Epochtimes.id- Tanah longsor yang dipicu oleh hujan lebat menewaskan sedikitnya 12 orang pada Rabu, 19 September 2018 di Filipina tengah.
Pasukan keamanan dan petugas penyelamat berjibaku menemukan belasan korban lainnya dikhawatirkan terperangkap. Kejadian ini serangkaian insiden mematikan dalam seminggu terakhir.
Dua belas orang ditarik keluar hidup-hidup setelah ditimpa bongkahan batu dan tanah longsor dari rumah-rumah gara-gara hujan di dekat tambang batu gamping di pinggiran Kota Naga di pulau Cebu. Perkiraan sementara orang-orang yang hilang sekitar 50 jiwa.
“Para relawan harus berhati-hati dalam operasi penangkatan dan penyelamatan,” kata Gary Cabotaje, juru bicara pemerintah kota kepada kantor berita ANC.
“Sebagian besar mereka menggunakan sekop karena berbahaya menggunakan alat berat,” tambahnya.
Hujan lebat akhir pekan yang dibawa oleh Topan Mangkhut menyebabkan longsor, kebanyakan di daerah pegunungan Cordillera di pulau utama Luzon. Korban tewas badai di seluruh negeri mencapai 88 jiwa,” kata polisi, mayoritas korban dari tanah longsor.
Operasi penyelamatan di Cebu terhambat oleh hujan dan tanah yang gembur seperti disampaikan pemerintah provinsi.
Petugas pemadam kebakaran, angkatan laut, tentara, dan polisi bergabung dengan upaya untuk menemukan orang-orang yang terperangkap di puing-puing rumah yang hancur.
Warga setempat Vhann Quisido beruntung melarikan diri ketika longsoran tanah dan batu berhenti di belakang rumahnya.
“Saya sedang tidur ketika saya mendengar suara keras,” katanya melalui telepon.
“Saya sedang menunggu tanah masuk ke rumah kami. Itu sangat traumatis.”
Upaya pemulihan sedang dilakukan di Itogon di sebuah lokasi penambangan kecil, di mana temuan jenazah mencapai 28 jiwa. Sebagian besar penambang telah ditemukan. Tim penyelamat sedang mencari 52 orang sejak Sabtu lalu. Laporan menyebutkan hanya ada sedikit kesempatan untuk menemukan korban yang selamat. (asr)
ISLAMABAD – Pakistan mendesak Tiongkok untuk meredakan tekanan terhadap minoritas Muslim di negara itu di tengah peringatan oleh kelompok-kelompok hak asasi manusia bahwa Uighur di Tiongkok menghadapi pembatasan-pembatasan untuk kegiatan keagamaan dan penahanan massal di dalam apa yang disebut “kamp pendidikan ulang.”
Menteri Urusan Agama Pakistan, Noorul Haq Qadri, bertemu utusan Tiongkok Yao Xing pekan ini untuk membahas situasi Uighur di wilayah Xinjiang barat Tiongkok.
Human Right Watch mengatakan penahanan paksa “ribuan orang Uighur dan minoritas Muslim Turk lainnya” di Xinjiang dimulai pada tahun 2017.
Qadri mengatakan bahwa tekanan semacam itu dapat menggerakkan pandangan-pandangan ekstremis yang sangat reaksioner dan mendesak Beijing untuk mengambil langkah konkret mengenai masalah ini.
Para analis mengatakan langkah Pakistan tersebut signifikan di tengah meningkatnya tekanan dalam Tiongkok atas pelanggaran hak asasi manusia.
Panel hak asasi manusia PBB mengatakan pada bulan Agustus bahwa Tiongkok diyakini sedang menahan hingga 1 juta orang etnis Uighur.
Orang-orang Uighur dan Muslim lainnya yang ditahan di fasilitas-fasilitas seperti kamp konsentrasi, yang dikenal sebagai pusat “pendidikan ulang”, dilarang menggunakan sapaan Islam, harus belajar bahasa Mandarin, dan menyanyikan lagu-lagu propaganda, menurut laporan Human Rights Watch.
Rezim Tiongkok telah menggunakan alasan adanya potensi ancaman Islam dan kerusuhan etnis untuk menindak masyarakat Muslim setempat di Xinjiang. (ran)
Pakistan pada Kamis (20/09/2018) mengumumkan bahwa Arab Saudi akan menjadi mitra strategis ketiga dari Koridor Ekonomi Tiongkok – Pakistan (CPEC).
