telah merencanakan untuk mengunjungi Indonesia dan Malaysia, tetapi perjalanan ditunda.

Di Pakistan, sebagian besar perjanjian yang ditandatangani berfokus pada proyek-proyek energi, termasuk kompleks kilang dan petrokimia senilai $ 10 miliar di kota pesisir Gwadar, tempat Tiongkok membangun pelabuhan. Memorandum kesepahaman juga ditandatangani untuk investasi mineral dan pertanian.

Hubungan kedua negara di masa lalu berpusat pada Arab Saudi yang kaya minyak mendukung ekonomi Pakistan selama periode-periode sulit. Sebagai imbalannya, tentara Pakistan yang kuat memberikan dukungan kepada Arab Saudi dan keluarga kerajaan. (asr)

Oleh Drazen Jorgic & Asif Shahzad/The Epochtimes

Penguatan Struktur Ekonomi Masyarakat Pembudidaya Ikan Menjadi Prioritas

EpochTimesId
-
0
Penguatan Struktur Ekonomi Masyarakat Pembudidaya Ikan Menjadi Prioritas

Epochtimes.id- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan program prioritas Tahun 2019 secara langsung diarahkan untuk peningkatan struktur ekonomi masyarakat pembudidaya ikan dan mendorong perekonomian nasional.

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto, dalam keterangannya di Jakarta, Senin (18/2/2019) usai membuka Rakornas Program Prioritas 2019, mengatakan bahwa program prioritas TA. 2019 masih sama dengan tahun sebelumnya.

Hal ini menurutnya, berdasarkan pertimbangan kinerja program tahun 2018 yang berjalan efektif dan memberikan dampak positif, khususnya terhadap struktur ekonomi pembudidaya ikan.

“Benar, tahun 2019 kita tetap akan alokasikan program sejenis dan langsung bisa dirasakan masyarakat. Tahun ini, kita akan lebih pertajam tolak ukurnya sesuai rencana strategis yang ada. Fokus kita yakni peningkatan produksi untuk suplai pangan domestik dan ekspor; memperbesar kontribusi subsektor budidaya terhadap PDB; dan perbaikan struktur ekonomi,” jelas Slamet.

Slamet juga menyatakan, sasaran target kinerja di tahun 2019 lebih realistis dengan mempertimbangkan    berbagai faktor baik internal maupun eksternal. Menurutnya, pertimbangan ini penting agar program nantinya lebih terukur karena sejak dini telah terpetakan unsur kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancamannya.

Sepanjang 4 tahun terakhir (2015- angka sementara 2018) tercatat produksi perikanan budidaya tumbuh rata-rata 3,36%, di mana peningkatan signifikan untuk komoditas nila (14 persen) dan lele (43 persen).

Hingga triwulan III tahun 2018 produksi perikanan budidaya mencapai 13,17 juta ton meningkat 4,37 persen dibanding produksi periode yang sama tahun 2017 sebesar 12,61 juta ton. Sementara itu, angka sementara produksi ikan hias tahun 2018 tercatat sebanyak 1,42 miliar, di mana produksi dalam 4 tahun terakhir rata-rata tumbuh sebesar 3,35 persen.

Di sisi lain, dukungan konkret yang langsung menyentuh pembudidaya ikan, juga telah berdampak positif terhadap perbaikan struktur ekonomi pembudidaya ikan.

Indikator keberhasilan tersebut yakni pencapaian nilai tukar pembudidaya ikan (NTPi) selama 4 tahun terakhir (2014 – 2018) yang tumbuh rata-rata pertahun sebesar 0,38 persen.

Tahun 2018 angka NTPi tercatat sebesar 100.8 atau naik sebesar 1,74 persen dibanding tahun 2017 yang mencapai 99,08. Ini mengindikasikan adanya peningkatan daya beli yang dipicu oleh  kenaikan pendapatan usaha di atas ambang batas kelayakan ekonomi.

Angka NTPi juga akan memicu naiknya nilai saving rate untuk re-investasi, sehingga mendorong kapasitas usaha yang lebih kuat.

Berbagai program prioritas tersebut di antaranya program gerakan pakan mandiri (Gerpari) yang telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan efisiensi produksi budidaya dan nilai tambah keuntungan usaha. Dengan adanya program pakan mandiri, pembudidaya ikan skala kecil mampu mendapatkan nilai tambah keuntungan minimal 30 persen. Di samping itu program ini juga dapat mendorong penggunaan sumber bahan baku lokal dan menekan impor bahan baku, utamanya tepung ikan dan kedelai.

Program lainya seperti pengembangan usaha budidaya lele sistem bioflok. Inovasi ini terbukti mampu menggenjot produktivitas hingga 10 kali lipat dibanding teknologi konvensional melalui pemanfaatan lahan dan sumber daya air yang sangat efisien. Pengembangan lele bioflok di berbagai daerah juga sangat strategis dalam meningkatkan ketahahan pangan nasional, khususnya dalam mencegah permasalahan stunting pada generasi bangsa. (asr)

Rezim Tiongkok Melacak Sekitar 2,5 Juta Orang di Xinjiang Melalui Pengenalan Wajah

admin
-
0
Rezim Tiongkok Melacak Sekitar 2,5 Juta Orang di Xinjiang Melalui Pengenalan Wajah

Rezim Tiongkok melacak pergerakan lebih dari 2,5 juta orang di Xinjiang, sebuah wilayah di mana Uighur dan Muslim Turki lainnya berada di bawah pengawasan negara yang ketat, menurut sebuah bocoran data yang ditandai oleh seorang ahli siber Belanda.

SenseNets Technology, perusahaan teknologi berbasis di Shenzhen yang mengembangkan perangkat lunak pengenal wajah, mengumpulkan sekitar 6,7 juta koordinat GPS (Global Positioning System) dalam waktu 24 jam melalui sistem kamera pengawasannya, menurut Victor Gevers, salah satu pendiri yayasan keamanan siber nirlaba, GDI Foundation.

Gevers pertama kali mengingatkan kerentanan tersebut dalam serangkaian posting online di akun Twitter-nya pada 13 Februari.

Titik-titik data lokasi itu telah terhubung dengan nama, nomor KTP, tanggal lahir, alamat, foto, dan pengusaha, dan juga ditandai dengan deskripsi seperti “masjid,” “hotel,” “warnet,” dan tempat-tempat lain di mana kamera pengintai kemungkinan ditemukan.

“Solusi pengenalan wajah / verifikasi pribadi yang tidak aman ini dibangun dan dioperasikan hanya untuk satu tujuan,” tulis Gevers di Twitter. “Ini adalah ‘pelacak Muslim’ yang didanai oleh otoritas-otoritas Tiongkok.”

Informasi tersebut disimpan pada database SenseNets yang dapat diakses selama berbulan-bulan dan ditemukan oleh Gevers.

“Itu sepenuhnya terbuka dan siapa pun tanpa otentikasi memiliki hak administratif penuh. Anda bisa masuk dalam database dan membuat, membaca, memperbarui, dan menghapus apa saja,” kata Gevers.

Menurut situs webnya, SenseNets adalah kontraktor untuk polisi Tiongkok di beberapa kota. Perusahaan induknya yang terdaftar di Shenzhen, NetPosa Technologies, memiliki kantor di sebagian besar provinsi dan wilayah Tiongkok, termasuk Xinjiang.

Gevers telah mengatakan pada yayasan secara langsung telah memberi tahu SenseNets tentang kerentanan tersebut, sesuai dengan protokol GDI. Dia mengatakan SenseNets tidak merespons, tetapi sejak itu diambil langkah-langkah untuk mengamankan basis datanya, karena dia tidak dapat lagi mengaksesnya.

PENGAWASAN MASSAL

Rezim Tiongkok, dalam beberapa tahun terakhir, telah menahan sekitar 1 juta Uighur dan minoritas Muslim lainnya di kamp-kamp penahanan di wilayah barat laut Xinjiang, di mana mereka menjalani indoktrinasi politik dan dipaksa untuk mengecam keyakinan mereka. Para mantan tahanan telah melaporkan kasus-kasus penyiksaan, pengobatan paksa, dan pemerkosaan.

Di luar kamp, lebih dari 10 juta Uighur dan minoritas Turki lainnya di Xinjiang harus diawasi melalui jaringan padat sistem pengawasan dan pos pemeriksaan keamanan, tempat KTP-KTP elektronik mereka dipindai.

Wilayah ini telah berfungsi sebagai tempat uji coba untuk bentuk pengawasan dan pengendalian massa yang canggih, yang dimungkinkan oleh adanya pasokan perkembangan terbaru dalam teknologi digital.

Perangkat lunak pengenal wajah yang canggih memberi kemudahan otoritas kepolisian untuk melacak pergerakan hampir setiap orang melalui sistem kamera keamanan yang luas. Ada juga laporan otoritas Tiongkok yang mengumpulkan sampel darah dan air liur dari warga Xinjiang untuk disimpan dalam database DNA negara, serta sidik jari dan sampel suara.

Pada tahun 2017, pihak berwenang memaksa penduduk untuk mengunduh aplikasi pengawasan bernama Jingwang Weishi, yang diterjemahkan menjadi “pembela internet bersih” dalam bahasa Mandarin. Para peneliti dari Open Technology Fund, sebuah program yang didanai pemerintah AS, telah menemukan bahwa aplikasi tersebut mentransfer semua file yang pada ponsel pintar untuk pemantauan pemerintah.

Rezim komunis telah menggunakan dalih “ancaman ekstremis” untuk membenarkan kontrol ketat atas wilayah tersebut.

Pemerintahan Trump dilaporkan sedang mempertimbangkan sanksi-sanksi terhadap para pejabat dan perusahaan Tiongkok yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang.

