Uni Emirat Arab Keluar dari OPEC, Apa Dampaknya? 

EtIndonesia. Uni Emirat Arab (UEA) pada Selasa (28 April) mengumumkan akan keluar dari Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan OPEC+ mulai 1 Mei. Keputusan ini semakin melemahkan pengaruh OPEC terhadap pasokan dan harga minyak global. 

Sejumlah analisis menyebutkan bahwa keluarnya UEA akan membebaskan negara tersebut dari pembatasan produksi, sehingga ke depan dapat meningkatkan produksi secara bertahap. Namun, akibat blokade Selat Hormuz, dampaknya dalam jangka pendek masih terbatas. Dalam jangka panjang, langkah ini berpotensi menekan harga minyak dan menguntungkan ekonomi global.

Dalam pengumumannya, UEA menyatakan bahwa keputusan keluar dari OPEC dan sekutunya didasarkan pada evaluasi menyeluruh terhadap kapasitas produksi saat ini dan masa depan. Keputusan ini tidak mengubah komitmen UEA terhadap stabilitas pasar global, melainkan justru meningkatkan fleksibilitas dalam menghadapi perubahan pasar.

Saat ini, sebagai salah satu produsen utama OPEC, produksi harian UEA sekitar 3,5 juta barel, sementara kapasitas produksinya bisa mencapai 4 hingga 5 juta barel per hari.

Dalam beberapa tahun terakhir, UEA berulang kali menyatakan ketidakpuasan terhadap kuota produksi yang ditetapkan OPEC, yang dinilai terlalu rendah dan membatasi pendapatan. UEA ingin meningkatkan kuota produksi, sementara Arab Saudi cenderung mempertahankan pembatasan produksi untuk menopang harga minyak.

 “Semua orang tahu bahwa OPEC pada dasarnya dipimpin oleh Arab Saudi. Keluarnya UEA berarti organisasi ini mulai terpecah. Alasan utamanya adalah UEA ingin mengekspor lebih banyak minyak, sementara Arab Saudi ingin menjaga harga tetap tinggi dan tidak ingin meningkatkan produksi terlalu banyak. Dengan keluar dari OPEC, UEA dapat melepaskan diri dari pembatasan tersebut dan berusaha meningkatkan ekspor untuk memperoleh lebih banyak devisa,” kata seorang pengamat Li Linyi. 

Selain itu, ada pandangan bahwa faktor politik regional juga berperan. Dalam beberapa tahun terakhir, hubungan antara UEA dan Arab Saudi cenderung mendingin karena perbedaan kepentingan politik dan ekonomi di Timur Tengah.

Pengamat Lan Shu:  “Iran adalah salah satu pendiri utama OPEC, sementara Rusia merupakan pendorong utama dalam OPEC+. Namun, dalam lima tahun terakhir, perkembangan di Timur Tengah dan Eropa menunjukkan bahwa tindakan Rusia dan Iran telah merusak tatanan internasional yang ada dan mengancam stabilitas harga minyak global. Keluarnya UEA dari OPEC mungkin hanyalah domino pertama dalam rangkaian efek yang lebih luas.”

Pengamat menilai bahwa dalam jangka pendek, dampak keluarnya UEA masih terbatas karena Selat Hormuz masih diblokade, sehingga harga minyak kemungkinan tetap tinggi. Namun dalam jangka panjang, hal ini dapat menekan harga minyak dan menguntungkan konsumen global.

Seiring berkurangnya ketidakpastian pasar, mekanisme penentuan harga minyak juga diperkirakan akan kembali lebih bergantung pada hukum permintaan dan penawaran, bukan dominasi OPEC.

Pada saat yang sama, hal ini juga dipandang sebagai sebuah kemenangan bagi Presiden AS Donald Trump.

 “Amerika Serikat selama ini ingin mematahkan dominasi OPEC terhadap pasar minyak. Dengan keluarnya UEA dari OPEC, ini tentu menjadi kabar baik bagi AS, sekaligus membantu menekan harga minyak,” kata Li Linyi. 

Laporan oleh Chen Yue dan Chang Chun, NTD.

Nasi Uduk Roll hingga The Stack Burger, ARTOTEL Hayam Wuruk Surabaya Luncurkan Menu Plant-Based ‘Rebellious Hunger’

SURABAYA, 29 April 2026 – ARTOTEL Hayam Wuruk Surabaya secara resmi meluncurkan rangkaian menu terbaru bertajuk “Rebellious Hunger” pada Rabu (29/4) di One Deck Gastropub. Peluncuran ini menjadi bagian dari inisiatif Artotel Group dalam menghadirkan pengalaman bersantap yang lebih berkelanjutan melalui pilihan menu plant-based yang inovatif, kreatif, dan tetap relevan dengan selera pasar.

Mengusung semangat “memberontak” terhadap cara pandang konvensional terhadap makanan nabati, ARTOTEL Hayam Wuruk menghadirkan beragam pilihan menu yang menggugah selera. Mulai dari The Stack Burger, Nasi Uduk Roll, Nugget Caviar, Sate Jamur Maranggi, hingga Vegan Mushroom Steak. Untuk minuman, tersedia Banana Choco Smoothies, Strawberry Smoothies, Mango Matcha Smoothies, Manuka Honey Oat Milk Latte, dan Amaretto Sour.

Dua menu unggulan yang menjadi sorotan adalah Nasi Uduk Roll dan The Stack Burger. Nasi Uduk Roll merupakan perpaduan unik steamed jasmine rice berbumbu khas yang dibalut tortilla, disajikan dengan isian tempe orek dan sambal bajak. Sementara The Stack Burger menghadirkan vegan double bun dengan vegan mushroom patty yang dilengkapi saus keju vegan.

Live Cooking dan Live Beverage Meriahkan Peluncuran

Dalam acara peluncuran, para tamu juga menikmati pengalaman interaktif melalui sesi live cooking oleh Chef Catur yang menampilkan menu highlight Nasi Uduk Roll, serta live beverage oleh Adiet yang menyajikan berbagai varian minuman spesial.

Harga Terjangkau, Tersedia Hingga 15 Juli 2026

Seluruh menu dalam program “Rebellious Hunger” ditawarkan dengan harga yang terjangkau, mulai dari Rp40.000, sehingga dapat dinikmati oleh berbagai kalangan. Menu spesial ini tersedia hingga 15 Juli 2026 di One Deck Gastropub, ARTOTEL Hayam Wuruk Surabaya.

Komitmen ARTOTEL pada Gaya Hidup Berkelanjutan

Akfian Farado Gusti, Executive Assistant Manager ARTOTEL Hayam Wuruk Surabaya, menyampaikan bahwa peluncuran ini adalah wujud komitmen hotel dalam menghadirkan inovasi kuliner yang sejalan dengan tren global.

“Melalui ‘Rebellious Hunger’, kami ingin menghadirkan pengalaman dining yang tidak hanya menarik secara rasa, tetapi juga lebih relevan dengan gaya hidup saat ini yang semakin sadar akan keberlanjutan. Kami percaya bahwa menu plant-based dapat menjadi pilihan yang approachable, tanpa menghilangkan unsur kreativitas dan kenikmatan dalam bersantap,” ujarnya.

Dengan peluncuran ini, ARTOTEL Hayam Wuruk Surabaya berharap dapat terus memberikan pengalaman berkesan bagi para tamu sekaligus mendorong gaya hidup yang lebih ramah lingkungan melalui pilihan kuliner nabati yang lezat dan inovatif.

Doktor ITS Ciptakan Kerangka Kerja Reformasi Birokrasi Daerah: “Selama Ini Evaluasi Masih Normatif”

Surabaya, 27 April 2026 – Lemahnya koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) dan belum optimalnya reformasi birokrasi berbasis proses bisnis menjadi masalah klasik pemerintahan daerah di Indonesia. Kini, seorang doktor lulusan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) menawarkan solusi sistematis berupa kerangka kerja untuk evaluasi, pengembangan, dan pengendalian risiko dalam proses bisnis pemda.

Dr Ir Muhamad Sayuti ST MT, lelaki asal Indramayu yang akrab disapa Sayuti, menuangkan inovasi tersebut dalam disertasinya pada program studi S3 Departemen Teknik Sistem dan Industri (DTSI) ITS. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh evaluasi proses bisnis yang cenderung normatif tanpa mengukur dampak implementasi secara empiris terhadap kinerja pemerintah daerah (pemda).

“Evaluasi proses bisnis cenderung bersifat normatif tanpa mengukur dampak implementasi secara empiris terhadap kinerja pemda,” ujar Sayuti.

Uji Coba di 12 Provinsi, Sulteng Jadi Objek Pengendalian Risiko

Pengambilan sampel evaluasi implementasi proses bisnis dilakukan di 12 pemerintah provinsi dengan menggunakan metode analisis regresi logistik. Salah satu provinsi yang dijadikan objek pengendalian risiko implementasi proses bisnis adalah Sulawesi Tengah.

Sayuti menggunakan kombinasi tiga metode canggih: interpretative structural modeling (ISM), house of risk (HOR), dan analytic network process (ANP). Ketiga metode ini digunakan untuk menentukan risk agent dominan, menetapkan struktur hubungan, serta menyusun mitigasi risiko.

Hasil Mitrasi: Dampak Positif pada Pelayanan Publik dan Penurunan Kemiskinan

Hasil mitigasi risiko selanjutnya diintegrasikan menggunakan fishbone analysis sebagai dasar perancangan ulang proses bisnis penyusunan dokumen perencanaan daerah, termasuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Penelitian ini juga membuktikan bahwa implementasi proses bisnis berdampak positif terhadap kualitas pelayanan publik, akses layanan masyarakat, dan penurunan kemiskinan. “Dari 23 variabel yang diuji, sembilan variabel berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemda,” terang doktor yang menggeluti riset proses bisnis sejak 2018 tersebut.

