Epochtimes.id- Kerajaan Arab Saudi pada 21 Oktober menyebut pembunuhan warga AS Jamal Khashoggi di konsulat Arab Saudi di Istanbul merupakan “kesalahan besar dan parah.”
Pihak kerajaan menyatakan Putra Mahkota Mohammed bin Salman tidak mengetahui kejahatan tersebut.
Komentar ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Arab Saudi Adel al-Jubeir langsung dari Riyadh. Pernyataan ini disampaikannya kepada penyiar AS, Fox, Jubeir. Dia juga menyampaikan belasungkawa kepada keluarga Khashoggi.
“Ini adalah kesalahan besar. Ini adalah tragedi yang mengerikan. Belasungkawa kami kepada mereka. Kami merasakan rasa sakit mereka,” katanya.
“Sayangnya, kesalahan besar dan parah telah terjadi dan saya meyakinkan mereka bahwa mereka yang bertanggung jawab akan bertanggung jawab atas hal ini,” ujarnya.
Dia mengatakan Saudi tidak tahu bagaimana Khashoggi, warga negara Saudi dan AS, telah terbunuh serta keberadaan jasadnya.
Mantan Dubes Arab Saudi untuk AS ini mengatakan bahwa Pangeran Salman, penguasa de facto Arab Saudi, tidak bertanggung jawab atas kejadian ini.
“Ini adalah operasi peorangan berakhir melebihi otoritas dan tanggung jawab yang mereka miliki. Mereka membuat kesalahan ketika mereka membunuh Jamal Khashoggi di konsulat dan mereka berusaha menutupinya,” ujarnya.
Menteri Keuangan AS Stephen Mnuchin mengatakan 21 Oktober bahwa pengakuan Arab Saudi bahwa Khashoggi telah tewas dalam perkelahian adalah “langkah pertama yang baik tetapi tidak cukup.” Dia menambahkan terlalu dini untuk membahas sanksi apa pun terhadap Riyadh.
Tiga negara Eropa – Jerman, Inggris, dan Prancis – menekan Arab Saudi untuk memberikan fakta untuk mendukung penjelasan sebelumnya tentang perkelahian.
Sementara itu, Kanselir Angela Merkel mengatakan Jerman tidak akan mengekspor senjata ke Arab Saudi.
Khashoggi menghilang setelah memasuki konsulat Arab Saudi untuk mendapatkan dokumen tentang pernikahannya.
Kerajaan Arab Saudi secara resmi mengumumkan pada Sabtu (20/10/2018) tewasnya jurnalis Jamal Khashoggi yang sebelumnya dikabarkan hilang selama dua pekan ini.
Atas kejadian ini, 18 orang warga Saudi telah ditangkap sehubungan dengan insiden tersebut dan penyelidikan sedang berlangsung. (asr)
EpochTimesId – Presiden terpilih Meksiko, Andrés Manuel López Obrador berencana memindahkan kantor pusat dari sebanyak 31 badan pemerintah. Gedung beserta pegawai pemerintah akan dipindahkan keluar dari ibu kota ke berbagai kota di seluruh wilayah negara.
Rencana dengan motivasi untuk mempromosikan dan memeratakan pembangunan di berbagai daerah itu, diprediksi akan menyebabkan eksodus sebanyak 2,7 juta pekerja pemerintah dan keluarga mereka dari Mexico City. Perkiraan yang lebih konservatif menempatkan angka yang lebih rendah.
Kebijakan itu ramai dibicarakan sebagai ‘desentralisasi’ oleh berbagai kalangan di Meksiko. Namun, Dolores Franco, presiden dari komunitas Kolese Urbanis di Meksiko, mengatakan kepada The Epoch Times bahwa istilah desentralisasi cenderung menyesatkan.
“Mereka menyebutnya desentralisasi, tetapi akan lebih akurat untuk menyebutnya dekonsentrasi,” kata Franco. “Ini tentang kegiatan dekonsentrasi dari Mexico City, tetapi itu tidak selalu memberikan kekuasaan dan kewenangan tambahan kepada pemerintah negara bagian dan kota.”
Kristobal Melendez, seorang peneliti di Pusat Penelitian Ekonomi dan Anggaran (CIEP) di Mexico City, mengatakan kepada The Epoch Times bahwa desentralisasi dapat membantu mendorong pembangunan di daerah-daerah miskin di Meksiko, negara yang telah lama berjuang dengan ketidaksetaraan geografis.
“Ada banyak ketidaksetaraan dalam distribusi sumber daya di Meksiko. Hampir seluruh pemerintah federal terkonsentrasi di Mexico City, dan negara-negara bagian lain harus memiliki kesempatan itu juga,” ujar Kristobal Melendez.
Melendez mengatakan rencana untuk menarik investasi swasta ke Meksiko selatan terus diperjuangkan. Berbagai jenis stimulus juga diarahkan oleh pemerintah.
“Mexico City berada pada tingkat perkembangan di mana dapat bersaing dengan negara-negara Eropa, sementara beberapa kotamadya di negara-negara miskin memiliki tingkat kemiskinan yang sama dengan tempat-tempat di Afrika,” katanya. “Sangat penting untuk mematahkan pola itu, dan salah satu cara yang dapat kami lakukan adalah melalui desentralisasi, yang akan membawa peluang kerja ke tempat lain.”
Melendez secara lebih konservatif memperkirakan bahwa sekitar 500.000 orang, sebagian besar karyawan federal dan keluarga mereka, akan meninggalkan Kota Meksiko sebagai akibat langsung dari rencana desentralisasi. Kota Meksiko kemungkinan akan menderita dalam beberapa hal karena penurunan aktivitas ekonomi yang tersirat, tetapi Melendez mengatakan bahwa kota terbesar di Amerika Utara itu juga dapat melihat beberapa manfaat dari berkurangnya populasinya.
“Kota Meksiko kelebihan penduduk, dan itu menyebabkan masalah seperti kemacetan lalu lintas dan ketegangan pada pasokan air,” katanya. “Kita bisa menempatkan sumber daya yang kita gunakan untuk masalah-masalah tersebut agar lebih baik digunakan: Akan ada lebih sedikit orang, dan orang-orang yang tetap tinggal akan memiliki kualitas hidup yang lebih baik.”
Mobil terjebak kemacetan di Paseo de la Reforma, Meksiko City, pada 19 Oktober 2018. (Simon Schatzberg/The Epoch Times)
Ragam Reaksi
Tentu saja, banyak dari ribuan karyawan yang pekerjaannya akan dipindahkan dari Mexico City tidak akan mau pergi. Para pekerja di Sekretariat Kebudayaan, yang akan menjadi badan pemerintah pertama yang bergerak, ke kota Tlaxcala, telah bereaksi dengan marah terhadap proposal tersebut. Mereka bahkan menggelar protes di luar markas tim sukses Lopez Obrador.
Maria de los Angeles Medina, presiden serikat pekerja Kesatuan Budaya, mencela rencana itu dalam sebuah aksi unjuk rasa.
“Pekerja bukanlah aksesori yang dapat Anda kirim ke negara bagian lain tanpa mendengarkan kebutuhan kami,” kata Angeles Medina.
Lopez Obrador kemudian mengklarifikasi bahwa proses memindahkan sekretariat akan dilakukan secara bertahap, dan karyawan tidak akan dipaksa untuk pindah. Namun, kehilangan pekerjaan di Mexico City akan sulit untuk dihindari.
Gene Towle, mitra pengelola perusahaan riset real estate Mexico City, Softec, merasa skeptis bahwa menggerakkan pegawai pemerintah akan mendorong pembangunan di kota-kota yang menerimanya.
“Apa yang menghasilkan pengembangan dan kekayaan tidak selalu pekerjaan pemerintah, itu benar-benar pekerjaan produktif,” katanya kepada The Epoch Times. “Pertanyaannya adalah apakah ini adalah strategi yang dapat menarik orang untuk bergerak dan berinvestasi di komunitas ini dalam jenis pekerjaan lain.”