Tahun lalu, Kongres AS telah melarang kantor-kantor pemerintah membeli produk-produk pengawasan yang dibuat oleh Hikvision, produsen kamera pengintai terkemuka di Tiongkok. Hikvision telah bekerja sama secara mendalam dengan Beijing untuk mengembangkan teknologi yang diperlengkapi kecerdasan buata (AI) untuk memantau warganya, termasuk di Xinjiang.

Perusahaan-perusahaan AS juga telah diundang untuk membantu rezim tersebut dalam membangun infrastruktur pengawasan yang dapat digunakan untuk pengekangan. Senator Marco Rubio, Pada sidang kongres Juli lalu, telah mengkritik Google karena membuka pusat penelitian AI di Tiongkok, dan Thermo Fisher Scientific karena memasok peralatan sekuaensing atau pengurutan DNA ke polisi Xinjiang. (ran)

Video pilihan:

Alat Huawei Dikembangkan untuk Menindas Falun Gong yang Mencekam di Seluruh Tiongkok

https://www.youtube.com/watch?v=l4yQjS1MqNA&t=347s

Benda Mirip UFO Muncul Ketika Polisi Australia Berbagi Video Badai Petir

admin
-
0
Benda Mirip UFO Muncul Ketika Polisi Australia Berbagi Video Badai Petir

EpochTimesId – Polisi di Broome, Australia, membagikan rekaman video yang tidak biasa ketika terjadi badai petir. Foto menunjukkan keberadaan objek terbang mirif UFO di langit, dan mereka tidak yakin apa itu.

“Setelah meninjau CCTV di kota pantai ketika badai tadi malam, tampaknya kita tidak sendirian,” tweet Polisi Broome, termasuk emoji piring terbang.

Dalam video, di sisi kiri bingkai, bentuk lingkaran putih yang tidak biasa dapat dilihat sebelum bergerak keluar dari gambar.

https://twitter.com/BroomePol/status/1097000085920014337

Rekaman itu ditangkap saat badai petir, tetapi benda putih itu tampaknya bukan kilat. Pengguna media sosial mengatakan bahwa itu adalah pesawat ruang angkasa alien, akan tetapi netizen yang lain tidak begitu yakin.

“Itu alien,” tulis seorang pengguna di Twitter, seperti dikutip dari Newshub.

“Video yang cukup bagus! Bagaimana ilusi optik ini terjadi? Refraksi, refleksi, ionosfer?” Warganet lain bertanya, seperti dikutip dari Daily Mail.

Warganet mengatakan bahwa itu adalah pesawat ruang angkasa alien, tetapi yang lain tidak begitu yakin. (Foto : Broome Police/Twitter)

“Ini adalah artefak optik yang disebabkan oleh pantulan internal cahaya di dalam elemen kaca lensa,” kata yang lain. “Ini disebabkan oleh mobil terbalik di sudut kanan bawah. Itu persis mencerminkan pergerakannya.”

Orang itu berkata, “Alien mungkin ada, tetapi ini bukan hal seperti itu.”

Awal bulan ini, seorang pria di North Carolina, mengaku melihat UFO ‘berbentuk tablet obat tipis’.

Bret Harrison Jones, seorang fotografer, keluar dengan kameranya ketika dia melihat objek itu muncul dari fokus di Guilford County, menurut Daily Mail.

Rekaman menunjukkan bentuk di kejauhan, dan Jones berpikir bahwa itu adalah ukuran pesawat komersial atau lebih besar.

Jones, 34, mengatakan dia ‘terpesona’ oleh temuan itu. Dia mengatakan itu adalah kemunculan ‘dunia lain’.

Ilmuwan Harvard mengklaim Objek Antarbintang mungkin menjadi penyebabnya.

Ketua Departemen Astronomi Universitas Harvard, Avi Loeb, baru-baru ini membela hipotesisnya bahwa benda aneh, Oumuamua, yang ditemukan di tata surya mungkin merupakan penyelidikan alien.

“Begitu kita meninggalkan tata surya, saya yakin kita akan melihat banyak lalu lintas di luar sana,” kata Loeb kepada surat kabar Israel Haaretz.

“Mungkin kita akan mendapatkan pesan yang mengatakan, ‘Selamat datang di klub antar-bintang.’ Atau kita akan menemukan banyak peradaban mati, yaitu, kita akan menemukan sisa-sisa dari peradaban mereka.”

Loeb, 56, dan rekan peneliti Shmuel Bialy menerbitkan sebuah makalah yang mengatakan bahwa benda itu bukan komet atau asteroid. Karena lintasannya yang aneh, itu mungkin merupakan layar cahaya buatan.

Menurut laporan itu, Pencarian untuk data Intelijen Luar Angkasa diperiksa untuk melihat apakah objek tersebut memancarkan pesan atau frekuensi radio. Namun, tidak ada frekeuensi atau bentuk komunikasi lain yang ditemukan.

Loeb mengatakan dia tidak berkecil hati dengan temuan itu.

“Saya tidak peduli apa yang orang katakan,” katanya.

“Saya mengatakan apa yang saya pikirkan, dan jika masyarakat luas menaruh minat pada apa yang saya katakan, itu adalah hasil yang disambut sejauh yang saya ketahui, tetapi hasil yang tidak langsung. Sains tidak seperti politik: Itu tidak didasarkan pada jajak pendapat popularitas.” (JACK PHILLIPS/The Epoch Times/waa)

Video Pilihan :

https://youtu.be/fTKcu82AtsA

Simak Juga :

https://youtu.be/rvIS2eUnc7M

Bulgaria Didesak Berhenti Kunci Stateless

admin
-
0
Bulgaria Didesak Berhenti Kunci Stateless

EpochTimesId — Seorang spesialis jantung, Sager Al-Anezi, dikurung di Bulgaria selama enam minggu, karena dia tidak memiliki kewarganegaraan atau stateless. Dia meminta pemerintah untuk berhenti memperlakukan orang tanpa kewarganegaraan seperti penjahat.

Sager Al-Anezi berasal dari populasi besar yang tidak memiliki kewarganegaraan di Kuwait, yang disebut Bidoon. Dia memenuhi syarat sebagai dokter setelah pindah ke Bulgaria pada 2007, dan dilatih untuk menjadi ahli bedah jantung.

Dokter mengatakan bahwa orang yang tidak memiliki kewarganegaraan tidak dapat melanjutkan pendidikan ke universitas di Kuwait. Akan tetapi Dia dapat memperoleh paspor dari negara ketiga, yang tidak ingin dia sebutkan, berkat Kuwait, yang memungkinkannya untuk belajar di luar negeri dan membawanya ke Bulgaria.

Namun, ketika dia mencoba memperbarui paspor itu, negara ketiga menolak dan dia mengajukan pengakuan formal sebagai orang tanpa kewarganegaraan di Bulgaria. Dia ditahan pada 3 Januari 2019, ketika menindaklanjuti aplikasi itu.

“Saya telah diperlakukan lebih buruk daripada penjahat, tetapi saya tidak tahu apa kejahatan saya,” Al-Anezi mengatakan kepada Thomson Reuters Foundation melalui saluran telepon dari ibukota Bulgaria, Sofia.

“Bagaimana kamu bisa mengunci orang hanya karena tidak memiliki kewarganegaraan?” sambungnya.

Kementerian Dalam Negeri Bulgaria tidak menanggapi permintaan komentar pada 15 Februari 2019.

Pria berusia 29 tahun itu kemudian dibebaskan pada 15 Februari 2019. Dia mengatakan harus melapor ke polisi setiap minggu dan tidak dapat kembali bekerja.

Pengacaranya, Valeria Ilareva mengatakan ada perintah untuk mendeportasi Al-Anezi. Akan tetapi dia dibiarkan terombang-ambing karena tidak menyebutkan tujuan.

Bulgaria memperkenalkan prosedur terbaru beberapa tahun yang lalu, untuk memungkinkan orang tanpa kewarganegaraan mengajukan permohonan pengakuan resmi atas status mereka, yang berpotensi mengarah pada hak tempat tinggal dan dokumen perjalanan.

Angka-angka pemerintah menunjukkan lebih dari 130 orang tanpa kewarganegaraan ditahan dalam satu dekade terakhir. Jumlah sebenarnya mungkin lebih tinggi karena orang tanpa kewarganegaraan sering keliru dianggap sebagai memiliki kewarganegaraan, kata Ilareva.

“Bulgaria harus berhenti mengunci orang tanpa kewarganegaraan. Tidak ada prospek yang masuk akal untuk ‘penghapusan’ (dakwaan) mereka sehingga penahanan sama seperti hukuman,” katanya.

Pakar hukum dengan pengetahuan tentang kasus Al-Anezi mengatakan hal itu menggarisbawahi kerentanan jutaan orang tanpa kewarganegaraan global yang kadang-kadang disebut ‘hantu hukum’. Karena mereka tidak diakui oleh negara mana pun dan dirampas hak-hak dasarnya.

Tidak ada perkiraan yang dapat diandalkan untuk jumlah orang tanpa kewarganegaraan, meskipun PBB sebelumnya mengatakan mungkin ada 10 juta stateless. Amerika Serikat memulai kampanye pada tahun 2014 untuk mengakhiri kewarganegaraan pada tahun 2024.

Jaringan Eropa tentang Statelessness (ENS), sebuah kelompok advokasi, menerbitkan sebuah laporan pada 18 Februari 2019 yang mengkritik Bulgaria karena ‘kekurangan upaya serius’ dalam perlakuannya terhadap orang tanpa kewarganegaraan.

“Dr. Al-Anezi tiba-tiba diambil dari tempat kerjanya yang vital sebagai dokter dan dikurung hanya karena tidak memiliki kewarganegaraan,” kata direktur ENS, Chris Nash. “Ceritanya menggambarkan pemborosan potensi manusia yang disebabkan oleh sistem yang cacat yang perlu segera diperbaiki.”

