Theepochtimes.com- Pejabat Tiongkok mengatakan curah hujan yang kini melanda Tiongkok, masih jauh dari selesai. Apa yang disampaikan oleh pejabat Tiongkok itu, sebagai pengakuan yang jarang terjadi. Pejabat itu mengatakan tantangan terburuk ke depannya.
Pada bulan Juli dan Agustus, membawa hujan lebat di daratan Tiongkok, yang melanda Sungai Yangtze yang rawan dilanda banjir. Namun demikian, Zhou Xuewen, Wakil Menteri Sumber Daya Air Tiongkok yang ditugaskan untuk mengatasi banjir mengatakan bahwa musim hujan akan berlanjut hingga September, dengan “kemungkinan yang sangat tinggi” akan terjadinya banjir besar. Pernyataan itu disampaikan menurut konferensi pers Kantor Informasi Dewan Negara baru-baru ini.
Menurut pihak berwenang, banjir sejak Juni lalu, memengaruhi setidaknya 63,5 juta orang dan menyebabkan kerugian ekonomi secara langsung mencapai hampir 179 miliar yuan.
Hujan badai membanjiri lebih dari 600 sungai di Cina dan menghancurkan panen di 1,14 juta hektar tanah subur di bagian hilir Yangtze. Topan dan hujan dengan curah tinggi, diperkirakan akan melanda Tiongkok utara dalam beberapa minggu mendatang.
Bendungan Tiga Ngarai mengalami kenaikan debit air hingga 16,81 meter di atas tingkat peringatan pada 20 Agustus 2020, puncak tertinggi sejak bendungan itu dioperasikan pada tahun 2003. Diperkirakan akan naik 3,7 meter pada 22 Agustus 2020. Sebelas pintu air dibuka pada 20 Agustus untuk mengurangi tekanan pada bendungan itu.
Sementara itu, Beijing secara konsisten mengklaim bahwa proyek yang dibangun di sepanjang hulu Sungai Yangtze itu, melindungi daerah sekitarnya dari banjir. Para ahli sebelumnya mengungkapkan kekhawatirannya, bahwa struktur bangunan tersebut memperburuk keadaan.
“Apakah Tiga Ngarai dapat berperan mencegah banjir dalam situasi saat ini, atau jika pemerintah Tiongkok telah menipu rakyat Tiongkok sejak awal — ini telah menjadi sangat jelas bagi rakyat selama bertahun-tahun,” kata Wang Weiluo, seorang ahli hidrologi Tiongkok berbasis di Jerman, kepada The Epoch Times dalam sebuah wawancara baru-baru ini.
Kota besar Chongqing dilanda meluasnya banjir dalam empat dekade pada 18 Agustus 2020, memaksa pihak berwenang untuk meningkatkan kewaspadaan banjir ke tingkat maksimum.
Pejabat kota setempat melalui pengeras suara memperingatkan, agar siapa pun di jalanan “mengambil tindakan pengamanan” sebelum diterjang banjir.
Di Provinsi Sichuan yang berdekatan, ketika debit air berlumpur naik ke jari-jari kaki patung Buddha Raksasa Leshan setinggi 71 meter, para pejabat mengevakuasi sekitar 180 turis dari situs Warisan Dunia UNESCO yang berusia 1.200 tahun itu.
Di Provinsi Gansu, timur laut Sichuan, tanah longsor membendung aliran sungai di kota wisata Bikou di Kabupaten Wen dan membuat danau besar, sementara terjangan air menenggelamkan sejumlah bangunan berlantai empat, menurut wawancara dengan penduduk setempat dan laporan media.
Owner sebuah restoran bihun, yang terletak di dekat gedung pemerintah setempat, mengetahui bahwa kabar tersebut dari kerabatnya yang memperingatkan dirinya dan suaminya untuk “lari ke tempat tinggi mana pun yang dapat Anda pikirkan”.
Mereka pergi dengan tergesa-gesa, meninggalkan semua yang ada di dalamnya, termasuk uang tunai dan telepon mereka, hilang karena banjir. “Jika kami lebih lambat sedikit, saya dan suami saya… akan tenggelam di sana,” katanya kepada The Epoch Times.
Pemilik restoran lokal lainnya menggambarkan banjir sebagai bencana paling merusak yang bisa diingatnya. “Tahun ini paling banyak terjadi bencana, hujan terlalu deras,” katanya.
Namun demikian, ketika Perdana Menteri Li Keqiang mengunjungi Chongqing pada 20 Agustus, pejabat lokal tampak bersemangat untuk memberikan nada yang berbeda. Li berjalan melewati air banjir yang surut dengan sepatu bot hujan yang tertutup lumpur, ditemani oleh sekretaris Partai Komunis kota itu, Chen Min’er.
