Media Amerika Serikat Vox pada Senin 1 Juni 2021 menambahkan, sebuah catatan editor ke sebuah artikel yang mengklaim gagasan bahwa virus Komunis Tiongkok berasal dari laboratorium di Tiongkok telah “dibantah.
“Sejak karya ini awalnya diterbitkan pada Maret 2020, konsensus ilmiah bergeser. Kini beberapa ahli mengatakan teori ‘kebocoran lab’ menjamin sebuah penyelidikan, bersama dengan teori asal-usul alam, Beberapa bahasa dalam artikel ini diperbarui pada April 2020 untuk mencerminkan pemikiran ilmiah, tetapi belum diperbarui sejak itu,” demikian bunyi catatan Vox seputar asal muasal Corona yang kini meluas ke seluruh dunia.
Pembaca mencatat bahwa Vox melakukan “edit secara diam-diam,” atau pembaruan secara diam-diam, setelah artikel itu diterbitkan.
Misalnya, penulis, Eliza Barclay, pada awalnya menulis bahwa “ahli virologi yang telah menguraikan genom dan para ahli penyakit menular yang mempelajari Coronavirus, memiliki lebih dari cukup bukti untuk ditunjukkan bahwa virus itu benar-benar baru dan berasal dari alam, bukan dari laboratorium Wuhan.”
Baris itu kemudian diubah untuk mengatakan para ahli “yang mempelajari Coronavirus mengatakan mereka memiliki cukup bukti bahwa virus itu benar-benar baru dan berasal dari alam.”
Bahasa juga dilunakkan di tempat lain.
“Munculnya virus tersebut di kota yang sama dengan satu-satunya laboratorium hayati tingkat 4 di Tiongkok ternyata, adalah murni kebetulan,” tulis Barclay pada awalnya.
Artikel itu kini menyatakan, “Munculnya virus tersebut di kota yang sama dengan laboratorium hayati tingkat 4 di Tiongkok, ternyata, tampaknya murni kebetulan.”
Catatan Vox adalah yang terbaru dalam penyesuaian artikel yang diklaim, mengutip “konsensus ilmiah,” bahwa teori virus dimulai di sebuah laboratorium sebelum dilepaskan dengan sengaja atau secara tidak sengaja dibantah.
Politifact baru-baru ini, mencabut salah satu yang disebut cek fakta mengenai gagasan tersebut.
Situs web pertama kali menuduh gagasan itu adalah “teori konspirasi yang dibantah”, tetapi kini mengatakan pernyataan-pernyataan bahwa virus tersebut “tidak mungkin dimanipulasi… kini diperdebatkan secara lebih luas.”
The New York Times pada bulan Maret, menyebut teori asal laboratorium “dibantah” saat melaporkan bahwa Dr. Robert Redfield, mantan kepala Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, mengatakan selama penampilan TV bahwa ia yakin virus itu mungkin dari sebuah laboratorium.
“Orang lain tidak yakin itu. Tidak apa-apa. Ilmiah pada akhirnya akan mencari tahu,” kata Dr. Robert Redfield.
Surat kabar tersebut memperbarui karya tersebut dengan mengatakan bahwa Dr. Robert Redfield, “tidak menawarkan bukti dalam mendukung spekulasi bahwa Coronavirus berasal dari sebuah laboratorium.”
Sedikit bukti yang tersedia untuk memastikan asal-usul virus tersebut. Rezim Komunis Tiongkok menolak sebagian besar upaya untuk menyelidiki asal-usul virus tersebut.
Sebuah laporan intelijen Amerika Serikat yang baru dirilis menunjukkan bahwa, tiga peneliti di Institut Virologi Wuhan, yang terletak di kota di Tiongkok tempat virus pertama kali muncul, mencari perawatan di rumah sakit dengan gejala-mirip COVID-19 pada November 2019.
Para pejabat Tiongkok menanggapi dengan cara mengklaim virus tersebut sebenarnya berasal dari luar Tiongkok. (Vv)
Seorang dokter Inggris mengatakan bahwa perubahan pada kuku tangan atau kaki mungkin merupakan tanda infeksi penyakit menular seperti virus Komunis Tiongkok atau covid 19.
Karan Raj, seorang dokter dari British National Health Service (NHS), adalah seorang selebriti internet. Dia sering menggunakan video pendek untuk berbagi informasi medis atau yang berhubungan dengan kesehatan, menarik jutaan penggemar.
Raj menunjukkan dalam video pendek baru-baru ini bahwa kadang-kadang orang akan melihat garis horizontal yang disebut Beau’s lines atau garis Beau pada kuku jari tangan atau kaki, yang mungkin merupakan tanda penyakit tertentu dalam tubuh, seperti gejala virus Komunis Tiongkok.
“Para ilmuwan telah memperhatikan bahwa ketika pasien yang terinfeksi virus Komunis Tiongkok sembuh, akan meninggalkan garis horizontal yang jelas atau putih pada kuku mereka dan membuat permukaan kuku tidak rata,” kata Raj .
“Ini adalah Beau’s lines. Itu terjadi ketika tubuh orang yang terinfeksi dan pertumbuhan kuku terhambat untuk sementara,” tambah Raj.
Raj menyebutkan bahwa garis-garis ini biasanya “tidak berbahaya.” Munculnya garis-garis tersebut tidak serta merta membuktikan bahwa seseorang terinfeksi virus Komunis Tiongkok, karena mereka tumbuh karena berbagai alasan, dan virus Komunis Tiongkok hanyalah salah satunya.
“Ini sebenarnya tidak berbahaya dan dapat disebabkan oleh penyakit atau trauma pada tubuh, bukan hanya virus Komunis Tiongkok,” kata Raj .
Raj menekankan bahwa meskipun pasien dengan virus Komunis Tiongkok akan memiliki garis Beau, itu bukan karakteristik dari virus Komunis Tiongkok. Cara terbaik untuk mengetahui apakah Anda terinfeksi virus Komunis Tiongkok adalah dengan melakukan tes.
Menurut Raj, garis Beau mungkin muncul selama beberapa minggu atau bulan setelah infeksi, tetapi akan hilang saat kuku tumbuh.
