The Epochtimes

Baru-baru ini, agen Komunis Tiongkok Wang Liqiang yang melarikan diri ke Australia untuk mencari suaka politik dengan risiko nyawa terancam mengatakan kepada Epoch Times. Wang Liqiang menuturkan bagaimana operasi intervensi komunis Tongkok di Taiwan, Hong Kong, dan Australia, serta keputusannya memutus hubungan dengan komunis Tiongkok.

Menurut Wang Liqiang, dirinya terus berpikir, dan merenungkan kembali. Keputusan melarikan diri ke Australia itu, apakah baik atau buruk bagi hidupnya. 

“Saya sendiri tidak tahu, tetapi saya sangat yakin bahwa dalam organisasi Komunis Tiongkok, nasibnya pasti tidak akan terlalu baik,“ kata Wang Liqiang. 

Menurut Wang Liqiang, selama beberapa tahun terakhir sebagai agen, dia tahu betul dengan kendali Komunis Tiongkok terhadap Hong Kong itu seperti Skynet yang memantau dan mengendalikan dinamika ideologi dan perilaku semua orang. 

Seiring bertambahnya usia dan perubahan pandangan dunia, perlahan-lahan Wang Liqiang menyadari bahwa perilaku komunis Tiongkok itu adalah tindakan otoriter yang merusak demokrasi dunia dan pelanggaran hak asasi manusia. Pikiran anti-Partai dan anti-Komunis Wang Liqiang menjadi semakin jelas, hingga kemudian Wang Liqiang pun berencana untuk meninggalkan organisasi ini.

Pada April 2019, Wang Liqiang ditugaskan misi baru. Misi baru itu mengharuskan Wang Liqiang ke Taiwan pada 28 Mei 2019 untuk terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia dan demokrasi di Taiwan. Membantu Komunis Tiongkok untuk memanipulasi pemilihan presiden Taiwan 2020, agar Taiwan kehilangan kedaulatan independen. Kemudian Komunis Tiongkok memerintah dan menggantikan Republik of China atau Taiwan. 

Wang Liqiang mengatakan bahwa tugas baru itu membuatnya memutuskan untuk meninggalkan komunis Tiongkok. 

“Sebenarnya, dengan menugaskan saya ke Taiwan itu ibarat sumbu api. Seiring dengan adanya keluarga dan kelahiran anak, saya sangat merasakan ketakutan yang lebih besar dari bayang-bayang komunis Tiongkok. Itu akan menjadi ancaman bagi anak, istri, dan seluruh keluarga saya,” kata Wang Liqiang.  

Pada 26 Desember 2018 lalu, Wang Liqiang ke Australia untuk menjenguk anak dan istrinya. Selama berbulan-bulan di Australia, Wang Liqiang merasakan demokrasi dan kebebasan negara itu, yang membuat dirinya semakin malu dengan perilaku Komunis Tiongkok yang merusak demokrasi dan perdamaian dunia.

Jadi Wang Liqiang memutuskan untuk meninggalkan tugas itu secara tuntas, dan sepenuhnya memutuskan hubungan dengan komunis Tiongkok, memilih untuk melindungi demokrasi dan kebebasan manusia.  

Wang Liqiang menuturkan, bahwa pimpinan perusahaan di Hong Kong milik Tiongkok tempat Wang Liqiang bekerja, yakni Xiang Xin telah lama bertugas di badan intelijen domestik skala besar. 

Xiang Xin  pernah menjabat sebagai Wakil Sekretaris Perdana Menteri Tiongkok Zou Jiahua pada periode 1991-1998. Kemudian dimutasi ke Komisi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pertahanan Nasional Tiongkok untuk penelitian militer. 

Pada tahun 1993, komunis Tiongkok yang saat itu mempertimbangkan kedaulatan Hong Kong akan segera dikembalikan pada tahun 1997, Xiang Xin ditunjuk pucuk pimpinan militer komunis Tiongkok untuk mendirikan perusahaan di Hong Kong. Dia  mengubah nama aslinya “Xiang Nianxin” menjadi “Xiang Xin”. 

Menurut penuturan Xiang Xin, dia adalah satu dari sedikit orang di Tiongkok yang diizinkan membawa keluarganya ke Hong Kong dan mengubah namanya untuk bekerja dalam pekerjaan yang berhubungan dengan spionase. Jadi istrinya juga seorang agen komunis Tiongkok. 

Selain itu, Xiang Xin mengakuisisi dua perusahaan terdaftar di Hong Kong, yakni “China Innovation Investment Limited ” dan “China Trends Holdings Limited”, dan bisnis utamanya adalah media komunikasi dan pengembangan integrasi militer-sipil. ” 

Wang Liqiang menuturkan, “Komunis Tiongkok menekan tokoh demokrasi di Hong Kong. Sementara tim Xiang Xin merupakan tim eksekutif paling kuat. 

Mereka lebih dulu menduduki posisi media massa dalam pembentukan opini publik Hong Kong. Media di Hong Kong yang tampak jelas itu merupakan media penting dari corong komunis Tiongkok. 

Penanggung jawab dari media Komunis Tiongkok ini adalah penghubung intelijen yang sangat penting, yaitu, media resmi Xinhuanet, Harian Rakyat-Renmin-ribao, Sina, dan kantor media utama lainnya dari Komunis Tiongkok di Hong Kong. Semua itu merupakan lembaga yang bertanggung-jawab dalam mengawasi gerak-gerik orang Hong Kong. 

Sementara media massa yang samar-samar terutama adalah Wen Wei Po, Phoenix.com, Phoenix New Media, Phoenix News Hong Kong, HKSTV Hong Kong Satellite Television, Asia Digital Media Group, Ta Kung Pao dan lain sebagainya. Semua media itu berada di bawah kendali Komunis Tiongkok.

Wang Liqiang juga menuturkan, Komunis Tiongkok menduduki area perguruan tinggi Hong Kong dan secara ketat mengontrol pergerakan pemuda Hong Kong. 

Sementara itu, melalui “Yayasan Pendidikan Sains dan Teknologi Tiongkok” yang didirikan istri Xiang Xin untuk mendukung mahasiswa lintas daratan dan mahasiswa Hong Kong itu sebenarnya mengembangkan staf intelijennya. 

“Yayasan Pendidikan Sains dan Teknologi Tiongkok” yang didirikan isteri Xiang Xin itu menerima dukungan dana sekitar 500 juta yuan dari Komunis Tiongkok setiap tahun. Yayasan itu secara khusus mengendalikan semua perkembangan ideologi dari para mahasiswa di seluruh universitas, dengan tujuan mempromosikan kebijakan Komunis Tiongkok yang disebut sebagai kebijakan yang baik di Hong Kong.