“Tolong sampaikan kesulitan yang Anda hadapi,” kata Li kepada kerumunan pejabat lokal, menurut video yang sejak itu menyebar di internet. Sebelum Li menyelesaikan pernyataan kalimat berikutnya, muncul suara memotongnya: “Kami tidak mengalami kesulitan saat ini”.
Keterangan Gambar:Pemandangan dari udara area banjir di barat daya China Chongqing pada 19 Agustus 2020. (STR / AFP via Getty Images)
Ntdtv, oleh Luo Tingting- Dampak dari pandemi virus Komunis Tiongkok membuat negara mikro Principality of Hutt River, yang berpenduduk hanya 26 orang terpaksa bubar. Principality of Hutt River tidak mampu membayar kembali pajak yang terutang kepada pemerintah Australia karena epidemi telah menyebabkan penurunan tajam dalam pendapatan pariwisata. Sehingga terpaksa mengumumkan pembubarannya dan kembali bergabung dengan Australia.
Principality of Hutt River, negara dengan luas sekitar 75 km persegi, terletak 500 kilometer sebelah utara kota Perth, ibu kota Australia Barat yang telah berdiri sejak 50 tahun lalu.
Pangeran Graeme Casley dari Kerajaan Sungai Hutt baru-baru ini mengonfirmasi bahwa mereka akan mengumumkan pembubaran negara dan rencana menjual tanah guna membayar kembali pajak yang terutang kepada Kantor Pajak Australia.
Menurut Pangeran Graeme Casley selain masalah hutang, penurunan tajam pendapatan di bidang pariwisata karena epidemi adalah alasan utama pembubaran Kerajaan.
Setelah virus komunis Tiongkok (pneumonia Wuhan) mewabah sejak bulan Januari tahun ini, kerajaan terpaksa menutup bisnis pariwisata. Principality of Hutt River berdiri pada tahun 1970. ayahanda Pangeran Graeme Casley yakni Prince Leonard Casley adalah seorang petani gandum di Australia Barat.
Karena masalah produksi gandum, Pangeran Leonard berselisih sengit dengan pemerintah Australia dan mengumumkan pembentukan Kepangeranan Hutt River karena marah. Tetapi pemerintah Australia tidak pernah secara hukum mengakuinya.
Meskipun luas wilayah Kepangeranan Hutt River kecil dengan populasi hanya 26 orang, negara ini tetap berperilaku seperti negara merdeka. Negara tersebut juga memiliki paspor, SIM, dan mata uangnya sendiri, serta memiliki bendera nasional sendiri.
Negara itu juga memiliki 13 kantor diplomatik di 10 negara berbeda termasuk Amerika Serikat dan Prancis. Kepangeranan Hutt River adalah salah satu dari sedikit negara yang pernah menyatakan perang terhadap Australia.
Pada tahun 1977, negara tersebut mengumumkan perang terhadap Persemakmuran Australia karena desakan membayar tunggakan pajak yang terus menerus dari pemerintah Australia. Tetapi belakangan, mereka menarik kembali pernyataan perangnya.
Pada tahun 2017, Mahkamah Agung Australia memutuskan Kepangeranan Hutt River kalah dalam kasus gugatan terhadap pemerintah Australia dan diwajibkan untuk membayar pokok, denda dan bunga atas pajak yang terutang sebesar AUD. 3 juta.
Selama beberapa dekade, para turis dari mancanegara telah datang ke negara mikro tersebut untuk berziarah. Paspor mereka akan dicap dengan stempel masuk dan dapat ditukar dengan mata uang negara ini, yakni dolar Hutt River.
Pangeran Graeme Casley menyatakan bahwa Principality of Hutt River akan menjadi bagian dari sejarah, ya tak dapat diabaikan. Ia berharap keberadaan negara tersebut di muka bumi dapat terus dikenang oleh masyarakat di mana saja berada.
Keterangan Gambar: Principality of Hutt River, negara mikro yang terpaksa bubar akibat mewabahnya virus komunis Tiongkok. (video screenshot)
Seorang pria petugas kebersihan jalan di Guandong, Tiongkok selatan, menemukan bayi yang baru lahir di tempat sampah. Ia segera meminta pertolongan dan bayinya dipindahkan ke rumah sakit, polisi berhasil mengidentifikasi dan menangkap orangtua dari bayi perempuan tersebut.
Menurut laporan polisi, orangtua dari bayi tersebut meninggalkan bayinya beberapa jam setelah kelahirannya karena “mereka ingin punya anak laki-laki”.