Perdana Menteri baru Pakistan Imran Ahmed Khan secara terbuka mengklaim bahwa Pakistan akan selalu berdiri di pihak Arab Saudi. Dengan demikian, apakah hubungan persaudaraan tradisional antara Tiongkok komunis dengan Pakistan telah timbul keretakan ?
Pakistan mengundang Arab Saudi untuk bergabung dengan CPEC
CPEC adalah proyek unggulan dari inisiatif Sabuk Ekonomi Jalur Sutra (One Belt One Road) Tiongkok komunis.
Kota Kashgar di Xinjiang merupakan titik awal proyek sampai pada titik akhir proyek yang akan berakhir di pelabuhan Gwadar Pakistan dengan total panjang sekitar 3.000 km. Infrastruktur yang dibangun termasuk jalan raya, jalur KA, pipa minyak dan gas, juga saluran untuk kabel.
Tiongkok komunis dengan hati-hati menciptakan Koridor Ekonomi Tiongkok – Pakistan untuk meningkatkan pengaruh global Beijing. Tiongkok dan Pakistan telah menandatangani 51 perjanjian kerjasama dan memorandum, yang mana lebih dari 30 item tersebut merupakan proyek CPEC.
Laporan beberapa media asing memberitakan bahwa sekembalinya Perdana Menteri Pakistan yang baru Imran Ahmed Khan dari kunjungan pertamanya ke Arab Saudi, Menteri Penerangan dan Penyiaran Pakistan Fawad Chaudhry mengumumkan dalam konferensi pers, bahwa kerja sama dengan Arab Saudi dalam masalah perdagangan dan keamanan adalah letak dari kepentingan utama Pakistan.
Fawad Chaudhry mengatakan, Pakistan mengundang Riyadh untuk bergabung dengan Koridor Ekonomi Tiongkok – Pakistan sebagai mitra strategis ketiga. Dia juga mengatakan bahwa Menteri Keuangan dan Energi Saudi akan mengunjungi Pakistan dalam minggu pertama bulan Oktober mendatang. Pada saat kunjungan delegasi Saudi, investasi Arab Saudi dalam proyek CPEC akan dihapus dari rintangan.
Imran Ahmed Khan yang mantan bintang kriket Pakistan setelah memenangkan kursi Perdana Menteri ia telah membentuk satu dewan yang terdiri dari 9 anggota untuk mengevaluasi proyek CPEC.
Setelah pemerintah baru meninjau ulang proyek-proyek investasi itu, percaya bahwa perjanjian perdagangan yang disepakati satu dekade lalu bersama Tiongkok tidak adil dan merugikan Pakistan, Jadi bermaksud untuk mengadakan negosiasi ulang.
Penasehat PM Pakistan terhadap perdagangan, industri tekstil dan investasi, Abdul Razak Dawood kepada ‘Financial Times’ mengatakan bahwa, perusahaan asal Tiongkok mendapatkan banyak manfaat dari pemerintah Pakistan seperti pemotongan pajak dan memperoleh keuntungan lain yang tidak adil.
“Pemerintah masa lalu tidak melakukan pekerjaan rumah dengan baik, tidak sigap dan ceroboh dalam menyepakati keikutsertaannya dalam proyek CPEC sehingga mereka menyerahkan begitu saja banyak manfaat milik Pakistan kepada Tiongkok,” katanya.
Apakah hubungan Tiongkok – Pakistan yang sekuat baja masih bertahan ?
Tiongkok komunis selama ini menggunakan istilah-istilah seperti tetangga yang baik, teman yang baik, tali persaudaraan yang erat, mitra yang baik dan lainnya untuk melukiskan hubungan erat antara Tiongkok dengan Pakistan.
Menempatkan Pakistan sebagai salah satu negara tetangga yang paling bisa diandalkan. Sampai-sampai warga Tiongkok pun menyebutnya hubungan yang sekuat baja. Namun setelah Imran Ahmed Khan memegang tampuk pimpinan, apakah mungkin ‘membuat baja jadi retak’ ?
Imran Ahmed Khan tidak ke Beijing dalam kunjungan kenegaraan pertamanya, tetapi memilih Arab Saudi, sementara itu ia hanya mengirim pejabat militer Pakistan untuk mengunjungi Tiongkok bertemu dengan Xi Jinping. Padahal, kunjungan kenegaraan pertama dari perdana menteri sebelumnya Sharif adalah Beijing.