Menurut Wang Liqiang, dirinya terutama ditugaskan Xiang Xin untuk menyampaikan dan menerapkan kebijakan utamanya. Menyampaikan ideologi dan misi utama komunis Tiongkok kepada mahasiswa dari Tiongkok dan personel intelijen lainnya di Hong Kong melalui makan malam dan pertemuan kecil. Mendorong para mahasiswa Tiongkok di Hong Kong untuk secara aktif mempublikasikan kebijakan dan perkembangan Tiongkok. Meminta mereka untuk mengumpulkan informasi tentang kemerdekaan Hong Kong dan opini terkait anti komunis Tiongkok.  

Wang Liqiang menuturkan, bahwa pada tahun 2015, ia menerima perintah dari Xiang Xin untuk melakukan aksi dalam “Insiden di Toko Buku Causeway Bay” Hong Kong. Para pemegang saham dan karyawan Toko Buku Causeway Bay, terutama Li Bo, operator Toko Buku Causeway Bay diawasi dan diciduk dari Hong Kong. 

Penangkapan Li Bo itu atas arahan Xiang Xin dan dibawa langsung ke daratan Tiongkok oleh personel tertentu.

Agen-agen di Hong Kong bertugas memerangi semua opini yang berkaitan dengan kemerdekaan Hong Kong dan semua publikasi yang dianggap ilegal oleh Komunis Tiongkok. Mereka mengumpulkan semua informasi terlebih dahulu di Hong Kong, dan menganiaya orang-orang di Hong Kong yang menyuarakan kemerdekaan Hong Kong dan runtuhnya partai komunis Tiongkok serta segala sesuatu yang tidak kondusif bagi Komunis Tiongkok. 

Setelah informasi yang relevan dikumpulkan, dan selama ada orang Hong Kong, Tiongkok daratan bahkan orang asing yang terlibat dalam kemerdekaan Hong Kong dan menyentuh masalah sensitif terkait Komunis Tiongkok, agar segera dilaporkan ke Staf Umum Kantor Intelijen, kemudian orang-orang itu diawasi dengan ketat. 

Insiden di Causeway Bay meninggalkan kesan yang dalam pada Wang Liqiang.

“Awalnya saya berpikir komunis Tiongkok tidak boleh ke Hong Kong untuk menangkap orang, apa masih disebut satu negara, dua sistem dengan tindakan seperti itu, bagaimana boleh Anda ke Hong Kong menangkap seseorang lalu membawanya ke Tiongkok?” kata Wang Liqiang. 

Awal mula bekerja sebagai mata-mata

Wang Liqiang, yang selalu menjadi ketua kelas sejak kecil, lulus dari Universitas Keuangan dan Ekonomi Anhui, dan berkecimpung di dunia seni lukisan cat minyak. Lalu bagaimana ceritanya sosok orang yang seharusnya menekuni bidang seni berhubungan dengan badan intelijen komunis Tiongkok?

Wang Liqiang mengatakan bahwa ketika masih kuliah, dia memiliki hubungan yang baik dengan para pemimpin sekolah. Salah satu kerabatnya adalah wakil presiden di perusahaan yang berkantor di Hong Kong. 

Kebetulan pada saat itu, perusahaan  membuka lowongan di bidang laporan keuangan, dan memiliki beberapa saluran di bawah kerangkanya, seperti saluran otomotif, berita, e-commerce, budaya, pendidikan dan sebagainya. 

“Dia meminta saya menangani saluran budaya dan pendidikan. Pekerjaan yang ditawarkan itu membuat saya berpikir itu murni hanyalah tentang pekerjaan dan cocok dengan saya,” kata Wang Liqiang.

Di bawah rekomendasi seorang eksekutif, Wang Liqiang ke perusahaan Hong Kong yang didanai Tiongkok  tersebut.

Wang Liqiang memperkenalkan dirinya sebagai “Direktur Kreatif Proyek China Trends dan China Innovation, yang terutama bertanggung jawab untuk manajemen proyek. Perusahaan itu adalah perusahaan milik Departemen Staf Umum Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok yang didirikan di Hong Kong.  

“Bentuk pekerjaan saya secara permukaan tampak sekilas seperti kegiatan komersial, tetapi sebenarnya ditargetkan pada media. Saya dapat memberi tahu Anda, terutama terkait masalah Hong Kong dan Taiwan. Taoi sebenarnya, yang paling penting adalah masalah Taiwan. Arah ofensif kami tetap ditargetkan pada Taiwan. Dan tugas saya adalah mempertemukan antar orang yang berkepentingan,” kata Wang Liqiang.

Menurut Wang, di Taiwan, pihaknya menyerang opini publik dan media. Di permukaan,  Komunis Tiongkok mendukung Kuomintang, namun sebenarnya tidak mendukung partai mana pun.

“Sikap kami tidak menentu, dengan kata lain tergantung pada kondisi di lapangan. Kami memiliki banyak platform internet. Oleh karena itu, penyebaran informasi, semua harus dioperasikan secara rahasia, ini adalah tugas utama kami,” kata Wang Liqiang. 

Kuomintang adalah Partai Nasionalis di Taiwan. Sebuah partai politik Tiongkok yang dibentuk pada tanggal 25 Agustus 1912. Didirikan oleh salah satu tokoh besar dalam sejarah Revolusi Tiongkok yaitu Sun Yat-sen dalam masa periode 1894 – Maret 1925. 

Ada pun mengenai pekerjaannya di Hong Kong, terutama memerangi semua opini yang berkaitan dengan kemerdekaan Hong Kong dan semua publikasi yang dianggap ilegal oleh Komunis Tiongkok. Mereka mengumpulkan semua informasi terlebih dahulu di Hong Kong, dan menganiaya orang-orang di Hong Kong yang menyuarakan kemerdekaan Hong Kong. Juga runtuhnya partai komunis Tiongkok serta segala sesuatu yang tidak kondusif bagi Komunis Tiongkok. 

Setelah informasi yang relevan dikumpulkan, dan selama ada orang Hong Kong, Tiongkok daratan bahkan orang asing yang terlibat dalam kemerdekaan Hong Kong dan menyentuh masalah sensitif terkait Komunis Tiongkok, agar segera dilaporkan ke Staf Umum Kantor Intelijen. Kemudian orang-orang ini diawasi dengan ketat.