Pasang itu telah memiliki dua anak perempuan dan kali ini mereka tidak ingin merawat bayinya. Polisi telah menahan pasangan itu tak lama setelah penyelamatan bayi. Sang ibu, yang diidentifikasi sebagai Li, berusia 21 tahun, melahirkan putrinya saat fajar di sebuah apartemen sewaan.
Ayah berusia 24 tahun, yang diidentifikasi sebagai Zhang, mengatakan kepada polisi bahwa setelah bayi itu lahir, “mimpinya untuk memiliki seorang anak laki-laki telah sirna”.
Di Tiongkok, sebagian besar pasangan lebih suka memiliki bayi laki-laki karena pembatasan kelahiran, juga untuk meneruskan marga keluarganya.
Setelah penangkapan, pasangan itu menambahkan bahwa mereka membuat keputusan untuk meninggalkan bayi perempuan yang baru lahir tersebut karena mereka tidak dapat membesarkan tiga anak.
Beberapa menit setelah Li melahirkan suaminya membawa bayinya tersebut untuk dibuang ke tempat sampah di lingkungan sekitar.
Gambar yang dirilis oleh Polisi Qiaotou menunjukkan sang ayah berjalan di jalan dalam kegelapan sambil menggendong anak itu dalam pelukannya.
Li dibebaskan dengan jaminan dan harus diadili. Kejahatan yang mereka lakukan bisa dijatuhi hukuman hingga lima tahun penjara.
Menurut statistik terbaru, sekitar 100.000 bayi ditinggalkan di Tiongkok setiap tahun, setiap hari 270 anak kehilangan tempat tinggal. Terlepas dari kenyataan bahwa undang-undang negara itu mengatur hukuman hingga lima tahun bagi orangtua yang melakukan penelantaran. (yn)
Epochtimes, oleh Xia Yu- Dalam sebuah kegiatan di Kota Yuma, Negara Bagian Arizona pada hari Selasa, 18 Agustus 2020, Presiden Trump ditanya tentang penundaan dialog perdagangan dengan pihak Tiongkok.
Pada kesempatan itu, Trump mengatakan : “Saya yang berniat menunda dialog dengan Tiongkok. Tahukah Anda mengapa ? Saya tidak ingin berurusan dengan mereka (komunis Tiongkok) sekarang. Saya tidak ingin berurusan dengan mereka sekarang. Mengingat apa yang telah mereka lakukan terhadap negara ini (Amerika Serikat) dan dunia. Saya tidak ingin berbicara dengan komunis Tiongkok sekarang”.
Trump juga ditanya oleh wartawan apakah dia akan menarik diri dari perjanjian perdagangan dengan komunis Tiongkok. Trump menjawab : “Kita akan melihat apa yang terjadi. Izinkan saya untuk memberitahu Anda bahwa apa yang telah dilakukan komunis Tiongkok kepada dunia, bahkan tidak terbayangkan (mengacu pada penyebaran virus ke seluruh dunia). Sesungguhnya mereka bisa saja mencegahnya. Mereka seharusnya menghentikan penyebarannya. Tidak salah, adalah saya yang menginstruksikan untuk stop dialog dengan pihak Tiongkok”.
Menurut laporan media, Perwakilan Dagang AS Robert Lighthizer, Menteri Keuangan Steven Mnuchin dan Wakil Perdana Menteri Liu He, awalnya dijadwalkan untuk mengadakan konferensi video pada hari Sabtu lalu 15 Agustus 2020, untuk mengevaluasi implementasi tahap pertama perjanjian perdagangan AS – Tiongkok. Akan tetapi dialog tersebut ditunda sampai batas waktu yang tidak diketahui.
Ketika berbicara tentang pandemi, Trump mengatakan : “Apa yang dilakukan komunis Tiongkok kepada dunia tidak terbayangkan (mengacu pada penyebaran virus ke seluruh dunia)”.
Pada hari Senin, Trump mengatakan dalam sebuah wawancara dengan Fox News, bahwa hubungannya dengan Beijing memburuk. Trump juga mengatakan bahwa pihak Tiongkok sedang berusaha untuk memperbaiki hubungan ini melalui pembelian daging sapi, kedelai, dan jagung.
Penasihat perdagangan Gedung Putih Peter Navarro kemudian mengatakan kepada CNBC, bahwa perjanjian dagang tahap pertama masih valid. Sedangkan jumlah minyak AS yang diekspor ke Tiongkok bulan September mendatang, mungkin naik lebih dari dua kali lipat.
Bloomberg melaporkan bahwa menurut perkiraan sementara ‘Vortexa Ltd.’ berdasarkan pemesanan kapal tanker, ada sekitar 14 juta barel atau setara 7 kapal tanker terbesar minyak mentah AS akan dikirim ke Tiongkok bulan depan. Jika semua barang ini dikirim, itu akan menjadi dua kali lipat jumlah minyak mentah AS yang dibeli oleh komunis Tiongkok pada bulan Agustus 2020.