Towle juga berpikir bahwa, meskipun ada peningkatan dalam konferensi video dan teknologi komunikasi lainnya, kota-kota besar masih melayani tujuan yang penting. Menyebar kantor-kantor pemerintah pusat di berbagai negara bagian berbeda, dapat membuat pemerintah Meksiko menjadi kurang efisien.
“Jika Anda melihat ke seluruh dunia, tidak ada satu negara pun yang telah melakukan ini secara efektif,” kata Towle. “Dalam 10.000 tahun pemerintahan, cara sebagian besar pemerintah nasional berorganisasi adalah memiliki kekuatan pemerintah pusat di satu tempat sehingga mereka dapat berkoordinasi dengan murah dan mudah.”
Rencana yang lebih masuk akal, menurut Towle adalah perlu mengevaluasi kembali peraturan federal dan menyerahkan kekuasaan kepada negara bagian. Sehingga bisa menghindari biaya sosial yang tinggi dalam hal waktu dan uang perjalanan, antara kota-kota yang berbeda untuk mengunjungi instansi pemerintah.
Dia mencatat bahwa untuk seorang pengusaha yang akan membuka sebuah hotel, perlu mengunjungi sembilan lembaga pemerintah yang berbeda untuk mendapatkan izin. Ini adalah tugas yang wajar jika semua agensi tersebut berlokasi di Mexico City. Akan tetapi, akan jauh lebih sulit jika mereka tersebar di sembilan kota berbeda di seluruh negara.
“Apa yang awalnya menjadi perjalanan dua hari bisa menjadi buang-buang tenaga selama satu bulan,” katanya. “Tetapi jika ini disertai dengan deregulasi yang signifikan, desentralisasi kekuasaan yang signifikan ke daerah, sehingga Anda tidak harus pergi ke banyak tempat, maka itu bisa berhasil.” (SIMON SCHATZBERG/The Epoch Times/waa)
HONG KONG – Beberapa bank global termasuk Citigroup dan Standard Chartered telah meminta staf perbankan pribadi mereka untuk menunda atau mempertimbangkan kembali perjalanan ke Tiongkok setelah pihak berwenang di sana mencegah seorang bankir UBS meninggalkan negara tersebut, kata sumber-sumber.
BNP Paribas dan JPMorgan juga meminta karyawan bank pribadi mereka untuk mempertimbangkan kembali rencana perjalanan mereka ke Tiongkok setelah tindakan pemerintah terhadap bankir UBS tersebut, kata dua orang.
Bankir UBS yang berbasis di Singapura, yang merupakan manajer hubungan klien di unit manajemen kekayaan bank Swiss, masih memiliki paspornya, tetapi minggu lalu diminta untuk menunda keberangkatannya dari Beijing dan tetap di Tiongkok untuk bertemu dengan pejabat-pejabat otoritas setempat minggu ini. Identitasnya tidak diketahui.
Tujuan pertemuan dengan pihak-pihak berwenang Tiongkok tersebut tidak jelas. UBS menolak berkomentar tentang masalah ini. Namun, ketidakpastian tersebut telah menyebabkan bank Swiss itu, dan sekarang beberapa pesaingnya, meminta staf perbankan pribadi mereka dengan hati-hati mempertimbangkan perjalanan ke Tiongkok, kata sumber tersebut.
Kewaspadaan mereka menyoroti risiko-risiko yang membuat rumit bagi bank-bank swasta global di dalam mengejar apa yang bisa dibilang peluang terbesar di seluruh dunia dalam bisnis manajemen kekayaan.
Tiongkok adalah penggerak pertumbuhan terbesar industri kekayaan di Asia dengan kumpulan jutawan dan miliardernya yang besar dan terus bertumbuh yang ditumbuhkan oleh sektor teknologi yang berkembang pesat di negara tersebut, menjadikannya sebagai medan pertempuran utama bagi bank-bank swasta global.
Namun sektor keuangannya berada di bawah pengawasan ketat karena upaya Beijing untuk menurunkan tingkat utang yang tinggi dalam ekonomi dan mengendalikan aliran modal ke luar negeri untuk menopang mata uang yuan, yang berarti hanya ada sedikit ruang untuk melakukan kesalahan oleh para pelaku industri.
UBS tidak biasa memiliki bisnis pengelolaan kekayaan di darat di Tiongkok serta operasi-operasi lepas pantai-nya, tetapi hampir semua bank lain memberitahu kekayaan orang-orang Tiongkok dari lokasi lepas pantai terutama di Hong Kong dan Singapura.
Sebagian besar manajer kekayaan lepas pantai sering melakukan perjalanan ke Tiongkok untuk pertemuan informal dengan para klien, tetapi mereka tidak diperbolehkan untuk mencoba mendapatkan bisnis darat atau memasarkan investasi-investasi lepas pantai secara luas kepada klien-klien di darat.
Citi telah meminta staf pribadinya di dalam tim perbankan Asia Pasifik, melalui email singkat pada 21 Oktober, untuk menunda semua perjalanan ke Tiongkok, kata seorang sumber yang mengetahui masalah tersebut kepada Reuters.
JPMorgan telah secara informal menyarankan para manajer perbankan pribadinya untuk meninjau rencana perjalanan Tiongkok mendatang mereka, menurut penuturan tiga orang.
Bank of Singapore, perbankan swasta cabang dari OCBC Bank Singapura, telah mengatakan kepada staf bahwa mereka dapat melanjutkan perjalanan Tiongkok yang sedang berlangsung, tetapi harus berhati-hati dalam perjalanan ke daratan di masa mendatang, menurut orang-orang yang mengetahui masalah ini.
BNP, Citi, JPMorgan, Standard Chartered dan Bank of Singapore menolak berkomentar. Semua sumber menolak disebutkan namanya karena sensitivitas masalah ini.
UBS adalah pengelola kekayaan terbesar yang beroperasi di Asia, dengan aset $383 miliar di bawah pengelolaannya, menurut majalah Asia Private Banker, membuatnya menempati posisi di depan Citi, Credit Suisse, HSBC, dan Julius Baer.
Jumlah individu yang berpenghasilan tinggi, orang-orang dengan setidaknya berinvestasi $1 juta, naik 12 persen tahun lalu di Asia Pasifik, melebihi tingkat pertumbuhan di tempat lain di dunia, menurut konsultan CapGemini. (ran)
Epochtimes.id- Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla selama ini tetap fokus untuk terus menumbuhkan sektor industri manufaktur, baik itu skala besar dan sedang maupun kecil.
Pada periode tahun 2014-2017, telah tejadi penambahan populasi industri besar dan sedang, dari tahun 2014 sebanyak 25.094 unit usaha menjadi 30.992 unit usaha sehingga tumbuh 5.898 unit usaha.
“Di sektor industri kecil juga mengalami penambahan, dari tahun 2014 sebanyak 3,52 juta unit usaha menjadi 4,49 juta unit usaha. Artinya, tumbuh hingga 970 ribu industri kecil selama empat tahun belakangan ini,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto di Jakarta, Selasa (23/10/2018).
Menurut Menperin, penumbuhan populasi industri tersebut tidak terlepas peran dari pemerintah yang gencar menarik investasi masuk di Indonesia. Selain itu, upaya menciptakan iklim bisnis yang kondusif dengan memberikan paket kebijakan ekonomi serta kemudahan dalam perizinan usaha.
Kementerian Perindustrian mencatat, investasi di sektor industri manufaktur pada tahun 2014 sebesar Rp195,74 triliun, naik mencapai Rp274,09 triliun di 2017. Sementara, semester I tahun 2018, penanaman modal di sektor industri pengolahan ini sudah menembus Rp121,56 triliun.