Diperkirakan ada 100.000 Bidoon di Kuwait, yang mengatakan mereka adalah warga negara dari negara lain. Kelompok hak asasi manusia mengatakan mayoritas tidak memiliki negara. (Reuters/The Epoch Times/waa)

Video Pilihan :

https://youtu.be/fTKcu82AtsA

Simak Juga :

https://youtu.be/rvIS2eUnc7M

Trump Pimpin Dunia Halau Sosialisme Internasional

EpochTimesId
-
0
Trump Pimpin Dunia Halau Sosialisme Internasional

Tang Hao

“Bersumpah demi ulang tahun Reagan untuk sekali lagi mengalahkan sosialisme”. Demikian kata putra sulung Presiden AS Ronald Reagan, Michael Reagan.

Tanggal 6 Februari lalu adalah peringatan 108 tahun usia Reagsn. Michael Reagan secara khusus menulis artikel di media untuk massa mengenang sang ayah dan mengingatkan kembali warga AS agar waspada, paham komunis yang pernah dijatuhkan sang ayah Ronald Reagan tengah bangkit kembali dengan sebutan sosialisme, ia menghimbau masyarakat agar bersatu padu, mengalahkan sosialisme dan meruntuhkan kediktatoran totaliter.

Michael Reagan menekankan, keyakinan yang selalu dijaga seumur hidup ayahnya adalah: setiap orang adalah individu yang mandiri, menghormati hukum, melindungi tradisi, segala hak pada setiap manusia adalah pemberian Tuhan dan bukan berasal dari pemerintahan, serta negara bertujuan untuk melayani warga negaranya, bukan malah sebaliknya.

Ternyata Reagan tidak sendirian, seorang pendatang baru di pentas politik yang mewarisi pemikiran Reagan, kini tengah memimpin AS melawan bahaya bangkitnya sosialisme dan melindungi nilai tradisi dan kebebasan AS. “Amerika dibangun di atas pondasi kebebasan dan kemerdekaan”, demikian yang disampaikan Presiden AS Donald Trump dalam pidato kenegaraannya pada tanggal 5 Februari malam di hadapan Kongres, “Kita terlahir dengan tubuh yang bebas, kita juga akan tetap bebas selamanya. Malam ini, kita harus makin menguatkan tekad, Amerika mutlak tidak akan menjadi negara sosialis.”

Pernyataan tegas Trump itu menyulut gemuruh tepuk tangan meriah dari seluruh anggota kongres, mereka menyerukan: “USA! USA!” Suasana patriotik yang begitu menggelora itu membuat dua orang anggota kongres yang menyebut dirinya sebagai penganut paham sosialis terlihat muram dan tidak berkata sepatah pun.

Lawan Sosialisme, Trump Pimpin Ofensif Ke Seluruh Dunia

Faktanya Trump tidak hanya memimpin AS melawan sosialisme, sejak menjabat ia telah memimpin seluruh dunia dengan menyatakan perang melawan sosialisme. Trump tidak hanya mengecam paham sosialis di mulut saja, terlebih lagi menempuh tindakan nyata melawan sosialisme dan kubu komunis.

Ia yang mengaktifkan kembali larangan embargo terhadap Kuba, memberlakukan sanksi ekonomi paling keras sepanjang sejarah terhadap Korut untuk mematahkan ancaman senjata nuklirnya, dan mengobarkan perang dagang berskala terbesar sepanjang sejarah terhadap rezim Partai Komunis Tiongkok (PKT) untuk meng-counter pencurian kekayaan intelektual dan pemaksaan pengalihan teknologi oleh PKT, dalam rangka mematahkan ambisi PKT menguasai seluruh dunia.

Di saat yang sama, Trump telah mencabut berbagai kebijakan yang cenderung bersifat sosialis di dalam negeri AS, memangkas pengawasan pemerintah dan mengurangi intervensi pemerintah terhadap kehidupan rakyat.

Trump juga berhasil meloloskan dua orang hakim agung konservatif yang menjaga tradisi konstitusi di Mahkamah Agung, telah memutar-balikkan krisis “haluan kiri” pada masyarakat dan hukum AS. Ia juga membangkitkan ekonomi dan mengurangi imigran gelap, menyebarkan berbagai nilai tradisi: agama kepercayaan, keluarga, mau bekerja keras, mandiri, anti-aborsi dan lainnya, mengkritisi pemberitaan dan propaganda miring oleh media massa sayap kiri, membersihkan ruang gelap yang tumbuh subur akibat paham sosialis.

Dengan kata lain, sikap pemerintahan Trump di dalam dan luar negeri adalah berupaya keras menghentikan penyusupan dan perluasan sosialisme dan komunisme di seluruh dunia.

Venezuela Tinggalkan Paham Sosialis, Malaysia Larang Buku-Buku Komunis

Serangan keras Trump terhadap sosialisme, juga berefek menggerakkan masyarakat dunia untuk meresponnya. “Warga Venezuela sedang kelaparan, negara mereka tengah hancur.” Demikian pernyataan Trump dan “Mereka sedang menghancurkan sistem demokrasi.

Kondisi seperti ini sama sekali tidak bisa ditolerir, kita tidak bisa berdiam diri.” Upaya warga Venezuela menyelamatkan diri dengan mengusir paham sosialis, tidak hanya mendapat dukungan dari AS, sejumlah negara penting lainnya juga ikut memberikan dukungan.

Pemerintahan darurat Guaido segera mendapat dukungan AS, Kanada, Brasilia dan Kolumbia, negara Eropa juga mengeluarkan ultimatum terhadap Maduro serta menuntut agar dilakukan pilpres dalam tempo 8 hari, jika tidak akan secara terbuka mengakui Guaido.

Maduro tetap menolak untuk melengserkan diri, sehingga mendesak 15 negara Uni Eropa pada tanggal 4 lalu ikut bergabung dalam barisan pendukung pemerintahan Guaido. Rezim Maduro dalam kondisi kritis.

Dalam menghadang komunisme, negara Asia Tenggara juga tidak mau ketinggalan. Pada Desember tahun lalu, Departemen Dalam Negeri Malaysia mengumumkan bahwa buku “Sejarah Partai Komunis Malaysia” Jilid I ditetapkan sebagai buku terlarang, dilarang untuk diterbitkan dan dicetak atau dimiliki, karena buku itu “menyebarkan fitnah dan mengandung konten yang menyesatkan masyarakat”, serta “berupaya mendistorsikan fakta untuk meraih simpati berikut dukungan bagi partai komunis.”

Sapu Bersih Sosialisme Dunia, Desak Terus PKT

30 tahun silam, Reagan memimpin kubu masyarakat bebas Barat menjatuhkan kubu komunis Uni Soviet. Dan hari ini 30 tahun kemudian, Trump memimpin seluruh dunia untuk kembali melawan komunisme dan sosialisme yang telah menyusup ke berbagai negara Barat dan Timur. Peristiwa Venezuela saat ini tengah membuat seluruh negara menentukan pilihan dan sikap ‘apakah memilih sosialisme/komunisme atau tidak’.

Langkah berikutnya, seiring dengan berkembangnya perang dagang AS-RRT, strategi Trump terhadap Beijing dan perubahan situasi di Tiongkok, mungkin setiap negara harus menentukan pilihan dan sikap ‘apakah menghendaki PKT atau tidak’. (SUD/WHS/asr)

Artikel Ini Terbit di Epochtimes cetak versi Bahasa Indonesia

Video Rekomendasi : 

https://www.youtube.com/watch?v=nXlUVxyYY-o

Penjelasan PVMBG Tentang Gempabumi di Perairan Selatan Jawa Timur

EpochTimesId
-
0
Penjelasan PVMBG Tentang Gempabumi di Perairan Selatan Jawa Timur

Epochtimes.id- Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana (PVMBG) melaporaksn gempa bumi terjadi di Perairan Selatan Jawa Timur pada Selasa (19/2/2019) pukul 02:30 WIB.

Berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), pusat gempa bumi terletak pada koordinat 112,79° BT dan 09,68° LS, dengan magnitudo M5,9 pada kedalaman 10 km, berjarak 159 km tenggara Kabupaten Malang, Jawa Timur.

Berdasarkan GeoForschungsZentrum (GFZ), Jerman, pusat gempa bumi berada pada koordinat 112,88° BT dan 9,37° LS , dengan magnitudo 5,6 Mw pada kedalaman 39 km.

The United States Geological Survey (USGS), Amerika, menginformasikan bahwa pusat gempa bumi terletak pada koordinat 112,862° BT dan 9,506° LS, dengan magnitudo M5,6 pada kedalaman 21,6 km.

PVMBG mencatat, berdasarkan tatanan tektoniknya, Pulau Jawa dipengaruhi oleh zona penunjaman Lempeng Indo-Australia ke bawah Lempeng Eurasia di sebelah selatan, yang juga memberikan kontribusi tektonik berupa keberadaan sesar-sesar aktif di daratan.

Menurut PVMBG, pusat gempa bumi berada di Samudera Indonesia di selatan wilayah Jawa Timur. Sedangkan daerah yang berdekatan dengan pusat gempa bumi yaitu bagian selatan Jawa Timur tersusun atas batuan berumur Tersier yang terdiri dari batuan sedimen, batuan karbonat dan batuan vulkanik, serta batuan vulkanik dan sedimen berumur Kuarter.

Getaran gempa bumi terasa lebih kuat pada batuan muda (Kuarter) yang bersifat urai dan tidak terkompaksi dan memperkuat efek guncangan gempa bumi.

Adapun dampaknya, berdasarkan informasi dari Pos Pengamatan Gunungapi (PGA) Kelud di Kec. Wates, Kediri  dan Pos PGA Raung di Kec. Singojuroh, Banyuwangi, guncangan gempa bumi dirasakan di lokasi tersebut dengan intensitas III MMI (Modified Mercalli Intensity).