Reuters juga melaporkan bahwa pihak berwenang Tiongkok sedang mencari tanker untuk pengangkutan sedikitnya 20 juta barel minyak mentah bulan Agustus dan September dari AS ke daratan Tiongkok. Ini merupakan bagian dari komitmen Beijing dalam merealisasikan perjanjian perdagangan tahap pertama.
Serena Huang, seorang analis senior dari perusahaan analisis pasar ‘Vortexa’ mengatakan kepada Bloomberg : “Kenaikan pembelian minyak mentah AS mungkin karena alasan politik. Tiongkok masih memiliki cadangan minyak yang besar. Saat ini, harga minyak mentah AS tidak lebih murah dari para pesaingnya di Timur Tengah”.
Bloomberg mengutip data dari Kantor Pabean Tiongkok memberitakan, bahwa dalam 6 bulan pertama tahun ini, komoditas AS yang diimpor oleh Tiongkok hanya mencapai sekitar 23% dari total target kesepakatan perdagangan tahun 2020. (Sin/asr)
Keterangan Gambar: Pada 18 Agustus, Presiden AS Trump menyatakan bahwa dirinya yang menginstruksikan stop dialog perdagangan dengan komunis Tiongkok. Trump juga menambahkan bahwa saat ini dirinya tidak ingin berkomunikasi dengan pihak Tiongkok. (Brendan Smialowski/AFP)
Epochtimes.com- Wartawan Voice of America berbahasa Prancis melaporkan bahwa Presiden Keita ditangkap di rumahnya di Bamako pada hari Selasa 18 Agustus 2020. Ia dibawa ke kamp militer di Katy, 15 kilometer jauhnya. Cisse dibawa ke barak yang sama.
Sebelumnya di hari yang sama, baku tembak terjadi di pangkalan Katy. Seorang reporter di Mali mengatakan kepada tim Voice of America Africa English, “Para prajurit mengamuk, mengambil senjata mereka di gudang senjata, mulai menembak ke udara, berjalan keluar dan memblokir barak.” Tidak ada laporan korban jiwa dalam kerusuhan tersebut.
Pemberontakan di kamp militer yang sama memicu kudeta terhadap Presiden Mali Amadou Tumani Durr pada tahun 2012. Sebelumnya pada Selasa, Kedutaan Besar Norwegia di Mali memperingatkan bahwa pemberontakan sedang berlangsung. Beberapa kedutaan memperingatkan warganya untuk tinggal di rumah.
Kedutaan Besar AS di Bamako telah memberi tahu stafnya untuk berlindung di tempat dan memperingatkan warga Amerika untuk menjauh dari demonstrasi atau kegiatan militer dan polisi.
Sejak Juni, pendukung oposisi telah melakukan beberapa protes besar-besaran menuntut pengunduran diri Presiden Keita. Konflik antara pasukan keamanan dan pengunjuk rasa pada bulan Juli mengakibatkan sedikitnya 11 kematian.
Para kritikus menuduh Presiden Keita bertanggung jawab atas kesulitan ekonomi dan gagal memadamkan pemberontakan di utara selama 8 tahun. Pada April tahun ini, Mahkamah Konstitusi membatalkan hasil pemilihan parlemen yang kontroversial. Keputusan memungkinkan partai Keita memperoleh mayoritas kursi kosong. Sejak itu konflik di Mali meningkat.
Keterangan Gambar: Gambar tersebut menunjukkan tentara dan orang-orang merayakan pemberontakan. (Foto oleh MALIK KONATE / AFP)
Epochtimes, Lin Yan- Presiden Amerika Serikat, Donald Trump menyatakan bahwa menggunakan peralatan Huawei akan menjadi bencana.
Departemen Perdagangan Amerika Serikat menyatakan pada hari Senin 17 Agustus lalu, berupaya mencegah Huawei menghindari larangan melalui perusahaan pihak ketiga guna mendapatkan teknologi Amerika Serikat dan produk terkait.
Untuk Departemen Perdagangan Amerika Serikat, telah memasukkan 38 anak perusahaan Huawei di 21 negara di seluruh dunia yang ekspor ke Amerika Serikat sebagai “daftar entitas” yang dibatasi.
Sejak Mei 2019, jumlah total entitas Huawei dalam daftar hitam telah meningkat menjadi 152 perusahaan. Menurut analisis media asing, tindakan terbaru pemerintahan Trump akan sangat merusak kemampuan Huawei untuk menghasilkan produk inti seperti ponsel pintar dan BTS.
