Theepochtimes, oleh Mimi Nguyen LY- Menteri Luar Negeri Australia, Marise Payne mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa Undang-Undang Keamanan Nasional di Hong Kong mengancam kemandirian peradilan Hong Kong dan hak-hak dan kebebasan penduduk Hong Kong.
“Australia bergabung dengan banyak mitra internasional dalam mengungkapkan keprihatinan kami yang mendalam mengenai pembebanan Beijing atas Undang-Undang Keamanan Nasional di Hong Kong,” kata Marise Payne.
Undang-undang keamanan nasional tersebut mulai berlaku 30 Juni 2020, setelah pemungutan suara seremonial oleh Kongres Rakyat Nasional, legislatif Komunis Tiongkok yang tunduk pada Partai Komunis Tiongkok.
Undang-undang tersebut mengkriminalkan individu atas dalih tindakan subversi, pemisahan diri, terorisme, dan kolusi dengan pasukan asing, dengan hukuman maksimal penjara seumur hidup.
“Keputusan untuk memberlakukan undang-undang ini merusak kerangka kerja ‘Satu Negara Dua Sistem’ dan otonomi tingkat tinggi Hong Kong yang dijamin dalam Deklarasi Bersama Tiongkok-Inggris yang mengikat secara hukum dan Hukum Dasar Hong Kong,” kata Marise Payne dalam pernyataannya.
Hong Kong dikembalikan dari pemerintahan kolonial Inggris ke kedaulatan Tiongkok pada tahun 1997 dengan jaminan tegas berdasarkan Deklarasi Bersama Tiongkok-Inggris, bahwa otonomi tingkat tinggi dan kebebasan esensial akan dilestarikan dengan prinsip ‘Satu Negara Dua Sistem’ sampai tahun 2047.
Marise Payne mengatakan bahwa “Australia terganggu oleh pelaksanaan Undang-undang tersebut terhadap kemandirian peradilan Hong Kong, dan pada hak-hak dan kebebasan yang dinikmati oleh orang-orang Hong Kong, yang kedua hal tersebut mendukung keberhasilan Hong Kong.”
Politikus Liberal Party of Australia itu menegaskan, bahwa keputusan dibuat tanpa partisipasi langsung warga Hong Kong, legislatif atau yudikatif adalah alasan selanjutnya yang perlu dikhawatirkan. Warga Hong Kong akan membuat penilaian sendiri, mengenai bagaimana keputusan ini akan memengaruhi masa depan Hong Kong. Payne menyebutkan, mata dunia akan tetap menyoroti Hong Kong.
Mantan Menhan Australia itu menjelaskan bahwa Australia memiliki “kepentingan besar” dalam kesuksesan Hong Kong dan bahwa Hong Kong adalah rumah bagi kehadiran komersial terbesar Australia di Asia. Ia juga menambahkan bahwa Hong Kong juga adalah salah satu komunitas ekspatriat terbesar Australia secara global.
Marise Payne mengisyaratkan komitmen Australia untuk memperkuat hubungan dengan Hong Kong.
“Kami juga terus mengakui kontribusi besar yang telah dibuat dan terus dilakukan orang-orang dari Hong Kong, ke Australia. Hubungan orang-ke-orang kami adalah sangat dalam — sudah berlangsung sejak 200 tahun yang lalu — dan terus menguat,” ujarnya.
Ia juga mengatakan bahwa Australia telah menjadi tujuan favorit bagi orang-orang dari Hong Kong. Negeri Kangguru itu dikatakan akan bekerja untuk memastikannya tetap seperti biasa. Australia selanjutnya akan terus bekerja dengan mitra internasional untuk menilai sepenuhnya implikasi undang-undang baru tersebut.
Para pengacara Australia prihatin bahwa pelanggaran yang didefinisikan secara luas dalam undang-undang baru tersebut. Yang mana, akan merampas kemandirian pengadilan Hong Kong dan memiliki efek mengerikan pada kehidupan umum di Hong Kong, sebagaimana dilaporkan oleh Australian Associated Press.
Polisi Hong Kong pada tanggal 1 Juli 2020 menggelar sejumlah penangkapan pertama di bawah undang-undang keamanan nasional baru yang diberlakukan oleh rezim komunis Tiongkok.
Keterangan Gambar:Marise Payne, menteri luar negeri Australia, berbicara kepada media di Sydney, Australia, pada 26 Juni 2020. (Mark Metcalfe / Getty Images)
Theepochtimes.com- Beberapa jam setelah hukum melawan undang-undang keamanan nasional Beijing yang baru diberlakukan di Hong Kong, polisi setempat menangkap sembilan orang pengunjuk rasa pada tanggal 1 Juli lalu. Mereka dikenai dugaan kejahatan berdasarkan ketentuan-ketentuannya.
Kerumunan besar menyerbu area Causeway Bay di mana pawai dijadwalkan untuk memulai. Tetapi untuk pertama sejak unjuk rasa massal dimulai pada bulan Juni lalu, para pengunjuk rasa ditangkap saat menyerukan slogan-slogan seperti “Kemerdekaan Hong Kong Adalah Satu-Satunya Jalan Keluar.”
Dalam sebuah unggahan di facebook, polisi Hong Kong memperingatkan slogan semacam itu bersifat menghasut atau bersekongkol dengan orang lain untuk melakukan “pemisahan diri.” Dengan demikian melanggar hukum keamanan nasional.
Undang-undang keamanan nasional mulai berlaku sejak tanggal 30 Juni setelah pemungutan suara seremonial oleh dewan legislatif Tiongkok, Kongres Rakyat Nasional.
Hukum tersebut mengkriminalkan individu atas tindakan subversi, pemisahan diri, terorisme, dan kolusi dengan pasukan asing, dengan hukuman maksimal penjara seumur hidup.