BMKG melaporkan bahwa guncangan gempa bumi dirasakan di Lumajang dengan intensitas III-IV MMI serta di Malang, Karangkates, Blitar Sawahan, hingga ke Nusa Dua dan Kuta (Bali) dengan intensitas II-III MMI.

Gempa bumi ini tidak menyebabkan tsunami, karena meskipun berpusat di laut, namun energinya tidak cukup kuat untuk menyebabkan deformasi di bawah laut. Hingga tanggapan ini dibuat, belum ada informasi terkait kerusakan yang diakibatkan gempa bumi ini.

PVMBG mengimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang dan mengikuti arahan serta informasi dari petugas BPBD setempat. Jangan terpancing oleh isu yang tidak bertanggung jawab mengenai gempa bumi dan tsunami.

“Masyarakat agar tetap waspada dengan kejadian gempa bumi susulan, yang diharapkan berkekuatan lebih kecil,” demikian PVMBG. (asr)

Persidangan Para Pemimpin Separatis Katalan Dalam Pusaran Pemilu Spanyol

admin
-
0
Persidangan Para Pemimpin Separatis Katalan Dalam Pusaran Pemilu Spanyol

EpochTimesId – Politik memang sangat ditentukan oleh hasil kotak suara (pemilu) di negara demokrasi modern. Akan tetapi, di Spanyol, peristiwa di ruang pengadilan nampaknya akan sangat menentukan. Dalam setahun, dua pemerintah dijatuhkan oleh dua uji coba yang sangat berbeda.

Pekan lalu, pemerintah sosialis minoritas runtuh karena mitra mereka, dua partai ‘separatis’ Katalan, memilih menentang anggaran nasional. Ini memaksa Pedro Sánchez, perdana menteri Spanyol, untuk mengadakan pemilihan umum pada 28 April 2019.

Partai Kiri Katalan Republik (ERC) dan Partai Demokrat Eropa Katalan (PdeCat), yang memiliki 17 anggota Parlemen (MP) di parlemen Spanyol yang berkapasitas 350 kursi, memberikan suara menentang anggaran karena beberapa mil jauhnya dari parlemen di sisi lain Madrid, anggota terkemuka dari kelompok-kelompok ini muncul sebagai pesakitan di hadapan Mahkamah Agung.

Dua belas politisi dan aktivis sipil Catalan dituduh melakukan pemberontakan, penghasutan, penyalahgunaan uang publik, dan ketidakpatuhan (terhadap pemerintah pusat) atas peran mereka dalam referendum kemerdekaan ilegal dan deklarasi pemisahan diri yang gagal pada tahun 2017, peristiwa yang telah mempolarisasi masyarakat Spanyol.

Perdana Menteri Spanyol, Pedro Sanchez mengadakan konferensi pers setelah pertemuan kabinet di Istana Moncloa di Madrid pada 15 Februari 2019. (Foto : Pierre Philippe/AFP/Getty Images/The Epoch Times)

Dalam apa yang disebut-sebut sebagai pengadilan paling penting sejak Spanyol kembali ke era demokrasi pada tahun 1978, terdakwa terancam hukuman penjara hingga 25 tahun. Mereka sudah menyangkal semua tuduhan.

Dengan waktu yang tidak menguntungkan bagi Sánchez, kasus pengadilan dimulai sehari sebelum pemungutan suara untuk anggaran.

Anggota parlemen separatis di luar pengadilan mengatakan mereka tidak bisa memihak pemerintah Spanyol, ketika rekan-rekan mereka menghadapi persidangan. Sánchez bersikeras dia tidak bisa ikut campur dalam kasus ini karena sistem peradilan independen dari campur tangan pemerintah.

Pada bulan Juni, Sánchez naik ke tampuk kekuasaan melalui pemungutan suara yang belum pernah terjadi sebelumnya, tentang kepercayaan ketika pemerintah konservatif sebelumnya dikaitkan dengan kasus korupsi besar.

Dalam hal ini, para separatis Katalan berpihak pada Sánchez yang menggulingkan perdana menteri saat itu, Mariano Rajoy.

Saat persidangan Separatis Katalan bergemuruh selama tiga bulan ke depan, itu akan bertepatan dengan pemilihan umum dan memainkan peran penting dalam cara orang Spanyol memberikan suara.

Gerakan kemerdekaan Katalan menegaskan segala sesuatu dalam politik Spanyol berkisar menyelesaikan krisis terburuk negara itu selama beberapa dekade.

“Kami menjadikan perdana menteri Pedro Sánchez sebagai hasil dari mosi tidak percaya karena alasan yang sama persis, bahwa kami harus mempertahankan posisi kami (terhadap) RUU anggarannya,” kata Eduard Pujol, anggota terkemuka pemerintah daerah separatis Catalonia. “Anda tidak dapat memerintah Spanyol tanpa mendengarkan Catalonia.”

‘Pasukan separatis’ menunjukkan kekuatan mereka pada akhir pekan ketika sekitar 200.000 pemrotes berbaris di jalan-jalan raya Barcelona untuk menuntut vonis tidak bersalah bagi 12 pemimpin mereka.

Mereka juga mengklaim bahwa Catalonia memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri. Pemerintah Spanyol kemudian menanggapi, dengan mengatakan bahwa suara untuk kemerdekaan mengharuskan parlemen Spanyol untuk mengubah konstitusi.

Sejumlah jajak pendapat menunjukkan bahwa kaum Sosialis memenangkan suara terbanyak pada pemilihan umum, tetapi tidak cukup untuk membentuk pemerintahan. Ini bisa berarti bahwa kaum separatis dapat memegang kekuasaan lagi atas pemerintahan Sosialis di masa depan.

Jajak pendapat yang sama menunjukkan hak dapat membentuk koalisi antara Partai Populer (PP) kanan-tengah dan Warga dengan bantuan Vox, sebuah partai sayap kanan yang melakukan terobosan dramatis pada bulan Desember, memenangkan 12 kursi dalam pemilihan regional di Andalusia. Jika mereka mengulangi kemenangannya pada bulan April, itu berarti sayap kanan akhirnya menetapkan pijakan pada kekuasaan untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade.

Pablo Casado, pemimpin PP, telah berjanji untuk mengambil sikap keras pada Catalonia, menyerang kebijakan Sánchez, mencoba meredakan ketegangan dengan membuka pembicaraan dengan pihak berwenang pro-kemerdekaan di Barcelona.

Setelah deklarasi kemerdekaan yang gagal pada tahun 2017, Madrid ‘memecat’ pemerintah Katalan dan ‘membawa pemerintahan langsung’ dari Madrid.

Jika terpilih pada bulan April, Casado telah bersumpah untuk mengembalikan pemerintahan langsung yang tidak terbatas.

“Konstitusi dan pemerintahan langsung bukanlah penindasan, mereka adalah kebebasan, mereka berarti pertahanan Catalonia,” katanya dalam sebuah pertemuan.

“Hambatan untuk hidup bersama adalah nasionalisme dan sayap kiri lebih suka mendobrak Spanyol daripada menyetujui PP.”

Formula anti-Catalonia bekerja untuk partai-partai sayap kanan dalam pemilihan Andalusia, ketika mereka berhasil mengakhiri 36 tahun kekuasaan Sosialis di selatan Spanyol.

Saat ini sedikit kurang dari 50 persen pemilih di partai-partai pendukung Catalonia yang tujuannya adalah kemerdekaan.

Namun, sedikit yang meragukan bahwa tindakan keras dari Madrid akan mendorong lebih banyak Katalan beralih ke kubu separatis. (GRAHAM KEELEY/The Epoch Times/waa)

Video Pilihan :

https://youtu.be/fTKcu82AtsA

Simak Juga :

https://youtu.be/rvIS2eUnc7M

Industri Makanan dan Minuman Menjadi Faktor Menopang Investasi Nasional

EpochTimesId
-
0
Industri Makanan dan Minuman Menjadi Faktor Menopang Investasi Nasional

Epochtimes.id- Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan potensi industri makanan dan minuman di Indonesia bisa menjadi champion, karena supply dan user-nya banyak. “Untuk itu, salah satu kunci daya saingnya di sektor ini adalah food innovation and security,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto ketika mendampingi Presiden Joko Widodo pada Pelepasan Kontainer Ekspor ke-250.000 Mayora Group di Tangerang, Banten, Senin (18/2/2019).

Kementerian Perindustrian mencatat, sepanjang tahun 2018, industri makanan dan minuman mampu tumbuh sebesar 7,91 persen atau melampaui pertumbuhan ekonomi nasional di angka 5,17 persen.

Bahkan, pertumbuhan produksi industri manufaktur besar dan sedang di triwulan IV-2018 naik sebesar 3,90 persen (y-on-y) terhadap triwulan IV-2017, salah satunya disebabkan oleh meningkatnya produksi industri minuman yang mencapai 23,44 persen.

Selanjutnya, industri makanan menjadi salah satu sektor yang menopang peningkatkan nilai investasi nasional, yang pada tahun 2018 menyumbang hingga Rp56,60 triliun. Realisasi total nilai investasi di sektor industri manufaktur sepanjang tahun lalu mencapai Rp222,3 triliun.

“Di tahun 2018, tenaga kerja di sektor industri manufaktur mencapai 18,25 juta orang atau naik 17,4 persen dibanding tahun 2015. Industri makanan menjadi kontributor terbesar hingga 26,67 persen,” tuturnya.

Menperin menambahkan, produk makanan dan minuman Indonesia telah dikenal memiliki daya saing di kancah global melalui keragaman jenisnya. Ini ditandai dengan capaian nilai ekspornya sebesar USD29,91 miliar pada tahun 2018.

