Epochtimes.id- Indonesia dan Uni Eropa (UE) kembali bertemu dalam Working Group on Trade and Investment (WGTI) ke-9 di Brussel, Belgia pada Rabu (30/1/2019).
WGTI merupakan sebuah forum komunikasi untuk membahas isu terkini yang dimiliki kedua negara di bidang perdagangan dan investasi. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut pertemuan sebelumnya yang dilaksanakan di Bali pada tahun 2017.
Pada pertemuan ini, dibahas berbagai kebijakan dan peraturan yang berlaku. Termasuk di dalamnya permasalahan yang dianggap menghambat perdagangan dan investasi kedua negara.
Delegasi Indonesia dipimpin Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Indonesia Iman Pambagyo, sementara delegasi UE dipimpin oleh Deputy Director General for Trade European Commission Helena König.
Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Indonesia Iman Pambagyo mengatakan WGTI ini dibahas berbagai isu teknis terkait implementasi kebijakan yang membutuhkan perhatian khusus kedua pihak dalam mendorong kelancaran bisnis dan investasi.
“Tentu saja tidak semua isu yang dibahas dapat diselesaikan permasalahannya, namun setidaknya kedua pihak dapat bertukar informasi dan mencari solusi bersama. Selain itu, forum ini diharapkan dapat mendukung proses perundingan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA) yang saat ini berlangsung,” ujar Iman.
Iman mengungkapkan, salah satu isu yang diangkat Indonesia adalah akses pasar kelapa sawit ke pasar UE. Keputusan parlemen UE menghentikan kontribusi biofuel berbasis minyak kelapa sawit dalam proses perombakan arahan energi terbarukan (RED Recast) UE, telah menciptakan keprihatinan serius dan menimbulkan reaksi yang sangat kuat dari para pemangku kepentingan di Indonesia.
Pada kesempatan ini Indonesia juga mengangkat isu standar sanitasi dan fitosanitasi yang dikenakan UE untuk berbagai produk impor seperti teh, kokoa. Selain itu, Indonesia juga membahas usulan kebijakan mekanisme penyaringan investasi di negara-negara UE.
Sementara UE menyampaikan beberapa permasalahan terkait kebijakan perdagangan dan investasi Indonesia seperti regulasi domestik terkait ijin impor produk hortikultura dan ternak, daftar negatif investasi (DNI), serta kebijakan penetapan standar Indonesia seperti standar nasional Indonesia (SNI) dan halal.
Selain pertemuan WGTI, pada kesempatan ini Indonesia dan UE juga mengadakan pertemuan intersesi (pertemuan antara) I-EU CEPA untuk dua isu, yaitu perundingan barang (trade in goods), perundingan perdagangan, dan pembangunan berkelanjutan (TSD) pada 28—29 Januari 2019.
Pada tahun 2017, UE adalah tujuan ekspor dan asal impor nonmigas terbesar ketiga bagi Indonesia, dengan nilai masing-masing sebesar USD 16,3 miliar dan USD 12,6 miliar. Total perdagangan kedua negara mencapai USD 28,9 miliar.
Selama lima tahun terakhir, neraca perdagangan kedua pihak menunjukkan surplus bagi Indonesia. Sementara nilai investasi UE di Indonesia mencapai USD 3,2 miliar.
Pada periode Januari-September 2018, total perdagangan kedua negara mencapai USD 23,6 miliar, atau meningkat 10,09 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2017. Pada tahun 2018 ekspor Indonesia ke Uni Eropa juga meningkat sebesar USD 13 miliar atau 6,47 persen dibanding tahun 2017. (asr)
EpochTimesId – Diktator sosialis Venezuela, Nicolás Maduro, terlihat berlatih dengan pasukan bersenjatanya dan mengunjungi pangkalan-pangkalan angkatan udara. Dalam serangkaian posting video di akun Twitter-nya, Maduro tampak memotivasi para tentara agar tetap mendukungnya, yang menghadapi tekanan internasional yang meningkat terhadap kepresidenannya.
Dalam satu video tertanggal 6 Februari 2019, Maduro terlihat berlatih dan melakukan latihan fisik dengan sejumlah tentara Venezuela. Video berdurasi 30 detik itu mulai berfokus pada Maduro yang tampaknya mengangkat satu tangan ke atas sambil berbaris bersama tentara, sebelum kamera bergerak menjauh untuk merekam dan menunjukkan seluruh pasukan.
“Saya hanyalah seorang prajurit di Pasukan Bersenjata Nasional Bolivarian kami yang bermartabat, siap memberikan hidup saya, jika perlu, untuk membela setiap jengkal Tanah Air suci kami,” tulis Maduro dalam deskripsi posting video.
Soy un soldado más de nuestra digna #FANB, dispuesto a dar mi vida, si fuese necesario, para defender cada palmo de nuestra Patria sagrada. pic.twitter.com/3oTlnDQThu
Maduro masih memiliki dukungan militer, meskipun ada dokumen baru yang mengungkapkan bahwa ribuan tentara meninggalkannya dalam beberapa tahun terakhir. Rezim otoriter tengah berjuang untuk meredam erosi dan desersi pasukan bersenjatanya. Rezim Maduro sudah berusaha untuk membendung gelombang desersi sebelum pemimpin oposisi Juan Guaido meminta militer untuk melepaskan diri dari Maduro.
Los dignos pilotos de nuestra @AviacionFANB, nos dieron la bienvenida en la Base Aérea GJ. Rafael Urdaneta, en el estado Zulia. ¡Gracias Muchachos por su lealtad a la Patria! pic.twitter.com/aQ1OIk4Xi9
Video lain menunjukkan Maduro mengunjungi tempat pelatihan angkatan udara dan berjabatan tangan dengan pilot. Posting tersebut tampaknya merupakan upaya untuk menghilangkan ketakutan akan pengabaian militer setelah Jenderal Francisco Yánez, seorang jenderal angkatan udara Venezuela yang berpangkat tinggi, memutuskan hubungan dengan rezim Maduro dan memihak Guaido.
Kebijakan sosialis yang diperkenalkan oleh Maduro dan pendahulunya, Hugo Chavez, telah melumpuhkan ekonomi negara yang pernah berkembang pesat. Hampir 90 persen populasi Venezuela hidup di bawah garis kemiskinan, dan lebih dari setengah keluarga tidak mampu memenuhi kebutuhan makanan pokok, menurut kelompok kemanusiaan Mercy Corps. PBB memperkirakan bahwa pada akhir 2019, akan ada 5,3 juta pengungsi dan migran yang akan eksodus dari Venezuela. (BOWEN XIAO/The Epoch Times/waa)
EpochTimesId – Sebuah jenasah yang dievakuasi dari puing-puing pesawat yang jatuh di Selat Inggris telah diidentifikasi secara resmi sebagai pemain sepak bola Argentina, Emiliano Sala. Demikian dikatakan oleh polisi Inggris dalam sebuah pernyataan.
Sala, 28 tahun, sedang terbang dari klub sebelumnya, Nantes di Prancis barat ke Wales, Inggris Raya, pada 21 Januari 2019. Dia dijadwalkan untuk melakukan debut untuk tim Liga Premier Inggris, ketika pesawat bermesin tunggal Piper Malibu yang ditumpangi hilang kontak di atas laut.
Puing pesawat ditemukan pada hari Minggu (3/2/2019), setelah pencarian bawah laut yang didanai secara pribadi. Sebuah jenasah ditemukan pada hari Rabu dan dibawa ke Inggris selatan.
“Jenasah yang dibawa ke Portland Port, hari ini telah secara resmi diidentifikasi oleh HM Coroner sebagai pemain sepak bola profesional Emiliano Sala,” kata pernyataan polisi itu, Kamis (7/2/2019) waktu setempat.
“Keluarga Mr. Sala dan pilot David Ibbotson telah dikabari dengan berita ini, dan akan terus didukung oleh petugas penghubung keluarga yang terlatih khusus. Pikiran kita tetap bersama mereka pada saat yang sulit ini.”
Cardiff memposting pernyataan itu di situs web mereka di bawah gambar pemain.
“Kami menyampaikan simpati dan belasungkawa kami yang paling tulus kepada keluarga Emiliano. Dia dan David akan selamanya tetap ada di hati kita,” kata klub Welsh itu.
Sala bergabung dengan Cardiff yang terancam degradasi dengan biaya transfer yang memecahkan rekor klub sebesar 15 juta pound ($ 19,43 juta) dari klub Ligue 1 Prancis, Nantes.
Polisi mengatakan penyelidikan atas insiden kecelakaan udara itu masih terus berlanjut. Upaya untuk mengevakuasi reruntuhan pesawat sejauh ini belum berhasil karena kondisi cuaca yang buruk.
Pesawat telah melaju pada ketinggian 5.000 kaki (1.525 meter) ketika pilot meminta untuk turun ke ketinggian yang lebih rendah saat melewati Guernsey. Pesawat itu kemudian kehilangan kontak dengan radar di ketinggian 2.300 kaki.
Surat kabar Argentina Clarin bulan lalu menerbitkan pesan suara dari Sala. Pemain yang bermain di Prancis sejak 2012 dan mencetak 12 gol untuk Nantes musim ini, tampaknya mengirim pesan itu ke teman-temannya saat berada di udara.
“Kami berada di dalam pesawat dan sepertinya akan jatuh,” kata pesan suara itu, yang menurut Clarin diverifikasi oleh ayah Sala, Horacio Sala.