Presdien Trump menegaskan, Huawei dulu menikmati aturan bebas di seluruh Amerika Serikat. “Mereka tahu semua yang kami lakukan di masa lalu. Huawei memang, apa yang saya sebut sebagai mata-mata,” kata Presiden Trump.
“Mereka memantau negara kami. Ini hal yang sangat rumit. Anda memiliki microchip, Anda memiliki sesuatu yang tidak dapat Anda lihat. Dan mereka terlibat dalam spionase,” tambahnya.
Presiden Trump menunjukkan bahwa Inggris baru-baru ini membalikkan sikapnya terhadap Huawei di jaringan sensitifnya. Inggris akan menghilangkan dan mengganti peralatan Huawei di jaringannya pada tahun 2027 mendatang.
Sementara Prancis juga mengumumkan bulan lalu bahwa mereka menyarankan operator telekomunikasinya untuk menghindari penggunaan peralatan Huawei, tetapi tidak sepenuhnya melarang Huawei.
Hal itu terkait dengan tekanan keras dari pemerintahan Trump yang telah berulang kali menyatakan kepada sekutunya bahwa jika mereka memutuskan untuk menggunakan peralatan Huawei di jaringan 5G, Amerika Serikat harus berhenti berbagi intelijen dengan mereka.
“Kami memberitahu Inggris bahwa kami sangat menyukai Skotlandia, tetapi kami tidak akan berbisnis dengan Anda, karena jika Anda menggunakan sistem Huawei, itu berarti mereka memantau Anda dan mereka memantau kami. Saya sudah melakukannya. Dapatkan dukungan dari hampir setiap negara untuk meninggalkan Huawei,” tegas Presiden Trump.
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Mike Pompeo memuji tindakan terbaru Departemen Perdagangan Amerika untuk membatasi Huawei itu. Dalam sebuah pernyataan, Pompeo menyebut Huawei sebagai cabang negara pengawas Komunis Tiongkok.
“Kami tidak akan mentolerir tindakan Komunis Tiongkok yang merusak privasi warga kami, hak kekayaan intelektual perusahaan, atau integritas jaringan generasi mendatang,” kata Pompeo.
Sementara itu, selama ini Huawei selalu membantah bahwa mereka mengumpulkan informasi untuk Komunis Tiongkok. Tetapi sejak Meng Wanzhou, kepala keuangan Huawei, ditangkap di Kanada dan memasuki proses ekstradisi, otoritas Komunis Tiongkok telah menangkap setidaknya empat warga Kanada sebagai alat tawar-menawar untuk menekan pemerintah Kanada.
Penasihat Perdagangan Gedung Putih, Peter Navarro mengaitkan tindakan pemerintah Amerika Serikat terbaru itu terhadap Huawei dengan ketegangan dengan Tiongkok selama pandemi virus Komunis Tiongkok, COVID-19 dan pencurian kekayaan intelektual oleh Komunis Tiongkok di masa lalu.
Dalam sebuah wawancara dengan Squawk Box CNBC, Navarro mengatakan, “Sekarang kita semua menentang elang Tiongkok (Komunis Tiongkok). Ini untuk alasan yang bagus.”
Navarro menegaskan bahwa dalam sepuluh tahun terakhir, Komunis Tiongkok telah menggunakan subsidi negara besar-besaran, pencurian kekayaan intelektual, gangguan ke komputer Amerika Serikat dan lain-lain, guna mencuri semua yang dikerjakan pihak Amerika Serikat.
“Sekarang mereka hanya menggunakannya untuk membunuh kami. Virus Komunis Tiongkok yang mematikan menginfeksi Amerika Serikat. Virus mematikan ini telah membunuh lebih dari 160.000 orang Amerika dan kehilangan triliunan dolar dalam kekayaan. Itu benar-benar telah menciptakan perlawanan bagi kami, jadi kami semua sekarang melawan elang Tiongkok,” tegas Navarro.
Navarro juga mempertanyakan, “Memang di dunia ini ada seorang presiden yang bertanggung jawab atas pembunuhan 160.000 orang Amerika, dan itu adalah pemimpin Komunis Tiongkok yang tidak dipilih oleh rakyat.”
Keterangan Gambar: Khawatir dengan spyware, banyak negara menolak Huawei. (Epoch Times)
Semakin banyak perusahaan Tiongkok mempertimbangkan keluar dari daftar bursa saham Amerika Serikat. Dikarenakan, Washington meningkatkan tindakan keras terhadap perusahaan asing yang gagal memenuhi audit standar Amerika Serikat.
Raksasa perjalanan online Tiongkok, Ctrip adalah perusahaan terbaru yang dilaporkan menjelajahi menjadi perusahaan swasta. Ctrip telah mengadakan pembicaraan tahap awal dengan sejumlah investor, yang mencakup perusahaan ekuitas swasta dan perusahaan teknologi, mengenai pendanaan keluarnya Ctrip dari Nasdaq sebagaimana dilaporkan Reuters melaporkan.
