Epochtimes.id- Kepala staf untuk Juan Guaido, Roberto Marrero ditangkap secara ilegal oleh rezim Maduro, Kamis (21/3/2019). Hingga kini keberadaannya belum diketahui hingga sekarang.
Amerika Serikat meminta pihak berwenang untuk segera membebaskannya. AS menekankan akan menuntut pertanggungjawaban kepada semua orang yang terlibat dalam penangkapan.
Saat penangkapan, puluhan petugas Badan Intelijen Nasional Venezuela tiba-tiba menggerebek rumah Roberto Marrero.
Tetangga Marrero, rumah anggota Kongres Venezuela, Sergio Vergara juga digerebek pada hari itu. Hanya saja ia tidak ditangkap.
Vergara diwawancarai sesudahnya, ia mengingat proses penangkapan Marrero. Menurut Vergara, ketika Marrero dibawa pergi, dia berteriak bahwa dirinya dijebak oleh pihak berwenang.
Sergio Vergara mengatakan Marrero sambil menghadap kepadanya berteriak bahwa mereka meletakkan dua senapan dan sebuah granat di rumahnya. Bahkan, agen intel menyuruhnya untuk tutup mulut.
“Saya mengatakan kepadanya bahwa ia harus tegar. Kami sedang berjuang demi kebebasan Venezuela,” katanya.
Juan Guaido pada hari itu menyampaikan pidato, bahwa Marrero diculik oleh agen mata-mata rezim Maduro dan dijebak.
Insiden ini menunjukkan bahwa rezim Maduro mulai menindak oposisi dan meluncurkan penindasan politik dan tindakan pembalasan.
Pemimpin oposisi Juan Guaido mengatakan penculikan bukan hal baru bagi mereka yang akrab dengan situasi pihak berwenang Maduro.
“Selama bertahun-tahun, kami terus menderita dari penganiayaan dan ancaman kematian seperti itu. Penculikan yang baru saja terjadi adalah contoh terbaik,” kata Guaido.
Guaido meminta pihak berwenang untuk segera membebaskan Marrero. Tetapi rezim Maduro belum menanggapinya.
Pemerintah Amerika Serikat memperingatkan akan menuntut pertanggungjawaban dari semua orang yang terlibat dalam penangkapan Marrero.
Menlu AS Mike Pompeo mencuit di Twitter : “Amerika Serikat mengutuk personil intelijen Maduro atas penggerebekan dan penangkapan kepala staf untuk Juan Guaido, Roberto Marrero. Kami menyerukan kepada rezim Maduro untuk segera membebaskannya, pada saat yang sama akan meminta pertanggungjawaban semua pesertanya yang terlibat.”
Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih John Bolton menekankan bahwa pihak berwenang secara ilegal menangkap Marrero. Penangkapan ini adalah suatu kesalahan besar. Pihak AS tidak akan membiarkannya berkembang pesat. (sin/asr)
EpochTimesId – Enam warganegara Tiongkok baru-baru ini secara terbuka mengklaim bahwa produsen mobil yang besar di Tiongkok menggunakan bahan beracun di bagian-bagian mobil yang telah menyebabkan beberapa pemilik mobil menderita leukemia.
Pada tanggal 9 Maret 2019, kerabat dari enam orang tersebut yang diduga menjadi korban menerbitkan sebuah artikel online di WeChat, sebuah platform media sosial yang populer, mengklaim bahwa keenam orang tersebut membeli mobil Audi yang diproduksi oleh FAW-Volkswagen. Dalam waktu singkat, keenam orang tersebut menderita leukemia; dua dari enam orang tersebut tewas.
Mereka percaya penggunaan bahan beracun pada mobil Audi buatan Tiongkok adalah penyebab leukemia.
Artikel itu mencakup model mobil dan catatan rumah sakit dari para korban yang diduga, di samping kutipan dari jurnal medis, laporan media, dan keluhan gugatan terkait.
FAW-Volkswagen, yang berkantor pusat di Kota Changchun, Provinsi Jilin, di timur laut Tiongkok, adalah perusahaan patungan antara produsen mobil FAW milik negara Tiongkok dengan produsen mobil Jerman yang terkenal, yang memproduksi mobil penumpang Audi dan Volkswagen untuk dijual di Tiongkok.
Pada tahun 2013, penyiar CCTV milik negara Tiongkok menyiarkan segmen yang menyoroti keluhan di antara pengemudi mobil mewah, termasuk mobil Audi buatan Tiongkok: bau aneh yang berasal dari dalam mobil, yang akhirnya ditelusuri ke aspal — yang digunakan untuk membuat peredam yang menyerap guncangan dan kebisingan.
Seorang reporter CCTV mengumpulkan sampel lembab dari beberapa pemilik Audi dan mengirimnya ke laboratorium untuk menganalisis materi tersebut, yang dipastikan terbuat dari aspal.
Peredam aspal tersebut ditempatkan dekat dengan lembaran logam mobil, dan ketika dipanaskan, aspal tersebut dapat melepaskan gas. Banyak artikel ilmiah di bidang kesehatan lingkungan dan pekerjaan telah menunjukkan bahwa gas aspal mengandung hidrokarbon aromatik polisiklik —yang dikenal sebagai karsinogen (penyebab kanker), menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat.
Media Tiongkok mengungkap pengumuman publik pada bulan Maret 2017 oleh FAW-Volkswagen yang mengatakan mobil yang diproduksi antara bulan September 2013 dan Maret 2016 mengeluarkan gas ketika peredam menjadi panas.
Pada tanggal 11 Maret 2019, media Tiongkok bernama Beijing News menghubungi petugas pengaduan pelanggan Audi, yang mengatakan ia belum menerima keluhan penyakit apa pun yang disebabkan oleh bau aneh. Petugas tersebut juga mengatakan bahwa model Audi Q5, A4L, dan A3 yang diproduksi setelah bulan April 2016 tidak lagi memiliki bau aneh.
Petugas pengaduan mengatakan bahwa jika pelanggan mendeteksi bau aneh di mobil Audi, mereka dapat mendatangi dealer Audi untuk memeriksakan mobilnya. Berita Beijing bertanya di sebuah situs Audi, di mana seorang staf mengatakan kepada outlet media bahwa jika seorang pelanggan memiliki mobil Audi yang diproduksi antara bulan September 2013 dan Maret 2016, mereka mendapatkan inspeksi gratis dan peredamnya dapat diganti secara gratis.
Saat berita tersebut disiarkan, FAW-Volkswagen belum menanggapi permintaan komentar.
Lebih Banyak Korban Diduga Diidentifikasi
Radio Free Asia menemukan salah satu korban yang dimuat dalam postingan WeChat yang viral, di mana seorang wanita yang hanya menyebut namanya sebagai Lin, mengatakan kepada Radio Free Asia pada tanggal 10 Maret 2019 bahwa setelah artikel tersebut diterbitkan, artikel tersebut dilihat lebih dari 400.000 kali dalam satu hari. Banyak orang menghubunginya untuk memberitahu bahwa mereka juga menderita leukemia setelah membeli mobil Audi buatan FAW-Volkswagen.
Lin mengatakan ia membeli Audi A4 pada bulan Mei 2015, dan didiagnosis menderita leukemia myeloid akut pada bulan Januari 2018. “Ditemukan bahwa formaldehida dan benzena di mobil Audi milik saya secara serius telah melampaui kadar yang dapat diterima,” kata Lin.
“Semakin banyak korban telah menghubungi saya. Semua adalah pasien leukemia. Audi yang diimpor tidak memiliki masalah. Semua korban ini memiliki Audi buatan dalam negeri,” tambah Lin.
Menurut Lin, pada tanggal 11 Maret 2019, lebih dari 2.000 pemilik mobil Audi buatan Tiongkok telah menghubunginya, mengatakan bahwa mereka akan bergabung dengannya untuk membentuk sebuah kolektif untuk mencari keadilan. Lebih dari 20 pemilik Audi mengatakan kepada Lin bahwa mereka telah didiagnosis menderita leukemia atau memiliki gejala leukemia, menurut laporan tindak lanjut Radio Free Asia pada tanggal 11 Maret 2019.
Banyak Produsen Mobil Tiongkok Menggunakan Aspal
Pada bulan Maret 2013, media Tiongkok bernama 21st Century juga melaporkan fenomena bau aneh yang berasal dari peredam aspal pada mobil mewah buatan Tiongkok. Menurut seorang profesional perbaikan mobil yang diwawancarai oleh outlet media, banyak model mobil domestik menggunakan peredam aspal, praktik umum untuk sejumlah besar produsen mobil Tiongkok.
Foto: Pekerja di bagian perakitan di pabrik FAW-Volkswagen di kota Chengdu, di provinsi Sichuan, barat daya Tiongkok, pada tanggal 6 Juli 2014. (GOH CHAI HIN / AFP / Getty Images)
Selain itu, seorang tenaga penjual untuk pemasok bahan peredam memberitahu 21st Centurybahwa perusahaannya memiliki kapasitas produksi 20.000 ton peredam aspal per tahun, yang menjadikannya salah satu produsen terbesar bahan tersebut.
Pakar lainnya di industri otomotif yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan pada 21st Century bahwa di negara maju, peredam mobil biasanya terbuat dari resin polimer atau karet, di mana tidak satu pun dari bahan ini yang mengeluarkan gas beracun.
Kurangnya Standar Nasional
Laporan 21st Century juga menunjukkan ada dua alasan utama mengapa mobil mewah buatan Tiongkok menggunakan aspal, bukannya resin polimer atau karet. Alasan pertama, tidak ada standar nasional mengenai suku cadang dan aksesoris mobil, dan alasan kedua, penggunaan aspal dapat membantu mengurangi biaya produksi.
Zhou Guangya, seorang insinyur senior di produsen mobil domestik China National Heavy Duty Truck Group, mengatakan bahwa dalam kasus sedan biasa, peredam aspal akan menelan biaya per unit mobil sekitar 50-70 yuan (sekitar 7,40-10,45 dolar Amerika Serikat). Peredam yang terbuat dari bahan tidak beracun harganya sekitar 150 yuan hingga 200 yuan (sekitar22,40-29,80 dolar Amerika Serikat) lebih.
Qin, seorang karyawan industri mobil, menjelaskan kepada Radio Free Asia bahwa bila perusahaan mobil milik negara mendirikan perusahaan patungan dengan perusahaan asing, biasanya hanya komponen inti, seperti mesin, yang diimpor dari luar negeri. Sangat umum bagi produsen mobil Tiongkok untuk menggunakan bahan yang lebih rendah mutunya untuk suku cadang mobil dan dekorasi kendaraan yang dianggap kurang penting, karena tidak ada standar nasional wajib.
Perjuangan Korban demi Keadilan
Fang Shuai adalah salah satu dari dua orang yang disebutkan dalam postingan WeChat yang meninggal akibat leukemia. Istrinya mengatakan kepada Radio Free Asia bahwa Fang Shuai membeli Audi Q5 pada bulan Desember 2014 dan didiagnosis menderita leukemia pada tahun 2016. Fang Shuai menjalani operasi transplantasi sumsum tulang, tetapi akhirnya meninggal pada usia 40 tahun.