Terkait unjuk rasa pada tanggal 1 Juli lalu, awalnya polisi mengumumkan lebih dari 70 penangkapan, di mana 2 orang dicurigai melanggar undang-undang baru.
Seorang pria ditangkap di Causeway Bay sekitar pk 13.30 waktu setempat karena memiliki spanduk bertuliskan “Kemerdekaan Hong Kong.” Kemudian, seorang wanita ditangkap sekitar pk 15.00 waktu setempat karena memegang plakat bertuliskan “Kemerdekaan Hong Kong,” dimana bendera Inggris dan bendera Amerika Serikat melekat pada plakat tersebut.
Pada malam hari, polisi memperbarui angka penangkapannya dan mengumumkan rincian mengenai ada tiga orang lagi yang ditangkap karena melanggar hukum keamanan nasional. Dua wanita berusia 36 tahun dan seorang seorang gadis berusia 15 tahun yang ditahan sekitar pk 15.00 waktu setempat di Causeway Bay.
Menurut polisi, kedua wanita tersebut memiliki selebaran yang berbeda, termasuk selebaran yang bertuliskan, “Tolak Beijing, Bebaskan Hong Kong.” Wanita itu ditangkap karena mengibarkan bendera bertuliskan, “Saya Bangkit untuk Kemerdekaan Hong Kong.”
Menjelang malam tiba, beberapa pengunjuk rasa berusaha mengatur penghalang jalan dengan benda-benda acak termasuk rel dan batu bata di Causeway Bay. Polisi membalas dengan menembak gas air mata untuk membubarkan kerumunan dan membersihkan puing-puing dari jalan.
Pengunjuk rasa lainnya ditahan atas tuduhan seperti “pertemuan ilegal” dan “mengganggu pekerjaan polisi.”
Selama bertahun-tahun, orang-orang di Hong Kong mengadakan pawai pada tanggal 1 Juli, yang menandai hari kembalinya Hong Kong ke kedaulatan Tiongkok pada tahun 1997 silam. Pawai untuk menyuarakan penolakan terhadap perambahan Beijing atas urusan Hong Kong.
Kelompok pro-demokrasi setempat Front Hak Asasi Manusia Sipil, yang menjadi penyelenggara untuk sebagian besar pawai tanggal 1 Juli di masa lalu, menarik lebih dari setengah juta orang tahun lalu yang menyuarakan penolakan terhadap Rancangan Undang Undang/ RUU ekstradisi yang kini sepenuhnya dihapus pemerintah.
Polisi menolak pengajuan Front Hak Asasi Manusia Sipil untuk mengadakan pawai tahun ini. Alasannya hal tersebut “berpotensi kekerasan” dan akan melanggar batas pengumpulan orang di mana maksimal 50 orang untuk mencegah penyebaran corona virus Partai Komunis Tiongkok.
Front Hak Asasi Manusia Sipil mengumumkan dalam pernyataan di facebook-nya pada tanggal 30 Juni 2020 lalu, bahwa Front Hak Asasi Manusia Sipil tidak setuju dengan keputusan komisaris polisi. Mereka menilai bahwa kesehatan masyarakat hanyalah alasan untuk mencabut hak sipil kebebasan berdasarkan Hukum Keamanan Nasional.
Front Hak Asasi Manusia Sipil gagal mendapatkan persetujuan polisi, beberapa aktivis Hong Kong mengumumkan bahwa mereka akan menjadi penyelenggara pawai dari Causeway Bay ke distrik Pusat kota, sehingga orang dapat menyuarakan penolakannya terhadap hukum keamanan nasional.
Sementara para pengunjuk rasa memulai pawainya pada hari Rabu sore tanggal 1 Juli 2020 dari Causeway Bay. Pawai dipimpin oleh aktivis setempat termasuk anggota parlemen Eddie Chu dan Wakil Ketua Front Hak Asasi Manusia Sipil Figo Chan. Pawai itu berlangsung singkat karena polisi setempat bergerak untuk membubarkan pengunjuk rasa dengan menyemprotkan semprotan lada serta menembakkan meriam air.
Sekitar pk 16.00 waktu setempat, media Hong Kong melaporkan bahwa jurnalisnya dihantam dengan meriam air polisi di Causeway Bay saat polisi berusaha membersihkan pengunjuk rasa dari jalanan.
Setengah jam kemudian, kelompok perdagangan setempat Asosiasi Jurnalis Hong Kong mengeluarkan pernyataan, mengkritik polisi karena menggunakan kekerasan terhadap beberapa wartawan dan mengatakan mereka terluka saat dihantam dengan semprotan meriam air serta semprotan lada oleh polisi.
Asosiasi Jurnalis Hong Kong meminta polisi untuk berhenti mencampuri pekerjaan wartawan sehingga wartawan dapat menjalankan tugas profesi wartawan.
Saat orang-orang Hong Kong keluar di jalan-jalan, pemimpin Hong Kong Carrie Lam menggelar konferensi pers sekitar pukul 14.00, dengan alasan bahwa hukum tersebut “telah menyempurnakan” kerangka kerja “satu negara, dua sistem.” Carrie Lam diapit oleh Menteri Keamanan John Lee dan Menteri Kehakiman Teresa Cheng.
Carrie Lam mengumumkan bahwa departemen keamanan nasional telah dibentuk dalam Kepolisian Hong Kong, sebagaimana diamanatkan oleh hukum keamanan nasional. Ia menolak untuk mengungkapkan siapa yang akan memimpin departemen tersebut.
Menurut Pasal 16 dan 17 undang-undang baru, kepala departemen keamanan nasional baru harus ditunjuk oleh Kepala Eksekutif Hong Kong, di mana posisi saat ini dipegang oleh Carrie Lam. Departemen tersebut akan memiliki sejumlah kekuatan, termasuk menyelidiki kejahatan terhadap keamanan nasional.
