Frank Fang – The Epochtimes

Pemerintah Jepang baru-baru ini memperingatkan negara itu untuk waspada tinggi mengenai potensi penyebaran Flu babi Afrika. Penyakit itu sangat menular yang mematikan bagi babi. Akan tetapi tidak berbahaya bagi manusia, menurut media setempat.

Mengutip data dari Kementerian Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Jepang, Kyodo News melaporkan pada Senin 28 Oktober, bahwa telah ada lebih dari 77 kasus produk babi Afrika yang terinfeksi Flu babi. Produk itu  termasuk sosis yang dibawa oleh pelancong dari negara-negara seperti Tiongkok, Vietnam, Kamboja, dan Filipina.

Produk daging babi itu juga disita dari bandara setempat di seluruh negeri sejak Oktober tahun lalu.

Jepang saat ini bebas dari Flu babi Afrika, tetapi setidaknya 10 negara Asia telah terkena penyakit itu, termasuk Tiongkok, Mongolia, Vietnam, Kamboja, Filipina, Laos, Myanmar, Korea Utara, dan Korea Selatan.

Flu Babi Afrika tidak ditemukan di benua Asia sebelum wabah itu muncul di Tiongkok pada Agustus tahun lalu. Flu babi Afrika kemudian mulai muncul di negara-negara tetangga. 

Namun demikian, tidak satu pun dari pemerintahan negara-negara itu yang secara terbuka menghubungkan wabah Flu babi Afrika mereka dengan penyebaran virus dari Tiongkok.

Terpisah dari Flu Babi Afrika, peternakan babi Jepang saat ini berada di bawah ancaman Flu babi klasik. Kedua Flu babi serupa tetapi disebabkan oleh virus yang berbeda.

Menurut surat kabar harian berbahasa Jepang, Jepang Times, peternakan babi di kota Gifu di Jepang tengah pertama kali terdeteksi pada September 2018 dengan kasus Flu babi klasik. Sejak itu babi dan babi hutan di 11 prefektur telah dinyatakan positif.

Pemerintah Jepang telah memusnahkan lebih dari 145.000 ekor babi. Selain itu, memvaksinasi babi dalam skala luas. Sebaliknya, tidak ada vaksin yang efektif melawan Flu babi Afrika.

Adapun tetangga Jepang, Korea Selatan, terkena  Flu babi Afrika pada akhir Agustus lalu, seperti dilaporkan oleh media lokal Yonhap News Agency pada 28 Oktober. Dilaporkan, bahwa telah ada 15 kasus babi hutan yang dikonfirmasi dan 14 kasus babi dari peternakan babi lokal. Yang mana, dinyatakan positif menderita virus itu. 

Selain itu, Yonhap melaporkan bahwa sementara pihak berwenang Korea belum menyelidiki lebih lanjut apa yang menyebabkan wabah penyakit tersebut. Pihaknya menduga bahwa wabah itu berasal dari Korea Utara. Dikarenakan, semua kasus yang dikonfirmasi datang dari daerah yang berbatasan dengan Korea Utara.

Lebih dari 154.000 ekor babi telah dimusnahkan di Korea Selatan, karena pemerintah setempat berusaha menahan wabah itu, menurut laporan Yonhap.

Vietnam, yang melaporkan kasus Flu Babi Afrika pertamanya pada Februari lalu, telah memusnahkan lebih dari 5 juta ekor babi, atau sekitar 18 persen dari total kawanan babi. Laporan tersebut menurut artikel  Reuters pada 17 Oktober lalu.

Penyakit tersebut telah menyerang seluruh 63 provinsi dan menaikkan harga babi hidup menjadi sekitar 60.000 dong atau sekitar 36 ribu rupiah per kilogram, meningkat 70 persen dari awal tahun ini.

Berkurangnya pasokan daging babi lokal telah memaksa Vietnam untuk mengimpor 10.802 ton daging babi senilai 21,3 juta dolar AS pada tahun ini. Jumlah itu meningkat 155 persen dari tahun lalu, menurut media Vietnam, mengutip data dari departemen bea cukai setempat. 

Di antara impor daging babi, 52,5 persen berasal dari Brasil, diikuti oleh Polandia dengan 13,8 persen, dan Amerika Serikat sebesar 10,2 persen. Filipina juga sedang menghadapi wabah Flu Babi Afrika. 

Menurut laporan 24 Oktober oleh media lokal Philippine Star, penduduk setempat telah memusnahkan lebih dari 62.000 ekor babi sejak awal wabah pada Agustus lalu. (asr)

Frank Fang/Nicole Hao/Epochtimes Hong Kong

Bentrokan saat aksi protes yang awalnya damai, kembali berkobar antara pemrotes dan polisi setempat di Hong Kong pada Minggu (27/10/2019).

Seperti dilaporkan Epochtimes Hong Kong, Polisi awalnya melakukan penangkapan sebelum unjuk rasa yang dijadwalkan akan dimulai. Polisi juga menembakkan gas air mata dan kerumunan polisi lainnya mengendalikan senjata kepada pengunjuk rasa untuk membubarkan massa.

Aksi protes terbaru menandai pada akhir pekan ke 21 secara berturut-turut. Protes bermula  dari oposisi ke RUU ekstradisi, yang ditunda setelah tekanan publik. Para pemrotes telah memperluas tuntutan mereka untuk memasukkan hak pilih universal dalam pemilihan Hong Kong. Pemrotes juga menuntut pertanggungjawaban atas penggunaan kekuatan berlebihan oleh polisi.

Reli kedua, diadakan pukul 4 sore di kawasan Kwun Tong Promenade, mengenang pengunjuk rasa yang kehilangan nyawa mereka, dengan membuat crane dari kertas origami. Tidak ada bentrokan dengan polisi yang dilaporkan di tempat kejadian itu.

Operasi Penangkapan

Ribuan orang berkumpul di Taman Salisbury di Tsim Sha Tsui untuk melakukan aksi unjuk rasa solidaritas dengan Muslim dan jurnalis setempat. Warga dapat terdengar meneriakkan slogan-slogan seperti “lima tuntutan, tidak kurang satu” dan “warga Hongkong, menentang.”

Minggu lalu, polisi Hong Kong menembakkan air berwarna biru ke masjid terbesar di kota itu. Tindakan itu mengundang kecaman luas, setelah pemerintah hong Kong menyampaikan permohonan maaf. 

Sejumlah wartawan juga terluka parah saat berada di garis tembak, saat meliput demonstrasi.

Sebelum rapat umum dimulainya, media Hong Kong melaporkan bahwa meriam air dan kendaraan lapis baja bersiaga di Markas Layanan Bantuan Sipil, yang berjarak 1 kilo lebih dari Salisbury Garden.

Sebelum jam 3 sore pada hari Minggu itu, sejumlah besar polisi telah berkumpul di pusat budaya setempat, yang berjarak sekitar 5 menit berjalan kaki dari Taman. 

Di daerah-daerah terdekat, petugas polisi lainnya terlihat mencegat penduduk setempat untuk memeriksa tas mereka dan mencegat mobil untuk diperiksa.