Hal senada dilontarkan oleh Tanya Bleiker, ketua British Association of Dermatologists. Bleiker baru-baru ini menunjukkan bahwa dermatologists juga telah mengamati garis Beau pada pasien dengan virus Komunis Tiongkok.
Bleiker menjelaskan bahwa garis Beau mungkin muncul di kuku jari tangan atau kaki. Namun tidak berbahaya dan akan hilang seiring waktu. (hui)
ETindonesia- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menegaskan Sinetron “Suara Hati Istri: Zahra” yang ditayangkan oleh media televisi Indosiar merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak anak di mana anak berusia 15 tahun diberikan peran sebagai istri ketiga dan dipoligami.
Materi atau konten sebuah acara, sesuai dengan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3&SPS), seharusnya mendukung pemerintah dalam upaya pemenuhan hak anak dan demi kepentingan terbaik anak.
Pemerintah saat ini tengah berjuang keras mencegah pernikahan usia anak, sehingga setiap media dalam menghasilkan produk apapun yang melibatkan anak, seharusnya tetap berprinsip pada pedoman perlindungan anak mendasari semua upaya perlindungan anak.
“Konten apapun yang ditayangkan oleh media penyiaran jangan hanya dilihat dari sisi hiburan semata, tapi juga harus memberi informasi, mendidik, dan bermanfaat bagi masyarakat, terlebih bagi anak. Setiap tayangan harus ramah anak dan melindungi anak,” tegas Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), I Gusti Ayu Bintang Darmawati, atau yang dikenal dengan Bintang Puspayoga dalam siaran persnya, Kamis (3/6/2021).
Menteri Bintang menegaskan bahwa setiap tayangan yang disiarkan oleh media elektronik seperti televisi, seyogyanya mendukung program pemerintah dan memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pencegahan perkawinan anak, Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), pencegahan kekerasan seksual, dan edukasi pola pengasuhan orangtua yang benar. Orangtua pemeran seharusnya juga bijaksana dalam memilih peran yang tepat dan selektif menyetujui peran yang akan dimainkan oleh anaknya.
“Sangat disayangkan sinetron tersebut tidak memerhatikan prinsip-prinsip pemenuhan hak anak dan perlindungan anak. Setiap tayangan harus tetap menghormati dan menjunjung tinggi hak anak-anak dan remaja, dan wajib mempertimbangkan keamanan dan masa depan anak-anak dan/atau remaja,” kata Menteri Bintang.
Menteri Bintang mengatakan sejauh ini pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).
Sinetron “Suara Hati Istri: Zahra”
“Saya mengapresiasi langkah cepat yang dilakukan oleh KPI. Kemen PPPA dan KPI juga sepakat dalam waktu dekat akan segera melakukan pertemuan dengan rumah produksi untuk memberikan edukasi terkait penyiaran ramah perempuan dan anak,” kata Menteri Bintang.
Deputi Perlindungan Khusus Anak Kemen PPPA, Nahar mengatakan dari hasil telaah yang dilakukan Kemen PPPA ditemukan beberapa aspek yang telah dilanggar dalam produksi sinetron tersebut. Kemen PPPA menilai pihak Indosiar menyampaikan ketidakbenaran.
“Terkait peran istri dalam sinetron ini yang diperankan seorang pemain usia anak, hal ini adalah bentuk stimulasi pernikahan usia dini yang bertentangan dengan program pemerintah khususnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan,” kata Nahar.
Nahar menambahkan sinetron tersebut juga memperlihatkan kekerasan psikis berupa bentakan dan makian dari pemeran pria, dan pemaksaan melakukan hubungan seksual. Adegan dalam sinetron tersebut dinilai mempromosikan kekerasan psikis dan seksual terhadap anak yang bertentangan dengan Pasal 66C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
Nahar juga mengingatkan tayangan tersebut berisiko memengaruhi masyarakat untuk melakukan perkawinan usia anak, kekerasan seksual, dan TPPO, karena pada tayangan tersebut diceritakan bahwa Zahra sebagai pemeran utama dinikahkan dengan alasan untuk membayar hutang keluarganya.
“Jika nanti ditemukan kasus serupa di lapangan dan setelah digali peristiwa tersebut merupakan bentuk imitasi dari tayangan yang disiarkan oleh Indosiar, maka pihak Indosiar dapat dipidanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegas Nahar.
Tayangan ini secara tidak langsung akan memengaruhi kondisi psikologis masyarakat dan menimbulkan Toxic Masculinity, dimana akan terbangun konstruksi sosial di masyarakat bahwa pria identik dengan kekerasan, agresif secara seksual, dan merendahkan perempuan. (asr)
ETIndonesia- Masyarakat Kota Ternate merasakan guncangan gempa dengan kekuatan Magnitudo 6,1. Gempa terjadi pada Kamis (3/6), pukul 17.09 WIB. Pusat gempa berada pada 135 km barat baya Ternate, Maluku Utara, dengan kedalaman 10 km.
Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Raditya Jati mengatakan, guncangan membuat masyarakat setempat panik dan keluar rumah. Ia mengatakan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ternate mencatat guncangan dengan kategori sedang selama 2 – 3 detik.
“Segera setelah gempa, personel BPBD melakukan pemantauan situasi masyarakat dan kondisi lain di lapangan,” ujaranya dalam keterangan tertulis.
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mencatat intensitas kegempaan dengan skala MMI (Modified Mercalli Intensity) yang menunjukkan wilayah Ternate III MMI, Labuha dan Manado II – III MMI. Berdasarkan hasil pemodelan, gempa ini tidak memicu terjadinya tsunami.
Kota Ternate termasuk wilayah yang berada pada potensi bahaya gempa bumi kategori sedang hingga tinggi. Analisis InaRISK menunjukkan sebanyak 7 kecamatan di kota ini berada pada potensi bahaya tersebut.
Masyarakat diimbau untuk selalu waspada dan siaga terhadap potensi bahaya gempa susulan. Dampak korban jiwa biasanya terjadi karena reruntuhan bangunan dan bukan gempanya. (BNPB/asr)
ETIndonesia- Melonjaknya kasus aktif COVID-19 di sejumlah wilayah di Provinsi Jawa Tengah (Jateng) menurut Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sudah dapat diprediksi sebelumnya bahwa ketika ada hari libur panjang, maka pasti kemudian diikuti dengan adanya peningkatan kasus COVID-19.
Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini mencatat setidaknya ada delapan Kabupaten/Kota yang mengalami kenaikan kasus secara signifikan meliputi Sragen, Tegal, Brebes, Banyumas, Cilacap, Karanganyar, Wonogiri dan Kudus.
“Ini terprediksi sebenarnya. Setiap kali ada libur panjang pasti ada kenaikan (kasus),” lapor Ganjar kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sekaligus Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Letjen TNI Ganip Warsito dalam Rapat Koordinasi Penanganan COVID-19 yang dihelat di Gedung Pemda Provinsi Jawa Tengah, Rabu (2/6).
Mengintip dari catatan tahun lalu, apa yang terjadi di Jawa Tengah persis seperti yang terjadi pada 2020 bahwa peningkatan kasus aktif pascalibur panjang nasional juga menyebabkan naiknya _Bed Occupancy Rate_ (BOR) hingga mencapai 90 persen.
Kendati telah dilakukan konsultasi dan koordinasi secara rutin terkait adanya potensi kenaikan kasus dari liburan panjang, namun Ganjar mengakui bahwa hal itu tidak semua diantisipasi dengan baik oleh sejumlah Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah sehingga terjadi kenaikan kasus seperti yang terjadi di Kudus.
Seperti Guru BP/BK
Selain kurangnya antisipasi, Ganjar juga melaporkan bahwa kenaikan kasus COVID-19 di Kabupaten Kudus juga terjadi karena prediksi-prediksi seperti fenomena tahun lalu yang tidak dicermati dengan baik sehingga menimbulkan kepanikan.
“Kaget gitu ya. Dia tidak prediksi, dia tidak antisipasi, lalu berikutnya panik,” jelas Ganjar.
Kepada Ketua Satgas Letjen TNI Ganip Warsito, Gubernur Ganjar melapor bahwa pihaknya telah berulangkali meminta agar Pemerintah Kabupaten/Kota yang mengalami kenaikan angka kasus dapat segera mengambil langkah konsolidasi dan menghindari pemahaman seolah-olah dapat melakukan penanganan sendiri. Sebab, penanganan COVID-19 tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja melainkan harus melibatkan berbagai komponen.
Untuk urusan yang satu ini, bahkan Ganjar berkelakar bahwa dirinya sudah seperti Guru Bimbingan Penyuluhan/Bimbingan Konseling (BP/BK) yang tugasnya memperingatkan atau membimbing siswa nakal atau kurang patuh terhadap peraturan di sekolah.
“Jadi ini saya sudah seperti guru BP/BK. Ada anak-anak nakal, kumpul lalu _njeweri siji-siji_ (menjewer satu-satu),” kelakar Ganjar.
Dalam rapat yang dihadiri oleh Forkopimda dan Pangkogabwilhan II serta jajaran pejabat tinggi BNPB itu, Ganjar juga menyampaikan bahwa pihaknya telah mengumpulkan kekuatan guna mendukung percepatan penanganan COVID-19 di Kudus dan sejumlah wilayah di Jawa Tengah.
Tentunya, dengan kehadiran Ketua Satgas beserta rombongan, maka hal itu diharapkan akan lebih membantu meringankan beban penanganan COVID-19 di Jawa Tengah.
Cek ke Zona Merah
Usai _sowan_ atau melakukan kunjungan ke Tuan Rumah Jawa Tengah, Ketua Satgas Ganip Warsito kemudian menggeber langkah menuju ke zona merah di Kabupaten Kudus untuk melihat secara langsung permasalahan di lapangan, terkait adanya lonjakan kasus di ‘Kota Kretek’ tersebut.
Hal itu dilakukan sekaligus untuk memastikan apakah yang selama ini sampai ke telinganya melalui berbagai sumber termasuk pemberitaan media benar-benar terjadi di lapangan. Sehingga pihaknya dapat segera mengambil kebijakan yang tepat terkait penanganan COVID-19.
“Untuk melihat secara langsung apakah apa yang disampaikan dalam berita itu sesuai dengan nyatanya atau tidak,” jelas Ganip.
Di sisi lain, dia juga memahami bahwa kasus yang dihadapi adalah permasalahan bersama. Oleh karena itu, Ganip beserta jajaran berkomitmen untuk membantu dan mendorong pemerintah daerah untuk mengendalikan kasus COVID-19 melalui berbagai langkah-langkah yang tepat dan terpadu.
“Kita akan dorong semoga penanganan COVID-19 ini menjadi lebih baik dan kasus dapat dikendalikan,” kata Ganip.
Dalam hal ini, Kepala BNPB Ganip Warsito juga menyerahkan dukungan berupa Dana Siap Pakai (DSP) senilai 1 miliar kepada Pemerintah Kabupaten Kudus dan beberapa bantuan lain meliputi tenda isolasi 2 buah, masker kain 20 ribu lembar, masker kain anak 10 ribu lembar dan handsanitizer sebanyak 20 jerigen dengan kapasitas 4 liter. (BNPB/asr)
Laporan-laporan resmi menunjukkan bahwa virus Komunis Tiongkok, yang umumnya dikenal sebagai jenis Coronavirus baru, menyebar di Guangzhou setelah kasus awal penularan setempat dilaporkan terakhir minggu lalu di kota berpenduduk 15,3 juta orang ini. Sementara itu, infeksi-infeksi juga muncul di kota besar terdekat yaitu Shenzhen di pesisir selatan Tiongkok, Provinsi Guangdong.
Laporan tersebut memicu pengujian massal di distrik pemerintah Guangzhou, karena lebih banyak lingkungan ditetapkan sebagai daerah berisiko-menengah, dan penduduk bergegas untuk divaksinasi, sehingga menyebabkan kekurangan vaksin sementara di seluruh Guangzhou.
Para pejabat mengklaim bahwa sumber putaran wabah ini di provinsi ini masih belum diketahui, sementara beberapa netizen menduga para pejabat Partai Komunis Tiongkok menutupi kebenaran.