Jika kesepakatan tersebut berhasil, Ctrip akan bergabung dengan perusahaan lain yang keluar dari daftar bursa saham Amerika Serikat, di tengah meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dengan Tiongkok.
Platform iklan baris online terbesar di Tiongkok 58.com dan perusahaan pencarian web Sogou Inc. yang berbasis di Beijing, adalah di antara perusahaan-perusahaan yang baru-baru ini mengumumkan potensi keluar dari daftar bursa saham New York Stock Exchange (NYSE).
Selama lebih dari satu dekade, perusahaan Tiongkok telah memanfaatkan pasar modal Amerika Serikat saat beroperasi di bawah standar yang lemah.
Beijing menolak untuk mengizinkan inspeksi audit atas perusahaan-perusahaan Tiongkok yang terdaftar di perusahaan-perusahaan Amerika Serikat, mengutip undang-undang rahasia negara.
Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan Tiongkok ini tidak mengikuti persyaratan pengungkapan yang sama seperti yang dilakukan perusahaan-perusahaan Amerika Serikat, sehingga menimbulkan risiko bagi investor.
Dalam beberapa bulan terakhir, Gedung Putih dan Kongres menyerukan pengawasan yang lebih besar terhadap perusahaan Tiongkok yang terdaftar di Amerika Serikat.
Whistleblower dan aktivis short-seller, Dan David percaya bahwa rezim Tiongkok tidak akan mengubah perilakunya kecuali Washington mendorong meminta lebih banyak pertanggungjawaban rezim Tiongkok.
“Negosiasi saya selama 10 atau 15 tahun terakhir di Tiongkok adalah anda benar-benar harus mendorong segalanya sebelum ada gerakan apa pun. Saya berpikir [perusahaan-perusahaan Tiongkok] menantang hal ini sampai menit terakhir. Saya tahu bahwa perusahaan-perusahaan Tiongkok sedang melobi Kongres” melalui mitra bisnisnya di Amerika Serikat”, kata Dan David memberitahukan kepada The Epoch Times.
Dalam “The China Hustle,” sebuah film dokumenter yang dirilis pada tahun 2018, Dan David menjelaskan bagaimana perusahaan Tiongkok menyesatkan investor Amerika Serikat dengan melebih-lebihkan operasi, pendapatan, dan keuntungannya. Dan David membantu mengungkap penipuan senilai usd 15 miliar di pasar modal Amerika Serikat dan ada 12 perusahaan yang dihapus dari daftar bursa saham.
Setelah krisis keuangan tahun 2008, ratusan perusahaan Tiongkok terdaftar di bursa saham Amerika Serikat melalui merger terbalik dengan publik. Tetapi sebagian besar adalah perusahaan Amerika Serikat yang tidak aktif. Banyak yang ternyata adalah penipuan, sebagaimana dokumenter itu menunjukkan.
Whistleblower terkemuka lainnya untuk perusahaan Tiongkok, Carson Block, dari Muddy Waters Capital, baru-baru ini membantu mengungkap penipuan akuntansi Luckin Coffee.
Saham rantai kedai kopi Tiongkok tersebut jatuh dan kemudian dihapus dari daftar Nasdaq, itu setelah sejarah lama kejahatan keuangan Luckin Coffee diungkapkan dalam laporan 89 halaman oleh Muddy Waters.
Skandal itu menjadi peringatan bagi anggota parlemen, regulator, dan investor Amerika Serikat adanya risiko ekstrim yang ditimbulkan perusahaan Tiongkok terhadap modal pasar Amerika Serikat, sebagaimana diungkapkan oleh Carson Block mengatakan kepada CNBC.
Pada bulan September tahun lalu, 172 perusahaan Tiongkok terdaftar di bursa saham utama Amerika Serikat, dengan kapitalisasi pasar kolektif lebih dari usd 1 triliun, menurut laporan tahunan Komisi Tinjauan Ekonomi dan Keamanan Amerika Serikat–Tiongkok.
Dewan Pengawas Akuntansi Perusahaan Publik, sebuah pengawas di Amerika Serikat, telah lama mengeluh adanya ketidakmampuan untuk memeriksa audit kertas kerja dari perusahaan tersebut.
Gedung Putih untuk Memperketat Aturan
Sebuah kelompok kerja yang ditunjuk oleh Presiden Donald Trump pada tanggal 6 Agustus, merilis laporan dengan sebuah daftar rekomendasi untuk mengatasi risiko yang ditimbulkan oleh perusahaan Tiongkok di pasar keuangan Amerika Serikat.