“Jika Anda belum mendengar apa pun dari saya dalam satu setengah jam, saya tidak tahu apakah mereka akan mengirim seseorang untuk menemukan saya, karena, Anda tahu, mereka tidak akan bisa,” kata pesan itu. “Ayah. Saya sangat takut.” (Reuters/The Epoch Times/waa)
WASHINGTON — Di tengah ketegangan antara Amerika Serikat dengan Tiongkok, sekelompok senator Republik AS meminta Juru Bicara Dewan Perwakilan Rakyat Nancy Pelosi mengundang Presiden Taiwan Tsai Ing-Wen untuk berpidato dalam pertemuan bersama Kongres AS, sebuah undangan yang akan membuat Beijing marah jika hal itu diteruskan.
Para senator tersebut, termasuk Cory Gardner, Marco Rubio, Tom Cotton, John Cornyn dan Ted Cruz, merilis surat mereka untuk Pelosi pada 7 Februari, menjelang tenggat waktu 1 Maret untuk Washington dan Beijing mencapai kesepakatan perdagangan.
Hubungan antara Tiongkok dengan Washington telah tegang dalam beberapa bulan terakhir. Banyak anggota parlemen AS mengkritik praktik-praktik bisnis Tiongkok dan menuduh pemerintahnya melakukan spionase dan pelanggaran HAM.
Kedua negara telah mengambil jeda 90 hari dalam perang dagang mereka untuk menuntaskan kesepakatan, dan putaran pembicaraan dijadwalkan minggu depan di Tiongkok.
Seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Taiwan mengatakan di Taipei Times bahwa tidak ada rencana bagi presiden untuk mengunjungi Washington dan menyampaikan pidato di Kongres A.S.
Asisten Pelosi, seorang Demokrat, tidak segera menanggapi permintaan komentar. (ran)
Aktivis hak asasi manusia Inggris bernama Bennedict Rogers pada Selasa (5/2/2019) menerbitkan sebuah artikel berjudul Pengambilan Organ Manusia di Tiongkok adalah Mimpi Buruk (The Nightmare of Human Organ Harvesting in China) yang dipublikasikan oleh Wall Street Journal.
Dalam artikel itu, Rogers melukiskan bagaimana tahanan nurani Tiongkok dipaksa menjalani pemeriksaan fisik oleh pihak berwenang, untuk kemudian diambil paksa organ tubuh mereka.
Komunis Tiongkok dituduh melakukan transaksi penjual organ manusia yang mengerikan. Meskipun ini sulit dibuktikan, karena jenasah korban langsung dikremasi. Satu-satunya saksi adalah dokter, polisi yang terlibat atau sipir yang bertugas, tulisnya. Tetapi meski begitu, masih ada bukti lain yang dapat mendukung tuduhan konklusif ini.
Pasien domestik Tiongkok juga termasuk pasien asing, mereka dapat memperoleh janji dari pihak rumah sakit Tiongkok untuk memperoleh organ yang dibutuhkan transplantasi hanya dalam hitungan hari, tulis Rogers. Padahal di sebagian besar negara maju Barat, pasien perlu menunggu berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun untuk mendapatkannya.
Kesimpulannya adalah : Jumlah transplantasi organ di Tiongkok jauh melebihi jumlah organ yang disumbangkan secara resmi. Jelas bahwa pengambilan paksa organ dari tubuh pelanggaran nurani dapat menjelaskan perbedaan ini.
Sepuluh tahun investigasi membuktikan sumber utama organ berasal dari tahanan nurani
Dalam artikel itu, Rogers mengutip hasil investigasi yang dilakukan oleh David Kilgour, mantan Direktur Kementerian Luar Negeri Kanada urusan Asia-Pasifik, David Matas, pengacara hak asasi manusia internasional yang terkenal di Kanada, dan Ethan Gutmann, jurnalis Amerika, beserta hasil penyelidikan yang dilakukan oleh sekelompok peneliti terhadap pasien di sejumlah rumah sakit Tiongkok.
Pada tahun 2016, David Kilgour, David Matas dan Ethan Gutmann menerbitkan laporan berjudul ‘Bloody Harvest / The Slaughter : An Update’ yang mencakup 10 tahun investigasi yang dimulai sejak tahun 2006. Dalam laporan itu disebutkan bahwa ketiga penulis memperkirakan jumlah organ yang ditransplantasikan di rumah sakit Tiongkok berjumlah antara 60.000 hingga 100.000 kasus per tahun.
Dunia luar terus mempertanyakan dari mana organ-organ transplantasi tersebut berasal ? Pejabat komunis Tiongkok mengatakan bahwa Tiongkok memiliki sistem donor organ terbesar di Asia dan berkoar bahwa sudah tidak lagi menggunakan organ para narapidana mati sejak tahun 2015. Tetapi dalam budaya Tiongkok tidak mengenal mengenai mendonorkan organ.
Tahun 2010 jumlah warga Tiongkok yang ingin mendonorkan organnya berjumlah 34 orang. Pada tahun 2018, Tiongkok memiliki sekitar 6.000 orang pendonor organ resmi yang dilaporkan menyumbang lebih dari 18.000 organ.
Namun, para peneliti yang terlibat dalam investigasi untuk laporan ‘Bloody Harvest / The Slaughter : An Update’ menemukan, bahwa jumlah transplantasi organ di beberapa rumah sakit saja sudah dapat dengan mudah melampaui data yang dilaporkan pihak berwenang.
Sebagai contoh, Tianjin First Central Hospital melakukan lebih dari 6.000 kasus transplantasi organ per tahun, tetapi penyelidikan menemukan bahwa Tiongkok memiliki 712 rumah sakit yang menjalani operasi transplantasi hati dan ginjal. Peneliti telah melakukan validasi dan verifikasi terhadap lebih dari 700 rumah sakit tersebut.
Kembali ke masalah semula yakni jumlah organ yang ditransplantasikan jauh melebihi sumbangan resmi, bagaimana menjelaskan perbedaan ini ? Apalagi diberitakan oleh pihak rumah sakit yang jumlahnya ratusan itu mampu menyediakan organ yang sehat dan cocok bagi pasien yang membutuhkan transplantasi hanya dalam hitungan hari.
Di sisi lain, jumlah organ yang disumbangkan oleh pendonor di Tiongkok tidak meningkat, jumlah pendonor sukarela hanya ribuan setiap tahun. Tulis Rogers. Ini berarti bahwa Tiongkok harus memiliki sebuah sumber organ tambahan lain yang bukan pendonor sukarela.
Jumlah terpidana mati tidak dapat menjelaskan semua sumber organ. Meskipun jumlah total orang yang dieksekusi oleh komunis Tiongkok setiap tahunnya melebihi jumlah dari negara mana pun di dunia. Namun, bagaimana pun juga jumlahnya hanya beberapa ribu setiap tahun.
Selain itu, undang-undang Tiongkok mengharuskan tahanan yang dihukum mati dieksekusi dalam waktu tujuh hari, yang berarti bahwa tidak ada cukup waktu untuk mencocokkan organ mereka dengan yang dibutuhkan pasien, mana mungkin persediaan organ begitu ‘ready’ ? Sampai-sampai kapan organ diperlukan langsung ada.
Para peneliti menyimpulkan bahwa tahanan hati nurani adalah sumber dari sebagian besar organ misterius Tiongkok. Sudah terlalu banyak kasus yang membuktikan, termasuk banyak tahanan nurani yang mengkonfirmasikan bahwa mereka telah menjalani tes darah dan pemeriksaan fisik yang tidak biasa saat berada dalam tahanan.
Para tahanan ini termasuk para praktisi Falun Gong, para etnis Uighur Muslim, pemeluk agama Buddha di Tibet, dan orang-orang Kristen “bawah tanah” yang berulang kali diuji di penjara untuk pemeriksaan medis yang tidak biasa.
Selain itu, dilaporkan bahwa hasil pemeriksaan fisik tahanan ini kemudian dimasukkan ke dalam database organ vital, sebagai stok yang dapat ditransplantasikan sesuai kebutuhan pasien dan rumah sakit.
Praktisi Falun Gong ditekan dan dianiaya oleh otoritas Tiongkok sejak tahun 1999. Praktisi Falun Gong juga telah menjadi sumber pengambilan organ komunis Tiongkok.
Pada tahun 2006, peneliti asing dengan bahasa Mandarin bertindak sebagai pembeli organ untuk bertanya langsung ke rumah sakit Tiongkok lewat sambungan telepon, apakah mereka bisa mengatur transplantasi organ dari praktisi Falun Gong. Rumah sakit di seluruh Tiongkok telah memberi konfirmasi bahwa mereka memiliki organ seperti yang diminta. Jawaban yang diberikan : “Tidak ada masalah !”
Dokter yang menjadi saksi : Saat diambil organnya yang bersangkutan masih hidup
Kisah-kisah ini terdengar kejam. Mantan ahli bedah tumor Uighur, Dr. Enver Tohti Bughda, memberikan kesaksian di Inggris, Irlandia dan Parlemen Eropa tentang pengalamannya sewaktu mengambil paksa organ dari terpidana mati pada tahun 1995.
