Home Blog Page 1861

Aksi Protes Besar-besaran Warga Hong Kong Menyebar ke Tiongkok, Kendaraan Lapis Baja Dikerahkan ke Wuhan untuk Menindas Demonstran

EpochTimesId
-
0
Aksi Protes Besar-besaran Warga Hong Kong Menyebar ke Tiongkok, Kendaraan Lapis Baja Dikerahkan ke Wuhan untuk Menindas Demonstran

Li Wei/ Dai Ming

Sementara aksi protes besar-besaran di Hong Kong digelar, aksi serupa kini telah menyebar ke daratan Tiongkok.  

Sejak Rabu (3/7/2019) malam, pihak berwenang komunis Tiongkok mengerahkan polisi bersenjata lengkap ke jalan-jalan di Wuhan. 

Aparat polisi itu menekan aksi protes massa di Wuhan, provinsi Hubei, Tiongkok. Banyak orang yang dipukul hingga berdarah.

Warga Hubei itu telah berhari-hari secara berturut-turut turun ke jalan memprotes pembangunan proyek pembangkit listrik tenaga sampah skala besar oleh pemerintah daerah setempat. 

Warga di Wuhan itu, memboikot rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah pemerintah setempat, yang masih berlangsung hingga kini. 

Selama aksi protes, para pengunjuk rasa disambut dengan tindakan represif polisi. 

Pada malam 5 Juli 2019, tampak sejumlah tank militer komunis Tiongkok dikerahkan ke Yangluo, Wuhan, provinsi Hubei, Tiongkok.

Banyak netizen mengunggah video itu ke twitter. Dari video, tampak barisan sejumlah besar polisi bersenjata menuju ke arah gerombolan massa. 

Banyak orang diseret ke samping dan dipukul hingga berlumuran darah. Lebih mengejutkan lagi orang-orang merekam sejumlah tank melaju ke jalan-jalan di Wuhan. Tampaknya pejabat terkait ingin meningkatkan tekanan keras terhadap massa pengunjuk rasa.

Penduduk setempat mengambil gambar Tank melaju di jalan. (Istimewa)

Pada 5 Juli dini hari waktu setempat, ada warga yang merekam sejumlah besar tank Komunis Tiongkok ditempatkan di Yangluo, kota Wuhan. 

 Seperti diberitakan, sejumlah besar penduduk Yangluo turun ke jalan untuk menyelamatkan wilayah tempat tinggal mereka sejak 23 Juni 2019. 

Lebih dari 100 warga setempat berkumpul di Poly Yuanmengcheng, sebuah area perumahan di Wuhan, Tiongkok. Mereka mempertahankan hak mereka dan membagikan selebaran. Polisi yang telah mendapatkan info sebelumnya, menangkap lebih dari 20 orang dan baru dibebaskan pada hari berikutnya.

Pada 28 Juni, aksi protes meningkat. Puluhan ribu demonstran turun ke jalan meneriakkan slogan sambil membawa spanduk bertuliskan “Kembalikan lingkungan hijau kami, menolak polusi sampah” dan sebagainya. 

Ribuan petugas polisi kemudian melakukan pembersihan dengan kekerasan. Polisi tampak sengaja memukul kepala demonstran, tak peduli tua atau muda. Demonstran dipukul secara brutal dengan pentungan hingga berdarah dan dilarikan ke rumah sakit.

Selain itu, polisi juga menangkap orang-orang yang merekam video atau meneriakkan slogan-slogan. Beberapa demonstran lainnya berteriak, bebaskan orang-orang yang ditangkap. Tetapi polisi terus menangkap para pengunjuk rasa.

Saat itu, seluruh Yangluo street lumpuh. Beberapa netizen mengatakan bahwa hak hukum legal rakyat disebut  sebagai kerusuhan oleh pihak berwenang. Banyak wanita dan anak-anak di lokasi kejadian juga dipukuli hingga cedera serius dan bahkan ada yang pingsan.

Pasca aksi unjuk rasa pada hari itu, pemerintah daerah setempat menurunkan lebih banyak polisi dan polisi khusus. Mereka memblokir sinyal jaringan internet, agar kondisi terkait tidak tersebar keluar. Banyak netizen yang memposting ke Weibo, langsung dihapus.

Karena larangan komunis Tiongkok, mustahil bisa temukan informasi yang relevan di jaringan Tiongkok. 

Netizen Tiongkok tak kurang akal. Mereka memosting video langsung ke media sosial seperti Twitter, Facebook dan YouTube dengan cara menembus “tembok api” yakni sistem sensor Tiongkok. Situasi yang terjadi sebenarnya sontak mengejutkan netizen.

Video terkait menunjukkan jalan-jalan di Distrik Xinzhou, Wuhan, disesaki dengan ribuan massa. Para demonstran melakukan aksinya dari pagi hingga malam. Sejumlah besar polisi anti huru hara disiagakan di lokasi. 

Ada juga video yang menunjukkan massa demonstran duduk di depan barikade polisi, mencoba menghentikan langkah polisi bergerak maju. 

Sementara video lain menunjukkan polisi mengayunkan pentungan untuk membubarkan para demonstran.

 Protes terhadap pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah di Wuhan bertepatan dengan gelombang pawai akbar di Hong Kong, yang memprotes ordonansi pelanggar hukum dan menolak ekstradi ke Tiongkok  yang mengguncang Beijing.

Orang-orang Hong Kong hanya ingin demokrasi dan kebebasan. Aksi protes yang telah berlangsung selama hampir sebulan itu telah menjadi fokus perhatian internasional.

Pada saat yang sama, protes terhadap proyek pembangkit listrik tenaga sampah kini menyebar di seluruh pelosok negeri Tiongkok. 

Sejak 19 Juni 2019, puluhan ribu massa di Kota Yunfu, Kabupaten Yunan, Provinsi Guangdong terus berunjuk rasa, menentang pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah di Desa Mintang, kabupaten tersebut.

Proyek pembangkit listrik tenaga sampah yang sudah dua tahun di Kota Xiantao, Provinsi Hubei, baru-baru ini menjadi sasaran boikot besar-besaran masyarakat sebelum diuji coba pemda setempat. 

Serentetan masalah mulai dari Hong Kong sampai Guangdong hingga Hubei sekarang ini telah membuat komunis Tiongkok “sakit kepala”. (Jon/rp/asr)

Ratusan Warga Sipil Meninggal Ketika Rusia Serang Pemberontak di Suriah

admin
-
0
Ratusan Warga Sipil Meninggal Ketika Rusia Serang Pemberontak di Suriah

ETIndonesia — Sedikitnya 544 warga sipil turut terbunuh, dan lebih dari 2.000 orang terluka sejak serangan militer yang dipimpin Rusia terhadap benteng pemberontak terakhir di Suriah barat laut. Serangan dimulai dua bulan lalu, kata kelompok-kelompok hak asasi dan penyelamat pada 6 Juli 2019.

Jet Rusia bergabung dengan tentara Suriah pada 26 April dalam serangan terbesar terhadap bagian-bagian provinsi Idlib yang dikuasai pemberontak dan berdampingan dengan provinsi Hama utara. Dalam eskalasi terbesar dalam perang antara Presiden Suriah Bashar al Assad dan musuh-musuhnya sejak musim panas lalu.

Jaringan Suriah untuk Hak Asasi Manusia (SNHR), yang memantau korban dan memberi pengarahan kepada berbagai lembaga PBB, mengatakan ada 544 warga sipil tewas dalam ratusan serangan yang dilakukan oleh jet Rusia dan tentara Suriah. Korban termasuk 130 anak-anak. Sebanyak 2.117 orang lainnya terluka.

“Militer Rusia dan sekutu Suriahnya sengaja menargetkan warga sipil dengan sejumlah fasilitas medis yang dibom,” kata Fadel Abdul Ghany, ketua SNHR, kepada Reuters.

Rusia dan sekutu Suriahnya menyangkal jet-jet mereka mengenai wilayah sipil tanpa pandang bulu dengan amunisi beruntun dan senjata pembakar, yang menurut penduduk di daerah oposisi dimaksudkan untuk melumpuhkan kehidupan sehari-hari.

Moskow mengatakan pasukannya dan tentara Suriah menangkis serangan teror oleh para teroris Al Qaeda yang menurut mereka menghantam penduduk, daerah-daerah yang dikuasai pemerintah, dan menuduh pemberontak merusak perjanjian gencatan senjata yang disepakati tahun lalu antara Turki dan Rusia.

Bulan lalu, Human Rights Watch yang bermarkas di AS mengatakan operasi militer gabungan Rusia-Suriah telah menggunakan munisi tandan dan senjata pembakar dalam serangan itu, bersama dengan senjata peledak besar yang dijatuhkan dari udara dengan efek luas di wilayah-wilayah sipil berpenduduk, berdasarkan laporan oleh para responden pertama dan saksi.

Penduduk dan penyelamat mengatakan operasi militer dua bulan itu telah meninggalkan puluhan desa dan kota menjadi reruntuhan. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa, setidaknya 300.000 orang terpaksa meninggalkan rumah mereka demi keamanan, pada daerah yang lebih dekat ke perbatasan dengan Turki.

“Seluruh desa dan kota telah dikosongkan,” kata juru bicara Pertahanan Sipil yang berpusat di Idlib, Ahmad al Sheikho.

Dia mengatakan itu adalah operasi militer yang paling merusak terhadap provinsi Idlib sejak sepenuhnya jatuh ke tangan militer oposisi pada pertengahan 2015.

Pada 5 Juli, 15 orang, termasuk anak-anak, tewas di desa Mhambil di provinsi Idlib barat setelah helikopter tentara Suriah menjatuhkan bom barel pada sejumlah warga sipil, kata kelompok pertahanan sipil dan saksi mata.

Kepala 11 organisasi kemanusiaan global utama memperingatkan pada akhir bulan lalu bahwa Idlib berada di ambang bencana, dengan 3 juta jiwa warga sipil terancam, termasuk 1 juta anak-anak.

“Terlalu banyak yang telah mati. Dan bahkan perang memiliki undang-undang,” mereka menyatakan, dalam menanggapi berbagai serangan oleh pasukan pemerintah dan sekutu mereka di rumah sakit, sekolah, dan pasar.

Pada 4 Juli, serangan udara ke rumah sakit Kafr Nabl menjadikannya fasilitas ke-30 yang dibom selama operasi militer. Sehingga ratusan ribu orang tidak memiliki akses medis, menurut kelompok bantuan.