Menurut media setempat, 7 orang ditangkap, termasuk yang berumur 12 tahun. Polisi belum merilis angka total penangkapan, atau alasan dilakukannya operasi penangkapan.

Aksi Protes Dibubarkan

Sekitar pukul 3 sore masih hari Minggu yang sama, ketika demonstrasi akan dimulai, polisi mulai membubarkan massa dengan menggunakan semprotan merica dan mengayunkan tongkat mereka. 

Media lokal melaporkan bahwa penyelenggara rapat umum tidak meminta persetujuan polisi untuk pertemuan akbar itu. 

Sekitar pukul 3:40 sore, polisi mulai menembakkan gas air mata dan semprotan merica ke pengunjuk rasa yang berada di luar Salisbury Garden. 

Banyak yang tidak memakai masker gas atau peralatan pelindung lainnya. Kegiatan tidak dapat dilanjutkan.

Polisi terus menembakkan gas air mata ke kerumunan di jalan-jalan terdekat setelah pengunjuk rasa mulai menyebar ke daerah lain setelah meninggalkan Salisbury Garden.

Saat malam tiba, bentrokan serius terjadi di Mong Kok, yang berada di utara Tsim Sha Tsui. Menurut media Hong Kong, polisi menembakkan beberapa putaran gas air mata dan tidak mematikan kepada pengunjuk rasa di dekat stasiun metro Mong Kong.

Tepat sebelum pukul 6 sore, polisi mulai menggunakan meriam airnya untuk membubarkan massa. Berbeda dengan air pewarna biru yang digunakan polisi sebelumnya, kendaraan ini menembakkan air yang tidak berwarna. 

Para pengunjuk rasa mengatakan bahwa air yang tidak berwarna memiliki bau yang sama dengan pewarna biru. Mereka dan orang lain yang telah disemprot oleh meriam air polisi mengatakan, mereka menderita iritasi kulit dan ketidaknyamanan fisik lainnya.

Stasiun kereta ditutup sekitar pukul 7 malam waktu setempat, setelah beberapa pemrotes melemparkan bom molotov ke salah satu pintu masuk.

Sekitar pukul 21:30 malam hari, polisi menembakkan tabung gas air mata ke apotek di lingkungan Yau Ma Tei, melukai seorang wanita yang ada di dalamnya. Bentrokan berlanjut hingga tengah malam di jalan-jalan Mong Kok, ketika polisi terus menghujani dengan gas air mata.

Wartawan Pingsan

Rapat umum hari Minggu itu mendukung jurnalis, tetapi beberapa ditekan oleh aparat polisi pada hari itu. Sekitar pukul 6:50 malam waktu setempat, seorang reporter pingsan tergeletak di jalan setelah terkena tabung gas air mata di Mong Kok. 

Para pengunjuk rasa di dekatnya mengecam polisi karena menargetkan pers.

Di Jalan Sai Yeung Choi Selatan, polisi memaksa beberapa wartawan melepas masker pelindung mereka, meskipun polisi anti huru hara masih menembakkan gas air mata di dekatnya. Tindakan itu justru melanggar janji pemerintah untuk memberikan kepada wartawan pengecualian terhadap larangan topeng baru-baru ini, karena pekerjaan mereka.

Pedemo Hong Kong sedang merencanakan kembali rapat umum di Victoria Park, pada akhir pekan depan untuk mendukung pemilihan umum universal. (asr)

FOTO : Baru-baru ini, Pengadilan Tinggi Hong Kong telah menyetujui perintah penahanan sementara yang melarang informasi tentang polisi dan keluarga mereka. Gambar menunjukkan Polisi Hong Kong membersihkan tempat kejadian di Mong Kok pada tanggal 27 untuk bubarkan publik. (Song Bilong / Epoch Times)

Etnis Muslim Uighur di Tiongkok telah menjadi salah satu komunitas yang paling teraniaya belakangan ini. Pemerintahan Komunis Tiongkok memaksa mereka untuk menolak sebagian besar keyakinan mereka dan dipaksa setia kepada ideologi komunis Tiongkok. 

Kebencian dan permusuhan  yang mendalam terhadap etnis Uighur, sampai pada titik nadir di mana pihak berwenang Komunis Tiongkok menghancurkan kuburan mereka. Langkah itu, diyakini sebagai cara untuk menghapus identitas komunitas Uighur.

Menghancurkan kuburan

Di wilayah barat laut Xinjiang, puluhan kuburan telah dihancurkan dalam dua tahun terakhir. Di beberapa tempat, tulang belulang manusia dibiarkan berserakan. 

Sejak Tahun 2014, total 45 kuburan Uighur rata dengan tanah. Antropolog yang memeriksa sisa-sisa tulang manusia di situs yang hancur mengatakan, bahwa tulang belulang itu milik orang-orang dari berbagai kelompok umur.

Salih Hudayar, yang mana kuburan kakek moyangnya dihancurkan, kepada AFP yang dikutip oleh Hong Kong Free Press mengatakan, tindakan itu semua adalah bagian dari kampanye Komunis Tiongkok. Tujuannya, agar secara efektif memberantas bukti identitas siapa Uighur. Bahkan, secara efektif menjadikan mereka seperti orang Han. 

Karena itulah sebabnya Komunis Tiongkok menghancurkan semua situs bersejara dan pemakaman untuk memutuskan hubungan mereka dari sejarah Uighur, dari ayah dan nenek moyang mereka. 

Akan tetapi, pejabat Komunis Tiongkok berdalih  mereka sedang melakukan “standardisasi” kuburan. Di Shayar, para pejabat setempat mengklaim telah membangun kuburan baru sebagai pengganti yang lama. Namun, kuburan baru itu dikatakan penuh sesak karena keluarga yang datang untuk mengunjungi orang yang mereka cintai tidak memiliki cukup ruang untuk berduka. 

Di wilayah Hotan, para pejabat mengklaim bahwa setiap batu nisan yang tidak diklaim selama periode pendaftaran 2 hari akan dipindahkan sebagai mayat yang tidak diklaim.

Menurut Asia Times, di Aksu, pemerintah setempat mengubah kuburan besar tempat penyair terkenal Uighur Lutpulla Mutellip dimakamkan di ‘Taman Bahagia,’ dengan panda palsu, perjalanan anak-anak, dan danau buatan manusia Proyek ‘Taman Bahagia’. Sedangkan kuburan dipindahkan ke sebuah kuburan baru di zona industri di kawasan gurun. 

Penghancuran kuburan tampaknya menjadi bagian dari skema yang lebih luas untuk menghancurkan monumen peninggalan Uighur. Sejak 2017, setidaknya 30 masjid dan situs warisan telah dihancurkan.

Pembatasan Visa dan Larangan Ekspor

Mengingat penganiayaan kejam Komunis Tiongkok terhadap komunitas minoritas, pemerintah Amerika Serikat telah memutuskan untuk membatasi visa pejabat Komunis Tiongkok yang diidentifikasi terlibat dalam penahanan dan penyiksaan etnis Uighur, Kazak, dan etnis lainnya. 

Bahkan, Anggota keluarga pejabat tersebut juga akan dikenai pembatasan visa.