“Industri manufaktur konsisten memberikan kontribusi paling besar terhadap nilai ekspor nasional,” ujarnya. Pada 2017, tercatat ekspor produk manufaktur nasional di angka USD125,1 miliar, melonjak hingga USD130 miliar di tahun 2018 atau naik sebesar 3,98 persen. “Jadi, tahun lalu kontribusinya tertinggi mencapai 72,25 persen,” imbuhnya.

Menperin optimistis, industri makanan dan minuman nasional mampu melakukan terobosan inovasi produk. Upaya ini guna memenuhi selera konsumen dalam dan luar negeri. Terlebih lagi adanya implementasi industri 4.0, dengan pemanfaatan teknologi terkini dinilai dapat menghasilkan produk yang berkualitas dan kompetitif.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Airlangga menyambut baik adanya upaya industri makanan dan minuman di Indonesia yang terus meningkatkan nilai tambah sumber daya alam lokal, salah satunya adalah sektor pengolahan kopi. Langkah hilirisasi ini dinilai membawa efek berantai yang luas bagi perekonomian nasional.

Untuk itu, Airlangga menyatakan, pihaknya terus mendorong diversifikasi produk industri untuk mengisi pasar ekspor. “Kami melihat industri semakin agresif untuk membuka akses pasar baru dan meningkatkan nilai ekspornya. Hal ini seiring komitmen pemerintah menciptakan iklim usaha yang kondusif dan memberikan kemudahan perizinan termasuk prosedur ekspor,” tuturnya.

Di kancah global, ekspor produk kopi olahan nasional terus meningkat setiap tahunnya. Pada 2016, ekspornya mencapai 145 ribu ton atau senilai USD428 juta, kemudian meningkat hingga 178 ribu tonatau senilai USD487 juta di tahun 2017. Pada 2018, terjadi lonjakan peningkatan ekspor hingga 21,49% atau sebanyak 216 ribu ton dengan peningkatan nilai 19,01% atau mencapai USD580 juta.

Airlangga juga menyebutkan, Indonesia merupakan negara penghasil biji kopi terbesar keempat di dunia setelah Brasil, Vietnam, dan Kolombia. Hal ini menjadi potensi pengembangan industri pengolahan kopi di dalam negeri.

Hingga saat ini, sudah terdaftar sebanyak 24 indikasi geografis untuk kopi Indonesia, di antaranya Kopi Arabika Gayo, Kopi Arabika Toraja, Kopi Robusta Pupuan Bali, Kopi Arabika Sumatera Koerintji, Kopi Liberika Tungkal Jambi, dan Kopi Liberika Rangsang Meranti.

Dalam rangka meningkatkan kinerja industri pengolahan kopi nasional di tengah menghadapi era globalisasi perdagangan dan pasar bebas, diperlukan upaya strategis guna menggenjot daya saing dan produktivitasnya.

Langkah tersebut, antara lain melalui penggunaan teknologi yang meningkatkan efisiensi dan inovasi, peningkatan kualitas produk dengan penerapan sistem manajemen mutu dan keamanan pangan, serta peningkatan SDM seperti barista, roaster, dan penguji cita rasa atau cupper. (asr)

Video Rekomendasi : 

https://www.youtube.com/watch?v=WiwiAL85pxc

Parlemen Inggris Sebut Facebook CS Sebagai Gangster Digital

admin
-
0
Parlemen Inggris Sebut Facebook CS Sebagai Gangster Digital

EpochTimesId – Anggota parlemen Inggris mengeluarkan laporan pedas pada 18 Februari 2019, yang menyerukan aturan yang lebih keras untuk menjaga agar Facebook dan perusahaan teknologi lainnya tidak bertindak seperti ‘gangster digital’. Mereka menuding Facebook CS dengan sengaja melanggar privasi data dan undang-undang persaingan usaha.

Laporan tentang berita palsu dan disinformasi di situs media sosial mengikuti investigasi 18 bulan oleh komite media berpengaruh oleh Parlemen. Komite merekomendasikan agar situs media sosial harus mengikuti kode etik wajib yang diawasi oleh regulator independen untuk lebih mengontrol konten berbahaya atau ilegal.

Laporan itu menyebut Facebook secara khusus, dan mengatakan bahwa struktur situs tampaknya dirancang untuk ‘menyembunyikan pengetahuan dan tanggung jawab untuk keputusan tertentu’.

“Jelas bahwa Facebook sengaja dan sengaja melanggar privasi data dan undang-undang anti-persaingan,” kata laporan itu.
Mereka juga menuduh CEO Mark Zuckerberg menunjukkan penghinaan terhadap Parlemen Inggris dengan menolak berbagai undangan untuk tampil di hadapan komite.

“Perusahaan seperti Facebook seharusnya tidak boleh berperilaku seperti ‘gangster digital’ di dunia online, menganggap diri mereka di depan dan di luar hukum,” tambah laporan itu.

Laporan komite parlemen Inggris dimaksudkan untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah, tetapi tidak mengikat. Komite mengatakan mereka berharap kesimpulannya akan dipertimbangkan ketika pemerintah meninjau kekuatan kompetisinya pada bulan April.

Pemerintah mengatakan mereka menyambut baik kontribusi parlemen. “Laporan terhadap pekerjaan kami untuk mengatasi meningkatnya ancaman disinformasi dan untuk menjadikan Inggris tempat paling aman untuk online. Kami akan merespons pada waktunya.”

Ilustrasi. (Foto : Lobo Studio Hamburg/Pixabay/The Epoch Times)

Inggris kini masih menjadi bagian dari 28 negara anggota Uni Eropa. Namun, negara itu akan meninggalkan blok ekonomi dan politik kawasan pada akhir Maret. Jadi tidak jelas apakah keputusan peraturan yang akan diambil, akan dapat mempengaruhi keputusan Uni Eropa.

Facebook mengatakan pihaknya juga memiliki kekhawatiran komite tentang berita palsu dan integritas pemilu. Mereka terbuka untuk regulasi yang dapat membantu tentang hal itu.

“Meskipun kami masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan, kami bukan perusahaan yang sama seperti setahun yang lalu,” kata manajer kebijakan publik Inggris Raya Facebook, Karim Palant.

“Kami telah tiga kali lipat, untuk ukuran tim yang bekerja untuk mendeteksi dan melindungi pengguna dari konten yang buruk. Hingga 30.000 orang dan banyak berinvestasi dalam pembelajaran mesin, kecerdasan buatan, dan teknologi visi komputer untuk membantu mencegah jenis penyalahgunaan ini.”

Facebook dan perusahaan internet lainnya menghadapi peningkatan pengawasan terhadap cara mereka menangani data pengguna. Mereka juga mendapat kecaman karena tidak melakukan cukup banyak upaya untuk menghentikan penyalahgunaan platform mereka oleh kelompok yang mencoba mempengaruhi hasil pemilihan umum.

Laporan tersebut menggemakan dan memperluas laporan sementara dengan temuan serupa yang dikeluarkan oleh komite pada bulan Juli. Dan pada bulan Desember, sebuah kumpulan dokumen yang dikeluarkan oleh komite menawarkan bukti bahwa jejaring sosial telah menggunakan kumpulan data penggunanya yang sangat besar sebagai senjata kompetitif, seringkali dengan cara yang dirancang untuk membuat para penggunanya kebingungan.

Facebook menghadapi skandal privasi terbesarnya tahun lalu, ketika muncul fakta bahwa Cambridge Analytica, sebuah perusahaan penambangan data politik Inggris yang sudah tidak berfungsi lagi, mengakses informasi pribadi hingga 87 juta pengguna facebook.

Anggota parlemen konservatif, Damian Collins, yang mengepalai komite media, mengatakan ‘demokrasi dalam bahaya’ dari kampanye disinformasi berbahaya yang ditargetkan. Operasi disinformasi seringkali diarahkan dan dikendalikan dari negara-negara ketiga, seperti misalnya Rusia, dan menyebar di Facebook dan jejaring sosial lainnya.

“Kami membutuhkan perubahan radikal dalam keseimbangan kekuasaan antara platform dan masyarakat,” katanya. “Era pengaturan privasi yang tidak memadai harus berakhir.” (THE ASSOCIATED PRESS/The Epoch Times/waa)

Video Pilihan :

https://youtu.be/fTKcu82AtsA

Simak Juga :

https://youtu.be/rvIS2eUnc7M

Institut Konfusius Tiongkok Mengancam Kebebasan, Politisi Inggris Peringatkan

admin
-
0
Institut Konfusius Tiongkok Mengancam Kebebasan, Politisi Inggris Peringatkan

LONDON – Institut Konfusius mengancam kebebasan akademik dan menyebarkan propaganda komunis Tiongkok di seluruh dunia, demikian peringatan kelompok politik Inggris.

Ini adalah pertama kalinya kelompok politisi Inggris terkemuka tersebut berbicara menentang Institut Konfusius, meskipun kekhawatiran serius telah diajukan selama bertahun-tahun oleh Amerika Serikat dan Kanada.

Para kritikus telah lama menyatakan bahwa institut-institut tersebut adalah bagian dari alat propaganda “kekuatan lunak” dari negara komunis Tiongkok. Mereka mengatakan kebebasan akademik di dalam Institut Konfusius adalah terbatas, sumber pendanaan mereka tidak transparan, dan mereka mendiskriminasi agama-agama minoritas.

Anggota parlemen Fiona Bruce mengatakan bahwa bukti yang diajukan ke Komisi HAM Partai Konservatif telah menimbulkan “pertanyaan yang sangat serius” tentang Institut Konfusius.

“Kami menyambut dan mendorong pengajaran bahasa dan pertukaran budaya, tetapi kami percaya peninjauan diperlukan untuk menilai apakah Institut Konfusius memberikan ancaman terhadap kebebasan akademik, kebebasan berekspresi, hak-hak dasar lainnya, dan bahkan keamanan nasional,” kata Bruce dalam sebuah pernyataan.