Kelompok kerja tersebut telah menganjurkan Komisi Sekuritas dan Bursa, mengambil tindakan untuk meningkatkan standar bursa saham Amerika Serikat untuk akses ke kertas kerja audit.
Berdasarkan rencana tersebut, regulator Amerika Serikat memberikan masa transisi hingga tanggal 1 Januari 2022, untuk dipatuhi oleh perusahaan yang terdaftar saat ini dalam standar baru.
Anjuran lainnya termasuk mencakup peningkatan pengungkapan risiko berinvestasi di perusahaan Tiongkok, meninjau pengungkapan risiko dana terdaftar yang terpapar ke perusahaan-perusahaan ini. Kemudian membutuhkan dana yang melacak indeks untuk melakukan uji tuntas lebih lanjut pada sebuah indeks dan indeks penyedianya, dan mengeluarkan panduan untuk penasihat investasi terkait kewajiban fidusia.
“Anjuran yang dituangkan dalam laporan tersebut akan meningkatkan perlindungan investor dan tingkat lapangan bermain untuk semua perusahaan yang terdaftar di bursa saham Amerika Serikat,” kata Menteri Keuangan AS, Steven Mnuchin, yang memimpin kelompok kerja itu, dalam sebuah pernyataan.
Sementara itu, Kongres Amerika Serikat mengambil tindakan untuk melindungi investor Amerika Serikat dan tabungan pensiun warga Amerika.
Senator John Kennedy (R-La.) dan Senator Chris Van Hollen (D-Md.) memperkenalkan undang-undang bipartisan, Holding Foreign Companies Accountable Act, yang disahkan Senat Amerika Serikat dengan persetujuan secara bulat pada tanggal 20 Mei. RUU tersebut masih menunggu pemungutan suara di DPR Amerika.
Di bawah RUU tersebut, perusahaan asing yang auditornya gagal diinspeksi oleh Dewan Pengawas Akuntansi Perusahaan Publik selama tiga tahun berturut-turut, akan mengalami penangguhan untuk diperdagangkan.
RUU itu juga mengharuskan perusahaan untuk mengungkapkan apakah perusahaan itu adalah benar dimiliki atau dikendalikan oleh pemerintah asing, termasuk rezim komunis Tiongkok.
Masalah Bipartisan
Pada tanggal 22 Mei, Senator Partai Republik Brad Sherman (D-Calif.) memperkenalkan undang-undang yang identik di DPR, yang kemudian dimasukkan dalam Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional tahun 2020.
Namun, beberapa anggota parlemen berupaya menentukan apakah ada perubahan dibutuhkan dalam RUU tersebut, sehingga tidak merugikan perusahaan yang memiliki operasi kecil di Tiongkok. Hal demikian menurut staf legislatif untuk anggota Dewan Komite Jasa Keuangan.
“Maksud RUU itu bukan untuk menjaring perusahaan yang kebanyakan sudah beroperasi di yurisdiksi di mana Dewan Pengawas Akuntansi Perusahaan Publik dapat memeriksa pekerjaan auditor perusahaan tersebut tetapi mungkin memiliki persentase operasinya di Tiongkok atau yurisdiksi lain di mana ini menjadi masalah,” kata Brad Sherman kepada The Epoch Times. Jika RUU tersebut menjadi Undang-undang, perusahaan Tiongkok seperti PetroChina, Alibaba Group, dan Tencent dipaksa untuk mematuhi aturan Amerika Serikat atau kehilangan akses ke pasar modal terbesar di dunia.
“Ini benar-benar masalah bipartisan yang tidak perlu dipikirkan lagi. Adalah sangat menyenangkan melihat suara bulat di Senat. Hal yang sama harus terjadi di DPR. Dan hal itu harus diselesaikan. Dan jika tidak selesai, Tiongkok tidak akan berubah,” kata Dan David.
Tren perusahaan Tiongkok keluar dari daftar bursa saham Amerika Serikat diharapkan untuk terus berlanjut. Sedangkan tindakan keras yang diusulkan di Amerika Serikat, mendorong perusahaan Tiongkok mencari daftar sekunder di Hong Kong.
Perusahaan game NetEase yang terdaftar di Nasdaq dan raksasa e-commerce JD.com, misalnya, memulai debutnya di bursa saham Hong Kong pada bulan Juni.
Kritikus berpendapat bahwa jika perusahaan Tiongkok mulai meninggalkan bursa saham Amerika Serikat, maka hal tersebut dapat merugikan keuntungan sektor keuangan dan daya saing global pasar Amerika Serikat. Selama 15 tahun terakhir, bursa saham, investasi bank, dan perusahaan pengelola uang Amerika Serikat telah mendapatkan keuntungan dari daftar perusahaan Tiongkok di bursa saham Amerika Serikat. Pengacara dan bankir Amerika Serikat, menerima komisi yang sangat besar dengan membuat perusahaan-perusahaan ini menjadi perusahaan terbuka.