Pembatasan visa akan melengkapi larangan ekspor baru-baru ini.  Sejumlah perusahaan Amerika dilarang menjual produk mereka kepada  28 entitas Tiongkok. Perusahaan-perusahaan itu terlibat dalam memasok barang dan jasa yang mengarah pada pengawasan, penahanan, dan penindasan komunitas minoritas. 

Administrasi tidak merinci nama-nama pejabat yang dikenakan peraturan visa baru. Seorang pejabat dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menolak untuk membocorkan nama-nama karena catatan visa dianggap rahasia di bawah hukum Amerika Serikat.  (asr)

Eva Pu – The Epochtimes

Pop Star Hong Kong, Denise Ho disambut dengan tepuk tangan meriah pada 24 Oktober di Balai Kota New York City, Amerika Serikat, dalam acara Oslo Freedom Forum.

Ketika itu, dirinya dan 10 orang aktivis lainnya menceritakan pengalaman mereka melawan rezim yang represif. Denis Ho telah lama menjadi pendukung untuk gerakan pro Demokrasi Hong Kong. 

Mengutip dari The Epochtimes, Denise Ho mengatakan, siapa  yang mengira bahwa Hong Kong yang dikenal kota keuangan di mana orang-orang  sebelumnya hanya datang sesekali untuk menggelar aksi protes. Kini, akan menjadi ikon ketahanan global yang paling simbolis pada tahun 2019 ini. 

Ho menunjukkan foto demi foto dari luka-luka pengunjuk rasa selama bentrokan dengan aparat kepolisian. Aparat terus meningkatkan agresi mereka ketika aksi protes terus berlangsung. Seorang jurnalis dan orang pertama yang mengalami kebutaan setelah ditembak oleh peluru polisi. Korban lainnya, pemuda berusia 18 tahun ditembak dari jarak dekat. Kini, demonstran menjadi target kejaran polisi. Pemrotes dipukuli karena hanya mengenakan perlengkapan demonstrasi.

Polisi telah menembakkan ribuan tabung gas air mata dan menangkap lebih dari 2.600 orang sejak aksi protes dimulai.

Ho, penyelenggara rapat umum Jimmy Sham, dan anggota parlemen setempat, semuanya mengalami serangan karena dukungan mereka terhadap aksi protes.

Denis Ho menjelaskan, dalam waktu hanya empat bulan,  warga telah menjadikan Hong Kong menjadi sangat berbeda. Sedangkan tuntutan warga sudah jelas dan sangat sederhana sejak hari pertama demonstrasi digelar. Warga Hong Kong hanya menginginkan keadilan, kebebasan dan reformasi.

Dia,  menambahkan bahwa banyak warga Hongkong percaya bahwa RUU ekstradisi adalah jerami terakhir dalam pertempuran antara dua sistem nilai yang berbeda. Yakni, rezim otoriter daratan dan satunya yang sudah bergerak menuju demokrasi dan memiliki aturan hukum.

Denis Ho mengatakan, Komunis Tiongkok tidak bisa memahami mengapa Hong Kong menolak mundur. Ia menjelaskan, bukan hanya sebagai kota Tionghoa. Hong Kong adalah kota yang sangat beragam, merangkul berbagai budaya. Warga Hong Kong telah memegang teguh institusi transparan, sistem legislatif, yudisial  dan kebebasan berekspresi.

Ketika hak-hak tersebut direnggut dari warga, meskipun warga Hong Kong belum dikenal sebagai elemen pembangkang. Maka, warga akan melawan, dan  berjuang dengan gigih. Perjuangan warga Hong Kong, bukan hanya antara Hong Kong dan Beijing, tetapi antara tirani dan dunia yang bebas.

Sama seperti dengan caranya terhadap Hong Kong, Denis Ho menyampaikan bahwa rezim Komunis Tiongkok “bekerja sangat keras untuk mendorong aturan dan prioritas mereka” di Barat. Ia menyebut  kasus NBA, Blizzard, Vans, dan Apple di antaranya yang terbaru. Hal demikian sebagai contoh perusahaan AS yang menyerah kepada tekanan politik Beijing. Bahkan, membungkam diri mereka sendiri terkait Hong Kong.

Artis Hong Kong itu mengatakan, bagi siapa pun yang percaya bahwa dunia harus bebas dan terbuka,maka hal demikian telah menunjukkan alarm peringatan.

Denis Ho memimpin kerumunan massa dengan teriakan “Rebut kembali Hong Kong, revolusi waktu kita,” slogan yang populer di Hong Kong. Sebelum ia menyanyikan lagu Kanton berjudul “Polar.” Lagu itu, menggambarkan orang-orang yang memulai dalam perjalanan mencari cahaya, sementara dikelilingi oleh kegelapan.

Hong Kong adalah bekas jajahan Inggris. Kota itu dikembalikan ke pemerintahan Komunis Tiongkok pada tahun 1997 silam. Ketika itu, dengan jaminan tetap mempertahankan tingkat kebebasan dan otonomi yang sama selama setengah abad berikutnya.

Sejak Juni lalu, jutaan warga Hong Kong turun ke jalan menentang RUU ekstradisi yang kini sudah dicabut. Warga Hong Kong menilai RUU itu sebagai pintu gerbang bagi Komunis Tiongkok untuk semakin mengganggu urusan Hong Kong. 

Tuntutan pemrotes telah diperluas untuk memasukkan seruan reformasi demokrasi yang lebih besar dan hak pilih universal.

Meskipun Pemerintah Hong Kong secara resmi telah mencabut RUU itu, tetapi bagi banyak orang keputusan tersebut sudah terlambat. 

Kini, Hong Kong digegerkan dengan insiden maraknya kasus kematian yang diklaim aparat sebagai kasus bunuh diri. Tentunya, klaim tersebut menambah kecurigaan lebih luas. Orang-orang yang meninggal dunia itu diduga tewas karena dianiaya aparat. (asr)

FOTO : Denise Ho di Oslo Freedom Forum di New York, N.Y., pada 23 Oktober 2019. Layar di latar belakang menunjukkan Ho diserang dengan cat merah. (Edwin Huang / The Epoch Times)

Reuters

Seorang tokoh terkemuka asal Tiongkok dalam gerakan #MeToo telah ditahan oleh aparat polisi. Kejadian itu dilaporkan oleh seorang aktivis HAM pada 24 Oktober lalu yang mengetahui insiden tersebut secara langsung seperti dilaporkan oleh The Epochtimes yang mengutip dari Reuters.

Sophia Huang Xueqin, seorang wartawan freelance yang tinggal di selatan kota Guangzhou, Tiongkok ditahan di sana pada 17 Oktober lalu. Ia diciduk aparat karena dicurigai “memecah pertikaian dan menyulut masalah.”

Menurut Yaqiu Wang, Peneliti Tiongkok untuk Human Rights Watch bahwa tuduhan seperti itu sering digunakan oleh pihak berwenang untuk menahan para aktivis.

Polisi Guangzhou tidak dapat segera dihubungi untuk dimintai komentar oleh wartawan.

Sophia Huang Xueqin baru-baru ini memang berada di Hong Kong, menurut artikelnya untuk Matters, outlet media yang berbasis di Hong Kong. Ia melaporkan protes pro-demokrasi yang telah mengguncang wilayah yang dikuasai oleh Komunis Tiongkok sejak Juni lalu.