Dia menambahkan bahwa langkah-langkah harus dilakukan yang membutuhkan “transparansi dan akuntabilitas dalam perjanjian-perajanjian di masa depan antara lembaga-lembaga Inggris dengan Institut-institut Konfusius.”

Partai Komunis Tiongkok yang mengklaim bahwa Institut Konfusius mempromosikan bahasa dan budaya Tiongkok, kini telah memiliki sekitar 525 Institut Konfusius di seluruh dunia dan setidaknya 29 di Inggris. Mereka tertanam di universitas-universitas besar seperti Edinburgh, Liverpool, Manchester, Newcastle, Nottingham, Cardiff, dan University College London, bersamaan dengan 148 ruang kelas yang disebut Konfusius di sekolah-sekolah SMA di Inggris.

Pentingnya institut tersebut bagi rezim Tiongkok tidak dapat dinyatakan berlebihan. Pada 2016, anggaran mereka adalah US$314 juta, dan dari tahun 2006 hingga 2016, Tiongkok telah menghabiskan US$2,17 miliar untuk Institut Konfusius, menurut badan pengendalinya, Hanban.

Pada tahun 2009, mantan propaganda PKT Li Changchun menggambarkan Institut Konfusius sebagai “bagian penting untuk pengaturan propaganda luar negeri Tiongkok.”

“Institut Konfusius adalah nama merek yang menarik untuk memperluas budaya kita di luar negeri,” kata Li. “Ia telah memberikan kontribusi penting dalam meningkatkan kekuatan lunak kita. Merek ‘Confucius’ memiliki daya tarik alami. Dengan alasan mengajar bahasa Mandarin, semuanya terlihat masuk akal dan logis.”

Tiongkok berencana untuk membuka 1.000 Institut Konfusius pada tahun 2020, menurut situs web Hanban.

PEMBATASAN KETAT

Para guru di Institut Konfusius di seluruh dunia dipekerjakan oleh Tiongkok dan tunduk pada hukum Tiongkok, yang mencakup pembatasan ketat dalam berbicara.

“Institut Konfusius adalah perpanjangan dari sistem pendidikan Tiongkok, yang dikendalikan langsung oleh negara dan memiliki peran ideologis dan propaganda yang sama dengan sekolah-sekolah dan universitas di Tiongkok,” tulis Dr. Tao Zhang dari Universitas Nottingham Trent dalam pengajuannya kepada Komisi Hak Asasi Manusia Partai Konservatif.

Situs web Hanban menyatakan bahwa instruktur berbahasa Mandarin harus “berusia antara 22 hingga 60 tahun, sehat secara fisik dan mental, tanpa catatan keikutsertaan dalam Falun Gong dan organisasi-organisasi ilegal lainnya, dan tidak ada catatan kriminal.”

Persyaratan seperti ini sama dengan mendiskriminasi terhadap orang-orang beriman; dan kemungkinan, komisi tersebut memperingatkan, “yang memberikan tindakan keras terhadap orang-orang Kristen, Buddha Tibet, dan Muslim Uighur di Tiongkok, bahwa karyawan yang beragama Kristen, Buddha Tibet, atau Muslim dapat menghadapi diskriminasi yang sama.”

Rachelle Peterson dari National Association of Scholars mengatakan dalam kesaksiannya bahwa Yin Xiuli, direktur Institut Konfusius Universitas New Jersey City, mengatakan kepadanya pada tahun 2016, “Kami tidak menyinggung” isu-isu seperti Taiwan, Tibet, dan Falun Gong.

Kekhawatiran-kekhawatiran tentang Institut Konfusius telah mendorong beberapa universitas untuk mengakhiri atau meninjau kembali hubungan mereka dengannya.

Pada bulan Desember 2018, Universitas Michigan mengumumkan tidak akan memperbarui kontraknya dengan Institut Konfusiusnya, dengan menyebutkan “keinginan untuk secara lebih luas menjalin pekerjaan untuk mengeksplorasi dan mempelajari seni-seni visual dan pertunjukan Tiongkok.”

Pada bulan Juni 2018, Rob Stokes, seorang anggota parlemen untuk pendidikan di negara bagian New South Wales di Australia, mengatakan ia memiliki keprihatinan tentang kurangnya transparansi dan kemungkinan “pengaruh-pengaruh yang tidak baik dari kekuatan asing-asing” dari Lembaga tersebut.

Pada bulan Februari 2018, Direktur FBI Christopher Wray mengungkapkan bahwa bironya sedang menyelidiki Institut Konfusius.

“Kami berbagi kekhawatiran tentang Institut Konfusius. Kami sedang mengamati perkembangannya untuk sementara waktu,” kata Wray.

Dalam halaman laporan CIA yang sudah tidak diklasifikasi rahasia, agensi tersebut memperingatkan bahwa Tiongkok memaksa para akademisi untuk melakukan tindakan penyensoran diri sendiri dengan menggunakan insentif keuangan dan disinsentif.

“PKT sering menolak visa untuk para akademisi yang mengkritik rezim tersebut, mendorong banyak sarjana Tiongkok untuk melakukan sensor diri terlebih dahulu, sehingga mereka dapat mempertahankan akses ke negara tempat penelitian mereka bergantung,” kata laporan tersebut, menurut Washington Free Beacon. (ran)

Ikuti John di Twitter: @jdsmithies

Video pilihan:

Turki Mengecam!!! Jutaan Muslim Uighur Disiksa dan Dicuci Otak

AS dan Korut Merencanakan Mendirikan Kantor Penghubung

EpochTimesId
-
0
AS dan Korut Merencanakan Mendirikan Kantor Penghubung

oleh Wu Ying

KTT kedua Trump – Kim Jong-un akan diadakan di Hanoi, Vietnam pada akhir bulan ini. Diungkapkan oleh seorang pejabat AS bahwa administrasi Trump sedang mempertimbangkan rencana mendirikan kantor penghubung yang efektif demi kelancaran komunikasi kedua negara, yang mana juga sebagai bagian dari program pewujudan denuklirisasi Semenanjung Korea dan normalisasi hubungan bilateral AS-DPRK.

Presiden Trump dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dijadwalkan akan bertemu kembali di Hanoi, Vietnam pada 27 dan 28 Februari.

Seorang pejabat AS mengatakan kepada Wall Street Journal bahwa pemerintahan Trump sedang mempertimbangkan untuk mendirikan saluran penghubung antara kedua belah pihak, meskipun belum jelas apakah Korea Utara mendukung gagasan ini.

Dalam KTT AS – DPRK pertama yang diadakan pada bulan Juni tahun lalu, kedua belah pihak telah sepakat untuk memperbaiki hubungan bilateral dan bersama mewujudkan denuklirisasi Semenanjung Korea.

Meskipun Korea Utara telah menghentikan uji coba senjata nuklir sejak tahun 2017, tetapi kemajuan dalam program denuklirisasi dinilai sangat terbatas. Yang diupayakan Korea Utara adalah mengharap pemerintah Trump melonggarkan sanksi ekonomi terhadap Korea Utara.

Gary Samore, seorang pejabat senior dari Badan Keamanan Nasional selama pemerintahan Obama percaya bahwa memiliki sebuah saluran penghubung untuk komunikasi antar kedua negara menyiratkan adanya peningkatan hubungan.

“Dalam hal operasi aktual, ini juga merupakan ide yang baik, karena jika kita ingin mengirim petugas untuk melakukan inspeksi di Korea Utara, mereka membutuhkan tempat kerja di sana” kata Gary Samore.

Pejabat tersebut mengatakan bahwa gagasan untuk mendirikan kantor sebagai saluran penghubung mungkin termasuk dalam kesepakatan Trump – Kim dalam KTT pertama. Stephen Biegun, Utusan Khusus AS untuk Kebijakan DPRK tersebut akan membahas gagasan ini dengan pejabat Korea Utara di Hanoi sebelum KTT kedua.

Stephen Biegun dalam pidatonya bulan lalu mengatakan bahwa pencabutan sanksi formal terhadap Korea Utara tidak didasarkan pada Pyongyang melucuti senjata nuklir sendiri. Dia mengatakan bahwa jika Korea Utara mulai membongkar senjata nuklir dan rudalnya, Amerika Serikat mungkin akan mengambil langkah yang sesuai, tetapi tidak memberikan rincian.

“Setelah Anda menyelesaikan segalanya, kami baru akan mengatakan apa yang akan kami lakukan,” katanya.

Robert Einhorn, mantan pejabat senior Dewan Negara yang menangani masalah Korea Utara mengatakan bahwa sementara Korea Utara berjanji untuk membongkar fasilitas senjata nuklir, pihaknya akan meminta Amerika Serikat untuk berkomitmen pada langkah-langkah timbal balik yang sesuai.

“Tindakan timbal balik Korea Utara yang paling diinginkan adalah AS segera melonggarkan sanksi ekonomi terhadap mereka, tetapi ini adalah janji yang paling enggan diberikan oleh pemerintah AS kepada Pyongyang” kata Einhorn.

Kim Jong-un mengatakan dalam pidatonya pada 1 Januari tahun ini bahwa Korea Utara bermaksud untuk memulai kembali kerjasamanya dengan Korea Selatan dalam pengembangan Kawasan Industri Kaesong dan Proyek Pariwisata Gunung Geumgang.