Namun, para ahli percaya, pengawasan yang lebih besar akan terbayar dalam waktu yang lama, karena akan meningkatkan lingkungan investasi.
“Daftar Amerika Serikat selalu menarik bagi perusahaan yang mencari visibilitas dan mata uang asing. UU baru tidak akan mengurangi minat ini. Hasil yang cenderung lebih dari undang-undang Amerika Serikat yang baru adalah bahwa hal itu akan memperkuat posisi tawar Dewan Pengawas Akuntansi Perusahaan Publik saat berhadapan dengan pihak berwenang asing,” tulis Shang-Jin Wei, profesor bisnis dan ekonomi Tiongkok di Columbia Business School dalam sebuah artikel di Project Syndicate. (vv)
Keterangan Foto : Warga melintasi The New York Stock Exchange di Wall Street di New York City pada 3 Agustus 2020. (ANGELA WEISS / AFP via Getty Images)
ETIndonesia- Bank Indonesia menyampaikan nilai tukar Rupiah tetap terkendali dengan mekanisme pasar yang berjalan baik, meskipun mulai Juli 2020 melemah dipengaruhi ketidakpastian pasar keuangan global.
BI Mencatat, pada Juli 2020, Rupiah mencatat depresiasi 2,36% secara point to point atau 2,92% secara rerata dibandingkan dengan level Juni 2020, dipicu kekhawatiran terhadap terjadinya gelombang kedua pandemi COVID-19, prospek pemulihan ekonomi global, dan peningkatan ketidakpastian pasar keuangan global akibat kenaikan tensi geopolitik AS–Tiongkok.
“Kekhawatiran yang sama berlanjut sehingga Rupiah pada Agustus 2020 kembali mendapat tekanan yang per 18 Agustus 2020 mencatat depresiasi 1,65% secara point to point atau 1,04% secara rerata dibandingkan dengan level Juli 2020,” dilansir dari siaran pers BI berjudul BI 7-Day Reverse Repo Rate Tetap 4,00%: Bersinergi Mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional, Rabu (20/08/2020).
Dibandingkan dengan level akhir 2019, Rupiah terdepresiasi 6,48% (ytd). Ke depan, Bank Indonesia memandang nilai tukar Rupiah masih berpotensi menguat seiring levelnya yang secara fundamental masih undervalued didukung inflasi yang rendah dan terkendali, defisit transaksi berjalan yang rendah, daya tarik aset keuangan domestik yang tinggi, dan premi risiko Indonesia yang menurun.
Selain itu, prospek pemulihan ekonomi yang menguat pada semester II 2020 juga dapat mendukung prospek penguatan nilai tukar Rupiah. Untuk mendukung efektivitas kebijakan nilai tukar, Bank Indonesia terus menjaga ketersediaan likuiditas baik di pasar uang maupun pasar valas dan memastikan bekerjanya mekanisme pasar.
Adapun neraca Pembayaran Indonesia (NPI) tetap baik sehingga mendukung ketahanan sektor eksternal ekonomi Indonesia. NPI triwulan II 2020 mencatat surplus 9,2 miliar dolar AS, dipengaruhi penurunan defisit transaksi berjalan dari 1,4% pada triwulan I 2020 menjadi 1,2% dari PDB serta peningkatan surplus transaksi modal dan finansial.
Penurunan defisit transaksi berjalan, terutama dipengaruhi penurunan impor sejalan melemahnya permintaan domestik. Sementara itu, kenaikan surplus transaksi modal dan finansial didorong berlanjutnya aliran masuk modal asing ke pasar keuangan domestik sejalan dengan besarnya likuiditas global, tingginya daya tarik aset keuangan domestik, dan terjaganya keyakinan investor terhadap prospek perekonomian domestik.
Perkembangan positif NPI berlanjut pada Juli 2020 dipengaruhi berlanjutnya surplus neraca perdagangan sebesar 3,26 miliar dolar AS. Investasi portofolio juga kembali mencatat net inflows sebesar 1,25 miliar dolar AS, meskipun kondisi ketidakpastian pasar keuangan global masih tinggi.
Posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Juli 2020 meningkat menjadi sebesar 135,1 miliar dolar AS, setara pembiayaan 9,0 bulan impor atau 8,6 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.
“Untuk keseluruhan tahun 2020, defisit transaksi berjalan diprakirakan tetap rendah, di bawah 1,5% PDB, sehingga terus mendukung ketahanan sektor eksternal di tengah prospek ekonomi global yang belum kuat,” demikian laporan BI. (asr)