“Membom fasilitas medis ini dan menghancurkan layanan dalam waktu kurang dari dua bulan bukanlah kecelakaan. Mari kita sebut ini apa adanya, kejahatan perang,” Dr. Khaula Sawah, wakil presiden Serikat Perawatan Medis dan Organisasi Bantuan yang berbasis di AS, yang menyediakan bantuan di barat laut, mengatakan dalam sebuah pernyataan. (Reuters/The Epoch Times/waa)

Video Pilihan :

https://youtu.be/M_mC5lLx2Ow

Simak Juga :

https://youtu.be/rvIS2eUnc7M

Warga Hong Kong Apresiasi Liputan Epoch Times untuk Aksi Penolakan RUU Ekstradisi

EpochTimesId
-
0
Warga Hong Kong Apresiasi Liputan Epoch Times untuk Aksi Penolakan RUU Ekstradisi

Nicole Hao – The Epochtimes

Aksi Protes yang sedang berlangsung terhadap RUU ekstradisi  kontroversial di Hong Kong adalah gerakan sosial terbesar yang pernah ada di kota itu.

Jika disahkan, RUU itu memungkinkan Komunis Tiongkok untuk mencari ekstradisi dari tersangka kriminal yang diinginkan. Bahkan, banyak yang khawatir bahwa proposal itu akan memungkinkan rezim Komunis Tiongkok untuk menghukum para pengkritiknya atas tuduhan yang dibuat-buat.

Epoch Times Hong Kong telah melaporkan perkembangan terbaru tanpa henti.

“The Epoch Times adalah media terbaik dalam melaporkan tentang RUU ekstradisi dan acara terkait,” kata bankir senior dan profesor universitas Hong Kong, Ng Ming Tak, kepada The Epoch Times Hong Kong dalam wawancara 5 Juli.

“Kalian telah mencurahkan banyak sumber daya dan staf profesional untuk melaporkan berita dari berbagai sudut pandang, termasuk politik, ekonomi, mata pencaharian masyarakat, masyarakat, budaya, dan bahkan agama. Anda menyajikan semua fakta di depan pembaca dan mereka dapat melihat apa yang sebenarnya dan menganalisanya sendiri, ” ujarnya.

Kecenderungan media massa di Hong Kong kini semakin didominasi oleh media pro-Komunis Tiongkok atau pro-kemapanan.

Misalnya, pada tanggal 12 Juni, polisi Hong Kong menembakkan gas air mata dan peluru karet,  untuk membubarkan kerumunan pengunjuk rasa yang berkumpul di kompleks pemerintah. 

Keesokan harinya, halaman depan tiga surat kabar utama pro-Beijing Hong Kong, Wen Wei Po, Ta Kung Pao, dan Hong Kong Commercial Daily, semuanya menyebut pengunjuk rasa damai yang sebagian besar tidak bersenjata sebagai “perusuh yang menyerang Hong Kong.”

The Epoch Times tetap menjadi salah satu dari beberapa media independen di kota Hong Kong.

“Saya percaya bahwa semakin banyak media Hong Kong dikendalikan oleh pasukan pro-Beijing, dan semakin sedikit suara independen yang dapat terdengar,” kata Simon Lau Sai Leung, seorang reporter senior, mengatakan kepada The Epoch Times pada 5 Juli.“Epochtimes adalah media independen yang melaporkan berita dari sudut pandang warga Hongkong, ” kata Simon. 

Baru-baru ini, pada hari peringatan penyerahan Hong Kong dari Inggris ke kedaulatan Tiongkok pada tanggal 1 Juli, secara bersamaan digelar pawai damai yang diikuti oleh sekitar 550.000 peserta. Termasuk aksi massa mengelilingi gedung legislatif serta ratusan pengunjuk rasa mengeruduk gedung parlemen pada sore hari.

Keesokan harinya, halaman depan sebagian besar surat kabar Hong Kong hanya memilih untuk fokus soal menggeruduk Gedung parlemen. Ketika itu, hanya  Epoch Times yang melaporkan di halaman depan untuk demonstrasi damai.

“550.000 warga Hongkong berpawai menentang RUU ekstradisi adalah acara paling penting pada hari itu. Beberapa pemrotes yang masuk ke legislatif mengalihkan perhatian dari seluruh aksi protes. Tetapi saya tahu apa yang harus saya fokuskan,” kata Ng Min Tak.

Tepat waktu dan Tujuan Pelaporan

Sejak warga Hong Kong mulai memprotes RUU ekstradisi, wartawan The Epoch Times Hong Kong telah mencurahkan banyak waktu untuk membahas topik tersebut.

“Pada saat ini, sangat berarti bahwa The Epoch Times ada di Hong Kong,” kata Kwok Kwan, Presiden Epoch Times Hong Kong.

“Wartawan kami telah bekerja sangat keras dan jarang tidur selama beberapa minggu ini. Saat melaporkan tentang polisi membubarkan pengunjuk rasa yang mengeruduk badan legislatif pada 12 Juni, beberapa wartawan kami juga terkena semprotan merica,” tambah Kwok.

The Epoch Times juga menyiarkan secara langsung aksi satu juta pawai akbar pada 9 Juni lalu. Serta aksi hampir dua juta warga Hongkong yang menggelar aksi pada 16 Juni lalu.

Pada 1 Juli,  Epoch Times menyiarkan secara langsung lebih dari 24 jam, dimulai dengan pawai, kemudian pengerudukan. Liputan terdiri sejak saat pengunjuk rasa berulang kali membobol pintu kaca dengan peralatan yang berbeda, sampai mereka masuk dan menyerbu masuk Gedung Parlemen.

Pada pukul 4 pagi itu, ketika pejabat tinggi Hong Kong Carrie Lam mengadakan konferensi pers untuk mengatasi pengepungan, Epoch Times juga menyiarkan secara langsung.

Kantor Epochtimes berbeda di seluruh dunia juga bekerja sama dengan Epochtimes Hong Kong untuk menyediakan liputan yang lebih lengkap tentang masalah ini. Misalnya, wartawan dari berbagai negara mewawancarai pejabat, ekonom, dan komentator lokal mereka untuk menganalisis situasi politik dan dampaknya.

“Setelah jutaan protes warga, Epoch Times mewawancarai banyak pejabat Amerika. Suara keprihatinan dan dukungan mereka mendorong warga Hong kong,” kata Kwok.

Komitemn selama 18 Tahun

Pada tahun 2001, Epoch Times mulai memproduksi koran berbahasa Mandarin. Mulai dari  dua mingguan hingga kertas mingguan, Epoch Times setempat terbit setiap hari pada Januari 2005.

“Kami telah menjaga kota ini selama hampir 20 tahun dengan melaporkan kebenaran dan tidak pernah menyerah,” kata Kwok.

Kwok telah bekerja di industri media selama lebih dari 30 tahun, dimulai sebagai wartawan selama masa British Hong Kong. Setelah menyaksikan begitu banyak perubahan di Hong Kong, ia menyadari betapa pentingnya bagi media untuk meliput perubahan itu dengan jujur.

The Epoch Times terus meliput bagaimana Komunis Tiongkok telah ikut campur dalam urusan Hong Kong sejak penyerahan pada tahun 1997. Selain itu, bagaimana komunis Tiongkok melanggar janjinya untuk menjaga otonomi dan kebebasan Hong Kong di bawah model “satu negara, dua sistem”.

Untuk pelaporan semacam itu, The Epoch Times telah menerima ancaman dan gangguan dari organisasi pro-Komunis Tiongkok setempat.

“Kami hampir tidak dapat menemukan percetakan yang berani mencetak kertas kami. Karyawan kami diikuti oleh mata-mata Komunis Tiongkok, dan keamanan pribadi mereka diancam. Klien kami juga diancam oleh otoritas Komunis Tiongkok. Pemilik tempat konferensi yang telah kami pesan membatalkan kontrak kami setelah ditekan oleh rezim Komunis Tiongkok,” kata Kwok.Pada malam 28 Februari 2006 silam, empat pria masuk ke percetakan Epoch Times Hong Kong dan menghancurkan printer yang baru dibeli bernilai lebih dari satu juta dolar Hong Kong. 

Pada 30 Mei 2013, mesin cetak Epoch Times Hong Kong kembali mengalami penyerangan. Sampai sekarang, polisi Hong Kong belum menemukan para tersangka.

Laporan 2006 tentang kebebasan pers oleh Reporters Without Borders mencatat insiden ketika karyawan Epoch Times Hong Kong menerima kiriman paket bom.

Pujian Warga Hongkong

Sebelumnya sudah banyak warga Hongkong terkemuka memuji komitmen The Epoch Times untuk menyajikan laporan yang jujur.

“Sangat sulit untuk menemukan outlet media yang memiliki hati nurani dan telah cukup berani untuk melaporkan kebenaran selama bertahun-tahun di Hong Kong,” kata mantan anggota parlemen Lam Wing Yin dalam wawancara Desember 2015.

Apresiasi serupa disampaikan oleh mantan Kardinal Hongkong. “Anda adalah model bagi warga Hongkong yang masih ingin memiliki pendapat independen,” kata mantan Kardinal Hong Kong Joseph Zen Ze-kiun dalam wawancara Maret 2016 lalu.

Liputan The Epoch Times melampaui urusan lokal

The Epoch Times memiliki koneksi dengan banyak orang dalam tingkat senior di daratan Tiongkok. Ini telah melaporkan beberapa kejadian lebih awal dari outlet media lainnya. Misalnya, pencopotan Wang Lijun dan Bo Xilai, kemudian pencopotan Xu Caihou. ”   

Untuk diketahui Xu Caihou adalah mantan wakil ketua Komisi Militer Pusat Tiongkok, agen Partai tertinggi Komunis Tiongkok yang bertanggung jawab atas militer.

Joseph Cheng Yu-shek, profesor ilmu politik di City University of Hong Kong, pernah menggambarkan The Epoch Times sebagai : “The Epoch Times menganut semangat kejujuran.” 

(asr)

Amerika Berusaha Akhiri Perselisihan Trans-Atlantik yang Libatkan Airbus

admin
-
0
Amerika Berusaha Akhiri Perselisihan Trans-Atlantik yang Libatkan Airbus

ETIndonesia – Pemerintahan Donald Trump meningkatkan tekanan pada Uni Eropa. Tekanan AS muncul sebagai upaya mengakhiri perjuangan guna menghentikan subsidi panjang Uni-Eropa yang melibatkan pembuat pesawat terbesar di dunia, Airbus.

Perwakilan Dagang AS (USTR) minggu lalu mengusulkan potensi tarif tambahan untuk barang-barang dari UE hingga sebesar 4 miliar dolar AS. Rencana tarif Amerika ini sebagai tanggapan atas subsidi blok Eropa untuk pabrikan pesawat terbang Eropa, Airbus. Angka ini lebih tinggi dari daftar pendahuluan yang diumumkan oleh USTR pada bulan April 2019 lalu.

Para kritikus berpendapat bahwa langkah itu akan meningkatkan ketegangan perdagangan antara Amerika Serikat dan UE. Namun, tarif terhadap subsidi pesawat UE telah lama tertunda dan sejalan dengan aturan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), menurut USTR.