Pada 27 Mei, pihak berwenang setempat melaporkan sembilan lagi kasus yang ditularkan secara setempat melintasi dua distrik di kota Guangzhou, semua kasus tersebut terjangkit varian virus India yang lebih mematikan.
Sebanyak 8 orang berada di distrik Liwan, tempat kasus wabah pertama setempat dilaporkan—–seorang wanita berusia 75 tahun bermarga Guo. Kasus kesembilan berada di distrik Haizhu. Mereka semua telah melakukan kontak dengan Guo.
Menurut pengumuman resmi, cluster ini terkait dengan sebuah restoran dim sum bernama “Tempat Dim Sum yang Lain” di distrik Liwan, tempat Guo dan beberapa penderita sarapan di pagi yang sama.
Orang-orang di kota Guangzhou mengantre untuk mengikuti tes dan vaksinasi COVID-19 di Guangdong, Tiongkok, pada 26 Mei 2021. (The Epoch Times)
Sementara itu, lima kasus telah dilaporkan di Shenzhen. Semua penderita adalah karyawan untuk perusahaan yang sama, dan semua penderita terinfeksi varian virus Inggris, menurut laporan-laporan resmi.
Pada 26 Mei, pihak berwenang di Guangzhou meningkatkan peringkat risiko untuk komunitas Heyuan timur di Liwan ke daerah berisiko-menengah, dan memerintahkan 1,23 juta penduduk di distrik Liwan diuji dalam waktu dua hari.
Sejumlah besar penduduk mengantri untuk pengujian hingga larut malam. Pada satu titik, reagen pengujian habis di beberapa lokasi pengujian, membuat marah penduduk yang mengkritik pihak berwenang atas situasi yang kacau dan pengaturan-pengaturan yang tidak terencana dengan baik.
Seorang penduduk berkata, “Saya tidak takut tidak diuji, tetapi saya takut infeksi massal yang disebabkan oleh (berkumpulnya) pengujian massal.”
Sementara itu, The Epoch Times mengetahui bahwa pengujian massal semalaman juga dilakukan di distrik Yuexiu yang berdekatan, yang dikenal sebagai distrik pemerintah, di mana gedung pemerintah provinsi dan pemerintah kota berada. Restoran dim sum tersebut dan lingkungan penderita dipastikan sangat dekat pemerintah kabupaten.
Seorang penduduk setempat mengatakan kepada The Epoch Times, “banyak pejabat tinggi dan pejabat militer tinggal di distrik Yuexiu. Situasi di sana mirip seperti mempersiapkan sebuah musuh yang ganas untuk menyerang.”
Pada 26 Mei, semua penduduk lingkungan Dongshan di distrik Yuexiu diuji untuk COVID-19 dalam semalaman. Penduduk diberitahu bahwa semua sekolah ditutup.
Sebuah video online menunjukkan sebuah antrian panjang di sebuah tempat pengujian hingga larut malam. Orang yang merekam video itu berkata: “Ini adalah menyedihkan, ada begitu banyak orang.”
Asal Wabah
Setelah Guo didiagnosis, pengumuman resmi menyatakan bahwa Guo terinfeksi dengan varian India, sehingga tidak dapat dikesampingkan sebagai sebuah “paparan tidak disengaja yang menyebabkan infeksi kebetulan.”
Netizen menyatakan ketidakpuasannya dengan ketidakjelasan pernyataan resmi tersebut, mempertanyakan apa “paparan tidak disengaja” dan “infeksi kebetulan.” Seseorang bertanya, “Kenapa seorang wanita tua yang tinggal di Guangzhou tiba-tiba terinfeksi dengan varian India?” Yang lain bertanya : “Apakah ada rantai infeksi yang tidak dilaporkan di Guangzhou?”
The Epoch Times menghubungi Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit distrik Liwan dan Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Guangzhou pada 27 Mei untuk komentar tetapi tidak menerima tanggapan.
Kekurangan-Kekurangan Vaksin
Dengan penyebaran wabah yang cepat, para penduduk yang tidak divaksinasi terlihat terburu-buru untuk divaksinasi saat menghadapi kekurangan pasokan karena permintaan mendadak yang mendesak.
Video-video di media sosial menunjukkan orang-orang mengantri untuk mendapatkan vaksinasi, dengan beberapa orang yang berperilaku buruk bahkan berkelahi dan menerobos sebuah gerbang besi untuk maju di tempat vaksinasi.
Banyak tempat-tempat vaksinasi penuh sesak.
Media yang dikendalikan Tiongkok melaporkan bahwa beberapa tempat vaksin menghentikan vaksinasi yang mudah, hanya menawarkan janji-janji temu karena kekurangan vaksin.
Para netizen mengajukan pertanyaan kepada pihak berwenang, bertanya, “Mengapa setiap orang harus diuji setelah begitu banyak orang telah divaksinasi?” dan “Apakah terburu-buru untuk mendapatkan vaksinasi menunjukkan bahwa masyarakat tidak mempercayai jumlah resmi kasus yang terinfeksi?” (Vv)
Grup pemrosesan makanan multinasional terbesar di Brasil, JBS, pada Minggu 30 Mei lalu menyatakan bahwa, perusahaan JBS AS mengonfirmasi bahwa mereka telah mengalami serangan siber terorganisir. Semua server teknologi di pabrik-pabrik AS, Kanada, dan Australia terpengaruh.
Pihak JBS mengatakan, butuh waktu untuk menyelesaikan masalah ini, oleh karenanya transaksi dengan pelanggan dan pemasok terkait mungkin terpaksa ditunda.
JBS mengendalikan 20% dari kapasitas pemotongan sapi dan babi di Amerika Serikat karena tidak mungkin untuk memprediksi berapa lama penutupan akan berlangsung, pasokan daging lokal dan harga pasar kemungkinan akan terpengaruh.
Gedung Putih mengatakan pada Selasa 1 Juni lalu, bahwa JBS telah mengkonfirmasi serangan itu adalah serangan ransomware.