Pasal 48 juga menetapkan bahwa Beijing membentuk biro keamanan untuk mengumpulkan intelijen, berkoordinasi dengan pihak berwenang setempat, dan menangani kasus keamanan nasional.
Carrie Lam menambahkan bahwa Hong Kong masih memiliki tanggung jawab untuk memberlakukan undang-undang anti- subversi, yang dikenal sebagai Pasal 23.
Hal itu pertama kali diusulkan di dewan legislatif Hong Kong pada tahun 2003. Tetapi ternyata dihapus tahun itu setelah setengah juta warga Hongkong turun ke jalan untuk berunjuk rasa.
Keterangan Gambar: Dua pengunjuk rasa ditangkap oleh polisi di Causeway Bay, Hong Kong, pada 1 Juli 2020. (Song Bilung / The Epoch Times)
Theepochtimes.com- Pemerintah Inggris mengumumkan akan memperpanjang hak imigrasi bagi sekitar 3 juta penduduk Hong Kong yang berstatus British Nasional (Overseas), menyusul diberlakukannya Undang-Undang Keamanan Nasional yang kejam terhadap Hong Kong.
Perdana Menteri Inggris Boris Johnson di Parlemen Inggris pada 1 Juli 2020 mengatakan bahwa Undang-Undang Keamanan Nasional “merupakan pelanggaran yang jelas dan serius terhadap Deklarasi Bersama Tiongkok-Inggris.” Dikarenakan “melanggar otonomi tingkat tinggi Hong Kong dan bertentangan secara langsung dengan UUD Hong Kong. “
Boris Johnson berkata : “Kami menjelaskan bahwa jika Tiongkok melanjutkan jalur ini, kami akan memperkenalkan rute baru bagi mereka yang berstatus British National (Overseas) untuk masuk ke Inggris, memberikan mereka untuk tinggal dan bekerja di Inggris dan setelah itu untuk mendaftarkan kewarganegaraan. Ia menambahkan” itulah yang akan Inggris lakukan sekarang. “
Berbicara di Parlemen, Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab juga berjanji untuk menghormati komitmen Inggris kepada rakyat Hong Kong dengan memberikan rute imigrasi untuk BNO dan tanggungan mereka.
Status British National (Overseas) adalah model kewarganegaraan Inggris yang dibuat pada tahun 1985, sebelum penyerahan Hong Kong ke Tiongkok pada tahun 1997.
Pemegang paspor BNO dapat tinggal di Inggris hingga enam bulan, akan tetapi tidak secara otomatis memiliki hak untuk bekerja atau studi. Di bawah proposal baru pemerintah Inggris, pemegang status BNO akan dapat tinggal di Inggris selama lima tahun dengan hak untuk bekerja atau study.
Setelah lima tahun, mereka kemudian dapat mengajukan permohonan status menetap, dan untuk kewarganegaraan satu tahun kemudian.Tanggungan keluarga dari pemegang status BNO juga akan memenuhi syarat. Menlu Inggris menambahkan bahwa “tidak akan ada kuota soal jumlah.”
Pihak oposisi Partai Buruh menyambut baik komitmen pemerintah untuk pemegang status BNO, tetapi mengatakan masih belum cukup.
Lisa Nandy, Menlu bayangan oposisi dalam merespon pernyataan Raab berkata : “Saya sangat terharu melihat para aktivis muda yang dengan berani turun ke jalan untuk memprotes Undang-Undang ini dengan risiko yang besar. Mayoritas dari mereka tidak akan termasuk dalam skema ini. Mereka tidak boleh ditinggalkan. “
Dia juga mendesak pemerintah untuk mengedepankan Undang-Undang Magnitsky, sehingga Inggris dapat menjatuhkan sanksi kepada mereka yang melanggar hak asasi manusia di Hong Kong.
Sebagai tanggapan, Menlu Inggris mengonfirmasi bahwa undang-undang dan penunjukan pertama individu dan entitas yang terkena sanksi akan dikeluarkan sebelum 29 Juli, ketika reses musim panas dimulai.
Tawaran pemerintah tentang jalur kewarganegaraan Inggris kepada pemegang BNO didukung oleh sekitar dua pertiga dari penduduk Inggris, kata Tom Tugendhat MP, ketua Komite Urusan Luar Negeri Parlemen Inggris, dalam menanggapi Raab. Pernyataanya mengutip jajak pendapat terbaru dari Partai Konservatif.
Hasil jajak pendapat menyebutkan sekitar 2.000 koresponden juga mengatakan bahwa 72 persen pemilih Inggris akan membayar lebih banyak untuk pasokan kritis seperti peralatan medis dan telekomunikasi jika mengurangi ketergantungan pada impor asing. Sebanyak 58 persen koresponden turut menginginkan negara-negara demokratis meningkatkan kerja sama untuk melawan ekonomi dan pengaruh strategis Tiongkok.
Keterangan Gambar:Perdana Menteri Inggris Boris Johnson berbicara selama debat waktu pertanyaan mingguan di Parlemen di London pada 1 Juli 2020. (Parliament TV / Reuters TV via Reuters)
Ketika cuaca bagus di luar, John dan Alex Sanders suka membiarkan pintu terbuka sehingga mereka dapat menikmati udara yang cerah. Beberapa bulan yang lalu, pasangan itu bersantai di dalam dengan pintu terbuka ketika, entah dari mana, seekor kucing masuk, menyapa mereka dan duduk seolah-olah mereka berada di rumahnya.
Dia berjalan seolah-olah pemilik tempat itu. Pasangan itu memeriksa kerah kucing dan melihat sebuah plakat di atasnya. Mereka mendapati namanya adalah Tigger dan no kontak keluarganya. Mereka menemukan bahwa Tigger tinggal satu jalan dengan mereka dan benar-benar seorang penjelajah lingkungan.