Terkait hal itu, menaril pandngan  Heng He, seorang pakar masalah Tiongkok, komentator di Radio Sound of Hope, analis Tiongkok pada program Focus Talk di New Tang Dynasty TV, dan penulis untuk the Epoch Times.

Menurut Heng He, mungkin itu merupakan pembelotan mata-mata terburuk dari Komunis Tiongkok dalam 70 tahun terakhir, karena ia adalah salah satu bagian penting dari agen profesional komunis Tiongkok yang beroperasi di Hong Kong. Sementara pimpinannya adalah salah satu tokoh inti dari badan intelijen komunis Tiongkok di Hong Kong.

 Sebelumnya, satu-satunya tokoh yang dapat disejajarkan adalah Yu Qiangsheng, tetapi Yu sendiri bukan mata-mata dan tidak menjalankan operasi secara aktual. Sangat sedikit informasi yang dapat diberikan, selain mengekspos Larry Wu-Taichin.

Larry Wu-Taichin adalah seorang penerjemah bahasa Tionghoa yang bekerja untuk Pelayanan Informasi Penyiaran Luar Negeri CIA.  Larry Wu menjual dokumen-dokumen terklasifikasi kepada komunis Tiongkok sejak tahun 1952 – 1985. (jon)

Frank Fang – The Epochtimes

Bendera Amerika Serikat berkibar saat usainya Pemilu Hong Kong saat aksi yang digelar pada Minggu 1 Desember. Warga juga menyanyikan lagu kebangsaan Amerika Serikat sebagai apresiasi Lolosnya RUU Hong Kong oleh Parlemen dan Pemerintah AS beberapa waktu lalu.  

Ratusan pengunjuk rasa berkumpul di kawasan Charter Garden di jantung distrik bisnis Hong Kong sebelum bersama-sama menuju ke konsulat Amerika Serikat.

Demonstrasi digelar  dengan tema “Terima Kasih Amerika karena Melindungi Hong Kong,” diselenggarakan oleh kelompok sosial setempat Aksi Otonomi Hong Kong.

Acara ini menandai kedua kalinya warga Hongkong mengadakan acara publik untuk menunjukkan penghargaan mereka kepada pemerintah Amerika Serikat.

Pada Kamis 28 November, ribuan orang juga menggelar rapat umum di Edinburgh Place, berlokasi di kawasan Central, setelah Presiden Donald Trump menandatangani dua undang-undang Hong Hong. 

Salah satu rancangan undang-undang tersebut adalah Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Demokrasi Hong Kong. Aturannya mewajibkan Menteri Luar Negeri AS untuk setiap tahun meninjau apakah bekas koloni Inggris itu “cukup otonom” dari daratan Tiongkok. 

Peninjauan tersebut untuk membenarkan hak istimewa ekonomi khusus yang diberikan oleh Amerika Serikat-Hong Kong atas Undang-Undang Kebijakan tahun 1992.

Penyelenggara pada rapat umum menyatakan bahwa pejabat AS tidak akan begitu cepat meloloskan RUU Hong Kong, jika mereka tidak merasakan keinginan kuat warga Hongkong terhadap demokrasi dan kebebasan. 

Mereka berbicara tentang penghargaan kepada semua anggota parlemen AS yang telah membantu dalam meloloskan RUU Hong Kong dan Trump untuk penandatanganan RUU Hong Kong.

Melansir dari Epochtimes Hong Kong, Joshua Wong, aktivis dan tokoh ikon dari Gerakan Payung 2014, mengatakan pada rapat umum bahwa langkah selanjutnya dalam melindungi Hong Kong, menyerukan kepada Inggris dan negara-negara Barat lainnya untuk mengikuti apa yang telah dilakukan Amerika Serikat. Hal demikian sebagai upaya untuk mendapatkan lebih banyak dukungan global untuk gerakan demokrasi di Hong Kong.

Pada rapat umum dan pawai, para pengunjuk rasa terdengar mengatakan  “Berjuang untuk Kebebasan, Stand with Hong Kong dan Tolak Beijing, Bebaskan Hongkong.”

Seorang pengunjuk rasa mengatakan kepada The Epoch Times bahwa ia ingin berterima kasih kepada Presiden Trump karena membantu perjuangan warga Hongkong untuk kebebasan.

Menurut dia, jika pemerintahan komunis Tiongkok atau Hong Kong tidak menjawab lima tuntutan warga, maka mereka tidak akan menyerah. Apa yang disampaikannya merujuk pada tuntutan para pemrotes untuk hak pilih universal dan komisi independen untuk menyelidiki kasus-kasus kekerasan polisi terhadap para demonstran sejak Juni lalu.

Seorang pemrotes wanita lainnya berterima kasih kepada Presiden Trump atas dukungannya. Ia menyuarakan ketidaksenangannya terhadap rezim Komunis di Beijing.

“Partai Komunis Tiongkok dan komunisme adalah kanker di Bumi,” demikian pernyataannya. 

Di luar konsulat AS, seorang pengunjuk rasa mengenakan jas dengan topeng Trump dengan wajah yang dipenuhi menerima surat petisi dari para pengunjuk rasa. 

Panitia menjelaskan bahwa mereka tidak dapat menyerahkan surat itu secara langsung kepada seseorang di konsulat karena pengaturan aparat polisi. 

Para pengunjuk rasa kemudian berbaris dari konsulat AS kembali ke kawasan Charter Garden. (asr)

FOTO : Pada tanggal 1 Desember 2019, orang-orang Hong Kong mengadakan parade “Terima kasih kepada Amerika Serikat karena melindungi Hong Kong” di Chater Garden, Central. (Yu Gang / The Epoch Times)

Emel Akan

Hanya sehari sebelum rakyat Amerika Serikat merayakan Thanksgiving, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani dua rancangan Undang-Undang untuk mendukung aksi protes pro-demokrasi di Hong Kong, yang memicu reaksi keras dari Komunis Tiongkok.

Ada investor yang khawatir penandatanganan langkah-langkah ini dapat mengganggu kemajuan baru-baru ini antara kedua negara pada kesepakatan perdagangan “fase pertama”. 

Sejumlah analis menilai justru sebaliknya dukungan AS untuk Hong Kong tidak akan menghentikan negosiasi dagang.

