Epochtimes.id- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI) resmi menetapkan Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan sebagai tersangka atas dugaan menerima suap. Kasus ini terkait dana Alokasi Khusus (DAK) fisik pada perubahan APBN 2016.
“KPK menetapkan TK sebagai tersangka, TK ini sebagai Wakil Ketua DPR RI 2014-2019,” ujar Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan di Jakarta, Selasa (30/10/2018).
Wakil Ketua Umum PAN ini diduga menerima suap dan dijerat melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Menurut Basaria, Muhamad Yahya Fuad selaku Bupati Kebumen Periode 2016-2021 melakukan pendekatan terhadap sejumlah anggota DPR RI, salah satunya adalah Taufik Kurniawan. Ini tak lain Taufik Kurniawan sebagai Wakil Ketua DPR RI yang memiliki ruang lingkup kerja pada Badan Anggaran DPR RI.
Sebelumnya, KPK telah mengirimkan surat pencegahan berpergian ke luar negeri kepada pihak imigrasi atas nama Taufik Kurniawan dalam enam bulan ke depan. Surat dari KPK ini diterima oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Jumat 26 Oktober 2018.
Selain Taufik Kurniawan, KPK Juga Ketua DPRD Kabupaten Kebumen periode 2014 – 2019 Cipto Waluyo sebagai tersangka.
Atas kasus ini, Cipto diduga menerima hadiah atau janji terkait dengan pengesahan atau pembahasan APBD Kabupaten Kebumen periode 2015 – 2016, pengesahan atau pembahasan APBD Perubahan Kabupaten Kebumen periode 2015- 2016, dan pokok pikiran DPRD Kebumen tahun 2015-2016.
Basaria mengatakan dugaan penerimaan hadiah atau janji tersebut terkait dengan tiga hal, yakni:
Pengesahan atau pembahasan APBD Kab Kebumen periode 2015 2016
Pengesahan atau pembahasan APBD Perubahan Kab Kebumen periode 2015- 2016, dan
Pokok pikiran DPRD Kebumen tahun 2015-2016
Basaria mengatakan diduga jika uang ketok atau uang aspirasi tidak diberikan, maka DPRD Kebumen akan mempersulit pembahasan APBD murni TA 2015.
“Merespons hal tersebut, Pemkab Kebumen, menyetujui akan memberikan ‘uang aspirasi’,” kata Basaria Panjaitan.
CW disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana. (asr)
Selama lebih dari satu dasawarsa, kelompok-kelompok hak asasi manusia dan investigasi independen telah menyatakan bahwa rezim komunis Tiongkok telah memanen organ-organ tubuh bukan hanya dari para tahanan kriminal yang terpidana mati, tetapi juga puluhan ribu orang yang dipenjara karena perbedaan pandangan politik atau keyakinan agama mereka.
Beijing mengklaim bahwa mereka tidak lagi mengambil organ dari para tahanan yang dieksekusi, dengan mengutip undang-undang 2015 yang melarang praktik tersebut, dan secara mentah-mentah menolak klaim-klaim mengenai para pembangkang yang dibunuh untuk diambil organnya.
Selama hampir dua dekade terakhir, pasien di seluruh dunia yang membutuhkan transplantasi organ telah melakukan perjalanan ke Tiongkok untuk operasi, di mana mereka mengatakan mampu mendapatkan organ yang cocok dalam beberapa minggu atau bulan, jauh lebih singkat daripada masa tunggu normal di negara-negara maju.
Penyelidikan baru-baru ini oleh para peneliti hak asasi manusia telah menemukan bahwa Palang Merah Tiongkok, Red Cross Society of China (RCSC), sedang menunda apa yang seharusnya dilakukan ketika harus membuat sistem donor organ, bertentangan dengan pernyataan Beijing bahwa semua transplantasi di Tiongkok sekarang melibatkan donor sukarela.
Menurut Organisasi Dunia untuk Menyelidiki Penganiayaan Falun Gong (WOIPFG), RCSC telah merencanakan untuk membangun sebuah infrastruktur untuk donasi organ sukarela sejak tahun 2012, namun hampir tidak ada kemajuan yang telah dibuat, selain dari promosi dasar dan layanan pendaftaran online. WOIPFG didirikan di Amerika Serikat untuk menyelidiki dan mempublikasikan informasi tentang penganiayaan Falun Gong, sebuah latihan spiritual Tiongkok yang telah dilarang oleh Partai Komunis Tiongkok sejak tahun 1999.
Laporan terbaru WOIPFG, yang diterbitkan 21 Oktober, telah meninjau ulang sistem donasi organ RCSC di enam distrik administratif utamanya di Beijing. Investigasi yang dilakukan pada bulan Agustus dan September tahun ini, menyimpulkan bahwa sistem RCSC tidak aktif.
Para peneliti berhasil menghubungi Wang Chaohui, kepala urusan donor organ di RCSC di Beijing. Dalam percakapan telepon, dia mengatakan bahwa RCSC Beijing belum memulai donasi organ apa pun dan bahwa tidak ada kantor untuk memfasilitasi donasi organ yang telah didirikan.
Rumah sakit, katanya, tidak bekerja sama dengan RCSC untuk transplantasi tetapi mencari organ secara mandiri. Rumah sakit militer melakukan sebagian besar transplantasi organ di Beijing, tambahnya.
Enam wilayah administrasi RCSC yang diselidiki WOIPFG berada di distrik Haidian, Xicheng, Dongcheng, Chaoyang, Shijingshan, dan Fengtai, di mana terdapat 23 lokasi transplantasi organ di Beijing, dan di mana mayoritas transplantasi dilakukan.
WOIPFG juga menyelidiki dua stasiun donasi, Peking Union Medical College dan Capital Medical University, serta Kantor Koordinasi Donasi Tubuh RCSC di Beijing. Penyelidikan menegaskan bahwa RCSC di Beijing tidak melakukan kerja donor organ.
Investigasi WOIPFG menunjukkan bahwa sejak tahun 2000, setahun setelah dimulainya penganiayaan terhadap Falun Gong, industri transplantasi organ di Tiongkok tumbuh secara berlipat-lipat. Menurut kelompok tersebut, setidaknya 891 rumah sakit melakukan transplantasi organ secara nasional. Selama bertahun-tahun, rumah sakit Tiongkok memiliki rata-rata ribuan transplantasi setiap tahun.
Laporan tersebut menyatakan bahwa meskipun kekurangan donasi organ melalui RCSC, Rumah Sakit Rakyat Universitas Peking melakukan lebih dari 4.000 transplantasi hati dan ginjal setiap tahun, menurut catatan rumah sakit.
Menurut data yang dirilis oleh otoritas Tiongkok, jumlah transplantasi organ di Tiongkok telah meningkat sejak tahun 2015, WOIPFG melaporkan.
Pada tahun 2006, bukti awal bahwa rezim Tiongkok mengambil organ dari para tahanan hati nurani dibawa ke publik melalui karya dua orang Kanada, pengacara hak asasi manusia David Matas dan mantan Menteri Luar Negeri untuk Asia-Pasifik David Kilgour.
Penelitian mereka menunjukkan bahwa sebagian besar tahanan, yang terbunuh dalam prosesnya, adalah praktisi Falun Gong. (ran)
Meskipun mantan Presiden AS Barack Obama dan pemimpin Tiongkok Xi Jinping telah menandatangani perjanjian untuk kedua negara tersebut mengakhiri peretasan demi keuntungan komersial, Partai Komunis Tiongkok (PKT) tidak menghentikan kegiatan spionase. Ia hanya menggunakan metode pencurian yang lain.
Menurut laporan terbaru dari Military Cyber Affairs, sebuah jurnal yang diterbitkan oleh Asosiasi Profesional Cyber Militer (Military Cyber Professionals Association), rezim Tiongkok telah beralih dari menggunakan serangan siber ke metode mencuri dengan mencegat informasi rahasia yang ditransfer melalui internet.
Pelaku utama yang terlibat dalam operasi ini adalah China Telecom, sebuah perusahaan telekomunikasi milik negara Tiongkok. Para penulis laporan Chris C. Demchak dari Akademi Angkatan Laut AS dan Yuval Shavitt dari Universitas Tel Aviv menyatakan bahwa PKT kemungkinan menggunakan China Telecom daripada perusahaan telekomunikasi utama Tiongkok lainnya seperti Huawei dan ZTE karena kontroversi seputar keduanya yang terjadi pada saat itu.
Meskipun dimiliki secara pribadi, kedua perusahaan tersebut memiliki hubungan erat dengan rezim Tiongkok. Produk-produk mereka telah ditolak oleh pemerintah di seluruh dunia karena risiko spionase dan pelanggaran keamanan nasional.
Meskipun perjanjian Obama dan Xi Jinping tahun 2015 tersebut pada awalnya secara signifikan telah menurunkan serangan langsung pada jaringan komputer, “ia tidak melakukan apa pun untuk mencegah pembajakan faktor penunjang utama (backbone) internet vital untuk negara-negara Barat.”
“Secara nyaman dan menguntungkan, China Telecom memiliki 10 ‘point of presence’ (PoP) internet yang dikendalikan secara strategis di seluruh backbone internet di Amerika Utara,” kata laporan itu.
