oleh Wang Xiang

Ketua Komite Urusan Luar Negeri DPR-AS yang menyatakan bahwa Partai Komunis Tiongkok BUKAN Tiongkok. Ia menilai hal yang menjadi masalah pada dasarnya bukan Tiongkok tetapi adalah Partai Komunis Tiongkok.

“Kita harus menolak klaim Xi Jinping bahwa Partai Komunis Tiongkok adalah Tiongkok”, demikian kata Gregory Meeks, Ketua Komite Urusan Luar Negeri DPR-AS dan Anggota Kongres Demokrat New York dalam sebuah seminar tentang pertumbuhan pengaruh global Tiongkok di Brookings Institution di Washington pada Selasa (22/6/2021). Ia mengatakan bahwa masalahnya bukan Tiongkok, tetapi rezim komunis Tiongkok itulah masalahnya.

Gregory Meeks yang kini berusia 67 tahun, terpilih sebagai ketua Komite Urusan Luar Negeri DPR-AS untuk pertama kalinya pada bulan Februari tahun ini, ia adalah etnis Afrika pertama yang terpilih menjadi ketua Komite Urusan Luar Negeri DPR-AS. Komite tersebut sangat berpengaruh di Kongres.

Dia mengatakan bahwa pemerintah komunis Tiongkok, lebih memilih mundur daripada melakukan pembaruan. Dalam beberapa tahun terakhir, komunis Tiongkok di bawah kepemimpinan Xi Jinping telah memperketat kontrol domestik dan terus melakukan ekspansi pengaruh di luar negeri.

“Kami tidak bermaksud untuk mencegah Tiongkok berkembang, dan kami pun tidak berniat untuk menghalangi pembangunan demi kemakmuran 1,4 miliar rakyat Tiongkok, Kami bersaing dengan pemerintah Republik Rakyat Tiongkok. Tetapi pemerintah ini justru memilih untuk mundur daripada melakukan pembaruan,” kata Meeks, 

Dia mengingatkan bahwa Amerika Serikat dan komunitas internasional adalah yang membantu kebangkitan ekonomi Tiongkok, dan dengan menerima Tiongkok ke dalam sistem perdagangan dunia dan berinvestasi dalam ekonomi Tiongkok. Tetapi dalam 8 tahun terakhir, Xi Jinping justru memilih arah yang bermasalah dan melaju dengan kecepatan tinggi.

Meeks mengatakan, di bawah kepemimpinan Xi Jinping, pihaknya telah melihat komunis Tiongkok memperketat kontrolnya di dalam negeri dan memberikan pengaruh di dunia internasiona

Meeks menerangkan : “Kedua saluran ini saling berkaitan. Di sisi dalam negeri, demi memperkuat kontrol partai, pemerintah komunis Tiongkok terus melakukan penekanan terhadap kebebasan ekonomi dan politik. Di sisi luar negeri, pemerintah komunis Tiongkok berusaha meningkatkan pengaruh dan dominasinya secara internasional”.

Meeks mengatakan bahwa Partai Komunis Tiongkok bukanlah Tiongkok.

“Mereka dengan sengaja menghubungkan partai dengan kebangkitan ekonomi Tiongkok, dan kita harus menolak pernyataan Xi Jinping bahwa Partai Komunis Tiongkok adalah Tiongkok, Masalahnya bukan Tiongkok, tetapi rezim komunis Tiongkok itulah masalahnya,” kata Meeks. (sin)

 oleh Li Bei

Anggota Kongres Ann Wagner menyatakan bahwa tindakan pemerintah komunis Tiongkok menyembunyikan fakta tentang penyebaran virus komunis Tiongkok (COVID-19) telah melanggar perjanjian internasional yang mengikat yang ditandatanganinya pada tahun 2005. Perjanjian tersebut memberikan kemungkinan kepada Amerika Serikat untuk menjatuhkan sanksi kepada pemerintah komunis Tiongkok, termasuk   menyita dan membekukan aset milik pemerintah komunis Tiongkok di Amerika Serikat, yang mana dapat digunakan sebagai kompensasi kepada para korban wabah. 

Anggota Kongres AS, Ann Wegner menyampaikan pernyataannya dalam sebuah wawancara dengan televisi Amerika OAN pada (19/6/2021). Dia kini sedang mempromosikan Rancangan Undang-Undang Kompensasi Amerika Serikat di Kongres. Jika RUU itu disahkan, maka hal ini akan menjadi pertama kalinya dalam sejarah bahwa pemerintah komunis Tiongkok dituntut untuk bertanggung jawab secara ekonomi.