“Adapun lima besar investasi di sektor industri pada semester pertama tahun ini, sesuai dengan prioritas industri 4.0 atau Making Indonesia 4.0, yakni industri makanan dan minuman mampu berkontribusi hingga 29,14 persen dari total investasi di kelompok industri manufaktur,” paparnya.
Kemudian, penanaman modal dari industri kimia menyumbang sebesar 28,97 persen, diikuti industri barang logam, komputer, barang elektronika, mesin, dan perlengakapan (18,89%), industri alat angkutan (5,53%), serta industri tekstil dan pakaian jadi (4,65%).
“Dari investasi tersebut, terjadi aktivitas industri yang memberikan multiplier effect bagi perekonomian nasional, di antaranya peningkatan terhadap penyerapan tenaga kerja dan nilai ekspor,” tutur Airlangga. Pada tahun 2014, tenaga kerja di sektor industri sebanyak 15,62 juta orang, tumbuh signifikan menjadi 17,92 juta orang hingga semester I-2018.
Selanjutnya, total nilai ekspor produk industri pengolahan nonmigas sepanjang tahun 2014 menyentuh angka USD119,75 miliar, naik menjadi USD125,02 miliar di tahun 2017.
“Sementara, semenster I-2018, jumlah ekspor produk industri kita sebesar USD63,01 miliar, naik 5,35 persen dibanding periode yang sama tahun lalu,” ungkap Menperin.
Nilai ekspor produk industri di semester pertama 2018 itu memberikan kontribusi sebesar 71,59 persen dari total ekspor nasional yang mencapai USD88,02 miliar. Artinya, banyak produk industri manufaktur nasional yang sudah kompetitif di pasar global.
Capaian tersebut juga menunjukkan bahwa industri merupakan tulang punggung ekonomi di Indonesia.
Menperin menambahkan, selama kinerja pemerintahan Jokowi-JK, daya saing industri nasional semakin meningkat. Hal ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan pada nilai tambah industri, indeks daya saing global, peringkat manufacturing value added (MVA), serta pangsa pasar industri nasional terhadap manufaktur global.
“Nilai tambah Industri nasional meningkat hingga USD34 miliar, dari tahun 2014 yang mencapai USD202, 82 miliar menjadi USD236,69 miliar saat ini. Sementara itu, apabila melihat indeks daya saing global, yang sekarang diperkenalkan metode baru dengan indikator penerapan revolusi industri 4.0, peringkat Indonesia naik dari posisi 47 tahun 2017 menjadi level ke-45 di 2018,” ujarnya. (asr)
Seorang wanita Tiongkok dirawat di rumah sakit dan jatuh koma ketika berada di tahanan polisi dan meninggal, setelah bertahan hidup 13 tahun di kamp kerja paksa dan penjara neraka yang terkenal kejam dalam menggunakan metode penyiksaan terhadap para tahanan hati nurani, menurut Minghui.org.
Jin Shunnu meninggal pada 10 Oktober, di tahanan polisi setelah dia ditahan karena berbicara dengan orang-orang tentang Falun Gong, sejenis latihan spiritual berdasarkan prinsip-prinsip “Sejati, Baik, Sabar,” yang telah dianiaya oleh rezim komunis Tiongkok sejak tahun 1999.
Minghui, sebuah situs web yang didedikasikan untuk memposting informasi tentang penganiayaan Falun Gong, yang dikenal sebagai Falun Dafa, juga mengatakan bahwa tubuhnya “dikremasi pada hari yang sama tanpa otopsi, dan sertifikat kematian yang dikeluarkan oleh rumah sakit mengatakan dia meninggal karena stroke.”
Ketika suami dan putrinya datang untuk tinggal bersamanya di rumah sakit, Jin tidak pernah sadar setelah dilaporkan mengalami koma. Tidak jelas mengapa dia jatuh sampai mengalami kondisi koma, menurut Minghui.
Praktisi Falun Gong, menurut Freedom House, secara rutin menjadi sasaran pemukulan, penyiksaan, pembunuhan, dan pengambilan organ hidup untuk mencari keuntungan. Menurut laporan bulan lalu, seorang praktisi Falun Gong lansia di provinsi lain Tiongkok dipukuli di penjara dan disuntik dengan “obat-obatan tak dikenal.”
Minghui mencatat bahwa seluruh keluarga Jin dipenjara karena berlatih Falun Gong. “Jin dipenjara antara tahun 2002 dan 2015, suaminya, Tuan Shen Shan, menjalani hukuman 11 tahun karena iman mereka yang sama. Anak perempuan mereka, Shen Chunting, juga dipenjara tiga tahun untuk kerja paksa karena berlatih Falun Gong,” kata laporan tersebut. “Keluarga tersebut akhirnya bersatu kembali pada tahun 2015, hanya untuk kehilangan Jin tiga tahun kemudian.”
Selama di penjara, ia dipukuli dengan kejam oleh penjaga dan narapidana lainnya, dengan air mengalir ke tubuhnya dan disetrum dengan tongkat listrik, serta dilarang tidur dan menggunakan kamar mandi.
Dalam satu contoh, menurut Minghui, “Dua narapidana menanggalkan pakaian dalam Jin dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Mereka kemudian memeganginya di lantai dan menginjaknya. Narapidana lain mencambuk punggungnya dengan gantungan pakaian dan pentungan karet. Punggungnya dipenuhi memar, dan dia kesulitan bernafas.”
“Para penjaga menolak permintaannya untuk perawatan medis setelah menderita luka-luka, karena takut kebrutalan mereka akan terungkap.”
PENGAMBILAN ORGAN PRAKTISI FALUN GONG
Dalam pembaruan 2016 pada laporannya, Koalisi Internasional untuk Mengakhiri Penyalahgunaan Transplantasi di Tiongkok (International Coalition to End Transplant Abuse in China) menyatakan bahwa Partai Komunis Tiongkok (PKT) melakukan jumlah transplantasi yang jauh lebih besar daripada yang diklaim secara resmi.
PKT menargetkan para praktisi Falun Gong, namun orang-orang Uighur, Tibet, dan Kristen juga menjadi sasaran pengambilan organ.
“Jika Anda melakukan aritmatika, itu artinya sekitar 150 orang setiap hari di Tiongkok dibunuh untuk diambil organnya. Dan tidak ada yang selamat dalam operasi ini,” kata mantan anggota parlemen dan sekretaris negara Kanada untuk Asia-Pasifik David Kilgour pada Mei 2018. (ran)
Epochtimes.id- Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan bahwa Kementerian Perdagangan berupaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, salah satunya dengan meningkatkan ekspor.
Hal ini disampaikan pada Seminar Nasional yang diselenggarakan Fakultas Hukum, Universitas Mataram, hari ini, Senin (22/10/2018) di Hotel Jayakarta Senggigi, Nusa Tenggara Barat (NTB). Seminar nasional ini dibuka oleh Gubernur NTB Zulkieflimasnyah.
Menurut dia, Kemendag melakukan beberapa langkah strategis untuk meningkatkan ekspor, yaitu dengan memfokuskan kembali ekspor dari produk primer ke produk industri atau olahan dan diversifikasi produk ekspor.
Dia menambahkan, Kemendag juga menjalin perjanjian perdagangan dengan negara mitra dagang baru, meningkatkan ekspor jasa dan ekonomi kreatif, mempromosikan produk-produk ekspor melalui Trade Expo Indonesia, forum bisnis, dan misi dagang.
Mendag Enggar memaparkan, guna memperluas akses pasar, Indonesia tengah melaksanakan perundingan Indonesia–EU CEPA dan perundingan bilateral dengan EFTA, Tunisia, Maroko, Mozambik, serta negara-negara non-tradisional lainnya. Selain itu, Kemendag juga tengah melakukan perundingan ASEAN+6 atau dikenal dengan RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership).