Audi Q5 buatan dalam negeri Tiongkok diluncurkan pada 2010 dan menjadi sangat populer di pasar Tiongkok.
Istri Fang Shuai telah mengajukan gugatan di Beijing terhadap FAW-Volkswagen. Ia berkata bahwa ia telah berusaha mencari bantuan dari media Tiongkok, tetapi ditolak.
Istri Fang Shuai percaya kesulitan yang ia alami dalam mengajukan gugatan adalah karena FAW-Volkswagen adalah perusahaan milik negara Tiongkok di mana FAW memiliki saham mayoritas. (Olivia Li/ Vv)
Perusahaan Kanola mengatakan hal tersebut ‘ditargetkan langsung’ oleh Tiongkok
EpochTimesId – Rezim Tiongkok telah meningkatkan pembatasan perdagangannya untuk membeli kanola dari satu perusahaan ke semua eksportir Kanada di tengah meningkatnya ketegangan diplomatik antara kedua negara, sebuah kelompok industri mengatakan Kamis.
Dewan Kanola Kanada mengatakan saat ini importir Tiongkok tidak mau membeli biji kanola Kanada.
“Kami kecewa karena sudut pandang yang berbeda tidak dapat diselesaikan dengan cepat. Dalam situasi seperti itu, pengekspor biji kanola Kanada yang biasanya mengirim ke Tiongkok tidak memiliki alternatif selain untuk memasok pelanggan di negara lain yang menghargai kanola Kanada berkualitas tinggi,” kata Presiden Dewan Kanola Kanada bernama Jim Everson dalam sebuah pernyataan.
Langkah ini meningkatkan sengketa perdagangan antara Kanada dengan Tiongkok, yang mencabut izin penjualan pemasok kanola utama Kanada, Richardson International, pada awal bulan Maret 2019, mencegah perusahaan yang berbasis di Winnipeg tersebut untuk mengekspor biji kanola ke Tiongkok. Pejabat Tiongkok mengatakan mereka mencabut pendaftaran perusahaan tersebut karena khawatir adanya “organisme berbahaya” dalam impor kanola tersebut, di mana tuduhan tersebut dibantah oleh Richardson International.
Menteri Pertanian Federal Marie-Claude Bibeau mengatakan selama pembicaraan di Kamar Dagang Calgary pada tanggal 12 Maret 2019, para ilmuwan tidak menemukan bukti seperti itu. “Kami telah memeriksa sampel kami. Kami sudah memeriksa secara ganda terhadap analisisnya. Kami masih belum menemukan hama apa pun,” kata Marie-Claude Bibeau.
“Richardson International telah ditargetkan secara langsung. Kami pikir ini adalah bagian dari masalah Kanada-Tiongkok yang lebih besar, dan kami berharap masalah ini dapat diselesaikan secepatnya,” kata wakil presiden perusahaan Jean-Marc Ruest kepada CBC News.
Ketegangan hubungan antara Kanada dengan Tiongkok terjadi sejak Desember 2018, ketika Kanada menangkap kepala keuangan Huawei Tiongkok, bernama Meng Wanzhou atas permintaan otoritas Amerika Serikat. Meng Wanzhou, yang juga duduk di dewan Huawei, saat ini menghadapi proses ekstradisi di Kanada.
Jaksa penuntut Amerika Serikat menuduh Meng Wanzhou dan Huawei melanggar sanksi terhadap Iran, dengan mengatakan Meng Wanzhou berperan langsung dalam menyesatkan bank-bank Amerika Serikat untuk membereskan transaksi tunai tertentu yang dipertanyakan. Meng Wanzhou telah dituduh melakukan penipuan bank, wire fraud, dan konspirasi untuk melakukan penipuan bank dan kawat. Meng Wanzhou membantah tuduhan itu.
Dua orang warganegara Kanada di Tiongkok, Michael Kovrig dan Michael Spavor, ditahan oleh rezim Tiongkok tak lama setelah penangkapan Meng Wanzhou yang diyakini sebagai tindakan pembalasan dengan harapan dapat menekan Ottawa untuk membebaskan Meng Wanzhou. Pada tanggal 4 Maret 2019, sehari setelah Kanada mengatakan akan melanjutkan proses ekstradisi terhadap eksekutif Huawei, rezim Tiongkok menuduh Michael Kovrig dan Michael Spavor bekerja sama untuk mencuri rahasia negara Tiongkok.
Kanada secara resmi menuntut Tiongkok untuk membebaskan Michael Kovrig dan Michael Spavor.
Pembatasan terhadap Richardson International juga semakin memperjelas Tiongkok menekan Kanada untuk membebaskan Meng Wanzhou. Pada saat itu, agen bea cukai Tiongkok juga mengatakan impor kanola akan menjalani pemeriksaan yang lebih menyeluruh di Tiongkok.
Beijing adalah importir kanola terbesar di dunia, dan sekitar 40 persen ekspor kanola dan produk kanola dari Kanada ke Tiongkok. Selain wheat dan barley, kanola adalah ekspor biji-bijian terbesar ketiga Kanada, dan ekspor ke Tiongkok bernilai 2,7 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2018. Saat Richardson International dicabut izin usahanya, Dewan Kanola Kanada mengatakan bahwa hal tersebut akan merugikan industri kanola.
Biji kanola dapat dihancurkan untuk menghasilkan minyak kanola, yang digunakan dalam makanan dan memasak serta penggunaan yang tidak dapat dimakan. Setelah minyak diekstraksi, limbah biji kanola, yang dikenal sebagai canola meal, sering digunakan sebagai suplemen makanan untuk banyak hewan serta pupuk. Menurut Manitoba Canola Growers, nama kanola berasal dari Can yang artinya Canada dan ola yang berarti minyak.
Hingga timbulnya gangguan perdagangan baru-baru ini, permintaan Tiongkok untuk kanola “sangat kuat,” kata Dewan Kanola Kanada. Sementara kelompok industri berharap untuk segera diselesaikannya kekhawatiran mengenai kanola Kanada, dikatakan diskusi saat ini menunjukkan resolusi langsung adalah tidak mungkin.
“Para menteri dan pejabat pemerintah Kanada telah menanggapi dengan cepat kekhawatiran Tiongkok. Namun, diskusi teknis tidak mungkin mengarah pada resolusi langsung. Kami mendesak pemerintah Kanada untuk terus mengintensifkan upaya untuk menyelesaikan situasi,” kata Jim Everson. (Margaret Wollensak/ Vv)
Epochtimes.id- Korban akibat ledakan besar di sebuah pabrik pestisida Tiongkok terus bertambah. Korban tewas kini menjadi 62 orang. sebelumnya disebut 47 tewas dan melukai lebih dari 600 orang.
Laporan ini disampaikan oleh media corong pemerintah pada Jumat (22/3/2019) lalu. Serangkaian kecelakaan industri ini membuat marah masyarakat.
Ledakan itu terjadi pada Kamis di komplek Industri Chenjiagang di kota Yancheng, Provinsi Jiangsu, Tiongkok.
Menurut TV pemerintah, kebakaran akhirnya dapat dikendalikan oleh aparat gabungan. Korban dibawa ke 16 rumah sakit dengan 640 orang dirawat karena cedera. Tiga puluh dua dari mereka terluka parah.
Api di pabrik milik Perusahaan Kimia Tianjiayi merambet ke pabrik-pabrik sebelahnya.
Laporan media menyebutkan, anak-anak di taman kanak-kanak di sekitarnya juga terluka dalam ledakan tersebut.
Penyebab ledakan itu sedang diselidiki. Meski demikian, kemarahan publik atas standar keselamatan telah meningkat di Tiongkok atas kecelakaan industri mulai dari bencana pertambangan hingga kebakaran pabrik. Insiden ini menodai tiga dekade pesatnya pertumbuhan ekonomi Tiongkok.
Rezim Komunis Tiongkok telah berjanji untuk meningkatkan keselamatan di pabrik-pabrik, meskipun ledakan dan insiden lainnya masih biasa terjadi.
Pada November tahun lalu, dua orang tewas dan 24 lainnya cedera dalam ledakan di pabrik mesin di provinsi Jilin, Tiongkok. Sedangkan di kota Ningbo, dua orang tewas dalam ledakan pabrik.
Pada Agustus lalu, lima orang tewas dalam ledakan di sebuah pabrik aluminium di kota Jiangsu Timur, Tiongkok.
Pada Juli lalu, 19 orang tewas dalam ledakan di sebuah pabrik kimia di provinsi barat daya Sichuan, Tiongkok. (asr)
Oleh David Stanway/The Epoch Times berkontribusi pada laporan ini
EpochTimesId – Pemimpin Tiongkok Xi Jinping tiba di Roma pada tanggal 21 Maret 2019, memulai kunjungan selama tiga hari. Dalam sebuah langkah yang mengkhawatirkan Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya, Xi Jinping akan menandatangani perjanjian untuk menjadikan Italia sebagai negara demokrasi yang besar yang pertama bergabung dengan inisiatif One Belt, One Road, Tiongkok yang masif.
Italia, yang mencari kesepakatan ekspor baru untuk meningkatkan ekonominya yang macet, akan menjadi negara industri besar pertama di Kelompok Tujuh yang bergabung dengan proyek multi-miliar dolar, yang dirancang untuk memperluas jangkauan ekonomi dan geopolitik Beijing.
Sementara itu, para pemimpin Uni Eropa sedang mempertimbangkan strategi yang lebih defensif terhadap Tiongkok menjelang KTT Uni Eropa-Tiongkok pada tanggal 9 April 2019 untuk membahas kekhawatiran mengenai praktik perdagangan dan investasi yang tidak adil dari rezim Tiongkok, yang menandai untuk pertama kalinya Uni Eopa membahas di tingkat tertinggi bagaimana menghadapi rezim komunis.
Italia
Xi Jinping akan bertemu Presiden Italia Sergio Mattarella pada tanggal 22 Maret 2019 dan akan menandatangani nota kesepahaman (MOU) dengan Perdana Menteri Italia Giuseppe Conte pada tanggal 23 Maret 2019 sebelum melakukan perjalanan ke ibukota Sisilia, Palermo.
Lebih dari 30 kesepakatan, bernilai hingga 7 miliar euro, juga diperkirakan akan disepakati selama perjalanan tersebut dalam berbagai sektor termasuk infrastruktur, mesin, dan keuangan.
Michele Geraci, wakil menteri dari kementerian pembangunan ekonomi Italia, menulis dalam editorial opini Financial Times bahwa perjanjian Belt and Road Italia dengan Tiongkok dapat menjadi cetak biru bagi negara Eropa lainnya.
Namun, prospek perjanjian itu telah menyebabkan perselisihan baik di dalam pemerintahan koalisi dan di antara sekutu-sekutu Italia— terutama di Washington, di mana Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih mendesak Roma untuk tidak memberikan “legitimasi untuk proyek kesombongan infrastruktur Tiongkok.”