Imran Ahmed Khan dalam menerima wawancara media internasional pada Rabu (19 September) mengatakan, Pakistan telah meyakinkan Riyadh bahwa Pakistan akan berdiri di pihak Arab Saudi selamanya dan tidak mengizinkan siapa pun untuk menyerang Arab Saudi.
Menteri Penerangan dan Penyiaran Pakistan Fawad Chaudhry mengatakan : “Kami juga menjamin kepemimpinan Arab Saudi bahwa kita akan terus memberikan keamanan bagi negaranya dan memberikan dukungan strategis bila diperlukan.”
Dalam menanggapi peran Arab Saudi di Koridor Ekonomi Tiongkok – Pakistan, Imran Khan mengatakan bahwa CPEC adalah salah satu peluang besar untuk investasi luar di Pakistan. Karena koridor tersebut terhubung dengan daratan Tiongkok dari laut dan memiliki zona industri di sepanjang jalan, menjadikannya peluang bagus untuk investasi.
Pakistan telah membentuk komite koordinasi tingkat tinggi untuk mempelajari perdagangan dan masalah bisnis dengan Arab Saudi yang telah mendapat dukungan penuh dari Raja Arab Saudi Salman dan PM. Imran Ahmed Khan. (Sin/asr)
Pihak berwenang di Provinsi Sichuan, Tiongkok barat daya, baru-baru ini memperkenalkan jenis kasus kriminal baru, yang melibatkan “tentara air internet” (internet water army) yang terkenal, yaitu, para penjahat online yang memposting ulasan-ulasan negatif dan memeras uang dari perusahaan-perusahaan yang menginginkan agar ulasan tersebut dihapus.
Pada 18 September, Biro Keamanan Publik Provinsi Sichuan membuka sebuah kasus yang melibatkan lima orang yang diduga telah memeras 200.000 yuan (sekitar $30.000) dari satu perusahaan dengan menggunakan metode ini.
Pada 27 November 2017, akun WeChat milik sebuah perusahaan bernama “Chengdu Jizhi Interaction Internet Technology Co. Ltd.” menerbitkan sebuah artikel yang mengkritik sebuah perusahaan Sichuan yang terkenal. Perusahaan tersebut menganggap artikel itu sebagai hal penting dalam hubungan masyarakat yang dapat merusak citra dan merek perusahaan, dan dengan segera menghubungi akun WeChat tersebut.
Pemilik WeChat meminta pertemuan tatap muka. Dalam pertemuan itu, mereka memperkenalkan diri sebagai wakil dari Interaksi Jizhi, dan meminta para korban untuk membayar 200.000 yuan agar artikel itu dihapus. Perusahaan menghubungi polisi pada 22 Desember setelah membayar uang.
Investigasi polisi menemukan bahwa Jizhi Interaction adalah perusahaan yang didedikasikan untuk melakukan penipuan internet. Para tersangka, hanya diidentifikasi dalam laporan Tiongkok dengan nama keluarga mereka, termasuk para penulis, editor, dan perancang grafis. Setelah mengidentifikasi target, ketiganya akan menyusun artikel yang merendahkan dan mempublikasikannya di situs media sosial seperti WeChat, Toutiao, dan Sohu. Anggota lain dari komplotan tersebut akan bernegosiasi dengan para korban untuk memeras uang dari mereka.
Fenomena “internet water army” telah dikenal dalam bentuk aslinya, “wumaodang” atau “tentara 50 sen”, selama lebih dari satu dekade. Pada Oktober 2004, pihak berwenang di kota Changsha telah membentuk sebuah tim pengguna internet untuk mempublikasikan ulasan-ulasan positif tentang kota di lebih dari 20 forum terkemuka, sambil menghubungi para pemilik situs untuk menghapus konten negatif.
Pada Maret 2005, Kementerian Pendidikan Tiongkok membentuk tim-tim internet di universitas dan perguruan tinggi untuk mempublikasikan konten propaganda dan menghapus pendapat-pendapat yang berbeda. Pada tahun 2007, pemimpin Tiongkok berikutnya, Hu Jintao memerintahkan Partai Komunis Tiongkok untuk mengembangkan propaganda internet untuk memandu sentimen publik.