Upaya peningkatan ekspor ini terus dilakukan karena selain investasi, ekspor juga merupakan salah satu kunci pertumbuhan ekonomi.
“Sesuai dengan amanat Presiden RI Joko Widodo, pertumbuhan ekonomi nasional hingga tiga tahun mendatang ditargetkan sebesar 5,4%. Target ini bisa tercapai jika didukung oleh peningkatan ekspor dan investasi. Sedangkan Kemendag menargetkan pertumbuhan ekspor sebesar 11% di tahun 2018,” kata Mendag.
Dalam paparannya, Mendag juga menyampaikan beberapa tantangan yang dihadapi dalam upaya peningkatan ekspor dan invetasi.
Tantangan ini datang dari dalam maupun dari luar, yaitu meningkatnya penggunaan teknologi dan produk berbasis digital sejalan dengan dimulainya Era Industri 4.0. dan kembalinya sentimen proteksionisme dalam perdagangan global.
Berdasarkan data BPS yang diolah Kemendag, secara kumulatif ekspor nonmigas Januari–Juli 2018 mencapai USD 94,21 miliar. Nilai ini tumbuh 11,1% dibanding periode yang sama tahun 2017 (YoY) yang sebesar USD 84,83 miliar.
“Pencapaian kinerja ekspor tersebut memperkuat optimisme pencapaian target pertumbuhan ekspor nonmigas 11% tahun ini,” pungkas Mendag. (asr)
BEIJING — Dua orang tewas dan 18 orang terperangkap di sebuah tambang batu bara di Tiongkok timur pada 21 Oktober setelah ledakan batu menghancurkan sebagian terowongan pertambangan.
Penghancuran batu secara spontan tersebut, semacam gempa yang digerakkan oleh penggalian, terjadi sekitar pukul 11 malam pada 20 Oktober di Provinsi Shandong. Bagian dari terowongan pembuangan air hancur dalam ledakan tersebut, kata kantor berita resmi Xinhua, dan dua orang tewas oleh bebatuan retak yang jatuh di dalam terowongan.
Lebih dari 300 orang sedang bekerja di dalam tambang pada saat ledakan batu tersebut terjadi, dan sebagian besar berhasil diangkat ke tempat yang aman.
Delapan belas tetap terperangkap di bawah tanah pada Minggu malam.
Ventilasi telah dibuat sekitar 200 meter dari terowongan yang rusak, kata Xinhua.
Epochtimes.id- Industri otomotif di Indonesia semakin menghasilkan produk yang berdaya saing tinggi dan mampu mengikuti selera konsumen global. Hal ini mendorong produsen di dalam negeri untuk terus melakukan ekspor, salah satunya PT Suzuki Indomobil Motor (SIM).
“Ini sejalan dengan upaya pemerintah saat ini, yaitu mendorong peningkatan investasi dan ekspor. Hal ini sebagai kunci pertumbuhan bagi perekonomian nasional,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto pada Peresmian Pabrik PT SIM serta Ekspor Perdana All New Ertiga dan New Scooter Nex II di Pabrik Suzuki Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, Senin (22/10/2018).
Pada momen ini, PT SIM mengapalkan sebanyak 12.000 unit untuk All New Ertiga ke 22 negara tujuan ekspor yang tersebar di Asia, Amerika Latin, Afrika hingga Oseania. Sedangkan, Nex II dikirim ke Filipina dalam bentuk CBU.
Sejak Agustus 2018, telah diekspor sebanyak 4.456 unit. Ke depannya, ekspor Nex II ditargetkan menembus 18.660 unit, termasuk ke Kamboja dalam bentuk CKD.
Menurut Menperin, industri otomotif di Indonesia kini telah berkembang pesat, dengan menjadi basis produksi kendaraan jenis MPV, truk, dan pikap. Pengembangan kendaraan tersebut juga diarahkan untuk meningkatkan ekspor ke pasar global.
“Ke depannya, target besarnya, yakni menjadi pemasok kendaraan jenis sedan dan SUV,” ungkapnya.
Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen menciptakan iklim usaha yang kondusif sehingga mendorong penambahan investasi baru maupun ekspansi. Langkah strategis ini juga diharapkan dapat mengadopsi atau terjadinya transfer teknologi terkini.
“Sehingga realisasi target produksi 1,5 juta unit pada tahun 2020 bisa tercapai,” ungkap Airlangga.
Merujuk data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), penanaman modal dalam negeri (PMDN) sektor industri alat angkutan dan transportasi lain pada semester I tahun 2018 mencapai Rp926,4 miliar. Sedangkan untuk penanaman modal asing (PMA) sebesar USD343,6 juta.
Berdasarkan Making Indonesia 4.0, industri otomotif merupakan satu dari lima sektor prioritas yang siap memasuki revolusi industri keempat.
“Sektor ini juga menjadi andalan karena berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional,” tegas Menperin.
Ini tercermin darisumbangsihnya kepada PDB yang mencapai 10,16 persen pada tahun 2017serta mampu menyerap tenaga kerja langsung sekitar 350 ribuorang dan tenaga kerja tidak langsung sebanyak 1,2 juta orang.
Bahkan, Kementerian Perindustrian mencatat, kinerja industri otomotif di Indonesia semakin melesat, terlihat pula dari jumlah ekspor dalam bentuk komponen kendaraan yang naik hingga 13 kali lipat, dari 6,2 juta pieces pada tahun 2016 menjadi 81 juta pieces tahun 2017. Bahkan, di pasar Asean saat ini, permintaan dalam bentuk keadaan terpisah atau completely knock down (CKD) kian meningkat.
Lonjakan pun terjadi pada angka produksi kendaraan bermotor roda empat, dari 1,177 juta unit tahun 2016 menjadi 1,216 juta unit di 2017. Jumlah tersebut diperkuat dengan peningkatan ekspor kendaraan dalam bentuk CBU sebanyak 231 ribu unit tahun 2017 dibanding tahun 2016 sekitar 194 ribu unit.
Langkah selanjutnya, pemerintah telah menyiapkan berbagai insentif fiskal yang dapat dimanfaatkan oleh industri otomotif di Tanah Air dalam pengembangan produk yang berdaya saing global.
Fasilitas perpajakan itu antara lain tax holiday, tax allowance, Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP), Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE), serta kemudahan importasi menggunakan skema CKD dan IKD.
“Dalam waktu dekat, akan dikeluarkan insentif super tax deduction untuk perusahaan yang melakukankegiatan vokasi dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM dan untuk industri yang melaksanakankegiatan RD&D (research, development, and design),” papar Airlangga. (asr)
Laporan baru skala luas oleh komisi kongres AS tentang Tiongkok telah menggambarkan garis besar strategi rezim Tiongkok di Amerika Latin untuk mendapatkan keuntungan yang meningkatkan kepentingan politik dan ekonominya.
Laporan tersebut, yang dirilis 17 Oktober oleh Komisi Pengkajian Ekonomi dan Keamanan AS-Tiongkok, telah menggambarkan dengan gamblang apa tujuan Tiongkok di kawasan Amerika Latin dan Karibia, yaitu: untuk mendapatkan akses ke sumber daya-sumber daya alam dan pasar-pasar konsumen di kawasan tersebut, membentuk kebijakan luar negeri dan opini publik yang mendukung Tiongkok; dan mendapatkan “pengaruh geopolitik di wilayah yang secara geografis dekat dan secara historis tunduk pada pengaruh AS,” kata laporan tersebut.
Selain meningkatkan keterlibatan-keterlibatan militer di wilayah tersebut yang dapat dilihat sebagai hal yang mengkhawatirkan bagi Amerika Serikat, laporan tersebut mencatat bahwa peningkatan perdagangan dengan Tiongkok telah secara langsung menyebabkan matinya produsen-produsen lokal di negara-negara Amerika Latin.