Teman-teman Huang mengatakan, keluarganya diintimidasi setelah dia menerbitkan sebuah esai yang menggambarkan pengalamannya tentang aksi protes di Hong Kong.

“Mungkin, di bawah mesin yang kuat dari negara partai, ketidaktahuan dan ketakutan dapat dipupuk, Tetapi jika Anda secara pribadi mengalaminya, menyaksikannya, Anda tidak bisa berpura-pura bodoh,” demikian tulisan bunyi Sophia Huang Xueqin.

Teman-temannya berbicara kepada wartawan dengan identitas anonim. Hal demikian dikarenakan mereka takut akan pembalasan aparat Komunis Tiongkok karena dikaitkan secara terbuka dengan Huang.

Yaqiu Wang, Peneliti Tiongkok untuk Human Rights Watch menambahkan, tak jelas persis alasan penahanan Huang. Akan tetapi dalam beberapa pekan terakhir, semakin banyak aktivis, penulis dan warga negara biasa di daratan telah ditahan atau dintimidasi oleh pihak berwenang. Tindakan itu dikarenakan atas dukungan mereka yang menyuarakan secara damai untuk aksi rotes Hong Kong.

Yaqiu Wang menjelaskan, penahanan Huang menunjukkan bahwa pemerintah komunis Tiongkok telah mengintensifkan tindakan keras di Tiongkok daratan. Tindakan tersebut dialamtkan kepada orang-orang yang secara damai menunjukkan solidaritas dengan para demonstran Hong Kong.

Selain itu, pihak berwenang takut bahwa protes di Hong Kong dapat menginspirasi perlawanan kepada pemerintah di daratan Tiongkok. Pasalnya, setiap ekspresi gagasan, kebebasan dan demokrasi adalah ancaman bagi cengkeraman mereka yang berkuasa.

Aksi Protes di Hong Kong dimulai selama musim panas dalam menanggapi RUU ekstradisi. Kini RUU tersebut sudah ditarik. Warga menilai jika diwujudkan akan mengancam hak-hak warga Hong Kong.

Aksi demonstrasi yang berlangsung, terkadang disertai aksi kekerasan aparat. Sejak itu, aksi protes meluas kepada seruan untuk reformasi demokrasi dan penyelidikan terhadap dugaan polisi yang sewenang-wenang.

Huang pernah melaporkan tentang gerakan #MeToo di Tiongkok. Dia juga berbagi kisah pelecehan seksual saat magang di kantor berita nasional. Gerakan yang baru lahir tersebut mendapat tekanan dari pihak berwenang.

Dia juga memulai sebuah blog di WeChat, platform percakapan online di Tiongkok. Dia menggunakannya untuk survei tentang pelecehan seksual di tempat kerja di Tiongkok dan membagikan temuannya.

Pada bulan Agustus lalu, polisi Guangzhou menyita paspor Huang dan dokumen perjalanan lainnya. Aparat mencegahnya untuk melanjutkan studinya di program pascasarjana University of Hong Kong. (asr)

Katabella Roberts

Media Amerika Serikat, Newsweek Minggu (27/10/2019) melaporkan, Satuan tugas Operasi Khusus Amerika Serikat telah melakukan serangan yang menargetkan pemimpin ISIS, Abu Bakar al-Baghdadi.

Seorang pejabat militer AS yang memberikan penjelasan singkat mengenai operasi tersebut mengatakan, bahwa Baghdadi telah menjadi sasaran serangan rahasia dan telah terbunuh.

Sementara itu, Departemen Pertahanan AS mengatakan kepada Gedung Putih bahwa mereka “sangat percaya diri” kebenarannya karena mereka menunggu verifikasi lebih jauh.

Berita itu belum dikonfirmasi oleh Presiden Donald Trump. Namun pada Sabtu malam, tak lama setelah serangan itu terjadi, cuitan Trump berbunyi : “Sesuatu yang sangat besar baru saja terjadi!”

Wakil sekretaris pers Gedung Putih Hogan Gidley kemudian dalam cuitannya bahwa presiden akan menyampaikan “pernyataan utamanya.”

Menurut laporan, Trump telah menyetujui misi rahasia itu lebih dari seminggu yang lalu. Berita itu tersiar tak lama setelah laporan bahwa helikopter militer AS terlihat terbang di atas provinsi barat laut Idlib di Suriah pada Sabtu, 26 Oktober lalu.

Laporan menyebutkan, anggota Komando Operasi Khusus Bersama melakukan operasi tingkat tinggi pada hari Sabtu, setelah menerima laporan intelijen. Mereka menyerbu lokasi yang telah lama diawasi beberapa waktu

Operasi digelar hanya dua minggu setelah Express melaporkan bahwa gugus tugas Operasi Khusus Amerika Seriakt telah menyadap pesan dari Baghdadi.

Satgas khusus tersebut, bersama dengan anggota Pasukan Khusus Inggris yakni British Special Forces Support Group dan the British Special Boat Service, melakukan perburuan rahasia untuk melacak komunikasi menggunakan perangkat lunak pengenalan suara.

Setelah intersepsi, dilaporkan bahwa mereka membuntutinya di Irak Barat.

Pesan-pesan tersebut dikatakan sebagai rekaman antara salah satu anggota tim Al-Baghdadi ke Amaq, sebuah kantor berita yang terhubung dengan ISIS yang beroperasi di Dark web atau web gelap.

Dalam pesan itu, Al-Baghdadi telah meminta semua pejuang ISIS yang telah ditahan untuk bangkit dan bertempur.

Al-Baghdadi, warga negara Irak dan pemimpin kelompok ISIS sejak 2010. Ia aktif dalam pemberontakan melawan pasukan Amerika Serikat menyusul invasi Irak tahun 2003. Ia telah bersembunyi selama lima tahun terakhir. Ia terlihat pada Juli 2014 ketika ia berbicara di Masjid Agung di Mosul.

Namun, pada April, video berdurasi 18 menit yang diterbitkan oleh sayap media ISIS Al-Furqan, memperlihatkan seorang pria yang mengaku sebagai Al-Baghdadi.

Dalam rekaman yang diambil dari lokasi yang tidak diketahui, Al-Baghdadi mengklaim pemboman Minggu Paskah di Sri Lanka, yang menewaskan 259 orang, sebagai respon atas kekalahan ISIS di markas terakhirnya Baghouz di Suriah. (asr)

Yan Dan – Epochtimes.com

Beberapa hari lalu, sebuah situs internet Tiongkok merilis sebuah survey pada kuartal pertama yang dilakukan oleh sebuah institusi riset pasar Amerika Serikat yakni CB Insights. Survey tersebut menunjukkan, bahwa pada 2019 di seluruh dunia terdapat 390 perusahaan unicorn. Di Tiongkok ada 96 perusahaan atau sekitar 27%. Hanya di posisi kedua setelah Amerika Serikat, total 116 perusahaan, atau sekitar 49%. Dibandingkan dengan Jepang, hanya memiliki 3 perusahaan.