Pada tahun 2016, sebuah penelitian di Harvard memperkirakan bahwa setiap tahun, para propagandis (orang yang melakukan propaganda) internet Tiongkok yang dibayar telah membuat sekitar 488 juta posting di media sosial.
Saat ini, praktik tersebut digunakan tidak hanya untuk menyebarkan ideologi Partai, tetapi juga sebagai sarana bisnis terlarang. Februari ini, kota Guangzhou telah merobohkan sebuah bisnis “internet water army” yang disebut “San Da Ha,” yang beroperasi di 21 provinsi di seluruh negeri.
Menurut polisi, San Da Ha telah menyewa sejumlah besar “tentara air,” yang dapat mempromosikan perusahaan atau produk hanya karena mereka dapat memolesnya. Untuk biaya layanan, para pekerja San Da Ha akan membantu perusahaan tersebut meningkatkan penjualannya, menyebarkan informasi pemasarannya di berbagai situs dan platform, atau menghapus ulasan-ulasan negatif.
Misalnya, San Da Ha akan membebankan 100 yuan (sekitar $15) untuk 1.000 pesan teks, dan 200 yuan untuk 2500 pesan teks ponsel.
Kementerian Keamanan Publik Tiongkok mengatakan bahwa pada akhir Mei 2017, telah menindak lebih dari 40 “kasus tentara air internet”, yang melibatkan lebih dari 100 juta yuan. (ran)
Epochtimes.id- Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menggelar rapat pleno Terbuka Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon (paslon) Presiden dan Wakil Presiden (capres-cawapres) Pemilu 2019 di Ruang Sidang KPU RI, Jakarta, Jumat (21/09/2018) malam.
Hasilnya, Pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin mendapat nomor urut 01 dan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mendapat nomor urut 02.
Penetapan nomor urut ini langsung dibacakan oleh Ketua KPU RI Arief Budiman yang dituangkan dalam Keputusan KPU RI Nomor 1142/PL.02.2-Kpt/06/KPU/IX/2018, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.
Setelah ditetapkan oleh KPU, masing-masing pasangan calon presiden dan calon wakil presiden menerima plakat nomor urut Pilpres 2019.
Ketua KPU RI, Arief Budiman mengatakan bahwa nomor urut yang telah ditetapkan digunakan KPU sebagai dasar untuk menyusun daftar pasangan calon.
Lebih jauh Arif menjelaskan nomor urut bagi pasangan calon juga sebagaimana citra diri yang dapat digunakan untuk berkampanye.
“Bagi KPU, nama dan nomor urut pasangan calon menjadi dasar untuk menyiapkan logistik pemilihan presiden dan wakil presiden serta menyosialisasikan kepada masyarakat,” kata Arief.
Capres petahana, Joko Widodo dalam pidatonya mengajak kepada semuanya bahwa pilpres pesta demokrasi untuk dipenuhi pendidikan politik kepada masyarakat tentang kedewasaan dalam demokrasi. Jokowi juga mengajak bersama-sama adu program, gagasan, ide, rekam jejak dan prestasi.
“Jauhkan saling memfitnah, mencemooh, saling menjelekkan,” kata Capres Joko Widodo.
Sementara Capres Prabowo Subianto berharap kepada semua rakyat bersama-sama melaksanakan pemilu yang sejuk, damai dengan semangat kekeluargaan untuk kebaikan bangsa dan bukan untuk mencari kekurangan masing-masing.
“Kita harus rasakan bahwa kita keluarga besar NKRI maka kita harus sikapi seluruh persoalan bangsa,” ujar Prabowo Subianto. (asr)
EpochTimesId — Banyak negara di dunia menjadikan pariwisata sebagai salah satu penggerak utama perekonomian. Tidak terkecuali dengan Spanyol, di Eropa.
Salah satu destinasi favorit bagi turis di Spanyol adalah Kota Barcelona. Pariwisata menjadi salah satu sumber utama pemasukan bagi ibukota daerah otonom Catalonia itu.
Sayangnya, sebagian warga menganggap para turis sebagai biang masalah baru. Mereka akhir-akhir ini mengaku semakin muak dengan membludaknya jumlah turis yang membanjiri kota mereka.
“Membebani infrastruktur dan menaikkan biaya hidup. Barcelona bukan taman bermain,” kata David Riojo, yang tinggal di La Barceloneta, distrik wisata tepi pantai Barcelona.