Sumbernya kemungkinan berasal dari organisasi kriminal Rusia. Gedung Putih telah bernegosiasi dengan pemerintah Rusia mengenai masalah ini, dan FBI juga telah melakukan penyelidikan. (hui)
Seorang pejabat Korea Utara dieksekusi di depan umum oleh pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un di depan sekitar 3.000 orang. “Daily Korea” mengetahui pada Senin (31/5) bahwa sebuah komite politik dari Biro Umum Ketujuh Militer Korea Utara salah satu anggotanya dieksekusi di depan umum oleh pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un di depan sekitar 3.000 orang pada pertengahan Mei lalu. Pejabat itu dituduh melakukan korupsi.
Administrasi Umum Ketujuh adalah penanggungjawab untuk menangani proyek konstruksi nasional.
Menurut sumber dari Daily NK di Pyongyang, pada (15/5/2021) pukul 10.00, Mayor Jenderal Ryu berusia 52 tahun dari Komite Politik Biro Umum Ketujuh dieksekusi di depan umum di tepi pasar Distrik Hyongjesan di Pyongyang.
Eksekusi dilakukan di depan sekitar tiga ribu orang. Mereka yang berada di lokasi termasuk pejabat biro, anggota keluarga tentara, dan pasukan yang dikerahkan untuk membangun rumah bagi 10.000 keluarga di kota.
Menerima investasi prabayar dari kelas wirausaha kaya di Korea Utara, Ryu dituduh menghasilkan banyak uang dengan mengoperasikan proyek konstruksi. Orang kaya Korea Utara pertama-tama berinvestasi dalam proyek pembangunan apartemen, dan kemudian memiliki kesempatan untuk membeli apartemen. Namun, setelah “wanita simpanan” Ryu memberitahu pihak berwenang tentang kegiatannya, dia dieksekusi oleh regu tembak.
Menurut laporan, “wanita simpanan” Ryu juga merupakan investor dalam proyek tersebut. Dia menyerahkan rekaman percakapannya dengan Ryu kepada pihak berwenang. Dalam rekaman itu, dia mengeluh bahwa meskipun dia menginvestasikan uang dan menyediakan makan malam dan makanan ringan untuk para prajurit konstruksi, dia belum menerima apartemen.
Departemen Inspeksi Disiplin Komite Pusat dengan cepat melakukan penyelidikan. Meskipun jaksa militer dapat menangani kasus ini, Ryu ditangkap oleh departemen pemeriksaan disiplin karena dia adalah pejabat politik di partai dan organ pemerintahan militer.
Di Pyongyang, Ryu dieksekusi begitu cepat setelah ditangkap, yang memicu berbagai rumor. Ada yang mengatakan dia dieksekusi begitu cepat karena dia mempunyai hubungan dengan banyak kader partai sehingga dikhawatirkan jika Ryu berbicara, banyak orang akan terlibat.
Melalui rekaman yang diserahkan oleh gundik Ryu, departemen inspeksi disiplin mengetahui bahwa komandan Administrasi Umum Ketujuh, Administrasi Umum Kedelapan, dan unit konstruksi lainnya melakukan korupsi. Menurut sumber, sekitar sepuluh orang yang terlibat dalam kasus tersebut telah dibersihkan oleh komando keamanan militer.
Di Korea Utara, para pejabat dieksekusi dari waktu ke waktu. Media “Maily Korea” melaporkan pada bulan April tahun ini bahwa Kim Jong-un memerintahkan eksekusi seorang pejabat pendidikan senior dengan alasan bahwa pejabat tersebut memiliki “perilaku anti-Partai” dan mengeluh bahwa dia tidak menerima dukungan dan sumber daya pemerintah. (sin)
Gara-gara China-Pakistan Economic Corridor (CPEC) atau Koridor Ekonomi Tiongkok-Pakistan, utang Pakistan kepada komunis Tiongkok untuk membangun proyek-proyek energi yang didanai terlebih dahulu oleh komunis Tiongkok telah melampaui USD. 31 miliar.
Pihak Islamabad yang sedang kelabakan untuk memenuhi pembayaran sebesar USD. 3 miliar yang segera jatuh tempo terpaksa memohon pemerintah komunis Tiongkok untuk dibebaskan tetapi Beijing dengan tegas menolak. Saat ini, Pakistan telah memasuki “zona bahaya” utang negara.
Media Hongkong ‘Asia Times’ mengutip laporan yang relevan serta dari analis industri memberitakan bahwa, utang Pakistan terutama digunakan untuk membangun pembangkit listrik independen (Independent Power Producer, IPP) yang ditandatangani dengan pemerintah komunis Tiongkok melalui kontrak ambil atau-bayar (Take or Pay Contract) yang jumlahnya secara signifikan lebih dari USD. 19 miliar, dihabiskan untuk berinvestasi di pembangkit ini.
Kontrak ambil atau-bayar menetapkan bahwa pada tahun 2025, Pakistan harus membayar USD. 5,9 miliar kepada perusahaan listrik hanya untuk pemakaian listrik. Tetapi, menurut tingkat konsumsi listrik Pakistan saat ini, pembayaran tersebut jauh lebih banyak.
Meskipun banyak pabrik tidak benar-benar menghasilkan listrik, karena kelebihan kapasitas dan kegagalan sektor listrik Pakistan untuk mengembangkan jaringan nasional dan sistem transmisi terkait untuk memenuhi kebutuhan akar rumput, tetapi mereka terpaksa menanggung utang jumbo.
Kontrak-kontrak ini dianggap telah ditandatangani pada saat Pakistan mengalami kesulitan listrik yang parah. Sehingga Islamabad mengajukan negosiasi ulang atas perjanjian jual beli listrik kepada komunis Tiongkok, tetapi Beijing menolak untuk membuat konsesi.
Menanggapi permintaan Pakistan untuk negosiasi ulang, pemerintah komunis Tiongkok menyatakan bahwa setiap keringanan hutang akan mengharuskan Bank of China untuk mengubah syarat dan ketentuan pemberian kredit. Perbankan termasuk China Development Bank dan Export-Import Bank of China, tidak bersedia mengubah kesepakatan sebelumnya yang telah dicapai dengan pemerintah.