Amerika Serikat telah lama berargumen bahwa UE, terutama Prancis, Jerman, Spanyol, dan Inggris, membantu Airbus yang disubsidi secara tidak adil. Subsidi itu menempatkan Boeing pada posisi yang tidak menguntungkan dalam persaingan.

Perselisihan itu terjadi pada tahun 1985, ketika Amerika Serikat mulai meningkatkan kekhawatiran tentang subsidi yang diberikan kepada Airbus. Pada Juli 1992, Amerika Serikat dan Eropa mencapai kesepakatan yang membatasi bantuan pemerintah untuk pengembangan program pesawat baru hingga 33 persen dari total biaya pengembangan proyek.

Namun, Washington kemudian mengklaim bahwa UE tidak memenuhi perjanjian bilateral tersebut, dan mengajukan kasus tersebut ke WTO pada 2004. WTO menyimpulkan pada 2011 bahwa Eropa memberikan Airbus hingga 18 miliar dolar AS dalam bentuk subsidi dari 1968 hingga 2006.

WTO menemukan bahwa apa yang disebut subsidi ‘bantuan peluncuran’, khususnya, menyebabkan Boeing kehilangan penjualan lebih dari 300 pesawat secara global, menurut USTR. ‘Bantuan peluncuran’ adalah subsidi terbesar dan paling berdampak, yang memungkinkan Airbus mendapatkan pinjaman bersubsidi tinggi untuk pengembangan produk baru.

Uni Eropa melakukan penyesuaian terhadap subsidi pesawat setelah keputusan WTO. Namun, WTO memutuskan tahun lalu bahwa ada pelanggaran tambahan, yang telah menyebabkan Amerika Serikat menyiapkan tindakan balasan.

“Kasus ini telah dalam proses pengadilan selama 14 tahun, dan sudah saatnya untuk bertindak. Pemerintah (AS) sedang bersiap untuk merespons, segera ketika WTO mengeluarkan temuannya tentang nilai tindakan balasan AS,” tulis Perwakilan Dagang AS, Robert Lighthizer dalam sebuah pernyataan pada 8 April 2019.

Amerika Serikat mengklaim kehilangan 11 miliar dolar AS setiap tahun karena subsidi UE untuk Airbus, menurut perkiraan USTR. Namun, jumlah ini tunduk pada putusan dari WTO, yang diperkirakan akan keluar dalam beberapa bulan ke depan.

Menurut Boeing, karena subsidi, Airbus telah menguasai 50 persen pasar pesawat komersial besar.

“Tidak ada lagi banding yang tersisa bagi UE untuk dikejar,” tulis perusahaan itu di situs webnya. “Sekarang mulai proses bagi Amerika Serikat untuk memaksakan miliaran dolar dalam sanksi yang disetujui WTO, yang seharusnya diberlakukan tahun ini.”

USTR merilis pada April, daftar awal barang UE yang akan dikenakan kenaikan tarif. Daftar awal memiliki lebih dari 300 produk, termasuk pesawat komersial besar, sepeda motor, produk susu, dan anggur. Dan minggu lalu, badan itu menambahkan 89 barang lagi, termasuk zaitun, keju Italia, dan wiski Scotch, ke dalam daftar produk yang akan dikenai tarif, setelah putusan WTO dikeluarkan.

Dalam perselisihan selama 14 tahun, UE juga menuduh Amerika Serikat secara ilegal memberi subsidi kepada Boeing. Uni Eropa membawa kasus kontra terhadap Amerika Serikat di WTO, mengklaim bahwa Boeing menerima 23 miliar dolar AS dalam subsidi tidak langsung melalui NASA dan kontrak Departemen Pertahanan untuk proyek-proyek penelitian dan pengembangan. UE sekaligus menggugat keringanan pajak federal, negara bagian dan lokal, dan dukungan pemerintah untuk infrastruktur yang diterima oleh Boeing.

Menurut analis Citi, sulit untuk membandingkan subsidi untuk menentukan siapa yang menyediakan lebih banyak.

“Uni Eropa memberikan pinjaman, yang dimaksudkan untuk dibayar kembali, sedangkan Amerika Serikat memberikan bentuk subsidi lain. Dan karenanya, jumlah nominal tidak dapat dibandingkan untuk menentukan pihak mana yang memberi lebih banyak dan berapa banyak yang ‘liar’,” sebuah laporan Citi menyatakan.

“Kami berharap bahwa jika Amerika Serikat meneruskan tarif ini, UE akan mengenakan tarif tandingan,” tulis para analis, seraya menambahkan bahwa Airbus mungkin akhirnya menjual lebih sedikit pesawat ke Amerika Serikat sebagai hasil dari perang tarif terbaru. (EMEL AKAN/The Epoch Times/waa)

Video Pilihan :

https://youtu.be/M_mC5lLx2Ow

Simak Juga :

https://youtu.be/rvIS2eUnc7M

PM Petahana Yunani Dikalahkan Partai Konservatif

admin
-
0
PM Petahana Yunani Dikalahkan Partai Konservatif

ETIndonesia — Partai Oposisi beraliran konservatif Yunani kembali berkuasa dengan kemenangan besar dalam pemilihan umum pada hari Minggu (7/7/2019) waktu setempat. Perdana Menteri terpilih Kyriakos Mitsotakis mengatakan kini memiliki mandat yang jelas untuk perubahan. Dia menjanjikan lebih banyak investasi dan memotong pajak.

Kemenangan itu muncul didorong oleh kelelahan dengan bertahun-tahun pengetatan keuangan yang diberlakukan anggota Uni Eropa itu. Serta dikombinasikan dengan pengangguran yang tinggi, setelah negara itu hampir keluar dari zona euro pada puncak kesulitan keuangannya pada 2015.

Partai Demokrasi Baru yang beraliran Konservatif memimpin 39,6 persen suara berdasarkan 73 persen suara yang telah dihitung. Versus 31,6 persen untuk partai Perdana Menteri beraliran sayap kiri, Alexis Tsipras ‘Syriza, kata kementerian dalam negeri ketika merilis data resmi hasil pemilu.

Exit Pool, atau jajak pendapat berdasarkan pengakuan dari pemilih yang keluar dari TPS, menunjukkan Demokrasi Baru menang antara 155 hingga 167 kursi pada parlemen yang beranggotakan 300 kursi. Mereka mengambil keuntungan dari sistem pemilihan yang memberikan kursi bonus kepada pemenang pemilu.

Mitsotakis mengatakan dalam pidato yang disiarkan televisi, bahwa hasil pemilu memberinya mandat yang kuat dan jelas untuk mengubah Yunani.

“Saya berkomitmen untuk pajak yang lebih sedikit, banyak investasi, untuk pekerjaan yang baik dan baru, dan pertumbuhan yang akan membawa gaji yang lebih baik dan pensiun yang lebih tinggi dalam keadaan efisien,” kata Mitsotakis.

Tsipras mengakui kekalahan dan mengatakan bahwa dia sudah menelepon Mitsotakis untuk memberi selamat kepada kompetitornya.

“Warga telah membuat pilihan mereka. Kami sepenuhnya menghormati pemilihan umum,” kata Tsipras dalam sebuah pidato dari pusat Athena.

Tsipras mengatakan dia menghormati kehendak rakyat Yunani.

Perdana Menteri Yunani yang juga pemimpin partai sayap kiri, Syriza Alexis Tsipras menyambut seorang pendukung setelah menyampaikan pidato di Zappeion Hall, setelah pemilihan umum di Athena, Yunani, pada 7 Juli 2019. (Foto : Alkis Konstantinidis/Reuters/The Epoch Times)

“Hari ini, dengan kepala tegak, kami menerima vonis rakyat. Untuk membawa Yunani ke tempat sekarang ini, kami harus mengambil keputusan yang sulit (dengan) biaya politik yang besar,” katanya kepada wartawan.

Tsipras mengambil alih kekuasaan dari kelompok konservatif pada 2015, karena Yunani berada di puncak krisis keuangan yang telah menghancurkan negara itu sejak 2010. Awalnya, dia bersumpah untuk menentang penghematan yang lebih dalam. Namun, Dia dipaksa menandatangani bailout lain beberapa bulan setelah pemilihannya, sebuah keputusan yang membuat pemilih meninggalkannya.

Penyerahan kekuasaan akan berlangsung pada hari Senin (8/7/2019) waktu setempat, setelah Mitsotakis bersumpah sebagai Perdana Menteri baru.

Jajak pendapat hari Minggu adalah pemilihan nasional pertama sejak negara mengabaikan pengawasan ketat oleh mitra Eropa yang meminjamkan miliaran Yunani dalam tiga dana talangan.

Mitsotakis, 51, memegang kemudi ‘Demokrasi Baru’ sejak 2016. Meskipun Dia dianggap sebagai liberal, partainya juga melindungi anggota dengan pandangan sayap kanan yang lebih banyak.

Golden Dawn, pengkritik partai sayap kanan ekstrem yang dituduh memiliki simpati neo-Nazi, kehilangan pijakan yang signifikan dengan hasil awal yang menunjukkan kemungkinan tidak mencapai ambang 3 persen di parlemen.

“Alasan dasar (untuk hasil pemilu) adalah ekonomi,” kata analis Theodore Couloumbis. “Dalam 4,5 tahun terakhir orang tidak melihat peningkatan, sebaliknya ada pemotongan gaji dan pensiun,” katanya.

Fokus politik Yunani sekarang beralih ke pilihan Mitsotakis untuk kementerian ekonomi utama, seperti menteri keuangan, menteri energi, dan juga menteri pembangunan, dan urusan luar negeri. Dia sangat tertutup pada pilihan atau rencana menterinya dalam kampanye.

Mitsotakis akan mewarisi ekonomi yang tumbuh pada tingkat yang moderat, pada laju tahunan 1,3 persen pada kuartal pertama, dan keuangan publik yang mungkin gagal memenuhi target yang disepakati dengan pemberi pinjaman resmi.

Bank of Greece memproyeksikan bahwa target surplus primer 3,5 persen dari PDB yang tidak termasuk pengeluaran untuk pembayaran utang kemungkinan besar akan terlewatkan tahun ini dan hanya mencapai 2,9 persen dari output ekonomi.

Dengan Yunani yang masih tertantang oleh utangnya, sikap kebijakan fiskal pemerintah baru akan diawasi dengan ketat.

Ujian sesungguhnya bagi pemerintah baru adalah penyusunan anggaran tahun depan, dengan Mitsotakis diharapkan untuk menguraikan garis besar dalam kebijakan ekonomi tradisional di Thessaloniki pada bulan September 2019.

“Saya ingin pemerintah yang akan dipilih untuk melakukan yang terbaik untuk orang-orang, yang lapar,” kata pensiunan Christos Mpekos, 69. “Untuk memberikan pekerjaan kepada kaum muda sehingga mereka tidak pergi (ke luar negeri).”