Yang pertama dari dua Rancangan Undang-Undang yang ditandatangani oleh Trump pada 27 November adalah Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Demokrasi Hong Kong. Undang-Undang tersebut menetapkan sanksi terhadap pejabat Komunis Tiongkok atau Hong Kong yang telah melanggar hak asasi manusia di kota tersebut

“Kami percaya bahwa RUU itu akan menjadi undang-undang karena dukungan kongres yang kuat,” kata Johanna Chua, seorang ekonom Citi yang berbasis di Hong Kong dalam sebuah laporan. 

“Meskipun ada beberapa harapan bahwa Presiden Trump akan menunggu RUU tersebut secara otomatis menjadi Undang-Undang tanpa penandatanganan, yang bisa menjadi kurang provokatif dari Tiongkok.”

Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Demokrasi Hong Kong akan mensyaratkan Menlu AS untuk mereview setiap tahun apakah Hong Kong “cukup otonom” dari Tiongkok untuk menjamin hak istimewa perdagangan khusus yang saat ini diberikan kepada Hong Kong.

Sejak penandatanganan RUU tersebut, para pengunjuk rasa pro-demokrasi telah mengadakan dua demonstrasi. Aksi tersebut sebagai ungkapan terima kasih kepada Trump dan anggota parlemen AS. 

Pengesahan tersebut secara luas dilihat oleh para pemrotes sebagai bentuk tekanan ekonomi bagi pemerintah Hong Kong dan rezim komunis Tiongkok, yang mengandalkan pusat keuangan tersebut sebagai sumber modal penting bagi daratan Tiongkok.

RUU lain yang ditandatangani oleh Presiden Trump melarang Amerika Serikat mengekspor peralatan pengendalian massa ke kepolisian Hong Kong.

Johanna Chua menilai waktu tindakan AS memang menimbulkan risiko menunda kesepakatan perdagangan AS-Tiongkok tahap pertama karena ketegangan politik.

Ia tidak berharap RUU Hong Kong menggagalkan prospek kesepakatan perdagangan. Dikarenakan kedua pihak kemungkinan akan memisahkan masalah Hong Kong dari pembicaraan perdagangan. 

Menurut dia, kesepakatan perdagangan fase pertama dapat ditutup pada awal 2020 dengan pengembalian tarif September.

Putaran tarif baru mulai berlaku pada 1 September, yang berkaitan dengan tarif lebih dari 125 miliar dolar AS impor dari Tiongkok. Jika kesepakatan dagang tidak tercapai pada 15 Desember, putaran tambahan tarif Amerika Serikat akan diberlakukan.

Trump, dalam sebuah pernyataan, mengatakan bahwa langkah-langkah  tersebut “diberlakukan dengan harapan bahwa para pemimpin dan perwakilan Tiongkok dan Hong Kong akan dapat menyelesaikan perbedaan mereka secara damai yang mengarah pada perdamaian jangka panjang dan kemakmuran bagi semuanya.”

Kesepakatan Perdagangan Sebagian

Pada bulan Oktober lalu, dua ekonomi terbesar dunia tersebut mengumumkan bahwa mereka telah mencapai kesepakatan perdagangan parsial. Pada prinsipnya, tentang kekayaan intelektual, jasa keuangan, dan pertanian.

Trump mengatakan bahwa mungkin ada dua atau tiga fase dalam pembicaraan perdagangan dengan Tiongkok. Kedua belah pihak saat ini sedang berupaya untuk menyelesaikan perjanjian fase pertama untuk penandatanganan. 

Namun demikian, ketidakpastian tentang waktu pertemuan puncak antara Trump dan Xi Jinping tetap ada.

Bulan lalu, Trump menyarankan kedua pihak bisa menandatangani perjanjian parsial di negara bagian pertanian Iowa, yang telah terpukul keras oleh perang dagang. Analis Citi bukan satu-satunya yang menyatakan pandangan optimis tersebut.

Amy Celico, kepala sekolah di perusahaan strategi bisnis Albright Stonebridge Group Hong Kong Act of Human Rights and Democracy Act adalah “masalah signifikan” bagi Tiongkok.

Amy Celico kepada CNBC menilai, ia tidak berpikir sebagai masalah yang mencukupi untuk menggagalkan pembicaraan perdagangan. 

Julian Evans-Pritchard, ekonom senior Tiongkok di Capital Economics, mengatakan kepada BBC, bahwa masih ada insentif di kedua  pihak untuk mendorong kesepakatan, asalkan mereka dapat menyetujui persyaratan.” 

Pada 28 November, Komunis Tiongkok mengancam akan mengambil “penanggulangan yang kuat” terhadap Amerika Serikat, dan kementerian luar negerinya memanggil Duta Besar AS Terry Branstad. Hal demikian terkait sebagai protes penandatanganan Trump atas UU Hak Asasi Manusia dan Demokrasi Hong Kong. 

Ketegangan juga meredam beberapa sentimen positif di pasar saham pada 29 November. Saham Amerika jatuh dengan S&P 500 dan Dow Jones Industrial Average kehilangan 0,4 persen dalam sesi perdagangan pendek. Pasar Asia juga ditutup melemah, dipimpin oleh indeks Hang Seng Hong Kong, yang turun 2 persen. (asr)

Liang Yan

Kementerian Kehakiman Amerika Serikat telah mulai melakukan penyelidikan untuk mengungkap apakah produsen obat-obatan jenis opioid, fentanil dengan sengaja menyebabkan pasien menyalahgunakan atau menggunakan obat penghilang rasa sakit secara berlebihan. 

Menurut data yang diterbitkan pemerintah Amerika Serikat, setidaknya 400.000 orang warga Amerika telah meninggal karena overdosis opioid dalam 20 tahun terakhir.

Wall Street Journal mengutip laporan sumber menyebutkan bahwa jika hasil investigasi mengarah ke tuntutan pidana terhadap perusahaan farmasi, hal itu akan menjadi gugatan terburuk terhadap produsen opioid dalam sejarah Amerika Serikat.

Ketika perusahaan farmasi itu diselidiki di seluruh Amerika Serikat, mereka sudah terlibat dalam biaya litigasi sipil yang jumlahnya mencapai miliaran dolar.

Sekarang setidaknya terdapat 4 perusahaan farmasi dan 2 perusahaan distribusi yang menerima panggilan pengadilan dari jaksa federal di Distrik Timur New York. Mereka termasuk Perusahaan farmasi : Teva Pharmaceutical Industries Ltd., Mallinckrodt, Johnson & Johnson, Amneal Pharmaceuticals Inc dan Perusahaan distribusi : Amerisource Bergen Corp. dan McKesson Corp.