PERDAGANGAN
Rejim Tiongkok pada tahun 2015 telah menetapkan rencana ekonomi untuk meningkatkan perdagangan dengan 33 negara Amerika Latin, dengan tujuan mencapai setidaknya $250 miliar pada tahun 2020. Wilayah tersebut berfungsi sebagai pasar yang berkembang untuk perusahaan-perusahaan Tiongkok mendapatkan pangsa pasar sebelum pindah ke pasar-pasar yang lebih mapan di Amerika Serikat dan Eropa, menurut laporan.
Upaya-upaya Tiongkok yang telah dicapai dalam kesepakatan tersebut kini telah menjadikannya sumber-sumber impor terbesar di Panama, Paraguay, Chili, Peru, Kuba, dan Bolivia.
Dari impor-impor Tiongkok di wilayah Amerika Latin, 91 persen adalah barang-barang manufaktur. Sementara itu, kawasan tersebut terutama mengekspor sumber daya-sumber daya alam ke Tiongkok, seperti kedelai, tembaga, bijih besi, tembaga olahan, dan minyak. Komoditas-komoditas ini menyumbang 72 persen dari ekspor kawasan tersebut ke Tiongkok pada tahun 2016.
Tingkat perdagangan itu semakin memperdalam ketergantungan daerah tersebut pada produk-produk bernilai rendah untuk mendorong ekonominya. Sementara itu, sektor-sektor manufaktur Amerika Latin yang menyediakan lebih banyak pekerjaan bagi penduduk lokal sedang dihisap oleh persaingan dari impor-impor Tiongkok yang murah.
Laporan AS tersebut telah mengutip laporan 2017 dari Organisasi Buruh Internasional yang menemukan pekerjaan Argentina, Brasil, Chili, dan Meksiko dari tahun 1995 hingga 2011 di “komputer, tekstil, dan alas kaki, serta perdagangan, telah berkurang 1 juta pekerjaan karena impor-impor Tiongkok.”
Analisis lain, oleh dua sarjana ekonomi di Boston University, memperkirakan bahwa kenaikan impor Tiongkok telah mengancam 75 persen barang manufaktur Amerika Latin untuk ekspor antara tahun 2008 hingga 2013.
PENANAMAN MODAL ASING
Beijing juga telah menargetkan investasi asing di wilayah tersebut untuk kepentingannya sendiri. Di Panama, misalnya, ia berusaha untuk menguasai Terusan Panama, pusat komersial penting bagi keduanya Amerika Serikat dan Tiongkok, dengan memiliki dan membangun fasilitas pelabuhan di kedua sisi terusan (kanal). Beijing bahkan sedang membangun kedutaan baru di dekat kanal tersebut.
Mungkin tidak mengherankan, Panama menjadi negara Amerika Latin pertama yang menandatangani perjanjian untuk bermitra dengan Tiongkok dalam inisiatif One Belt, One Road (OBOR), di mana Beijing membangun proyek-proyek infrastruktur di negara-negara di seluruh dunia sebagai sarana untuk mendapatkan pengaruh geopolitik.
Laporan AS tersebut mencatat bahwa pengaruh Tiongkok atas Terusan Panama dapat menimbulkan masalah keamanan: Laksamana Kurt W. Tidd mengatakan dalam dengar pendapat kongres Februari bahwa “peningkatan jangkauan Tiongkok ke tempat-tempat akses global penting seperti Panama menciptakan komersial dan kerentanan keamanan bagi Amerika Serikat.”
Seperti halnya negara-negara lain di mana Tiongkok memiliki ambisi-ambisi OBOR, Tiongkok telah memberi pinjaman berbunga tinggi ke negara-negara Amerika Latin yang memiliki sedikit kemampuan untuk membayar utangnya. Pada tahun 2017, Tiongkok memiliki sekitar sepertiga dari total utang publik Ekuador, misalnya.
Tiongkok juga sering menerapkan persyaratan-persyaratan khusus pada pinjaman-pinjamannya, seperti pada tahun 2009, ketika China Development Bank memberikan pinjaman $1 miliar kepada perusahaan telekomunikasi Meksiko América Móvil untuk proyek infrastruktur jaringan telekomunikasi. Persyaratan-persyaratan pinjamannya termasuk ketentuan yang mengharuskan pembelian peralatan dari Huawei, raksasa telekomunikasi Tiongkok.
MILITER
Laporan AS tersebut juga menunjukkan bahwa Tiongkok telah meningkatkan penjualan persenjataannya ke wilayah tersebut dalam upaya untuk mendapatkan bantuan politik.
Tiongkok juga memiliki beberapa proyek dengan tujuan-tujuan militer yang mengkhawatirkan: Ia berencana untuk membangun sebuah stasiun pengendali misi satelit dan ruang angkasa senilai $50 juta di wilayah Patagonia Argentina.
Tiongkok telah mengklaim pangkalan tersebut hanya akan digunakan untuk kegiatan luar angkasa sipil, tetapi “para ahli menegaskan bahwa fasilitas tersebut dapat digunakan untuk mengumpulkan intelijen pada satelit-satelit, peluncuran-peluncuran rudal, dan pergerakan-pergerakan pesawat tak berawak (drone), dan untuk mengganggu komunikasi, jaringan elektronik, dan sistem elektromagnetik di Belahan Bumi Barat,” kata laporan.
Selain itu, beberapa lembaga riset telah melaporkan bahwa Tiongkok memiliki perjanjian dengan pemerintah Kuba untuk menggunakan fasilitas era Soviet yang dapat mencegat satelit dan mengumpulkan sinyal-sinyal intelijen. (ran)
Perwakilan tinggi Tiongkok untuk Makau telah meninggal akhir Oktober 20 setelah jatuh dari gedung tempat dia tinggal, rezim Tiongkok mengatakan 21 Oktober.
Sebagai kepala kantor penghubung Tiongkok untuk Makau, Zheng Xiaosong memegang sebuah jabatan yang telah lama dikaitkan dengan melakukan kampanye-kampanye subversi di bekas jajahan Portugis tersebut.
Zheng telah menderita depresi, Kantor Hong Kong dan Makau di dalam kabinet Tiongkok seperti Dewan Negara mengatakan dalam sebuah pernyataan, menambahkan bahwa perwakilan dari pemerintah Beijing telah mengunjungi Makau untuk menyampaikan belasungkawa. Pernyataan tersebut tidak menjelaskan lebih lanjut tentang keadaan kematiannya.
Zheng, 59 tahun, diangkat untuk posisi Makau pada September 2017 dan merupakan anggota Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok (PKT), sebuah badan yang terdiri lebih dari 200 anggota yang terdiri dari elit-elit Partai. Dia sebelumnya adalah wakil gubernur provinsi pesisir tenggara Fujian.
Kantor penghubung di Makau berfungsi sebagai jembatan antara pemerintah setempat dengan Beijing. Namun pemerintah Tiongkok daratan menjadi semakin berpengaruh dalam urusan lokal.
Seperti di Hong Kong tetangganya, Macau beroperasi di bawah kebijakan “satu negara, dua sistem” dan diperintah oleh seorang kepala eksekutif, yang dipilih melalui pemilihan tetapi harus mendapat persetujuan dari Beijing untuk secara resmi mengambil alih jabatan.
Ketua Eksekutif Makau Fernando Chui mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa dia “terkejut” tentang kematian Zheng dan menyatakan belasungkawa. Chief Executive Hong Kong Carrie Lam juga mengeluarkan pernyataan yang mengungkapkan “kesedihan mendalam” atas kematian Zheng.
SEJARAH KANTOR PENGHUBUNG DI HONG KONG DAN MAKAU
Kantor penghubung untuk Makau, seperti yang setara di Hong Kong, memiliki sejarah panjang dalam mempengaruhi urusan lokal untuk melaksanakan agenda PKT.