Pariwisata adalah salah satu industri utama Barcelona, terhitung sekitar 12 persen dari GDP kota. Ketika sebagian penduduk mengeluhkan volume besar turis yang membahayakan kualitas hidup mereka, banyak bisnis yang bergantung pada kunjungan turis untuk mata pencaharian mereka.
Pada bulan Agustus, penduduk di lingkungan Riojo juga mengeluhkan kemah turis di taman umum terdekat. Para wisatawan minum alkohol dan berbuat gaduh di taman itu.
“Kami selalu hidup bersama dengan turis, tetapi tahun ini tingkat perilaku tidak beradab (turis) telah meningkat. Ada penduduk yang tidak bisa tidur di malam hari,” kata Riojo.
Menurut dewan kota Barcelona, setiap tahun sekitar 17 juta turis asing mengunjungi Barcelona. Itu berarti rata-rata jumlah turis per harinya hampir sama dengan jumlah penduduk yang hanya 1,6 juta, jika rata-rata waktu tinggal wisatawan selama tiga hari. Jika rata-rata masa tinggal mereka lebih lama, maka jumlah wisatawan akan lebih banyak dari warga setempat, pada saat bersamaan.
Namun, otoritas pemerintah kota setempat, Dewan Kota, mengatakan kasus perilaku tidak beradab hanya dilakukan oleh sekelompok kecil atau minoritas wisatawan. “Kebanyakan turis menghormati,” kata Agustí Colom, seorang anggota dewan yang bertanggung jawab atas pariwisata.
Colom menambahkan bahwa publikasi kasus-kasus turis yang berperilaku buruk mungkin terlalu berlebihan. “Media memperbesar insiden yang melibatkan turis.”
Akan tetapi, perilaku kasar bukanlah satu-satunya kekhawatiran yang ditimbulkan oleh warga lokal. Volume besar turis yang datang ke kota itu telah membebani sumber daya dan menaikkan harga dan sewa properti.
Sejumlah warga mengadakan sejumlah protes musim panas ini. Mereka menyerukan Dewan Kota untuk membatasi pariwisata. Protes baru-baru ini digelar pada 15 September 2018, dimana warga La Barceloneta berbicara menentang kejahatan dan juga pariwisata massal. Para pengunjuk rasa memegang spanduk yang bertuliskan, “Lebih aman, minim ketidaksopanan,” dan “Menolak booming pariwisata.”
Menurut Agustí Colom, Dewan Kota menyadari bahwa pariwisata adalah salah satu kekuatan pendorong utama ekonomi di kota itu. Dewan sedang bekerja untuk mendorong ‘rencana wisata yang berkelanjutan’. Sehingga dapat menyeimbangkan antara kebutuhan untuk menghasilkan pendapatan dan menjaga kualitas hidup warga kota.
“Kami bekerja untuk mengurangi dampak negatif pariwisata massal pada kehidupan sehari-hari penduduk Barcelona,” kata Colom.
“Sekarang ada lebih banyak petugas sipil untuk menjamin perilaku terhormat (wisatawan) dan kami telah mengurangi jumlah apartemen turis yang tidak berlisensi.”
Menurut laporan terbaru dari Lembaga Statistik Nasional Spanyol, harga perumahan telah tumbuh sebesar 9 persen di Catalonia. Secara nasional, tingkat pertumbuhan mencapai 7 persen. Ketika menyangkut harga sewa, tarif sewa bulanan rata-rata naik sekitar 20 persen antara 2015 dan 2018 di Barcelona. (ANNA LLADO/The Epoch Times/waa)
Video Pilihan :
https://www.youtube.com/watch?v=JGc59EiEYwQ
Simak juga, Pengakuan Dokter yang Dipaksa Panen Organ Hidup :
Ghana adalah negara yang kaya sumber daya alam, termasuk minyak mentah, emas, berlian, dan mineral seperti mangan dan bauksit, dan Tiongkok sebagai salah satu investor terbesar di negara Afrika Barat tersebut, telah menetapkan target pada produk-produk berharga tersebut.
Investasinya adalah bagian dari proyek pengembangan ambisius Beijing yang dikenal sebagai “One Belt, One Road” (OBOR, juga dikenal sebagai Belt and Road), yang diumumkan pada tahun 2013 sebagai rencana untuk membangun jalur perdagangan yang menghubungkan Tiongkok, Asia Tenggara, Afrika, Eropa, dan Amerika Latin.