Wagner mengatakan bahwa pemerintah komunis Tiongkok secara sistematis dan sengaja menyesatkan, mendistorsi, dan menyembunyikan informasi mematikan tentang virus. Padahal informasi itu dapat mencegah terjadinya pandemi global ini. Tindakan pemerintah komunis Tiongkok tersebut secara langsung telah melanggar hukum internasional.

Dia mengatakan bahwa pada tahun 2003, juga karena pemerintah komunis Tiongkok yang dengan sengaja menutup-nutupi informasi sehingga wabah SARS berkecamuk di daratan Tiongkok. Insiden ini memaksa pemerintah komunis Tiongkok untuk menandatangani perjanjian yang mengikat dengan 195 negara pada tahun 2005.

Perjanjian tersebut menetapkan bahwa jika suatu negara mengetahui potensi darurat kesehatan global, ia harus segera melaporkannya ke organisasi internasional atau dalam waktu 24 jam, jika tidak, negara tersebut harus bertanggung jawab atas tindakannya.

Ann Wagner menambahkan, sebenarnya pemerintah komunis Tiongkok mengetahui bahwa virus komunis Tiongkok (COVID-19) telah menyebar pada November 2019, namun tidak melaporkannya ke WHO hingga Januari 2020. Sedangkan Dirjen WHO Tedros Ghebreyesus dan lainnya, membiarkan pemerintah komunis Tiongkok menutupi fakta tentang wabah yang sedang terjadi.

Ann Wagner mengatakan bahwa, hampir setiap orang Amerika memiliki cerita sedih tentang pandemi virus komunis Tiongkok. Mereka terluka karenanya, mereka merasa takut, kehilangan, dan sekarang mereka marah.

Saat ini, pandemi telah merenggut nyawa lebih dari 600.000 nyawa warga Amerika Serikat, dan menginfeksi total lebih dari 33 juta orang.

Wagner adalah wakil anggota senior Komite Urusan Luar Negeri Dewan Perwakilan Rakyat. Dia mengusulkan RUU, agar pemerintah komunis Tiongkok bertanggung jawab secara ekonomi terhadap epidemi, tetapi langkahnya terhenti karena ditentang oleh anggota dari Partai Demokrat.

Dalam beberapa bulan terakhir, politisi Amerika Serikat, media dan komunitas ilmiah semua berfokus pada masalah pengungkapan asal usul penyebaran virus komunis Tiongkok. Dan seruan untuk melakukan investigasi lebih lanjut semakin tinggi. Bahkan Presiden AS Joe Biden, juga menandatangani perintah eksekutif pada 26 Mei, yang mengharuskan badan intelijen AS untuk menyelidiki sumber virus dan menyerahkan laporan penyelidikan dalam waktu 90 hari.

Wagner percaya bahwa inilah saatnya untuk mengesahkan RUU Kompensasi Amerika Serikat. Selain itu, membiarkan rezim Beijing untuk membayar harga yang mahal terhadap penyebaran virus tersebut.

Dalam siaran pers yang dikeluarkan pada 15 Juni, Ann Wagner mengatakan : “Ketika dunia membutuhkan kerja sama untuk menangani virus komunis Tiongkok (COVID-19) yang sedang mewabah, pemerintah komunis Tiongkok justru membungkam para ilmuwan yang berani angkat bicara”. 

RUU Kompensasi Amerika Serikat akan memastikan pemerintah komunis Tiongkok membayar harga yang mahal atas perilakunya yang korup, tidak etis, dan membahayakan umat manusia.

RUU ini menetapkan langkah-langkah spesifik yang direkomendasikan terhadap tanggung jawab ekonomi pemerintah komunis Tiongkok :

* Membekukan aset milik pemerintah komunis Tiongkok yang diperlukan Amerika Serikat untuk mencapai kesepakatan kompensasi bilateral.

* Mengatur dana untuk membayar kompensasi kepada warga Amerika Serikat atas kerugian yang disebabkan oleh virus komunis Tiongkok.

* Membatalkan status negara berkembang di WTO yang disandang komunis Tiongkok.

* Mendiskualifikasi pemerintah komunis Tiongkok dari memperoleh dana pinjaman pembangunan Bank Dunia.

* Mencegah pemerintah komunis Tiongkok memperoleh perlakuan khusus di Perserikatan Bangsa-Bangsa.

* Melarang AS menginvestasikan dana tabungannya di Tiongkok.

* Menjatuhkan sanksi dan atau membatasi perjalanan terhadap pejabat partai, rekanan dan anggota keluarga, serta pemasok peralatan medis dan obat dengan tujuan menggaet keuntungan selama pandemi berkecamuk, perusahaan teknologi tinggi, entitas komunis Tiongkok yang terlibat dalam pencurian kekayaan intelektual AS, yang terlibat dalam pengawasan, penyaringan, dan penyensoran Internet. (sin)