Ketika perusahaan-perusahaan itu menerima tuntutan hukum dan investigasi pengadilan negara bagian dan lokal, mereka menyangkal bertanggung jawab atas krisis opioid.

Perusahaan itu mengatakan  bahwa mereka tidak melanggar hukum dalam produksi dan penjualan obat resep obat penghilang rasa sakit.

Laporan menyebutkan bahwa penyelidikan kriminal dari perusahaan farmasi dan penjualan di atas baru saja dimulai, dan dalam beberapa bulan ke depan, produsen obat lain dapat juga menerima panggilan pengadilan dari kementerian kehakiman.

Menurut undang-undang Amerika Serikat terhadap zat yang dikendalikan (Controlled Substances Act), perusahaan farmasi memiliki tanggung jawab untuk memantau kemungkinan terhadap penyalahgunaan obat-obatan produksi mereka oleh masyarakat, termasuk melaporkan pesanan obat yang mencurigakan dari apotek atau individu ke pihak berwenang terkait.

Jika tidak dilaporkan setelah ada penemuan, maka menurut undang-undang itu eksekutif perusahaan atau orang yang bertanggung jawab dapat menghadapi tuntutan hukum pemerintah. Jika hakim mendapatkan bukti bahwa pihak farmasi secara sengaja tidak melaporkan, maka perusahaan farmasi juga menghadapi resiko terkena tuntutan pidana.

Menurut data pemerintah Amerika Serikat, sejak tahun 1999, setidaknya 400.000 orang warga Amerika telah meninggal karena menggunakan opioid yang berlebihan melalui jalur legal atau ilegal. 

Oleh karena itu, banyak agen pemerintah kota, kabupaten, negara bagian, dan federal telah mengajukan tuntutan hukum terhadap pabrik farmasi, distributor, dan apotek dalam beberapa tahun terakhir untuk meminta pertanggungjawaban mereka.

Tuntutan hukum telah menyebabkan beberapa pabrik farmasi bangkrut. Salah satunya adalah Purdue Pharma LP. Perusahaan itu menghadapi penyelidikan dari pengadilan di New Jersey, Vermont dan Connecticut.

Dalam pengendalian obat-obatan sebelumnya, pengadilan Amerika Serikat hanya melakukan investigasi, menjatuhkan tuntutan hukuman terhadap pengguna dan pengedar narkoba.

Geoffrey Berman, seorang jaksa federal di Manhattan, New York sebelumnya pernah mengatakan : “Ini sama saja dengan mengatakan bahwa perilaku eksekutif perusahaan farmasi dan perusahaan distribusi sama dengan gembong narkoba”. (sin)

FOTO : Kementerian Kehakiman AS telah memulai penyelidikan untuk mengungkap apakah produsen obat-obatan jenis opioid, fentanil dengan sengaja menyebabkan pasien menyalahgunakan atau menggunakan obat penghilang rasa sakit secara berlebihan. (Canadian Press)

Erabaru.net- Perubahan iklim global adalah masalah serius yang akan dihadapi dan mempengaruhi semua orang di dunia ini. Ini juga merupakan kewajiban setiap orang dan setiap negara untuk melakukan perbaikan dalam tindakan mereka. 

Namun demikian, karena faktor politik internasional, Taiwan tidak dapat menjadi bagian dalam kontrak UNFCCC.  Tetapi Taiwan memiliki kemauan dan kemampuan nyata untuk memerangi perubahan iklim dengan negara lain di dalam kerangka UNFCCC.

Chang Tzi-chin, Menteri Perlindungan Lingkungan Taiwan, secara khusus menulis artikel tentang topik ini, memperkenalkan upaya Taiwan dalam memerangi perubahan iklim, dan menyerukan menyerukan negara-negara lain untuk mendukung partisipasi Taiwan dalam UNFCCC, dan untuk menyertakan Taiwan ke dalam mekanisme pengurangan karbon global, negosiasi dan perjanjian Paris untuk perubahan iklim serta aktivitas terkait lainnya.

Representative Taipei Economic and Trade Office (TETO) John Chen juga menyatakan bahwa Konferensi UNFCCC ke-25 (COP 25) akan diadakan di Spanyol pada bulan Desember tahun ini. Karena faktor politik internasional, Taiwan hanya dapat menghadiri pertemuan tersebut sebagai pengamat Organisasi Non Pemerintah (LSM).

Bagi Taiwan dan dunia, ini adalah kerugian besar untuk melawan perubahan iklim. Representative John Chen mengimbau Indonesia dan negara-negara lain untuk tidak membatasi pandangan mereka pada pertimbangan politik, dan mendukung partisipasi Taiwan untuk berkontribusi secara profesional, pragmatis di UNFCCC, untuk bersama-sama memerangi perubahan iklim.

Chang Tzi-chin, Menteri Perlindungan Lingkungan Taiwan mengatakan bahwa Taiwan telah mengesahkan “Undang-Undang Pengelolaan dan Pengurangan Gas Rumah Kaca”, menyelesaikan “Jaringan Aksi Nasional untuk Perubahan Iklim”, “Skema Upaya Pengurangan Gas Rumah Kaca”, dan merumuskan ” Rencana Aksi Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca” dan lainnya. 

Pada tahun 2025, Taiwan diperkirakan akan mencapai tujuan 20 GW untuk pembangkit listrik tenaga surya dan 6,9 GW untuk pembangkit listrik tenaga angin.  Taiwan juga telah memperkuat insentif keuangannya untuk mendukung pengembangan industri teknologi energi hijau dan secara aktif mempromosikan “Rencana Pelaksanaan Finansial Hijau”.

Menteri Chang menyebutkan, satelit FORMOSAT-3 yang diluncurkan oleh Taiwan pada tahun 2006, telah mengumpulkan lebih dari 10 juta data meteorologi sejauh ini, menyediakan penelitian ilmiah gratis kepada para sarjana dari berbagai negara. 

Satelit FORMOSAT-7 yang diluncurkan tahun ini, akan lebih efektif meningkatkan keakuratan prakiraan cuaca ekstrim, dan memberikan kontribusi positif bagi prakiraan cuaca global serta perubahan iklim.

Menteri Chang juga mengatakan bahwa Taiwan telah merumuskan “Rencana Upaya Adaptasi Perubahan Iklim Nasional” untuk membangun sistim ketahanan dalam menanggapi perubahan iklim dari delapan aspek seperti bencana, infrasruktur kelangsungan hidup, sumber daya air, keamanan pertanahan, pesisir pantai, energi dan industri, pertanian, dan kesehatan.