Model BPR Berbasis Risiko untuk Tata Kelola Daerah yang Lebih Baik

Sayuti menyatakan bahwa penelitian ini berkontribusi pada pengembangan model business process reengineering (BPR) berbasis risiko dan kinerja. Tujuannya adalah mendukung terciptanya tata kelola pemda yang baik dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

Implementasi BPR tersebut akan menghasilkan rancangan proses baru RPJMD yang lebih sederhana, efisien, dan akuntabel.

Capaian Gemilang Selama Masa Studi: Jurnal Scopus Q2

Selama menempuh pendidikan doktor, Sayuti membukukan empat publikasi di seminar internasional dan satu jurnal dengan fokus topik proses bisnis. Salah satunya terbit di jurnal Cogent Social Sciences yang terindeks Scopus Q2.

Penelitian ini dibimbing oleh Dr Ir Bambang Syairudin MT IPU ASEAN Eng sebagai promotor dan Dr Ir I Ketut Gunarta MT sebagai co-promotor.

Harapan: Jadi Panduan bagi Seluruh Provinsi

Dengan hasil penelitian yang dibawakannya, Sayuti berharap pemda dapat melakukan pengolahan atau pengendalian risiko sehingga tingkat keberhasilan implementasi proses bisnis menjadi lebih tinggi.

“Saya harap, inovasi ini bisa dijadikan panduan bagi provinsi lain di luar Sulawesi Tengah,” tutupnya penuh harap.

Inovasi ini menjadi komitmen ITS dalam mendukung Sustainable Development Goals (SDGs) , terutama poin ke-4 tentang Pendidikan Berkualitas, poin ke-9 tentang Industri, Inovasi, dan Infrastruktur, serta poin ke-17 tentang Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Menghadapi Ancaman Tiongkok, Korea Utara, dan Rusia, Jepang Mulai Revisi Tiga Dokumen Keamanan

EtIndonesia. Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi, pada Senin memulai proses revisi “Tiga Dokumen Keamanan”, menekankan bahwa dunia sedang memasuki era yang penuh gejolak, dan Jepang harus memperkuat kemampuan pertahanan serta kekuatan nasional secara menyeluruh. Menghadapi ancaman dari Partai Komunis Tiongkok, Rusia, dan Korea Utara, revisi ini menimbulkan perhatian apakah Jepang akan kembali meningkatkan anggaran pertahanan atau bahkan menyentuh prinsip “tiga non-nuklir” yang dianut sejak pascaperang.

Padai Senin (27/4), Sanae Takaichi membentuk sebuah komite yang terdiri dari 15 pakar di bidang diplomasi, pertahanan, dan ekonomi untuk memulai pembahasan revisi “Tiga Dokumen Keamanan”, dengan target penyelesaian sebelum akhir tahun ini.

 “Dunia sedang memasuki masa yang penuh gejolak, dan Jepang juga menghadapi banyak tantangan berat. Revisi tiga dokumen ini merupakan kunci penting yang akan menentukan nasib negara,” katanya. 

“Tiga Dokumen Keamanan” tersebut meliputi Strategi Keamanan Nasional, Strategi Pertahanan Nasional, dan Rencana Pembangunan Kekuatan Pertahanan. Dokumen ini pertama kali ditetapkan pada akhir 2022, dengan target meningkatkan anggaran pertahanan hingga 2% dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun fiskal 2027, serta menetapkan kemampuan “serangan balasan”.

Kini Jepang telah lebih awal mencapai target anggaran pertahanan tersebut, sehingga pemerintahan Takaichi juga mempercepat proses revisi.

Sanae Takaichi:  “Kita berada dalam situasi internasional yang sepenuhnya berbeda dari masa lalu. Tatanan internasional yang relatif stabil setelah Perang Dingin kini telah menjadi masa lalu. Persaingan geopolitik antarnegara semakin meningkat.”

Selain perang Rusia-Ukraina dan konflik di Timur Tengah yang berkepanjangan serta berdampak global, ia juga menyinggung peningkatan kekuatan militer Tiongkok dan Korea Utara, serta semakin eratnya kerja sama antara Tiongkok dan Rusia, serta Rusia dan Korea Utara. Ia menekankan bahwa Jepang harus memperkuat kemampuan pertahanan secara mendasar.

Sanae Takaichi:  “Penting untuk mengintegrasikan kekuatan diplomasi dan pertahanan dengan ekonomi, teknologi, intelijen, serta sumber daya manusia, guna secara menyeluruh memperkuat kekuatan nasional Jepang—ini adalah prioritas utama saat ini.”

Ia juga menyatakan bahwa Jepang harus mengambil pelajaran dari perang Rusia-Ukraina dan konflik di Timur Tengah, termasuk menghadapi bentuk perang baru seperti penggunaan drone, kecerdasan buatan (AI), dan teknologi kuantum, serta mempersiapkan diri untuk kemungkinan konflik jangka panjang. Di saat yang sama, Jepang perlu memperkuat rantai pasokan peralatan pertahanan, keamanan maritim, keamanan siber, dan keamanan ekonomi.

Seiring dimulainya proses revisi ini, perhatian publik juga tertuju pada apakah Jepang akan kembali meningkatkan pengeluaran pertahanan, apakah pembahasan akan menyentuh prinsip “tiga non-nuklir” yang telah lama dianut sejak pascaperang, serta apakah akan memasukkan opsi pertahanan seperti kapal selam bertenaga nuklir yang memiliki kemampuan menyelam jangka panjang.

Laporan oleh Zheng Shengxun, NTD.

Aturan Baru Visa AS Terungkap : Cara Menjawab Dua Pertanyaan Ini Sangat Krusial

EtIndonesia. Menurut laporan media Amerika Serikat, pemerintahan Donald Trump telah memperkenalkan aturan baru dalam penerbitan visa. Pejabat AS akan mengajukan dua pertanyaan kunci kepada pemohon visa non-imigran untuk menilai apakah visa akan diberikan.

Laporan The Washington Post pada 28 April menyebutkan bahwa sebuah kabel diplomatik dari Departemen Luar Negeri AS kepada kedutaan dan konsulat di seluruh dunia menunjukkan adanya aturan baru dalam proses pengajuan visa. Petugas konsuler diminta untuk mengajukan dua pertanyaan penting kepada pemohon visa non-imigran, serta mencatat jawaban mereka.

Dua pertanyaan tersebut adalah:
“Apakah Anda pernah mengalami luka atau perlakuan buruk di negara asal atau tempat tinggal terakhir Anda?” dan
“Apakah Anda khawatir akan mengalami luka atau perlakuan buruk jika kembali ke negara asal atau tempat tinggal permanen Anda?”

Dalam kabel tersebut disebutkan bahwa pemohon visa harus menjawab “tidak” (no) secara lisan terhadap kedua pertanyaan itu agar proses peninjauan visa dapat dilanjutkan oleh pejabat konsuler.

“Jika pemohon merasa takut untuk kembali ke negara asal atau tempat tinggal permanen, hal ini menimbulkan keraguan terhadap tujuan perjalanan dan niat imigrasi mereka,” demikian isi kabel tersebut.

Laporan itu menyebutkan bahwa aturan baru ini merupakan langkah terbaru dari pemerintahan Trump untuk secara signifikan membatasi jumlah warga asing yang memperoleh suaka di Amerika Serikat. Departemen Luar Negeri AS belum segera memberikan komentar.

Menurut hukum federal, warga negara asing yang menghadapi penganiayaan atau memiliki alasan kuat untuk khawatir akan mengalami penganiayaan jika kembali ke negaranya, dapat mengajukan permohonan suaka setelah memasuki wilayah AS. Mereka juga dapat mengajukan status pengungsi melalui prosedur lain dari luar negeri untuk ditempatkan kembali di Amerika Serikat.

Namun, kabel dari Departemen Luar Negeri tidak secara jelas menjelaskan konsekuensi jika pemohon visa yang menjawab “tidak” kemudian, setelah tiba di AS, mengajukan suaka. The Washington Post menyebutkan bahwa kondisi tersebut dapat membuat pemohon menghadapi tuduhan penipuan visa, bahkan kemungkinan dideportasi.

Kabel tersebut juga menyatakan bahwa banyaknya warga asing yang mengajukan suaka di AS menunjukkan bahwa sebagian pemohon tidak mengungkapkan tujuan sebenarnya saat mengajukan visa kepada pejabat konsuler.

Dalam kabel itu, Departemen Luar Negeri AS mengutip sebuah perintah eksekutif yang ditandatangani Presiden Trump pada Januari 2025. Perintah tersebut mengharuskan evaluasi ulang semua program visa guna memastikan tidak disalahgunakan oleh “teroris asing atau individu lain yang mengancam keamanan nasional”.

Dalam perintah tersebut, pemerintah juga menekankan perlunya “langkah perlindungan yang memadai… untuk mencegah pengungsi atau orang tanpa kewarganegaraan masuk ke Amerika Serikat tanpa verifikasi identitas yang ketat.”

Sebelum aturan baru ini dikeluarkan, pada 24 April, Pengadilan Banding Federal untuk Distrik Columbia memutuskan bahwa kebijakan Presiden Trump yang membatasi masuknya pencari suaka dengan alasan adanya “invasi” imigran ilegal di perbatasan AS-Meksiko adalah tidak sah. Pemerintahan Trump kemudian menyatakan akan menantang putusan tersebut.

Wakil juru bicara Gedung Putih, Abigail Jackson, menanggapi bahwa Departemen Kehakiman akan meminta peninjauan lebih lanjut atas putusan itu. “Kami yakin akan membuktikan bahwa kami benar,” ujarnya.