Tsipras mengatakan bahwa para pemilih untuk Mitsotakis akan pergi ke lembaga politik, yang memaksa Yunani ke ujung jurang di tempat pertama.

Namun, Dia juga telah dikritik habis-habisan karena salah urus, dalam mengelola krisis dan karena menjadi perantara kesepakatan yang sangat tidak populer untuk mengakhiri perselisihan terkait nama bagi negara tetangga mereka, Makedonia Utara.

Yunani menyelesaikan program penyesuaian ekonomi terakhir pada 2018 tetapi tetap di bawah pengawasan dari pemberi pinjaman untuk memastikan tidak ada penurunan fiskal di masa depan. Sementara pertumbuhan ekonomi telah kembali, pengangguran Yunani sebesar 18 persen adalah yang tertinggi di zona euro.

Demokrasi Baru telah berjanji untuk berinvestasi dalam menciptakan lapangan kerja yang dibayar dengan manfaat yang layak. Dia juga berjanji untuk bersikap keras terhadap kejahatan di beberapa lingkungan Athena di mana ada gerakan anti kemapanan yang kuat.

Di sebuah kawasan tersebut, para aktivis menyerbu sebuah tempat pemungutan suara dan kabur dengan membawa sebuah kotak suara. (Reuters dan The Associated Press/The Epoch Times/waa)

Video Pilihan :

https://youtu.be/M_mC5lLx2Ow

Simak Juga :

https://youtu.be/rvIS2eUnc7M

Supertanker Minyak Iran Terkait Suriah Ditahan Otoritas Gibraltar Inggris

admin
-
0
Supertanker Minyak Iran Terkait Suriah Ditahan Otoritas Gibraltar Inggris

ETIndonesia — Otoritas di Gibraltar mengatakan mereka mencegat dan menahan kapal super-tanker milik Iran pada Kamis, 4 Juli 2019. Kapal itu diyakini melanggar sanksi Uni Eropa dengan membawa pengiriman minyak mentah milik Teheran ke Suriah, yang sedang dilanda perang.

Seorang pejabat senior Spanyol mengatakan operasi itu diminta oleh Amerika Serikat. Kantor berita IRNA yang dikelola pemerintah Iran menyebut insiden itu adalah ‘penyitaan ilegal sebuah kapal tanker minyak Iran’.

“Aparat Pelabuhan Gibraltar dan lembaga penegak hukum, dibantu oleh Royal Marines Inggris, naik ke Grace 1 pada Kamis pagi pekan lalu,” kata pihak berwenang di wilayah-seberang, milik Inggris, di ujung wilayah Spanyol itu, dalam sebuah pernyataan.

Dia menambahkan bahwa kapal itu diyakini sedang menuju ke Kilang Baniya di Suriah. Sebuah fasilitas milik pemerintah di bawah kendali Presiden Suriah Bashar Assad dan tunduk pada Rezim Sanksi Suriah yang diterapkan oleh Uni Eropa.

Uni Eropa dan beberapa negara lainnya telah menjatuhkan sanksi pada pemerintah Assad atas tudingan ‘penumpasan-berkelanjutan’ terhadap warga sipil. Mereka saat ini menargetkan embargo ekonomi terhadap 270 orang dan 70 entitas.

Menteri luar negeri sementara Spanyol, Josep Borrell, mengatakan kapal tanker raksasa itu dihentikan oleh otoritas Inggris setelah adanya permintaan dari Amerika Serikat.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Abbas Mousavi mengatakan dalam sebuah tweet bahwa Duta Besar Inggris Rob Macaire dipanggil atas ‘intersepsi ilegal’ atas kapal itu. Mousavi kemudian menyebut penyitaan kapal itu ‘aneh dan merusak’.

“Ini dapat menyebabkan peningkatan ketegangan di wilayah ini,” katanya dalam wawancara telepon langsung di televisi pemerintah, pekan lalu.

Penasihat keamanan nasional AS, John Bolton berkicau di Twitter, bahwa penyitaan kapal itu adalah ‘berita bagus’.

“Amerika & sekutu kita akan terus mencegah rezim di Teheran & Damaskus mengambil untung dari perdagangan ilegal ini,” tambah Bolton.

Di Madrid, Borrell mengatakan kepada wartawan bahwa Spanyol sedang menilai implikasi operasi karena penahanan terjadi di perairan yang dianggap spanyol adalah miliknya.

Inggris menegaskan Gibraltar adalah bagian dari Britania Raya. Akan tetapi, Spanyol berpendapat bahwa itu bukan milik Inggris, dan operasi kapal tanker itu berisiko menyinggung Spanyol.

“Kami melihat bagaimana ini (operasi) mempengaruhi kedaulatan kami,” kata Borrell, yang dinominasikan awal minggu ini untuk menjadi kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa.

Otoritas Gibraltar tidak mengkonfirmasi asal dari muatan kapal. Namun, Lloyd’s List, sebuah publikasi yang berspesialisasi dalam urusan maritim, melaporkan bahwa kapal raksasa berbendera Panama itu sarat dengan minyak Iran.

“Menurut data di AS, kapal tersebut dimiliki oleh Grace Tankers Ltd. yang berbasis di Singapura. Kapal itu kemungkinan membawa lebih dari 2 juta barel minyak mentah Iran, kata perusahaan data Refinitv. Data pelacakan menunjukkan bahwa kapal tanker melakukan perjalanan lambat di sekitar ujung selatan Afrika sebelum mencapai Mediterania,” tulis majalah itu.

Sebuah kapal Marinir Kerajaan Inggris berlayar menuju kapal tanker-super Grace 1 di wilayah Inggris Gibraltar, pada 4 Juli 2019. (Foto : Marcos Moreno/AP/The Epoch Times)

Penahanan kapal tanker itu terjadi pada waktu yang sangat sensitif, ketika ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran meningkat karena diakhirinya kesepakatan nuklir 2015 secara sepihak oleh AS.

Dalam beberapa hari terakhir, Iran telah melampaui batas kesepakatan yang dimasukkan dalam persediaan uranium yang ‘diperkaya-rendah’ dan berencana untuk terus meningkatkan pengayaan uraniumnya. Sementara itu, tanker minyak di dekat Selat Hormuz telah menjadi sasaran serangan misterius ketika pemberontak yang didukung Iran di Yaman meluncurkan drone yang sarat bom ke Arab Saudi.

Amerika Serikat telah mengerahkan ribuan tentara tambahan, kapal induk, pesawat bomber B-52, dan pesawat tempur F-22 ke wilayah tersebut. Kebijakan yang menimbulkan kekhawatiran akan salah perhitungan yang memicu konflik yang lebih luas. Bulan lalu Iran menembak jatuh pesawat pengintai AS, yang semakin menambah ketakutan akan potensi perang.

Menteri Intelijen Iran mengatakan pada hari Kamis bahwa setiap negosiasi dengan Amerika Serikat harus disetujui oleh Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei dan akan membutuhkan pencabutan sanksi AS. Khamenei sampai sekarang mengesampingkan pembicaraan dengan AS, mengatakan bahwa Washington tidak dapat dipercaya.

Pada hari Kamis, kantor berita resmi IRNA mengutip Menteri Informasi Mahmoud Alavi mengatakan jika pemimpin tertinggi mengizinkan, negosiasi antara Iran dan Amerika Serikat akan diadakan. Namun dia menambahkan, bahwa Teheran tidak akan bernegosiasi di bawah tekanan.

Tidak ada reaksi langsung terhadap penahanan kapal tanker itu dari Suriah, yang telah menderita kelangkaan bahan bakar akibat perang saudara dan sanksi Barat yang telah melumpuhkan industri minyak negara itu. Padahal industri bahan bakar pernah menjadi sumber dari 20 persen pendapatan pemerintah.

Iran, yang telah memberikan dukungan militer yang penting kepada Assad, memperpanjang batas kredit $ 3 miliar untuk pasokan minyak mulai tahun 2013. Akan tetapi, bantuan Iran berkurang ketika Washington memulihkan kebijakan sanksi keras. Pada bulan November, Departemen Keuangan AS menambahkan jaringan perusahaan Rusia dan Iran ke dalam daftar hitam pengiriman minyak ke Suriah dan memperingatkan adanya ‘risiko signifikan’ bagi mereka yang melanggar sanksi.

Fabian Picardo, Kepala Menteri Gibraltar, yang di masa lalu telah menjadi pelabuhan transit untuk pengiriman energi untuk pembeli yang tidak dikenal, mengatakan sudah memberi tahu UE tentang perkembangan penahanan.

Dalam sebuah pernyataan, pemerintah Inggris menyambut ‘tindakan tegas’ oleh pihak berwenang di Gibraltar. (THE ASSOCIATED PRESS/The Epoch Times/waa)

Video Pilihan :

https://youtu.be/M_mC5lLx2Ow

Simak Juga :

https://youtu.be/rvIS2eUnc7M

HP, Dell, Microsoft dan Nintendo Ingin Kabur dari Tiongkok

EpochTimesId
-
0
HP, Dell, Microsoft dan Nintendo Ingin Kabur dari Tiongkok

Nikkei Asian Review/Reuters

Epochtimes.id- Sejumlah perusahaan teknologi besar yang berbasis di AS berencana untuk menggeser produksinya secara besar-besaran dari Tiongkok. Relokasi ini didorong oleh perang perdagangan yang pahit antara Washington dan Beijing.

Laporan ini dikonfirmasi oleh Media Jepang, Nikkei Asian Review pada Rabu 3 Juli lalu mengutip sumber-sumber terkait.

Nikkei melaporkan produsen komputer HP Inc dan Dell Technologies berencana untuk merelokasi hingga 30 persen dari produksi notebook mereka dari Tiongkok, menurut sumber itu kepada Nikkei.

HP dan Dell adalah pembuat komputer pribadi No. 1 dan No. 3 di dunia yang bersama-sama menguasai sekitar 40% dari pasar global.

Sedangkan Microsoft Corp, Alphabet Inc, Amazon.com Inc, Sony Corp, dan Nintendo Co Ltd, juga sedang mempertimbangkan untuk memindahkan beberapa konsol game dan pembuatan speaker pintar mereka ke luar negeri.

Microsoft, Google, Amazon, Sony dan Nintendo juga berencana untuk memindahkan beberapa konsol game dan pembuatan speaker pintar mereka ke luar negeri, kata beberapa sumber kepada Nikkei Asian Review.

Pembuat PC terkemuka lainnya seperti Lenovo Group, Acer dan Asustek Computer juga mengevaluasi rencana untuk memindahkan produksi mereka, menurut orang yang akrab dengan masalah tersebut.