Terhadap “super unicorn” yang bervaluasi lebih dari USD 10 milyar atau 140 triliun Rupiah, sebuah situs internet Tiongkok menyebutkan, pada 2018, di seluruh dunia terdapat 22 perusahaan. Dan 7 di antaranya ada di Tiongkok. 

Di kuartal pertama 2019, bertambah menjadi 10 perusahaan. Sementara di Jepang tetap “nol besar”. Di bawah pemerintahan Komunis Tiongkok, yang merasa sebagai “negara yang hebat” sepertinya selalu mengkhawatirkan Jepang.  “Mengapa Jepang tidak bisa menjadi lahan panas untuk berbisnis”.

Pertanyaannya adalah, apa urgensinya bila “Jepang tidak bisa menjadi lahan panas bagi dunia bisnis?” 

Media massa Tiongkok sangat memahami, Jepang telah memiliki banyak perusahaan raksasa kelas dunia. “Sistem Permanent Employment” pada perusahaan Jepang membuat “90% lulusan perguruan tinggi Jepang bersedia bergabung dengan perusahaan besar. Itu juga berarti kehidupan yang bebas kekhawatiran dan karir profesi yang stabil.

Seandainya kehidupan stabil tanpa kekhawatiran, dengan sendirinya tidak akan terdorong untuk menantang risiko. Itu adalah sifat alami manusia. Konsep pemahaman seperti “membangun usaha sebenarnya adalah mempertaruhkan masa depan hidup yang tenang” atau “berarti investasi modal yang berisiko besar” dan lain-lain, tidak hanya dimiliki oleh masyarakat di  Jepang. 

Media massa Tiongkok mengakui, terdapat banyak pendiri usaha di Tiongkok dan keinginan berwirausahanya sangat kuat. Penyebab utamanya juga terletak pada karir profesi yang tidak stabil serta himpitan hidup dan dipaksa oleh kegalauan.

Dari sini dapat dilihat, walaupun tidak berwirausaha, orang Jepang juga bisa memiliki hidup yang stabil dan tanpa khawatir. Itulah keunggulan terbesar sebuah negara. Apalagi, keinginan berwirausaha orang Jepang di posisi terakhir dari 33 negara di dunia. Hampir 70% warga Jepang mengatakan tidak berniat berwirausaha. Hal itu juga tidak mengurangi kemampuan Jepang bersaing dengan Amerika menjadi negara besar iptek.

Seperti diketahui, kemampuan riset Jepang selalu memimpin di dunia, negara mana pun tidak berani meremehkannya. Fakta juga membuktikan, walaupun Jepang tidak memiliki perusahaan Unicorn, sama sekali tidak menghambat warga negaranya dalam berinovasi.

Sekarang, warga Tiongkok juga bisa melihat dengan jelas. Terhadap “jumlah unicorn 96 banding 3 antara Tiongkok dengan Jepang” yang disombongkan oleh media massa Tiongkok, warganet Tiongkok menulis tanggapan, “akibatnya adalah setiap tahun Jepang meraih penghargaan Nobel.

Bisnis dengan kapitalisasi USD 150 milyar pertama di dunia, Ant Financial milik Alibaba Group, apakah mampu menciptakan nilai dan bobot melebihi sebuah perusahaan produsen alat lithografi Jepang yang  low profile?

Membandingkan wirausaha Tiongkok dengan inovasi Jepang, terlihat  perbedaan ibarat langit dan bumi antara Jepang dengan Tiongkok. 

Ada pula warganet yang mengemukakan, Jepang tidak ambil pusing dengan bisa meraup untung atau tidak, oleh sebab itu  mempertahankan banyak perusahaan berusia sangat panjang. Satu kalimat pernyataan itu mengungkapkan, para unicorn di Tiongkok walaupun dalam tempo satu dekade saja sudah mampu melipatgandakan kekayaan. Namun acap kali hanya eksis sekelebat. 

Menurut media massa luar negeri, di Tiongkok banyak perusahaan teknologi yang menggunakan perang harga untuk menguasai pasar, hampir tidak terlihat tanda-tanda meraih keuntungan di masa mendatang. 

Pada Mei tahun ini, CEO perusahaan Tencent yakni Ma Huateng secara terbuka mengatakan, empat penemuan baru Tiongkok yakni  high-speed rail , mobile payment , e-commerce and  bike-sharing, ibarat membangun gedung di tepi pantai. Permukaannya terlihat megah dan hebat, kenyataannya “didorong sedikit saja akan roboh”. 

Jika demikian, maka Jepang yang menemukan kamera CCTV dan teknologi QR Code tapi tidak mengembangkan pembayaran dengan ponsel, justru memiliki pandangan jauh ke depan.

Jika tidak, akan bernasib seperti Tiongkok. Sepeda yang dipakai bersama (bike sharing)” tidak bisa terlepas dari nasib buruk kebangkrutan. Kereta Api cepat ( high-speed rail ) setiap tahun merugi, bahkan utang pun tidak bisa dibayar. Industri belanja online ( mobile payment ) juga menunjukkan tanda-tanda pendek umur. 

Ada berita menyebutkan, Taobao.com, JD.com, pinduoduo mengalami kerugian dalam tingkatan yang berbeda. Baru-baru ini, terungkap bahwa perusahaan kuda hitam e-commerce “taojiji” tahun ini telah mengalami kerugian hampir RMB 1,2 milyar dan sekarang merugi sebesar RMB 200 juta per bulan. 

Selain itu, perusahaan unicorn Tiongkok yang terkenal seperti Baidu, Alibaba, dan Tencent, mendadak beredar berita CEO-nya mengundurkan diri.

Karena itulah, perusahaan unicorn Tiongkok seharusnya lebih tepat disebut “perusahaan pendek umur”. Yang lebih menyedihkan lagi adalah, “negara hebat” yang memiliki banyak sekali “perusahaan pendek umur”, juga tidak memiliki “perusahaan panjang umur”. 

Data menunjukkan, di Tiongkok perusahaan yang usianya lebih dari 150 tahun hanya ada 5 saja. Usia yang tertua hanya hampir 500 tahun. 

Dibandingkan dengan Jepang, justru merupakan “negara yang memiliki perusahaan bersejarah lebih dari 200 tahun terbanyak di dunia. Mencapai 3.146 perusahaan. Dari sebanyak 21.666 perusahaan yang bersejarah lebih seratus tahun, ada 7 di antaranya yang telah berusia 1.000 tahun lebih. Selain itu, tiga perusahaan tertua di dunia juga berada di Jepang.

Memang tidak berlebihan jika Jepang dikatakan sebagai negara yang memiliki perusahaan berumur panjang. Menurut penjelasan artikel berjudul “Rahasia Umur Panjang Millennium Inn Jepang: Kumpulkan Pahala, Bukan Uang”, Hotel Hoshi Ryokan di Jepang  telah berusia 1.301 tahun sejarahnya dan telah diwariskan hingga 46 generasi. Begitu Panjang usianya. Rahasia yang terpenting adalah peraturan hotelnya: mengumpulkan pahala, bukan uang.

Pemilik hotel Zengoro memberitahu karyawannya, harus “selamanya membantu orang lain”, “minum air ingat sumbernya, selalu ingat melindungi lingkungan sumber air panas”.