Menteri Chang mengatakan, sangat tidak adil bagi Taiwan untuk dikeluarkan dari organisasi internasional karena prasangka politik dari Tiongkok. Tidak hanya bertentangan dengan semangat UNFCCC yang menyerukan semua negara untuk bekerja sama secara luas dalam perubahan iklim global, juga mengabaikan Perjanjian Paris yang menekankan “Keadilan Iklim” dan  menyerukan pentingnya tindakan iklim oleh negara-negara, bahkan juga bertentangan dengan tujuan Piagam PBB, dan itu juga melemahkan struktur internasional dan membahayakan dunia. 

Dalam menghadapi masyarakat internasional, Taiwan adalah teman yang tulus yang bertanggung jawab dan mau berkontribusi. Taiwan berusaha untuk membuat dunia menjadi lebih baik. Taiwan benar-benar layak untuk dimasukkan dalam sistem perubahan iklim global.

Representative Taipei Economic and Trade Office (TETO) John Chen juga mengatakan bahwa sesuai dengan semangat UNFCCC, Taiwan secara aktif membantu negara-negara berkembang dalam rencana mitigasi dan adaptasi jangka panjang untuk memerangi perubahan iklim, serta menunjukkan tekad kami untuk berkontribusi kepada dunia.

Misalnya, Taiwan membantu Belize dan Honduras dalam pengurangan bencana dan peringatan pencegahan bencana, membantu Kepulauan Marshall mengurangi emisi gas rumah kaca hingga 992 ton setiap tahun.

Taiwan sangat terpengaruh oleh perubahan iklim, dan telah mengembangkan banyak teknologi yang sesuai, dan bersedia untuk berbagi dengan negara lain. Namun, oleh karena faktor politik internasional, Taiwan hanya dapat menghadiri pertemuan tersebut sebagai pengamat LSM, dan tidak dapat menyerahkan Nationally Determined Contribution (NDC) Taiwan kepada Sekretariat UNFCCC.

Seperti negara lainnya, Taiwan seharusnya memiliki peluang yang sama untuk bergabung dengan mekanisme pengurangan karbon global, menegosiasikan kegiatan terkait dengan Perjanjian Paris, dan bekerja sama untuk memberikan kontribusi usaha maksimal bagi lingkungan dan generasi mendatang.

Representative John Chen sekali lagi, mengimbau negara-negara lain, bahwa perubahan cuaca telah terjadi, dan telah mempengaruhi negara lain. Negara-negara lain diharapkan, tidak mengesampingkan Taiwan hanya karena masalah politik, Taiwan bersedia bekerja sama dengan anggota masyarakat internasional untuk menjaga dan melindungi dunia. (asr)

Eva Pu – The Epochtimes

Setelah kubu pro-demokrasi Hong Kong mencetak kemenangan telak dalam pemilu pada Minggu 24 November, media pemerintahan komunis Tiongkok sebagian besar memilih bungkam. Bahkan mengabaikan berita tentang hasil pemilu dalam laporannya.

Respons media daratan sangat bertolakan dengan kampanye propagandanya yang berat menjelang pemilu. Laporan media-media tersebut cenderung memperingatkan warga Hongkong agar tidak memilih dan mendukung kelompok-kelompok pro-demokrasi.

Akan tetapi, pada faktanya warga Hong Kong dengan tingkat partisipasi tertinggi  memberikan suaranya dengan kemenangan besar kepada partai-partai pro-demokrasi dalam pemilihan dewan distrik. 

Kandidat demokratik memenangkan 388 dari 452 kursi distrik, dengan lebih dari 260 kursi  ke kubu pro-demokrasi.

Lebih dari 2,94 juta warga Hongkong memberikan suara, dengan tingkat partisipasi pemilih mencapai 71,23 persen. Jumlah pemiih yang tinggi menghasilkan antrian berjam-jam dari TPS. 

Pemungutan suara secara luas dilihat sebagai referendum tentang gerakan protes yang sedang berlangsung terhadap pengaruh pemerintahan Komunis Tiongkok. 

Pemimpin Hong Kong Carrie Lam telah menolak untuk sepenuhnya menyetujui tuntutan demonstran selama hampir enam bulan protes pro-demokrasi. Walaupun ia pernah mengatakan, bahwa pemerintah akan “mendengarkan pendapat anggota masyarakat dengan rendah hati dan secara serius merefleksikannya.”

Sejak Juni lalu, para pemrotes telah mengajukan sejumlah tuntutan, termasuk hak pilih universal dan penyelidikan independen terhadap dugaan kebrutalan polisi terhadap para pemrotes.

Setelah pemilu, sejumlah netizen daratan Tiongkok menunjukkan perbedaan antara hasil pemilu dan apa yang telah digambarkan oleh mesin propaganda Komunis Tiongkok.

“Sungguh tamparan di wajah, ‘mayoritas bungkam’ Hong Kong pada 2019 telah menjadi lelucon terbesar,” tulis seorang pengguna medsos Weibo. Sindiran netizen itu merujuk pada istilah yang sering digunakan oleh media yang dikelola pemerintah untuk menggambarkan para pengunjuk rasa sebagai persentase kecil dari penduduk Hong Kong.

“Siapa yang mayoritas dan siapa yang minoritas sudah terlalu jelas,” demikian komentar netizen lainnya.

Hasil Pemilu Disensor

Berita tentang hasil pemilu tidak dilaporkan oleh media daratan Tiongkok, yang membatasi liputan mereka tentang agenda tersebut.

Outlet pemerintahan Xinhua melaporkan kesimpulan pemilu pada 25 November, yang kemudian diterbitkan ulang di beberapa outlet media besar Komunis tiongkok lainnya, termasuk Global Times, Sina, dan People’s Daily.

Laporan dari Hong Kong, menghilangkan berita tentang hasil pemilu, hanya mencatat ketika pemilu dibuka dan ditutup. Laporan juga menyebutkan bahwa anggota dewan dari 18 distrik  “semuanya telah hadir.” Laporan menambahkan bahwa “sentimen sosial yang tegang” “secara serius mengganggu proses pemilihan.”

Laporan media-media itu juga menyebutkan, “Memulai lagi ketertiban masih menjadi tugas yang paling mendesak bagi Hong Kong.”

Sekitar tengah malam pada hari yang sama, media pemerintahan Komunis tiongkok lainnya seperti Xinhua dan China Daily, memuat artikel yang mengecam Amerika Serikat karena meloloskan RUU HAM Hong Kong beberapa hari sebelumnya untuk mendukung demonstran Hong Kong.