Sementara Beijing mengklaim bahwa inisiatif tersebut adalah upaya untuk meningkatkan konektivitas regional, banyak pengamat mengatakan bahwa apa yang sebenarnya ingin dicapai Tiongkok dengan OBOR adalah perebutan dominasi dalam urusan global melalui jaringan perdagangan yang berpusat di Beijing.
Pada bulan Juli, Parlemen Ghana telah menyetujui perjanjian Master Project Support Agreement (MPSA) antara Ghana dengan perusahaan Sinohydro Corporation yang dikelola negara, menurut Web Ghana. Berdasarkan perjanjian tersebut, Sinohydro akan menyediakan $2 miliar proyek infrastruktur, termasuk jalan, jembatan, rumah sakit, dan perumahan, sebagai imbalan atas hak untuk menambang deposit bauksit Ghana di Cagar Hutan Atewa dan Nyinahin, hutan yang kaya mineral lainnya di wilayah Ashanti dari Ghana.
Cagar Hutan Atewa, berukuran sekitar 26.000 hektar, dianggap sebagai permata mahkota keanekaragaman hayati Ghana, karena hutan ini menyimpan lebih dari 100 spesies tanaman, 230 spesies burung, dan setidaknya 50 spesies mamalia. Hutan, yang merupakan sumber dari tiga sungai besar di kawasan itu, juga menyediakan air minum bagi lebih dari satu juta penduduk di Accra.
Bauksit adalah batuan tanah liat yang dapat diolah untuk menghasilkan aluminium. Bauksit tidak ekonomis untuk menambang di Amerika Serikat, karena menggunakan begitu banyak listrik, yang relatif mahal di Amerika Serikat. Dengan demikian, produksi alumina yang cukup besar telah pindah ke luar negeri.
Kojo Yankah, pendiri African University College of Communications, yang terletak di ibu kota Accra di Ghana, juga mantan menteri di bawah mantan Presiden Ghana Jerry John Rawlings, baru-baru ini berbicara tentang kekhawatirannya bahwa Hutan Atewa bisa segera hilang oleh Tiongkok.
“Itu bukan hanya sekedar tanah. Akan ada saatnya ketika saya yakin akan ada penjaga polisi di daerah tersebut, tidak ada warga Ghana yang boleh masuk ke sana karena itu bukan milik kita. Itu terjadi di negara-negara Afrika lainnya, itulah yang menjadi perhatian saya,” kata Yankah dalam pidato utama pada acara hubungan masyarakat tahunan yang diselenggarakan di Accra, menurut laporan 19 September oleh situs berita Ghana Web.
“Saya tidak punya masalah dengan pemerintah yang menginginkan uang. Masalah saya adalah dengan apa yang Anda tukar dengan uang itu,” kata Yankah, mengungkapkan kekhawatiran bahwa Hutan Atewa dapat dieksploitasi.
Rezim Tiongkok secara eksplisit menyatakan bahwa tujuan utama bagi OBOR adalah investasi dan pengendalian kekayaan-kekayaan mineral asing, yang akan menggerakkan pertumbuhan industri yang berbeda milik Tiongkok. Misalnya, Tiongkok telah mengendalikan tambang kobalt di Kongo yang digunakan untuk membuat baterai mobil listrik. Kendaraan energi baru (NEV) adalah salah satu dari 10 sektor teknologi yang ditargetkan Beijing untuk pembangunan, sebagai bagian dari rencana rezim untuk mengubah Tiongkok menjadi pusat manufaktur berteknologi tinggi.
Menurut statistik yang disediakan oleh Kementerian Sumber Daya Alam Tiongkok, pada paruh pertama tahun 2017, perusahaan-perusahaan Tiongkok telah menandatangani 17 kesepakatan akuisisi tambang asing dengan nilai total lebih dari $10 miliar. Banyak proyek-proyek OBOR Tiongkok telah berada di bawah pengawasan ketat karena membebani negara-negara berkembang dengan utang besar.
Perjanjian infrastruktur dan penambangan terbaru dengan Tiongkok di Ghana telah menghasilkan pertentangn kuat di kalangan pejabat, akademisi, dan penduduk lokal Ghana.