Menjelang kunjungannya, Xi Jinping menulis sebuah artikel berjudul “Pakta Strategis dengan Italia” di Corriere Della Sera, surat kabar Milan, yang merayakan kesepakatan sambil menggambarkan ikatan budaya dan sejarah kedua negara.
Pemimpin Tiongkok tersebut menulis bahwa kesepakatan itu termasuk berkontribusi pada proyek pembangunan pelabuhan Italia, dan meluncurkan inisiatif baru di bidang “angkatan laut, aeronautika, aerospace, dan budaya … [untuk] mengembangkan potensi kerja sama dalam logistik pelabuhan, transportasi laut, telekomunikasi, dan sektor medis-farmasi.”
Sebelumnya, Xi Jinping menerbitkan sebuah surat kepada para guru dan siswa dari Convitto Nazionale, sebuah sekolah menengah umum di Roma, pada 17 Maret 2019 di mana ia mendorong para siswa untuk pergi ke Tiongkok untuk mengejar impian mereka, dan menjadi utusan Tiongkok-Italia di masa depan.
Sementara Xi Jinping tidak menyatakan pelabuhan mana yang termasuk dalam perjanjian, Giuseppe Conte sebelumnya mengindikasikan bahwa kota pesisir timur Trieste dan kota pantai barat Genoa, yang merupakan pelabuhan terbesar Italia, yang kemungkinan akan didanai.
South China Morning Post melaporkan pada tanggal 19 Maret 2019 bahwa ada empat pelabuhan Italia akan didanai oleh Beijing, yaitu: Genoa, Trieste, Palermo, dan Ravenna.
Jaringan transportasi Italia, termasuk pelabuhan dan kereta api, dianggap oleh Beijing penting untuk koridor ekonomi maritimnya di bawah proyek Belt and Road, yang menghubungkan selatan Eropa dengan pelabuhan di Asia Tenggara dan Afrika timur — yang akhirnya mencapai Tiongkok.
Namun, inisiatif Beijing telah dikritik karena membebani negara-negara berkembang dengan pinjaman besar yang tidak dapat mereka bayar. “Perangkap hutang” ini telah terjadi di Sri Lanka dan Maladewa karena proyek Belt and Road.
Monako dan Prancis
Xi Jinping akan mengunjungi Monako pada tanggal 24 Maret 2019 sebelum menuju ke Prancis pada hari yang sama.
Monaco Telecom, penyedia telekomunikasi utama di negara-kota, menandatangani MOU dengan raksasa telekomunikasi Tiongkok, Huawei pada tanggal 27 Februari 2019 yang berjanji bahwa kedua perusahaan akan bekerja sama untuk mengembangkan kemampuan 5G Monaco, termasuk untuk Internet of Things, Big Data, dan layanan cloud.
Sementara itu, pemerintah Amerika Serikat telah memperingatkan sekutu Uni Eropa-nya agar tidak menggunakan peralatan telekomunikasi Huawei dalam jaringan nirkabel generasi mendatang, yang katanya dapat digunakan oleh Beijing untuk tujuan spionase.
Tidak seperti tetangganya di selatan, Prancis tidak akan menandatangani proyek One Belt, One Road, meskipun kedua negara akan menandatangani kesepakatan di berbagai bidang termasuk energi, transportasi, pertanian, dan keuangan.
Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan pada awal Maret 2019 bahwa Tiongkok akan membeli 184 pesawat Airbus A320, bernilai sekitar 18 miliar dolar Amerika Serikat. Media Tiongkok telah melaporkan kontrak dengan Airbus akan ditandatangani selama kunjungan Xi Jinping ini.
Uni Eropa dan Tiongkok
Pada hari yang sama dengan kedatangan Xi di benua itu, para pemimpin Uni Eropa di Brussels mempertimbangkan untuk mengadopsi strategi yang lebih defensif terhadap Tiongkok, setelah pada tanggal 12 Maret 2019 mencap kekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia tersebut sebagai “saingan sistemik.”
Uni Eropa telah semakin frustrasi dengan apa yang dilihatnya sebagai kelambatan Tiongkok untuk membuka ekonominya dan oleh gelombang pengambilalihan Tiongkok di sektor-sektor Uni Eropa yang kritis, menuduhnya telah mendistorsi pasar lokal.
Presiden Prancis Emmanuel Macron berbicara mengenai “kebangkitan Eropa” bahwa Tiomgkok berusaha untuk menghasilkan produk-produk canggih yang akan bersaing dengan yang dibuat di Eropa. Sementara itu, kepala perdagangan Uni Eropa Cecilia Malmstrom, seorang liberal berkebangsaan Swedia berpendapat bahwa tatanan ekonomi internasional telah berubah.
“Sejak awal mandat saya, saya telah menyerukan kesadaran nyata dan untuk membela kedaulatan Eropa. Saya akan mengatakan bahwa pada akhirnya kami memiliki masalah yang sama pentingnya dengan Tiongkok,” kata Emmanue Macron kepada wartawan ketika ia tiba untuk KTT.
Menurut draft pernyataan KTT April 2019 yang dilihat oleh Reuters, Uni Eropa mencari tenggat waktu bagi Tiongkok untuk memenuhi janji perdagangan dan investasi yang telah berulang kali didorong mundur.
Reuters berkontribusi pada artikel ini. (Nicole Hao/ Vv)
Negosiasi perdagangan AS – Tiongkok sudah memasuki tahap akhir. Tahapan di mana masalah yang dihadapi kedua belah pihak adalah “tulang-tulang keras” yang tersisa.
Pada saat kunci seperti ini, Xi Jinping justru berkunjung ke 3 negara Eropa. Kita tidak tahu apakah itu suatu kebetulan atau disengaja. Pada saat Xi Jinping mengunjungi Eropa, Uni Eropa mengadakan pertemuan puncak selama 2 hari untuk membahas penerapan kebijakan keras terhadap komunis Tiongkok.
Saat ini, Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi sedang dalam pembicaraan dengan para menteri luar negeri dari 28 negara di Uni Eropa. Pada 9 April mendatang, Perdana Menteri Tiongkok Li Keqiang juga akan mengunjungi Eropa untuk menghadiri KTT tahunan Uni Eropa – Tiongkok.
Kunjungan yang intensif dari pejabat Tiongkok ke Eropa mungkin terkait dengan perubahan sikap Uni Eropa terhadap Tiongkok, sehingga kepergian Xi (Jinping) dan Li (Keqiang) ke Eropa merupakan bagian dari usaha “memadamkan api”.
Namun, beberapa analis percaya bahwa upaya Beijing untuk “memadamkan api” yang berkobar di Eropa tidak akan banyak membantu, karena “api” kewaspadaan negara Eropa terhadap komunis Tiongkok sedang membesar.
KTT Uni Eropa atau Mengeluarkan Ultimatum
Seperti yang kita semua tahu, KTT Uni Eropa yang berlangsung pada 21 dan 22 Maret, akan membahas laporan yang dikeluarkan oleh Komisi Eropa minggu lalu. Topik pembahasan di antaranya menyangkut isu mendaftarkan komunis Tiongkok sebagai pesaing sistemik. Reuters menunjukkan bahwa ini adalah pertama kalinya selama bertahun-tahun, Uni Eropa membahas masalah kebijakan Tiongkok.
Tentang masalah komunis Tiongkok, Komite Eksekutif Uni Eropa mendaftarkan 10 butir rancangan yang dibawa ke dalam sidang untuk dibahas dan disahkan menjadi undangan-undang.
Salah satu proposalnya itu terkait dengan ‘Pengadaan pasar publik internasional’. Isu ini sebenarnya sudah pernah diajukan pada tahun 2012. Sekarang diajukan kembali untuk dibahas. Tujuannya tidak lain adalah untuk membatasi diskriminasi terhadap perusahaan UE di pasar negarai ketiga dan menyerukan praktik bisnis yang adil dan saling menguntungkan. Jelasnya adalah, sementara perusahaan-perusahaan komunis Tiongkok dapat memenangkan penawaran proyek publik, sedngkan perusahaan-perusahaan Eropa diperlakukan secara berbeda oleh komunis Tiongkok.
Di tengah-tengah konfrontasi yang meruncing antara Amerika Serikat dengan Tiongkok, Uni Eropa seperti “pengamat” dan telah menjadi objek yang ingin diraih oleh komunis Tiongkok. Namun, rencana Uni Eropa ini menunjukkan bahwa ia lebih seperti “orang dalam” yang sedang mengekspresikan sikap ketidakpuasannya terhadap pihak Beijing dalam mengejar perdagangan yang adil.
Meskipun paket dokumen tersebut dibungkus dalam beberapa bahasa diplomatik, namun isinya cukup tajam. Di antaranya disebutkan bahwa jika Beijing tidak menghentikan perilaku investasi yang tidak adil, tidak menghentikan perlakuan tidak adil terhadap perusahaan-perusahaan Eropa. Begitu sidang di Brussels yakin hal ini terjadi, maka Uni Eropa akan berkonsultasi terlebih dahulu dengan negara-negara terkait untuk meminta pasarnya dibuka.
Jika konsultasi tidak berhasil, Uni Eropa akan melakukan pembalasan di beberapa bidang dan menghukum perusahaan-perusahaan ini dalam proyek penawaran Eropa. Misalnya, perusahaan yang dihukum akan melihat bahwa penawaran mereka akan meningkat sebesar 20 %.
Para pejabat UE menunjukkan bahwa langkah-langkah ini bukan untuk menutup pasar Eropa, tetapi untuk membuka pasar internasional.
Uni Eropa yang sebelumnya menganggap komunis Tiongkok sebagai mitra usaha, sekarang sikapnya sudah diubah sampai 180 derajat. Secara khusus, waktu untuk diskusi dan pengesahan undang-undang ini diatur pada saat Xi Jinping mengunjungi Eropa. Apakah hal ini memang disengaja oleh Uni Eropa yang ingin menggunakan momen tersebut untuk menciptakan ambiguitas.
Dengan kata lain, Uni Eropa mungkin telah terdesak sampai ke sudut sehingga terpaksa mengeluarkan “ultimatum”.
Li Keqiang ikut KTT, Uni Eropa memilih untuk “menggodam”
Namun, Uni Eropa tidak hanya mengungkapkan kemarahan terhadap Beijing melalui ambiguitas, para pemimpin Eropa sedang mempersiapkan komunike bersama yang siap dipublikasikan ketika Li Keqiang ikut KTT Uni Eropa – Tiongkok. Reuters telah melihat draft komunike yang panjangnya 6 halaman, di antaranya meminta pihak Tiongkok menyetujui selama pertemuan puncak untuk membuka ekonomi Tiongkok dan menghilangkan hambatan perdagangan.