Pada tahun 1949, Komite Sentral PKT membentuk Komite Kerja Hong Kong, yang kemudian berganti nama menjadi Komite Kerja Hong Kong dan Makau (HKMWC), untuk tujuan mengawasi kerja PKT di dua wilayah tersebut.
Menurut buku “Political Development in Hong Kong: State, Political Society, and Civil Society” (Pengembangan Politik di Hong Kong: Negara, Masyarakat Politik, dan Masyarakat Sipil), oleh ilmuwan politik Hong Kong Ngok Ma, HKMWC memerintahkan dan mengendalikan jaringan organisasi “sayap kiri” di Hong Kong dan Makau, termasuk entitas-entitas komersial seperti bank-bank dan agen-agen wisata, organisasi-organisasi budaya seperti penerbit dan surat kabar, dan organisasi massa seperti organisasi pemuda dan wanita.
HKMWC secara langsung berada di bawah pengawasan Kelompok Koordinasi Pusat PKT untuk Urusan Hong Kong dan Makau, badan de-facto tertinggi untuk memutuskan kebijakan Beijing terhadap dua wilayah tersebut. Pada gilirannya, Kelompok Koordinasi Pusat melaporkan kepada Politbiro, sebuah badan beranggotakan 25 anggota dari kepemimpinan senior Partai.
Pada bulan Januari 2000, cabang Hong Kong dan cabang Makau secara berurutan diganti namanya menjadi Kantor Penghubung (Liaison Office) untuk dua wilayah tersebut, dengan demikian, kantor penghubung juga menjadi tuan rumah HKMWC. Kantor Penghubung dua kota tersebut sekarang mengawasi jaringan organisasi “sayap kiri”, menurut sebuah makalah akademis 2014 oleh cendekiawan Hong Kong, Brian C.H. Fong, diterbitkan di The China Quarterly.
Kelompok Koordinasi Pusat memiliki sejarah hubungan yang kuat dengan mantan pemimpin Partai Jiang Zemin. Dia dan lingkaran sekutunya adalah bagian dari faksi politik yang menentang kepemimpinan saat ini di bawah Xi Jinping.
Pada tahun 2003, Zeng Qinghong, wakil ketua PKT berikutnya, ditunjuk sebagai ketua Kelompok Koordinasi Pusat. Zeng dikenal luas sebagai sekutu penting dan dalang politik bagi Jiang.
Pada tahun 2012, Zhang Dejiang, mantan ketua Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional, legislatif stempel karet Tiongkok, dan sekutu penting lainnya dari Jiang mengambi tokoh utama dalam Kelompok Koordinasi Pusat tersebut.
Namun setelah Xi mengambil alih kekuasaan pada akhir tahun 2012, ia memulai pembersihan partai terhadap pejabat-pejabat faksi Jiang dan mulai mengurangi pengaruh faksi atas Hong Kong dan Makau.
Saat ini, Han Zheng, salah satu wakil perdana menteri Tiongkok, memegang posisi tersebut. Meskipun ia membuat karier politiknya di Shanghai, kubu faksi Jiang, Han menjalin hubungan baik dengan Xi saat terakhir menjadi ketua partai Shanghai. (ran)
Epochtimes.id- Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengklarfikasi maraknya kabar yang beredar tentang potensi gempa di Surabaya – Madura.
Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati mengatakan bahwa potensi gempa bukan hanya ada di wilayah Surabaya dan Madura, Jawa Timur, namun juga di sebagian besar wilayah Indonesia.
Menurut dia, potensi gempa ini bukan tanpa alasan, mengingat Indonesia berada dalam lingkaran Cincin Api Pasifik yang terbentuk oleh gerak lempeng tektonik aktif.
“Cincin Api Pasifik adalah zona berbentuk tapal kuda dan menjadi zona sabuk gempa paling aktif di dunia. Bukan hanya Indonesia, negara lain seperti Jepang, Taiwan, dan Selandia Baru juga masuk dalam cincin api pasifik tersebut,” kata di Kantor BMKG Jakarta, Jumat (19/10/2018) dalam rilis BMKG.
Oleh karena itu, lanjut Dwikorita, daripada meributkan ramalan dan prediksi gempa, lebih baik masyarakat bersama pemerintah dan stakeholder lainnya pro aktif mempersiapkan upaya mitigasi bencana gempa bumi dan tsunami.
“Lakukan aktivitas seperti biasa, jangan terpengaruh oleh isu-isu yang dihembuskan oleh pihak yang ingin membuat kegaduhan dan kecemasan,” ujarnya.
Dwikorita mengatakan mitigasi bencana yang dapat dilakukan antara lain mengedukasi masyarakat tentang cara penyiapan perlindungan dan keselamatan sebelum, saat dan setelah gempa bumi.
Hal lainnya, lanjut dia, adalah membangun bangunan dan infrastruktur yang sesuai “building code“/ persyaratan bangunan tahan gempa, menetapkan tata ruang wilayah berbasis peta rawan bencana, menyiapkan jalur evakuasi, dan membangun shelter untuk evakuasi vertikal dari ancaman tsunami di daerah pantai.
“Jangan lupa senantiasa berdoa dan memohon keselamatan dan perlindungan kepada Allah SWT. Hingga saat ini belum ada satupun negara dan teknologi yang mampu meramalkan dan memprediksi gempabumi,” tuturnya.
Pada kesempatan itu, Deputi Bidang Geofisika BMKG,Muhammad Sadly mengatakan berdasarkan menurut “Peta Sumber dan Bahaya Gempabumi Indonesia 2017”, secara geologis dan tektonik wilayah Kota Surabaya dan Madura berada pada jalur zona sesar aktif.
Dalam hal ini wilayah Surabaya berada pada jalur zona Sesar Kendeng dan Madura berada pada jalur zona Sesar RMKS (Rembang, Madura, Kangean, dan Sakala).
Berdasarkan catatan sejarah kegempaan (Visser 1922) tambah Sadly, jalur Sesar Kendeng pernah memicu terjadinya gempabumi merusak di Mojokerto (1836,1837), Madiun (1862, 1915) dan Surabaya (1867). Sedangkan Sesar RMKS juga pernah memicu terjadinya gempabumi merusak di Rembang-Tuban (1836), Sedayu (1902), Lamongan (1939), Sumenep (13 Juni 2018 dan 11 Oktober 2018 ). (asr)
EpochTimesId – Departemen Kehakiman Amerika Serikat mendakwa seorang warga Rusia berkonspirasi untuk mempengaruhi sistem politik Amerika. Operasi intelijen itu juga termasuk menargetkan pemilihan umum paruh waktu 2018. Dakwaan diajukan ke Pengadilan pada 19 Oktober 2018 lalu.
Dengan kurang dari tiga minggu lagi sampai hari-H pemungutan suara, jaksa federal merinci operasi militer untuk pengaruh politik Rusia. Operasi itu diklaim menghabiskan anggaran hingga 35 juta (atau sekitar 500 triliun rupiah) dalam 18 bulan terakhir. Dana sebesar itu digunakan untuk ‘menabuh genderang perselisihan’ di negara-negara demokratis di seluruh dunia, termasuk Amerika Serikat.
Elena Khusyaynova, 44 tahun, dari St. Petersburg, adalah satu-satunya orang yang dituntut dalam dakwaan itu. Khusyaynova menjabat sebagai ‘pemegang buku operasi’, dengan nama kode ‘Proyek Lakhta’. Elena mengelola pembayaran untuk sewa, membeli server proxy, dan mendaftarkan nama domain.
Penyidik mengutip rincian luas kerja keuangan dan komunikasi internal dari Project Lakhta. Rincian itu menunjukkan menunjukkan bahwa para penyelidik AS berhasil menyusupi dan mencegat komunikasi operasi proyek intel militer itu.