Pakistan telah memasuki “zona bahaya” utang negara. Tercatat hingga 30 Desember 2020, total utang Pakistan telah mencapai USD. 294 miliar yang merupakan 109% dari PDB-nya. Pakar ekonomi memperkirakan bahwa, jika utang Pakistan terus tumbuh pada kecepatan seperti saat ini, maka hingga tahun 2023, rasio utang terhadap PDB dapat mencapai berlipat ganda.
Dari data yang dirilis oleh Badan Statistik Pakistan pada bulan ini terlihat bahwa dalam 10 bulan dari tahun 2020 hingga 2021, total defisit perdagangan negara itu telah mencapai dua digit, yakni dari USD. 17,4 miliar pada periode yang sama tahun lalu menjadi USD. 19,6 miliar.
Dengan latar belakang hutang yang besar, Beijing justru menolak permintaan Pakistan untuk merundingkan kembali perjanjian pembelian listrik dari pembangkit listrik independen. Dari investigasi yang dipimpin oleh mantan ketua Komisi Sekuritas dan Bursa Pakistan (SECP), terungkap bahwa sektor listrik Pakistan memiliki banyak praktik buruk.
Laporan tersebut mengungkapkan bahwa Pakistan memiliki 16 buah pembangkit listrik independen, dan 7 di antaranya adalah milik komunis Tiongkok yang telah mengantongi keuntungan besar dalam waktu 2 hingga 4 tahun.
Meskipun kontrak menetapkan bahwa Pakistan dapat memperoleh bagian dari keuntungan 12% sampai 15%, yang mana dihasilkan oleh perusahaan pembangkit listrik milik komunis Tiongkok berdasarkan jumlah investasi. Akan tetapi, beberapa dari perusahaan pembangkit listrik milik komunis Tiongkok itu sebenarnya menghasilkan keuntungan yang berkisar antara 70 hingga 90%.
Sumber pemerintah Pakistan mengatakan bahwa pada tahun 2023, total pengeluaran untuk listrik akan melonjak menjadi USD. 9,8 miliar. Meskipun perusahaan pembangkit milik komunis Tiongkok tidak menghasilkan listrik, mereka akan menerima setengah dari pembayaran itu. (Sin)
Pandemi yang disebabkan oleh virus komunis Tiongkok (COVID-19) telah menginfeksi lebih dari 170 juta orang di berbagai negara. Biden memerintahkan badan intelijen AS untuk melakukan penyelidikan terhadap asal usul penyebaran virus dan menyerahkan laporan penyelidikan dalam waktu 90 hari. Media Inggris telah mengungkapkan bahwa Biden meminta 17 laboratorium nasional yang berada di bawah Kementerian Energi, untuk membantu badan intelijen dalam penyelidikan tentang apakah virus tersebut telah bocor dari laboratorium di Tiongkok.
Media Inggris ‘Daily Mail’ melaporkan bahwa Presiden Joe Biden pada 26 Mei menunjukkan 17 laboratorium nasional untuk membantu badan intelijen dalam pelacakan sumber virus, termasuk melakukan pemeriksaan secara cermat terhadap sejumlah besar data yang sebelumnya tidak diperiksa.
Laporan terkait apakah virus itu bocor dari laboratorium di Tiongkok, dan apakah Beijing menutup-nutupi masalah kebocoran virus tersebut harus sudah diserahkan kepada presiden dalam waktu 90 hari.
Seorang pejabat Gedung Putih mengungkapkan bahwa, laboratorium nasional menerima instruksi demikian. Itu terutama karena memiliki super komputer canggih. Yang mana, mampu memproses data dalam jumlah besar dan melacak sumber virus yang sebenarnya.
Laporan tersebut mengatakan bahwa pejabat Gedung Putih tidak secara khusus mengungkapkan jenis data yang diajukan untuk dianalisa. Akan tetapi, hanya mengungkapkan harapannya bahwa ilmiah akan menjadi bagian penting darinya dan menggunakan semua sumber daya baik dari komunitas intelijen maupun komunitas ilmiah. Tak lain, untuk mencoba mencari tahu kebenaran tentang epidemi yang disebabkan oleh virus komunis Tiongkok ini.
Para ahli percaya bahwa data-data itu mungkin sudah dikumpulkan sebelumnya oleh pihak intelijen, seperti intersepsi sinyal atau bukti biologis, data-data mentah yang dikumpulkan secara teratur oleh badan intelijen yang umumnya sulit bisa didapatkan oleh para analis. Dengan memanfaatkan algoritma canggih untuk menemukan pola melalui jumlah data yang besar, tentu saja diharapkan mampu membawa terobosan baru.
Perubahan drastis sikap Biden
Media ‘New York Times’ pada 27 Mei, memberitakan bahwa dalam beberapa hari terakhir, Gedung Putih telah mengurangi minatnya untuk melakukan investigasi yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan bersikeras menganggap WHO adalah badan yang tepat untuk melakukan penyelidikan internasional. Pernyataan Biden ini menunjukkan perubahan sikapnya.
Namun, dalam laporan New York Times itu juga disebutkan bahwa instruksi Biden adalah contoh yang tiba-tiba yang menunjukkan bahwa Presiden telah turut campur dalam pekerjaan mengumpulkan data mentah dari mereka, yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan menganalisis intelijen untuk dirinya. Pada umumnya, Presiden tidak mau melibatkan diri yang berlebihan dalam persiapan membuat laporan pengarahan intelijen yang akan diterima.
Menurut New York Times, bahwa pihaknya belum jelas apakah tindakan Biden disebabkan oleh perubahan opini publik dari beberapa ilmuwan atau karena tekanan politik dari sekutu Partai Republik mantan Presiden Trump di Capitol Hill. Pasalnya, telah berulang kali menuduh Biden dan Partai Demokrat yang menolak untuk menghadapi teori asal laboratorium.
Pada 26 Mei malam, Senator Republik Indiana Mike Braun dan Senator Republik Missouri, Josh Hawley meloloskan RUU demi deklasifikasi intelijen setiap koneksi potensial antara laboratorium Tiongkok dengan sumber epidemi.