UE meminta pihak berwenang Tiongkok menyetujui proposal dalam komunike bahwa kedua belah pihak sudah dapat menentukan hambatan untuk masuk ke pasar utama sebelum kedatangan musim panas tahun ini. UE meminta segera membatalkan hambatan-hambatan yang ada sebelum pertemuan puncak tahun depan, UE menghendaki batas waktu yang ditetapkan dalam pelaksanaannya.
Selain itu, juga jelas ditegaskan bahwa kedua belah pihak akan menandatangani perjanjian khusus sebelum akhir tahun depan untuk meningkatkan aliran investasi dua arah yang telah dibahas selama hampir 12 tahun terakhir.
Para diplomat UE mengatakan bahwa komunike bersama itu juga mencerminkan ketidakpuasan UE terhadap komunis Tiongkok. Alasannya adalah bahwa Beijing belum memenuhi komitmennya terhadap globalisasi perdagangan bebas dan tidak mau mengizinkan perusahaan asing beroperasi secara bebas di daratan Tiongkok. Tetapi perusahaan Tiongkok mengambil keuntungan dari pasar terbuka UE.
Dilihat dari reaksi Uni Eropa, mereka mungkin sudah tidak tahan lagi dengan menyandangkan nama mitra kepada komunis Tiongkok dan merubahnya menjadi pesaing. Ini berarti bahwa UE lebih menghendaki berdekatan dengan Amerika Serikat ketimbang Tiongkok. Dengan kata lain, Amerika Serikat dan Eropa mungkin sedang bergabung untuk memerangi komunis Tiongkok.
Terutama inisiatif OBOR dan proyek 5G Huawei, telah banyak dipertanyakan di Eropa. OBOR telah menyebabkan banyak negara peserta menanggung beban utang yang besar, sehingga dunia luar menganggap rencana ini bagaikan “Trojan horse” yang merupakan tindakan zaman kolonial.
Proyek OBOR dan 5G Tiongkok mendapat sorotan tajam
Untuk Italia yang mungkin menandatangani perjanjian dengan Beijing, UE telah mengeluarkan peringatan bahwa Eropa tidak dapat mengizinkan komunis Tiongkok untuk memberikan pengaruhnya sesuka hati dan mengendalikan negara-negara anggota.
Pada 19 Maret, Wakil Perdana Menteri Italia Matteo Salvini kepada BBC mengatakan bahwa ia tidak ingin melihat perusahaan asing menjajah Italia.
Proyek 5G Huawei menjadi sorotan di Eropa. Meskipun sikap enagar di Eropa saat ini tidak seragam, tetapi Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas telah meminta negara-negara UE untuk bersatu dalam barisan untuk menghadapi komunis Tiongkok.
Deutsche Presse-Agentur mengutip ucapan peringatan Heiko : “Jangan bersikap naif dalam menghadapi komunis Tiongkok, terutama dalam pembangunan jaringan 5G”.
Amerika Serikat juga memperingatkan bahwa jika negara-negara Eropa menggunakan teknologi Huawei, kerja sama keamanan di masa depan mungkin akan bermasalah. Seperti yang kita semua tahu, keamanan negara-negara Eropa terutama tergantung pada NATO yang dipimpin oleh Amerika Serikat, sehingga Uni Eropa tidak dapat mengabaikan peringatan Amerika Serikat tersebut.
UE Sedang Mempersatukan Sikap, Beijing Terdesak untuk “Memadamkan Api”
Pada saat “api” mempersatukan sikap negara Uni Eropa menghadapi tantangan komunis Tiongkok sedang berkobar. Beijing mungkin terdesak untuk segera “memadamkan api”.
Oleh karena itu, laporan menyarankan supaya UE menyatukan sikap mengenai 5G. Ini sama saja dengan pukulan bagi Huawei yang efek sakitnya juga dirasakan sampai komunis Tiongkok.
Komunis Tiongkok jelas khawatir bahwa begitu Amerika Serikat dan Eropa sepenuhnya bergandengan tangan, neraca pasti akan miring dan berat sebelah. Ini adalah situasi internasional yang paling ditakuti komunis Tiongkok.
Namun, komentator politik Tang Jingyuan percaya bahwa “pemadam api” yang dilakukan Xi dan Li mungkin tidak memiliki efek apa pun. Antisipasi terhadap komunis Tiongkok yang dilakukan Eropa terutama kekhawatirannya tentang sistem negara komunis itu menjadi hal yang paling mendasar. Yang satu menganut sistem demokrasi liberal dan yang lainnya adalah sistem otoriter, ini adalah perbedaan yang sangat sulit bisa dijembatani.
Tang Jingyuan menjelaskan bahwa negara-negara Eropa sangat membenci kediktatoran komunisme, dan komunis Tiongkok justru terus mengembangkan sayapnya ke luar, dan ambisinya sudah lama terkuak. Oleh karena itu, “pemadaman api” dari Beijing tidak menolong, bahkan memperbesar rasa kewaspadaan negara-negara Eropa. (Sin/asr)
Epochtimes.id- Bagi penggemar film fiksi Mandarin, mungkin tak asing lagi dengan film “Journey to the West” atau “Perjalanan ke Barat”. Salah satu episodenya menceritakan ketika “Kera Sakti”dalam Perjalanan ke Barat singgah ke “Negeri kaum wanita.”
Apakah di dunia nyata memang ada negeri seperti yang tercantum dalam film tersebut?
Negeri ini benar-benar ada ditemukan di dunia ini. Kota ini terletak di pulau biarawati satu-satunya di Tiongkok.
Pulau ini dihuni puluhan ribu biarawati. Kaum pria dilarang menginjakkan kakinya disini. Pulau itu adalah Juemu Island di kuil Ya-Qing.
Kuil Yaqing terletak di desa Acha, Distrik Changtai, Kabupaten Baiyu, provinsi Sichuan, Tiongkok. Kabupaten Baiyu berada di tepi Sungai Jinsha dan menghadap ke seberang sungai di Tibet.
Daerah ini terletak di pegunungan terpencil yang saling terhubung dengan Provinsi Sichuan dan Tibet. Daerah ini dikelilingi oleh pegunungan dan sungai yang jernih. Suhu di wilayah ini hanya beberapa derajat celcius meski di musim panas pada Juli dan Agustus.
Arus sungai Changqu yang mengalir dari sungai Jinsha yang bersilangan mengelilingi seluruh kompleks bangunan kuil. Sungai Changqu berhaluan di tengah padang rumput Zhangtai, dan membagi kuil menjadi dua bagian, mengalir deras ke sungai di Tibet.
Ada dua jembatan di sungai terpisah pulau tersebut. Satu jembatan dari semen yang menghubungkan aula utama dan satu jembatan gantung yang menghubungkan sisi kanan gunung (tempat kultivasi). Geografi pulau ini satu sisi pulau terhubung dengan bukit yang relatif datar. Sekitarnya terdapat aula utama yang disediakan untuk latihan konsentrasi.
Pulau biarawati ini melarang kaum pria menginjakkan kakinya disini. Hanya kaum wanita yang dibolehkan berkultivasi dan belajar agama Buddha di sini. Setiap tahun, banyak kaum wanita yang berkultivasi dan mendiskusikan ajaran Buddha. (weibo.com)
Di pulau yang penuh dengan misteri ini, para Juemu atau istilah untuk biarawati senior pulau tersebut membangun lebih dari 20.000 kamar berupa “kotak atau ruangan kecil” untuk berkultivasi. Setiap kotak/ruangan kecil hanya dapat menampung satu orang.
Rumah-rumah sederhana tidak terlindung dari hawa dingin. Sebagai perlindungan mereka menggantung tirai merah di luar untuk mengusir hawa dingin.
Setelah memasuki musim dingin setiap tahun, para biarawati akan memasuki ruangan “kotak kecil” yang dibangun sendiri. Mereka melakukan “kultivasi tertutup model klaster/kelompok” selama seratus hari.
Bagaimana biarawati yang hidup di wilayah ini? Mereka sehari-hari mengalami kehidupan yang sangat keras. Tidak ada perangkat komunikasi apa pun dan terisolasi dari dunia luar.
Oleh karena itu, bahan-bahan pokok sangat langka. Di sini, para Juemu/biarawati mengatasi sendiri semua masalah kehidupan sehari-hari, misalnya menimba air, memotong kayu, membangun dan memperbaiki rumah, menjahit serta memperbaiki pakaian.
Pulau ini selalu kekurangan pasokan dan tidak ada listrik hingga hari ini. Tetapi penduduknya sangat bahagia bermukim di sana.
Pulau ini melarang kaum Laki-laki menginjakkan kakinya. hanya kaum wanita yang dibolehkan masuk untuk berkultivasi dan belajar agama Buddha. Setiap tahun, banyak kaum wanita yang berkultivasi dan mendiskusikan ajaran Buddha disini.
Namun, kabar buruknya, sejak tahun 2017 hingga sekarang, Partai Komunis Tiongkok tidak hanya menghancurkan biara-biara Buddha seperti Perguruan Tinggi Buddha Larong di Ganzi dan Kuil Yaqing, Sichuan, tetapi juga mengutus pejabat dari Partai Komunis Tiongkok untuk menjadi dekan di Sekolah Tinggi Buddha ini.
Pada Agustus tahun lalu, ada rumor tentang pembongkaran paksa oleh PKT terhadap Kuil Yaqing.
Radio Free Asia melaporkan bahwa sekitar 2.000 biarawati diusir dan 2.000 pondok biarawati akan dihancurkan secara paksa. (jon/asr)
EpochTimesId — Amerika Serikat menjatuhkan sanksi terhadap dua perusahaan pelayaran Tiongkok, pada 21 Maret 2019. Perusahaan itu dikatakan membantu Korea Utara menghindari sanksi atas program senjata nuklirnya. Ini adalah sanksi pertama terkait Korea Utara sejak KTT AS-Korea Utara gagal mencapai kesepakatan bulan lalu.
Departemen Keuangan AS juga mengeluarkan daftar yang diperbarui, yang berisikan daftar 67 kapal yang disebut terlibat dalam transfer ilegal minyak sulingan dengan kapal tanker Korea Utara, atau diyakini telah mengekspor batubara Korea Utara.
Amerika mengidentifikasi perusahaan-perusahaan yang baru terkena sanksi sebagai Dalian Haibo International Freight Co Ltd dan Liaoning Danxing International Forwarding Co Ltd. Dua perusahaan itu dituduh membantu Korea Utara dalam menghindari sanksi AS dan sanksi internasional.
Reuters tidak dapat menemukan detail kontak bagi perusahaan mana pun, untuk meminta komentar dan konfirmasi.
New satellite imagery shows no significant changes to the vertical engine test stand or launch pad at North Korea's Sohae launch facility since the last @BeyondCSISKorea report was published 11 days ago.
Dengan sanksi terbaru, Amerika melarang transaksi antara perusahaan AS dengan perusahaan yang dijatuhi sanksi. Amerika juga membekukan aset apa pun yang mereka miliki di Amerika Serikat.