“Kita disuruh menunggu di belakang bukit dan harus secepatnya memasuki lokasi eksekusi setelah mendengar suara tembakan” kata Dr Enver Tohti : “Setelah beberapa saat, ada suara tembakan. Bukan hanya satu suara, tetapi berkali-kali. Kami bergegas ke lokasi eksekusi. Seorang polisi berjalan mendekat dan memberikan petunjuk ke mana kita harus pergi. Kemudian ia menunjuk ke sebuah tubuh yang tergeletak dan berkata : “Itu dia”. Pada saat itu, dokter yang bertanggungjawab tiba-tiba muncul dan meminta saya untuk mengambil organ lever beserta kedua butir ginjalnya dari tubuh terpidana mati tersebut.”
Dr. Enver Tohti dalam kesaksiannya mengatakan bahwa ketika menjahit kembali luka setelah pengambilan organ yang dimaksud, ia melihat bahwa pembuluh darah pria itu masih berdenyut yang merupakan tanda jantungnya masih bekerja. “Yang bersangkutan masih hidup,” katanya, ia mengatakan, tampaknya ia ingin berontak tetapi tak berdaya.
“Setiap kali saya teringat kembali kejadian ini, keluar rasa penyesalan yang tak terhingga” kata Dr. Enver Tohti.
Komunitas internasional sedang berusaha untuk menyelamatkan mereka yang tidak bersalah
Saat ini, para ahli dari berbagai daerah di dunia telah mengkonfirmasi mengenai kejahatan komunis Tiongkok ini. Israel, Taiwan dan Spanyol telah melarang pelaksanaan ‘wisata organ ke Tiongkok’. Pelapor PBB telah meminta komunis Tiongkok untuk mempertanggungjawabkan masalah sumber organ, tetapi tidak menerima jawaban resmi dari mereka.
People’s Tribunal Inggris mengadakan sidang dengar pendapat pada tahun 2018 untuk menyelidiki apakah ada negara bagian atau negara bagian yang memungkinkan organisasi atau individu Tiongkok untuk memaksa pengambilan organ manusia (The Independent Tribunal Into Forced Organ Harvesting From Prisoners of Conscience in China).
Sidang dengar pendapat dipandu oleh Sir Geoffrey Nice QC. Pengacara kerajaan Inggris tersebut pernah memimpin penuntutan terhadap mantan Presiden Yugoslavia Milosevic melalui Pengadilan Kriminal Internasional. Lima anggota sidang lainnya adalah pakar hukum internasional, kedokteran, bisnis, hubungan internasional, dan sejarah Tiongkok.
Pada 10 Desember tahun lalu, mereka mengeluarkan draf keputusan sementara yang langka. yakni panel dengan suara bulat telah menyetujui dan tidak perlu diragukan lagi bahwa di Tiongkok, pengambilan paksa organ dari tahanan hati nurani telah sejak lama dipraktikkan, dan Ini melibatkan sejumlah besar korban.
Sir Geoffrey Nice QC mengatakan bahwa ia berharap putusan itu akan dapat menyelamatkan orang yang tidak bersalah, agar tidak ada lagi korban yang jatuh.
Rogers akhirnya menulis bahwa ia ingin mendengar apa yang akan ditanggapi oleh komunis Tiongkok dalam putusan sementara yang dibuat oleh Sir Geoffrey Nice QC.
Artikel Rogers juga menyebutkan fenomena lain yang tidak bisa dijelaskan secara masuk akal. Huang Jiefu, mantan Wakil Direktur Kementerian Kesehatan Tiongkok merangkap Ketua Komite Transplantasi Organ, ia pada tahun 2005 memerintahkan bawahannya untuk menyediakan dua buah organ lever yang akan digunakan dalam demonstrasi operasi medis. Pada pagi hari setelah perintahnya itu, 2 buah organ lever telah siap berada di lokasi operasi.
Huang Jiefu juga mengatakan bahwa pada tahun 2020, Tiongkok akan menjadi negara dengan operasi transplantasi terbanyak di dunia, melampaui volume transplantasi tahunan Amerika Serikat yang 40.000 orang.
Dunia luar selalu mempertanyakan bahwa jumlah organ yang dibutuhkan untuk transplantasi organ yang sedemikian besar di Tiongkok jauh melebihi jumlah yang didonorkan secara sukarela. Dari mana organ-organ itu berasal ?
Bennedict Rogers adalah kepala kelompok organisasi hak asasi manusia Asia Timur CSW, wakil ketua Komite Hak Asasi Manusia Partai Konservatif Inggris, dan konsultan dari Koalisi Internasional untuk Mengakhiri Penyalahgunaan Transplantasi di Tiongkok (The International Coalition to End Transplant Abuse in China). (Sin/asr)
Seorang mahasiswa pertukaran Tiongkok yang baru-baru ini dijatuhi hukuman karena memotret secara ilegal fasilitas angkatan laut AS di Florida berasal dari sebuah universitas Tiongkok yang memiliki ikatan mendalam dengan militer Tiongkok.
Zhao Qianli, 21 tahun, warga negara Tiongkok dari Provinsi Shanxi, dijatuhi hukuman satu tahun penjara federal setelah mengaku bersalah memotret instalasi pertahanan di US Naval Air Station Key West, menurut siaran pers 5 Februari oleh Departemen Kehakiman AS . Dia juga harus menyelesaikan satu tahun dalam pengawasan setelah dibebaskan.
Zhao ditangkap pada 26 September 2018, setelah masuk tanpa izin di pangkalan Angkatan Laut dan menggunakan ponsel dan kamera digital untuk memotret. Dia diketahui telah memperpanjang masa visanya setelah belajar di program pertukaran pelajar musim panas.
Program tersebut telah berakhir pada bulan September, menurut artikel 5 Februari oleh Miami Herald; kampus AS tempat di mana Zhao belajar tidak diungkapkan.
Setelah menjalani hukumannya, Zhao akan dideportasi. Jika ia diizinkan masuk kembali ke Amerika Serikat oleh pejabat, ia harus melapor ke kantor masa percobaan AS dalam tempo 72 jam dari waktu kedatangan.
Hakim memberikan jangka waktu maksimum satu tahun kepada Zhao, lebih tinggi dari pedoman hukuman dari nol sampai enam bulan untuk pelanggarannya. Kantor pengacara A.S. di Miami telah mengajukan memorandum yang meminta agar Zhao dijatuhi hukuman sembilan bulan, karena perilaku-perilakunya yang tidak lazim dan untuk menggambarkan keseriusan pelanggaran tersebut.
Zhao mengatakan bahwa dia hanyalah seorang turis yang tersesat saat mengunjungi daerah itu. Namun menurut dokumen pengadilan, tidak ada foto dan video yang ditemukan di telepon seluler dan kamera digitalnya dari situs objek wisata di Key West. Hanya ada foto-foto pangkalan Angkatan Laut dan tanah lapang antena di pangkalan tersebut.
Saksi mata mengatakan mereka melihat Zhao berjalan langsung menuju area terlarang tempat antena berada dan memotret, meskipun ada tanda peringatan yang menunjukkan dengan jelas bahwa area tersebut terlarang.
Zhao tidak mengungkapkan banyak rincian ketika ditanya oleh pejabat AS. Mengenai latar belakang pendidikannya di Tiongkok, Zhao menyatakan bahwa ia berada di tahun keempat sarjana musiknya di Universitas Utara Tiongkok (North University of China). Namun, permohonan pengajuan visanya menunjukkan bahwa ia memulai studinya di sana pada tahun 2017, menurut dokumen pengadilan.
Selama interogasi, Zhao mengakui telah menerima pelatihan militer sebagai mahasiswa di Tiongkok, sebuah fakta yang tidak ia ungkapkan pada saat pengajuan visanya.
Para pejabat AS juga menemukan foto-foto di teleponnya tentang orang-orang berseragam, dalam apa yang tampak sebagai pelatihan militer di Tiongkok, serta “dokumentasi kurikulum kursus teknik universitas.” Ketika ditanya, Zhao mengatakan ia tidak ingat bagaimana foto-foto dan dokumen-dokumen itu ada di dalam ponselnya
Para pejabat juga telah menghadapkan bukti dengan sebuah baju polisi dan ikat pinggang yang mengindikasikan bahwa itu milik kementerian pemerintah Tiongkok; keduanya ditemukan di hotel Miami Beach tempat dia tinggal.
Zhao menyatakan bahwa barang-barang itu diberikan kepadanya oleh ayahnya sehingga dia bisa “memiliki pakaian bagus” untuk dipakai saat berada di Amerika Serikat.
HUBUNGAN MILITER TIONGKOK
Universitas Utara Tiongkok, tempat Zhao belajar, memiliki ikatan yang dalam dengan militer Tiongkok, berjalan lebih dari 50 tahun sejak berdirinya rezim Komunis Tiongkok.
Menurut situs web resmi universitas, kampus tersebut didirikan oleh Tentara Rute Kedelapan (Eighth Route Army), sebuah divisi di bawah komando Partai Komunis Tiongkok (PKT) selama Perang Tiongkok-Jepang Kedua. Kampus itu kemudian berganti nama menjadi Taiyuan Institute of Machinery pada tahun 1958.
Pada tahun 1963, kampus dipindahkan ke administrasi Komite Pertahanan, Teknologi, dan Industri Nasional, sebuah badan pemerintah pusat. Ia menjadi salah satu dari delapan perguruan tinggi yang dianggap sebagai kunci industri pertahanan Tiongkok pada saat itu.