“Konspirasi Rusia berusaha melakukan apa yang secara internal disebut ‘perang informasi melawan Amerika Serikat’ melalui penggunaan akun media sosial palsu yang berpura-pura menjadi orang Amerika. Kelompok ini beroperasi hingga hari ini,” tertulis dalam surat dakwaan. “Mereka berusaha untuk menabur perpecahan dan perselisihan dalam sistem politik AS, termasuk dengan menciptakan polarisasi sosial dan politik, merusak iman dalam institusi demokrasi, dan mempengaruhi pemilihan AS.”
“Bangsa kita dibangun di atas komitmen yang berjuang keras dan teguh untuk demokrasi,” kata Asisten Jaksa Agung, Demers dalam sebuah pernyataan yang menyertai dakwaan. “Rakyat Amerika tidak setuju dengan itikad tidak baik tentang segala macam masalah, dan kami akan melindungi hak mereka untuk melakukannya.”
“Campur tangan asing yang melanggar hukum, merendahkan integritas demokrasi mereka, dan kami akan melakukan segala upaya untuk membongkarnya dan meminta mereka bertanggung jawab.”
Khusyaynova mengelola pembiayaan hampir semua aspek Proyek Lakhta mulai April 2014, dokumen pengadilan mengatakan. Operasi berskala besar dipimpin oleh kelompok manajemen dan diorganisasikan ke dalam departemen, termasuk keuangan, teknologi informasi, optimasi mesin pencari, analitik, serta desain dan grafik.
Proyek Lakhta menggunakan media sosial untuk bekerja pada kedua sisi isu-isu sosial dan politik yang memecah belah. Operasi itu menggoreng ragam isu, mulai dari protes lagu kebangsaan liga NFL, hingga isu tembok perbatasan Presiden Donald Trump di perbatasan AS dengan Meksiko. Para operator diberi instruksi khusus untuk membingkai berita dan menyerang tokoh-tokoh penting Amerika, termasuk tokoh Republikan, Paul Ryan dan penasihat khusus FBI, Robert Mueller.
Para konspirator mengambil langkah-langkah teknologi luar biasa untuk tampil sebagai orang Amerika, termasuk penggunaan jaringan pribadi maya.
Menurut Departemen Kehakiman, pengaruh operasi tidak memiliki efek pada hasil pemilihan umum. Akan tetapi, operasi ‘cyber army’ itu mungkin telah berhasil dalam tujuannya untuk memecah belah dan membagi Amerika menjadi dua kelompok yang bertikai dan menabur ketidakpercayaan dalam proses politik Amerika.
“Kasus ini berfungsi sebagai pengingat gamblang bagi semua orang Amerika: Musuh asing kita melanjutkan upaya mereka untuk ikut campur dalam demokrasi kita dengan menciptakan perpecahan sosial dan politik, menyebarkan ketidakpercayaan dalam sistem politik kita, dan mengadvokasi dukungan atau kekalahan calon politik tertentu,” kata Direktur FBI, Christopher Wray.
Dakwaan itu tidak menuduh bahwa ada orang Amerika dengan sadar bekerja untuk Rusia. (IVAN PENTCHOUKOV/The Epoch Times/waa)
Video Pilihan :
https://www.youtube.com/watch?v=JGc59EiEYwQ
Simak juga, Pengakuan Dokter yang Dipaksa Panen Organ Hidup :
Amerika Serikat sedang mempertimbangkan operasi baru untuk mengirim kapal perang melalui Selat Taiwan, pejabat AS mengatakan kepada Reuters, sebuah misi yang bertujuan memastikan jalur bebas melalui jalur perairan strategis tersebut namun berisiko meningkatkan ketegangan dengan rezim Tiongkok.
Angkatan Laut AS melakukan misi serupa di perairan internasional di selat tersebut pada bulan Juli dan tindakan pengulangan apa pun akan terlihat di Taiwan sebagai ungkapan dukungan baru oleh pemerintah Presiden AS, Donald Trump.
Militer AS menolak berkomentar serta pejabat-pejabat AS yang membahas pertimbangan-pertimbangan tersebut, dimanan belum pernah dilaporkan sebelumnya, melakukannya dengan syarat anonim. Mereka tidak membahas penentuan waktu yang memungkinkan untuk setiap pengiriman baru melalui selat tersebut.
Tiongkok memandang Taiwan sebagai provinsi yang tersesat dan telah meningkatkan tekanan untuk menegaskan kedaulatannya atas pulau tersebut. Telah menimbulkan kekhawatiran atas kebijakan AS terhadap Taiwan dalam pembicaraan minggu ini dengan Menteri Pertahanan AS Jim Mattis di Singapura.
Bahkan ketika Washington mempertimbangkan arahan pengiriman baru melalui selat tersebut, telah mencoba untuk menjelaskan ke Beijing bahwa kebijakannya terhadap Taiwan tidak berubah.
Mattis menyampaikan pesan itu kepada Menteri Pertahanan Tiongkok Wei Fenghe secara pribadi pada 18 Oktober, di sela-sela forum keamanan Asia.
“Menteri Wei mengungkit Taiwan dan khawatir tentang kebijakan kita. Sekretaris telah meyakinkan Menteri Wei bahwa kita belum mengubah kebijakan kita tentang Taiwan, kebijakan kita tentang Tiongkok,” kata Randall Schriver, asisten menteri pertahanan AS yang membantu memandu kebijakan Pentagon di Asia.
Washington tidak memiliki hubungan formal dengan Taiwan tetapi terikat oleh hukum untuk membantunya mempertahankan diri dan merupakan sumber persenjataan utama pulau tersebut. Pentagon mengatakan Washington telah menjual ke Taiwan lebih dari $15 miliar dalam persenjataan sejak tahun 2010.
TITIK NYALA AMERIKA – TIONGKOK
Taiwan hanyalah salah satu dari sejumlah besar titik nyala dalam hubungan AS-Tiongkok, yang juga termasuk perang dagang yang sengit, sanksi-sanksi AS, dan cara menangani militer rezim Tiongkok yang semakin menunjukkan kekuatan di Laut China Selatan.
Mattis mengatakan kepada Wei pada hari Kamis bahwa dua ekonomi terbesar dunia diperlukan untuk memperdalam hubungan militer tingkat tinggi sehingga dapat menavigasi ketegangan dan mengendalikan risiko konflik karena kecerobohan atau kelalaian.
Beberapa pejabat AS dan mantan pejabat AS mengatakan bahwa pengiriman-pengiriman kapal perang AS di Selat Taiwan masih terlalu jarang dan menyebutkan bahwa kapal induk AS tidak transit di Selat Taiwan sejak tahun 2007, selama pemerintahan George W. Bush.
Ketika dua kapal perang AS terakhir, kedua kapal perusak, berlayar melalui Selat Taiwan pada bulan Juli, itu adalah operasi pertama dalam waktu sekitar satu tahun.
Beijing, yang tidak pernah meninggalkan penggunaan kekuatan untuk membawa Taiwan di bawah kontrolnya, telah menanggapi dengan marah pada pengiriman bulan Juli, menuduh Amerika Serikat mengancam stabilitas di perairan strategis tersebut.
Ia juga telah melihat tawaran-tawaran AS terhadap Taiwan sebagai kekhawatiran mendadak, termasuk pembukaan kedutaan de fakto baru di Taiwan dan pengesahan undang-undang Taiwan Travel Act, yang mendorong para pejabat AS untuk mengunjungi pulau tersebut.
Para ahli militer mengatakan keseimbangan kekuatan antara Taiwan dan Tiongkok telah berubah secara meyakinkan dalam mendukung Tiongkok dalam beberapa tahun terakhir, dan rezim Tiongkok dapat dengan mudah menenggelamkan pulau tersebut jika pasukan AS tidak segera datang memberi bantuan untuk Taiwan.