Saat penginapan sumber air panas lain buru-buru meraup keuntungan sesaat, menyedot air panas dari kedalaman 100 meter, Hotel Hoshi Ryokan hanya menyedot di kedalaman 10 meter. Karena mempertahankan aturan hotel “mengumpulkan pahala bukan uang, hotel Hotel Hoshi Ryokan dapat mempertahankan sumber air panas hingga seribu tahun dan melindungi sejarahnya, menawan hati para tamunya.

Tidak sulit dilihat, justru karena seluruh masyarakat Jepang menganut prinsip “mengumpulkan pahala, bukan mengumpulkan uang”, membuat jumlah dan kualitas perusahaan berumur panjang negara itu membuat negara lain di dunia merasa malu. 

Kini, Komunis Tiongkok hendak memamerkan 96 perusahaan unicorn-nya yang rakus meraup untung dengan berbagai krisis terpendamnya dan masa depannya yang mengkhawatirkan, untuk menandingi Jepang. Itu jelas tidak tahu diri, ibarat memukul batu dengan telur. Jika Komunis Tiongkok tidak memiliki kemampuan memahami apa kelebihan dan kekurangannya sendiri, maka hanya akan mengungkap isi perutnya dan kelemahannya sendiri.

Berbeda dengan unicorn yang sesungguhnya, 96 perusahaan Tiongkok  dibina oleh Komunis Tiongkok, tujuannya bukan untuk mewujudkan inovasi teknologi, melainkan memainkan perputaran uang. 

Media massa mengungkap, “Cara penting eksisnya perusahaan unicorn Tiongkok adalah menggabungkan teknologi berkembang seperti internet, agar dapat memuaskan dan menggali kebutuhan konsumtif penggunanya yang kian hari kian meningkat secara lebih efektif”. 

Dengan kata lain, menggunakan berbagai cara menguras uang rakyat. Karena

pendapatan pajak bagi Komunis Tiongkok yang terbesar adalah dari konsumsi rakyat, oleh karena itu jika rakyat tidak konsumtif, maka pemerintah tidak akan kaya.

Bisa dilihat, di Tiongkok, yang benar-benar rakus meraup untung, ingin meraup uang dan kekayaan sebanyak mungkin, adalah kelompok berkepentingan Komunis Tiongkok. Itulah bandar terbesar di balik perusahaan unicorn Tiongkok.

Perusahaan di Jepang “mengumpulkan pahala, tidak mengumpulkan uang”, akan tetapi kelompok Komunis Tiongkok justru hanya mau mengumpulkan uang dan tidak mau mengumpulkan pahala. Akibatnya adalah negara kuat rakyat lemah, negara kaya rakyat miskin, rakyat bahkan tidak bisa melewati satu hari pun yang dengan hati tenang.

Mahasiswa yang telah lulus, tidak bisa mendapat pekerjaan sehingga terpaksa berwirausaha. Usaha kecil menengah tidak bisa mendapat dukungan pemerintah, maka tidak bisa mengatasi “kesulitan pinjaman”, itu pun masih dibebani dengan pajak tinggi. Hanya dalam beberapa tahun saja, semuanya lenyap tak berbekas.

Karena itu, jumlah unicorn  Tiongkok dengan Jepang adalah 96 banding 3. Bagi rakyat Tiongkok, itu belum tentu hal baik. Bagi Komunis Tiongkok, juga akan sulit untuk tertawa. 

Sejarah senantiasa terulang secara mengejutkan. Setelah gerakan “lompatan besar produk pertanian pada 1960”, yang terjadi di Tiongkok hanyalah erangan dimana-mana dan kelaparan telah merenggut jutaan nyawa. Kemudian “lompatan besar pasar properti”, yang terjadi di Tiongkok hanyalah ada harga tidak ada pasaran dan pemukiman atau kota hantu menjulang tinggi. Lalu, setelah “lompatan besar unicorn”, apa yang akan terjadi di Tiongkok? Tentunya Komunis Tiongkok diam-diam sudah mengetahuinya.

SUD/whs/

FOTO : Seorang pengacara HAM kenamaan mengatakan, tujuan utama Komunis Tiongkok adalah mempertahankan kekuasaan partai tunggalnya, misalnya demi mengawasi kaum oposisi, maka dipasanglah jutaan kamera pengawas di seantero negeri, termasuk juga sistem pendeteksi wajah. (Getty Images)

ETIndonesia- Seorang menteri senior pemerintah Australia  pada 11 Oktober mengatakan bahwa Komunis Tiongkok berperilaku dengan cara yang tidak konsisten dengan nilai-nilai Australia. 

Melansir dari Reuters, pemerintah Tiongkok dinilai menargetkan partai-partai politik dan universitas-universitas di Australia. Pernyataannya memicu teguran keras dari kedutaan Tiongkok.

Hubungan antara mitra dagang penting, telah memburuk dalam beberapa tahun terakhir di tengah tuduhan bahwa Komunis Tiongkok ikut campur dalam urusan dalam negeri Australia. Selain itu, di tengah kekhawatiran Australia bahwa Komunis Tiongkok mencari pengaruh yang tidak semestinya di kawasan Pasifik.

Anggota parlemen Australia telah berusaha untuk memperbaiki hubungan dengan menahan diri dari kritik publik terhadap Komunis Tiongkok. 

Akan tetapi Peter Dutton, menteri dalam negeri Australia, mengatakan, Australia tidak akan diam meskipun ada hubungan komersial mereka dengan Tiongkok. 

Tiongkok adalah mitra dagang terbesar Australia, dengan perdagangan bilateral bernilai lebih dari 180 miliar dolar Australia atau 122 miliar dolar AS pada tahun lalu.

Dutton kepada wartawan di Canberra mengatakan, pihaknya memang memiliki hubungan perdagangan yang sangat penting dengan Tiongkok.

Akan tetapi, pihaknya tidak akan membiarkan mahasiswa dipengaruhi secara berlebihan. Negara itu tidak akan membiarkan pencurian kekayaan intelektual. Selain itu, Australia tidak akan membiarkan badan pemerintah atau non-pemerintah diretas.

Melansir dari voaindonesia.com, Australia juga prihatin atas campur tangan Komunis Tiongkok di berbagai universitas di negara itu.  Termasuk tuduhan bahwa mahasiswa yang mendukung gerakan pro-demokrasi di Hongkong telah diganggu atau dimata-matai oleh agen-agen Komunis Tiongkok yang masuk ke kampus.

Peter Dutton seperti ditulis VOA Indonesia mengatakan Australia harus waspada atas ambisi Tiongkok. Dutton mengungkapkan keprihatinannya adalah tentang Partai Komunis Tiongkok dan kebijakan mereka yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh Australia. 

Peter Dutton menegaskan, dalam sistem demokrasi seperti yang dijalankan Australia, pihaknya justru mendorong kebebasan berbicara, dan kebebasan menyampaikan pendapat. Kalau hal-hal itu dihambat, kalau ada orang-orang yang bertindak di luar hukum, apakah mereka dari Tiongkok atau dari negara lain, pihaknya berhak untuk mengajukan protes. 