Sejak tahun 2011, pemerintah provinsi Shanxi dan Administrasi Negara untuk Sains, Teknologi, dan Industri untuk Pertahanan Nasional Tiongkok, State Administration for Science, Technology, and Industry for National Defense (SASTIND), telah memiliki administrasi bersama atas kampus tersebut. Yang terakhir adalah agen pemerintah pusat yang bertugas menyusun pedoman dan kebijakan yang memperkuat pasukan militer Tiongkok dengan peralatan yang lebih canggih.
Pada Juni 2015, Universitas Utara menjadi berita utama di media Tiongkok ketika kampus itu menjadi tuan rumah upacara pemindahan hasil penelitiannya ke militer Tiongkok: meriam serba guna 125mm baru dengan kemampuan anti-pesawat dan anti-tank. Kampus ini memimpin pengembangan meriam baru, dengan dukungan lebih dari 10 pusat penelitian teknologi pertahanan Tiongkok, menurut surat kabar corong Partai Komunis Tiongkok, Harian Rakyat (People’s Daily).
Kampus tersebut terus-menerus menikmati hubungan dekat dengan militer. Pada Oktober 2018, presiden kampus, Shen Xingquan, telah menandatangani perjanjian dengan China Aerospace Science and Industry (CASIC) milik pemerintah Tiongkok, terkenal karena mengembangkan rudal-rudal Tiongkok, untuk meningkatkan transfer pengembangan teknologi untuk militer dari dunia akademis, menurut sekolah itu. situs web.
Kampus itu juga telah mengumumkan pada Desember tahun lalu bahwa dua profesor telah dianugerahi total 2,48 miliar yuan (sekitar US$367 juta) dalam pendanaan oleh SASTIND untuk proyek-proyek terkait teknologi pertahanan.
KEBIJAKAN NASIONAL BEIJING
Universitas Utara juga berpartisipasi dalam kebijakan pembangunan dan rekrutmen nasional Beijing saat ini, “Made in China 2025″ dan ” Thousand Talents Plan” (Rencana Seribu Talenta).
Pada 13 Januari 2019, Shen, ketika memberikan pidato di kampus tentang pembentukan asosiasi provinsi bagi para ilmuwan dan pengusaha untuk mendorong pembuatan kecerdasan buatan yang telah ditingkatkan, mengatakan bahwa sangat penting bagi asosiasi tersebut untuk membantu mengimplementasikan kebijakan “Made in China 2025 ”.
Dia mengatakan dia telah membayangkan asosiasi yang memimpin dalam meningkatkan kesempatan yang diperlukan untuk mengubah teknologi yang dipatenkan menjadi produk-produk nyata, sehingga provinsi tersebut “tidak akan ketinggalan dalam kemajuan ‘Made in China 2025.'” Menurut situs web kampus, Shen diangkat menjadi wakil ketua asosiasi.
Kebijakan industri “Made in China 2025” telah diumumkan pada tahun 2015, dengan tujuan demi Tiongkok mencapai swasembada di 10 sektor manufaktur teknologi pada tahun 2025, termasuk teknologi informasi canggih, robot, dan peralatan-peralatan mesin otomatis.
Namun, rencana tersebut telah dikritik oleh pemerintah AS karena merusak kompetisi yang adil di pasar global, dan mendorong melakukan pencurian rahasia-rahasia dagang dan teknologi.
Pada bulan Desember 2008, Beijing telah meluncurkan “Thousand Talents Plan,” sebuah program rekrutmen oleh negara untuk menarik terutama para pebakat sains dan teknologi Tiongkok yang belajar atau tinggal di luar negeri untuk bekerja di Tiongkok. Sejak itu, rencana tersebut telah merekrut lebih dari 7.000 orang untuk pekerjaan di universitas, lembaga penelitian, atau perusahaan-perusahaan milik negara, menurut situs web program tersebut.
Menurut situs resmi Kementerian Pertahanan Nasional Tiongkok, dua anggota staf telah direkrut berdasarkan rencana tersebut untuk Universitas Utara pada Juli 2011.
Dalam sebuah artikel pada bulan April 2015, Shanxi News Net yang dikelola negara Tiongkok melaporkan bahwa Wang Wanjun, seorang profesor di Universitas Utara, telah direkrut melalui program talenta tersebut dari Louisiana State University. Sekembalinya Wang ke Tiongkok, Universitas Utara mendirikan pusat litografi, serta perusahaan litografi, setelah berhasil memperoleh dana 10 juta yuan (sekitar US$1,48 juta) dalam pendanaan. Litografi adalah langkah pembuatan penting dalam produksi chip semikonduktor.
Dalam artikel di Shanxi News, Wang mengatakan alasan dia memutuskan untuk kembali ke Tiongkok adalah karena kampus tersebut memberinya panggung “untuk melayani negaranya dan memulai bisnis.”
Menurut portal berita Tiongkok, Baidu, Wang telah direkrut melalui program talenta pada tahun 2010.
“Rencana Seribu Talenta” sejak itu telah ditandai oleh pejabat AS sebagai sarana untuk mentransfer teknologi dan kekayaan intelektual AS ke Tiongkok. (ran)
Epochtimes.id- Aksi penyampaian pendapat di publik digelar di seberang Kedutaan Besar Kerajaan Thailand di Washington, Amerika Serikat, Kamis (7/2/2019).
Aksi ini bertujuan menyerukan pembebasan terhadap Chiang Yung-shin, warga Taiwan yang membantu jaringan radio Sound of Hope (SOH) dengan menyewakan sebuah rumah di Thailand Utara.
Sound of Hope adalah jaringan radio berbahasa mandarin yang berbasis di San Francisco, AS. Radio ini menyiarkan berita tanpa sensor melalui gelombang pendek ke daratan Tiongkok.
Juru bicara jaringan radio SOH, Frank Lee, mengatakan penangkapan Chiang adalah bagian dari upaya rezim komunis Tiongkok untuk menyensor dan mengendalikan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat Tionghoa.
Rumah yang disewa oleh Chiang berada di kota utara Thailand, Chiang Mai dan sejak 2015 menjadi lokasi stasiun Sound of Hope.
Para pengunjuk rasa di luar Kedutaan Besar Kerajaan Thailand di Washington, AS pada 7 Februari 2019. (SOH-CACC)
Pada Agustus lalu, polisi Thailand menggerebek stasiun, menyita semua peralatannya. Pada 23 November, Chiang diciduk oleh aparat setempat. Dia sekarang keluar dari tahanan dengan jaminan, tetapi dilarang meninggalkan Thailand.
Dia kini menghadapi persidangan pada 12 Februari mendatang. Jika terbukti bersalah, dapat dijatuhi hukuman hingga lima tahun penjara di bawah UU Penyiaran Radio dan Televisi Thailand.
Reporters Without Borders mengatakan bahwa kasus penuntutan terhadap Chiang tergantung pada saksi yang mengklaim telah melihat pembangunan menara penyiaran setinggi 30 meter di stasiun Sound of Hope.
Sound of Hope membantah mendirikan menara seperti itu. Menurut SOH, pendirian menara tersebut tidak diperlukan untuk siaran gelombang pendek. SOH juga membantah keras terlibat dalam “penyiaran ilegal,” seperti yang dituduhkan oleh Thailand.
Freedom House melaporkan bahwa polisi Thailand menipu Chiang untuk menandatangani sebuah pengakuan. Pasalnya, dia memiliki pengetahuan yang terbatas tentang bahasa Thailand.
Polisi mengatakan kepada Sound of Hope bahwa penyerbuan dan pencidukan tersebut dilakukan karena tekanan dari Tiongkok.
Rezim Komunis Tiongkok kini terus berusaha keras untuk mengendalikan segala informasi yang tersedia bagi rakyat Tiongkok. Suatu sistem yang disebut “Great Firewall” sebagian besar memutus internet warga Tiongkok dari seluruh dunia, hanya memungkinkan mengakses situs yang disetujui oleh rezim komunis Tiongkok.
Bahkan, perusahaan media sosial milik barat harus mematuhi sensor Partai Komunis Tiongkok untuk beroperasi di Tiongkok. Semua media di Tiongkok dimiliki atau dikendalikan oleh Komunis Tiongkok.
Para pengunjuk rasa di luar Kedutaan Besar Kerajaan Thailand di Washington, AS pada 7 Februari 2019. (SOH-CACC)
Sound of Hope menyatakan siarannya menjangkau hampir seluruh bagian Tiongkok. Jaringan ini adalah radio publik Tiongkok, menawarkan saluran yang menyediakan berita, termasuk melaporkan penganiayaan agama dan pelanggaran hak asasi manusia; budaya, yang meliputi menjelajahi budaya tradisional Tiongkok. Program lainnya adalah tentang kehidupan, yang memiliki pemrograman tentang kehidupan keluarga dan hidup dengan baik, hiburan, yang meliputi musik dan saluran dalam dialek Kanton.
Di luar dari konten siaran, Sound of Hope adalah target rezim Komunis Tiongkok karena jaringan radio tersebut didirikan oleh para praktisi Falun Gong atau Falun Dafa. Falun Gong adalah latihan spiritual yang telah dianiaya oleh Komunis Tiongkok sejak Juli 1999 silam.