PoP adalah titik akses lokal yang menghubungkan para pengguna dari satu area ke bagian area internet lainnya.
China Telecom telah membajak data melalui PoP-nya di infrastruktur internet Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya, kemudian mengalihkan lalu lintas internet tersebut melalui Tiongkok untuk “penggunaan jahat.” Laporan tersebut mencatat bahwa node (titik redistribusi atau titik akhir komunikasi) internet yang digunakan dalam bentuk pencurian ini berlokasi “di seluruh dunia termasuk Eropa dan Asia.”
“Penghargaan-penghargaan besar dapat diperoleh dari pembajakan, pengalihan, lalu menyalin lalu lintas yang kaya dengan informasi yang masuk atau melintasi Amerika Serikat dan Kanada, sering tanpa diketahui dan kemudian disampaikan hanya dengan jeda waktu sedikit,” menurut laporan tersebut.
Para penulis, yang menyoroti keseriusan ancaman tersebut, menulis, “Hal yang umum dan telah menunjukkan dengan mudah dimana seseorang dapat dengan secara sederhana mengalihkan dan menyalin data dengan mengendalikan simpul-simpul (node) kunci yang terkubur dalam infrastruktur suatu negara yang membutuhkan respon kebijakan yang mendesak.” Mereka telah merekomendasikan mengadopsi strategi antara sekutu-sekutu AS untuk “membatasi opsi-opsi pembajakan internet oleh Tiongkok dan memperbaiki ketidakseimbangan dalam akses informasi dan potensi kerugian.”
Menginterupsi dan mengubah rute lalu lintas internet memungkinkan Tiongkok “mengakses jaringan organisasi, mencuri data berharga, menambahkan implan jahat ke lalu lintas yang tampaknya normal, atau hanya mengubah atau merusak data berharga,” kata laporan tersebut.
China Telecom saat ini memiliki delapan PoP di Amerika Serikat dan dua di Kanada. Ini termasuk PoP di Washington, New York, Los Angeles, Dallas, dan kota-kota besar lainnya. Laporan tersebut menyatakan bahwa dengan menggunakan PoP-PoP ini, China Telecom dapat membajak lalu lintas domestik AS dan antar negara dan mengalihkannya selama beberapa hari, minggu, dan bulan.
Meskipun beberapa orang dapat menyatakan bahwa lalu lintas internet yang telah dialihkan tersebut dapat terhapus ketika perilaku internet normal untuk perusahaan-perusahaan seperti itu, “ini, khususnya, memberi kesan niat jahat, justru karena karakteristik-karakteristik transit yang tidak biasa, yaitu rute-rute yang diperpanjang dan jangka waktu abnormal.”
Laporan ini memberikan bukti untuk klaim-klaimnya, menunjukkan bagaimana lalu lintas internet telah dibajak oleh China Telecom, termasuk insiden pada tahun 2016, ketika data yang ditransfer dari Kanada ke situs pemerintah Korea Selatan telah dibajak oleh China Telecom dan dialihkan melalui Tiongkok selama hampir enam bulan.
“Ini adalah skenario sempurna untuk spionase jangka panjang, di mana perlindungan-perlindungan lokal milik korban tidak akan meningkatkan alarm-alarm tanda bahaya mengenai jalan memutar jangka panjang tersebut,” kata laporan.
Pelanggaran serupa juga digunakan pada data yang ditransfer dari Amerika Serikat ke “bank Anglo-Amerika” besar yang berkantor pusat di Milan, Italia. Laporan tersebut tidak mengidentifikasi bank dengan nama. Ia menyatakan bahwa lalu lintas internet yang dimulai di PoP milik ChinaNet, sebuah unit yang dimiliki sepenuhnya oleh China Telecom, dekat Los Angeles telah dibajak selama sembilan jam, dan bahwa “aktor ChinaNet tampaknya mengalami kesulitan dalam mengatur lalu lintas kembali ke Milan.”
“Rute di dalam jaringan Tiongkok berubah beberapa kali karena para penyerang berusaha untuk mencoba dan mengarahkan kembali lalu lintas tersebut,” kata laporan itu.
Rezim Tiongkok telah memanfaatkan untuk “menerobos celah-celah kekurangan sistem terdistribusi Internet” guna mencapai tujuannya untuk mengendalikan komunikasi-komunikasi asing, menurut pakar keuangan dan teknologi yang berbasis di AS Chriss Street.
Mengingat keseriusan dari ancaman tersebut, yang mengabaikan sistem-sistem keamanan target dan menghindari situasi peretasan konvensional hanya dengan mencuri data saat ditransfer, penulis menyatakan bahwa kebijakan baru diperlukan untuk memerangi serangan semacam itu, “kebijakan ‘Access Reciprocity’”, yang akan mengharuskan Beijing untuk mengizinkan jumlah PoP yang sama yang dijalankan oleh perusahaan telekomunikasi AS di Tiongkok seperti jumlah PoP telekomunikasi Tiongkok di Amerika Serikat, misalnya. Jika Tiongkok menolak untuk mengikuti timbal balik, maka Amerika Serikat dapat memblokir lalu lintas yang melewati PoP Tiongkok. (ran)
Epochtimes.id- Hingga saat ini total lokasi BBM 1 Harga yang telah direalisasikan Pertamina sampai Oktober 2018, untuk tahap I dan II yakni sebanyak 112 titik, di mana 54 titik telah direalisasikan pada tahap I tahun 2017.
Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Adiatma Sardjito menyatakan pada tahun 2018, yang merupakan tahap ke-2 BBM satu harga, Pertamina mendapatkan penugasan mengoperasikan 67 lokasi BBM 1 Harga.
Menurut dia, beroperasinya lembaga penyalur di 58 titik, Pertamina telah merealisasikan 87% dari target BBM 1 Harga tahap ke-2, dan masih ada 9 titik lagi yang harus dituntaskan hingga akhir Desember 2018.
“Kami upayakan 67 titik bisa selesai lebih cepat pada bulan November, sehingga pada akhir tahun 100% atau semua titik yang ditargetkan pemerintah sudah terealisasi,” jelas Adiatma dalam keterangan tertulisnya Selasa (30/10/2018).
PT Pertamina (Persero) terus merealisasikan BBM Satu Harga di beberapa wilayah Indonesia, yang tahun ini memasuki tahap ke-2. Sampai hari ini, Pertamina telah mengoperasikan 58 Lokasi BBM 1 Harga yang ditugaskan pemerintah untuk direalisasikan tahun 2018 (30/10).
Ke-58 titik tersebut tersebar di seluruh Indonesia, yakni di wilayah Pertamina Marketing Operation Region I (Aceh, Sumut, Sumbar, Riau) 8 titik, Wilayah Marketing Operation Region II (Sumatera Selatan, Lampung) 3 titik, wilayah Marketing Operation Region V ( NTB dan NTT) 10 Titik, wilayah Marketing Operation Region VI (Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan) 15 titik, Marketing Operation Region VII ( Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo dan Sulawesi Tenggara) 9 titik dan di wilayah Marketing Operation Region VIII (Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat) sebanyak 13 titik.
“Lembaga penyalur BBM yang telah beroperasi, 21 diantaranya sudah diresmikan pemerintah dalam hal ini BPH Migas dan ESDM, namun demikian lembaga penyalur yang belum diresmikan tetap beroperasi dan melayani masyarakat,”kata Adiatma.
Program BBM Satu Harga merupakan program pemerintah dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dimana menjadi perhatian khusus pemerintah agar masyarakat yang tinggal di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar) bisa merasakan harga BBM sesuai ketentuan Pemerintah dalam rangka pemerataan dan asas keadilan.
Adiatma menambahkan rata-rata penyaluran BBM Premium dan Solar periode 2017 sebesar 1.856 KL/ bulan untuk 54 lembaga penyalur. Sementara pada tahun 2018 apabila 67 lembaga penyalur telah beroperasi maka rata-rata penyaluran BBM sebesar 5.727 KL/bulan.
Sesuai dengan Permen ESDM No.36 Tahun 2016 tentang Percepatan Pemberlakuan Satu Harga JBT & JBKP Secara Nasional, Pertamina ditargetkan mendirikan lembaya penyalur di 150 titik selama 3 tahun dari 2017 – 2019.
Pada tahun 2017 ditargetkan 54 titik di daerah dengan infrastruktur darat dan laut cukup baik, tahun 2018 sebanyak 67 titik di daerah dengan infrastruktur darat dan laut terbatas dan 29 titik pada tahun 2019 di daerah dengan infrastruktur darat dan laut cukup sulit. (asr)
Epochtimes.id- Keputusan Presiden Sri Lanka untuk memecat perdana menteri telah menimbulkan keraguan di kalangan investor global dan analis keuangan tentang membaiknya ekonomi jangka pendek negara itu.
Apalagi kini Sri Lanka terus bergulat dengan lambatnya pertumbuhan ekonomi dan mata uang yang terus anjlok.
Di antara sorotan utama bagi investor adalah kemampuan Sri Lanka untuk membayar kembali utang luar negerinya dalam jumlah besar di tengah kemungkinan berkurangnya reformasi ekonomi.