Komunis Tiongkok sebelumnya telah membantah melakukan kegiatan yang tidak patut. Seperti biasanya yang kerap dilontarkan, Komunis Tiongkok melabeli Australia mengadopsi “mentalitas Perang Dingin.”

Sebagai respon, Media yang dikendalikan oleh pemerintah Komunis Tiongkok langsung menyerang Menteri Dalam Negeri Australia Peter Dutton. Tabloid hawkish yang dikendalikan Komunis Tiongkok, The Global Times turut menyerang Dutton. 

Reuters melaporkan, pada bulan ini bahwa intelijen Australia telah menentukan Komunis Tiongkok bertanggung jawab atas serangan dunia maya terhadap parlemen nasional dan tiga partai politik terbesar Australia. 

Hal demikian dilakukan sebelum pemilihan umum pada bulan Mei lalu. Laporan itu menurut lima orang yang memiliki pengetahuan langsung mengenai masalah tersebut.

Serangan terhadap parlemen dan partai-partai politik Australia, terjadi ketika hacker juga menargetkan universitas yang paling bergengsi di Australia. Sebuah laporan resmi oleh Australian National University  menunjukkan, yang memicu kekhawatiran bahwa Komunis Tiongkok dapat mempengaruhi penelitian dan mahasiswa.

Pelajar asing bernilai sekitar 35 miliar dolar Australia per tahun untuk ekonomi Australia, dengan pelajar dari Tiongkok menyumbang sekitar sepertiga dari jumlah itu.

Universitas-universitas Australia secara finansial tergantung pada siswa luar negeri. Hal demikian menimbulkan kekhawatiran bahwa pemerintah asing dapat memberikan pengaruh yang tidak semestinya.

Akibatnya, universitas-universitas Australia sekarang akan diminta untuk bekerja dengan agen-agen keamanan pemerintah. Hal demikian untuk memastikan mereka menjaga terhadap campur tangan asing yang tidak semestinya. (asr)

Mimi Nguyen Li

Dua perusahaan besar, Cotton On dan Target Australia, dilaporkan telah menghentikan pasokan katun dari Xinjiang, Tiongkok. Itu setelah invesitgasi dari program TV Australia melaporkan, bahwa Muslim Uighur dipaksa untuk bekerja di sejumlah pabrik tekstil di wilayah tersebut.

Program “Four Corners,”dari  Australian Broadcasting Corporation (ABC), mengungkapkan pada bulan Juli lalu, bahwa merek-merek pakaian tertentu yang dijual di Australia — termasuk Target, Cotton On, Jeanswest, Dangerfield, Ikea, dan H&M — memperoleh kapas dari Xinjiang. Laporan menunjukkan “ semakin banyak bukti ” soal sistem kerja paksa di wilayah tersebut.

ABC melaporkan pada bulan Juli, bahwa Cotton On dan Target Australia sedang menyelidiki hubungan mereka dengan pemasok mereka di Xinjiang. Sedangkan pada 17 Oktober, Cotton On telah menyelesaikan penyelidikan internalnya.

Menurut ABC, Cotton On mengatakan pasokannya tidak lagi bersumber dari subkontraktor Litai Tekstil yang berbasis di Xinjiang, Tiongkok. Cotton On juga mengatakan bahwa “sangat berkomitmen untuk memiliki rantai pasokan yang etis.”

The Epoch Times telah menghubungi Cotton On untuk memberikan komentar.

Sedangkan, Target Australia mengatakan, telah “membuat keputusan untuk menghentikan pesanan” dari sebuah pabrik yang dimiliki oleh perusahaan Huafu di Xinjiang, seperti yang dilaporan peritel itu. Investigasi internal sedang dilakukan terhadap pasokan yang bersumber dari pabrik.

Seorang juru bicara Target mengatakan, perusahaan memiliki sumber kode etik yang ketat.”

Seorang juru bicara Target dalam pernyataan melalui email kepada The Epoch Times Amerika Serikat mengatakan, sebagai bagian dari Kode Etik Sumber Perilaku perusahaan itu, Target Australia menanggapi pelanggaran Kode Etik tersebut dengan sangat serius. Hal demikian mencakup segala dugaan terkait kerja paksa.  

Perusahaan itu mengatakan, mengikuti laporan terbaru tentang Pabrik Huafu di Xinjiang, pihaknya mengidentifikasi bahwa satu pemasok langsung Target menggunakan sejumlah kecil benang katun dari pabrik yang dimiliki Huafu di provinsi Xinjiang. Target meminta pemasok untuk menghentikan pesanan dari pabrik tersebut. Kini  situasinya diklarifikasi. 

Sementara itu, H&M kepada Four Corners mengatakan, bahwa penyelidikan mereka terhadap perusahaan Huafu, salah satu pemasok mereka, “tidak menunjukkan bukti kerja paksa.” H&M juga mengatakan bahwa benang yang bersumber dari Huafu berasal dari fasilitas di luar Xinjiang.

Jeanswest mengatakan, bahwa penyelidikan internal setelah laporan Four Corners menghasilkan “tidak ada bukti bahwa kapas mereka berasal dari wilayah tersebut seperti yang dilaporkan oleh ABC.

Juru kampanye Amnesty International, Ruse Kulak mengatakan, dalam sebuah pernyataan pada 17 Oktober : “Amnesty menyambut baik langkah tersebut dengan Cotton On dan Target untuk menghentikan sumber kapas dari Xinjiang.  Keduanya tidak mengetahui adanya pelanggaran hak asasi manusia yang mengerikan terjadi kepada jutaan muslim Uighur. Dikarenakan pada saat ini etnis uighur dikebumikan di kamp-kamp ‘pendidikan ulang’ politik, di mana praktek kerja paksa adalah praktik umum.“

Warga Australia sangat peduli dengan hak asasi manusia dan tidak ingin membantu praktik seperti kerja paksa, ketika mereka membeli baju baru.

Ruse Kulak  mengatakan, risikonya terlalu besar bagi perusahaan-perusahaan tersebut untuk dikaitkan dengan penindasan etnis Uighur. Ia menyerukan kepada semua perusahaan Australia untuk membuat transparan rantai pasokan mereka. Langkah itu, untuk memastikan konsumen yang tanpa disadari mendukung pelanggaran hak asasi manusia yang berat terhadap etnis Uighur. 

Associated Press melaporkan pada awal Oktober lalu, bahwa Administrasi Trump memblokir pengiriman dari sebuah perusahaan Tiongkok yang memproduksi piyama bayi. Itu setelah adanya tuduhan bahwa orang-orang yang memproduksinya, yakni etnis Uighur diduga sebagai sasaran korban kerja paksa.

Penjabat Komisaris CBP Mark Morgan menduga, produk tersebut dibuat dari sistem kerja paksa. Pihaknya menegaskan, akan menarik produk-produk tersebut dari rak-rak di Amerika Serikat. 

Pada awal Oktober lalu, Amerika Serikat memberlakukan pembatasan visa kepada pejabat Komunis Tiongkok  yang diyakini bertanggung jawab atas penahanan atau penindasan terhadap minoritas Muslim di Xinjiang.