China Daily dalam beberapa laporan pada 25 November dan 26 November, memilih untuk fokus pada reaksi dari pejabat Hong Kong dan Komunis Tiongkok terhadap pemilu tanpa melaprokan ke hasil pemilu. 

Hu Xijin, editor surat kabar milik pemerintahan Komunis Tiongkok Global Times, mengatakan dalam video 25 November bahwa mereka “harus mendorong partai pro-pemerintah untuk tidak berkecil hati.”

 Surat kabar itu dalam tajuk rencana pada 25 November juga melaporkan dengan narasi bahwa pemilihan distrik telah berlangsung dalam suasana “abnormal.” Media itu menambahkan bahwa pemilihan dilokalisasi dan dengan demikian memiliki pengaruh politik yang terbatas.

Editorial itu mengklaim dengan narasi, bahwa terlepas dari hasil pemilihan, mereka hanyalah pemilihan “di bawah pemerintahan Republik Rakyat Tiongkok.” Laporan tersebut hanya menambahkan bahwa” tanah dan langit Hong Kong selamanya akan menjadi milik Tiongkok. “

Memutarbalikkan Narasi

Menjelang pemilu, media pemerintah Komunis Tiongkok fokus kepada meluncurkan retorika terhadap pendukung demokrasi Hong Kong.

Penyiaran pemerintahan Komunis Tiongkok CCTV pada 23 November meminta orang-orang  “menggunakan suara untuk mengekang kekerasan,” memperingatkan bahwa warga Hongkong akan “mencicipi obat mereka sendiri” jika mereka “memberikan suara yang salah” dengan mendukung partai pro-demokrasi.

“Warga dapat menyelamatkan Hong Kong, mayoritas yang diam harus membalas,” demikian bunyi editorial tersebut.

Editorial lainnya di Xinhua juga menuduh dengan narasi bahwa kandidat pro-demokrasi “membingungkan hitam dan putih” dan menjadi “perusuh yang menggunakan intimidasi, penipuan, dan penculikan untuk menangkap ikan untuk surat suara.”

Organisasi pro-Komunis Tiongkok juga berusaha memprovokasi sentimen publik terhadap para pengunjuk rasa sebelum pemilu. 

Pada 20 November, tujuh dari 10 media cetak utama Hong Kong memuat advertorial di halaman depan yang menggambarkan pemrotes dengan narasi sebagai perusuh dan mendesak para pemilih untuk “menentang kerusuhan.”

Advertorial yang sama juga terbit di halaman depan. Setidaknya enam surat kabar pada 12 November, setelah pengepungan polisi terhadap kampus Hong Kong menjadi berita utama internasional.

Dalam sebuah wawancara setelah pemilu pada 24 November, artis dan aktivis Hong Kong Denise Ho mengatakan bahwa kampanye propaganda rezim Komunis Tiongkok terhadap para demonstran adalah “komprehensif dan menakutkan.”

“Informasi palsu dan kampanye kotor terjadi setiap hari,” demikian keterangan Denise Ho kepada The Epoch Times. Ia menambahkan bahwa dengan upaya dan kegigihan, kebenaran pada akhirnya akan menang. 

Denise Ho  menjelaskan : “Kita seharusnya tidak dengan mudah membiarkan informasi palsu menutupi kebenaran yang tidak dapat diubah.” (asr)

FOTO : Pada 24 November 2019, pemilihan Dewan Distrik Hong Kong 2019, tempat pemungutan suara Robinson Road, tempat pemungutan suara High Bishops College, pemilih di pagi hari untuk memberikan suaranya. (Yugang /Epochtimes)

ETIndonesia- Pejabat militer Korea Selatan menyatakan, Korea Utara kembali menembakkan dua proyektil jarak pendek pada Kamis 28 November. Kejadian itu dilaporkan oleh Yonhap News Agency yang dilansir oleh Associated Press, mengutip pernyataan Kepala Staf Gabungan Korea Selatan.

Laporan menyebutkan, Militer Korsel mengatakan proyektil itu ditembakkan dari Yeonpo di provinsi Hamgyong Selatan, Korea Utara. Proyektil tersebut mendarat di lepas pantai timur sekitar pukul 5 sore waktu setempat. 

Ditembakkan dalam interval 30 detik, kedua proyektil tak dikenal tersebut menempuh jarak hingga 380 km dan mencapai ketinggian 97 km. 

Menanggapi peluncuran proyektil tesebut, Menteri Pertahanan AS Mark Esper menggambarkan pengujian rudal Korea Utara sebagai “mengecewakan.” 

Esper mengatakan, dia tidak “menyesal mencoba mengambil jalan besar, jika Anda mau, dan menjaga pintu terbuka untuk perdamaian dan diplomasi.” Seperti dilaporkan oleh CNN.

 Militer Korea Selatan seperti dilaporkan kantor berita Yonhap, otoritas intelijen Korea Selatan dan Amerika Serikat, sedang menganalisis fitur tambahan. Pihak Korsel menyatakan sedang memantau situasi jika ada peluncuran tambahan. 

Para pejabat militer mengatakan pengujian rudal tidak akan meredakan ketegangan di Semenanjung Korea.

 Mayor Jenderal Jeon Dong-jin mengatakan kepada Yonhap mengatakan, Militer korsel menyatakan penyesalan atas tindakan tersebut dan mendesak Korea Utara untuk segera menghentikan tindakan seperti itu. 

Meskipun proyektil tidak mendarat di perairan teritorial Jepang, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe mengutuk peluncuran sebagai “tantangan serius” bagi Jepang dan masyarakat internasional. 

Dia mengatakan pemerintahnya akan “melakukan yang terbaik” untuk melindungi kehidupan dan aset rakyat Jepang.

Abe menyebut proyektil “rudal balistik.” Beberapa ahli mengatakan bahwa proyektil yang ditembakkan dari peluncur roket multipel “super-besar” sebenarnya adalah rudal atau senjata kelas rudal.

Menurut Yonhap, peluncuran itu akan menjadi yang keempat kalinya, ketika Korea Utara menggunakan sistem peluncuran roket super besar, yang diperkirakan berdiameter sekitar 24 inci.

Chang Young-keun, seorang ahli rudal di Korea Aerospace University, mengatakan uji coba Korea Utara berulang kali bertujuan untuk lebih meningkatkan senjata sebelum mengerahkannya untuk operasi. 

 Menurut dia, Korea Utara tampaknya meningkatkan sistemnya untuk penembakan yang berurutan, di antara kemampuan lainnya.