Sehari sebelumnya, Senat dengan suara bulat setuju untuk memasukkan dua klausul Partai Republik dalam paket besar yang terkait kasus komunis Tiongkok, dengan tujuan melarang transfer dana AS ke Wuhan Institute of Virology (WIV) atau Institut Virologi Wuhan, dan untuk kepentingan penelitian jenis “keuntungan fungsional” di Tiongkok yang dimanfaatkan para ilmuwan untuk membuat patogen lebih kuat.
Josh Hawley mengatakan : “Selama lebih dari setahun, siapa pun yang menyampaikan keraguan tentang WIV telah dicap sebagai ahli teori konspirasi”. “Dunia perlu tahu apakah pandemi itu akibat kelalaian di laboratorium Wuhan, tetapi pemerintah komunis Tiongkok telah berusaha sekuat tenaga untuk mencegah dilakukan penyelidikan tersebut”.
Pompeo : Virus sangat mungkin menyebar dari WIV
New York Times juga menyebutkan bahwa Mike Pompeo, telah merilis sebuah laporan singkat tentang WIV pada hari-hari menjelang selesainya tugas sebagai Menlu AS. Ia menyebutkan bahwa besar kemungkinan, virus menyebar dari institut tersebut karena suatu kecelakaan.
Salah satu data yang dirilis oleh Pompeo adalah pemerintah memiliki alasan untuk percaya bahwa sebelum kasus pertama yang dikonfirmasi dari epidemi muncul, beberapa peneliti di Institut Virologi Wuhan telah jatuh sakit pada musim gugur tahun 2019 dengan gejala yang mirip dengan COVID-19.
Pada 23 Mei, Wall Street Journal mengutip laporan intelijen AS yang mengatakan bahwa, 3 orang peneliti dari Institut Virologi Wuhan itu pergi ke rumah sakit untuk perawatan pada bulan November 2019. Laporan ini telah mendorong semakin banyak seruan dari kalangan politik dan publik AS untuk melakukan penyelidikan yang lebih komprehensif terhadap sumber virus.
Pada 25 Mei, Trump mengeluarkan pernyataan yang menyebutkan bahwa dirinya sudah sejak awal menduga bahwa laboratorium Wuhan adalah sumber virus. “Menurut pendapat saya, hal ini sudah jelas sejak awal”.
209 orang anggota parlemen Republik menyerukan dilakukannya investigasi
Pada saat yang sama, Steve Scalise, Perwakilan dari Partai Republik di DPR beserta lebih dari 200 anggota DPR-AS rekannya, bersama-sama menulis kepada Ketua DPR Nancy Pelosi yang isinya memintanya untuk menunjuk ketua komite Demokrat yang sesuai, agar segera bergabung dengan seruan Partai Republik untuk melakukan penyelidikan secara menyeluruh terhadap asal mula penyebaran virus komunis Tiongkok (COVID-19)
Surat terbuka itu menyebutkan : Semakin banyak bukti menunjukkan bahwa, epidemi itu berasal dari laboratorium Tiongkok, dan pemerintah komunis Tiongkok terus menutup-nutupi fakta tentang epidemi tersebut.
Steve Scalise mengatakan : “Meskipun ada bukti baru ini, Demokrat di Dewan Perwakilan Rakyat tetap acuh tak acuh terhadap peran komunis Tiongkok dalam pandemi ini. Hal lain yang juga sudah jelas terlihat adalah bahwa dalam setahun terakhir, pemerintah komunis Tiongkok yang memiliki kemampuan untuk memengaruhi WHO. Sehingga ia dapat memengaruhi proses penyelidikan. Oleh karena itu, Amerika Serikat tidak dapat mengandalkan WHO untuk melakukan penyelidikan menyeluruh”.
Dalam surat terbuka itu yang dikirim ke Pelosi tersebut, ke-209 orang Anggota DPR dari Partai Republik mengatakan bahwa karena WHO gagal memberikan pendapat akhir tentang asal usul virus dan tanggung jawab pemerintah komunis Tiongkok. Tugas ini jatuh ke Kongres AS. Partai Republik di DPR, telah meminta Anda untuk mengungkap kebenaran ini. Sekarang saatnya bagi Anda untuk bergabung dalam perjuangan ini.
Epidemi COVID-19 yang mulai menyebar dari Kota Wuhan pada tahun 2019, menjadi wabah dunia akibat pemerintah komunis Tiongkok menyembunyikan fakta dan secara salah mengklaim bahwa virus itu dapat dicegah dan dikendalikan, virus itu tidak akan menyebar dari manusia ke manusia.
Pada saat yang sama, pemerintah komunis Tiongkok, juga melakukan penekanan terhadap para pelapor epidemi, sehingga menyebabkan virus menyebar tanpa terkendali ke seluruh dunia. Hingga saat ini, virus telah menginfeksi 170 juta orang penduduk dunia dan membunuh lebih dari 3,5 juta jiwa.
Anggota Perwakilan Republik menyatakan, dalam surat itu bahwa jika terbukti pemerintah komunis Tiongkok menutupi fakta tentang epidemi, maka ia harus bertanggung jawab terhadap kematian hampir 600.000 orang warga Amerika Serikat dan jutaan orang lain di seluruh dunia. (Sin)
Otoritas Hong Kong dan Makau melarang orang-orang berpartisipasi dalam acara mengenang aksi protes pro-demokrasi Lapangan Tiananmen 1989, beberapa hari sebelum tibanya 4 Juni—hari paling bersejarah ketika para pemimpin Partai Komunis Tiongkok (PKT) membantai pengunjuk rasa anti rezim.
Pada 1 Juni, pemimpin Hong Kong Carrie Lam menekankan selama konferensi pers bahwa semua agensi, kelompok, outlet media, dan sekolah harus mematuhi Undang-Undang Keamanan Nasional yang diberlakukan Beijing saat tibanya peringatan 4 Juni.
Ketika ditanya apakah warga diizinkan di bawah UU yang kejam untuk meneriakkan slogan seperti “Akhiri Aturan Satu Partai,” Lam mengelak dari pertanyaan tersebut. Sebaliknya, dia menjawab bahwa seharusnya tak ada kegiatan yang bertentangan dengan Konstitusi Tiongkok di Hong Kong.