Washington mengumumkan langkah-langkah ini, tiga minggu setelah pertemuan kedua antara Presiden Donald Trump dan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un gagal mencapai hasil positif. Korea Utara meminta bantuan AS agar terhindar dari sanksi, dan sebagai imbalannya, pihak AS meminta agar Pyongyang menyerahkan senjata nuklirnya.
Amerika Serikat telah memimpin upaya internasional untuk menekan Korea Utara melalui sanksi untuk menghentikan program rudal nuklir dan balistiknya.
“Amerika Serikat dan mitra kami yang berpikiran sama tetap berkomitmen untuk mencapai denuklirisasi akhir Korea Utara yang sepenuhnya diverifikasi dan dapat diyakini, bahwa implementasi penuh dari resolusi Dewan Keamanan PBB terkait Korea Utara sangat penting untuk hasil yang sukses,” ujar Menteri Keuangan Steven Mnuchin kata dalam sebuah pernyataan.
“Kami akan terus menegakkan sanksi kami, dan kami membuatnya secara eksplisit menjelaskan bahwa perusahaan pelayaran yang menggunakan taktik menipu untuk menutupi perdagangan gelap dengan Korea Utara membuat mereka menghadapi risiko besar,” tambah Mnuchin.
Sanksi terbaru menunjukkan ada beberapa ‘kebocoran’ dalam penerapan sanksi terhadap Korea Utara oleh Tiongkok. Namun, Beijing sebagian besar mematuhi resolusi AS, menurut seorang pejabat senior AS kepada wartawan, yang berbicara dengan syarat anonim.
Pejabat itu mengatakan bahwa perusahaan keuangan dan juga pelayaran mengambil risiko tindakan AS jika mereka ditemukan melanggar sanksi. Pejabat itu bersikeras, bagaimanapun, bahwa pengumuman hari Kamis dimaksudkan untuk mempertahankan penegakan sanksi terhadap Korea Utara daripada meningkatkan tekanan.
Sang Pejabat menolak untuk mengatakan apakah Washington berusaha mengirim pesan pasca-KTT ke Pyongyang. Dia hanya mengatakan Trump telah menjelaskan bahwa pintu masih terbuka lebar untuk melanjutkan dialog dengan Korea Utara. (Reuters/The Epoch Times/waa)
Amerika Serikat tengah memblokir ekspansi 5G dari perusahaan Huawei Tiongkok di seluruh dunia. Bersamaan itu, Amerika Serikat selangkah lebih maju dalam perang teknologi ini. Amerika meluncurkan penelitian dan pengembangan teknologi nirkabel generasi keenam – 6G.
Menurut laporan media AS, Federal Communications Commission (FCC) atau Komisi Komunikasi Federal, sebuah Lembaga independen dari pemerintah Amerika Serikat, lembaga ini mulai meluncurkan penelitian dan pengembangan teknologi nirkabel generasi keenam – 6G.
Saat ini, operator di berbagai negara secara aktif menerapkan layanan jaringan 5G. Sementara itu, persaingan dalam memimpin teknologi nirkabel generasi kelima – 5G antara Amerika Serikat dan Tiongkok menarik perhatian luas dari dunia luar.
Beberapa analis percaya bahwa perang dagang AS – Tiongkok telah beralih dari perang dagang menjadi perang sains teknologi. Terkait pencurian kekayaan intelektual, subsidi perusahaan milik negara dan praktik perdagangan tidak adil Tiongkok lainnya, Amerika Serikat secara langsung menargetkan Huawei.
Amerika Serikat menuduh Huawei sebagai agen mata-mata di perusahaan swasta. Huawei juga dituding mencuri data intelijen di luar negeri untuk kepentingan Partai Komunis Tiongkok (PKT) yang membahayakan keamanan nasional.
Departemen Kehakiman AS terus menyelidiki kasus pencurian oleh Huawei. Menteri Luar Negeri AS Pompeo baru-baru ini memperingatkan sekutunya bahwa Amerika Serikat tidak akan bekerja sama dengan negara-negara yang menggunakan perangkat Huawei. Presiden Trump juga memiliki perintah eksekutif yang melarang Huawei menjual perangkat jaringan 5G di Amerika Serikat.
Wu Jialong, kepala ekonom AIA Capital, mengatakan, “Yang ditujukan Trump sebenarnya adalah praktik Huawei yang tidak adil dalam persaingan, tidak ada masalah bagi Amerika jika Huawei bersaing secara adil.”
Jelas, posisi dominan Amerika Serikat dalam teknologi terkemuka tidak perlu dipertanyakan lagi. Dalam perang teknologi ini, Amerika Serikat telah selangkah lebih maju dengan meluncurkan pengembangan jaringan nirkabel generasi keenam – 6G.
Komisi Komunikasi Federal AS, seperti dilansir US CNET (15/3/2019), dengan suara bulat memutuskan untuk membuka segmen frekuensi “THz Wave”, yang akan digunakan untuk layanan 6G di masa depan. Rentang frekuensi terahertz waves tersebut berada di kisaran 95 GHz (Ghz) hingga 3 terahertz (Thz) yang akan digunakan dalam percobaan 6G.
Menurut aturan yang relevan, Komisi Komunikasi Federal akan memberikan lisensi penggunaan frekuensi selama 10 tahun kepada beberapa produsen untuk menguji produk dan layanan baru terkait.
Theodore Scott Rappaport, profesor di Universitas New York mengatakan: “Beberapa pekan lalu, Presiden Trump sempat membicarakan tentang teknologi jaringan nirkabel 6G. Sebagai seorang insinyur listrik dan dosen, saya sangat senang mengetahui pemimpin negara kami sedang bekerja keras dalam mendukung daya saing AS dalam sains, teknologi, teknik dan matematika.”
Pada akhir Februari lalu, Trump menulis di Twitternya : “Saya berharap teknologi 5G dan bahkan 6G akan memasuki AS sesegera mungkin.” “Itu jauh lebih kuat, lebih cepat dan lebih pintar daripada standar jaringan saat ini.”
Terbetik berita, bahwa pada akhir bulan ini, para ilmuwan dan insinyur dari seluruh dunia akan berkumpul di Kota Oulu, Finlandia untuk berpartisipasi dalam pertemuan puncak teknologi komunikasi 6G. Negara-negara di seluruh dunia mulai bersiap untuk pengembangan layanan teknologi jaringan nirkabel 6G.
Menurut perkiraan para ahli dari lembaga konsultasi, ponsel 6G generasi berikutnya akan tersedia antara tahun 2030 dan 2035, kapasitas transmisi 6G akan 100 kali lebih tinggi daripada 5G. Akses Internet seluler 5G saat ini menggunakan koneksi kecepatan fiber dengan standar kecepatan beberapa Gbps, sebuah film dapat diunduh hanya dalam beberapa detik. (Jon/asr)
EpochTimesId – Ketika babi di peternakan pembibitan Xinda Husbandry Co Ltd di utara Tiongkok mulai mati dalam jumlah yang meningkat pada awal Januari 2019, semakin besar kemungkinan bahwa peternakan tersebut telah diserang oleh virus demam babi Afrika yang sangat ditakuti, penyakit yang tidak dapat disembuhkan yang telah menyebar dengan cepat ke seluruh negeri Tiongkok sejak tahun lalu.
Tetapi setelah mengambil sampel dari beberapa babi, pejabat lokal di distrik Xushui di Kota Baoding, sekitar satu jam perjalanan dari Beijing, mengatakan hasil uji tersebut kembali negatif, kata Sun Dawu, ketua Kelompok Pertanian Hebei Dawu, pemilik peternakan.
Ketika ratusan babi mulai mati setiap hari di peternakan yang memiliki 20.000 ekor babi, perusahaan tersebut menggunakan peralatan uji yang menunjukkan beberapa hasil uji adalah positif mengandung virus demam babi Afrika. Tetapi setelah lobi lebih lanjut oleh Xinda Husbandry Co Ltd, para pejabat baru saja menawarkan subsidi perusahaan untuk bangunan pertanian dan investasi lainnya, kata Sun Dawu.
Akun Sun Dawu mengenai peristiwa dan gambar yang diambil oleh staf peternakan mengenai barisan babi mati yang tergeletak dan menumpuk di luar peternakan tidak dapat terbukti secara bebas.
Dalam tanggapannya melalui faks kepada Reuters pada 19 Maret, distrik Xushui mengatakan bahwa pihaknya membuka penyelidikan atas kasus tersebut, dan menambahkan bahwa pihaknya telah menemukan beberapa “ketidaksesuaian” dengan versi peristiwa yang dilaporkan.
Para petani dan orang dalam industri lainnya mengatakan kepada Reuters bahwa epidemi demam babi Cina di Tiongkok jauh lebih luas daripada yang dilaporkan secara resmi, membuat penyakit ini lebih sulit untuk dicegah penyebarannya, sehingga berpotensi menyebabkan kekurangan daging babi dan meningkatkan kemungkinan penyebarannya di luar perbatasan Tiongkok.
“Kami sangat berharap mendapatkan jumlah kasus tidak dilaporkan,” kata Paul Sundberg, direktur eksekutif di Pusat Informasi Kesehatan Babi di Ames, Iowa, yang didanai oleh produsen daging babi Amerika Serikat.
“Dan jika ada begitu banyak virus di lingkunganTiongkok, maka kita berisiko lebih tinggi untuk mengimpornya.”
Tiongkok tidak mengizinkan penjualan komersial alat uji demam babi Afrika, meskipun kini sudah banyak tersedia. Konfirmasi resmi harus berasal dari laboratorium yang disetujui negara.
“Konfirmasi publik penyakit tersebut adalah tugas pemerintah,” Sun Dawu mengatakan kepada Reuters di kantor pusat perusahaannya di Xushui pada akhir Februari 2019.
Frustrasi karena kurangnya tindakan dan meningkatnya kerugian akibat penyakit ini, Sun Dawu akhirnya menerbitkan rincian dugaan wabah pada platform Weibo yang mirip Twitter Tiongkok pada tanggal 22 Februari 2019.
Dua hari kemudian, berita tersebut menjadi kasus demam babi Afrika yang pertama di Provinsi Hebei, salah satu daerah penghasil babi di bagian paling utara Tiongkok, yang dilaporkan oleh Kementerian Pertanian dan Urusan Pedesaan Tiongkok, sekitar tujuh minggu setelah perusahaan tersebut mengatakan telah memperingatkan pemerintah setempat.
Pada saat itu, lebih dari 15.000 babi di peternakan Xinda sudah mati, kata Sun Dawu, dan perusahaan itu bahkan menjual ribuan babi — berpotensi menyebarkan penyakit lebih lanjut.
Sun Dawu mengatakan para pejabat tidak menjelaskan mengapa hasil uji pertama adalah negatif, meskipun ia menduga mungkin karena mereka mengambil sampel dari babi yang masih hidup di pertanian dan tidak menguji sampel babi yang sudah mati.
Kementerian Pertanian dan Urusan Pedesaan Tiongkok tidak menjawab permintaan faks untuk mengomentari kasus ini.