Departemen Keamanan Dalam Negeri AS juga menyatakan penolakan keras terhadap putusan tersebut.

“Prioritas utama Presiden Trump tetap melakukan penyaringan dan pemeriksaan terhadap semua warga asing yang ingin masuk, tinggal, atau bekerja di Amerika Serikat,” demikian pernyataan departemen tersebut.

Sumber: Epoch Times / Editor penanggung jawab: Tang Ying

Sekeluarga di India Tewas dalam 12 Jam Setelah Makan Semangka, Penyebab Kematian Masih Misterius

EtIndonesia. Baru-baru ini, satu keluarga beranggotakan empat orang di Mumbai, India, mengalami muntah dan diare parah setelah makan semangka di rumah, dan meninggal dunia satu per satu dalam waktu hanya 12 jam. Tragedi ini mengejutkan masyarakat setempat.

Menurut laporan NDTV, seorang pengusaha lokal berusia 40 tahun bernama Abdullah yang menjalankan usaha aksesori ponsel, pada sekitar pukul 22.30 pada 25 April waktu setempat, makan malam bersama istri berusia 35 tahun, dua anak perempuan mereka, serta lima kerabat lainnya. Malam itu mereka menikmati hidangan nasi biryani yang mewah.

Saat itu, semua orang dalam kondisi sehat dan tidak menunjukkan gejala apa pun. Setelah makan, keluarga Abdullah kembali ke rumah mereka di Pydhonie. Kemudian pada 26 April pukul 01.00 dini hari, mereka mengonsumsi semangka sebagai pencuci mulut.

Sekitar pukul 05.00 pagi, mereka mulai merasa tidak enak badan, mengalami muntah dan diare. Awalnya mereka ditangani oleh dokter setempat, namun karena kondisi memburuk, mereka segera dilarikan ke Rumah Sakit Umum Sir JJ.

Meskipun pihak rumah sakit berupaya menyelamatkan, putri bungsu berusia 13 tahun meninggal sekitar pukul 10.15 pagi pada 26 April. Setelah itu, istri dan putri sulung berusia 16 tahun juga dinyatakan meninggal, dan sang ayah meninggal pada malam hari yang sama. Keempat anggota keluarga itu meninggal dalam waktu 12 jam.

Dokter yang pertama menangani mereka, Ziad Qureshi, mengatakan bahwa kondisi keluarga tersebut saat itu sangat parah, tampak sangat lemah, dengan gejala muntah dan diare yang serius.

Saat ini, polisi setempat telah membuka penyelidikan dan melakukan autopsi. Polisi menduga kematian tersebut disebabkan oleh keracunan makanan, dan telah menyita sisa semangka yang belum dikonsumsi untuk diuji di laboratorium, serta mengambil sampel dari jenazah untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Namun, menurut laporan The Indian Express, Direktur Medis Rumah Sakit Sir JJ, Sanjay Surase, menyatakan bahwa kondisi keluarga tersebut tidak sesuai dengan gejala khas penyakit akibat makanan.

“Jika ini keracunan makanan, manifestasi klinisnya akan sangat berbeda. Keracunan makanan biasanya tidak menyebabkan kondisi memburuk secepat ini. Kecepatan dan tingkat keparahan kondisi, serta banyaknya anggota keluarga yang terdampak secara bersamaan, tidak sesuai dengan penyakit bawaan makanan biasa. Kami mempertimbangkan kemungkinan adanya zat beracun atau bahan kimia,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa awalnya seluruh anggota keluarga mengalami muntah-muntah, kemudian kondisi sistem saraf mereka memburuk dengan cepat hingga koma. Gejala seperti ini lebih menyerupai paparan zat eksternal yang kuat, yang berkaitan erat dengan hilangnya kesadaran dan fungsi otak. Perkembangan kondisi ini menunjukkan bahwa masalahnya jauh melampaui sekadar kontaminasi makanan biasa.

Saat ini, otoritas forensik dan badan pengawas makanan setempat juga telah turun tangan dalam penyelidikan. Selain menganalisis sampel makanan, mereka juga melakukan pemeriksaan mikrobiologi dan histopatologi untuk memastikan apakah ada infeksi bakteri atau faktor patologis lainnya.

Pihak berwenang menyatakan bahwa penyebab pasti kematian masih menunggu hasil lengkap dari pemeriksaan sebelum dapat diumumkan secara resmi.

Henan dan Shaanxi, Tiongkok Berturut-turut Dilanda Kasus Anak Laki-laki Hilang Berusia Sekitar 10 dan 11 Tahun, Pihak Keluarga Desak Pencarian! 

Netizen : Di Mana-mana Ada Kamera Pengawas, Mengapa Tidak Bisa Ditemukan?

EtIndonesia. Kasus anak hilang di Tiongkok terus sering terjadi. Baru-baru ini, dua anak laki-laki berusia 11 dan 10 tahun di provinsi Shaanxi dan Henan dilaporkan hilang secara berurutan, membuat keluarga mereka cemas dan terus mencari. Warganet mempertanyakan, “Di mana-mana ada kamera pengawas, mengapa anak yang hilang tidak bisa ditemukan?”

Menurut laporan media daratan Tiongkok, pada 27 April malam, seorang anak laki-laki berusia 10 tahun di Desa Kongzhongguo, Kecamatan Kongzhongguo, Distrik Yuanhui, Kota Luohe, Provinsi Henan, setelah pulang sekolah kembali keluar sendirian, lalu kehilangan kontak.

Pada 28 April sore, ayah anak tersebut, bermarga Jia, mengatakan bahwa anaknya bernama Jia Yuande, baru saja berusia 10 tahun. Anak itu pulang sekolah seperti biasa pada sore 27 April, tanpa ada pertengkaran dengan keluarga dan tidak menunjukkan tanda-tanda aneh. Setelah tiba di rumah, ia mengambil biskuit dan memberitahu keluarga bahwa ia akan keluar bermain dengan teman, namun setelah itu tidak pernah kembali.

Ayahnya mengatakan: “Anak saya tidak punya masalah dalam berkomunikasi, sangat mengenal lingkungan desa, dan biasanya kalau dipanggil akan langsung pulang.”

Namun sekitar pukul enam sore, saat keluarga selesai menyiapkan makan malam dan memanggilnya pulang, barulah mereka menyadari anak tersebut hilang. Pencarian di berbagai tempat tidak membuahkan hasil.

Menurut ayahnya, saat ini hanya ada rekaman terakhir dari kamera pengawas pribadi di sisi barat lapangan kecil desa, yang menunjukkan anak tersebut berlari ke arah barat lapangan. Diketahui di sisi tersebut tinggal teman yang dikenal anak itu. Malam itu, orang tua telah mendatangi satu per satu rumah teman-temannya, tetapi tidak menemukan anak tersebut.

Pihak Kantor Polisi Kongzhongguo di Kota Luohe membenarkan bahwa memang ada laporan anak hilang.

Sementara itu, menurut laporan lain, pada 20 April di Ankang, Provinsi Shaanxi, seorang anak laki-laki berusia 11 tahun pergi sendirian ke supermarket pada malam hari untuk mencetak tugas sekolah, namun setelah itu tidak pernah kembali dan kehilangan kontak sepenuhnya. Hingga kini sudah hilang selama 8 hari tanpa kabar.

Rekaman kamera pengawas menunjukkan bahwa pada 20 April pukul 19:37, anak tersebut muncul di kamera supermarket, mengambil hasil cetakan tugasnya dan pergi. Seluruh proses berlangsung lebih dari setengah menit. Setelah itu, ia terlihat berjalan cepat pulang sambil memegang tugas, dengan ekspresi tenang dan langkah ringan, tampak normal.

Namun pada kamera lain terlihat perubahan. Anak tersebut muncul di pintu masuk sebuah tempat parkir, dan saat itu tugas yang sebelumnya dipegang sudah tidak terlihat lagi.

Saat ini, ayah anak tersebut bersama kerabat dan teman masih terus melakukan pencarian.

Warganet mempertanyakan, “Di mana-mana ada kamera pengawas, mengapa mencari anak hilang begitu sulit?” dan “Mengapa begitu banyak anak yang hilang?”

Dalam beberapa tahun terakhir, banyak anak-anak dan remaja di Tiongkok dilaporkan hilang secara misterius. Meski kamera pengawas tersebar luas, banyak orang hilang tidak ditemukan, sehingga memunculkan kecurigaan dari sebagian pihak bahwa hal tersebut mungkin terkait dengan dugaan pengambilan organ secara paksa oleh otoritas.

Laporan disusun oleh Li Li / Editor Lin Qing – NTDTV.com

【Berita Terlarang】Aktivis Demokrasi di Berbagai Daerah Gelar Aksi 25 April, Dukung Falun Gong Menentang Penganiayaan

Saat para praktisi Falun Gong di seluruh dunia menggelar parade dan aksi untuk memperingati “27 tahun permohonan damai 25 April”, komunitas Tionghoa di berbagai negara juga mengadakan kegiatan dukungan, memprotes penindasan Falun Gong oleh Partai Komunis Tiongkok (PKT).  “Hentikan penganiayaan terhadap Falun Gong, kebebasan berkeyakinan bukanlah kejahatan! Bebaskan para praktisi Falun Gong! Dunia membutuhkan Sejati-Baik-Sabar! Kebebasan dan demokrasi bukanlah kejahatan, tumbangkan rezim diktator PKT!” ujar seorang Aktivis demokrasi di Los Angeles. 

EtIndonesia. Pada 26 April sore waktu Pantai Barat AS, anggota Aliansi Internasional Partai Demokrasi Tiongkok dan anggota Partai Demokrasi Kebebasan Hong Kong mengadakan kegiatan di depan Konsulat PKT di Los Angeles bertajuk “Mendukung 27 Tahun Permohonan Damai 25 April Falun Gong · Membubarkan PKT”.