Presiden Maithripala Sirisena memecat Perdana Menteri Ranil Wickremesinghe.
Presiden Sri Lanka ini pun mengangkat mantan presiden Mahinda Rajapaksa yang menjerumuskan negara itu dalam kegaduhan.
Wickremesinghe menuding pemecatannya adalah ilegal. Dia pun bersikukuh masih sebagai perdana menteri dan mendapat dukungan dari mayoritas anggota parlemen.
“Kemampuan untuk melaksanakan reformasi dapat melambat mengingat perkembangan politik dan fakta bahwa pemilihan presiden akan berakhir pada akhir 2019, yang akan menjadi negatif bagi aset Sri Lanka,” kata analis DBS dalam sebuah catatan pada 29 Oktober.
Menurut DBS, Sri Lanka, bergantung pada dukungan asing, memiliki utang sebesar $ 15 miliar jatuh tempo antara 2019 dan 2022.
Biaya jasa utang juga akan meningkat karena mata uang yang lebih melemah seperti dilaporkan oleh Morgan Stanley.
India dan negara-negara Barat telah menyatakan keprihatinannya tentang hubungan Rajapaksa dengan Tiongkok, ketika ia meloloskan miliaran dolar investasi dari Beijing selama masa jabatannya sebagai presiden.
Sebelumnya Maithripala Sirisena ikut andil membantu membangun kembali negara itu setelah 26 tahun perang saudara melawan etnis separatis Tamil yang berakhir pada 2009.
Investasi tersebut telah membuat Sri Lanka terjebak utang dan memaksanya menyerahkan pengelolaan pelabuhan selatan yang strategis ke Tiongkok.
Lembaga pemeringkat kredit Moody’s mengatakan ketidakpastian kebijakan dapat menyakiti sentimen investor dan menyulitkan negara untuk membiayai kembali utang yang jatuh tempo pada awal 2019 dengan tingkat yang terjangkau.
“Krisis politik saat ini di Sri Lanka adalah kredit negatif bagi penguasa,” kata Matthew Circosta, seorang analis dari Moody’s Sovereign Risk Group.
“Dan pada saat pasar keuangan global bergolak, ketidakpastian tentang arah kebijakan masa depan bisa berdampak negatif besar dan kekal terhadap kepercayaan investor internasional.”
Kekeringan dan Banjir
Kondisi moneter dan fiskal yang ketat, dan sektor pertanian kini menghadapi serentetan memburuknya cuaca – termasuk kekeringan dan banjir – telah menyebabkan pertumbuhan ekonomi negara itu jatuh ke posisi terendah selama 16 tahun pada 3,3 persen tahun lalu.
Bulan ini, Dana Moneter Internasional (IMF) merevisi proyeksi untuk pertumbuhan ekonomi 2018 menjadi di bawah 4 persen, dari perkiraan bulan Juni sebesar 4 persen.
Setelah meninjau program ekonomi Sri Lanka yang didukung oleh pinjaman tiga tahun sebesar $ 1,5 miliar, kepala misi IMF, Manuela Goretti mengatakan memberikan kerentanan yang signifikan. IMF menilai reformasi diperlukan untuk mempercepat memperkuat ketahanan ekonomi.
Beberapa tahun terakhir, pemerintah Sri Lanka telah memperkenalkan reformasi pajak, disiplin keuangan di lembaga-lembaga pemerintah, reformasi perusahaan milik negara yang merugi, dan mengadopsi formula harga BBM yang disesuaikan setiap bulan.
Namun, Nomura, dalam catatan bulan lalu, mengatakan Sri Lanka paling berisiko terhadap krisis mata uang di antara 30 negara yang dicakupnya mengingat kebutuhan refinancingnya yang besar.
Pada 29 Oktober, rupee Sri Lanka merosot ke rekor terendah 174,30 per dolar. Ini berakhir pada 173,75 / 90 per dolar pada 29 Oktober, dibandingkan dengan penutupan sebelumnya 173,05 / 20.
Mata uang Sri Lanka telah melemah 12,8 persen sepanjang tahun ini seperti diungkap Refinitiv Eikon. (asr)
EpochTimesId – Startup Perancis menggunakan drone dan teknologi 3D untuk membuat rekonstruksi digital dari situs warisan budaya yang hancur akibat konflik di Timur Tengah. Teknisi Iconem, startup yang berbasis di Paris, menggunakan drone dan kamera digital untuk mengambil ratusan ribu foto situs warisan budaya yang berisiko hancur, atau sudah hancur seperti Palmyra dan Aleppo di Suriah, dan Mosul di Irak.
Teknolog informasi kemudian menggabungkan penggunaan algoritma yang dibuat khusus, dilengkapi dengan kecerdasan buatan, dan superkomputer untuk memproses foto-foto. Proses super-komputer itu kemudian menghasilkan rekonstruksi 3D dari situs peninggalan budaya yang rusak.
Startup itu berharap bahwa rekonstruksi digital mereka akan digunakan ketika saatnya tiba. Dimana desain 3D itu diharapkan dapat dijadikan acuan untuk membangun kembali kota-kota prasejarah yang hancur dilanda perang, seperti Aleppo dan Mosul.
“Dan model 3D yang kami miliki, dalam prosesnya akan menghasilkan serta membantu membuat peta umum dan daftar tanah kota dan semua analisis perkotaan yang akan memungkinkan para arsitek untuk memutuskan bagaimana kita akan merekonstruksi kota. Monumen mana yang akan kita jaga dan yang dapat kita kembalikan, dan strategi apa yang akan kita terapkan untuk rekonstruksi pada masa depan,” kata Pendiri Iconem, Yves Ubellman.
Situs yang dihancurkan di kota tua Aleppo selama konflik Suriah selama tujuh tahun termasuk masjid Umayyah, benteng bersejarah, dan Al-Madina Souq.
Iconem juga telah mendokumentasikan amphitheatre kuno yang mengesankan di Libya, yang dibangun pada abad ke-7 SM, Leptis Magna. Panggung itu yang sebagian besar telah lolos dari kerusakan akibat konflik, tetapi beresiko rusak dan/atau runtuh akibat pembangunan perkotaan yang masif, vandalisme, dan bencana alam.
Kelompok ini telah bekerja sama dengan Warisan Dunia (World Heritage), UNESCO, untuk berkontribusi pada proyek mereka untuk program “Bangkitlah Semangat Mosul.” Proyek yang bertujuan untuk membantu merencanakan rekonstruksi kota Irak yang dibom hingga berantakan selama perang melawan pendudukan Negara Islam tiga tahun lamanya.
“Seperti yang Anda ketahui, populasi Mosul dan Aleppo akan mulai kembali ke kota-kota itu, segera setelah konflik berakhir. Dan tentu saja, ketika penduduk kembali, mereka mencoba untuk merekonstruksi dengan sangat cepat, tidak selalu dengan cara yang terkoordinasi. Jadi, penting untuk memiliki visi kota seperti sebelum upaya rekonstruksi pertama,” kata Ubellman.
Sebuah pameran rekonstruksi digital dibuka pada 10 Oktober 2018 di Arab World Institute yang bertajuk, “Kota Tua Bersejarah, Sebuah Perjalanan Virtual dari Palmyra ke Mosul.”
Roger Givarnet, seorang pengunjung di pameran itu, berkomentar, “Saya merasa sedih karena saya mengunjungi Leptis Magna dan Aleppo sebelum pemboman dan sungguh menyayat hati, benar-benar karena itu adalah kota yang sangat indah, dilestarikan dengan baik dengan kehidupan nyata untuk itu, dan melihat ini (kerusakan), menyedihkan.”
Iconem juga bekerja sama dengan Ubisoft, perusahaan video game Prancis, untuk menciptakan pengalaman realitas virtual yang imersif dari rekonstruksi digital, yang akan dapat dicoba oleh pengunjung. (Reuters/The Epoch Times/waa)
Video Pilihan :
https://www.youtube.com/watch?v=JGc59EiEYwQ
Simak juga, Pengakuan Dokter yang Dipaksa Panen Organ Hidup :
WASHINGTON – Membuka front baru dalam perdagangan dan perselisihan teknologinya dengan Tiongkok, pemerintahan Trump pada 29 Oktober mengambil tindakan untuk menghentikan ekspor komponen, perangkat lunak, dan barang teknologi AS untuk pembuat semikonduktor yang didukung negara Tiongkok
Departemen Perdagangan mengatakan telah menempatkan Fujian Jinhua Integrated Circuit Co., Ltd pada daftar entitas yang tidak dapat membeli produk-produk tersebut dari perusahaan-perusahaan AS, menyebut “potensi risiko serius” bahwa kapasitas chip memori baru perusahaan Tiongkok tersebut akan mengancam kelangsungan hidup para pemasok Amerika seperti chip untuk sistem-sistem militer.
Dikatakan dalam sebuah pernyataan bahwa Fujian Jinhua “menimbulkan risiko serius untuk terlibat dalam kegiatan yang bertentangan dengan kepentingan nasional Amerika Serikat.”