Keputusan oleh beberapa merek komputer dan konsol game terbesar di dunia untuk mengalihkan produksi mereka – terutama produk yang ditujukan untuk Amerika Serikat – mengikuti tinjauan manufaktur oleh perusahaan teknologi lainnya. Apple sedang menjajaki implikasi biaya pergerakkan hingga 30% dari produksi smartphone-nya dalam laporan Nikkei bulan lalu.

Adapun produsen server, produksen networking, dan beberapa komponen elektronik utama sedang bergeser dari Tiongkok, sering atas permintaan pelanggan Amerika Serikat. Langkah itu akan menjadi pukulan bagi ekspor elektronik Tiongkok, yang telah mendukung pertumbuhan selama beberapa dekade di negara itu.

Laporan menyebutkan, total impor dan ekspor Tiongkok di segmen elektronik melonjak 136 kali menjadi $ 1,35 triliun pada 2017 dari hanya lebih dari $ 10 miliar pada tahun 1991, menurut penyedia data Tiongkok, QianZhan.

Namun, banyak perusahaan teknologi telah terpukul oleh konflik perdagangan. Mereka terkena imbasnya dengan tarif senilai $ 250 miliar ke AS.  Produsen server pusat data utama – Quanta Computer, Foxconn Technology dan Inventec – semuanya telah memindahkan beberapa produksi dari Tiongkok ke Taiwan, Meksiko dan Republik Ceko. Relokasi ini bertujuan  menghindari ancaman tarif tambahan. Selain itu, meredakan kekhawatiran pelanggan atas klaim potensi risiko keamanan oleh Amerika Serikat.

“Setelah tarif barang Tiongkok mulai berlaku pada 24 September, kami mulai memproduksi dan mengirimkan server di luar Tiongkok mulai Oktober,” kata seorang eksekutif produsen server Taiwan kepada Nikkei.

Langkah ini memicu kekhawatiran atas kehilangan pekerjaan di Tiongkok dan pertumbuhan ekonomi di negara itu.  

HP dan Dell, yang bersama-sama mengirimkan sekitar 70 juta notebook secara global tahun lalu. Sebagian besar perusahaan ini membuat komputer  di Chongqing dan Kunshan, dua kelompok produksi laptop terbesar di dunia.

Notebook, pengiriman global yang melebihi 160 juta unit, adalah gadget elektronik konsumen terbesar kedua di dunia berdasarkan volume setelah 1,4 miliar unit smartphone.

Tetapi Chongqing, yang pernah memproduksi satu dari setiap tiga laptop di dunia, kehilangan kejayaannya dengan produsen global. Seorang pejabat pemerintah setempat kepada Nikkei mengatakan bahwa HP telah menurunkan perkiraan produksinya pada Tahun 2019 . Kini hanya kurang dari 10 juta laptop, kira-kira setengah dari produksinya dua tahun lalu.

“Biaya produksi Tiongkok yang meningkat telah menyebabkan penurunan pesanan global,” kata pejabat itu.

HP telah menyusun rencana untuk memindahkan sekitar 20% hingga 30% produksi di luar Tiongkok, dua sumber yang mengetahui masalah ini mengatakan kepada Nikkei.

Perusahaan itu sedang mencari untuk secara bertahap membangun rantai pasokan baru di Thailand atau Taiwan. Pergeseran produksi bisa dimulai pada awal kuartal Juli-September tetapi masih dapat berubah, kata seorang sumber.

Presiden AS Donald Trump dan Presiden Tiongkok, Xi Jinping melakukan gencatan senjata pada KTT G-20 akhir pekan lalu di Jepang. 

Pertemuan itu membuka jalan untuk memulai kembali pembicaraan perdagangan setelah berbulan-bulan menemui jalan buntu.

Namun, perusahaan-perusahaan besar itu tidak mungkin mengubah rencana mereka. Ini terkait memindahkan sebagian produksi mereka dari Tiongkok.  Dikarenakan mereka menghadapi biaya operasional yang lebih tinggi di Tiongkok.

Pada bulan Juni, Apple Inc meminta pemasok utama untuk menilai implikasi biaya dari memindahkan 15 persen hingga 30 persen dari kapasitas produksi mereka dari Tiongkok  ke Asia Tenggara.

Hal demikian, bersamaan ketika mereka bersiap untuk merestrukturisasi rantai pasokan seperti diungkapkan Nikkei bulan lalu. (asr)

Gempa 7,1 di Ternate, Peringatan Dini Tsunami di Sulut dan Maluku Utara

EpochTimesId
-
0
Gempa 7,1 di Ternate, Peringatan Dini Tsunami di Sulut dan Maluku Utara

Epochtimes.id- Peringatan dini tsunami dikeluarkan oleh  Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)  setelah terjadi guncangan gempa M 7,1 di Barat Daya Ternate, Minggu (7/7/2019) pukul 22:08:39 WIB dengan kedalaman 10 KM.

BMKG mengeluarkan Peringatan dini tsunami ini diterbitkan untuk wilayah Sulawesi Utara dan Maluku Utara.

Daerah yang berpotensi tsunami berdasarkan pemodelan:

[Kota/ kabupaten – Status peringatan]

• Kota Bitung (Sulut) – Siaga

• Halmahera (Malut) – Waspada

• Kota Ternate (Malut) – Waspada

• kota-Tidore (Malut) – Waspada

• Minahasa bagian selatan (Sulut) – Waspada

• Minahasa-utara bagian selatan (Sulut) – Waspada

• Minahasa-selatan bagian selatan (Sulut) – Waspada

• Bolaangmongondow bagian selatan (Sulut) – Waspada 

(asr)

Amnesty International Indonesia Sayangkan Terminologi “Perusuh” Terhadap Semua Orang Tewas Aksi 21-22 Mei

EpochTimesId
-
0
Amnesty International Indonesia Sayangkan Terminologi “Perusuh” Terhadap Semua Orang Tewas Aksi 21-22 Mei

Epochtimes.id. Terkait penjelasan Polri mengenai 9 korban tewas, Amnesty Indonesia menyayangkan sikap kepolisian yang masih lebih menekankan status mereka sebagai perusuh ketimbang membuka sejelas-jelasnya misteri dibalik tertembaknya mereka.

“Terminologi sapu rata bahwa semua dari 9 orang korban jiwa adalah “perusuh” cenderung menyederhanakan masalah,” kata Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid dalam siaran persnya, Minggu (7/7/2019).

Menurut Usman, Polri perlu memberikan penjelasan yang rinci disertai bukti bahwa mereka semua ikut terlibat dalam melakukan kekerasan melawan aparat dan mengancam jiwa petugas atau merusak properti publik.

Usman menambahkan, beberapa di antara korban tewas yang kasusnya diangkat oleh media massa dan juga diinvestigasi oleh tim Amnesty Indonesia menunjukan bahwa mereka ada di kerumunan massa yang tidak semuanya melakukan kekerasan.

Bagi Usman, terlepas keterlibatan mereka yang tewas di tengah aksi massa 21-22 Mei, mereka adalah korban dari kematian yang tidak sah atau unlawful death yang mensyaratkan adanya kewajiban negara untuk mengusut tuntas kasusnya.

Negara harus mengusutnya mulai dari mencari pelaku dengan mencari bukti yang valid untuk bisa dibawa ke muka hukum hingga memberikan reparasi bagi korbannya.

“Kami juga menyerukan kepada pemerintah untuk memberikan reparasi bagi keluarga korban tewas, khususnya yang memiliki tanggungan anggota keluarga yang lain,” ujar Usman.

Beberapa waktu lalu, Komnas HAM menerima perwakilan Tim Pembela Gerakan Kedaulatan Rakyat (TPGKR) yang melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Komnas HAM Menteng Jakarta Pusat, pada Jumat (28/6/2019).

Melansir dari situs Komnas HAM, para pendemo ini sesungguhnya menanyakan kepada Komnas HAM perihal laporan/ aduan yang sempat mereka sampaikan beberapa waktu lalu dan hasil penyelidikan Komnas HAM terkait peristiwa kerusuhan 21-22 Mei lalu.

Aksi damai kali ini juga mendatangkan beberapa keluarga korban dan juga saksi tragedi 21-22 Mei. Bahkan salah seorang keluarga korban menyampaikan beberapa fakta, seperti kekerasan fisik yang menimpa korban ketika peristiwa 21-22 Mei berlangsung.

Para pengadu ini diterima langsung oleh Komisioner Pengkajian dan Penelitian, Mohammad Choirul Anam yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Tim 21-22 Mei.

Anam pada saat itu menyatakan bahwa Komnas HAM hingga saat ini masih dalam proses penyelidikan hingga kurang lebih dua bulan ke depan.

Tim bentukan Komnas HAM ini bersifat independen dan ditujukan untuk melakukan pencarian dan pendalaman fakta.

Lebih lanjut, Anam menyampaikan bahwa hingga saat ini Tim Pencari Fakta 21-23 Mei masih menyelidiki semaksimal mungkin seluruh bukti-bukti terkait peristiwa tersebut, termasuk memverifikasi 50 lebih bukti video yang telah diserahkan kepada Komnas HAM. (asr)

Gagal Ungkap Kasus Novel Baswedan, Tiga Alasan yang Meragukan Tim Bentukan Kapolri

EpochTimesId
-
0
Gagal Ungkap Kasus Novel Baswedan, Tiga Alasan yang Meragukan Tim Bentukan Kapolri

Epochtimes.id- Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi menyatakan Tim Satuan Tugas (Satgas) yang dibentuk oleh Kapolri Tito Karnavian untuk menyelesaikan kasus penyerangan terhadap Novel Baswedan dinilai gagal.

Sebab hingga batas waktu yang telah ditentukan yakni enam bulan pasca resmi didirikan, tim tersebut tidak dapat mengungkap satu pun aktor yang bertanggung jawab atas cacatnya mata kiri penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut.

Hal demikian diungkapkan oleh Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi dalam keterangan tertulisnya, Minggu (7/7/2019).

Pada tanggal 8 Januari 2019 Kapolri Tito Karnavian membentuk Tim Satuan Tugas (Satgas) untuk mengungkap kasus penyerangan yang dialami oleh Novel Baswedan.

Tim tersebut dibentuk berdasarkan Surat Keputusan nomor: Sgas/ 3/I/HUK.6.6/2019 yang beranggotakan 65 orang dan didominasi dari unsur Kepolisian yang tenggat waktu kerjanya yaitu pada tanggal 7 Juli 2019 atau sekitar enam bulan.

“Sejak pertama kali dibentuk, masyarakat pesimis atas kinerja tim tersebut,” demikian keterangan  Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi yang terdiri KontraS, ICW, LBH Jakarta, YLBHI, Amnesty Internasional dan Change.org.

Alasannya, Pertama, jika dilihat komposisi anggotanya, 53 orang diantaranya berasal dari unsur Polri. Selain itu, saat pertama kali kasus ini mencuat diduga ada keterlibatan polisi atas serangan terhadap Novel sehingga patut diduga akan rawan konflik kepentingan.