Untuk diketahui, pada 25 April 1999, lebih dari 10.000 praktisi Falun Gong berkumpul secara damai di Beijing, di luar Zhongnanhai, markas pusat rezim Tiongkok, untuk menuntut pembebasan 45 praktisi yang ditahan secara sewenang-wenang oleh polisi di kota Tianjin.

Mereka juga mengajukan petisi untuk hak kebebasan berkeyakinan yang dijamin konstitusi, setelah banyak praktisi di seluruh Tiongkok mengalami pelecehan dan penyelidikan karena keyakinan mereka. Selain itu, para praktisi mendesak rezim komunis untuk mencabut larangan yang diberlakukan terhadap buku-buku Falun Gong.

Falun Gong, yang juga dikenal sebagai Falun Dafa, adalah sebuah praktik spiritual yang berakar pada tradisi Buddha. Diperkenalkan kepada publik di Tiongkok pada tahun 1992, praktik ini mencakup latihan meditasi yang lembut serta prinsip kebenaran, belas kasih, dan toleransi. Praktik ini menyebar dengan cepat di Tiongkok sepanjang tahun 1990-an, dan pada tahun 1999 diperkirakan antara 70 juta hingga 100 juta orang telah mempraktikkannya.

Rezim Tiongkok, yang memandang popularitas ini sebagai ancaman terhadap kekuasaannya, meningkatkan penindasan terhadap Falun Gong setelah aksi damai 25 April 1999 tersebut. Hanya tiga bulan kemudian, pada Juli 1999, rezim meluncurkan kampanye penindasan besar-besaran yang disertai kekerasan dan propaganda kebencian terhadap para praktisi Falun Gong, dengan tujuan untuk memberantas praktik spiritual tersebut.

Kampanye penindasan ini kini telah berlangsung selama 27 tahun, di mana mereka yang menolak meninggalkan keyakinannya menghadapi pengawasan, penculikan, penahanan, pemenjaraan, indoktrinasi, dan penyiksaan.

Di lokasi kegiatan di Los Angeles, para peserta membentangkan spanduk seperti “Bubarkan PKT” dan “PKT adalah kelompok kriminal terbesar”, serta meneriakkan slogan untuk memprotes penganiayaan terhadap Falun Gong.

Aktivis demokrasi di Los Angeles:  “Perdamaian tidak bersalah, keyakinan tidak bersalah. Hentikan penganiayaan, ungkap kebenaran.”

Ketua Partai Sosial Demokrat Tiongkok, Liu Yinquan, dalam pidatonya menyebutkan bahwa pada 25 April 1999, Perdana Menteri saat itu Zhu Rongji menerima praktisi Falun Gong dan menyetujui tuntutan dasar mereka, namun Jiang Zemin kemudian tetap memutuskan untuk menindas Falun Gong.

 “Prinsip Falun Gong adalah ‘Sejati, Baik, Sabar’. Jika semua orang berpegang pada prinsip ini, bukankah masyarakat akan menjadi lebih baik? Namun tak lama kemudian, janji-janji yang disampaikan Zhu Rongji dibatalkan, dan penindasan brutal terhadap praktisi Falun Gong dimulai. Hingga kini sudah berlangsung 27 tahun,” katanya. 

Selama 27 tahun terakhir, berbagai bentuk penyiksaan terhadap praktisi Falun Gong disebut telah terjadi, termasuk tuduhan pengambilan organ secara paksa dalam skala besar.

Ketua Aliansi Internasional Partai Demokrasi Tiongkok, Jie Lijian:  “Dulu dunia tidak percaya soal pengambilan organ paksa, tetapi selama bertahun-tahun Falun Gong terus menyuarakan hal ini dan menunjukkan bukti, sehingga semakin banyak orang memahami bahwa pemerintah PKT secara sistematis melakukan tindakan yang melanggar kemanusiaan.”

Para peserta aksi di lokasi juga mengecam tindakan tersebut, dan menyatakan bahwa banyak warga Tiongkok mengetahui situasi ini melalui informasi yang disebarkan oleh media Falun Gong.

Peserta aksi, Cheng Yusi:  “Kejahatan terhadap kemanusiaan seperti pengambilan organ kini digunakan untuk memperpanjang usia dan meraih keuntungan besar. Hari ini saya dengan tegas mengecam tindakan penganiayaan tersebut dan menyerukan agar rezim PKT menghentikan penindasan terhadap Falun Gong serta membebaskan para praktisinya.”

Pada 26 April, sejumlah anggota Aliansi Hak Asasi dan Demokrasi Tiongkok cabang San Francisco juga mengadakan kegiatan peringatan “25 April” di depan Balai Kota San Jose, serta memperagakan latihan Falun Gong sebagai bentuk dukungan.

Anggota Li Haifeng:  “Kelompok Falun Gong adalah komunitas Tionghoa terbesar di luar negeri yang menentang komunisme, dan merupakan kekuatan penting bagi transformasi demokrasi Tiongkok. Mereka telah menyampaikan banyak kebenaran kepada masyarakat Tionghoa. Saat ini, salah satu kekuatan yang dapat menandingi Partai Komunis adalah Falun Gong, sehingga mereka membawa harapan bagi banyak orang.”

Pada malam 25 April, anggota Partai Demokrasi Tiongkok mengadakan kegiatan peringatan di Times Square, New York, untuk mendukung perlawanan damai Falun Gong terhadap penganiayaan.

Anggota Partai Demokrasi Tiongkok:  “Falun Dafa baik! Jatuhkan Partai Komunis Tiongkok! Dukung Falun Gong!”

Pada hari yang sama, sebagian praktisi Falun Gong di Houston juga mengadakan aksi di kawasan Chinatown setempat. Sejumlah warga Tionghoa di lokasi menyatakan dukungan, bahkan ada yang menyatakan keluar dari organisasi PKT di tempat.

Sekitar  25 April, praktisi Falun Gong di berbagai wilayah Kanada juga mengadakan kegiatan peringatan dan latihan bersama. Di Vancouver, banyak warga setempat menyatakan dukungan terhadap upaya mereka.

Warga Vancouver, Theroa:  “Kita harus bersuara, kita harus menandatangani petisi. Saya percaya ini menciptakan energi positif. Terima kasih, dan teruslah berusaha, karena ini akan membawa manfaat bagi semua orang di masa depan.”

Pada 25 April, praktisi Falun Gong di berbagai kota di Jerman seperti Berlin, München, dan Frankfurt juga mengadakan kegiatan serupa, dan mendapat dukungan dari masyarakat setempat.

Sementara itu, sejumlah pejabat dari Amerika Serikat, Inggris, dan negara lain juga menyatakan dukungan. Anggota DPR AS, Zach Nunn, mengatakan:  “Amerika Serikat berdiri teguh bersama praktisi Falun Gong. Saya akan terus berupaya meminta pertanggungjawaban Beijing hingga penganiayaan ini berakhir.” (***)

Kasus Dugaan Keterlibatan Cisco dalam Penganiayaan Falun Gong Disidangkan di Mahkamah Agung AS

EtIndonesia. Mahkamah Agung Amerika Serikat pada Selasa (28 April) menggelar sidang atas sebuah kasus pelanggaran hak asasi manusia yang signifikan. Perusahaan teknologi Amerika, Cisco, dituduh membantu Partai Komunis Tiongkok dalam melakukan pelanggaran HAM. Hasil dari kasus ini berpotensi memberikan dampak luas dan mendalam terhadap gugatan HAM di masa depan di Amerika Serikat. Berikut laporan dari reporter NTD Arleen Richards.

 “Para hakim agung akan mendengarkan argumen dalam sebuah kasus untuk menentukan apakah sebuah perusahaan Amerika dapat digugat berdasarkan hukum internasional. Saat ini, dua undang-undang yang terlibat adalah Alien Tort Statute (Undang-Undang Gugatan Perdata oleh Warga Asing) dan Torture Victim Protection Act (Undang-Undang Perlindungan Korban Penyiksaan),” kata reporter NTD Arleen Richards. 

“Dalam kasus ini, Cisco Systems membantah tuduhan bahwa mereka membantu Partai Komunis Tiongkok melakukan pelanggaran HAM terhadap para penggugat. Sementara itu, pihak penggugat menyatakan bahwa berdasarkan kedua undang-undang tersebut, Cisco dapat dimintai pertanggungjawaban,” tambahnya. 

Para penggugat dalam kasus ini sebagian besar adalah warga negara Tiongkok, serta satu warga Amerika keturunan Tionghoa.

 “Mereka menuduh Cisco Systems telah merancang, membangun, dan memelihara sebuah sistem pengawasan yang sangat canggih, yang membantu pemerintah Tiongkok melacak seluruh aktivitas mereka di dalam negeri, dan pada akhirnya menangkap serta menganiaya mereka karena mempraktikkan Falun Gong,” jelasnya. 

“Mereka berpendapat bahwa membantu dan bersekongkol dalam pelanggaran HAM itu sendiri sudah melanggar kedua undang-undang tersebut. Cisco, di sisi lain, menyatakan bahwa kedua undang-undang ini dibuat untuk memungkinkan orang seperti para penggugat menggunakan sistem peradilan AS untuk menuntut pelanggaran HAM oleh pihak asing, namun tidak mencakup ketentuan yang mengizinkan gugatan terhadap perusahaan Amerika,” ungkapnya. 

Laporan oleh Arleen Richards, NTD dari Washington DC

Diperkirakan pemerintah AS juga akan ikut campur dalam kasus ini.

“Mereka khawatir perusahaan-perusahaan Amerika saat ini atau di masa depan dapat digugat karena melanggar hukum internasional. Mereka juga mempertanyakan apakah para hakim harus mempertimbangkan apakah Cisco mengetahui tujuan penggunaan sistem tersebut saat awal pembuatannya,”  katanya. 