Tindakan ini mirip dengan langkah Departemen Perdagangan yang hampir menempatkan perusahaan peralatan telekomunikasi Tiongkok ZTE Corp keluar dari bisnis awal tahun ini dengan memutus jalur dari para pemasok AS.
ZTE, yang telah gagal mematuhi ketentuan setelah melanggar sanksi-sanksi yang diberlakukan untuk Iran dan Korea Utara, telah diizinkan untuk melanjutkan pembelian produk AS setelah penyelesaian masalah yang telah direvisi dan pembayaran denda $1 miliar.
Tindakan terhadap Fujian Jinhua kemungkinan akan memicu ketegangan baru antara Beijing dengan Washington karena perusahaan tersebut berada di jantung program “Made in China 2025” untuk mengembangkan industri teknologi tinggi baru.
Rejim Tiongkok memberikan tekanan besar pada perusahaan Tiongkok untuk meningkatkan produksi domestik teknologi inti, dengan tujuan mencapai swasembada dan mendominasi rantai pasokan global pada tahun 2025.
Dua ekonomi teratas dunia tersebut sudah melancarkan perang tarif besar atas sengketa perdagangan mereka, dengan tarif-tarif bea masuk AS di tempatkan untuk barang-barang Tiongkok senilai $250 miliar dan bea Tiongkok senilai $110 miliar untuk barang-barang AS.
Fujian Jinhua, yang memulai pabrik chip baru senilai $5,7 miliar di Provinsi Fujian, terkait dengan tuduhan pemerintahan Trump bahwa Tiongkok secara sistematis telah mencuri dan memaksa transfer teknologi Amerika.
Dalam beberapa tahun terakhir, rezim Tiongkok telah berusaha untuk mewujudkan ambisi ekonominya dengan mencuri kekayaan intelektual, memaksa transfer teknologi sebagai pertukaran untuk akses pasar, mensubsidi perusahaan-perusahaan Tiongkok, dan membeli perusahaan-perusahan asing untuk mendapatkan teknologi-teknologi rahasia.
Fujian Jinhua dan mitra Taiwan United Microelectronics Corporation dituduh Desember lalu oleh pembuat chip memori AS Micron Technology telah mencuri desain chip Micron, sebuah kasus yang masih berlangsung di pengadilan California.
Menurut laporan-laporan media, pembuat chip Amerika tersebut telah mengetahui dirinya menjadi target setelah menolak tawaran akuisisi. Fujian Jinhua dan mitra Taiwannya berkolaborasi untuk memikat karyawan Micron untuk mencuri rahasia-rahasia perusahaan, kata Micron.
Tidak segera jelas apa efek tindakan Departemen Perdagangan terhadap operasi-operasi Fujian Jinhua.
Sekretaris Perdagangan AS Wilbur Ross mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa pabrik baru perusahaan Tiongkok tersebut kemungkinan adalah penerima manfaat dari “teknologi asal AS” dan produksi tambahannya akan mengancam kelangsungan jangka panjang para pembuat chip AS.
“Ketika sebuah perusahaan asing terlibat dalam aktivitas yang bertentangan dengan kepentingan keamanan nasional kita, kita akan mengambil tindakan kuat untuk melindungi keamanan nasional kita,” katanya. “Menempatkan [Fujian] Jinhua pada Daftar Entitas akan membatasi kemampuannya untuk mengancam rantai pasokan komponen penting dalam sistem militer kita.” (ran)
EpochTimesId – Badan Antariksa Amerika Serikat, NASA berhasil menyelesaikan tiga tahap uji parasut yang akan digunakan untuk mendaratkan pesawat luar angkasa ke permukaan Mars pada tahun 2020. Proyek ASPIRE (Advanced Supersonic Parachute Inflation Research Experiment/Eksperimen Penelitian Inflasi Parasut Supersonik Lanjut) NASA, ditugasi mengembangkan parasut yang dapat membuka sangat cepat.
Parasut tersebut dapat membuka dengan kecepatan sangat tinggi, dalam atmosfer yang sangat menyebar. Dalam serangkaian tiga tes berkecepatan tinggi dan ketinggian maksimal, yang berakhir pada 7 September, para ilmuwan di Jet Propulsion Lab (JPL) NASA sudah berhasil mengumpulkan data.
Pada 3 Oktober 2018, mereka mengumumkan hasil uji coba, bahwa Mereka telah mengembangkan parasut terkuat dan tercepat yang pernah digunakan. Parasut mereka siap untuk digunakan pada misi Amerika ke Planet Mars.
“Mars 2020 akan membawa muatan terberat ke permukaan Mars, dan seperti semua misi Mars kami sebelumnya, kami hanya memiliki satu parasut dan itu harus bekerja,” kata John McNamee, manajer proyek Mars 2020 di JPL.
“Tes ASPIRE telah menunjukkan dengan sangat rinci bagaimana parasut kita akan bereaksi ketika pertama kali digunakan dalam aliran supersonik yang tinggi di atas Mars. Dan biarkan aku memberitahumu, itu terlihat cantik.”
Sebuah parasut yang ditempatkan di atas Mars menghadapi tantangan yang tidak akan pernah dihadapi parasut terestrial. Atmosfer di sekitar Mars jauh lebih padat daripada Bumi, sekitar 1 persen dari Bumi, yang berarti parasut tersebut akan mengembang lebih lama per satuan luas permukaan persegi.
Bahkan dengan gravitasi kurang dari dua pertiga, parasut tidak dapat bekerja di Mars, dengan kinerja hampir sama seperti di Bumi.
Selanjutnya, karena Mars Lander akan jatuh lebih dari 900 mil per jam, parasut harus terbuka sepenuhnya dengan sangat cepat, meskipun memiliki lebih sedikit hambatan atmosfer, yang merupakan kekuatan pendorong di belakang proses dengan parasut terestrial.
Parasut ASPIRE bekerja dengan sangat baik, lebih baik daripada yang diperlukan.
Parasut luar angkasa ASPIRE NASA mengembang ketika ujicoba. (Screenshot/NASA/YouTube/The Epoch Times)
Ujicoba itu berlangsung di posisi tertinggi atmosfer Bumi, di mana kondisinya menyerupai Mars. Payload diluncurkan dengan menggunakan roket Black Brant IX setinggi 58-kaki. Payload kemudian dikeluarkan, dan ketika mencapai kecepatan dan ketinggian yang tepat (23,6 mil tinggi, perjalanan di Mach 1,8) parasut dikembangkan.
“Atmosfir Bumi di dekat permukaan jauh, lebih padat daripada di dekat permukaan Mars, sekitar 100 kali,” kata Ian Clark, pemimpin teknis ujicoba dari JPL.
“Tapi tinggi, yang sekitar 23 mil, kepadatan atmosfer di Bumi sangat mirip dengan 6 mil di atas Mars, yang kebetulan adalah ketinggian pada Mars yang direncanakan pada 2020, dimana pesawat luar angkasa akan mengembangkan parasutnya.”
Parasut itu dipasang hampir dua kali kecepatan suara. Dibutuhkan kurang dari setengah detik untuk bundel berukuran bundar dari tabung, Kevlar, dan Technora untuk memperluas volume, menghasilkan lebih dari 67.000 pon drag. Itu sekitar 85 persen lebih tinggi dari kondisi yang akan dihadapi parasut itu di Mars yang diprediksikan oleh ilmuwan NASA.
Lebih penting lagi, parasut tersebut telah berhasil digunakan dan menurunkan beban dengan aman 40 persen lebih tinggi dari harapan, seperti kebutuhan yang akan digunakan selama misi Mars tahun 2020.
Kini setelah ujicoba parasut berhasil lulus tes, Clark dan krunya akan fokus pada ujicoba pendaratan.
“Usaha kami, semua tentang membantu misi 2020, agar pendaratannya tetap sesuai jadwal 28 bulan dari sekarang,” kata Clark. “Saya mungkin tidak dapat menembakkan roket ke tepi angkasa untuk sementara waktu. Akan tetapi ketika sampai ke Mars dan ketika tiba di sana dan pergi ke sana dengan selamat, selalu ada tantangan yang menarik untuk dikerjakan di sini.” (CHRIS JASUREK/NTD.tv/The Epoch Times/waa)
Video Pilihan :
https://www.youtube.com/watch?v=JGc59EiEYwQ
Simak juga, Pengakuan Dokter yang Dipaksa Panen Organ Hidup :
EpochTimesId – Militer Amerika Serikat berencana mengerahkan 5.000 pasukan ke perbatasan AS-Meksiko. Jumlah itu meningkat besar-besaran dari rencana awal yang akan mengirim hanya 800 tentara pekan lalu. Pengiriman tentara itu, untuk mengantisipasi kafilah (rombongan pengembara) migran yang sedang bergerak ke utara dari Amerika Tengah.
The Wall Street Journal melaporkan perkembangan penyebaran pasukan pada 29 Oktober 2018 waktu setempat. Media itu mengutip pejabat penegak hukum militer dan federal AS, yang mengatakan bahwa pasukan akan segera dikirim ke pos lintas batas negara.
“Kemudian, para tentara akan mendukung otoritas Patroli Perbatasan untuk membangun tenda, memberikan dukungan medis, dan membantu staf dan pusat kendali. Polisi militer dan insinyur dari sekitar 10 pangkalan Angkatan Darat AS akan dikirim ke perbatasan, demikian juga dengan Marinir AS,” seorang pejabat mengatakan kepada Wall Street.