Departemen Perdagangan AS juga menambahkan, sebanyak 28 biro keamanan publik dan perusahaan Tiongkok dalam daftar hitam perdagangan Amerika Serikat. Hal demikian atas perlakuan Komunis Tiongkok terhadap Muslim Uighur dan etnis minoritas Muslim lainnya. (asr)

Soundofhope.org

Wakil Presiden Amerika Serikat Mike Pence yang mencapai kesepakatan dengan Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan dalam pertemuan di Ankara, Kamis 17 Oktober 2019, menyebut kesepakatan itu sebagai jalan mengakhiri invasi militer Turki. 

Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengirimkan sepucuk surat ke Recep Tayyip Erdogan yang berisi peringatan terkait invasi ke Suriah. Dalam surat tertanggal 9 Oktober itu Trump mengingatkan Erdogan untuk tidak menjadi bodoh, dan menjadi pendosa sejarah. Trump mengajak Erdogan untuk bersama-sama mencari solusi atas masalah yang dihadapi Turki.

“Pasukan Kurdi tampaknya sengaja membebaskan tahanan perang ISIS untuk memperluas pengaruh politik nya,” kata Trump bersama presiden Italia yang berkunjung ke Amerika Serikat, pada Rabu, 16 Oktober 2019.  

Dalam surat untuk Erdogan itu, Trump menggunakan nada yang tidak biasa dan menyarankan agar semua pihak menegosiasikan kesepakatan yang baik. 

“Mr. Presiden yang saya hormati, mari kita bicarakan tentang kesepakatan yang bagus! “Anda tidak mau bertanggung jawab atas pembantaian ribuan orang, dan saya tidak ingin bertanggung jawab atas kehancuran ekonomi Turki, dan saya akan melakukannya. Saya telah memberi Anda beberapa contoh tentang kasus Pastor Brunson. Saya telah bekerja keras untuk membantu Anda memecahkan sejumlah masalah dan jangan mengecewakan dunia. Anda bisa mencapai sebuah kesepakatan yang baik,” kata Trump dalam surat yang ditujukan untuk Erdogan itu.  

Trump mengatakan pada awal September 2019 lalu, bahwa setelah pasukan Amerika Serikat menarik diri dari wilayah timur laut Suriah, dimana jika perilaku Turki melebihi garis bawah, Trump akan menjatuhkan sanksi pada Turki, yang dapat secara serius menghancurkan ekonomi Turki. 

Trump pernah menjatuhkan sanksi kepada Turki dalam kasus Pastor Branson di Turki.

Trump mengatakan, kesepakatan itu akan menyelamatkan jutaan nyawa. Komandan Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang dipimpin Mazlum Abdi mengatakan mereka siap mematuhi gencatan senjata di wilayah dari Ras al-Ain hingga Tal Abyad, Suriah. Namun tidak pada wilayah lain di sepanjang perbatasan yang diinginkan Turki sebagai zona aman. 

Dalam surat tersebut, Trump juga mengajak Erdogan untuk bersama-sama mencari solusi atas masalah yang dihadapi Turki.

 “Sejarah akan memandang Anda dengan baik jika Anda melakukan ini dengan cara yang benar dan manusiawi. Sebaliknya, mereka akan memandangmu sebagai iblis jika hal-hal baik tidak terjadi. Jangan berlagak tangguh. Jangan bodoh. Aku akan meneleponmu nanti!” tulis Trump.

Surat Trump tidak mencegah serangan Erdogan yang telah lama direncanakan terhadap Kurdi wilayah Suriah. Serangan itu menewaskan 11 orang dan puluhan ribu orang mengungsi. Trump juga telah menjatuhkan sanksi dan pembatasan visa pada Turki. Kurdi yang diserang kemudian berpaling ke pasukan pemerintah Suriah.

Meskipun ketidakstabilan di wilayah itu meningkat, Trump tidak menyesali keputusannya menarik 50 tentara Amerika terakhir dari wilayah tersebut dan menyebut langkah itu brilian. 

Trump mengatakan bahwa Amerika Serikat tidak tertarik untuk melibatkan kekuatan militernya ke dalam konflik di wilayah itu. Salah satu pihak dalam konflik adalah Turki, anggota NATO, dan pihak lainnya adalah Presiden Suriah Bashar al-Assad. Assad bukan teman Amerika Serikat. 

“Mereka punya Suriah dan Turki, mereka akan mencapai hasilnya dalam pertikaian itu, atau mereka akan berperang, tetapi orang-orang kita tidak boleh terbunuh karena ini,” kata Trump kepada wartawan ditemani Presiden Italia Sergio Mattarella yang berkunjung ke Amerika Serikat  pada 16 Oktober 2019.

Menurut Trump, Suriah sekarang melindungi orang Kurdi, sangat bagus.

“Jika Anda memahami sejarah, Anda akan tahu orang Kurdi bukanlah malaikat. Saya berkata begitu penuh dengan rasa hormat, mereka bukan malaikat. Lihatlah  Partai Pekerja Kurdistan yakni organisasi militan Kurdistan yang didirikan pada tahun 1970-an. ISIS sangat menghormati mereka, Anda tahu mengapa? Karena mereka seperti ISIS, bahkan lebih sulit dihadapi daripada ISIS. Jadi Amerika Serikat tidak khawatir dengan eskalasi konflik di wilayah tersebut,” jelas Trump. 

Menurut Turki, Unit Perlindungan Rakyat Kurdi (YPG) di Suriah utara terkait dengan Partai Pekerja Kurdistan di Turki. Partai Pekerja Kurdistan tersebut pernah melancarkan pemberontakan puluhan tahun di Turki, karena itu dimasukkan oleh Turki sebagai organisasi terorisme. 

Pejabat di Turki mengatakan bahwa serangan terhadap organisasi teroris itu adalah untuk membangun zona aman seluas 20 kilometer di perbatasan Turki-Suriah untuk memudahkan orang-orang Suriah di Turki menyelamatkan diri pulang ke rumah selama perang saudara Suriah.

Ketika Turki menyerang Suriah, beberapa tawanan perang ISIS melarikan diri dari wilayah yang dikuasai Kurdi. Trump mengatakan kepada awak media, bahwa pasukan Kurdi mungkin sengaja membebaskan tahanan perang ISIS sebagai pernyataan ketidakpuasan mereka terhadap Amerika Serikat. Namun Trump tidak khawatir. 

“Ada yang membiarkan mereka pergi, tawanan ISIS yang kita tangkap. Sangat mungkin pasukan Kurdi telah melepaskan orang-orang itu untuk memperluas pengaruh politik mereka, tapi mudah sekali untuk menangkap mereka kembali,” Cetus Trump.

Trump tidak khawatir dengan ISIS karena banyak penduduk di wilayah setempat tidak suka dengan sepak terjang ISIS, termasuk orang Iran dan Rusia.

Pada 14 Oktober 2019, sekitar 1.000 tentara Amerika Serikat yang ditarik dari Suriah akan menetap di Timur Tengah untuk mencegah kebangkitan ISIS. Hanya segelintir tentara Amerika Serikat yang ditempatkan di Suriah selatan. Sementara masih ada sekitar 5.200 tentara Amerika Serikat yang ditempatkan di Irak. (jon)