Oleh karenanya yang digaungkan oleh masyarakat pada saat itu yakni pembentukan Tim Independen yang bertanggung jawab kepada Presiden Joko Widodo. Sayangnya, Presiden seolah-olah melepaskan tanggung jawabnya sebagai panglima tertinggi.

“Padahal salah satu janji politiknya dalam isu pemberantasan korupsi yaitu ingin memperkuat KPK,” ungkapnya Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi.  

Kedua, proses pemeriksaan yang dilakukan oleh tim tersebut sangatlah lambat dan terkesan hanyalah formalitas belaka. Hal tersebut dapat terlihat ketika Tim tersebut mengajukan pertanyaan yang repetitif kepada Novel Baswedan pada 20 Juni 2019 lalu.

Selain itu, hasil plesir Tim ke Kota Malang untuk melakukan penyelidikan pun tidak disampaikan ke publik. Ini mengindikasikan bahwa keseriusan tim tersebut patut dipertanyakan akuntabilitasnya.

Sebab sejak tim dibentuk tidak permah ada satu informasi pun yang disampaikan ke publik mengenai calon tersangka yang diduga melakukan penyerangan. Dalam konteks waktu penyelesaian, Kepolisian dapat menangkap pelaku kasus pembunuhan di Pulomas dalam jangka waktu 19 jam pasca penyekapan korban.

Sedangkan untuk kasus Novel waktu penyelesaiannya lebih dari dua tahun. Hal ini diduga karena adanya keterlibatan elit atas penyerangan Novel.

Alasan Ketiga, tidak adanya transparansi penanganan kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan. Jika membandingkan dengan kasus pembunuhan Mirna (tahun 2016) yang menggunakan racun, Kepolisian menyampaikan prosesnya mulai dari tindakan autopsi hingga proses pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Namun hal tersebut berbanding terbalik dengan kasus Novel.

Seharusnya Kepolisian menangani setiap kasus secara proporsional dan setara agar tercipta keadilan. Karena intimidasi terhadap aktivis antikorupsi bukan hanya kali ini saja. Berdasarkan catatan ICW terdapat 91 kasus yang memakan 115 korban dari tahun 1996-2019. Kasus terakhir menimpa dua komisioner KPK yang diteror menggunakan bom.

Sayangnya negara tidak hadir dalam upaya melindungi warganya untuk berpartisipasi dalam pemberantasan korupsi. Padahal Presiden telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Oleh sebab itu, Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi mendesak agar:

1. Presiden segera membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta independen agar menunjukkan keberpihakannya pada pemberantasan korupsi.

2. Tim Satuan Tugas harus menyampaikan laporannya kepada publik sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas.

(asr)

Foto : Novel Baswedan (Istimewa)

Amnesty International Indonesia Serukan Usut Penyiksaan Sejumlah Orang Saat Aksi 21-22 Mei

EpochTimesId
-
0
Amnesty International Indonesia Serukan Usut Penyiksaan Sejumlah Orang Saat Aksi 21-22 Mei

Epochtimes.id- Amnesty International Indonesia menyatakan mengapresiasi tindakan responsif yang diambil oleh Polri dengan menjatuhkan sanksi disiplin berupa penahanan selama 21 hari bagi 10 anggota Brimob yang melakukan kekerasan terhadap seorang warga di Kampung Bali, Tanah Abang  beberapa waktu lalu.

Amnesty International Indonesia juga menyerukan Polri melakukan proses penindakan terhadap anggota Brimob yang melakukan penyiksaan dan perlakuan buruk lainnya di beberapa titik lainnya di Jakarta pada 21-23 Mei 2019.

“Hukuman disiplin merupakan tindakan yang wajib dilakukan oleh Polri untuk menindak anggotanya yang melakukan pelanggaran. Kami mengapresiasi langkah tersebut,” kata Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid dalam siaran persnya, Minggu (7/7/2019).

Namun demikian, dugaan pelanggaran yang diangkat oleh Amnesty International adalah pelanggaran HAM yang serius, yakni penyiksaan atau perlakuan buruk lainnya. Selain itu, kata Usman, perlu diselesaikan melalui mekanisme disiplin internal dan sanksi administratif, juga perlu diajukan ke peradilan umum yang berlaku sama bagi semua warga negara.

Menurut Usman, langkah ini penting agar Polri memperlihatkan kepada masyarakat bahwa setiap warga negara setara kedudukannya di muka hukum,.

“Organisasi kami sebelumnya mencatat dan mengkonfirmasi setidaknya terjadi lima tindakan penganiayaan terpisah oleh Brimob di area smart parking di Kampung Bali tersebut,” tambah Usman.

Usman menambahkan, apa yang baru saja diumumkan oleh Polri adalah penindakan terhadap satu dari 5 kejadian penganiayaan di sekitar lokasi tersebut. Polri masih perlu melanjutkan langkah awal yang positif ini dengan menyelesaikan kasus penganiayaan lainnya.

“Inilah pekerjaan rumah Polri ke depan yang sangat penting untuk peningkatan citra Polri di masyarakat sebagai penegak hukum yang professional dengan menindak anggotanya yang melakukan pelanggaran,” tambah Usman.

Terlebih lagi selain di area smart parking, masih ada tiga lokasi kejadian penganiayaan oleh Brimob lainnya. Amnesty International mencatat dan konfirmasi masing-masing di depan Fave Hotel di Kampung Bali, di dekat perempatan di dekat halte ATR/BPN di Jalan H Agus Salim dan di area dekat lampu merah perempatan Jalan Sabang dan Jl. Wahid Hasyim, Jakarta Pusat.

Amnesty International telah lama menyoroti lemahnya mekanisme akuntabilitas terhadap dugaan penyiksaan/perlakuan buruk lainnya. Selain pelakunya harus dibawa ke muka hukum, korbannya juga harus diberikan reparasi (pemulihan hak).

Penjelasan Polri bahwa kejadian di area smart parking di Kampung Bali merupakan aksi “spontanitas” yang dipicu serangan panah beracun kepada komandan kompi harus diimbangi dengan pemeriksaan atas kejadian penyiksaan yang tidak hanya terjadi di Kampung Bali tapi juga di beberapa lokasi lainnya di Jakarta pada waktu yang berbeda-beda.

Menurut Usman, jika itu adalah aksi spontanitas maka mungkin hanya akan terjadi di area smart parking. Tapi temuan Amnesty International menunjukkan bahwa di tempat lainnya di waktu yang berbeda juga terjadi aksi penganiayaan oleh anggota Brimob.

Bagi Usman, tugas Polri adalah memastikan pertanggungjawaban yang memadai sehingga menghilangkan kultur kekerasan pada aparat dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap Polri.

“Dengan mengusut tuntas dan menghukum anggotanya yang melakukan kekerasan saat 21-23 Mei maka seluruh lapisan masyarakat akan mengapresiasi keseriusan kepolisian dalam melakukan pembenahan secara profesional,” kata Usman. (asr)

Para ‘Pakar’ yang Terus Nyinyir Salah Semuanya Ketika Trump Melakukan Apapun Terhadap Korut

EpochTimesId
-
0
Para ‘Pakar’ yang Terus Nyinyir Salah Semuanya Ketika Trump Melakukan Apapun Terhadap Korut

Brian Cates

 Setelah perjalanannya ke Jepang untuk KTT G20, Presiden Donald Trump membuat sejarah dengan menjadi Presiden AS yang pertama kalinya menjejakkan kaki di Korea Utara.

Bagaimana ivent ini terjadi adalah contoh sempurna tentang bagaimana Trump beroperasi.

Setelah mengamati Trump untuk waktu yang lama, saya telah belajar untuk mengambil sangat sedikit yang Trump katakan pada nilai nominal.

Sejumlah pihak yang berpegang teguh pada setiap kata-kata tentang seolah-olah dirinya sendiri benar,  berarti semua yang dia katakan tidak akan pernah mengerti apa yang telah Trump perbuat.

Ivent di Asia baru-baru ini hanyalah contoh bagus dari hal ini.

Pertama, Trump berpura-pura seluruh pertemuan dengan Kim di zona konflik Demilitarized Zone atau DMZ Korea adalah hal dadakan yang dia lemparkan dalam cuitannya pada 28 Juni:

“Setelah beberapa pertemuan yang sangat penting, termasuk pertemuan saya dengan Presiden Xi dari Tiongkok, saya akan meninggalkan Jepang ke Korea Selatan (dengan Presiden Moon). Sementara di sana, jika Ketua Kim Korea Utara melihat ini, saya akan menemuinya di Border/DMZ hanya untuk menjabat tangannya dan mengatakan Halo (?)! “

Kemudian di tweet pada hari berikutnya, Trump mengungkapkan bahwa kunjungannya ke DMZ sebenarnya ‘sudah lama direncanakan’:

“Saya di Korea Selatan sekarang. President Moon dan saya telah “Toast” Kesepakatan Perdagangan baru kami, yang jauh lebih baik bagi kami daripada yang diganti. Hari ini saya akan mengunjungi, dan berbicara dengan Pasukan kami – dan juga pergi ke DMZ (sudah lama direncanakan). Pertemuan saya dengan Presiden Moon berjalan sangat baik! “

Tentu saja, Kim Jong Un ada di sana untuk kunjungan Trump ke DMZ. Salamnya Trump dan mengundangnya untuk masuk ke negaranya, walaupun hanya sebentar, menjadi berita utama pada minggu ini.

Terlepas dari sifat bersejarah yang luar biasa dari pertemuan di DMZ, fakta bahwa negosiasi nuklir yang terhenti dengan Korea Utara telah dimulai kembali. 

Lain halnya dengan para kritikus dengan cepat mengecilkan atau bahkan menyerang apa yang sedang dicapai oleh Trump.

Mantan pejabat pemerintahan Obama, Roger Fisk hadir di program “Rising With Krystal Ball” The Hill di mana ia dengan langsung mengutuk tindakan bersejarah Trump sebagai perbuatan yang tidak memiliki substansi.

“Di mana kemajuan selain operasi foto di Korea Utara?” tanya Roger Fisk, yang pernah bertugas di komite pelantikan Presiden Barack Obama pada 2013.

“Tidak ada substansi di sana, setiap presiden lainnya memiliki prasyarat sebelum mereka, bahkan hanya akan duduk bersama Kim Jong Un atau ayahnya atau ayah ayahnya,” kata Roger.

Kampanye Joe Biden mengeluarkan pernyataan yang menyerang Trump dengan menuding “memanjakan para diktator dengan mengorbankan keamanan nasional.”