Sekitar 1.800 tentara akan dikirim ke Texas, 1.700 akan dikirim ke Arizona, dan 1.500 akan dikirim ke California. Sebagian kecil pasukan saat ini telah dikerahkan. Perkiraan sementara, sebagian besar tentara itu diperkirakan akan bertugas hingga pertengahan Desember, kata seorang pejabat militer.
Namun, menurut Wall Street, juru bicara Pentagon mengatakan bahwa setiap angka tentang penyebaran pasukan adalah ‘informasi prematur’.
USA Today juga melaporkan bahwa 5.000 personel militer yang bertugas aktif akan dikerahkan. Ia mengutip seorang pejabat Departemen Keamanan Dalam Negeri yang berbicara dengan syarat anonim. Pengumuman resmi tentang pengerahan pasukan diperkirakan akan segera dipublikasi.
Rombongan pengembara migran memiliki setidaknya 7.000 orang, dan sebagian besar terdiri dari migran Amerika Tengah. Akan tetapi beberapa laporan mengatakan, bahwa ada lebih dari 10.000 orang berada pada kafilah itu.
Presiden AS, Donald Trump menyatakan akan mengirim militer ke perbatasan untuk mencegah masuknya para imigran gelap itu. Selama akhir pekan, ratusan migran lainnya mencoba memaksa masuk ke Meksiko di perbatasan Guatemala, dan menyebut diri mereka sebagai “kafilah gelombang kedua”.
Pengembara dari Honduras, bagian dari karavan yang berusaha mencapai AS, memberi isyarat ketika tiba di perbatasan antara Honduras dan Guatemala, di Agua Caliente, Guatemala 15 Oktober 2018. (Jorge Cabrera/Reuters/The Epoch Times)
Pada 29 Oktober 2018, Trump menulis di Twitter bahwa, “Banyak anggota geng dan beberapa orang yang sangat buruk berbaur ke dalam karavan yang menuju ke perbatasan selatan kami.”
“Silakan kembali, Anda tidak akan diterima ke Amerika Serikat kecuali Anda menjalani proses berdasar hukum. Ini adalah invasi ke negara kami dan militer kami sedang menunggumu!” Tulis Trump.
Komandan Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS, Kevin McAleenan mengatakan pekan lalu bahwa lembaga itu tidak mempertimbangkan untuk mengizinkan tentara menegakkan hukum imigrasi. “Akan ada rencana (lain) sehingga kami dapat mengamankan pelabuhan (pintu masuk) untuk mencegah kelompok besar datang pada satu waktu,” kata McAleenan.
“Kami tidak akan mengizinkan kelompok besar untuk ‘mendorong masuk’ ke Amerika Serikat secara tidak sah,” kata McAleenan juga, menurut USA Today dalam laporan lain. “Kita tidak bisa ‘memilikinya’. Tidak aman bagi siapa pun yang terlibat.” (JACK PHILLIPS/The Epoch Times/waa)
Video Pilihan :
https://www.youtube.com/watch?v=JGc59EiEYwQ
Simak juga, Pengakuan Dokter yang Dipaksa Panen Organ Hidup :
Epochtimes.id- Penyelenggaraan Trade Expo Indonesia (TEI) 2018 sukses meraih perolehan fantastis hingga mencapai Rp126,77 triliun. Jumlah ini berdasarkan penghitungan transaksi pada , Minggu (28/10) pukul 12.00 WIB.
Pernyataan tersebut diungkapkan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita pada penutupan TEI 2018 di ICE BSD City.
“Transaksi TEI tahun 2018 ini sukses mencapai USD 8,45 miliar atau setara Rp126,77 triliun. Nilai ini meningkat lima kali lipat dari target yang kita tetapkan sebelumnya. Transaksi setelah penghitungan masih terus berjalan dan dipastikan hasilnya akan bertambah ,” ujar Enggar dalam rilis Kemendag.
Enggar menjelaskan, total nilai transaksi TEI 2018 terdiri dari transaksi investasi sebesar USD 5,55 miliar, transaksi pariwisata sebesar USD 170,5 juta, dan transaksi produk dengan total USD 2,73 miliar.
Adapun rincian transaksi produk tersebut terdiri atas transaksi produk barang dan jasa masing-masing sebesar USD 1,42 miliar dan USD 1,31 miliar.
Transaksi produk barang berasal dari transaksi MoU misi pembelian produk sebesar USD 811 juta, transaksi langsung saat pameran USD 470,65 juta, misi dagang lokal USD 85,6 juta, business matching USD 51,29 juta, dan Pameran Kuliner dan Pangan Nusantara USD 680 ribu.
“Kita patut berbangga dengan capaian transaksi tahun ini karena jauh melampaui target awal sebesar USD 1,5 miliar. Tentunya capaian ini juga berkat peran dan kerja keras para perwakilan di luar negeri, antara lain Kedutaan Besar RI, Konsulat Jenderal RI, Atase Perdagangan, Indonesian Trade Promotion Center (ITPC), dan Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI), yang telah mendatangkan buyers dan kontak dagang potensial,” ujar Enggar.
Enggar mengungkapkan, produk-produk yang banyak diminati para buyers pada TEI kali ini yaitu produk- produk informasi dan teknologi, makanan olahan, produk-produk kimia, minyak kelapa sawit mentah (CPO), produk-produk perikanan, serta kertas dan produk kertas. Sedangkan, negara-negara dengan nilai transaksi perdagangan keseluruhan tertinggi yaitu Arab Saudi, Jepang, Inggris, Mesir, dan Amerika Serikat.
“Perolehan transaksi ini membuktikan bahwa produk-produk nasional kita semakin diakui kualitasnya secara luas dan disegani sesuai selera pasar ekspor. Ini sesuai dengan tema yang diusung TEI tahun ini yaitu
“Creating Products for Global Opportunities’,” tegas Enggar.
Seperti tahun sebelumnya, pelaksanaan Pameran Pangan Nusa juga sekaligus dilangsungkan di arena TEI dan sukses menarik animo pengunjung. Tahun ini Pameran Kuliner dan Pangan Nusantara mencatatkan transaksi yang signifikan sebesar USD 680 ribu, termasuk MoU pembelian wine Bali senilai USD 10 ribu. (asr)
BEIJING – Rejim Tiongkok pada 29 Oktober meluncurkan pedoman baru untuk menurunkan kandungan protein dalam bungkil makanan ternak, dan para pedagang minyak biji-bijian berharap konsumsi kedelai akan terpengaruh olehnya.
Negara tersebut telah mengupayakan berbagai cara untuk mengurangi konsumsinya terhadap bungkil bahan baku pakan ternak, yang dibuat dari kacang kedelai, di tengah perang perdagangan yang memburuk dengan Amerika Serikat, pemasok kedelai terbesar kedua.
Tiongkok, yang biasanya membeli sekitar dua pertiga dari kedelai yang diperdagangkan secara global untuk membantu memberi makan kawanan ternaknya yang besar, telah mengambil langkah-langkah seperti beralih ke makanan alternatif dan mengurangi tingkat protein dalam pakan.
Asosiasi Industri Pakan Tiongkok pada hari Jumat telah menyetujui standar-standar baru untuk memberi makan babi dan ayam, menurunkan tingkat protein dalam pakan babi sebesar 1,5 poin persentase dan untuk ayam sebesar satu poin persentase, kementerian pertanian mengatakan dalam sebuah pernyataan hari itu.
Standar-standar tersebut hanya pedoman dan kementerian tidak mengatakan kapan akan berlaku, bersamaan pedagang mengatakan bahwa harga akan terus menjadi fokus utama untuk para konsumen bungkil kedelai.
Kementerian mengatakan pada Jumat bahwa standar baru tersebut akan mengurangi konsumsi kedelai tahunan Tiongkok sebesar 15,4 juta ton, menandai penurunan sekitar 13 persen dari tahun panen terakhir dalam pembelian minyak biji-bijian tertinggi dunia tersebut.
Kementerian juga mengatakan bahwa konsumsi bungkil tahunan Tiongkok akan turun 12 juta ton. Negara tersebut telah menggunakan 78 juta ton kedelai untuk membuat pakan ternak di tahun panen 2017-2018.
Kementerian pertanian mengatakan Tiongkok bergantung pada impor untuk hampir 80 persen dari bahan baku proteinnya, dan ini telah menyebabkan “hambatan” bagi pengembangan sektor pakan dan ternak negara tersebut.
Komisi Pembangunan & Reformasi Nasional (NDRC), perencana ekonomi negara, pada bulan Juli membahas cara-cara untuk mengubah pola makan babi dengan produsen pakan utama termasuk New Hope Group, Dabeinong, CP Grup dan Hefeng Grup.
BERALIH KE BRASIL
Tiongkok memasuki apa yang biasanya merupakan musim pembelian teratas untuk kedelai AS. Namun, hanya segelintir kargo AS yang telah tiba di negara tersebut dalam beberapa bulan terakhir dan diharapkan sebagian besar bergantung pada biji-bijian dari pemasok utama Brasil.