“Oleh karena itu, saya kira para hakim akan berfokus pada peran Cisco dalam peristiwa ini—apa yang mereka lakukan, di mana mereka melakukannya, serta sejauh mana mereka memahami penggunaan sistem tersebut,” lanjutnya. 

Membebaskan Cisco Systems dari dugaan keterlibatannya dalam membantu pelanggaran hak asasi manusia di Tiongkok berisiko mendorong lebih banyak perusahaan mengorbankan etika bisnis demi uang, demikian didengar Mahkamah Agung pada 28 April.

Dalam kasus yang dimaksud, Cisco Systems v. Doe I et al., raksasa teknologi asal California tersebut dituduh secara sadar mengembangkan jaringan pengawasan bagi Beijing untuk menargetkan praktisi Falun Gong, sebuah disiplin spiritual yang telah dianiaya secara berat oleh rezim sejak 1999.

Diajukan pada 2011, gugatan yang telah berlangsung lama ini menuduh Cisco dan para eksekutif puncaknya membantu dan bersekongkol dalam penghilangan paksa serta penyiksaan sistematis terhadap praktisi Falun Gong di seluruh Tiongkok. Mahkamah Agung akan memutuskan apakah Alien Tort Statute tahun 1789 dan Torture Victim Protection Act tahun 1991 memungkinkan adanya tanggung jawab hukum atas pelanggaran HAM internasional.

Cisco menyebut tuduhan tersebut tidak berdasar dan meminta Mahkamah Agung membatasi cakupan hukum tersebut.

Paul Hoffman, pengacara bagi para penggugat Falun Gong, mengatakan bahwa pendekatan Cisco akan membebaskan perusahaan dari tanggung jawab, tidak peduli “seberapa besar dan langsung kontribusi mereka.”

“Menurut teori Cisco, bahkan aktor korporasi yang menyediakan gas beracun untuk krematorium Nazi pun tidak akan dimintai pertanggungjawaban [berdasarkan kedua undang-undang tersebut],” ujarnya kepada para hakim.

“Tidak ada dasar dalam hukum internasional untuk hasil yang begitu absurd.”

Hoffman mengatakan bahwa pengadilan “tidak seharusnya memberikan lampu hijau kepada perusahaan AS yang beroperasi dari Amerika Serikat untuk membantu pemerintah asing melakukan penyiksaan atau pembunuhan di luar proses hukum.”

‘Golden Shield’

Falun Gong pertama kali diperkenalkan ke publik pada 1992, Latihan ini mengajarkan latihan meditasi dan prinsip spiritual yang berlandaskan Sejati-Baik-Sabar. Juga dikenal sebagai Falun Dafa, praktik ini menyebar dengan cepat dari mulut ke mulut di Tiongkok, menarik puluhan juta orang. Menganggap popularitas ini sebagai ancaman, rezim Tiongkok mulai melakukan penindasan secara nasional terhadap praktik ini pada 1999.

Para penggugat, yang merupakan praktisi Falun Gong, berpendapat bahwa di sinilah Cisco berperan.

Menurut gugatan tersebut, perusahaan itu merancang dan menyesuaikan “Golden Shield,” sebuah platform pengawasan yang dapat diakses oleh aparat keamanan Tiongkok di seluruh negeri.

Para penggugat mencakup lebih dari selusin orang, termasuk setidaknya satu warga negara AS, yang mengatakan bahwa mereka mengalami penahanan, penyiksaan, dan berbagai pelanggaran lainnya yang difasilitasi oleh teknologi Cisco.

Sebuah presentasi PowerPoint pemasaran internal Cisco yang bersifat rahasia dan bocor pada 2008 menunjukkan Cisco mempromosikan Golden Shield sebagai alat untuk memantau jaringan publik, dengan salah satu bagiannya menyebut tujuan untuk “memerangi ‘Falun Gong.’”

Pengacara Cisco, Kannon Shanmugam, menunjuk hanya enam kasus dari sekitar 300 kasus yang melibatkan Alien Tort Statute di mana penggugat berhasil memperoleh ganti rugi finansial.

Hoffman kemudian menanggapi, mengatakan bahwa ia secara pribadi telah terlibat dalam lebih dari enam kasus yang memenangkan putusan.

Terri Marsh dari Human Rights Law Foundation, organisasi nirlaba yang mengajukan gugatan terhadap Cisco atas nama para praktisi Falun Gong, mengatakan ia percaya bahwa argumen yang disampaikan pada 28 April telah memberikan para hakim “informasi yang mereka butuhkan untuk meminta pertanggungjawaban Cisco atas keterlibatannya dalam pelanggaran HAM terhadap para penganut Falun Gong di Tiongkok.”

“Kami berharap para hakim akan mengizinkan gugatan kami dilanjutkan berdasarkan pokok perkara, dan kami menantikan keputusan mereka,” ujarnya kepada The Epoch Times.

Shanmugam tidak menanggapi permintaan komentar.

Laporan oleh Arleen Richards, NTD dari Washington DC  dan The Epoch Times

Detik-Detik Iran Kehabisan Napas: Sinyal ‘Memohon’ Terungkap, Energi Dunia Masuk Era Baru”

EtIndonesia. Situasi geopolitik global kembali memasuki fase kritis setelah muncul sinyal mengejutkan dari Iran kepada Amerika Serikat. Di tengah tekanan militer dan ekonomi yang semakin kuat, Teheran kini disebut berada di ambang kehancuran—sebuah perubahan drastis dibanding sikap keras yang ditunjukkan hanya beberapa minggu sebelumnya.


Iran Kirim Sinyal Lemah ke AS

Pada 28 April 2026, Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengungkapkan melalui pernyataan publik bahwa Iran telah menyampaikan pesan kepada Washington.

Menurut Trump, Iran mengakui bahwa mereka sedang berada di titik kritis dan berharap Amerika Serikat segera membuka kembali jalur strategis Selat Hormuz.

Permintaan tersebut disertai alasan yang cukup tidak biasa: Iran ingin “menata kembali kondisi kepemimpinan internal.”

Trump menanggapi dengan pernyataan singkat namun penuh makna, menyatakan keyakinannya bahwa Iran “mampu mengatasi situasi tersebut.”

Namun, di balik kalimat tersebut, banyak analis melihat pesan yang jauh lebih dalam—sebuah indikasi bahwa tekanan terhadap Iran telah mencapai titik yang belum pernah terjadi sebelumnya.


Dari Ancaman ke Permohonan

Perubahan sikap Iran ini terbilang sangat drastis.

  • Maret–awal April 2026: Iran masih mengeluarkan ancaman keras terhadap Israel dan Amerika Serikat
  • Beberapa hari sebelum 28 April: Iran bersumpah akan melawan militer AS di Selat Hormuz
  • Kini: Iran justru meminta pembukaan jalur laut untuk “bernapas”

Perubahan ini menimbulkan pertanyaan besar: apakah konflik internal di dalam pemerintahan Iran sudah mulai pecah?

Sejumlah pengamat menilai bahwa alasan “mengklarifikasi kondisi kepemimpinan” justru menjadi sinyal kuat adanya ketidakstabilan politik di Teheran.


Blokade AS dan Tekanan Ekonomi Mematikan

Sejak akhir Maret 2026, militer AS melalui United States Central Command (CENTCOM) melakukan pengawasan ketat di Selat Hormuz.

Dampaknya sangat signifikan:

  • Ekspor minyak Iran hampir terhenti
  • Pendapatan negara menurun drastis
  • Cadangan minyak menumpuk tanpa bisa dijual
  • Pembayaran militer dan aparat negara terancam terganggu

Dalam kondisi ini, tekanan ekonomi berubah menjadi tekanan politik. Situasi tersebut sering diibaratkan sebagai “orang tenggelam yang hanya ingin mengangkat kepala untuk bernapas”—bukan untuk menang, tetapi sekadar bertahan hidup.


Strategi AS: Menang Tanpa Bertempur

Pernyataan Trump dinilai mencerminkan pendekatan strategi klasik yang dimodifikasi:

bukan lagi “menang tanpa bertempur”, tetapi “membiarkan lawan runtuh dengan sendirinya.”

Dengan kata lain, Amerika Serikat tidak perlu melakukan serangan langsung. Cukup dengan mempertahankan blokade, sistem internal Iran dapat runtuh akibat tekanan ekonomi dan konflik internal.


Peringatan Keras dari Departemen Keuangan AS

Tekanan terhadap Iran juga ditegaskan oleh Menteri Keuangan AS, Scott Bessent.

Ia menyatakan bahwa industri minyak Iran kini berada di ambang keruntuhan, bahkan negara tersebut berpotensi mengalami kekurangan bahan bakar domestik.

Dalam pernyataan yang tajam, ia menggambarkan kondisi elite militer Iran sebagai pihak yang “terjebak tanpa jalan keluar,” sementara sektor energi nasional mulai berhenti beroperasi akibat tekanan eksternal.


Langkah Mengejutkan UAE: Keluar dari OPEC

Di tengah krisis ini, dunia energi global diguncang oleh keputusan besar dari Uni Emirat Arab.

Pemerintah UAE mengumumkan bahwa mulai 1 Mei 2026, mereka akan keluar dari:

  • OPEC
  • OPEC+

Langkah ini dinilai sebagai titik balik besar dalam sejarah pasar minyak global.


Mengapa UAE Keluar?

Secara resmi, alasan yang disampaikan adalah ketidakseimbangan antara kapasitas produksi dan kuota OPEC:

  • Kapasitas produksi UAE: 4 juta barel/hari
  • Kuota OPEC: 3 juta barel/hari
  • Target 2027: 5 juta barel/hari

Namun di balik itu, terdapat faktor strategis yang lebih penting: geografi energi.