Kementerian Pertanian dan Urusan Pedesaan Tiongkok telah memperingatkan agar tidak menutup-nutupi wabah penyakit ini, dan pada bulan Januari 2019 menyoroti dua pertanian besar yang berusaha menyembunyikan wabah ini.
Foto: Petugas polisi dan pekerja dengan pakaian pelindung terlihat di sebuah pos pemeriksaan di jalan menuju sebuah peternakan milik Grup Hebei Dawu di mana demam babi Afrika terdeteksi, di distrik Xushui, Baoding, Provinsi Hebei, Tiongkok pada tanggal 26 Februari 2019. (Hallie Gu / Reuters)
Wabah yang belum dikonfirmasi
Akun terperinci dari wabah yang belum dikonfirmasi yang dibagikan kepada Reuters oleh dua manajer perusahaan pertanian lainnya menunjukkan bahwa pengalaman Sun Dawu tidaklah istimewa.
Dalam satu kasus di utara Tiongkok tahun lalu, pejabat setempat menolak untuk melakukan pengujian terhadap babi. Dalam kasus lain di Provinsi Shandong, hasil uji yang resmi kembali negatif, meskipun gejala klinisnya sangat mengarah kepada demam babi Afrika dan hasil uji positif diperoleh oleh perusahaan itu sendiri.
Tidak ada satu pun manajer yang mau disebutkan namanya karena kepekaan masalah ini.
Setelah wabah demam babi Afrika dikonfirmasi, semua babi di peternakan, serta yang babi berada dalam radius 1,8 mil, harus dimusnahkan dan dibuang, menurut hukum Tiongkok, dan petani harus dibayar 1.200 yuan (80 dolar Amerika Serikat) untuk satu ekor babi yang disembelih.
Untuk beberapa pemerintah daerah yang kekurangan uang, menghindari pembayaran kompensasi dapat menjadi insentif untuk tidak melaporkan penyakit, kata seorang pejabat senior bersama dengan seorang produsen babi yang besar.
Ketika penyakit itu menyerang salah satu dari 6.000 ekor babi betina dewasa di perusahaan peternakan di timur laut Tiongkok pada bulan November 2018, pemerintah setempat tidak melakukan apa-apa, kata pejabat tersebut.
“Kasus tersebut tidak pernah diuji oleh pemerintah. Kami tidak dapat melakukan uji karena kami tidak memiliki kemampuan. Tetapi tidak ada yang mempertanyakan apakah itu adalah kasus demam babi Afrika, berdasarkan gejala dan lesi,” kata pejabat senior tersebut kepada Reuters, yang menolak untuk diidentifikasi karena kebijakan perusahaan.
Seorang pejabat kabupaten di timur laut Provinsi Liaoning mengatakan kepada Reuters pada Januari 2019 bahwa pemerintah setempat telah mencurahkan begitu banyak uang dan sumber daya untuk mencegah dan mengendalikan demam babi Afrika sehingga kabupaten tersebut berisiko bangkrut.
Tetapi di Provinsi Shandong yang kaya, produsen babi terbesar di utara Tiongkok baru mengkonfirmasi satu kasus demam babi Afrika pada tanggal 20 Februari 2019.
Orang dalam di satu perusahaan mengatakan empat peternakan di provinsi Shandong menderita infeksi demam babi, namun, menunjukkan mungkin telah terjadi lebih banyak wabah yang belum dikonfirmasi.
Setelah wabah pertama perusahaan tersebut pada awal Januari 2019, pemerintah daerah melakukan pemeriksaan pada babi tersebut dan hasilnya kembali negatif, kata seorang eksekutif, yang menolak untuk diidentifikasi karena kepekaan masalah tersebut.
Biro peternakan provinsi Shandong tidak menanggapi faks yang mencari komentar mengenai kasus yang tidak dilaporkan.
‘Keacakan Ruang‘
Tidak ada obat atau vaksin untuk menyembuhkan demam babi Afrika dan telah membunuh sekitar 90 persen babi yang terinfeksi.
Analis meramalkan produksi babi di Tiongkok, yang memakan sekitar setengah dari daging babi dunia, akan turun lebih banyak daripada epidemi ‘telinga biru’ pada tahun 2006, salah satu wabah penyakit terburuk dalam beberapa tahun terakhir, dengan beberapa analis memperkirakan penurunan produksi babi sekitar 30 persen pada tahun 2019.
Itu akan membuat harga daging babi melonjak dan memicu permintaan besar untuk impor.
Pekan lalu, Kementerian Pertanian Tiongkok mengatakan bahwa jumlah kawanan babi pada Februari 2019 turun 16,6 persen tahun-ke-tahun, dan menaburkan stok turun lebih dari 19 persen.
Foto: Tampak penjualan daging babi di sebuah pasar di Beijing pada tanggal 26 Desember 2018. (Jason Lee / Reuters)
Tiongkok juga memiliki catatan pelaporan penyakit yang tidak merata. Rincian wabah telinga biru, yang menginfeksi lebih dari 2 juta babi, tidak muncul sampai berbulan-bulan setelah kerusakan telah dilakukan, dan jumlah babi yang mati masih diperdebatkan.
Sama seperti telinga biru, demam babi Afrika tidak membahayakan manusia, namun digolongkan sebagai penyakit yang dapat dilaporkan oleh Organisasi Kesehatan Hewan Dunia yang berbasis di Paris, sebuah badan global yang mempromosikan transparansi, dan negara anggota Tiongkok wajib melaporkan setiap wabah.
“Anda harus bergerak lebih cepat daripada virus demam babi Afrika, demikian persamaan yang sangat sederhana mengenai cara mengendalikan penyakit,” kata Trevor Drew, direktur Laboratorium Kesehatan Hewan Australia di lembaga penelitian nasional, Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization. “Jika anda tidak tahu di mana virus tersebut, anda tidak dapat membasminya.”
Sejak bulan Agustus 2018, Beijing telah melaporkan 112 wabah di 28 provinsi dan wilayah. Peningkatan ini melambat pada tahun 2019 dan Kementerian Pertanian Tiongkok mengatakan pada awal bulan ini situasinya “berangsur membaik.”
Tetapi beberapa orang mencurigai penyakit ini lebih buruk daripada laporan data resmi.
“Saya sangat berharap bahwa saya salah, tetapi jika saya mempertimbangkan karakteristik epidemiologis dari penyakit virus ini, saya harus sangat skeptis,” kata Dirk Pfeiffer, seorang profesor epidemiologi hewan di Universitas Kota Hong Kong.
Dia menunjuk ke “keacakan ruang” dari wabah yang dilaporkan, yang tidak biasa untuk penyakit menular, yang biasanya berkembang dalam kelompok.
Tingginya angka deteksi virus dalam produk makanan yang dibawa dari Tiongkok ke Jepang, Korea Selatan, Taiwan dan Australia, serta di dalam negeri, juga menunjukkan kehadiran virus yang jauh lebih tinggi pada babi Tiongkok daripada yang dilaporkan, kata Dirk Pfeiffer dan lainnya.
Pertanian Besar, Kerugian Besar
Dengan kepadatan babi yang sangat tinggi, sebagian besar dipelihara di peternakan dengan keamanan biologi yang rendah, penanganan penyakit diakui secara luas sebagai tantangan utama bagi Tiongkok.
Tetapi penyakit ini telah menyerang baik pertanian kecil dan produsen besar, kata orang dalam industri, meskipun ada kebersihan dan pelatihan yang lebih baik di peternakan pabrik.
“Produsen besar belum terselamatkan. Semua orang berusaha sangat keras dalam keamanan biologi, tetapi masih saja mengalami wabah, dan mereka frustrasi dan kehilangan harapan,” kata seorang manajer dengan perusahaan yang memasok beberapa produsen babi Tiongkok.
Ia mengatakan ia tahu delapan peternakan besar yang pernah mengalami wabah, termasuk dua di peternakan besar yang memiliki 10.000 ekor babi betina dewasa. Tidak ada yang dilaporkan secara resmi.
Ia menolak disebutkan namanya atau mengungkapkan nama-nama produsen karena kerahasiaan klien.
Beijing belum secara resmi melaporkan kasus demam babi di peternakan produsen besar yang terdaftar, yang sahamnya diperdagangkan pada tingkat rekor karena investor bertaruh produsen besar akan mendapat manfaat dari pasokan yang lebih ketat.
Qin Yinglin, ketua produsen babi No.2 di Tiongkok, yaitu Muyuan Foods Co Ltd, yang memelihara 11 juta babi untuk disembelih tahun lalu, mengatakan sebagian besar babi di perusahaan besar kemungkinan akan terinfeksi.
“Jika anda memeriksa secara teliti, menguji babi satu per satu, maka pasti dapat teratasi. Ini adalah acara dengan probabilitas yang tinggi,” katanya kepada Reuters dalam sebuah wawancara.
Ia mengatakan “belum tahu” apakah perusahaannya terkena.
Untuk denah lokasi Demam babi Afrika di Tiongkok silahkan klik https://tmsnrt.rs/2QMhmzL
Epochtimes.id- Ledakan dahsyat terjadi di sebuah pabrik bahan kimia yang memproduksi pestisida di Yancheng, Provinsi Jiangsu, Tiongkok, pada Kamis 21 Maret lalu sekitar pukul 14.00 waktu setempat.
Dampak ledakan keras ini menyebabkan jendela-jendela gedung di sekitar lokasi kejadian hancur berantakan. Sejumlah korban tewas maupun luka-luka tersungkur di jalanan.
Di antara korban itu, tampak bekas darah di wajah beberapa anak-anak dan menangis histeris di tempat kejadian.
Pihak berwenang Komunis Tiongkok mengatakan enam orang dinyatakan tewas dan 30 lainnya luka serius.
Melansir media Tiongkok, Pusat Jaringan Gempa Tiongkok (CENC) mencatat gempa bermagnitudo 3,0 pada saat terjadinya ledakan dengan kedalaman 0 km. Gempa ini diduga disebabkan oleh gelombang kejut dari ledakan besar itu.
Dari gambar dan video yang beredar ke dunia maya, kobaran api tampak menjulang tinggi. Asap tebal membentuk awan di angkasa. Terdengar suara ledakan.
Kaget ledakan itu, banyak warga berusaha menyelamatkan diri dari tempat kejadian.
Sementara menurut laporan “Yangtze Evening Post”, akibat ledakan banyak kaca jendela rumah di wilayah pemukiman Guannan di utara Guanhe dan kaca jendela sekolah sekitarnya hancur. Sementara itu, belasan mobil yang diparkir di sekitar rusak parah, menyebabkan banyak korban luka-luka.
Laporan itu mengutip dari penggalan video yang diduga berasal dari dalam pabrik yang meledak.
Sedangkan pemerintah daerah setempat yang dikutip media ini menyebutkan, hingga pukul 7 malam waktu Beijing, dipastikan ledakan menyebabkan 6 korban tewas, 30 korban luka berat dan beberapa korban lainnya mengalami luka ringan.
Namun, sejumlah warganet meragukan laporan yang dibeberkan aparat setempat.