Impor-impor kedelai ditetapkan untuk turun seperempat dalam tiga bulan terakhir 2018, penurunan terbesar mereka dalam setidaknya 12 tahun karena pembeli membatasi pembelian.
Beijing telah memberlakukan tarif 25 persen untuk produk-produk AS senilai $34 miliar termasuk kedelai pada 6 Juli, sebagai pembalasan atas tarif AS atas barang-barang Tiongkok dengan jumlah yang sama.
Saham berjangka bungkil kedelai di Dalian Commodity Exchange untuk pengiriman Januari turun lebih dari 1 persen pada hari Senin menjadi 3.349 yuan per ton.
Pedoman-pedoman baru tersebut diharapkan memiliki dampak.
“Ini akan memiliki dampak yang sangat penting pada industri, tetapi masih belum jelas berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sepenuhnya diperkenalkan,” kata Yang Linqin, seorang analis di Cofco Futures. (ran)
Seorang politikus Australia mengungkapkan bahwa Australia telah membatalkan rencana-rencana untuk perjanjian perdagangan bebas (FTA) dengan Taiwan karena tekanan dari Partai Komunis Tiongkok.
Mantan menteri luar negeri Australia Julie Bishop telah mengungkapkan kepada Fairfax Media apa yang dikatakan Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi kepadanya di sejumlah pertemuan yang mencakup tahun 2017 dan 2018.
“Pemerintah Tiongkok menjelaskan kepada saya bahwa keadaan telah berubah antara Taiwan dan Tiongkok daratan, dan bahwa Tiongkok tidak akan menanggapi dengan baik pada Australia yang sedang mengejar perjanjian perdagangan bebas dengan Taiwan, seperti yang dilakukan Selandia Baru beberapa tahun lalu,” kata Bishop, Fairfax melaporkan 24 Oktober.
Bishop mengatakan kepada Fairfax bahwa selama masa jabatannya sebagai menteri luar negeri antara tahun 2013 dan 2018, ia telah memperhatikan upaya-upaya Partai Komunis Tiongkok (PKT) dalam menekan negara-negara lain untuk memutuskan hubungan dengan Taiwan.
“Ini termasuk di Pasifik dan di mana beberapa negara masih secara resmi mengakui Taiwan dan di beberapa forum multilateral utama di mana Taiwan memiliki status pengamat untuk berpartisipasi dalam pertemuan tersebut,” katanya kepada outlet media Australia.
Hubungan Tiongkok-Taiwan semakin tegang sejak tahun 2016 dengan diresmikannya Presiden Taiwan Tsai Ing-wen, pemimpin Partai Progresif Demokratik (DPP). Tsai dan DPP telah mengadvokasi kemerdekaan Taiwan dari Tiongkok, dan telah menolak untuk mendukung “konsensus 1992” yang akan mengakui kebijakan “satu Tiongkok” tetapi memungkinkan untuk interpretasi yang berbeda.
Richard McGregor, seorang rekan senior di Lowy Institute, mengatakan kepada Fairfax bahwa tanggapan PKT terhadap sikap pro kemerdekaan Taiwan adalah untuk mencegah negara tersebut membangun hubungan yang lebih dekat dengan seluruh dunia.
“Oleh karena itu tekanan pada Australia tersebut agar mundur dari FTA,” kata McGregor.
Pengungkapan Bishop muncul di tengah meningkatnya kesadaran publik atas upaya-upaya PKT dalam mempengaruhi politik, lembaga-lembaga pendidikan, media, dan jaringan-jaringan komunitas Tionghoa di Australia, sebuah fenomena yang diakui oleh Organisasi Intelijen Keamanan Australia.
“Bishop dalam posisi di luar tugas. Dia dapat mengatakan apa saja yang dia tidak bisa lakukan di dalam tugasnya,” Ian Hall, profesor hubungan internasional di Griffith University Australia mengatakan kepada The News Lens.
“Ini sedikit memberi sinyal … Dia hanya menambahkan lebih banyak bukti [campur tangan Tiongkok] pada tumpukan koleksinya.” (ran)
WASHINGTON – Sebagai bagian dari tantangan global menuju kebebasan demokratis, Partai Komunis Tiongkok (PKT) sedang membuat upaya sistematis untuk menyebarkan propaganda dan untuk menekan suara-suara yang tidak diinginkan baik di dalam maupun di luar Tiongkok, sebuah panel wartawan dan para ahli mengatakan pada sebuah simposium yang diselenggarakan oleh Freedom House.
Diskusi tentang pengaruh PKT pada media di luar Tiongkok adalah sorotan dari acara “China’s Global Challenge to Democratic Freedom” (Tantangan Global Tiongkok Menuju Kebebasan Demokratis), di Institut Hudson di Washington pada 24 Oktober.
Sarah Cook, seorang analis riset senior di Freedom House, mengatakan bahwa PKT memiliki tiga tujuan untuk dicapai bersamaan dengan pengaruh luar negerinya berfungsi pada media.
Salah satunya adalah untuk mempromosikan pandangan positif tentang Tiongkok dan pandangan yang cenderung memberikan pengaruh yang menguntungkan tentang aturan otoriter PKT di Tiongkok. Tujuan kedua adalah untuk mendorong investasi asing di Tiongkok dan keterbukaan terhadap investasi Tiongkok di negara-negara lain. Yang ketiga adalah menyingkirkan, menjelekkan, atau sepenuhnya menekan suara-suara anti PKT.
Adapun mengenai narasi-narasinya diarahkan pada kehidupan Tionghoa di luar Tiongkok, ada juga tujuan tambahan untuk mempromosikan sentimen nasionalis dan reunifikasi dengan Taiwan.
Cook mengatakan bahwa PKT memiliki empat jenis taktik yang digunakan untuk memajukan tujuan-tujuan ini, termasuk tindakan langsung oleh para diplomat Tiongkok, pejabat-pejabat setempat, pasukan keamanan, dan regulator; pendekatan ekonomi “wortel dan tongkat” (menggabungkan tawaran hadiah dengan ancaman hukuman) untuk menginduksi self-censorship (pengaturan tindakan dan pernyataan kelompok oleh anggotanya sendiri dan bukan lembaga eksternal); penerapan tekanan tidak langsung melalui proksi-proksi (pihak ketiga) seperti para pengiklan, perusahaan-perusahaan satelit, dan pemerintah-pemerintah asing; dan insiden-insiden seperti serangan cyber dan serangan fisik.
MENYERANG MEDIA INDEPENDEN
Jan Jekielek, seorang produser di NTD Television dan editor senior di The Epoch Times, berbagi daftar panjang tentang serangan dan contoh gangguan yang diderita NTD dan The Epoch Times sebagai media independen yang melaporkan tentang Tiongkok dalam bahasa Mandarin dan Inggris.
“Kami mendapat serangan siber dari berbagai macam. Ini adalah hal mingguan,” kata Jekielek. “Ketika Epoch Times didirikan kembali pada tahun 2000, sekelompok orang di Tiongkok menjadi wartawan. Hampir seketika, dalam sebulan, mereka ditangkap. Sepuluh dari mereka dijatuhi hukuman tiga hingga sepuluh tahun.”
Jekielek mengatakan para kontributor untuk The Epoch Times di Tiongkok telah pergi ke penjara, dan salah satunya, Yang Tongyan (yang menulis dengan nama pena Yang Tianshui), telah meninggal di penjara pada 7 November 2017, setelah berkontribusi 12 tahun.
“Di Amerika, penjahat asal Tiongkok telah memukuli staf kami,” tambahnya.
Jekielek mengutip kasus Li Yuan, chief technical officer Epoch Times. Li dipukuli, diikat, ditutup matanya dengan selotip, dan dirampok dua komputer laptop-nya oleh tiga pria Asia yang mendobrak memaksa masuk ke rumahnya di pinggiran kota Atlanta dengan pistol dan pisau pada 8 Februari 2006.
Orang-orang yang memasang antena parabola untuk menonton NTD di Tiongkok juga dapat dipenjara, kata Jekielek.
Xiao Qiang, pendiri dan pemimpin redaksi China Digital Times, memiliki pengalaman sendiri untuk “dibicarakan” dengan seorang diplomat dari Konsulat Tiongkok di San Francisco.
Tim editorialnya juga menjadi sasaran serangan siber. Setiap orang diserang dengan laman palsu yang mencoba mendapatkan informasi pribadi dan “menipu kami untuk membuka backend situs web kami dan mendapatkan kata sandi kami.”
Nenek salah satu dari kontributornya yang sedang magang telah dikunjungi oleh polisi PKT di Chengdu, Tiongkok. Seorang sukarelawan, dan seorang warga Amerika, yang pernah bekerja untuknya hanya selama dua minggu, dikunjungi oleh petugas keamanan publik PKT enam tahun kemudian, ketika dia melakukan perjalanan ke Tiongkok.
“Tiongkok lebih diktator dari sebelumnya, dalam perjalanan menuju negara totaliter digital. Hal ini ditentukan untuk mempertahankan monopoli kekuasaan atas rakyatnya. Prestasi ekonomi membuat mereka begitu percaya diri, tetapi perjuangan kekuatan internal juga membuat mereka sangat tidak aman, dan terkadang putus asa,” kata Xiao.