Diktator Jiang Zemin saat itu takut akan popularitas Falun Gong. Media Barat melaporkan pada tahun 1999 bahwa sebanyak 100 juta rakyat Tiongkok mengikuti latihan ini. Parahnya lagi, Jiang takut ketika rakyat Tiongkok menemukan ajaran Falun Gong yang berdasarkan prinsip-prinsip sejati-baik-sabar, ternyata lebih menarik daripada materialisme ateistik yang ditawarkan oleh Komunis Tiongkok.
Penganiayaan terhadap Falun Gong terus berlanjut hingga hari ini. Ribuan orang tewas karena penyiksaan dan penganiayaan, dan sejumlah besar praktisi Falun Gong telah terbunuh setelah pencurian organ yang disetujui Komunis Tiongkok.
Reporters Without Borders Asia-Pacific mengeluarkan pernyataan mengenai kasus Chiang: “Penangkapan yang benar-benar tidak adil ini memberikan pukulan baru terhadap kebebasan untuk memberi informasi di Thailand dan menghukum pendengar Tiongkok yang mengandalkan stasiun radio ini untuk informasi yang menghindari penyensoran. Kami menyerukan pihak berwenang Thailand untuk berhenti bersekongkol dengan operasi Beijing terhadap outlet media oposisi dan untuk membatalkan tuduhan terhadap Chiang. “
Chiang adalah eksekutif tinggi dengan sebuah perusahaan Taiwan di Thailand. Di Taiwan, ia memiliki seorang istri dan dua orang anak.
Kedutaan Besar Thailand tidak menanggapi panggilan telepon dan email ketika dimintai komentar atas tuntutan ini.
Komunis Tiongkok sebelumnya telah berusaha keras untuk menutup siaran Sound of Hope. Pada 2011 silam, Vietnam menciduk dua orang karena menyiarkan ke Tiongkok. Bahkan, stasiun jaringan Sound of Hope di Batam yakni Radio Erabaru FM ditutup pada 2011 silam. Bahkan Dirut Radio Erabaru FM menjadi korban kriminalisasi dengan kurungan penjara. Kasus ini diduga mengandung muatan intervensi setelah terkuak adanya surat faksimili yang dikirimkan atas nama Kedubes RRT kepada sejumlah lembaga pemerintahan di Indonesia terkait Radio Erabaru FM di Batam. (asr)
EpochTimesId – Diktator Venezuela, Nicolás Maduro kini masih memiliki dukungan militer yang kuat. Namun, dokumen yang bocor mengungkap bahwa ribuan tentara telah meninggalkan pos pekerjaan mereka dalam beberapa tahun terakhir, ketika rezim berjuang untuk meredam ‘erosi’ dalam pasukan bersenjatanya.
Dua dokumen yang diperoleh Bloomberg menyoroti bagaimana rezim Maduro sudah berusaha untuk menghentikan semakin banyaknya desersi bahkan sebelum pemimpin oposisi yang didukung AS, Juan Guaido, meminta militer untuk melepaskan diri dari Maduro.
Salah satu dokumen mengungkapkan ada sekitar 4.300 anggota Garda Nasional yang telah meninggalkan jabatan mereka selama lima tahun terakhir. Dokumen itu ditandatangani oleh komandan Garda Nasional, Mayjen Jesus Lopez Vargas pada 21 Desember 2018. Dokumen tersebut memerintahkan penghapusan pangkat dan nomor seri mereka dari daftar militer. Semua nama adalah petugas yang tidak ditugaskan, atau pria dan wanita yang terdaftar.
Garda Nasional hanyalah salah satu dari empat cabang militer utama Venezuela. Tiga lainnya adalah angkatan darat, angkatan laut dan udara.
Dokumen kedua memerintahkan personil di titik masuk dan keluar negara untuk mencegah tentara dan pensiunan yang bertugas sebagai angkatan cadangan, untuk pergi ke luar negeri tanpa izin. Perintah itu ditandatangani pada 13 November 2018 oleh Luis Santiago Rodriguez Gonzalez, direktur layanan imigrasi negara.
Meskipun ada protes massa di jalan-jalan di seluruh negeri yang menyerukan Maduro untuk mundur, pembelotan massal dari militer belum dimulai. Namun, dua pejabat tinggi militer baru-baru ini memutuskan hubungan dengan rezim Maduro dan mengakui Guaido, pemimpin Majelis Nasional Venezuela. Jose Luis Silva, atase pertahanan Venezuela untuk Washington dan seorang pejabat militer utama, mengatakan memutuskan hubungan dengan rezim Maduro pada 26 Januari. Sedangkan Jenderal Francisco Yanez, seorang jenderal angkatan udara Venezuela yang berpangkat tinggi, juga memihak Guaido.
Beberapa minggu yang lalu, rezim Maduro mengklaim telah menggagalkan upaya pemberontakan militer. Dalam sebuah pernyataan, negara itu menuduh ‘sekelompok kecil penyerang’ dari Garda Nasional Bolivarian ‘mengkhianati sumpah kesetiaan mereka kepada tanah air’. Mereka dituduh menculik dua petugas dan dua Staf Garda Nasional dalam upaya mencuri senjata pada 21 Januari 2019. Pemerintah mendakwa pemberontakan itu dalam kasus ‘kepentingan terselubung ekstremisme’.
Maduro disumpah untuk masa jabatan kedua pada 10 Januari 2019, di tengah kecaman di seluruh dunia bahwa kepemimpinannya tidak sah. Dia pertama kali mendapatkan kekuasaan di negara kaya minyak pada 2013, dan sekarang dalam masa jabatan keduanya.
Sementara itu, upaya Amerika Serikat untuk mengirim bantuan makanan dan pasokan medis ke perbatasan Kolombia dengan Venezuela dicegah setelah militer Venezuela memblokade jalan raya utama pada 6 Februari 2019.
Menanggapi hal itu, Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo mendesak rezim Maduro untuk membiarkan pasokan bantuan lewat.
“Rakyat Venezuela sangat membutuhkan bantuan kemanusiaan,” kata Pompeo di Twitter. “AS dan negara-negara lain berusaha membantu, tetapi militer # Venezuela di bawah perintah Maduro memblokir bantuan dengan truk dan tanker. Rezim Maduro harus MEMBIARKAN BANTUAN MENCAPAI MASYARAKAT.”
Trailer dan kontainer ditempatkan untuk menghalangi jalur Jembatan Tienditas di perbatasan barat laut Venezuela dengan Kolombia. Dua kontainer pengiriman dan sebuah tanker bahan bakar juga digunakan untuk memblokir penyeberangan perbatasan tiga jalur dari kota Cucuta, Kolombia. Tentara Venezuela berjaga-jaga dan menegaskan akan menolak bantuan kemanusiaan apa pun.
Anggota milisi Bolivarian Venezuela berdemonstrasi untuk mendukung Presiden Nicolas Maduro di Lapangan Bolivar di Caracas, pada 4 Februari 2019. (FEDERICO PARRA/AFP/Getty Images/The Epoch Times)
Kebijakan sosialis yang diperkenalkan oleh Maduro dan pendahulunya, Hugo Chavez, telah melumpuhkan ekonomi negara yang pernah berkembang pesat. Hampir 90 persen populasi Venezuela hidup di bawah garis kemiskinan dan lebih dari setengah keluarga tidak mampu memenuhi kebutuhan makanan pokok, menurut kelompok kemanusiaan Mercy Corps. PBB memperkirakan bahwa pada akhir 2019, akan ada 5,3 juta pengungsi dan migran meninggalkan Venezuela.
Kepala Komando Selatan AS mengatakan militer AS siap untuk melindungi para diplomat di Venezuela jika diperlukan.
“Kami siap melindungi personel AS dan fasilitas diplomatik jika dibutuhkan,” Laksamana Angkatan Laut Craig Faller, mengatakan dalam dengar pendapat Komite Layanan Angkatan Bersenjata Senat pada 7 Februari 2019.
Faller tidak memberikan rincian tambahan tentang bagaimana militer AS akan merespons. Laksamana mencatat bahwa Venezuela memiliki sekitar 2.000 jenderal, yang sebagian besar dari mereka setia kepada Maduro, karena kekayaan yang mereka peroleh sebagian besar dari perdagangan obat bius, pendapatan minyak, dan pendapatan bisnis.
“Pemerintahan Presiden Guaido yang sah telah menawarkan amnesti, dan tempat aman bagi pasukan militer, yang sebagian besar kami pikir akan setia kepada Konstitusi, bukan kepada diktator, sebagai tempat untuk pergi,” imbuh Faller.
Pemerintahan Trump juga mengatakan mereka sedang mempertimbangkan apakah akan mencabut sanksi terhadap anggota militer yang memihak Guaido.
“AS akan mempertimbangkan penghapusan sanksi untuk setiap perwira senior militer Venezuela yang mendukung demokrasi dan mengakui pemerintahan konstitusional Presiden Juan Guaido,” kata penasihat keamanan nasional Gedung Putih, John Bolton di Twitter pada 6 Februari 2019.
“Jika tidak, lingkaran keuangan internasional akan ditutup sepenuhnya. Buatlah pilihan yang benar!”