Sementara sesama kandidat Demokrat untuk Presiden Elizabeth Warren menulis di Twitter, 

“Presiden kita seharusnya tidak menghambur-hamburkan pengaruh Amerika pada operasi foto dan saling balas surat. Surat cinta dengan diktator yang kejam. Sebaliknya, kita harus berurusan dengan Korea Utara melalui diplomasi berprinsip yang mempromosikan keamanan AS, membela sekutu kita, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.”Hillary Clinton pada Februari lalu mengatakan bahwa kesepakatan apa pun yang berhasil diraih oleh Trump dengan Korea Utara akan seperti ‘mengenakan lipstik pada babi.

Ya, itu memberi tahu bahwa orang yang sama tampaknya tidak bisa melakukan apa pun. Ini untuk meredakan ancaman perang nuklir yang meningkat di semenanjung Korea.  Ketika Obama yang bertanggung jawab, tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk berbicara dan menyatakan bahwa Trump melakukan segala sesuatu yang salah ketika ia berdiplomasi dengan Korea Utara.

Sangat lucu bahwa ini adalah orang yang sama dalam beberapa hal :

Pertama- Terkejut dengan munculnya ISIS di Irak dan Suriah setelah menarik pasukan AS dan kemudian menolak kelompok teror itu sebagai ‘tim Join Venture,’ hanya untuk menontonnya mengambil alih sebagian besar Irak dan kemudian sebagian Suriah.”

Kedua, Garis merah Obama” tentang penggunaan senjata kimia di Suriah.

Ketiga, Mencoba ‘Reset Rusia’  dengan mencabut sanksi yang telah dijatuhkan oleh mantan Presiden George W. Bush kepada Rusia karena invasi ke Georgia. Kemudian menyaksikan dengan tak berdaya ketika Putin mencaplok Crimea dan menginvasi Ukraina.

Keempat, Dengan putus asa mengejar kesepakatan nuklir yang buruk dengan Iran. Berpuncak dengan meminta sponsor utama dunia untuk terorisme dengan miliaran dolar agar mereka menandatanganinya.

Kelima, meraba-raba invasi Libya dan kemudian akibatnya, mengungkapkan bahwa mereka sendiri tidak punya rencana nyata tentang apa yang harus dilakukan setelah diktator Muammar Gaddhafi dilengserkan.

Keenam, benar-benar salah menangani serangan teror Benghazi pada 11 September 2012, lalu menghabiskan bertahun-tahun berbohong tentang apa yang terjadi.

Ketujuh, Mendukung ‘Arab Spring’ dan mengambil peran langsung dalam memastikan Ikhwanul Muslimin mengambil alih kendali atas Mesir.

Kedelapan, Tertangkap di mikrofon terbuka memberi tahu Rusia bahwa akan ada lebih banyak ‘fleksibilitas’ setelah pemilihan untuk menangani keberatan Rusia terhadap sistem pertahanan rudal.

Kesembilan, Benar-benar tidak dapat menghentikan mata-mata Komunis tiongkok yang agresif dan pencurian teknologi.

Apakah Anda benar-benar berpikir ada orang yang menyaksikan ketidakmampuan mereka beraksi selama delapan tahun dalam waktu yang panjang? 

Apalagi dengan penuh semangat menunggu untuk mendengar kebijakan luar negeri mereka pada hari ini?

Apa yang disebut terhadap “pakar-pakar” ini tersandung dari satu bencana kebijakan luar negeri ke bencana lainnya. 

Tetapi media arus utama masih memberi mereka megafon untuk meneriakkan resep mereka. Dikarenakan berurusan dengan isu-isu terkini yang dihadapi Trump.Trump membuat Korea Utara melakukan langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya. 

Korut akhirnya mulai membuka negaranya dan memulai rekonsiliasi dengan Korea Selatan setelah semua orang gagal.

Bagaimana dia mencapai ini? Trump memahami dan bertindak berdasarkan konsep “wajah” Asia dengan cara yang tidak dimiliki oleh presiden-presiden sebelumnya.

Anda tidak dapat pergi ke mana pun dengan orang-orang Asia di Korea, Tiongkok, atau Jepang, tanpa memahami konsep “wajah” mereka.

Wajah adalah kedudukan sosial orang lain dan terkait erat dengan rasa hormat terhadap seseorang. Jika Anda ingin melanjutkan dalam segala jenis negosiasi dengan mereka, Anda harus menjaga dengan hati-hati seperti diri Anda.

Banyak orang Barat gagal memahami hal ini, karena mereka memandang negosiasi dari sudut pandang “Saya menang, Anda kalah.”

Roger Fisk memandang keliru tentang semua ini. Pemerintahan sebelumnya tidak pernah berhasil dengan Korea Utara karena mereka mendekati Korea Utara sebagai bawahannya. 

Menuntut mereka datang ke meja karena memiliki peringkat yang lebih rendah daripada pihak lain di seberang mereka.

Bagi orang Asia, pengaturan seperti ini tidak dapat diterima. Ini menghina sekaligus merendahkan.Obama dan timnya tidak pernah mengerti tentang “wajah” atau mengabaikannya, ini sangat menjelaskan hasil yang mereka dapatkan dalam berurusan dengan Korea Utara dan Tiongkok.

Menawarkan negosiasi dengan prasyarat mengatakan, “Saya yang bertanggung jawab di sini, saya di atas Anda, Anda lebih rendah dari saya dan Anda harus melompat melewati lingkaran saya bahkan untuk sampai ke meja untuk bernegosiasi dengan saya.”

Bedanya dengan Trump adalah dia mengerti,  dia harus menemukan cara untuk bernegosiasi dengan Kim, dirinya bukan sebagai bos yang memarahi bawahan yang lebih rendah, tetapi sebagai yang setara.

Dia harus menemukan cara untuk memulai proses yang memungkinkan Kim tidak hanya tidak kehilangan muka, tetapi juga untuk mendapatkan mukanya.

Ingat, ketika tiba-tiba kembali pada tahun 2018 terungkap bahwa Direktur CIA saat itu, Mike Pompeo telah melakukan perjalanan rahasia ke Korea Utara?

Trump telah menemukan cara untuk membuka Korea Utara setelah tidak ada orang lain yang mampu.  Karena dia sendiri menyadari bahwa dia harus menemukan cara untuk menjangkau Kim yang memungkinkan untuk menyelamatkan mukanya.

Ini masih menjadi pertanyaan terbuka jika kesepakatan akan pernah dilakukan, tetapi apa yang tidak dapat disangkal adalah bahwa metode Trump jauh lebih efektif untuk membawa Korea Utara ke meja daripada apa pun yang “para pakar-pakar” ini coba pada masa lalu.

Seorang pakar politik dan penulis Buku yang tinggal di Texas. Penulis buku berjudul “Nobody Asked for My Opinion. But Here It Is Anyway!”

Kapal Selam Rusia Yang Terbakar Bertenaga Nuklir

admin
-
0
Kapal Selam Rusia Yang Terbakar Bertenaga Nuklir

ETIndonesia – Presiden Rusia Vladimir Putin mengkonfirmasi pada 4 Juli 2019 bahwa kapal selam militer rahasia yang dilanda kebakaran fatal tiga hari sebelumnya menggunakan tenaga nuklir. Pernyataan Putin mendorong menteri pertahanan untuk meyakinkannya bahwa reaktor kapal selam telah dievakuasi dengan aman.

Reaktor nuklir di salah satu kapal selam penelitian milik angkatan laut Rusia itu tidak rusak karena kebakaran yang menewaskan 14 pelaut Rusia. Menteri Pertahanan Sergei Shoigu mengatakan pada hari Kamis, bahwa kapal akan kembali bertugas setelah menjalani perbaikan terlebih dahulu.

Kementerian Pertahanan mengatakan 14 pelaut meregang nyawa karena asap beracun dari kebakaran, pada Senin (1/7/2019). Ini adalah kecelakaan terburuk angkatan laut dalam lebih dari satu dekade. Dikatakan juga bahwa beberapa orang selamat dari kobaran api. Akan tetapi, tidak ada informasi tentang berapa banyak anggota kru yang diselamatkan.

Kementerian tidak menyebutkan nama kapal itu, dan Kremlin menolak untuk membocorkan rincian tentang hal itu. Mereka mengatakan informasi itu sangat rahasia. Media Rusia melaporkan bahwa itu adalah kapal selam paling rahasia di negara itu, kapal selam riset bertenaga nuklir yang disebut Losharik yang dimaksudkan untuk misi sensitif di kedalaman laut yang sangat dalam.

Menjawab pertanyaan dari Presiden Vladimir Putin tentang kondisi reaktor nuklir, Shoigu mengatakan kapal itu dirancang agar reaktor sepenuhnya terisolasi dan otonom.

“Para kru juga telah mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk melindungi reaktor, dan itu sepenuhnya operasional,” katanya. “Itu memberi kita harapan bahwa kapal itu bisa diperbaiki dengan cepat.”

Shoigu, yang melakukan perjalanan ke pangkalan utama Arktik di Severomorsk Rabu untuk mengawasi penyelidikan penyebab kebakaran, mengatakan kobaran api meletus di kompartemen baterai kapal dan menyebar lebih jauh.

Dia memuji anggota kru untuk tindakan heroik, dan mengatakan mereka yang meninggal mengorbankan nyawa untuk menyelamatkan seorang ahli sipil dan menyelamatkan kapal selam.

Ratusan pelaut berkumpul Kamis di katedral angkatan laut utama Rusia di Kronshtadt, tak jauh dari St. Petersburg di Teluk Finlandia untuk menghormati para korban jiwa.

Harian bisnis Kommersant melaporkan bahwa sebagian besar pelaut sedang beristirahat dan tim beranggotakan lima orang bertugas ketika api muncul. Dikatakan bahwa orang-orang itu tampaknya diracuni oleh asap beracun dari api yang menyebar melalui sistem ventilasi kapal.

Api telah melumpuhkan kapal yang digambarkan oleh pengamat sebagai aset unik dengan kemampuan yang tak tertandingi.

Losharik dinamai berdasarkan kuda kartun animasi era Soviet yang terdiri dari bola-bola kecil, referensi yang dituangkan dalam desain unik lambung interiornya, yang dilaporkan terbuat dari bola titanium yang saling berhubungan yang mampu menahan tekanan besar di kedalaman yang sangat dalam.

Laporan media berspekulasi bahwa kapal itu memiliki cakar, manipulator dan roda bawah untuk berkendara di dasar laut. Sehingga mirip dengan kapal selam laut dalam AS, NR-1, yang pensiun pada tahun 2008 setelah hampir 40 tahun bertugas.

Presiden Rusia, Vladimir Putin, kiri, mendengarkan Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu dalam pertemuan mereka di Kremlin di Moskow, Rusia, pada 4 Juli 2019. (Mikhail Klimentyev, Sputnik, Foto Pool Kremlin/via AP/The Epoch Times)

Akan tetapi, tidak seperti NR-1 yang dirancang untuk menyelam hingga 910 meter (3.000 kaki), Losharik dibangun untuk menyelam lebih jauh dan dalam.