Seorang pria Tiongkok berdiri sendiri untuk memblokir sederet tank yang menuju ke timur di Beijing’s Cangan Blvd. pada tanggal 5 Juni 1989, di Lapangan Tiananmen, selama Pembantaian di Lapangan Tiananmen tahun 19189. (AP Photo / Jeff Widener, File)
Pada saat yang sama, otoritas Hong Kong pro-Beijing melarang Aliansi Hong Kong untuk Mendukung Gerakan Demokratik Patriotik Tiongkok menggelar acara nyala lilin tahunan di Victoria Park pada 29 Mei. Bahkan, memblokir aksi demonstrasi untuk mengenang peringatan ke-32 pembantaian 4 Juni di Lapangan Tiananmen.
Meski demikian, aktivis Alexandra Wong, warga senior lokal berambut putih, ditangkap oleh sekelompok besar petugas polisi dengan tuduhan “pertemuan tidak sah” pada 31 Mei, saat dia terlihat seorang diri di Southorn Playground di Wan Chai—titik awal dari rute parade yang diusulkan.
Ketika itu, ia memegang tanda protes dan berencana berjalan di jalur terlarang menuju Kantor Penghubung Pemerintah Pusat Rakyat—otoritas tertinggi Partai Komunis Tiongkok di Hong Kong. Dia dibebaskan setelah sempat semalam ditahan.
Pada hari yang sama, John Shum, seorang aktivis sosial terkenal, produser film, dan komentator, meminta sesama warga Hongkong untuk menunjukkan pendirian mereka dalam sebuah wawancara dengan pakar studi internasional Simon Shen.
“Kita harus setia pada hati nurani kita, tidak peduli apa yang terjadi pada Hong Kong atau tekanan apa pun yang mungkin kita hadapi,” kata Shum. Dia menyarankan warga Hongkong memegang lilin di dekat jendela mereka pada malam 4 Juni sebagai ekspresi pikiran mereka.
“Hati nurani tak akan pernah ditaklukkan, tidak ada kekuatan negara yang dapat mencegah saya untuk memperingati insiden itu,” ujarnya.
Chen Qinghua, mantan anggota Federasi Mahasiswa Hong Kong (HKFS) dan saksi pembantaian 4 Juni di Beijing, mengatakan kepada The Epoch Times dalam sebuah wawancara pada 28 Mei, “Logika penyeimbang—pemisahan kekuasaan yang kebarat-baratan di antara berbagai institusi— hancur total di Hong Kong meskipun sangat berharga di sini dalam sejarah.”
Dia mengatakan bahwa aksi protes mahasiswa—baik demonstrasi atau mogok makan—semuanya bersifat sukarela, dan tak pernah dihasut oleh orang lain, atau seperti yang diklaim rezim ada “permusuhan dari kekuatan asing.”
Dengan diterapkannya, Undang-Undang Keamanan Nasional Beijing, kebebasan yang sebelumnya dinikmati oleh warga Hongkong menjadi semakin terkikis.
Pada 6 Mei, sebanyak 26 aktivis pro-demokrasi yang berpartisipasi dalam aksi tahun lalu dijatuhi hukuman empat hingga 10 bulan penjara dengan tuduhan “mengambil bagian dalam pertemuan yang tidak sah.” Mereka termasuk aktivis Joshua Wong, Lester Shum, Tiffany Yuen Ka-wai, dan Jannelle Rosalynne Leung.
Makau
Di bekas jajahan Spanyol di Makau, polisi untuk pertama kalinya menetapkan setiap peristiwa terkait Tiananmen sebagai “menghasut subversi kekuasaan negara” dalam balasan 25 Mei kepada Macao Union for Democratic Development.
Au Kam San, mantan anggota Majelis Legislatif Makau, mengatakan kepada The Epoch Times pada 29 Mei bahwa polisi kini mengklaim acara nyala lilin untuk mengenang insiden 4 Juni bertentangan dengan hukum pidana.
Dia mengatakan, sebuah tindakan konyol untuk menyatakan kegiatan yang sudah digelar selama 30 tahun terakhir sebagai “ilegal,” sementara itu hukum pidana yang dikembangkan pada tahun 1995 tetap tidak berubah.
Secara historis, penduduk Hong Kong dan Makau memberikan dukungan moral dan finansial yang luar biasa kepada para pengunjuk rasa Lapangan Tiananmen selama kampanye demokrasi di Tiongkok.
Pada 21 Mei 1989, sehari setelah Partai Komunis Tiongkok membersihkan Sekretaris Jenderal Partai Komunis Zhao Ziyang, yang bersimpati dengan pengunjuk rasa, dan mengumumkan darurat militer di Beijing, pawai yang belum pernah terjadi sebelumnya terjadi di Hong Kong, menarik lebih dari 1 juta orang untuk mendukung mahasiswa pro-demokrasi di Beijing.
Sebagai penyelenggara demonstrasi Hong Kong, Lee Cheuk-Yan, mantan Anggota Dewan Legislatif (LegCo), mengatakan kepada BBC berbahasa Mandarin pada tahun 1999: “Hanya ketika Tiongkok menikmati demokrasi dan kebebasan, Hong Kong dapat memperoleh perlindungan terbaik.”
Setelah Beijing melancarkan tindakan berdarah terhadap pengunjuk rasa pada 3-4 Juni 1989, warga Hong Kong menyumbangkan uang untuk meluncurkan “Operasi Burung Kuning” secara diam-diam, tujuannya menyelamatkan aktivis demokrasi yang dicari atau dianiaya dari daratan Tiongkok.
Warga di Makau juga menunjukkan dukungan mereka untuk aksi protes di Beijing.
Pada sore hari 4 Juni 1989, hampir 200.000 penduduk Makau—setengah dari warga setempat pada saat itu—turun ke jalan dan meluncurkan demonstrasi menentang pembunuhan partai Komunis Tiongkok terhadap warga sipil untuk demokrasi. Beberapa massa membakar gambar Deng Xiaoping, Li Peng, dan Yang Shangkun, yang bertanggung jawab untuk memerintahkan pembantaian ketika itu. (asr)