Warganet bertanya-tanya sangat tidak mungkin hanya 6 orang tewas. Sedangkan ledakan yang terjadi sangat besar. Apalagi ledakan menimbulkan gempa di beberapa kabupaten.
“Mungkinkah hanya 6 korban tewas,” demikian pertanyaan warganet.
Akan tetapi Kepolisian di provinsi Jiangsu memperingatkan kepada warganet terkait kegemparan ledakan di dunia maya Tiongkok. Pihak kepolisian meminta tidak berlebihan menyebutkan jumlah korban tewas maupun terluka, atau polisi akan menindak tegas.
Kesaksian warga yang tinggal di Kota Lian yun-gang menuturkan kepada Beijing Youth Daily bahwa pada 21 Maret sore waktu setempat, saat itu ia sedang membaca novel di tempat tidur.
Saksi mengungkapkan awalnya dia mendengar ledakan kecil, lalu disusul ledakan yang sangat keras. Akibatnya, kaca jendela rumah di sekitar tempat tinggalnya hancur, bahkan pintu rumah beberapa warga rusak akibat guncangan hebat dari ledakan itu.
Saksi mata itu mengaku melihat empat orang dilarikan ke rumah sakit karena terluka akibat goresan pecahan kaca.
Sementara saksi mata lainnya mengatakan bahwa ada sekolah dan taman kanak-kanak di dekat lokasi kejadian. Dia menyebutkan terjadinya kepanikan hingga terdengar anak-anak menangis histeris.
Liu jie, seorang blogger keuangan terkenal Tiongkok mengatakan unggaha tulisannya di internet, dia mengutip sumber internal, ledakan itu mungkin disebabkan oleh kesalahan operasional pekerja.
Dia menulis, Rumah Sakit di Kabupaten Xiangshui, Rumah Sakit Pengobatan Tradisional Tiongkok dan Pusat Kesehatan Chen jia gang disesaki dengan pasien.
Warganet lainnya mengungkapkan, terdapat sejumlah korban luka di daerahnya, rumah-rumah di sekitar tampak hancur berantakan. Warganet ini menyebutkan telinga anak-anak mengalami gangguan akibat suara ledakan keras ini.
Sebuah Video yang dibagikan sesama warganet tampak mengerikan, banyak korban mengalami cedera serius!” Yang paling parah banyak anak-anak di sebuah sekolah dasar luka-luka akibat dampak ledakan. (jon/asr)
Nota Kesepakatan tentang proyek One Belt One Road (OBOR) yang ditandatangani antara Tiongkok dengan Italia telah menimbulkan kekhawatiran Amerika Serikat.
AS pernah memberitahu pemerintah Italia untuk tidak mendukung “proyek terapung” komunis Tiongkok itu. Beberapa hari lalu, seorang sumber yang mengetahui masalah ini mengungkapkan bahwa pemerintah Italia telah menghapus seluruh konten masalah teknis dan komunikasi dalam perjanjian OBOR.
The New York Times melaporkan pada 19 Maret lalu bahwa ambisi global komunis Tiongkok semakin memicu kewaspadaan negara Barat. Amerika Serikat menganggap inisiatif OBOR Tiongkok sebagai potensi ancaman terhadap ekonomi dan militer. Sedangkan negara-negara anggota Uni Eropa seperti Prancis dan Jerman juga keberatan dengan proyek OBOR.
Gedung Putih telah mendesak pemerintah Italia untuk menghindari penggunaan teknologi jaringan 5G Huawei. AS memperingatkan pemerintah Tiongkok dapat menggunakan perangkat (Huawei) untuk mengganggu dan diam-diam memantau jaringan komunikasi. Jika tetap membeli peralatan Huawei, maka AS tidak akan membagikan linformasi intelijen yang sensitif kepada Italia.
Laporan mengutip ucapan sumber yang memahami masalah ini mengatakan bahwa Italia telah menghapus semua konten mengenai hal teknis dan komunikasi dari perjanjian OBOR.
Pada Kamis (21/3/2019) Xi Jinping tiba di Roma, Italia. Perdana Menteri Italia Giuseppe Conte dalam seminar kebijakan luar negeri yang diadakan pada 8 Maret lalu telah mengkonfirmasikan bahwa Italia bermaksud menandatangani nota kesepahaman dengan komunis Tiongkok untuk bergabung dalam proyek OBOR Beijing.
Giuseppe Conte mengungkapkan bahwa ia juga bermaksud untuk mengunjungi Beijing pada bulan April mendatang. Kunjungan ini dalam rangka berpartisipasi pada forum tingkat tinggi kerjasama internasional OBOR kedua.
Menanggapi ucapan Giuseppe Conte, Garrett Marquis, juru bicara Keamanan Nasional Gedung Putih melalui pesan Twitter pada 9 Maret menyebutkan bahwa Italia adalah salah satu tujuan ekonomi dan investasi utama dunia, tetapi pemerintah Italia tidak perlu mendukung “proyek terapung” milik komunis Tiongkok.
Sebelumnya, Garrett Marquis mengatakan dalam sebuah wawancara dengan Financial Times bahwa partisipasi dalam pembangunan infrastruktur OBOR akan merusak citra internasional Italia.
Bahkan, internal pemerintahan juga terjadi perdebatan sengit bergabungnya Italia dengan inisiatif OBOR Tiongkok. Wakil Menlu Italia Guglielmo Picchi pada 6 Maret lalu mengatakan bahwa, sekarang bukan saatnya bagi Italia untuk menandatangani MOU mengenai rencana pembangunan infrastruktur OBOR dengan komunis Tiongkok.
Lucio Caracciolo, kepala majalah geopolitik terkenal Italia ‘Limes’ berpendapat bahwa penandatanganan MOU untuk kerjasama OBOR antara Roma dengan komunis Tiongkok sama sekali tidak mempertimbangkan risiko geopolitik. Apalagi, tidak bernegosiasi terlebih dahulu dengan mitra Barat. Sikap ini, bagi Lucio adalah meremehkan kekhawatiran dunia luar tentang ambisi global komunis Tiongkok.
Menurut Lucio, dikhawatirkan langkah Roma pada akhirnya akan menyebabkan dua sisi ketidaknyamanan Italia, yaitu, tidak memperoleh manfaat nyata dari proyek OBOR. Sedangkan Amerika Serikat akan mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan karena Italia dan Tiongkok “berjalan terlalu dekat.”
Uni Eropa makin waspada terhadap komunis Tiongkok, Huawei menemui banyak hambatan
Eropa saat ini merupakan pasar terbesar di luar Tiongkok bagi Huawei. Namun, karena Amerika Serikat mendesak sekutunya untuk tidak menggunakan produk Huawei. Ini setelah diperingatkan bahwa perangkat ini dapat menyebabkan agen intelijen negara komunis itu terlibat dalam kegiatan spionase. Maka beberapa negara Barat sudah mempertimbangkan untuk membatasi masuknya Huawei ke pasar konstruksi jaringan 5G di negara mereka.
Akhir-akhir ini, Uni Eropa menjadi lebih peduli terhadap risiko mata-mata Huawei. Komisi Eropa sedang mempertimbangkan untuk memberlakukan larangan praktis terhadap peralatan jaringan 5G Huawei.
Pada 12 Maret lalu Uni Eropa mengeluarkan sebuah laporan tentang ‘Prospek Strategis Eropa – Tiongkok’ yang bernada cukup tegas. Dilaporkan bahwa Uni Eropa telah menyesuaikan kembali strategi UE – Tiongkok dengan sikap yang keras.
Beberapa analis percaya bahwa ini menunjukkan sikap Uni Eropa terhadap komunis Tiongkok yang telah diubah dari statusnya ‘mitra dagang terbesar’ yang sudah berjalan bertahun-tahun, menjadi negara perlu diwaspadai dan lebih defensif terhadapnya.
Media Jerman ‘Handelsblatt’ bulan lalu melaporkan bahwa perusahaan telekomunikasi utama Jerman, Deutsche Telekom dan Telefonica Jerman, sedang mempersiapkan kemungkinan untuk tidak menyertakan Huawei dalam pembangunan infrastruktur jaringan 5G Jerman.
Menurut laporan itu, pemerintah federal Jerman percaya bahwa perusahaan operator Jerman akan secara sukarela menghindari penggunaan teknologi 5G Huawei karena tekanan politik dan risiko keamanan saat ini.
Badan intelijen Norwegia dan Layanan Keamanan Polisi (Politiets sikkerhetstjeneste-PST), pada awal Februari lalu mengeluarkan laporan tahunan mengenai penilaian ancaman di negara itu. Intelijen Norwegia mengutuk komunis Tiongkok mencuri rahasia negara itu dan menyerukan pemerintah untuk mewaspadai Huawei.
Pada 18 Januari lalu, Dinas Perkeretaapian Denmark ‘Banedanmark’ yang berada di bawah Kementerian Transportasi Denmark telah membatalkan kontrak kerja sama pemasangan jaringan dengan mitra terbesar Huawei di Denmark ‘NetNordic’. Alasannya karena keamanan siber. Padahal kontrak yang pekerjaannya akan berlangsung selama 6 tahun ini baru saja ditandatangani pada bulan Nopember tahun lalu.
Pada 14 Januari lalu, Badan Keamanan Nasional Polandia menangkap Wang Weijing, seorang direktur senior perusahaan Huawei di Polandia karena dicurigai melakukan kegiatan spionase. Kejadian ini telah memperburuk kekhawatiran global bahwa Huawei dapat digunakan sebagai alat spionase global oleh komunis Tiongkok. (Sin/asr)
EpochTimesId – Pihak berwenang di Belanda sedang menyelidiki kemungkinan ada motif teroris di balik penembakan sebuah trem di Belanda. Sebanyak tiga orang meregang nyawa dalam insiden pada 18 Maret 2019 lalu.
Jaksa mengatakan bahwa mereka menemukan surat di mobil yang digunakan untuk melarikan diri oleh tersangka Gokmen Tanis. Pria kelahiran Turki berusia 37 tahun itu ditangkap setelah perburuan selama 7 jam di kota Utrecht.
Dua tersangka lainnya yang berusia 23 dan 27 tahun juga telah ditangkap, menurut polisi. Akan tetapi, belum jelas apa peran mereka dalam insiden penembakan itu.
“Hingga saat ini, motif teroris sedang dipertimbangkan secara serius. Berdasarkan sifat penembakan, dan surat yang ditemukan di mobil yang melarikan diri,” kata jaksa penuntut dalam sebuah pernyataan.
Namun, Tanis kemungkinan juga dimotivasi oleh alasan pribadi, bukan politik atau paham radikal.
“Motif lain tidak dikesampingkan,” kata polisi Belanda dalam pernyataan itu.
Tanis memiliki sejarah kriminal yang tercatat, menurut media lokal RTV Utrecht. Dia juga terlibat insiden penembakan pada 2013.