Dia kembali keesokan harinya dan sejak saat itu, tidak ada hari berlalu di mana wajah nakal itu tidak terlihat di rumah John dan Alex. Sekarang, Tigger mengunjungi sahabat barunya setiap hari, biasanya setidaknya dua kali.
Seringkali kucing tidak cukup dengan kunjungan pagi atau sore hari, sering kali Tigger kembali untuk malam juga. Keluarganya saat ini telah setuju untuk membiarkan anak kucing melakukan apa pun yang dia inginkan dan, untuk beberapa alasan, dia memilih Sanders sebagai keluarga keduanya.
Awalnya, Tigger muncul di rumah John dan Alex sekitar jam 9 atau 11 malam. Pada kesempatan-kesempatan tertentu dia akan tidur dan mereka akan mengeluarkannya lagi di pagi hari, sangat pagi, ketika pasangan itu bangun.
Namun, dengan kurungan yang disebabkan oleh COVID-19, Tigger telah menemukan kenyamanan besar dalam keluarga manusia keduanya.
Anak kucing mengunjungi sekitar tengah hari, lalu kembali pada senja dan, seolah-olah ini tidak cukup, dia sudah terbiasa menghabiskan malam bersama mereka. Alex dan John memastikan bahwa ada hari-hari ketika mereka tidak melihatnya, tetapi sangat jarang mereka tidak mengunjungi mereka.
Awalnya, pasangan itu berusaha melatih Tigger untuk pulang ke keluarganya di malam hari, tetapi akhirnya mereka menyerah dan memutuskan untuk membiarkan kucing tidur kapan saja dia mau bersama mereka.
Namun, suatu malam Tigger memutuskan bahwa dia juga ingin tidur dengan manusia barunya.
Bahkan ketika pintu ditutup, mereka selalu mendengar suara Tigger mengeong untuk diijinkan masuk . Itu selalu diterima dengan baik!
Orangtua asli mereka mengatakan kepada Sanders bahwa Tigger benar-benar melakukan apa yang diinginkannya dan bahwa dia telah memilih mereka sebagai keluarga kedua.
Keluarga utama kucing sangat tenang mengetahui bahwa anak kucing mereka ada di rumah bersama orang-orang yang penuh kasih sayang, bukannya berkeliaran di jalanan.
Pasangan itu tidak tahu mengapa Tigger memilih mereka dan terus menyelinap pulang untuk menghabiskan malam dan nongkrong, tetapi terus terang mereka sangat senang tentang itu. Mereka sangat mencintai Tigger dan sekarang dia pada dasarnya adalah bagian dari keluarga mereka.(yn)
Bukan rahasia bagi siapa pun bahwa teman-teman berbulu kita adalah makhluk yang sangat sosial, banyak dari mereka suka mendapatkan perhatian orang, dan tidak suka sendirian.
Potato, adalah anjing corgi dari Portland, Oregon, AS, yang tidak melewatkan kesempatan untuk menyapa tetangganya, adalah sesuatu yang dinanti-nantikan setiap hari, tetapi dengan kurungan karena pandemi hari-harinya menjadi sepi .
Orangtuanya, Cee dan Pan, sudah tahu bahwa hewan peliharaannya tidak akan menerima salam atau perhatian orang seperti yang biasa dia lakukan dan ini bisa berarti nostalgia hebat baginya yang bisa berakhir dengan depresi.
Dia mencintai semua orang, anjing, anak-anak, manusia dewasa, tidak masalah. Potato adalah anjing yang suka terlibat dalam segala hal, dia selalu menunggu untuk berpartisipasi dalam acara keluarga apa pun.
“Dia mempertahankan hubungan yang penuh kasih dengan semua perusahaan pengiriman surat, UPS dan FedEx, tetapi kurir UPS adalah mitra utamanya,” tambah Cee.
Potato tahu beberapa trik, termasuk cara membunyikan lonceng ketika dia ingin keluar di teras dan bersosialisasi dengan orang yang lewat.
“Potato tampak tertekan karena orang-orang berhenti menyapanya ketika jarak sosial dimulai,” kata Cee.
Cee, yang bekerja dari rumah menjalankan agen web, selalu ada untuk mengawasi Potato ketika dia pergi.
“Orang-orang sepertinya merasa bersalah ketika kami melihatnya mereka menepuk kentang melalui pagar, atau bertanya apakah mereka masih bisa menepuknya,” kata Cee.
Orangtuanya segera menyadari bahwa akan sangat sulit bagi peliharaan kesayangannya untuk tidak melakukan kontak sosial seperti biasanya. Dia mengonggong orang-orang yang dia kenal dan yang biasanya membelai dia ketika mereka lewat tanpa menyapanya.
Untuk menjelaskan kebingungan mereka memutuskan untuk membuat poster kecil sehingga semua orang tahu bahwa boleh saja berinteraksi dengan Potato.
Mereka membuat tanda dan meletakkannya di tempat favorit Kentang di pagar, dan itu membawa kebahagiaan bagi anjing kecil ini.
“Dia adalah Potato! Dia ramah dan ya, Anda bisa mengatasinya, bahkan sekarang dengan virus. Dia juga mencintai semua anjing, jadi silakan dekat dengan anjing Anda! ”Bunyi tulisan dalam poster itu.
“Orang-orang lebih dekat dengan kita jika kita berada di halaman, atau mengirimi kami catatan kecil di akun Instagram Potato,” kata Cee.
Tanda itu tidak hanya mengurangi kesedihan kentang, tetapi juga menghubungkan orangtuanya dengan tetangga yang belum pernah mereka temui sebelumnya.
“Ada juga tetangga yang lebih tua yang datang setiap hari secara khusus untuk memberinya makanan sehat,” tambah Cee.