Namun Amerika Serikat selalu menentang pembukaan kembali kedua proyek ini karena itu dianggap setara dengan mencabut sanksi internasional terhadap Korea Utara dan membuka peluang uang kontan masuk ke pundi Korea Utara. (Sin/asr)

Uni Eropa Lanjutkan Upaya Diplomatik Walau Utusan Mereka Ditolak Masuk Venezuela

admin
-
0
Uni Eropa Lanjutkan Upaya Diplomatik Walau Utusan Mereka Ditolak Masuk Venezuela

EpochTimesId – Uni Eropa memutuskan untuk melanjutkan upaya diplomatik guna membawa perubahan rezim di Venezuela. Meskipun ada penolakan untuk masuknya sekelompok anggota parlemen ke Venezuela sebagai kelompok pengamat bantuan.

Delegasi ke-28 negara anggota sepakat pada pertemuan 18 Februari 2019, untuk berdiri di belakang kelompok kontak internasional di tengah kemarahan atas keputusan Maduro untuk melarang delegasi anggota parlemen UE memasuki negara itu.

Sekelompok empat anggota parlemen dari Partai Rakyat Eropa kanan-tengah (EPP) telah diundang ke Caracas oleh Parlemen yang dipimpin oposisi. Mereka diundang untuk mengamati bagaimana bantuan medis yang didanai Uni Eropa menjangkau orang-orang yang membutuhkan.

Namun, mereka ditolak masuk di bandara Caracas dan para pejabat menempatkan mereka dalam penerbangan pertama kembali ke Madrid setelah menteri luar negeri Maduro, Jorge Arreaza, menuduh kelompok itu ‘berkonspirasi’ melawan pemerintah.

Anggota Parlemen Eropa asal Spanyol, Esteban Gonzalez Pons, yang merupakan bagian dari delegasi dan kepala EPP, menyerukan agar UE meninggalkan kelompok penghubung, yang juga mencakup sejumlah negara Amerika Latin, dan memanggil kembali semua diplomatnya dari Venezuela.

Anggota Parlemen Belanda, Esther de Lange, yang juga bersama kelompok itu, memperingatkan Caracas akan ada ‘konsekuensi’, untuk keputusan penolakan, dalam video yang dia posting di media sosial dari ruang tunggu bandara.

“Sungguh memalukan, karena kita di sini bukan untuk memprovokasi,” kata de Lange. “Kami datang ke sini untuk melihat bagaimana bantuan medis menjangkau orang-orang di lapangan dan memohon bantuan kemanusiaan agar diizinkan masuk ke negara itu bagi mereka yang paling menderita dari situasi ini.”

tarif impor sepeda listrik uni eropa
Bendera Uni Eropa berkibar di luar markas Komisi Uni Eropa di Brussels, Belgia pada 8 Maret 2018. (Yves Herman/Reuters)

Anggota Parlemen Eropa Manfred Weber dari Jerman, kandidat utama untuk menjadi presiden Komisi berikutnya, menegaskan sudah waktunya bagi UE untuk mengakui presiden Majelis Nasional Venezuela, Juan Guaido sebagai pemimpin sah negara tersebut. Amerika Serikat, bersama dengan sejumlah negara lain di Eropa dan belahan dunia lainnya, telah mengakui Guaido sebagai presiden sementara Venezuela.

“Rezim Maduro takut dengan apa yang akan dilihat oleh pengamat asing,” kata Weber. “Dia menyangkal makanan dan kebebasan orang. Saya berharap Uni Eropa segera bertindak dan mengakui Juan Guaido sebagai presiden negara yang sah.”

Guy Verhofstadt, pemimpin kelompok liberal pan-Eropa Aliansi Liberal dan Demokrat untuk Eropa, menambahkan, “Pengusiran perwakilan UE yang dipilih langsung (oleh rakyat) dari Venezuela tidak dapat diterima. Ini adalah tanda lain bahwa Maduro menghalangi setiap dialog yang dapat menunjukkan jalan keluar dari krisis saat ini.”

Namun perwakilan tinggi blok untuk urusan luar negeri, Federica Mogherini, mengatakan menteri luar negeri dari negara-negara anggota sepakat pada pertemuan di Brussels bahwa upaya diplomatik untuk menyelesaikan krisis adalah ‘penting’.

“Selama pertemuan dengan para menteri, kami membahas kasus ini dan menyatakan penyesalan kami bersama. Kami belum membahas kemungkinan UE mengganggu pekerjaan kelompok kontak internasional,” kata Mogherini.

Berbicara tentang keputusan rezim Venezuela untuk melarang kelompok MEP, dia menambahkan, “Saya menyesal karena mereka tidak diizinkan masuk ke negara itu. Akan lebih baik bagi mereka untuk memiliki kemungkinan untuk melakukan pembicaraan.”

Grup kontak internasional mengadakan pertemuan pertamanya di Montevideo pada awal bulan. Pada pembicaraan tersebut, UE dan Uruguay telah sepakat untuk mengirim ‘misi teknis’ ke Caracas, yang akan tiba akhir pekan ini.

Brussels menyerukan Maduro untuk mundur dan menyerukan pemilihan umum baru. Namun, upaya UE untuk memberikan tekanan pada Maduro telah dirusak secara fatal oleh divisi-divisi di dalam jajarannya sendiri, mengenai tindakan apa yang harus diambil.

Sebelumnya pada bulan Februari, Italia memblokir pernyataan Uni Eropa yang direncanakan yang akan secara resmi mengakui Guaido sebagai pemimpin sementara negara itu. Roma mengatakan blok itu tidak boleh ikut campur dalam urusan internal negara lain. (NICK GUTTERIDGE/The Epoch Times/waa)

Video Pilihan :

https://youtu.be/fTKcu82AtsA

Simak Juga :

https://youtu.be/rvIS2eUnc7M

PM Jepang Calonkan Trump Peraih Nobel Perdamaian Dunia

EpochTimesId
-
0
PM Jepang Calonkan Trump Peraih Nobel Perdamaian Dunia

Epochtimes.id- Menjelang pertemuan kedua Trump dengan Kim Jong Un, Presiden Donald Trump mengatakan pada Jumat (15/2/2019) bahwa pemimpin Jepang telah menominasikan dirinya peraih Hadiah nobel perdamaian dunia atas usahanya membuka jalur dialog dengan negara tertutup itu.

“Perdana Menteri Shinzo Abe “memberi saya salinan surat yang paling indah yang dia kirimkan kepada orang-orang yang memberikan sesuatu yang disebut Hadiah Nobel,” kata Trump kepada wartawan di Rose Garden ketika ditanya tentang pertemuan puncaknya dengan Kim pada akhir bulan ini di Vietnam.

“Dia berkata,‘ Saya telah menominasikan Anda, dengan hormat, atas nama Jepang. Saya meminta mereka untuk memberi Anda Hadiah Nobel Perdamaian. ”

Presiden Korea Selatan Moon Jae-in sebelumnya juga mendukung Trump sebagai peraih Hadiah Nobel Perdamaian Dunia. Trump mengatakan sebelumnya mereka diwarnai dengan “api dan amarah,” tetapi sejak pertemuan pertama mereka tahun lalu di Singapura, keduanya telah menjalin hubungan yang baik.

Trump mengatakan Abe mencalonkannya peraih nobel perdamaian karena dia khawatir Korea Utara melakukan uji coba rudal atas Jepang.

Associated Press tidak dapat segera mengkonfirmasi pencalonan tersebut. Kedutaan Jepang di Washington tidak segera menanggapi permintaan komentar terkait pertanyaan ini.

Pada 2009 silam, Presiden Barack Obama menerima Hadiah Nobel Perdamaian karena menghasilkan komitmen Amerika Serikat untuk “mencari perdamaian dan keamanan dunia tanpa senjata nuklir.”

“Aku mungkin tidak akan pernah mendapatkannya, tapi tidak apa-apa,” kata Trump.

“Mereka memberikannya kepada Obama. Dia bahkan tidak tahu untuk apa dia mendapatkannya.”

Anggota Kongres AS sebelumnya telah menominasikan Trump untuk Hadiah Nobel Perdamaian 2019.

Sebanyak 18 anggota parlemen AS menandatangani surat yang secara resmi mencalonkan Presiden Donald Trump untuk Hadiah Nobel Perdamaian 2019 sebagai upayanya membawa perdamaian di Semenanjung Korea pada 1 Mei 2018.

“Sejak menjabat, Presiden Trump telah bekerja tanpa lelah untuk memberikan tekanan maksimum pada Korea Utara agar mengakhiri program senjata terlarangnya dan membawa perdamaian ke kawasan itu,” kata surat yang disusun oleh Anggota Kongres AS, Luke Messer dan ditandatangani sebanyak 17 parlemen AS dari Partai Republik.

Nominasi resmi muncul setelah pernyataan dari Presiden Korea Selatan Moon Jae-in bahwa “Trump harus memenangkan Hadiah Nobel Perdamaian.”

Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe dan Menteri Luar Negeri Korea Selatan Kang Kyung-wha sama-sama telah memberikan penghargaan kepada Trump atas terobosan tersebut.

“Pemerintahannya berhasil menyatukan komunitas internasional, termasuk Tiongkok, untuk menjatuhkan salah satu rezim sanksi internasional paling sukses dalam sejarah,” kata surat itu.

“Sanksi telah menghancurkan ekonomi Korea Utara dan sebagian besar telah dikreditkan karena membawa Korea Utara ke meja perundingan.”

Anggota Kongres AS, Messer telah melayang gagasan mencalonkan Trump untuk hadiah Nobel sejak Maret 2018.

“Satu-satunya alasan diktator Korea Utara datang ke meja adalah karena Presiden Trump telah menatapnya dan menunjukkan kepadanya bahwa kita memiliki pemimpin di Amerika yang tegas dan mengubah dinamika dalam cara-cara utama,” kata Messer kepada Fox News.

“Itu sebabnya saya pikir dia harus dipertimbangkan untuk Hadiah Nobel Perdamaian.”

Ketika Trump berbicara tentang terobosan dengan Korea Utara selama rapat umum di Michigan tahun lalu pada 28 April, sejumlah orang banyak meneriakkan, “Nobel, Nobel, Nobel.”