Negara komunis yang miskin itu dilarang di bawah resolusi Dewan Keamanan PBB dari uji coba rudal balistik.

Awal bulan ini, seorang pejabat Korea Utara mengatakan Amerika Serikat harus terlebih dahulu menghentikan “kebijakan bermusuhan” untuk memulai kembali perundingan denuklirisasi yang macet. (asr)

Associated Press/Reuters

Setidaknya 45 pengunjuk rasa ditembak mati oleh pasukan keamanan Irak pada Kamis 28 November. Tembak mati tersebut terjadi setelah demonstran membakar konsulat Iran pada malam sebelumnya. Pembakaran terjadi di kota suci Syiah di Irak, Najaf. 

Pembakaran terjadi di tengah perlawanan dari rakyat Irak selama berbulan-bulan terhadap pemerintah yang didukung oleh Iran. Pembakaran tersebut digambarkan sebagai salah satu serangan terburuk yang menargetkan kepentingan Iran di negara itu, sejak aksi protes pertama kali meletus dua bulan lalu. 

Tidak ada staf Iran yang terluka dalam serangan itu, karena mereka berhasil melarikan diri dari pintu belakang.

Kementerian luar negeri Iran mengutuk serangan konsulat itu.  Pihak Iran menyerukan tanggapan “tanggung jawab” atas insiden dari pemerintah Irak seperti disampaikan oleh Abbas Mousavi, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, dalam pernyataan kepada kantor berita resmi IRNA Iran.

Aksi protes anti-pemerintah  telah mengguncang Irak sejak 1 Oktober lalu, ketika ribuan orang-orang turun ke jalan-jalan di Baghdad dan daerah selatan yang didominasi aliran Syiah. 

Gerakan yang sebagian besar tidak memiliki pemimpin itu, menuduh pemerintah Irak yang korup. Massa mengecam pengaruh rezim Iran yang semakin besar dalam urusan Irak.

Perdana menteri Irak, Adel Abdul Mahdi, sejauh ini menolak seruan untuk mundur. Itu terjadi setelah ia bertemu dengan politisi senior yang dihadiri oleh komandan Pasukan Pengawal Revolusi Iran Quds, unit elit yang mengarahkan sekutu milisinya ke luar negeri.

Pada Tahun 2007, Departemen Keuangan AS mengumumkan Pengawal Revolusi Iran Quds sebagai teroris dan menggambarkannya sebagai “lengan utama Iran untuk melaksanakan kebijakannya mendukung kelompok teroris dan pemberontak.”

Dalam sebuah pernyataan yang dirilis awal bulan ini oleh Amerika Serikat, sekretaris pers Gedung Putih Stephanie Grisham mengutuk serangan Irak terhadap pengunjuk rasa dan media.

 Grisham pada 11 November mengatakan, Amerika Serikat sangat prihatin dengan serangan secara terus-menerus terhadap demonstran, aktivis sipil, dan media, serta pembatasan akses internet, di Irak. 

 Grisham mengatakan, rakyat Irak tidak akan tinggal diam ketika rezim Iran menghabiskan sumber dayanya dan menggunakan kelompok-kelompok bersenjata serta sekutu politik untuk menghentikan mereka dari mengekspresikan pandangan mereka secara damai.

Sekretaris Gedung Putih itu mengatakan, meskipun menjadi sasaran  kekerasan mematikan dan menolak akses ke Internet, rakyat Irak telah membuat suara mereka didengar, menyerukan pemilu dan mereformasi pemilu.

Grisham menegaskan, Amerika Serikat bergabung dengan Misi Bantuan PBB ke Irak dalam menyerukan pemerintah Irak untuk menghentikan kekerasan terhadap pengunjuk rasa. Selain itu, memenuhi janji Presiden Salih untuk meluluskan reformasi pemilihan dan mengadakan pemilihan awal.

Stephanie Grisham menyerukan kepada seluruh komunitas internasional untuk bergabung dengan AS dalam mendukung masa depan yang lebih baik bagi rakyat Irak.

Saat itu, Pasukan keamanan Irak telah menewaskan sedikitnya 350 orang . Pasukan tersebut secara ruitn menggunakan amunisi tajam dan gas air mata untuk membubarkan kerumunan massa. Kadang-kadang menembak secara langsung pengunjuk rasa dengan tabung gas.

Pada 21 November lalu, Presiden Donald Trump mengutuk tindakan sensor yang diambil oleh rezim Iran terhadap rakyatnya sendiri.

Trump dalam cuitannya menyatakan,Iran menjadi sangat tidak stabil sehingga rezim tersebut telah mematikan seluruh Sistem Internet  sehingga orang-orang Iran yang hebat tidak dapat berbicara tentang kekerasan luar biasa yang terjadi di negara itu.

“Mereka menginginkan transparansi NOL, berpikir dunia tidak akan menemukan kematian dan tragedi yang disebabkan oleh Rezim Iran!” demikian cuitan Trump.

Rezim Syiah Iran dimulai dengan kombinasi subversi gaya Soviet dan pengaruh Sayyid Qutb — bapak pendiri Ikhwanul Muslimin — yang menggabungkan sosialisme dengan Islam untuk menciptakan ideologi sebagai inti dari teologi totaliter di seluruh dunia, menurut Zuhdi Jasser, presiden dan pendiri American Islamic Forum for Democracy.

Dalam sebuah pernyataan 6 November, Kedubes Amerika Serikat di Irak mengatakan pihaknya memiliki “minat kuat dan tetap pada Irak yang aman dan makmur yang mampu membela negara terhadap kelompok-kelompok ekstremis yang kejam dan mampu menghalangi mereka yang akan merusak kedaulatan dan demokrasi Irak.”

Kedubes Amerika Serikat di Irak menyatakan, Ketika dunia menyaksikan peristiwa di Irak semakin terbuka, semakin jelas bahwa Pemerintah Irak dan para pemimpin politik negara itu harus terlibat secara serius dan mendesak dengan warga Irak yang menuntut reformasi.

Pihak Kedubes AS menegaskan, tidak ada jalan progresif berdasarkan penindasan kehendak rakyat Irak.

“Kami menyesalkan pembunuhan dan penculikan demonstran yang tidak bersenjata, ancaman terhadap kebebasan berekspresi, dan siklus kekerasan yang terjadi. Rakyat Irak harus bebas untuk membuat pilihan sendiri tentang masa depan bangsanya,” demikian pernyataan Kedubes AS. (asr)