Orangtua ini punya ide bagus untuk mencerahkan hati peliharaan kesayangan mereka di tengah krisis kesehatan yang telah mengubah begitu banyak kehidupan.(yn)
Sebuah video luar biasa yang beredar di seluruh dunia, menunjukkan seorang wanita hamil dari Florida, AS, yang melahirkan di tempat parkir. Rupanya gadis kecilnya punya rencana lain.
Susan Anderson sudah waktnya untuk melahirkan dan karena ini bukan yang pertama kali, dia tahu apa yang akan terjadi. Jadi dia bersama suaminya memacu mobilnya ke Natural Birth Works, di Coral Springs. Di sana, seperti pada kehamilan sebelumnya, dia akan akan melahirkan. Tetapi itu tidak ada yang terjadi.
Saat turun dari mobil air ketuban sudah pecah, dan tidak ada yang bisa dilakukan lagi. Segera, suami Susan menelepon bidan Sandra Leuven, yang segera datang dengan sarung tangan dan handuk untuk membantu wanita dalam persalinan.
Sebenarnya susan hanya memiliki satu tujuan, yaitu mencapai kolam renang dan melahirkan di sana. Terlepas dari segalanya, sebelum dia ditolong, dia mencoba untuk menaiki tangga, dan ketika dia merasa kepala bayinya mendekat, dia tahu bahwa dia akan dilahirkan dalam hitungan detik.
Bidan memutuskan untuk menjaga Susan tetap berdiri, karena itu akan membuat segalanya lebih mudah, dan dalam sekejap mata, Julia kecil menyelinap ke luar dari perut ibunya, tapi syukurlah bidan itu menangkapnya secepat yang dia bisa sebelumnya dia jatuh.
Pusat medis telah membagikan video itu di Facebook, mengklaim itu “salah satu yang tidak akan kami lupakan!”
“Ibu dan bayi luar biasa dan kita semua tertawa betapa indahnya kelahiran ini. Terutama karena petugas polisi sangat terkejut, “tulis mereka bersama dengan video.
Sandra ingat dengan tawa reaksi polisi yang kaget. “Oke, oke, aku bidan, dia akan punya bayi,” katanya untuk meyakinkan mereka.
Begitu gadis kecil itu diletakkan di pelukan ibunya, mereka akhirnya memasuki pusat persalinan, di mana untungnya mereka melihat bahwa semuanya keluar dari bahaya. (yn)
“Saya Agnes Chow Ting, mengumumkan saya keluar dari Demosisto Hong Kong pada hari ini,” demikian Agnes memulai sebuah pernyataan. Demosisto adalah kelompok aktivis yang berada di garis depan upaya lobi global gerakan pro-demokrasi.
“Dengan ini saya menarik diri dari Demosisto,” demikian bunyi pernyataan lainnya.
Umpan informasi yang terus-menerus ini berlanjut sepanjang hari itu, di mana satu demi satu aktivis pro-demokrasi di Hong Kong mengumumkan niatnya untuk mundur diri dari politik atau meninggalkan Hong Kong.
Undang-Undang keamanan nasional yang menakutkan dalam waktu yang lama, menggantung di Hong Kong selama beberapa dekade, akhirnya tiba.
Diterbitkan dan diberlakukan tepat setelah pukul 23.00 waktu setempat pada tanggal 30 Juni 2020, undang-undang tersebut mengkriminalisasi empat kategori pelanggaran: pemisahan diri, menggulingkan kekuasan negara, terorisme dan berkolusi dengan “pasukan asing” untuk membahayakan keamanan nasional.
Adapun penjara seumur hidup dimungkinkan diterapkan untuk keempat kategori pelanggaran tersebut.
“Hong Kong telah menjadi Shenzhen Selatan” kata seorang netizen di sebuah forum pro-demokrasi internet, yang merujuk pada kota Tiongkok Daratan yang berdekatan dengan perbatasan utara Hong Kong.
Yang pasti adalah bahwa Undang-Undang tersebut adalah pukulan yang mematikan bagi kebebasan berekspresi, hak untuk unjuk rasa serta satu negara, dua kerangka kerja sistem di mana Hong Kong seharusnya menikmati tingkat otonomi yang tinggi.
Di antara ketentuan yang paling mengkhawatirkan yang terkandung dalam undang-undang tersebut adalah artikel yang menyatakan persidangan akan digelar di Tiongkok Daratan untuk pelanggaran yang paling serius.
Undang-undang ini mencantumkan tiga skenario di mana Beijing menikmati yurisdiksi: saat Hong Kong “tidak dapat mengeksekusi” Undang-Undang tersebut, saat ada “campur tangan asing yang rumit di luar kendali Hong Kong,” atau saat kasus-kasus yang diadili secara serius membahayakan keamanan nasional, sehingga pihak berwenang di Hong Kong “tidak dapat menegakkan hukum secara efektif.”
Bahkan setelah kejadian tahun lalu, Hong Kong tetap mempertahankan sistem hukum yang adalah salah satu sistem hukum yang paling dihormati di Asia, yang sangat kontras dengan sistem hukum di Tiongkok Daratan, kekacauan yang sengaja dibuat kabur dan suram di mana satu-satunya otoritas sejati adalah kehendak Partai Komunis Tiongkok.
Sebuah Target
Di antara target yang paling mungkin dari persidangan di Tiongkok Daratan adalah pemilik media pro-demokrasi Jimmy Lai, yang telah lama menjadi tokoh kebencian bagi pendukung Beijing maupun pihak berwenang Beijing.
Digambarkan sebagai kecoak di media yang dimiliki negara, Jimmy Lai dan publikasi miliknya telah lama menjadi duri di dalam Partai Komunis Tiongkok, dan ada laporan baru-baru ini di mana Jimmy Lai ditangkap pada tanggal 1 Juli, hari pertama hukum tersebut diberlakukan.