Beberapa pengamat berspekulasi Losharik bahkan mampu mencapai kedalaman 6.000 meter (19.685 kaki), tetapi klaim itu tidak dapat dikonfirmasi secara independen. Analis mengatakan bahwa salah satu misi khusus yang dapat mereka lakukan, adalah mengganggu kabel komunikasi di dasar laut.

Misi sensitif semacam itu membutuhkan kru elit yang seluruhnya terdiri dari perwira, kebanyakan dari mereka senior.

Kebakaran mematikan itu merupakan kecelakaan angkatan laut Rusia yang paling serius sejak 2008, ketika 20 anggota awak tewas di kapal selam Nerpa bertenaga nuklir di Armada Pasifik setelah sistem pemadam kebakaran bekerja secara tidak sengaja.

Dalam bencana kapal selam terburuk Rusia, kapal selam nuklir Kursk mengalami ledakan dan tenggelam dalam manuver angkatan laut di Laut Barents pada 12 Agustus 2000. Insiden itu menewaskan semua dari 118 awak kapal. (Vladimir Isachenkov, Reuters, dan THE ASSOCIATED PRESS/The Epoch Times/waa)

Video Pilihan :

https://youtu.be/M_mC5lLx2Ow

Simak Juga :

https://youtu.be/rvIS2eUnc7M

Pembakar Bendera Amerika Dekat Gedung Putih Ditangkap Dinas Rahasia

admin
-
0
Pembakar Bendera Amerika Dekat Gedung Putih Ditangkap Dinas Rahasia

ETIndonesia – Dinas Rahasia Amerika Serikat (Secret Service) mengatakan dua orang ditangkap dalam insiden pembakaran bendera negara pada peringatan Hari Kemerdekaan di Pennsylvania Avenue, di depan Gedung Putih. Penangkapan dilakukan sekitar satu jam sebelum Presiden Donald Trump hadir dalam acara ‘Salute to America’ di Lincoln Memorial, menurut sebuah pernyataan oleh Secret Service di Twitter.

Cabang militer yang diantaranya bertugas sebagai Paspampres itu mengatakan bahwa satu orang ditangkap karena melakukan kejahatan terhadap seorang polisi dan pembakaran yang berbahaya. Satu orang lainnya ditangkap karena menghalangi penyelidikan polisi dan melawan ketika akan ditangkap.

Dua petugas Secret Service berseragam menderita luka ringan saat berusaha melakukan penangkapan. Mereka dievakuasi ke rumah sakit untuk perawatan luka ringan. Salah satu dari mereka yang ditangkap juga dievakuasi ke rumah sakit.

Secret Service mengatakan pembakaran terjadi juga melanggar batas izin yang dikeluarkan oleh otoritas pengelola taman, National Park Service.

Menurut CNN, pengunjuk rasa ‘sayap kiri’ di luar Gedung Putih telah membakar bendera tersebut. Insiden akhirnya memuncak dalam dua peristiwa penangkapan.

Protes, yang berubah menjadi bentrokan yang sengit, terjadi hanya beberapa blok dari kerumunan yang berkumpul untuk menyaksikan pidato Trump dan pertunjukan kembang api Trump Fourth July di National Mall.

Dipimpin oleh aktivis radikal Joey Johnson, sebuah kelompok dari Partai komunis Revolusioner AS, dan organisasi afiliasinya membakar bendera Amerika di luar ketika mereka meneriakkan, “Amerika tidak akan pernah hebat.”

Dinas Rahasia turun tangan dengan cepat untuk memadamkan api.

https://twitter.com/NYCRevClub/status/1146889163825995787

“Bakar, sayang, bakar,” teriak para pengunjuk rasa.

Dalam rilis berita sebelum insiden itu, Johnson mengatakan dia memimpin protes dan dia akan berbicara kepada orang-orang di dunia. “Agar mereka tahu bahwa ada orang di dalam perbatasan negara ini yang berdiri dengan orang-orang di luar sana, di seluruh dunia,” ujarnya.

https://twitter.com/FordFischer/status/1146909772509323268

Beberapa pemrotes, Johnson termasuk di antara mereka, dikawal dari tempat kejadian dengan diborgol oleh Secret Service. Sebuah rilis berita setelah acara dari Partai komunis Revolusioner mengatakan Johnson termasuk di antara mereka yang ditangkap.

Johnson sebelumnya mengatakan dalam sebuah video yang diposting online bahwa dia berencana membakar bendera dengan cara dan di tempat yang akan cukup legal.

Johnson juga dikenal karena kemenangan gugatan di Mahkamah Agung pada tahun 1989. Putusan MA AS yang menjatuhkan hukuman kepada negara bagian di Texas yang melarang pembakaran bendera Amerika.

Tidak ilegal membakar bendera negara di AS. Namun, Trump mengatakan pada 15 Juni bahwa Dia mendukung amandemen peraturan yang akan melarang pembakaran bendera Amerika.

“Senator Steve Daines mengusulkan Amandemen untuk BAN yang kuat untuk (tindakan) membakar Bendera Amerika kita. Sangat Cerdas!” Trump menulis di Twitter pada 15 Juni 2019.

Daines (Republikan) baru-baru ini mengusulkan amandemen konstitusi yang akan melarang pembakaran bendera. Dengan alasan karena bangsa itu merayakan Hari Bendera.

“Bendera Amerika Serikat kami adalah simbol kebebasan abadi yang menceritakan kisah Amerika, kisah perjuangan kebebasan abadi kami,” kata Daines dalam siaran pers pada 14 Juni.

“Mengingat pengorbanan semua orang yang membawa warna-warnanya ke dalam pertempuran, bangsa kita harus selalu memberi bendera kehormatan dan harga diri yang seharusnya.”

Daines, yang berbagi surat resmi Trump dalam mendukung langkahnya, baru-baru ini memperkenalkan amandemen selama tiga tahun berturut-turut dan mengatakan bahwa upaya terbarunya adalah ‘reintroduksi’ dari amandemen yang sama. (The Associated Press, CNN Wire, dan Zachary Stieber/MIMI NGUYEN LY/NTD News/The Epoch Times/waa)

Video Pilihan :

https://youtu.be/M_mC5lLx2Ow

Simak Juga :

https://youtu.be/rvIS2eUnc7M

Amerika Rayakan Hari Kemerdekaan Dengan Salute to America

admin
-
0
Amerika Rayakan Hari Kemerdekaan Dengan Salute to America

ETIndonesia – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump berpidato di hadapan rakyat AS pada perayaan Hari Kemerdekaan, bertajuk ‘Salute to America’ ​​di Washington pada 4 Juli 2019. Trump memuji anggota angkatan bersenjata yang kehilangan nyawa mereka untuk membela negara, dan memetakan jalur optimis untuk masa depan Negara.

“Kita merayakan sejarah kita, rakyat kita, dan para pahlawan yang dengan bangga mempertahankan bendera kita. Pria dan wanita pemberani dari Militer Amerika Serikat!” Kata Trump kepada kerumunan yang bersorak-sorai.

“Ketika kita berkumpul malam ini dalam sukacita kebebasan, kita ingat bahwa kita semua berbagi warisan yang benar-benar luar biasa. Bersama-sama, kita adalah bagian dari salah satu kisah terhebat yang pernah diceritakan, kisah Amerika.”

Presiden berbicara di tangga Peringatan Lincoln, menghadap kerumunan besar mengapit kolam refleksi. Dia menyerukan kata-kata Deklarasi Kemerdekaan, pendiri bangsa, dan tokoh-tokoh sejarah yang membentuk bangsa.

Para Veteran dan tamu VIP lainnya tampak ketika lagu kebangsaan AS pada acara ‘Salute to America’ di depan Lincoln Memorial di Washington, pada 4 Juli 2019. (Foto : Charlotte Cuthbertson/The Epoch Times)

“Spirit Amerika yang sama yang menguatkan pendiri kita telah membuat kita kuat sepanjang sejarah kita. Sampai hari ini, spirit itu mengalir melalui pembuluh darah setiap patriot Amerika. Itu hidup dalam diri Anda masing-masing,” kata presiden.

Trump mengubah perayaan rutin Hari Kemerdekaan di ibukota menjadi pertunjukan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dengan parade, pertunjukan band militer, atraksi pesawat, dan pertunjukan kembang api yang disebut-sebut sebagai yang terbesar dalam sejarah Washington.

Pidato presiden sepenuhnya bersifat apolitis, terlepas dari tuduhan para pengkritiknya, yang mengatakan Trump akan mempolitisasi hari libur nasional tersebut. Dia memuji penemuan bersejarah dan prestasi rakyat Amerika, termasuk pendaratan di bulan. Dia juga menawarkan pandangan optimis tentang masa depan, menjanjikan bahwa bendera AS pada akhirnya akan berkibar di Mars.

“Selama kita tetap setia pada tujuan kita, selama kita mengingat sejarah besar kita, dan selama kita tidak pernah berhenti berjuang untuk masa depan yang lebih baik, maka tidak akan ada yang tidak bisa dilakukan oleh Amerika,” kata Trump.

Pidato Trump hampir seluruhnya berakar pada mengenang sejarah bangsa, terutama prestasi heroik pahlawan militer Amerika. Trump berhenti pada dua kesempatan untuk memperkenalkan pertunjukan band militer dan menonton ‘atraksi flyover dengan pesawat militer’.

“Negara yang hebat,” katanya, ketika sebuah pesawat bomber siluman B-2 dan sepasang raptor F-22 meraung terbang rendah di atas kerumunan.

Trump mengakhiri pidatonya dengan mengundang Ibu Negara dan anggota kabinetnya ke atas panggung ketika sebuah band militer membawakan lagu “Battle Hymn of the Republic,” yang diakhiri dengan sebuah atraksi penerbangan oleh skuadron penerbangan Angels Blue Navy.

Presiden Trump berpidato sekitar satu jam dari balik kaca anti peluru. Kerumunan meneriakkan yel-yel USA-USA-USA, dalam beberapa kesempatan.

Perayaan berlanjut setelah pidato kenegaraan, dengan atraksi kembang api pada pukul 9 malam waktu setempat.

Empat Juli merayakan penandatanganan Deklarasi Kemerdekaan pada 1776.

“Saya pikir apa yang dilakukan Trump dengan tank-tank, atraksi pesawat terbang, saya pikir itu hebat,” kata Brandon Lawrence, warga dengan wajah dicat dengan pola warna-warna bendera Amerika. (IVAN PENTCHOUKOV dan Reuters/The Epoch Times/waa)

Video Pilihan :

https://youtu.be/M_mC5lLx2Ow

Simak Juga :

https://youtu.be/rvIS2eUnc7M
1...1,8601,8611,862...2,335Page 1,861 of 2,335
Versi Koran

36 BAHASA 22 NEGARA

Contact us: [email protected]

WordPress Theme by ET Indonesia.com