Sebagian besar negara Timur Tengah bergantung pada Selat Hormuz untuk ekspor minyak. Tetapi UAE memiliki jalur alternatif melalui pipa:

Abu Dhabi – Fujairah → langsung ke Samudra Hindia

Artinya, blokade di Selat Hormuz tidak berdampak signifikan bagi UAE.


Perebutan Pangsa Pasar Global

Dengan keluar dari OPEC, UAE mendapatkan kebebasan penuh untuk:

  • Meningkatkan produksi tanpa batas kuota
  • Memanfaatkan kekosongan pasar akibat Iran
  • Menekan harga minyak global

Langkah ini membuka peluang besar bagi negara-negara produsen lain, termasuk Amerika Serikat.


Keuntungan Besar bagi AS

Amerika Serikat, yang kini memproduksi sekitar 13 juta barel per hari, berada dalam posisi strategis.

Dampak dari keluarnya UAE:

  • Melemahnya pengaruh OPEC
  • Potensi penurunan harga minyak global
  • Penurunan biaya energi domestik
  • Dorongan bagi industri manufaktur

Beberapa analis bahkan menyebut langkah ini sebagai “senjata ekonomi” untuk menekan inflasi di AS.


Iran Terjepit dari Dua Arah

Bagi Iran, situasi ini menjadi pukulan berlapis:

  1. Blokade militer menghambat ekspor
  2. Penurunan harga minyak menggerus pendapatan

Selama ini, Iran menjual minyak di pasar gelap dengan harga diskon. Namun jika harga global turun, bahkan diskon pun tidak lagi menarik bagi pembeli.


Dampak ke Tiongkok

Negara seperti Tiongkok juga terkena imbas.

Selama ini, Beijing mengandalkan:

  • Minyak murah dari Iran
  • Pasokan dari Venezuela

Namun dengan tekanan terhadap kedua negara tersebut, pasokan energi menjadi semakin tidak stabil, meningkatkan tekanan terhadap ekonomi domestik Tiongkok.


Operasi Militer dan Inspeksi Laut

Sementara itu, operasi militer AS terus berlangsung.

CENTCOM melaporkan bahwa pasukan Marinir dari unit ekspedisi ke-31 telah melakukan pemeriksaan terhadap kapal dagang Blue Star 3 di Laut Arab.

Kapal tersebut sempat dicurigai melanggar blokade Iran, namun setelah inspeksi dinyatakan tidak bersalah dan diizinkan melanjutkan perjalanan.


Konflik Regional Semakin Memanas

Di wilayah lain, konflik juga terus meningkat.

Pada 27 April 2026, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengonfirmasi serangan besar terhadap kelompok Hezbollah di Lebanon.

Laporan menyebutkan:

  • Sekitar 50 perwira tinggi tewas
  • Struktur komando mengalami kerusakan serius
  • Terowongan militer besar berhasil dihancurkan

Batas Waktu Hukum bagi Trump

Di dalam negeri AS, tekanan juga muncul dari sisi hukum.

Berdasarkan War Powers Act 1973:

  • Presiden hanya boleh melakukan operasi militer selama 60 hari tanpa persetujuan Kongres
  • Ditambah 30 hari masa penarikan

Karena operasi terhadap Iran dimulai sekitar 28 Maret 2026, maka batas waktunya jatuh pada 1 Mei 2026.

Namun, sejarah menunjukkan bahwa beberapa presiden sebelumnya tetap melanjutkan operasi militer tanpa persetujuan penuh Kongres.


Kesimpulan: Dunia di Titik Balik Energi dan Kekuasaan

Perkembangan dalam beberapa hari terakhir menunjukkan bahwa krisis ini bukan hanya konflik regional, melainkan pergeseran besar dalam tatanan energi dan geopolitik global.

Iran kini berada di bawah tekanan ekstrem—baik dari dalam maupun luar.
Sementara itu, langkah UAE keluar dari OPEC berpotensi mengubah mekanisme harga minyak dunia secara permanen.

Jika tren ini berlanjut, maka bukan hanya Iran yang menghadapi perubahan besar—melainkan seluruh sistem energi global yang sedang memasuki babak baru yang belum pernah terjadi sebelumnya. (***)

Minyak Tak Bisa Dijual, Rakyat Terancam Miskin! Iran Masuk Fase Kritis Paling Berbahaya

EtIndonesia— Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran kembali mencapai titik kritis. Pada pagi hari, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengungkapkan bahwa pemerintah Iran telah menyampaikan pesan kepada Washington bahwa mereka kini berada “di ambang kehancuran”.

Dalam pernyataannya, Trump menyebut bahwa Iran berharap militer AS segera membuka kembali jalur vital Selat Hormuz, sembari berusaha menyelesaikan krisis kepemimpinan internal yang tengah melanda negara tersebut. Meski demikian, Trump menyatakan keyakinannya bahwa Iran masih memiliki kemampuan untuk mengatasi situasi tersebut.


Negosiasi Mandek, Iran Siapkan Proposal Baru

Perkembangan terbaru menunjukkan bahwa jalur diplomasi masih mengalami kebuntuan. Setelah Washington cenderung menolak proposal bertahap yang diajukan Teheran, muncul indikasi bahwa Iran akan segera mengajukan proposal damai baru melalui Pakistan dalam beberapa hari ke depan.

Sumber diplomatik menyebutkan bahwa Menteri Luar Negeri Iran saat ini tengah melakukan koordinasi intensif dengan pimpinan tertinggi negara. Namun, proses komunikasi internal dilaporkan berlangsung lambat dan penuh hambatan, mencerminkan adanya perpecahan di dalam struktur kekuasaan Iran.


Blokade Laut AS Picu Krisis Energi Mematikan

Di balik urgensi Iran untuk segera bernegosiasi, terdapat tekanan ekonomi yang sangat besar. Blokade laut yang dilakukan oleh militer Amerika Serikat secara efektif telah melumpuhkan ekspor minyak Iran.

Pada 28 April, Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengisyaratkan melalui platform X bahwa:

  • Fasilitas penyimpanan minyak Iran hampir mencapai kapasitas maksimum
  • Sumur minyak berpotensi ditutup secara paksa
  • Sistem produksi minyak mentah berada di ambang keruntuhan
  • Iran kemungkinan akan menghadapi krisis bahan bakar dalam waktu dekat

Data menunjukkan bahwa pada awal April 2026, Iran masih mampu mengekspor sekitar 2,1 juta barel per hari. Namun akibat blokade, produksi diperkirakan turun menjadi 1,5 juta barel per hari sebelum pertengahan Mei.

Jika situasi ini terus berlanjut, kapasitas penyimpanan minyak Iran diperkirakan akan penuh dalam 12 hingga 22 hari, menciptakan tekanan logistik yang sangat besar.


Langkah Darurat Iran: Dari Membakar Minyak hingga Jalur Kereta ke China

Dalam upaya bertahan, Iran mengambil langkah-langkah ekstrem yang belum pernah terjadi sebelumnya:

  • Membakar sebagian minyak mentah untuk mengurangi tekanan penyimpanan
  • Menggunakan kapal tanker tua sebagai fasilitas penyimpanan terapung
  • Mengalihkan distribusi minyak melalui jalur kereta api ke kota-kota di China seperti Yiwu dan Xi’an

Namun, jalur darat ini jauh lebih mahal dan memakan waktu berminggu-minggu dibandingkan transportasi laut. Meski tidak efisien, langkah ini dipilih sebagai solusi sementara untuk “membeli waktu”.


UEA Keluar dari OPEC, Tekanan Ekonomi Iran Semakin Berat

Krisis Iran semakin diperparah oleh keputusan strategis Uni Emirat Arab. Negara tersebut dilaporkan akan keluar dari OPEC pada 1 Mei 2026.

Langkah ini berpotensi membawa dampak besar:

  • Produksi minyak global bisa meningkat tanpa batasan kuota
  • Harga minyak dunia berpotensi turun tajam
  • Pendapatan Iran dari sektor energi semakin tertekan

Selain itu, UEA berencana meningkatkan ekspor minyak melalui jalur darat dan pipa menuju pelabuhan Laut Arab yang berada di bawah perlindungan militer AS—sebuah langkah yang juga memperkuat aliansi strategis dengan Amerika Serikat dan Israel.


Ancaman Sosial: Pengangguran Massal dan Potensi Kerusuhan

Di dalam negeri, tekanan ekonomi mulai berdampak langsung pada masyarakat. Media Amerika melaporkan bahwa:

  • Lebih dari 4 juta warga Iran berisiko jatuh miskin
  • Tingkat pengangguran meningkat tajam
  • Ancaman gelombang protes besar semakin nyata

Pejabat keamanan Iran bahkan memperingatkan bahwa demonstrasi besar bisa kembali terjadi dalam beberapa minggu mendatang, mengingat kondisi ekonomi yang terus memburuk.


Perpecahan Elite Iran: Konflik Politik Kian Terbuka

Di tengah tekanan eksternal, konflik internal di Iran juga semakin tajam.

Sebanyak 261 anggota parlemen mendukung Mohammad Bagher Ghalibaf untuk memimpin tim negosiasi dengan AS. Namun, kelompok garis keras yang dipimpin oleh Saeed Jalili menolak keras usulan tersebut.

Jalili dikenal sebagai tokoh hawkish yang menentang kompromi dengan Barat, termasuk dalam isu nuklir. Bahkan, ia disebut-sebut berpotensi mengambil alih posisi sebagai pemimpin negosiasi.

Menariknya, kantor berita Tasnim News Agency yang dekat dengan Garda Revolusi justru mengkritik kelompok pendukung Jalili, menyebut mereka sebagai pihak yang memecah belah dan secara tidak langsung membantu strategi Amerika Serikat.