Hal itu akan terjadi ketika tekanan global terhadap rezim Maduro terus meningkat. Sembilan negara besar Eropa, termasuk Inggris, Jerman, Prancis, dan Spanyol, termasuk di antara lebih dari 20 pemerintah yang mengakui Guaido sebagai presiden sementara. Tetapi Maduro masih tampak menantang, mengisyaratkan dalam pidatonya kepada pendukung pada 5 Februari bahwa pemimpin oposisi muda itu bisa segera dikirim ke penjara karena kepresidenan tandingannya. (BOWEN XIAO/The Epoch Times/waa)
Universitas Stanford telah memulai tinjauan tentang interaksi-interaksi yang telah dilakukan beberapa anggota fakultas dengan He Jiankui, ilmuwan Tiongkok yang mengklaim telah membantu membuat bayi-bayi yang gennya telah diedit atau diubah.
Beberapa profesor Stanford mengatakan mereka telah mengetahui atau sangat curiga bahwa He ingin mencoba melakukan pengeditan gen pada embrio-embrio yang diharapkan demi kehamilan.
Pekerjaan tersebut telah banyak dikritik sejak November, ketika Dia mengungkapkan kelahiran bayi kembar yang DNA-nya dia katakan telah dia ubah untuk mencoba membantu mereka melawan kemungkinan terinfeksi virus AIDS di masa depan.
Sebagian besar ilmuwan berpikir pengeditan gen untuk tujuan-tujuan reproduksi adalah terlalu berisiko untuk dicoba karena bahayanya merusak gen-gen lain dan karena perubahan-perubahan DNA tersebut dapat diteruskan ke generasi mendatang.
"I think the most frightening thing is that we would use it in such a way that it transforms the world in a way that walks us right out of our own story," Dr. William Hurlbut, adjunct professor at Stanford University, on CRISPR. pic.twitter.com/9IdEUL9rTf
He melakukan penelitian pasca doktoral di Stanford dan memulai proyek pengeditan gen setelah kembali ke tanah kelahirannya untuk pekerjaan di Universitas Sains dan Teknologi Tiongkok Selatan di Shenzhen.
Beberapa profesor Stanford termasuk mantan dosen penasihatnya, Stephen Quake; William Hurlbut dan pakar genetika Dr. Matthew Porteus mengatakan mereka telah berhubungan dengan He selama setahun terakhir.
Hurlbut dan Porteus mengatakan mereka tidak menyetujui dan mengecilkan eksperimen semacam itu. Quake mengatakan dia hanya membahas masalah ini secara umum dengan He.
Setelah pekerjaan He terungkap, Rice University di Houston telah mengumumkan penyelidikan mengenai interaksi antara He dengan mantan penasihatnya di fakultas itu, Michael Deem.
Pada hari Kamis, juru bicara Stanford E.J. Miranda mengatakan dalam email bahwa Stanford sedang memeriksa kembali “keadaan tentang interaksi Dr. He dengan para peneliti di universitas tersebut.” Miranda mengatakan dia tidak memiliki informasi tambahan tentang pertanyaan mengenai siapa yang akan melakukan pemeriksaan tersebut, apa yang akan diperiksa dan berapa lama waktu yang dibutuhkan.
Hurlbut mengatakan pada hari Kamis bahwa pejabat-pejabat universitas menyarankan agar ia mengarahkan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka daripada menjawab sendiri. Porteus menolak berkomentar. Quake tidak segera menanggapi permintaan komentar.
Bulan lalu, para penyelidik Tiongkok mengatakan bahwa dia telah menghindari pengawasan atas pekerjaannya dan melanggar norma penelitian karena dia ingin menjadi terkenal. Laporan tersebut mengatakan dia bisa menghadapi akibat-akibatnya, meskipun tidak mengatakan peraturan-peraturan yang mana yang mungkin telah dia langgar. (ran)
Seorang suami dan istri, keduanya warga negara Tiongkok, datang ke California Selatan sebagai turis dan meninggalkan bayi mereka di unit perawatan intensif rumah sakit (ICU) di San Diego, lapor surat kabar berbahasa Mandarin, World Journal, melaporkan pada 2 Februari. Pasangan suami istri tersebut kemudian segera kembali pulang ke Tiongkok.
Menurut undang-undang AS, setiap bayi yang lahir di tanah AS secara otomatis adalah warga negara Amerika. Beberapa orang akan mengambil keuntungan dari undang-undang ini, yang telah menciptakan sebuah fenomena yang disebut “wisata kelahiran.”
Orang tua dari bayi yang baru lahir yang ditinggalkan itu melakukan lebih dari sekadar menggunakan celah hukum.
Mereka meninggalkan anak itu karena cacat lahir akibat kelahiran prematur, menurut seorang dokter, Shen Bowen, yang berbicara kepada World Journal. Orangtua tersebut meninggalkan anaknya ketika bayinya masih di ICU dan terbang kembali ke Tiongkok.
Shen, seorang ahli kebidanan dan kandungan, mengatakan bahwa ini adalah salah satu dari banyak wisata kelahiran karakteristik Tiongkok.
Secara alami, bayi tersebut harus dirawat oleh rumah sakit, yang menambah beban kerja para staf, kata Shen. Staf rumah sakit telah menghubungi pusat perawatan pasca kelahiran di Tiongkok di mana orang tuanya tinggal, katanya, namun pusat perawatan tersebut tidak memberikan bantuan apa pun.
Empat wanita hamil (Mark Ralston / AFP / Getty Images)
Secara tradisional, wanita Tionghoa akan pulih setidaknya sebulan setelah melahirkan, dan pusat-pusat khusus untuk perawatan ini telah didirikan di Tiongkok dan tempat-tempat lain di dunia, termasuk Amerika Serikat.
WISATA KELAHIRAN
Bisnis-bisnis lain yang terkait dengan wisata kelahiran telah didirikan di Amerika Serikat. Dua puluh orang baru-baru ini didakwa sehubungan dengan pariwisata kelahiran yang berasal dari Tiongkok. Agen-agen federal telah menggerebek bisnis-bisnis tersebut pada tahun 2015.
Shen mengatakan bahwa para turis kelahiran memanfaatkan undang-undang AS dengan cara selain dari sekadar melahirkan. Beberapa orang tua akan memiliki anak di Amerika Serikat, dan pada awalnya akan membayar biaya rumah sakit. Berikutnya, mereka akan mengajukan permohonan perawatan kesehatan yang tidak mahal (terjangkau), dan di California, ini memerlukan formulir untuk kartu kesehatan, MediCal.
Proses administrasi untuk mengurangi biaya tersebut adalah panjang dan berlarut-larut, kata Shen. Beberapa turis kelahiran bahkan akan mengeluh jika pengurangannya tidak cukup, menyebabkan proses berkepanjangan. Bahkan jika biaya-biaya telah berkurang, beberapa akan mengeluh untuk pengurangan lebih lanjut.
Untuk alasan di atas, beberapa dokter sudah benar-benar mulai menghindari turis-turis kelahiran, katanya. Para dokter itu hanya akan membantu para wisatawan kelahiran ketika mereka terpaksa untuk melakukannya.
BISNIS BAYI
Beberapa dokter telah memutuskan untuk memanfaatkan wisata kelahiran. Shen mengatakan kepada outlet media tersebut bahwa dia mengenal beberapa dokter, yang sebelumnya tinggal dan bekerja di Tiongkok, datang ke Amerika secara khusus untuk membantu turis-turis kelahiran ini.
(Wang Zhao / AFP / Getty Images)
Beberapa dokter ini akan mengenakan biaya US$1.330 (9.000 yuan) hanya untuk perawatan pra kelahiran, yang menurut Shen jauh lebih tinggi daripada biaya berdasarkan asuransi. Dokter-dokter yang sama mengatakan bahwa ada banyak keuntungan yang diperoleh dari ini.
Bisnis-bisnis pariwisata kelahiran lainnya memberi pengarahan pada para wanita bagaimana menyembunyikan kehamilan mereka dan berbohong tentang rencana perjalanan mereka untuk mendapatkan visa perjalanan. Wisata kelahiran tidak hanya terjadi pada Tiongkok, Rusia, Nigeria, dan negara-negara lain juga telah mengambil keuntungan dari hukum tersebut.
Meskipun tidak ilegal untuk mengunjungi Amerika Serikat saat hamil, ini memang menciptakan celah bagi orang-orang untuk berimigrasi ke Amerika. Begitu salah satu dari anak-anak ini berusia 21 tahun, mereka akan dapat mensponsori orang tua mereka untuk mendapatkan kartu hijau (green card). Dengan demikian, anak-anak ini disebut “bayi-bayi jangkar” (anchor babies).
Presiden Donald Trump mengatakan Oktober lalu bahwa ia berencana untuk menghapus kewarganegaraan hak kelahiran (hak istimewa tertentu yang dimiliki seseorang sejak lahir) untuk memerangi fenomena ini. Antara 200.000 dan 300.000 bayi yang lahir di Amerika setiap tahun adalah warga negara yang bukan AS, menurut laporan oleh Pew Research Center.
“Kita satu-satunya negara di dunia di mana seseorang datang dan mempunyai bayi, dan bayi itu secara mendasar adalah warga negara Amerika Serikat … dengan semua manfaat-manfaatnya,” kata Trump kepada Axios. “Itu konyol. Itu konyol. Dan itu harus berakhir,” ungkapnya. (ran)
Epochtimes.id- Gunungapi Agung di Kabupaten Karangasem, Bali, mengalami erupsi, Jumat (8/2/2019), tepatnya pukul 00.12 WITA.
Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 23 mm dan durasi +- 1 menit 37 detik, kolom abu tidak teramati, dan teramati adanya sinar api saat erupsi.