Trump menghadapi ancaman dari Korea Utara secara langsung di awal masa kepresidenannya ketika berhadapan dengan serangkaian krisis yang dipertaruhkan di dalam negeri dan luar negeri. Diktator rezim komunis, Kim Jong Un, menguji beberapa rudal yang konon mampu mencapai Amerika Serikat dan meledakkan apa yang dikatakan Pyongyang sebagai bom hidrogen.

Trump merespons dengan ancaman tegas aksi militer dan relokasi senjata yang sesuai ke semenanjung Korea. Bersamaan dengan itu, presiden Trump mempelopori sanksi yang belum pernah terjadi sebelumnya dan menjalin aliansi dengan pemain kunci di wilayah semenanjung. (asr)

Reporter Epoch Times, Ivan Pentchoukov berkontribusi pada laporan ini.

Perundingan Perang Dagang Stagnan Akibat Beijing Salah Menilai Trump

EpochTimesId
-
0
Perundingan Perang Dagang Stagnan Akibat Beijing Salah Menilai Trump

Tang Hao

Perang Dagang AS-RRT, apakah akan berakhir, atau semakin memanas?

Wakil PM RRT Liu He akhir bulan Januari lalu saat berkunjung ke AS untuk berunding, Presiden Trump pernah menyatakan, untuk mencapai kesepakatan antara pihak AS dengan RRT, dirinya harus bertemu dengan Xi Jinping agar bisa membuat keputusan.

Tapi beberapa hari lalu, Trump secara jelas menyatakan pada pihak luar, dirinya tidak akan bertemu dengan Xi Jinping sebelum batas waktu perundingan perang dagang tanggal 1 Maret mendatang. Dengan kata lain, tekanan tarfi bea masuk tinggi putaran berikutnya telah semakin dekat, hal ini telah memicu guncangan pasar internasional.

Lalu, mengapa Trump tidak mau bertemu Xi Jinping?

PKT Tak Mau Reformasi Struktural, Masih Berselisih Masalah Inti

Sebenarnya, Trump telah menekankan pada Liu He, hanya dengan dirinya bertemu Xi Jinping, kesepakatan antara pihak AS dengan RRT baru akan tercapai, waktu itu bisa dilihat bahwa Trump sangat paham walaupun pihak RRT sepertinya royal ‘menghamburkan uang’ membeli banyak produk AS, berjanji akan melindungi kekayaan intelektual secara secara bertahap membuka pasar finansial dan pelayanan. Akan tetapi sebenarnya RRT masih tidak bisa terlepas dari sikap tiran yang semena-mena ‘membereskan masalah dengan uang’, Beijing tetap saja tidak bersedia menggulirkan reformasi struktural yang krusial.

Maka Trump yang merupakan pakar negosiasi memutuskan untuk turun tangan sendiri memperbesar tekanan bagi pihak RRT, pada saat bersamaan juga mengingatkan pemerintahan Beijing: dirinya mengawasi setiap detail perkembangan, dan ia sangat paham apa yang tengah dipikirkan Beijing.

Sekarang, Trump lebih lanjut memastikan tidak akan bertemu Xi Jinping lagi, ini menunjukkan masalah struktural yang krusial antar kedua pihak masih belum tercapai kesepakatan.

Dengan kata lain, saat ini pihak RRT tidak sungguh-sungguh berniat menghentikan pencurian kekayaan intelektual, tidak mau menghentikan pemaksaan pengalihan teknologi dan tidak berniat menghapus subsidi pada BUMN, hanya secara pernyataan berusaha mengelabui pihak AS untuk mengulur waktu demi formalitas belaka.

Tidak heran waktu itu di hadapan Trump dan Liu He serta media internasional, Lighthizer (ketua Perwakilan Dagang AS) sampai tiga kali menekankan ‘eksekusi tuntas’ (enforcement) adalah kuncinya.

Pihak AS secara gamblang mengetahui PKT bersikap “membahas hal remeh temeh untuk menghindari topik utama” dan dengan liciknya tidak bersedia menerapkan reformasi struktural, oleh karenanya walaupun pihak RRT yang proaktif mengundang Trump untuk bertemu dengan Xi, dan berusaha memanfaatkan hubungan persahabatan keduanya untuk ‘melicinkan’ perundingan perdagangan, tapi pada akhirnya Trump tidak bersedia menemui Xi.

Dari sudut pandang lain, waktu Trump menyatakan tidak akan menemui Xi Jinping, bertepatan sehari sebelum tim perwakilan AS berkunjung ke Beijing (sejak tanggal 11 Februari), dalam tingkatan tertentu, Trump juga berniat meningkatkan tekanan terhadap PKT, memberikan lebih banyak kartu bagi Lighthizer, berharap dapat mendesak pihak RRT melakukan perubahan struktural.

Tekan Diplomatik PKT, Dorong Demokratisasi Venezuela dan Denuklirisasi Korut

Sementara Trump tidak menemui Xi Jinping, karena ada pertimbangan diplomatik juga. Saat ini, pihak AS tengah berupaya membantu Venezuela membebaskan diri dari rezim sosialis, melangkah menuju masyarakat bebas dengan hukum sebagai panglima, namun PKT justru merupakan sekutu dan pendonor jangka panjang bagi diktator Venezuela yakni Maduro.

Pihak AS tidak mau PKT mengintervensi dan membantu Maduro, berharap secepatnya meruntuhkan rezim sayap kiri ini. Maka AS sementara masih menyimpan pedang perundingan perdagangan ini yang digantungkan di atas kepala Beijing untuk menekannya, akan sangat membantu untuk menghambat penetrasi Beijing di Venezuela.

Ditambah lagi, pihak AS tengah berupaya keras mengatasi masalah nuklir di Korut, Trump dan Kim Jong-Un juga akan segera bertemu lagi di Vietnam. Trump sangat memahami akar masalah di belakang Korut adalah PKT, walaupun Trump sempat berkali-kali menawarkan niat baik bekerjasama dengan Kim Jong-Un, menetralisir masalah nuklir dan membantu kesulitan ekonomi Korut, tapi Kim Jong-Un tetap saja plin-plan, karena dipengaruhi oleh PKT.

Maka di satu sisi Trump menggunakan perundingan perdagangan untuk menekan Beijing, menahan kendali Beijing terhadap Korut; di saat yang sama, menawarkan itikad baik pada Kim Jong-Un untuk berunding, berharap dapat membantu menelurkan kesepakatan perundingan antara AS dengan Korea Utara.

Lindungi AS Adalah Misi Utama Trump, Dikhawatirkan Cara Berpikir Budaya Partai Beijing Telah Menimbulkan Salah Tafsir

Memang benar, dari sudut pandang politik, Trump dewasa ini sangat membutuhkan suatu kesepakatan, untuk meraih kemenangan bertahap atas perang dagang dan meredam perusahaan di AS yang terkena imbas akibat bea masuk dagang, juga membantu memenangkan pilpres tahun depan.

Pemikiran ‘melindungi kekuasaan’ ini adalah konsep utama pihak Beijing, juga merupakan kebiasaan budaya PKT. Berdasarkan ini pihak PKT menyimpulkan, akibat tekanan untuk menjabat kembali, sikap Trump seharusnya akan melunak dan akan lebih mudah berkompromi, jadi RRT tidak perlu terlalu mengalah dalam masalah struktural, asalkan ‘keluar uang, beli produk AS, beri muka dan puji Trump’, maka perundingan perang dagang akan dilalui dengan mulus.

Tetapi, budaya partai Beijing yang ‘mengagungkan uang di atas segalanya’ mungkin telah salah tafsir: Trump bukan politisi oportunis yang rakus akan kekuasaan apalagi uang, ia sendiri adalah seorang konglomerat, Trump rela meninggalkan kehidupan serba mewahnya demi membangkitkan kembali Negara AS, terjun ke dunia politik dan berperang melawan politisi sayap kiri serta media massa berhaluan kiri AS.

Jadi bagi Trump, menjabat kembali adalah masalah kedua, melindungi AS adalah yang utama; merebut kembali kekuasaan bukan yang terpenting, melindungi keselamatan rakyat dan kepentingan AS barulah yang utama.

Apalagi, siapa pun yang mampu mencurahkan segenap kemampuannya membangkitkan kembali AS, melindungi keamanan dan kepentingan rakyat AS, dengan sendirinya akan mendapat dukungan dari warga pemilih dan terpilih menjadi presiden pun akan terjadi dengan sendirinya. Dengan kata lain, sungguh-sungguh berkorban bagi rakyat, dan bukan demi kepentingan pribadi, dengan sendirinya akan mendapat perlindungan dari Tuhan dan meraih kekuasaan negara.

Tujuan sebenarnya Trump mengobarkan perang dagang, adalah untuk meruntuhkan rezim otoriter PKT yang selama ini tidak bisa dipercaya, tidak bermoral, tidak taat hukum dan aturan main serta telah merugikan AS dan telah menganiaya sebagian warganya sendiri.

Jadi, rakyat Tiongkok seharusnya mewaspadai media massa corong pemerintah yang “mengaburkan PKT dengan Tiongkok” dengan berbagai propagandanya, jangan mudah mempercayai media massa partai, jangan salah tafsir atas sanksi AS terhadap PKT yang dipandang sebagai sanksi AS terhadap rakyat Tiongkok, dengan demikian barulah tidak terbelenggu oleh opini sepihak PKT, dan menjadi tameng bagi PKT untuk menghadapi perang dagang dengan AS. (SUD/WHS/asr)

1...1,3231,3241,325...1,752Page 1,324 of 1,752
Versi Koran

36 BAHASA 22 NEGARA

Contact us: idepochtimes@gmail.com

WordPress Theme by ET Indonesia.com