Hal ini menunjukkan bahwa konflik internal di Iran kini telah mencapai tingkat yang sangat serius.


Pakistan Jadi Jalur Logistik dan Mediator Kontroversial

Dalam perkembangan lain, Pakistan membuka enam jalur darat untuk membantu distribusi barang ke Iran, setelah ribuan kontainer sebelumnya tertahan akibat pembatasan laut oleh AS.

Namun, peran Pakistan sebagai mediator tidak lepas dari kontroversi. Uni Emirat Arab dilaporkan menuntut pengembalian dana sebesar 3,5 miliar dolar AS dari Pakistan, menambah tekanan terhadap posisi Islamabad dalam konflik ini.


AS Perketat Sanksi: 35 Entitas Jaringan “Bank Bayangan” Dibidik

Washington juga meningkatkan tekanan finansial terhadap Teheran. Menteri Keuangan AS mengumumkan sanksi baru terhadap 35 entitas dan individu yang terlibat dalam jaringan keuangan bawah tanah Iran.

Jaringan ini disebut menggunakan sistem “bank bayangan” untuk:

  • Menghindari sanksi internasional
  • Menyalurkan dana miliaran dolar
  • Mendukung operasi Islamic Revolutionary Guard Corps

Rusia dan Ukraina: Dimensi Konflik yang Meluas

Sementara Iran mencari dukungan internasional, termasuk dari Rusia, situasi di Moskow sendiri tidak stabil.

Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy dilaporkan meningkatkan tekanan militer terhadap Rusia. Ia bahkan memerintahkan produksi hingga 50.000 unit robot tempur pada tahun ini.

Dalam pernyataan yang keras, Zelenskyy mengancam bahwa jika Vladimir Putin tidak menarik pasukannya, Ukraina akan melancarkan serangan presisi ke Kremlin.

Dengan kemampuan drone yang mampu menjangkau hingga 1.800 kilometer, ancaman ini dinilai semakin realistis oleh para analis militer.


Kesimpulan: Iran Terjepit dari Segala Arah

Per 28 April 2026, Iran menghadapi tekanan multidimensi yang belum pernah terjadi sebelumnya:

  • Blokade militer yang melumpuhkan ekspor energi
  • Sanksi ekonomi yang semakin ketat
  • Perpecahan politik internal
  • Ancaman sosial akibat krisis ekonomi
  • Minimnya dukungan eksternal yang efektif

Situasi ini menempatkan Iran dalam posisi yang sangat rentan, di mana setiap keputusan—baik militer maupun diplomatik—dapat menentukan arah masa depan negara tersebut. (***)

Trump vs Kanselir Jerman Saling Serang, Iran Terdesak Minta Hormuz Dibuka

EtIndonesia— Negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran kembali mengalami kebuntuan serius, di tengah meningkatnya tekanan militer, krisis energi, serta perpecahan sikap di antara negara-negara Barat. Pernyataan terbaru dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump menambah panas situasi, terutama setelah ia mengungkap kondisi internal Iran yang disebutnya berada di ambang kehancuran.

Iran di Ambang Krisis, Hormuz Jadi Kunci

Dalam pernyataan yang disampaikan pada 28 April 2026, Trump mengungkap bahwa pihak Iran secara langsung telah memberi sinyal bahwa kondisi negara tersebut semakin kritis.

Menurut Trump, Teheran kini menghadapi tekanan dari berbagai arah, termasuk krisis kepemimpinan internal dan dampak blokade ekonomi yang semakin mempersempit ruang gerak mereka. Dalam situasi tersebut, Iran disebut berharap agar Selat Hormuz—jalur vital perdagangan minyak dunia—segera dibuka kembali.

Trump menyatakan keyakinannya bahwa Iran masih memiliki kemampuan untuk menyelesaikan krisis internalnya, namun ia menegaskan bahwa langkah tersebut harus disertai dengan perubahan sikap dalam negosiasi.

Pernyataan Kontroversial Kanselir Jerman

Sehari sebelumnya, tepatnya pada 27 April 2026, Kanselir Jerman Friedrich Merz memicu kontroversi setelah secara terbuka mengkritik kebijakan Amerika Serikat terhadap Iran.

Dalam pidatonya, Merz menyatakan bahwa konflik dengan Iran merupakan “perang yang tidak perlu” dan menyebutnya sebagai kebijakan yang diprakarsai oleh Trump. Ia bahkan menyampaikan peringatan keras:

Jika Eropa runtuh, maka Jerman juga akan ikut runtuh.

Pernyataan ini langsung menjadi sorotan internasional karena mencerminkan kekhawatiran mendalam Eropa terhadap dampak konflik yang berkepanjangan di Timur Tengah.

Trump Balas Keras: Kritik dan Sindiran Tajam

Menanggapi kritik tersebut, Trump tidak tinggal diam. Pada 28 April 2026, ia menulis pernyataan yang menilai Kanselir Jerman “tidak memahami situasi yang sebenarnya.”

Trump menegaskan bahwa ancaman utama bukanlah perang itu sendiri, melainkan potensi Iran memiliki senjata nuklir. Menurutnya, jika hal itu terjadi, maka keamanan global akan berada dalam risiko besar.

Ia juga menyatakan bahwa langkah-langkah yang sedang diambil Amerika Serikat terhadap Iran adalah tindakan yang “seharusnya sudah dilakukan sejak lama oleh para pemimpin dunia.”

Tak hanya itu, Trump turut menyindir kondisi Jerman dengan menyinggung berbagai kesulitan ekonomi dan tantangan domestik yang sedang dihadapi negara tersebut.

Retaknya Kesatuan Barat dalam Isu Iran

Para analis menilai, pertukaran pernyataan terbuka antara Washington dan Berlin ini mencerminkan meningkatnya ketegangan dalam hubungan transatlantik.

Perbedaan pandangan antara Amerika Serikat dan negara-negara Eropa, khususnya Jerman, menunjukkan bahwa tidak ada konsensus yang solid mengenai pendekatan terbaik dalam menghadapi Iran.

Situasi ini dinilai berpotensi melemahkan posisi Barat dalam menekan Teheran, sekaligus memperumit upaya diplomasi internasional.

Prancis Berbalik Sikap di PBB

Di tengah perbedaan sikap tersebut, Prancis justru menunjukkan perubahan pendekatan yang signifikan.

Pada 27 April 2026, dalam forum debat keamanan maritim di Perserikatan Bangsa-Bangsa, Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noël Barrot menyampaikan pernyataan tegas yang mengejutkan banyak pihak.

Berbeda dari sikap sebelumnya yang cenderung kritis terhadap kebijakan Amerika, Barrot kini menekankan bahwa Iran harus membuat konsesi besar dalam perundingan damai.

Ia menegaskan bahwa tanpa kompromi signifikan dari pihak Iran, konflik di Timur Tengah akan sulit diakhiri dan berpotensi terus meluas.

Situasi Global Kian Tidak Stabil

Perkembangan terbaru ini memperlihatkan bahwa krisis Iran tidak lagi sekadar konflik regional, melainkan telah berkembang menjadi isu global yang melibatkan kekuatan besar dunia.

Dengan negosiasi yang masih buntu, tekanan militer yang terus meningkat, serta perpecahan sikap di antara negara-negara Barat, situasi saat ini dinilai berada pada titik yang sangat sensitif.

Selat Hormuz, yang menjadi jalur utama distribusi minyak dunia, kini kembali menjadi pusat perhatian internasional. Setiap keputusan terkait kawasan ini berpotensi membawa dampak besar terhadap stabilitas ekonomi global.


Kesimpulan

Hingga akhir April 2026, belum terlihat tanda-tanda terobosan dalam negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran. Sebaliknya, pernyataan keras antar pemimpin dunia justru memperkeruh suasana.

Di satu sisi, Amerika Serikat meningkatkan tekanan terhadap Iran. Di sisi lain, Eropa menunjukkan perpecahan sikap yang semakin jelas. Sementara itu, Iran sendiri berada dalam posisi yang semakin terdesak.

Dalam kondisi seperti ini, satu pertanyaan besar muncul:  apakah dunia sedang bergerak menuju solusi diplomatik, atau justru mendekati eskalasi konflik yang lebih besar?

Mobil Berbahan Kimia ‘Dodit’ Rancangan Mahasiswa ITS Raih Dua Gelar Sekaligus di Kompetisi Internasional Malaysia

Surabaya, 27 April 2026 – Prestasi gemilang kembali diukir oleh tim riset Spektronics Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) di kancah global. Membawa mobil purwarupa bertenaga bahan kimia bernama Dodit, tim Spektronics ITS sukses menyabet dua penghargaan sekaligus dalam ajang *The 17th Malaysia Chem E-Car Competition 2026* yang berlangsung di Xiamen University, Malaysia, selama dua hari hingga Minggu (26/4).

Pada kompetisi internasional tersebut, tim kebanggaan ITS ini berhasil merebut gelar 2nd Runner Up for Poster Category dan 5th Winner for Car Performance Category. Manager Non-Technical Spektronics ITS, Nayla Muli Fathia, mengungkapkan rasa bangganya. “Kami cukup puas karena berhasil memborong dua penghargaan yang melebihi ekspektasi,” ujarnya.

Mobil Dodit: Keseimbangan Performa dan Ketahanan

Nayla menjelaskan bahwa mobil Dodit, yang merupakan generasi Spektronics ke-32, memiliki keseimbangan sangat baik antara performa dan ketahanan sistem. Purwarupa unggulan ini dibekali high-performance torque gear yang dirancang khusus untuk menyesuaikan diri dengan berbagai tantangan lintasan. Struktur mobil juga didesain tangguh dan solid.