Sangat mungkin undang-undang ini akan menargetkan para aktivis pro-demokrasi yang terkemuka, yang sebagian besar tidak khawatir dengan nasibnya, di mana Joshua Wong mengatakan sebuah forum minggu lalu mengatakan : “adalah tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa hari ini mungkin menjadi kesempatan terakhir saya berbicara di depan umum sebagai orang bebas. “
Sementara itu, organisasi Joshua Wong, Demosisto, dikenal secara internasional sebagai kelompok aktivis di garis depan gerakan pro-demokrasi global dalam upaya lobi telah mengumumkan pembubaran.
Para pemimpin Demosisto cenderung menjadi target utama kategori pelanggaran keempat, “berkolusi dengan pasukan asing,” karena mereka melakukan pertemuan yang sangat dipublikasikan secara teratur dengan politisi Amerika Serikat yang terkemuka termasuk Ketua DPR Nancy Pelosi, dan Senator Josh Hawley (R-Mo.) dan Ted Cruz (R-Texas).
Tuduhan “pasukan asing” mencampuri urusan Hong Kong adalah dari sudut pandang terbaik adalah lucu dan dari sudut pandang terburuk adalah benar-benar delusi.
Beijing dengan tegas berpandangan bahwa pasukan asing yang bermusuhan sedang mengatur unjuk rasa tersebut, dengan tuduhan bahwa para pengunjuk rasa itu dibayar dengan “uang CIA” yang muncul di media milik pemerintah Komunis Tiongkok.
Bukti terbaik yang dapat dikerahkan Partai Komunis Tiongkok untuk hal ini adalah foto-foto orang-orang kulit putih di tempat unjuk rasa, menuduh orang-orang kulit putih tersebut sebagai mata-mata CIA, meskipun CIA tidak mempekerjakan satu pun anggota staf etnis Tionghoa yang mungkin ada jika mereka mau.
Hal tersebut dibuat lebih lucu saat seseorang mengingat konstitusi milik Partai Komunis Tiongkok, Marxisme-Leninisme tetap menjadi “pedoman utama Partai Komunis Tiongkok untuk beraksi”— dan Marxisme-Leninisme itu sendiri adalah murni impor Eropa.
Suasana Teror
Namun demikian, sementara hukum tersebut secara jelas ditujukan untuk menjerat banyak organisasi besar dan berkuasa bagi kubu pro-demokrasi Hong Kong, tujuan utama undang-undang tersebut tidak hanya untuk memenjarakan Jimmy Lai atau Joshua Wong.
Sebaliknya, undang-undang tersebut adalah untuk menciptakan suasana teror di antara siapa pun, di antara populasi yang memikirkan perlawanan dan untuk memadamkan perbedaan pendapat dalam unjuk rasa tersebut.
Sebagai salah satu teman yang terpilih sebagai anggota dewan distrik dalam kubu pro-demokrasi yang menang telak saat pemilihan umum bulan November lalu menjelaskan kepada penulis, “tidak diragukan lagi, Partai Komunis Tiongkok akan memenjarakan ikan besar. Tetapi Partai Komunis Tiongkok juga akan memburu banyak ikan kecil. Partai Komunis Tiongkok menginginkan semua orang di Hong Kong yang mendukung gerakan demokrasi untuk berpikir ‘kesempatan itu sudah berlalu.’ ”
Menciptakan rasa takut di antara pendukung pro-demokrasi adalah harapan Beijing yang terbaik untuk mengalahkan gerakan pro-demokrasi yang sedang berkembang, dengan cara apa pun selain dengan mengumumkan hukum darurat militer — kemungkinan yang pasti terjadi jika pengunjuk rasa garis depan selanjutnya dibasmi sampai ke akar-akarnya dan mulai membuat Hong Kong tidak dapat dikendalikan.
Tujuan utama lain dari undang-undang tersebut adalah untuk menciptakan kondisi swa-sensor yang menyebar ke seluruh masyarakat Hong Kong.
Sebagai contohnya, jurnalis lebih cenderung berpikir dua kali saat menulis topik yang sensitif secara politis saat hukuman seumur hidup mungkin terus-menerus mengancam anda.
Undang-undang tersebut singkatknya hanya untuk melindungi kebebasan pers dalam dimuat dalam 18 halaman undang-undang tersebut; janji sederhana bahwa kebebasan pers akan “dilindungi sesuai dengan hukum tersebut.”
Namun, efek hukum apa pun yang dirasakan oleh anggota pers cenderung dikalahkan oleh apa yang dirasakan oleh para aktivis sendiri.
Outlet media setempat HK01 mengutip sumber yang melaporkan siapa pun yang mengibarkan bendera pro-kemerdekaan atau meneriakkan slogan-slogan pro-kemerdekaan pada unjuk rasa di masa depan, akan didakwa melakukan
kejahatan di bawah Undang-Undang keamanan nasional, cenderung didakwa melakukan kejahatan pemisahan diri.
Perayaan Tahunan Serah Terima
Tanggal 1 Juli menandai hari jadi penyerahan Hong Kong, sebuah tanggal yang memuat gagasan baru yang penting yang mempengaruhi perkembangan selanjutnya dalam kalender politik Hong Kong. Secara tradisional ditandai oleh pawai besar unjuk rasa demokrasi. Mungkin saja terjadi penangkapan dan tuntutan di bawah hukum baru yang dimulai dalam 24 jam ke depan.
Jelas, bukan kebetulan bahwa pihak berwenang bergegas untuk memberlakukan undang-undang tersebut hanya satu jam sebelum perayaan tahunan serah terima itu dimulai.
Kini sorotan tajam pada Beijing merupakan tanggapan oleh masyarakat internasional.
Mengutip risiko “teknologi Amerika Serikat yang sensitif yang dialihkan ke Tentara Pembebasan Rakyat,” Menteri Perdagangan Amerika Serikat Wilbur Ross mengumumkan pada tanggal 30 Juni bahwa status perdagangan istimewa Hong Kong telah dicabut.