“Semua ini telah menyebar di luar Tiongkok. Hal ini pasti bertentangan dengan masyarakat terbuka [kita], nilai-nilai kita, institusi kita, kebebasan sipil kita, dan, dalam arti yang lebih besar, keamanan nasional kita.”
MEMBAYANGI ORANG-ORANG YANG TIDAK SEPAKAT
Josh Rogin, kolumnis untuk The Washington Post, mengatakan bahwa pengaruh PKT terhadap operasi media berbahasa Inggris adalah “bagian dari upaya Front Persatuan yang didanai, terkoordinasi dengan baik dan komprehensif di dalam maupun di luar Tiongkok,” dengan beberapa taktik dan gangguan tidak terlihat.
Dia memberi contoh bagaimana PKT “membayangi” kesaksian seorang pembangkang Tibet sebelum Kongres AS dan liputan pers dengan mengirim delegasi Tibet resmi ke Washington. Senator Steve Daines (R-Mont.) diminta oleh duta besar Tiongkok di Washington untuk menjadi tuan rumah bagi delegasi tersebut, karena dia telah berutang budi padanya, PKT pernah memberi Montana kesepakatan senilai $200 juta untuk daging sapi negara bagian tersebut untuk dijual di Tiongkok.
Rogin mengatakan, sebagai hasilnya, jika seseorang menelusuri kata kunci “Tibet, Kongres, Tiongkok,” 10 hasil teratas adalah semua laporan berbahasa Inggris dari media Tiongkok dengan pesan “Senator AS Mendukung Pemerintahan Tiongkok Atas Tibet.”
Dia mengatakan contoh lain tentang wartawan Barat yang dibayar oleh PKT untuk menulis artikel pro-PKT tanpa mengungkapkan sumber pendanaan mereka.
Meskipun PKT telah menekan perusahaan-perusahaan Barat, “Kami tidak mendapatkan tanggapan dari pemerintah untuk hal itu,” kata Rogin. (ran)
Wakil Ketua Tiongkok Wang Qishan baru-baru ini mengakhiri kunjungan empat hari ke Israel setelah penandatanganan beberapa perjanjian kerja sama besar dengan negara Yahudi tersebut sebagai bagian dari rencana untuk meningkatkan hubungan mereka.
Kedua negara telah menandatangani delapan perjanjian bersama di bidang ilmu kehidupan, inovasi, kesehatan digital, dan pertanian, menurut pengumuman pada 24 Oktober oleh Kementerian Luar Negeri Israel. Perjanjian ini berlaku hingga tahun 2021.
Namun Tiongkok memiliki motif tersembunyi untuk berinvestasi di negara Timur Tengah tersebut, khususnya di bidang sains dan teknologi.
Selama kunjungan empat hari tersebut, Wang dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga mengambil bagian dalam sesi keempat Komite Bersama Israel-Tiongkok mengenai Kerja Sama Inovasi, pertemuan antar-pemerintah yang diadakan setiap tahun secara bergantian antara Yerusalem dan Beijing untuk memacu kerjasama penelitian dalam sains dan industri.
“Perusahaan-perusahaan Tiongkok sudah membuka pusat R&D di seluruh Israel,” kata Netanyahu dalam pertemuan dengan Wang, menurut Kementerian Luar Negeri Israel. Dia menambahkan, “Dan perusahaan-perusahaan Tiongkok juga telah terlibat dalam lusinan proyek-proyek infrastruktur strategis di Israel.”
Saat ini, ada tujuh perusahaan multinasional Tiongkok dengan pusat R&D di Israel, termasuk raksasa telekomunikasi Tiongkok Huawei, menurut Kementerian Luar Negeri.
Menurut media berita yang dikelola pemerintah Tiongkok The Paper, Tiongkok telah menginvestasikan total $16 miliar di Israel pada tahun 2017, dengan sebagian besar investasi masuk ke sektor teknologi.
STRATEGI BEIJING DALAM PERANG DAGANG
Kepentingan bisnis Tiongkok di Israel banyak terkait dengan perang dagang Sino-AS saat ini, menurut Xia Ming, seorang profesor ilmu politik di City University of New York.
Xia, dalam wawancara baru-baru ini dengan Radio Free Asia, mengatakan bahwa Tiongkok melihat Israel sebagai “jalan menuju harapan,” karena Israel memiliki teknologi canggih, senjata militer canggih, dan kemampuan untuk mempengaruhi masyarakat Amerika, sejak Amerika Serikat dan Israel bersekutu, menurut Xia. Israel dapat menjadi mitra dagang alternatif di dalam menghadapi pasar AS yang menutup diri terhadap barang-barang Tiongkok.
Sementara itu, Israel membutuhkan dukungan keuangan untuk membangun infrastruktur negaranya. Tiongkok telah memanfaatkan ini: perusahaan-perusahaan Tiongkok saat ini memiliki beberapa proyek infrastruktur yang sedang berjalan di Israel, termasuk sistem angkutan kereta ringan Tel Aviv, kereta api listrik Tel Aviv – Jerusalem, dan dua situs desalinasi air.
Keberhasilan Tiongkok untuk mengoperasikan fasilitas pelabuhan di Haifa dimulai pada tahun 2021, pusat komersial yang sibuk yang juga menjadi rumah bagi pangkalan angkatan laut Israel, telah meningkatkan kekhawatiran tentang risiko-risiko keamanan nasional.
Manuver pesawat udara Angkatan Laut AS mendarat di dekat kapal serbu amfibi USS Iwo Jima yang berlabuh di pelabuhan Haifa di Israel utara pada 15 Maret 2018. (JACK GUEZ / AFP / Getty Images)
“Para operator pelabuhan Tiongkok tersebut akan dapat memantau pergerakan kapal AS secara dekat, mengenali aktivitas pemeliharaan, dan dapat memiliki akses untuk menggerakkan peralatan ke dan dari situs-situs perbaikan, dan berinteraksi secara bebas dengan awak-awak kapal kita selama periode yang berlarut-larut,” Gary Roughead, pensiunan Laksamana AS, mengatakan kepada Newsweek dalam wawancara 14 September.
Selain itu, Angkatan Laut AS dapat menghadapi kemungkinan tidak dapat secara teratur menelepon di pangkalan angkatan laut tersebut, menurut majalah maritim Maritime Executive.
Pada saat yang sama, investasi AS dalam infrastruktur Israel saat ini diabaikan, menurut 26 Oktober artikeloleh Stratfor, pusat penelitian yang berbasis di Texas, meskipun Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin menyatakan minat AS dalam meningkatkan dukungan keuangan untuk infrastruktur Israel pada 21 Oktober saat berbicara dengan wartawan di Yerusalem di tengah perjalanan ke Timur Tengah.
Para ahli melihat investasi-investasi Beijing sebagai upaya untuk membuat pengaruh geopolitik yang lebih besar dan melemahkan pengaruh AS di Timur Tengah.
MENGAMBIL TEKNOLOGI MILITER
Amerika Serikat dan Israel telah memiliki kemitraan strategis selama 50 tahun terakhir; sebagian besar militer Israel dilengkapi dengan perangkat keras militer AS, termasuk jet tempur, helikopter, dan rudal.
Untuk mengejar ketertinggalan Amerika Serikat, Tiongkok telah secara agresif mengakuisisi teknologi-teknologi Israel, beberapa di antaranya berasal dari Amerika Serikat.
Sebuah program pembangunan pesawat tempur Israel pada tahun 1980-an, yang disebut IAI Lavi, akhirnya memasok beberapa teknologi kunci untuk program jet tempur Tiongkok J-10, melalui transfer teknologi dan cara lain, menurut laporan tahun 2003 oleh Frost dan Sullivan, sebuah perusahaan riset pasar yang berbasis di Texas. Salah satu teknologi tersebut adalah Python 3, teknologi rudal udara-ke-udara canggih yang dibangun oleh produsen senjata Israel, Rafael Advanced Defense Systems.
Teknologi Israel lainnya yang ditransfer ke Tiongkok adalah radar EL / M-2035, sebuah sistem untuk melacak target yang dibuat oleh Elta Systems, anak perusahaan milik Israel Aerospace Industries (IAI), menurut laporan tersebut.
Transfer teknologi seperti itu telah mengkhawatirkan para pejabat AS. Pada bulan April 2005, kantor berita Inter Press Service melaporkan bahwa setelah ditekan oleh pemerintah AS, Israel membatalkan rencana untuk mengesahkan tiga pesawat udara militer Tiongkok II-76 dengan radar Phalcon. Radar yang dikembangkan oleh IAI dan Elta, dan dibiayai oleh Kongres AS, menurut laporan Frost dan Sullivan.
Nuclear Threat Initiative, sebuah organisasi penelitian yang berbasis di AS yang menganalisis transaksi-transaksi senjata di seluruh dunia, juga telah melacak bahwa Israel telah memasok Tiongkok dengan sistem rudal Patriot AS. Baik Israel maupun Tiongkok telah membantah tuduhan tersebut. Tiongkok diduga telah menggunakan teknologi Patriot untuk meningkatkan sistem rudal permukaan-nya.