Rezim Tiongkok juga telah menakut-nakuti Taiwan dengan meningkatkan latihan militer tahun ini, termasuk pesawat pengebom dan pesawat militer lainnya di sekitar pulau tersebut dan mengirim kapal induknya melalui Selat Taiwan yang memisahkannya dari Taiwan.
Presiden Taiwan Tsai Ing-wen mengatakan pekan lalu bahwa pulau itu akan meningkatkan anggaran pertahanannya setiap tahun untuk memastikannya dapat mempertahankan kedaulatannya, termasuk melanjutkan pembangunan domestik pesawat pelatihan lanjutan dan kapal selam.
“Pada saat ini, intimidasi dan tekanan diplomatik Tiongkok tidak hanya melukai hubungan antara kedua belah pihak tetapi juga secara serius menantang stabilitas damai di Selat Taiwan,” katanya dalam pidato Hari Nasional di Taipei pada 10 Oktober.
Pernyataannya datang menjelang pemilihan lokal di pulau tersebut pada akhir November yang dilihat sebagai penunjuk arah untuk kinerja partai di bawah kepemimpinannya dalam pemilihan presiden pada tahun 2020. (ran)
EpochTimesId – Angkatan Darat Swiss memulai penyelidikan awal atas insiden yang menunjukkan sejumlah tentara senior beramai-ramai melemparkan batu ke punggung seorang kadet. Insiden itu terekam dalam video dan dirilis oleh lembaga penyiar publik negara itu, RSI, pekan lalu.
Seorang juru bicara militer mengatakan angkatan darat sudah mengetahui keberadaan video itu sebelum dirilis, menurut akun youtube mereka.
Juru bicara AD Swiss, Daniel Reist mengatakan militer merasa terganggu oleh insiden itu. Insiden itu disebut sebagai “regu tembak spontan”, yang secara kasar diterjemahkan dari bahasa Jerman, oleh RSI.
Peringatan!
Ada unsur kekerasan militer dalam video;
https://youtu.be/bjl4mZgtx6k
“Martabat rekrutan (tentara) harus dijamin setiap saat. Apa yang terjadi (penindasan dengan pelemparan batu) tidak dapat diterima,” kata Reist pada 18 Oktober 2018, menurut RSI.
Insiden itu diduga terjadi pada bulan September 2018 di Emmen, Lucerne. Para prajurit yang melemparkan batu diyakini sebagai anggota ‘Unit Pelatihan Anti-Pesawat 33’ atau ‘Der Lehrverband Flieger Fliegerabwehr 33’ dalam bahasa Jerman. Dugaan sementara bahwa, mereka melemparkan batu-batu itu atas perintah komandan pasukan.
Dalam video tersebut, sebuah suara dapat didengar mengatakan, “Siap! Tembak!” para pria berseragam tentara kemudian dengan keras melemparkan beberapa batu ke arah pemuda yang diduga rekrutan baru, yang juga menggunakan seragam tentara. Ada suara tawa pada latar belakang video.
Prajurit junior itu tidak melaporkan insiden yang dialaminya, akan tetapi korban dikabarkan sudah diwawancarai oleh pihak berwenang. Dia berasal dari Ticino, wilayah berbahasa Italia di Swiss selatan.
Hasil investigasi diperkirakan akan di rilis dalam beberapa minggu mendatang. (MIMI NGUYEN LY/NTD.tv/The Epoch Times/waa)
EpochTimesId – Para pendukung pro-integrasi Inggris dengan Uni Eropa ambil bagian dalam unjuk rasa di London, Inggris, Sabtu (20/10/2018) akhir pekan kemarin. Mereka menuntut agar pemerintah Inggris mengadakan pemungutan suara publik ke-dua atas ketentuan Brexit, menurut BBC.
Penyelenggara mengklaim aksi ini adalah demonstrasi terbesar yang pernah ada. Mereka mengklaim ada sekitar 700.000 orang ambil bagian dalam demonstrasi anti-Brexit (Britis Exit/Keluarnya Inggris dari Uni Eropa) tersebut. Demonstran berjalan kaki melewati jalan-jalan utama di London.
Jika kalim itu akurat, angka kehadiran ini akan menjadikan demonstrasi pada hari Sabtu sebagai protes terbesar kedua di Inggris sejak pergantian abad, menurut The Guardian. Polisi Metropolitan mengatakan tidak dapat memperkirakan jumlah peserta aksi, yang memenuhi Alun-Alun Parlemen London.
Rekaman udara yang diposting oleh The Metro menampilkan skala kerumunan demonstran.
Sementara sejumlah Anggota Parlemen Inggris menyerukan agar pemungutan suara baru terkait Brexit, sejalan dengan keinginan pengunjuk rasa. Walikota London, Sadiq Khan, termasuk di antara politisi yang berbicara kepada mereka yang berkumpul di Parliament Square.
“Apa yang benar-benar penting adalah bahwa mereka yang mengatakan bahwa suara publik tidak demokratis, tidak patriotik, menyadari bahwa sebenarnya, kebalikannya adalah kebenaran,” kata Sadiq Khan, dilansir BBC.
“Apa yang bisa lebih demokratis, apa yang bisa lebih Inggris, selain mempercayai penilaian rakyat Inggris.”
Sementara itu, unjuk rasa pro-Brexit diadakan di Harrogate, yang diselenggarakan oleh komunitas ‘Leave Means Leave’. Demonstrasi ini dipimpin oleh mantan pemimpin UKIP, Nigel Farage.
“Bukti-bukti menunjukkan, hanya ada sekitar sepertiga dari rakyat yang memilih untuk tetap di Uni Eropa. Kita adalah negara demokratis, dan kami berpikir pemerintah seharusnya langsung melakukan keinginan kami,” kata Farage, menurut BBC.
“Dan itu adalah pesan kami (keluar dari Uni Eropa). Teruskan saja, penuhilah janji Anda kepada kami, Anda mengatakan jika kami memilih untuk meninggalkan Uni Eropa, maka itu akan terjadi, itu perlu.”
Di London, pengunjuk rasa mengibar-ngibarkan bendera biru dan emas Uni Eropa dan mengangkat spanduk di bawah langit cerah. Mereka terus menyerukan referendum baru tentang kesepakatan akhir tentang bagaimana Inggris akan meninggalkan blok perdagangan terbesar dunia.
Seorang demonstran, Sarah Bennett, yang datang dari daerah Holmfirth, Yorkshire, untuk ambil bagian dalam acara tersebut. Dia mengatakan kepada Reuters bahwa dia memang menginginkan agar Inggris tetap bergabung dengan Uni Eropa. Namun, Brexit yang ‘lembut’ akan menjadi hasil yang lebih baik bagi Inggris, daripada tidak mencapai kesepakatan dengan Eropa.
Aksi unjuk rasa itu digelar ketika tekanan semakin menguat kepada Perdana Menteri Theresa May, atas strategi negosiasinya yang mendapat tentangan kuat dari parlemen Uni Eropa. Padahal, waktu yang tersisa hanya sekitar lima bulan sampai Inggris resmi meninggalkan Uni Eropa. Sejauh ini, tidak ada kesepakatan ‘perceraian’ dan beberapa ‘lawan politik’ di Partai Konservatif yang menaungi May, mengancam akan melengserkannya.
Beberapa jajak pendapat menunjukkan sedikit perubahan yang menguntungkan jika Inggris tetap di Uni Eropa. Akan tetapi belum ada perubahan yang menentukan dalam sikap, dan banyak dari rakyat Inggris mengatakan bahwa mereka semakin bosan dengan isu Brexit.
Inggris memilih untuk meninggalkan Uni Eropa dengan margin 51,89 persen melawan 48,11 persen dalam referendum pada Juni 2016. Inggris dijadwalkan resmi keluar dari UE pada 29 Maret 2019. (TOM OZIMEK dan Reuters/The Epoch Times/waa)