Menteri Luar Negeri Mike Pompeo juga cenderung berusaha untuk menguraikan tindakan pembalasan dalam waktu dekat.
Sementara itu di London, Menteri Luar Negeri Dominic Raab diperkirakan akan membuat suatu pernyataan lisan.
Saat Dominic Raab mengumumkan Inggris menawarkan jalan menuju kewarganegaraan Inggris kepada sekitar dua pertiga populasi Hong Kong, ia janjikan “tindakan lebih lanjut” jika Beijing tetap meloloskan Undang-undang keamanan nasional. Semakin banyak elang Tiongkok di Partai Konservatif — belum lagi orang-orang Hong Kong — akan mengawasi Dominic Raab apakah ia akan menepati janjinya.
Tetapi di Hong Kong, langkah-langkah semacam itu tidak banyak mengubah kesulitan yang dihadapi gerakan pro-demokrasi Hong Kong.
Sementara itu dukungan internasional dan kemungkinan sanksi di masa depan dapat mengubah perilaku Beijing, kenyataannya adalah kerumunan aktivis pro-demokrasi Hong Kong muda menemukan dirinya berjuang sendirian melawan kekuatan super.
Mereka tidak memiliki ilusi mengenai hal ini. Seorang teman lama yang juga adalah demonstran berkata kepada penulis beberapa hari yang lalu, “tidak akan ada marinir Amerika Serikat yang bergabung dengan kami di Causeway Bay minggu depan,” merujuk distrik belanja yang populer dan titik pertemuan untuk memulai banyak pawai massal.
Dengan hukum yang ditakuti sekarang, di buku yang memuat undang-undang, para pengunjuk rasa harus bertanggung jawab atas perbuatannya.
Bagaimana mereka menanggapi dalam beberapa minggu ke depan mungkin menentukan nasib pemberontakan demokratis Hong Kong. (Vv)
Jack Hazlewood Adalah seorang mahasiswa dan aktivis yang tinggal di London. Dia sebelumnya bekerja untuk partai politik lokal di Hong Kong. Ia sempat bekerja sebagai produser lapangan untuk outlet jurnalisme konflik dokumenter Popular Add “, yang mengikuti pengunjuk rasa garis depan di Hong Kong menjelang hari nasional Komunis Tiongkok pada tahun 2019 lalu.
FOTO : Seorang pejalan kaki melewati iklan yang disponsori pemerintah yang mempromosikan undang-undang keamanan nasional baru di Hong Kong pada 30 Juni 2020. (Billy H.C. Kwok / Getty Images)
ETIndonesia- Jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar rapat evaluasi masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Transisi Fase 1 bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Balai Kota, Rabu (01/07/2020). Dalam rapat yang digelar sejak pukul 12.30 hingga 16.00 WIB itu didapatkan hasil bahwa PSBB Transisi di wilayah DKI Jakarta diperpanjang selama 14 hari ke depan.
“Dalam rapat gugus disimpulkan bahwa PSBB Transisi, yang itu artinya semua kegiatan berlangsung masih dengan kapasitas 50%, akan diteruskan 14 hari ke depan. Jadi, PSBB di Jakarta diperpanjang selama 14 hari ke depan, dan kita akan evaluasi lagi sesudah kita mendapatkan perkembangan terbaru,” ujar Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.
Menurut dia, dasar pengambilan keputusan untuk memperpanjang masa PSBB Transisi. Berdasarkan indikator yang telah dianalisis oleh tim Fakultas Kesehatan Masyarakat UI bersama para pakar epidemiologi, sebenarnya Jakarta berada pada indikator pelonggaran, karena total skor mencapai di atas 70.
Mantan Mendikbud itu menjelaskan, dari indikator pantau pandemi yang disusun oleh tim FKM UI, ada 3 unsur, yakni epidemiologi, kesehatan masyarakat, dan fasilitas kesehatan. Di sini terlihat bahwa unsur epidemiologi skornya 75, kesehatan publik skornya 54, dan faskes skornya 83. Sehingga, total skor di DKI adalah 71.
Pemprov DKI Jakarta tidak ingin terburu-buru dalam melakukan pelonggaran. Berdasarkan hasil pantuan dari Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, kendati laju incident rate di Jakarta relatif terkendali, namun secara mapping wilayah, terdapat wilayah yang laju incident rate-nya terbilang masih cukup tinggi.
“Hasil pantauan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan di Jakarta, ini adalah gambaran mapping kecepatan laju incident rate di Jakarta yang secara umum situasinya relatif terkendali. Ada satu kecamatan, satu kelurahan, yang di situ laju incident rate-nya masih ada, masih tinggi,” terangnya.
Selain itu, Gubernur Anies juga memaparkan bahwa dalam masa transisi ini Pemrov DKI Jakarta berkomitmen untuk terus melakukan active case finding (ACF) dengan menyelenggarakan tes secara masif di tempat-tempat yang memiliki probabilitas tinggi terhadap penularan COVID-19.
“Kalau kita melihat kegiatan testing kita, jumlah orang testing kira-kira 7,6% atau 151.171 orang. Kemudian, jumlah tes PCR kita 14.258 per 1 juta penduduk, dengan jumlah spesimen yang di tes sebanyak 313.450 spesimen. Jadi, dari sini nampak bahwa kita sudah di atas yang diharuskan dari WHO,” ujarnya.
Menurt Anies, WHO mengharuskan bahwa sebuah wilayah melakukan 1.000 tes per 1 juta penduduk. Jakarta dengan 11 juta penduduk, maka harus melakukan 11.000 tes per minggu, dan di DKI Jakarta paling tidak seminggu terakhir ini telah melakukan 14.000 testing per 1 juta penduduk.