Aktivitas Gunung Agung kini berada pada Level III (SIAGA) dan masyarakat di sekitar Gunung Agung dan pendaki/pengunjung/wisatawan diimbau agar tidak berada, tidak melakukan pendakian, dan tidak melakukan aktivitas apapun di Zona Perkiraan Bahaya yaitu di seluruh area di dalam radius 4 km dari Kawah Puncak Gunung Agung.
“Saat ini Gunung Agung berada pada Level III (SIAGA), maka kami rekomendasikan agar masyarakat tidak melakukan aktivitas apapun di dalam radius 4 kilometer dari kawah,” kata Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Badan Geologi Kasbani dalam siaran persnya.
Zona Perkiraan Bahaya tersebut sifatnya dinamis dan terus dievaluasi serta dapat diubah sewaktu-waktu mengikuti perkembangan data pengamatan G. Agung yang paling aktual/terbaru.
Selain itu, masyarakat yang bermukim dan beraktivitas di sekitar aliran-aliran sungai yang berhulu di Gunung Agung agar mewaspadai potensi ancaman bahaya sekunder berupa aliran lahar hujan yang dapat terjadi terutama pada musim hujan dan jika material erupsi masih terpapar di area puncak.
Area landaan aliran lahar hujan mengikuti aliran-aliran sungai yang berhulu di Gunung Agung.
Hingga kini Tingkat Gunung Agung masih berada di aktivitas Level III (Siaga). G. Agung (3142 m dpl) mengalami erupsi sejak 21 November 2017.
Dari kamis hingga Jumat pagi ini visual gunungapi jelas hingga tertutup kabut. Angin bertiup lemah hingga kencang ke arah timur.
Sedangkan, asap kawah utama teramati berwarna putih tipis setinggi 70 m dari puncak. Saat terjadi erupsi G. Agung, Bali pada tanggal 08 Februari 2019 pukul 00:12 WITA namun tinggi kolom abu tidak teramati.
Melalui rekaman seismograf tanggal 7 Februari 2019 tercatat:
1 kali gempa Hembusan
2 kali gempa Vulkanik Dalam
2 kali gempa Vulkanik Dangkal
4 kali gempa Tektonik Jauh
Kegempaan tanggal 8 Februari 2019 (Pk. 00:00-06:00 WITA) tercatat:
Epochtimes.id- Pasukan Libya Timur yang loyal kepada komandan Libya Khalifa Haftar menguasai ladang minyak El Sharara yang ditutup pada 6 Februari 2019. Laporan ini disampaikan oleh para pejabat dalam sebuah tantangan kepada pemerintahan Tripoli
El Sharara diambil alih pada 8 Desember 2018 oleh kelompok-kelompok suku, pengunjuk rasa bersenjata dan penjaga negara yang menuntut pembayaran gaji dan dana pembangunan.
Tetapi beberapa warga suku menuntut dana pembangunan tetap dengan ladang minyak berpenghasilan 315.000 barel per hari sebagaimana dilaporkan salah satu pemimpin massa kepada Reuters.
Kelompok Tentara Nasional Libya (LNA) Haftar, yang berbasis di timur, menyebut perusahaan minyak NOC sebagai force majeure, pengabaian kontrak ketika menutup produksi. NOC menolak berkomentar. LNA mengatakan tidak menemui perlawanan saat menguasai ladang minyak tersebut.
“Pasukan kami tiba dengan selamat di lapangan,” kata seorang juru bicara pasukan, Ahmed Mismari pada konferensi pers di Benghazi, tempat LNA bermarkas.
Seorang pemimpin suku mengatakan kepada Reuters: “Dengan tentara (LNA) kita dapat menemukan pemahaman karena mereka adalah orang-orang militer.”
Dia tidak menguraikan dan tidak mungkin untuk mendapatkan rincian lebih lanjut.
Industri minyak Libya telah menghadapi gangguan sejak kerusuhan dimulai, dengan pusat-pusat kekuatan saingan di wilayah barat dan timur Libya.
Para pengunjuk rasa dan kelompok bersenjata sering menargetkan ladang minyak dan infrastruktur energi.
Haftar adalah tokoh dominan di timur dengan pasukan LNA-nya merebut kota Benghazi. Kota ini adalah terbesar kedua pada tahun 2017 dengan mengusir pejuang Daesh dan lainnya.
Bulan lalu, pasukannya memulai serangan di selatan untuk memerangi gerilyawan dan mengamankan ladang minyaknya. Kemudian pada 6 Februari memenuhi janji dengan bergerak di ladang El Sharara.
Sebuah video yang diposting secara online menunjukkan tentara yang bersuka ria di ladang minyak yang terletak jauh di selatan Libya. Sebelumnya milik pemerintah Tripoli yang diakui secara internasional.
Seorang residen LNA yang dikonfirmasi oleh kerabatnya di wilayah ladang minyak, sebuah kompleks luas yang membentang beberapa kilometer.
Seorang pejabat Tripoli, yang meminta namanya tidak disebutkan, mengakui bahwa LNA menguasai El Sharara. Dia menolak berkomentar lebih lanjut dan tidak ada pernyataan dari pemerintahan di Tripoli. (asr)
EpochTimesId – Militer Venezuela di bawah kekuasaan diktator sosialis, Nicolás Maduro menutup dan membarikade jembatan penting di perbatasan. Penutupan itu secara efektif menghalangi bantuan kemanusiaan internasional memasuki negara itu, yang telah bertahun-tahun hancur karena krisis sosial berupa kekurangan obat-obatan dan makanan.
Penyaluran bantuan tersebut telah direncanakan oleh pemimpin oposisi Juan Guaido bersama dengan negara-negara lain, yang mengakui Guaido sebagai presiden sementara Venezuela.
Sekitar 40 negara di seluruh dunia telah mendukung Guaido, yang mengatakan bahwa sebagai ketua Majelis Nasional yang dipimpin oposisi, dia adalah pemimpin yang sah Venezuela karena pemilihan presiden yang dimenangkan oleh Maduro tahun lalu adalah tipu muslihat untuk melegitimasi kekuasaan otoriter.
Maduro telah berpegang teguh pada kekuasaan dengan dukungan dari perwira tinggi militer negara itu. Menurut Kementerian Imigrasi dan Kontrol Imigrasi Kolombia, pihak militer yang memblokir Jembatan Internasional Tienditas dengan sebuah truk tanker raksasa berwarna oranye, dua kontainer biru besar, dan pagar kawat darurat di dekat kota perbatasan Cucuta.
Jembatan itu tidak hanya merupakan titik masuk utama di perbatasan Columbia, tetapi juga situs di mana para pejabat berencana untuk menyimpan bantuan kemanusiaan yang Guaido rencanakan untuk diberikan kepada rakyat Venezuela yang kelaparan. Pemerintahan Amerika Serikat, Donald Trump telah menjanjikan 20 juta dolar AS bantuan kemanusiaan, dan Kanada juga telah menjanjikan 53 juta dolar AS.
Maduro menolak bantuan internasional, dengan mengatakan, “Kami bukan pengemis.”
Warga Venezuela, Jose Mendoza, 22, berdiri di pintu masuk ke sisi jembatan Kolombia memegang spanduk bertuliskan, “Bantuan kemanusiaan sekarang!”
Mendoza mengatakan, bahwa Dia lelah melihat warga Venezuela menderita kekurangan makanan dan medis. Militer menurutnya harus berdiri pada pihak rakyat Venezuela yang menderita.
“Mereka harus berada di sisi rakyat dan mendukung kami,” kata Mendoza. “Mereka juga memiliki anggota keluarga yang sekarat karena kelaparan. Seruan itu untuk mereka juga.”
Wartawan mengabadikan bahwa sebuah tanker bahan bakar, trailer kargo, dan pagar sementara, digunakan sebagai barikade oleh otoritas Venezuela yang berusaha memblokir bantuan kemanusiaan yang masuk dari Kolombia melalui Jembatan Internasional Tienditas yang menghubungkan kedua negara seperti terlihat dari pinggiran Cucuta, Kolombia, pada 6 Februari 2019. (Foto : Fernando Vergara/AP/The Epoch Times)
Lebih dari 2 juta orang telah meninggalkan Venezuela sejak tahun 2015, menurut PBB. Eksodus didorong oleh krisis ekonomi di bawah kebijakan sosialis Maduro.
Pada tahun 2014, ekonomi negara itu, yang hampir seluruhnya bergantung pada cadangan minyak yang besar, lumpuh ketika harga minyak anjlok.
Tahun lalu, Maduro terpaksa memangkas 5 angka nol dari mata uang karena hiper inflasi, sebesar 4 persen per hari. Inflasi itu membuat uang kertas memiliki nilai lebih rendah dari kertas biasa. IMF memperkirakan pada Oktober bahwa inflasi akan mencapai tingkat tahunan 10 juta persen pada 2019.
“Militer Venezuela di bawah perintah Maduro menghalangi bantuan,” tulis Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo di Twitter. “Rezim Maduro harus MEMBIARKAN BANTUAN MENCAPAI ORANG-ORANG YANG MENGERIKAN.”
Dalam pidatonya State of the Union pada 5 Februari, Presiden Donald Trump mengatakan bahwa Amerika Serikat mendukung rakyat Venezuela.