Dia sempat ditahan awal bulan ini atas dugaan pemerkosaan. Namun, tersangka langsung dibebaskan dengan jaminan pada 1 Maret 2019, Pengadilan Distrik Utrecht mengatakan dalam sebuah pernyataan. Tanis dijadwalkan menghadapi sidang dakwaan pemerkosaan pada Juli 2019.
Foto yang diambil dari rekaman CCTV menunjukkan Gokmen Tanis, tersangka dalam penembakan di Utrecht, Belanda, pada 18 Maret 2019. (Foto : Polisi Utrecht/Handout via Reuters/The Epoch Times)
Hukum Belanda menetapkan bahwa Dia harus dibawa ke hadapan hakim pada hari Kamis, 21 Maret 2019. Namun, Jaksa tidak wajib mengajukan dakwaan pada persidangan pertama tersebut.
Seorang pengusaha setempat mengatakan kepada BBC Turki bahwa Tanis di masa lalu bertempur di Republik Rusia Chechnya, tempat perlindungan jihadis yang terkenal.
“Dia ditangkap karena memiliki hubungan dengan kelompok teroris ISIS, tetapi kemudian dibebaskan,” kata pengusaha itu, menurut BBC.
Jaksa belum menemukan hubungan antara para korban, seorang wanita berusia 19 tahun dan dua pria berusia 28 dan 49 tahun, dengan Tanis. Tiga orang lainnya terluka parah dalam penembakan itu, yang terjadi di lingkungan perumahan yang tenang yang dikenal dengan komunitas imigran yang lumayan besar.
Mahmut Tanis, seorang paman dari tersangka yang tinggal di Belanda, mengatakan kepada media Turki bahwa Dia tidak yakin Tanis memiliki motif terorisme.
“Melihat kondisi keponakan saya, kemungkinan bahwa apa yang dia lakukan adalah serangan teror skala rendah,” katanya, dilansir Reuters.
Sang paman menambahkan bahwa dia belum melihat keponakannya itu selama bertahun-tahun.
Utrecht adalah kota yang selama ini dikenal damai, dengan sekitar 340.000 penduduk. Masjid, sekolah, dan universitas setempat dievakuasi sesaat setelah penembakan terjadi. Perdana Menteri Belanda, Mark Rutte langsung mengadakan rapat penanggulangan krisis.
Bendera dikibarkan setengah tiang di seluruh Belanda pada 19 Maret 2019, sebagai penghargaan kepada para korban. Banyak warga juga berdatangan untuk meletakkan bunga di lokasi serangan, di kawasan ’24 Oktoberplein’ di Utrecht. (JOHN SMITHIES/The EPoch Times/waa)
EpochTimesId – Parlemen Italia menghalangi para jaksa penuntut untuk melakukan penyelidikan terhadap Wakil Perdana Menteri Matteo Salvini, pada 20 Maret 2019. Jaksa ingin menyelediki kasus Salvini dalam dugaan penyalahgunaan kekuasaan dan penculikan para imigran gelap.
Salvini, yang juga menjabat menteri dalam negeri dan pemimpin partai Liga sayap kanan, telah menyatakan pelabuhan Italia tertutup bagi migran ilegal dan pencari suaka. Kebijakan yang diterapkan sejak Dia bergabung untuk membentuk koalisi yang berkuasa pada tahun lalu, dengan Gerakan anti-kemapanan, 5-Star Movement.
Pada bulan Agustus 2018, Mendagri memblokir kapal penjaga pantai Italia yang membawa 150 migran, selama hampir satu minggu di lepas pantai Sisilia. Sebelum akhirnya kapal itu diijinkan berlabuh, setelah Albania, Irlandia, dan Gereja Katolik Italia sepakat untuk menampung mereka.
Hakim kemudian menempatkan nama Salvini dalam penyelidikan, dan meminta parlemen untuk mencabut kekebalan politiknya agar dapat diadili. Akan tetapi, pada 20 Maret 2019, majelis tinggi parlemen, Senat, menolak permintaan itu dan mengatakan dia bertindak demi kepentingan nasional.
“Saya harap tidak ada seorang pun di majelis ini, mengalami kesulitan dalam memahami konsep negara dan kedaulatan nasional,” kata Salvini kepada para anggota parlemen menjelang pemungutan suara.
“Inilah alasan rakyat Italia menggajiku: Untuk mempertahankan perbatasan kita, dan untuk menjaga keamanan negara kita.”
Dengan pemungutan suara masih berlangsung, Senator Maurizio Gasparri, yang mengepalai panel yang ditugasi mempertimbangkan kasus Salvini, mengatakan sudah jelas bahwa sebagian besar telah memilih untuk mendukungnya.
Masalah ini telah menebarkan perpecahan dalam pemerintahan dan khususnya dalam koalisi 5-Star, yang di masa lalu mengkritik manuver parlemen untuk menghentikan proses peradilan terhadap anggota parlemen.
Luigi Di Maio, pemimpin 5-Star, mengadakan pemungutan suara online bulan lalu di antara anggota, yang memilih 59-41 persen untuk melindungi Salvini.
Namun, dua senator 5-Star mengatakan mereka akan mengabaikan pemungutan suara itu dan memilih melawan sekutu koalisi mereka. Mereka diperkirakan akan keluar dari koalisi, yang akan mengurangi kursi mayoritas Senat pemerintah yang sudah ramping.
Sebuah usaha dipimpin Italia untuk menghentikan jaringan penyelundupan orang (imigran) dan meningkatkan pencegatan oleh penjaga pantai Libya. Kebijakan itu membantu mengurangi jumlah migran yang berhasil melintasi Laut Mediterania dari Afrika ke Italia sekitar 80 persen tahun lalu, menjadi sekitar 23.000, menurut Organisasi Internasional untuk Migrasi. Sekitar 1.300 tewas dalam upaya itu.
Dalam serangkaian terbaru dari kebuntuan yang melibatkan kapal penyelamat kemanusiaan, sebuah kapal Italia yang membawa 49 migran Afrika dikawal ke pelabuhan Lampedusa oleh polisi pada 19 Maret 2019. Salvini meminta semua awak kapal untuk ditangkap.
Jaksa penuntut pada 20 Maret 2019 memerintahkan kapal itu untuk disita dan membuka penyelidikan terhadap kapten kapal tersebut. Kapten kapal diduga membantu dan bersekongkol dengan sindikat perdagangan manusia. Sebuah sumber pengadilan mengatakan seorang hakim telah memerintahkan agar kapal itu, Mare Jonio, ditahan.
Kapal itu menjemput para migran, termasuk 12 anak di bawah umur, pada 18 Maret setelah perahu karet mereka mulai tenggelam di Mediterania tengah, sekitar 42 mil di lepas pantai Libya.
Kapal kemanusiaan segera berlayar ke pulau Lampedusa di Italia, menentang Salvini. Setelah awalnya dicegah dari dermaga, Mare Jonio tiba-tiba ditemani oleh polisi di malam hari saat badai mendekat.
Sumber peradilan mengatakan para migran akan diizinkan turun, sementara kapal akan disita dan para kru menghadapi kemungkinan investigasi. (REUTERS/The Epoch Times/waa)
EpochTimesId – Eksekutif Uni Eropa mendesak para pemimpin Uni Eropa minggu ini untuk bersikap keras dalam berbisnis dengan Beijing dan menggunakan pasar mereka sebesar 2,4 triliun euro (2,7 triliun dolar Amerika Serikat) dalam tender publik sebagai pengungkit untuk menekan negara-negara seperti Tiongkok untuk membuka diri.
Blok itu berusaha menghindari terlibat dalam perang dagangan multi-miliar dolar antara Washington dan Beijing, tetapi semakin frustrasi oleh subsidi dan keterlibatan negara dalam ekonomi Tiongkok, dan apa yang dilihatnya sebagai lambatnya laju perubahan.
Wakil Presiden Komisi Eropa Jyrki Katainen mengatakan kepada Reuters bahwa telah hilang kesempatan saat Tiongkok, mitra dagang barang terbesar kedua untuk Uni Eropa, dapat berargumen bahwa Tiongkok perlu melindungi ekonominya yang sedang berkembang.
“Gaya lama benar-benar telah usang,” kata Jyrki Katainen dalam sebuah wawancara.
Para pemimpin Uni Eropa akan memperdebatkan hubungan dengan Tiongkok saat makan malam pada pertemuan puncak pada tanggal 21 Maret 2019.
Kini Komisi Eropa ingin menghidupkan kembali proposal yang dapat mengarah pada blok yang membatasi akses perusahaan asing ke tender publik jika ada diskriminasi terhadap perusahaan Uni Eropa untuk produk barang dan jasa mereka dengan harga dan servis terbaik.
Dalam kasus seperti itu, biaya tambahan denda hingga 20 persen akan diterapkan pada tawaran asing.
Komisi Eropa mengusulkan Instrumen Pengadaan Internasional pada tahun 2012 dan 2016, sebagian besar atas desakan Perancis, tetapi menghadapi perlawanan dari beberapa negara Uni Eropa.
Namun, pihaknya meyakini ada lebih banyak kemauan untuk bersikap tegas dengan Tiongkok, terutama setelah anggota Uni Eropa akhir tahun lalu mendukung sistem penyaringan investasi asing untuk ancaman terhadap teknologi dan infrastruktur strategis.
“Begitu mereka melihat akuisisi konkret, semua orang mulai mendukung proposal (penyaringan),” kata Jyrki Katainen. “Hal yang sama akan terjadi dengan Instrumen Pengadaan Internasional karena itu adalah cara untuk meningkatkan timbal balik.”
Baik undang-undang penyaringan maupun proposal pengadaan publik menyebutkan nama Tiongkok, tetapi Komisi Eropa menyebutkan keduanya dalam rencana tindakan 10 poin mengenai hubungan Uni Eropa-Tiongkok, yang diterbitkan minggu lalu.
Seorang diplomat Uni Eropa Jerman menyambut baik proposal tersebut secara keseluruhan, yang menyebutnya sebagai tindakan yang “komprehensif dan berani.” Namun, anggota Uni Eropa utara yang paling antusias mengenai perdagangan bebas takut bila tindakan tersebut menampar proteksionisme dan dapat membahayakan pembayar pajak dengan mencegah masuknya penyedia Tiongkok yang lebih murah, contohnya.
Komisi Eropa mengatakan Eropa perlu mengambil pendekatan terkoordinasi dan bahwa perusahaan Uni Eropa menghadapi diskriminasi terbesar dalam pengadaan publik di seluruh dunia, mengutip data Peringatan Dagang Global.
Dari 10 negara yang paling didiskriminasi, lima negara adalah negara Eropa, dengan Jerman di urutan atas. Namun, Tiongkok berada di urutan kedua, dan lebih dari 40 persen dari tindakan pembatasan diterapkan di atau oleh Amerika Serikat.
Pejabat Komisi Eropa mengatakan proposal tersebut memiliki batasan dalam pikiran di India, Indonesia, Rusia, dan Turki, tetapi mereka tidak akan tertarik pada Buy American Act. (Philip Blenkinsop/ Vv)