“Dengan demikian, mobil Dodit mampu menjaga stabilitas serta beradaptasi dengan perubahan kondisi lintasan secara cepat,” papar mahasiswi Departemen Teknik Kimia ITS angkatan 2024 tersebut.

Perjuangan di Balik Gelar Juara

Perjalanan meraih gelar juara tidak luput dari rintangan. Nayla mengakui bahwa perbedaan skema penilaian antartantangan dan keharusan kalibrasi ulang mobil Dodit di lokasi perlombaan menjadi tantangan tersendiri. Namun, tim menerapkan standar operasional prosedur yang ketat serta pengambilan keputusan berbasis data untuk memastikan sistem kembali stabil dalam waktu singkat.

Kolaborasi Multidisiplin Tim Spektronics

Capaian gemilang ini merupakan buah dedikasi delegasi tangguh dari berbagai disiplin ilmu di Kampus Pahlawan. Selain Nayla, tim diperkuat oleh Rifki Zauhar, Davlin Karnadi, dan Stanley Hendrata dari Departemen Teknik Kimia ITS; Khonuri Salsabilla dari Departemen Teknik Kimia Industri ITS; Ilham Zain Muttaqin dari Departemen Teknik Instrumentasi ITS; serta Audy Febi Narendra dari Departemen Desain Produk Industri (Despro) ITS. Tim delegasi ini dibimbing langsung oleh Dekan Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem (FTIRS) ITS, Prof Ir Juwari ST MEng PhD IPM.

Dukung SDGs: Inovasi Ramah Lingkungan

Keberhasilan mobil Dodit turut mengimplementasikan Sustainable Development Goals (SDGs) poin ke-9 tentang Industri, Inovasi, dan Infrastruktur melalui teknologi reaksi kimia yang efisien. Selain itu, inovasi ini juga menunjang SDGs poin ke-12 terkait Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab berkat minimnya limbah kimia.

“Semoga ITS terus menjadi kampus pendorong lahirnya inovasi baru sebagai Home of Champions,” harap Nayla optimistis.

Bagaimana Minyak Iran Mengalir ke Tiongkok? “Stasiun Transaksi di Laut” Terungkap

EtIndonesia. Baru-baru ini, CNN mengungkap bahwa sebuah wilayah laut di dekat Malaysia telah menjadi “stasiun pengisian bahan bakar liar”, tempat rezim Iran dan pihak Tiongkok diduga melakukan transaksi minyak.

Wilayah tersebut terletak di dekat pintu masuk timur Selat Singapura, yang biasa disebut sebagai Eastern Outer Port Limits (EOPL) Anchorage, sekitar 43 mil dari pantai Semenanjung Malaysia, dan berada dalam zona ekonomi eksklusif Malaysia.

Pekan lalu, militer AS menyita sebuah kapal tanker bernama MT Tifani di Samudra Hindia dan menemukan sekitar 1,9 juta barel minyak Iran di dalamnya. Berdasarkan analisis citra satelit oleh CNN, kapal tersebut kemungkinan sedang menuju EOPL untuk membongkar muatan.

Laporan menyebutkan bahwa dalam satu tahun terakhir, MT Tifani berkali-kali bolak-balik ke area EOPL. Data dari MarineTraffic menunjukkan kapal ini sering berlayar di wilayah tersebut, berlabuh, lalu mematikan sistem identifikasi otomatis (AIS) yang wajib, dan baru muncul kembali beberapa jam atau bahkan beberapa hari kemudian. Meski AIS dimatikan, kapal tetap bisa diidentifikasi melalui nomor IMO yang diberikan oleh Organisasi Maritim Internasional.

Citra satelit yang ditinjau CNN menunjukkan bahwa pada Agustus tahun lalu, MT Tifani pernah memindahkan muatan tak dikenal ke kapal lain bernama Ma Qiao Queen di wilayah tersebut. Setelah transfer, kapal itu sempat menyalakan AIS dan berlayar ke arah timur laut menuju Tiongkok. Namun setelah dikenai sanksi oleh AS karena diduga menyelundupkan minyak Iran ke Tiongkok, kapal tersebut kembali mematikan pelacak AIS.

Selain itu, data MarineTraffic menunjukkan bahwa kapal tanker lain, Majestic X, yang juga disita AS pekan lalu, telah beberapa kali melakukan perjalanan antara Timur Tengah dan Selat Singapura, dengan tujuan yang sama yaitu EOPL.

Seorang pakar Iran dari Washington Institute, Farzin Nadimi, menyatakan bahwa karena lokasi geografisnya yang strategis dan lemahnya pengawasan di wilayah sekitar, EOPL telah menjadi pusat penting bagi “armada bayangan” (shadow fleet).

Data satelit yang dihimpun oleh organisasi nirlaba United Against Nuclear Iran (UANI) menunjukkan bahwa pada tahun 2025 terdapat sedikitnya 679 kasus transfer minyak antar kapal di wilayah Pasifik Timur, meningkat dibandingkan 471 kasus pada 2024 dan 280 kasus pada 2023. Karena satelit tidak selalu melintasi wilayah tersebut setiap hari dan cuaca buruk dapat mengganggu deteksi, angka sebenarnya kemungkinan lebih tinggi.

Di bawah sanksi internasional, Iran mengandalkan armada tanker tua dan tidak transparan untuk mengekspor minyak mentah ke luar negeri. Pemerintah AS menyebutkan bahwa sekitar 90% ekspor minyak Iran mengalir ke Tiongkok. Sementara itu, pihak Tiongkok tidak hanya tidak ikut menjatuhkan sanksi terhadap minyak Iran, tetapi juga secara terbuka menentang sanksi tersebut.

Laporan tersebut menyebutkan bahwa EOPL kini menjadi pusat transit penting dalam perdagangan minyak “bayangan” antara Iran dan Tiongkok. Melalui wilayah ini, Iran tetap dapat mengekspor minyak dan mempertahankan pendapatan stabil bahkan di tengah perang, sehingga membantu membiayai pemerintahannya.

UANI juga melacak bahwa dari Januari hingga 21 April lalu, setidaknya terjadi 250 kali transfer minyak antar kapal di area EOPL. Minyak Iran yang terkena sanksi biasanya dijual sekitar 10 dolar AS lebih murah per barel dibandingkan harga acuan global Brent Crude Oil. Sejak pecahnya perang, harga Brent telah melonjak hingga di atas 100 dolar AS per barel. Ini berarti setiap transaksi transfer antar kapal dapat menghasilkan puluhan juta dolar bagi Iran.

Sumber : NTDTV.com

Bentrok Wisatawan di Tepi Tebing Gunung Taishan, Tiongkok Momen Tergelincir yang Menegangkan 

EtIndonesia. Sekitar pukul 05.00 pagi, 25 April 2026, di kawasan wisata Gunung Tai (Taishan), Kota Tai’an, Provinsi Shandong, para wisatawan terlibat bentrokan fisik saat berebut posisi terbaik untuk menyaksikan matahari terbit.

Dalam kejadian tersebut, beberapa wisatawan saling dorong di tebing curam tanpa pelindung. Sejumlah orang tergelincir dari batu, situasi di lokasi sangat kacau dan berbahaya. Setelah jatuh, kedua pihak kembali bangkit dan melanjutkan perkelahian hingga situasi tidak terkendali.

Video yang beredar di internet memperlihatkan sebuah tebing curam yang dipenuhi wisatawan yang menunggu momen matahari terbit. Seorang pria memaksa naik ke atas, namun didorong oleh orang di atasnya hingga kehilangan keseimbangan dan tergelincir. Saat jatuh, ia menarik beberapa orang di sekitarnya hingga ikut meluncur turun, bahkan menimpa wisatawan lain.

Setelah sampai di bagian datar, konflik tidak berhenti. Kedua pihak kembali berkelahi, bahkan satu pria terlihat dipukuli oleh beberapa orang hingga jatuh ke tanah. Terdengar pula teriakan dari wisatawan lain yang mencoba melerai, namun suasana tetap kacau.

Menanggapi kejadian ini, petugas kawasan wisata Gunung Tai mengatakan kepada media bahwa insiden terjadi di area pengamatan matahari terbit di kawasan administrasi Nantianmen (Gerbang Surga Selatan). Tidak ada korban luka dalam insiden tersebut, konflik telah didamaikan, dan pihak kepolisian telah turun tangan menyelidiki.

Petugas juga menyebutkan bahwa area tersebut sebenarnya memiliki staf pengelola di lokasi. Namun pada hari itu jumlah wisatawan melonjak tajam, sehingga pengendalian di jam puncak tidak memadai.

Video terkait kemudian viral di internet dan memicu kritik publik, di antaranya:

  • “Memalukan! Ini juga menunjukkan kekacauan di pengelolaan Gunung Tai!”
  • “Tebing di sekeliling penuh orang, tapi tidak terlihat ada perlindungan, ini jelas bahaya keselamatan.”
  • “Tidak ada pembatasan jumlah wisatawan, ini tanggung jawab utama pengelola.”

Komentar lain:

  • “Sangat menakutkan, datang untuk melihat matahari terbit malah melihat perkelahian, hampir saja orang jatuh ke jurang.”
  • “Melihat video ini bikin merinding—berkelahi di jalur sempit di tepi tebing, demi foto matahari terbit sampai mengabaikan nyawa sendiri dan orang lain.”
  • “Terlalu berbahaya, seperti mempertaruhkan nyawa demi foto.”
  • “Sungguh ironis, mendaki gunung malah untuk berkelahi—‘pertarungan di puncak Gunung Tai’.”

Sebagian warganet juga mengkritik perilaku wisatawan:

  • “Egois dan tidak mau kalah.”
  • “Untuk apa seperti ini? Semua datang untuk bersenang-senang, seharusnya mengutamakan keharmonisan.”

Sumber : NTDTV.com