“Kami mengutuk kebrutalan rezim Maduro, yang kebijakan sosialisnya telah mengubah negara itu dari negara terkaya di Amerika Selatan menjadi negara yang sangat miskin dan putus asa,” kata Trump.
Menurut The Borgen Project, sebuah organisasi yang dibentuk untuk memerangi kelaparan, “Venezuela miskin dan kelas menengah tidak mampu membeli makanan dan sering harus menunggu dalam antrean panjang yang dikenal sebagai ‘cola’, untuk dapat membeli makanan dasar seperti tepung dan beras.”
“Pada segmen penduduk termiskin, terutama di daerah kumuh dan daerah Caracas, gizi buruk telah meningkat pesat, sebagaimana dicatat oleh banyak petugas kesehatan. Seringkali, keluarga tidak mampu makan dua atau tiga kali sehari dan makanan itu hanya terdiri dari roti atau pisang.”
Guaido mengatakan pengiriman darurat adalah ‘ujian’ bagi angkatan bersenjata Venezuela, untuk melihat apakah mereka mematuhi perintah dari Maduro, atau jika mereka mengizinkan bantuan yang sangat dibutuhkan untuk diberikan kepada rakyat Venezuela.
Menteri Luar Negeri Kolombia, Carlos Holmes Trujillo mengatakan bahwa setiap upaya untuk memblokir bantuan untuk memasuki Venezuela sama dengan ‘kejahatan’.
“Melakukan kejahatan semacam itu akan memberi lebih banyak alasan bagi negara-negara bersatu untuk meminta Pengadilan Kriminal Internasional untuk menyelidiki Maduro,” kata Trujillo kepada wartawan, setelah pertemuan dengan Kepala Organisasi Negara-negara Amerika, Luis Almagro. (SIMON VEAZEY dan The Associated Press/The Epoch Times/waa)
Pihak berwenang Tiongkok memaksa Muslim Uighur makan daging babi, minum alkohol, dan merayakan liburan Tahun Baru Imlek, menurut laporan oleh Radio Free Asia (RFA).
Uighur adalah minoritas etnis Turk, mayoritas dari mereka mempraktikkan Islam dan tinggal di wilayah barat laut Tiongkok yang dikenal sebagai Xinjiang. Mereka secara tradisional tidak merayakan Tahun Baru Imlek, dan mengkonsumsi babi dan alkohol dilarang keras dalam Islam.
Otoritas Tiongkok, dalam beberapa tahun terakhir, telah meningkatkan penganiayaan terhadap kelompok minoritas tersebut, termasuk menangkap orang-orang Uighur dan menempatkan mereka di fasilitas-fasilitas penahanan, di mana mereka menjalani indoktrinasi politik dan dipaksa untuk mengecam dan meninggalkan keyakinan mereka. PBB memperkirakan bahwa ada sekitar 1 juta Uighur dan minoritas Muslim lainnya yang ditahan di dalam apa yang disebut sebagai “pusat-pusat pendidikan ulang keterampilan” ini.
Para mantan tahanan telah menceritakan pelanggaran hak asasi manusia di dalam fasilitas tersebut, seperti penyiksaan, narkoba, dan pemerkosaan.
Pejabat lokal di prefektur Ili Kazakh di Xinjiang telah mengundang penduduk untuk makan malam Tahun Baru Imlek di mana daging babi disajikan, dan mengancam akan mengirim para undangan tersebut ke “pusat pendidikan ulang” jika mereka menolak, menurut laporan RFA 6 Februari.
Seorang penduduk lainnya mengatakan kepada RFA bahwa upaya untuk memaksa umat Islam makan daging babi telah dimulai pada akhir 2018.
Para pejabat telah menempelkan bait-bait puisi Tahun Baru Imlek di pintu-pintu rumah warga Uighur dan Kazakh dan memberi mereka daging babi, menurut seorang wanita dengan nama Kesay yang menjadi bagian dari minoritas Kazakh.
“Jika kami tidak memasang bait puisi atau menggantung lentera, mereka mengatakan kami bermuka dua, dan mereka mengirim kami ke kamp-kamp pendidikan ulang,” katanya.
Upaya terbaru untuk memaksa Muslim Uighur untuk tidak menaati ajaran agama mereka tersebut adalah bagian dari kampanye rezim Tiongkok untuk menindas agama mereka. Rezim Tiongkok menggunakan alasan memerangi terorisme dan radikalisasi untuk menganiaya umat Muslim Uighur.
Dilxat Raxit, juru bicara World Uighur Congress, sebuah organisasi untuk orang-orang Uighur di pengasingan, mengatakan kepada RFA bahwa ia telah menerima laporan-laporan serupa mengenai masalah-masalah kehidupan Uighur.
“Menurut informasi kami, pemerintah Tiongkok meningkatkan kampanye untuk mengasimilasi atau membaurkan budaya orang-orang Uighur ke dalam budaya Han Tiongkok,” katanya. Tiongkok Han adalah kelompok etnis mayoritas di Tiongkok.
Di tengah kritik internasional terhadap “pusat pendidikan ulang,” Shohrat Zakir, ketua Partai Komunis di wilayah Xinjiang, membuat pembenaran yang sama tentang keberadaannya.
“Kami sedang mengajarkan bahasa umum nasional, hukum, dan peraturan untuk menyadarkan mereka tentang negara dan dunia serta hak-hak hukum, kewajiban, dan tugas-tugas mereka,” kata Zakir kepada sekelompok kecil wartawan asing yang diberi perjalanan keliling di fasilitas-fasilitas di Xinjiang selatan pada awal Januari.
Dia lebih lanjut mengklaim bahwa pusat-pusat pendidikan ulang tersebut dibangun untuk mengubah dan mendidik orang-orang yang dianggap oleh Partai Komunis Tiongkok menimbulkan risiko “tiga kekuatan jahat” “ekstremisme, separatisme, dan terorisme.” (ran)
EpochTimesId – Para peneliti mencoba melacak pemilik stik USB yang selamat dari proses saluran pencernaan Singa Laut atau Leopard Seal. Peneliti bahkan sempat tidak menyadari keberadaan flash disk itu, sehingga sempat dibekukan dalam sampel tinja selama lebih dari setahun.
Relawan di Institut Penelitian Air dan Atmosfer Nasional Selandia Baru (NIWA) sedang memilah sampel kotoran anjing laut beku, yang mengungkapkan petunjuk penting tentang hewan-hewan itu. Ketika itulah mereka menemukan dan menyadari adanya stik USB di dalamnya.
Perangkat memori itu masih berfungsi, dengan file foto dan file video utuh.
Pencarian siapa pemiliknya dengan cepat menjadi viral. Video yang ditemukan dalam flash disk itu, memperlihatkan seekor singa laut betina bersama dengan bayinya bermain-main di sekitar kayak biru. Video itu kemudian mendatangkan lebih dari 500.000 tontonan dalam sehari, setelah diposting ke media sosial.
NIWA is searching for the owner of a USB stick found in the poo of a leopard seal… Recognise this video? Scientists analysing the scat of leopard seals have come across an unexpected discovery – a USB stick full of photos & still in working order! https://t.co/2SZVkm5az4pic.twitter.com/JLEC8vuHH0
Jodie Warren, salah seorang sukarelawan yang menemukan stik USB, mengaku sedih dengan insiden ini.
“Sangat mengkhawatirkan bahwa hewan-hewan Antartika yang menakjubkan ini, memiliki plastik seperti ini, di dalam tubuh mereka,” kata Warren menurut NIWA.
NIWA mendorong para sukarelawan untuk mengambil dan mengirim sampel kotoran anjing laut langka, karena memberikan pengetahuan dan wawasan unik tentang gaya hidup hewan.
Sampel khusus yang berisi flash disk dibekukan pada November 2017. Para peneliti kemudian memeriksa dan menganalisisnya pada Januari 2019, menurut pernyataan NIWA.
“Sebelum analisis sampel dicairkan, maka pada dasarnya kita harus menyaringnya. Anda meletakkannya di bawah keran dingin, melepaskan semua barang kotor, menaburkannya sedikit dan memisahkan tulang, bulu, rumput laut dan hal-hal lainnya,” jelas Warren.
Ketika mereka menemukan flash disk itu, mereka membiarkannya mengering selama 2 minggu. Barulah mereka mencobanya dan menemukan foto dan video aktivitas singa laut di perairan Porpoise Bay di Caitlin.
“Satu-satunya petunjuk bagi siapa yang mungkin mengambilnya adalah sebuah kayak biru,” kata sebuah pernyataan
Sampel kotoran telah diambil pada November 2017 sekitar 30 mil dari ujung selatan Pulau Selatan Selandia Baru oleh dokter hewan setempat. Dia ingin memeriksa kesehatan singa laut yang nampak kurus dan sedang beristirahat di Pantai Oreti, Invercargill. Sehingga sang dokter mengambil sampel kotoran, mengemasnya dan mengirimkannya ke NIWA, dan kemudian langsung dimasukkan ke dalam freezer.
“Kotoran itu, yang dikenal secara ilmiah sebagai ‘scat’, memiliki ukuran dua roti gulung. Ini sama bernilainya dengan emas, bagi para peneliti singa laut,” kata pernyataan NIWA. “Ini bisa memberi tahu mereka apa yang dimakan oleh predator Antartika ini, sedikit tentang kesehatan mereka dan berapa lama mereka berada di perairan Selandia Baru.” (SIMON VEAZEY/The Epoch Times/waa)