Terakhir, Gubernur Anies tetap mengimbau warga Jakarta untuk memastikan menerapkan 3 aspek penting dalam keseharian untuk memutus mata rantai penularan COVID-19, antara lain memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. (asr)
Praktik panen organ hidup yang mengerikan yang dilakukan oleh rezim Komunis Tiongkok kembali menjadi sorotan pada bulan Juni 2020, itu saat dua negara Eropa bersama-sama menyerukan pertentangan terhadap perdagangan gelap.
Selama beberapa dekade, rezim Komunis Tiongkok menghadapi tuduhan yang semakin kuat bahwa rezim Tiongkok membunuh tawanan hati nurani secara massal untuk menjual organnya pada pasar transplantasi.
“Kami sangat prihatin dengan hal ini, sungguh tidak tertahankan,” Gudrun Kugler, seorang anggota parlemen Austria, mengatakan pada tanggal 23 Juni, setelah komite hak asasi manusia parlemen Austria dengan suara bulat memberikan persetujuan untuk memerangi perdagangan organ dan manusia.
“Berkali-kali laporan mengenai perdagangan ilegal organ manusia muncul di Republik Rakyat Tiongkok yang bertentangan dengan semua hak asasi manusia dan standar etika,” kata pernyataan dari kantor Gudrun Kugler.
Gudrun Kugler mengatakan, Minoritas etnis dan agama, termasuk Muslim Uighur, praktisi Falun Gong, dan orang-orang Kristen termasuk di antara kelompok-kelompok tersebut yang terpengaruh oleh pelanggaran semacam itu.
Resolusi itu meminta pemerintah Austria untuk melindungi korban perdagangan organ dengan bekerja sama dengan badan-badan internasional, seperti Majelis Kesehatan Dunia,United Nations Office on Drugs and Crime yang berbasis di Wina, Kantor Komisaris Tinggi untuk Hak Asasi Manusia, dan Dewan Eropa, dan untuk memberikan dukungan bagi tujuan ini sedapat mungkin.
Parlemen Austria membuat keputusan tersebut sebagai tanggapan terhadap petisi oleh warganegara Austria pada bulan Oktober lalu, yang menyatakan: “Kami orang Austria tidak mau organ-organ dari Tiongkok di mana orang tidak bersalah dibunuh.”
Pada bulan Juni 2019, Pengadilan Rakyat Independen yang berbasis di London,Tribunal Tiongkok setelah investigasi selama setahun yang mempertimbangkan kesaksian dari lebih dari 50 saksi, menemukan bukti jelas bahwa panen organ secara paksa telah terjadi di Tiongkok selama bertahun-tahun dan “dalam skala yang bermakna.”
“Kesimpulan tersebut menunjukkan bahwa sangat banyak kematian orang yang mengerikan yang tidak terlukiskan tanpa alasan, bahwa lebih banyak orang yang mungkin menderita dengan cara yang sama,” Sir Geoffrey Nice QC, ketua mahkamah yang sebelumnya memimpin penuntutan terhadap mantan Presiden Yugoslavia Slobodan Milosevic karena perang kejahatan, dalam memberikan putusan.
Keputusan terakhir Pengadilan Rakyat Independen yang dikeluarkan pada bulan Maret mengatakan “tidak ada bukti” penyalahgunaan transplantasi semacam itu telah berhenti, menyebutnya sebagai “pelanggaran hak asasi manusia terbesar yang mungkin terjadi pada seseorang.”
Pada tanggal 12 Juni, Belgia juga mengadopsi sebuah resolusi pada tanggal 12 Juni yang mengutuk praktik panen organ secara paksa yang masih berlangsung di Tiongkok.
Dalam RUU disahkan pada bulan April 2019, Belgia secara resmi melarang warganya bepergian ke luar negeri untuk transplantasi organ. Pelanggar dapat menghadapi hukuman penjara hingga 20 tahun dengan denda 1,2 juta euro.
Pusat Informasi Falun Dafa menyambut baik isyarat dari parlemen Austria, mengatakan bahwa resolusi telah datang pada “momen penting” mengingat perebutan kekuasaan Tiongkok baru-baru ini, dengan memberlakukan Undang-Undang keamanan nasional untuk Hong Kong.
Undang-undang baru tersebut mencakup pembentukan badan keamanan Beijing di Hong Kong.
Dalam siaran pers tanggal 25 Juni di Jerman, Pusat Informasi Falun Dafa mengungkapkan keprihatinan untuk praktisi Falun Gong di Hong Kong, yang “mungkin segera menjadi korban pencurian organ sistematis.”
Masalah yang mengganggu telah menjadi perhatian internasional yang berkelanjutan sejak tahun 2006, saat pelapor pelanggaran pertama kali mengangkat masalah ini.
Bulan Agustus lalu, 168 anggota Komite Nasional Partai Republik Amerika Serikat dengan suara bulat mengeluarkan resolusi yang mengecam “praktik keji” tersebut.
Pada bulan Mei, tanggapan terhadap “genosida organ” adalah salah satu dari 12 anjuran bahwa kelompok pengawas Washington, Komite Nasional Partai Republik Amerika Serikat terhadap Bahaya Saat Ini: Tiongkok, disampaikan kepada Presiden Donald Trump dan Kongres Amerika Serikat.
Amerika Serikat, Kanada, Republik Ceko, dan Italia adalah di antara daftar negara yang telah memulai atau mengadopsi langkah-langkah untuk mengekang penyalahgunaan transplantasi organ dalam beberapa tahun terakhir. (Vv/asr)
Keterangan Foto : Praktisi Falun Gong berbaris dari Capitol AS ke Monumen Washington untuk memperingati 20 tahun penganiayaan Falun Gong di Tiongkok, di Washington pada 18 Juli 2019. (Samira Bouaou / The Epoch Times)