Israel juga konon telah memasok Tiongkok dengan teknologi rudal jelajah AS, menurut Inter Press Service, untuk pengembangan Tiongkok sendiri dari mulai rudal jelajah YF-12A, YJ-62, dan YJ-92.
Majalah Israel, Israel Defense, juga melaporkan bahwa ASN-301 Tiongkok, kendaraan udara tak berawak (UAV) anti radiasi yang diperkenalkan pada awal tahun 2017, adalah tiruan menyerupai aslinya drone Harpy, yang dibuat oleh IAI dan dijual ke Tiongkok pada tahun 1990-an. UAV tersebut dirancang untuk terbang ke wilayah udara musuh dan mendeteksi radar. Setelah mendeteksi, ia akan mengarahkan perhatian ke target dan menghancurkan sistemnya.
UAV Tiongkok mirip dengan Harpy dalam hal baling-baling pendorongnya, panjang, dan berat.
PERETASAN
Tiongkok juga dikenal melakukan peretasan untuk mendapatkan teknologi militer Israel.
Tiga perusahaan kontraktor militer Israel untuk sistem pertahanan rudal Iron Dome, yang dirancang untuk mencegat dan menghancurkan roket-roket jarak pendek dan peluru-peluru artileri, telah diretas oleh peretas-peretas yang terkait dengan Beijing mulai tahun 2011 dan 2012, menurut artikel Juli 2014 oleh surat kabar Israel The Jerusalem Post. Tiga perusahaan itu adalah Elisra Group, IAI, dan Rafael Advanced Defense System.
Lebih dari 700 email, dokumen, dan buku-buku petunjuk tentang Iron Dome telah dicuri oleh peretas-peretas tersebut.
Baterai sistem pertahanan Iron Dome Israel, di Israel tengah dekat Tel Aviv, pada 19 Oktober 2018. (Gil Cohen-Magen / AFP / Getty Images)
Para pejabat sekarang mendesak kewaspadaan terhadap serangan-serangan tersebut. “Israel adalah bagian dari upaya global Tiongkok karena industri teknologi tinggi dan hubungan intimnya dengan AS dan Uni Eropa,” kata Dr. Harel Menashri, kepala departemen cyber di Holon Institute of Technology di Israel, dan mantan pejabat di Shin Bet (Badan Keamanan Israel), dalam laporan 7 April oleh The Jerusalem Post. (ran)
Robot-robot pembersih, speaker pintar, mobil tanpa pengemudi, serta ceret (ketel) dan kulkas yang terhubung ke WiFi adalah alat yang mudah digunakan yang membuat kehidupan kita sehari-hari jauh lebih mudah.
Namun kehadiran Tiongkok dalam industri yang sedang berkembang ini, yang dikenal sebagai IoT (internet of things), dapat menimbulkan risiko keamanan yang serius bagi perusahaan-perusahaan dan konsumen AS, menurut laporan baru yang ditugaskan oleh Komisi Kajian Ekonomi dan Keamanan AS-Tiongkok, sebuah kelompok kongres yang mengulas masalah tentang hubungan AS dengan Tiongkok.
Tiongkok telah dengan cepat mengembangkan industri IoT dalam beberapa tahun terakhir, bersamaan negara tersebut berhenti untuk menjadi pasar terbesar dunia pada tahun 2022, menurut perusahaan riset pasar MarketsandMarkets.
Pasar IoT Tiongkok mencapai 1 triliun yuan (sekitar $154 miliar) dalam nilai pada tahun 2017, menurut laporan tersebut.
Kajian dalam 200 lebih halaman tersebut menguraikan bagaimana industri Tiongkok beroperasi dan rencana rezim Tiongkok untuk mendominasi pasar global, serta konsekuensi potensial bagi Amerika Serikat jika mereka berhasil.
Laporan ini menjelaskan dengan sangat rinci bagaimana rezim Tiongkok memprioritaskan pengembangan teknologi IOT sebagai tujuan untuk kepentingan nasionalnya dan secara finansial mendukung industri domestik. Ini memberi keuntungan teknologi ekonomi IoT Tiongkok yang dapat memungkinkan untuk memata-matai konsumen, mendapatkan inovasi militer, dan secara tidak adil mengalahkan perusahaan-perusahaan IoT AS.
Industri IoT Tiongkok juga sedang dikembangkan bersamaan dengan militer Tiongkok dan lembaga pemerintah mengembangkan teknologi dengan kemampuan-kemampuan pertahanan dan pengawasan massal.
ARAHAN NEGARA
Setidaknya sejak tahun 2010, Beijing telah mengeluarkan arahan yang menyebutkan pentingnya pengembangan IoT. Sebuah artikel tahun 2011 di situs web pemerintah mengutip pejabat Kementerian Keuangan yang menjelaskan bahwa IoT sangat penting untuk “mencapai teknologi pribumi yang terkontrol dan melindungi keamanan nasional.”
Sejak itu, Tiongkok telah memulai industri untuk mencakup sebagian besar rantai pasokan IoT dari mulai chip, perangkat, perangkat lunak (software), dan operator-operator. Perusahaan raksasa telekomunikasi Huawei dan ZTE membuat peralatan sistemnya, misalnya, sementara perusahaan-perusahaan milik negara seperti China Unicom dan China Telecom adalah operator.
Lebih jauh lagi, Tiongkok telah mengadopsi strategi tersebut untuk mencapai ukuran pasar yang besar untuk menggunakan representasi yang lebih besar, dan dengan demikian, pengaruh terhadap badan-badan standar internasional. Hal ini memungkinkan Tiongkok mendikte standar-standar keamanannya, dimana, mengingat tren saat ini, sering memberikan langkah-langkah keamanan yang lebih sedikit terhadap akses yang tidak sah, menurut laporan itu.
Menjadi pembuat standar juga akan memungkinkan perusahaan-perusahaan Tiongkok untuk mendapatkan keuntungan lebih banyak karena mereka dapat “menjual produk mereka secara lebih luas atau mendapatkan royalti dari melisensikan paten standar-standar mereka kepada produsen yang mengembangkan perangkat di bawah standar tersebut dan perusahaan-perusahaan hilir lainnya,” kata laporan itu.
Layak untuk diperhatikan, komite-komite teknis domestik Tiongkok memiliki hubungan langsung dengan badan-badan keamanan negara. Sebagai contoh, salah satu dari direktur komite adalah pejabat di dalam Cyberspace Administration, yang bertanggung jawab untuk penyensoran dan pemantauan internet. Laporan ini juga menyebutkan dua lembaga penelitian dan pengembangan milik aparat polisi Tiongkok, yang dikenal sebagai Kementerian Keamanan Publik, sebagai “penyusun standar IoT yang produktif.”
KEKHAWATIRAN KEAMANAN
Secara alami, ini mengarah pada pertanyaan apakah rejim Tiongkok kemungkinan memanfaatkan perangkat IoT untuk tujuan-tujuannya.
“Tiongkok juga aktif meneliti kerentanan-kerentanan IoT, baik untuk tujuan keamanan maupun hampir pasti untuk mengumpulkan intelijen, melakukan pengintaian jaringan untuk serangan cyber, dan meningkatkan kekuatan pengawasan domestiknya,” kata laporan tersebut secara blak-blakan.
Tidak hanya perusahaan Tiongkok yang dapat mengakses data AS dari para pengguna yang membeli perangkat buatan Tiongkok, mereka juga dapat membeli perusahaan-perusahaan IoT AS dan data yang mereka miliki, atau membeli data AS dari penjual pihak ketiga.
Beijing juga memiliki kekuatan luas untuk meminta perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Tiongkok menyerahkan data pelanggan, termasuk perusahaan-perusahaan Amerika.
Ada banyak kasus perusahaan Tiongkok membuat produk-produk yang dapat diakses dari jarak jauh atau kemudian mengumpulkan data secara diam-diam dan mengirimkannya ke server di Tiongkok.
Pada tahun 2017, misalnya, lebih dari 175.000 kamera IoT di seluruh dunia yang diproduksi oleh Shenzhen Neo Electronics Co. Ltd. diketahui dapat diakses dari jarak jauh.
Di luar itu, Beijing telah menetapkan bahwa industri tersebut bekerja sama dengan militer dan pemerintah sipil untuk melakukan penelitian IoT. Salah satu dari aplikasi-aplikasi militer yang dipelajari oleh lembaga-lembaga penelitian Tiongkok tersebut adalah bagaimana melindungi sensor-sensor militer Tiongkok dalam melakukan akses yang tidak sah.
Aplikasi lain adalah untuk jaringan serangan-serangan udara-darat militer.
Aparat-aparat kepolisian negara tersebut juga menggunakan komputasi IoT untuk mengumpulkan dan mengelola data dalam jumlah besar dari perangkat-perangkat pemantauan polisi.
Pada akhirnya, laporan tersebut menawarkan rekomendasi kepada pemerintah AS untuk membuat langkah-langkah perdagangan yang dapat mencegah Tiongkok menggunakan keuntungan-keuntungan ekonomi mereka untuk melanjutkan mendominasi pasar IoT. (ran)