Seorang penambang beristirahat di sebuah ladang di Kibi di Wilayah Timur Ghana pada 10 April 2017. (Cristina Aldehuela / AFP / Getty Images)
Potensi kerusakan lingkungan tetap menjadi perhatian utama. Editorial 19 September yang diterbitkan oleh Ghana Web meminta presiden Ghana saat ini Nana Addo Dankwa Akufo-Addo untuk meninjau kembali sejarah tentang Sinohydro, rencana penambangan perusahaan tersebut, dan bagaimana ia membuat rencana untuk mengelola akhir dari penambangan, limbah bijih tambang. Jika tidak, artikel tersebut memperingatkan, “Sinohydro akan meninggalkan tanah kita tanpa busana setelah mereka selesai memindahkan bauksit kita.”
Di Distrik Atwima Mponua, di mana Hutan Nyinahin berada, para pemimpin lokal dan penduduk mengeluh bahwa meskipun penambangan di daerah itu akan segera dimulai, mereka belum menandatangani nota kesepahaman tentang tuntutan sosio-ekonomi mereka untuk memastikan bahwa komunitas mereka akan mendapat manfaat dari penambangan tersebut, menurut artikel 29 Agustus di situs berita lingkungan ENA Ghana.
Beberapa petani juga mengeluh bahwa pohon kakao telah ditebang tanpa pemberitahuan sebelumnya, menurut ENA Ghana. Mereka menuntut kompensasi karena pohon-pohon tersebut adalah satu-satunya sumber mata pencaharian mereka.
TEKANAN UTANG
Beberapa pejabat Ghana telah menunjukkan bahwa perjanjian dengan Sinohydro Tiongkok sebenarnya adalah pinjaman yang tersamar.
Cassiel Ato Forson, juru bicara untuk Kongres Demokrasi Nasional (NDC), saat ini partai politik minoritas di parlemen Ghana, memberikan beberapa argumen untuk menunjukkan bahwa MPSA adalah sebuah pinjaman, menurut artikel 11 September oleh situs berita Ghana Pulse. Forson mencatat bahwa di antara ketentuan perjanjian tersebut adalah bahwa pemerintah Ghana dimandatkan untuk membuka rekening escrow, dan harus memastikan rekening tersebut “memiliki saldo yang cukup untuk menyelesaikan pembayaran utang dan pembayaran kembali ketika jatuh tempo.”
Sekelompok penambang emas bekerja di Kibi, sebuah kota di Ghana selatan, pada 10 April 2017. (Cristina Aldehuela / AFP / Getty Images)
Pada 24 Agustus, Reuters melaporkan bahwa NDC telah meminta agar Dana Moneter Internasional (IMF) meninjau MPSA untuk melihat apakah kesepakatan tersebut akan menambah beban utang Ghana.
Ghana sudah berada dalam tumpukan utang. Ghana Web, mengutip statistik dari Bank of Ghana, melaporkan bahwa utang negara telah mencapai sekitar 154,2 miliar cedis (sekitar $32,3 miliar) per Mei 2018, yang mencapai 63,8 persen dari PDB Ghana.
IMF baru-baru ini memperingatkan negara-negara yang beresiko tertekan utang, Ghana termasuk di antara negara-negara Afrika di mana Tiongkok yang memegang sebagian besar utang eksternalnya, menurut Reuters.
Apa yang bisa membuat situasi utang di Ghana memiliki konsekuensi yang mengerikan adalah kenyataan bahwa perjanjian senilai $2 miliar adalah bagian dari fasilitas pinjaman $19 miliar secara keseluruhan, menurut beberapa laporan media Ghana. Bagian dari pinjaman tersebut akan digunakan untuk membangun kereta api sepanjang 4.000 km yang menghubungkan beberapa kota Ghana seperti Sunyani, Techiman, dan Kumasi. (ran)
Departemen Pertahanan AS telah menguraikan strategi cyber baru untuk melawan ancaman dari Tiongkok dan Rusia, menekankan pendekatan proaktif dengan sekuat tenaga untuk pertahanan, menurut dokumen yang baru dirilis.
Dokumen ini membahas bagaimana Pentagon berencana untuk melawan tantangan di dunia maya (cyber): “kampanye-kampanye gigih” yang “mempengaruhi perilaku bahaya strategis jangka panjang terhadap bangsa, serta sekutu dan mitra kita.” Dirilis pada 18 September, dokumen ini adalah tanggapan rinci untuk Strategi Pertahanan Nasional yang dirilis pada bulan Januari yang mengidentifikasi Tiongkok dan Rusia sebagai “tantangan utama bagi kemakmuran dan keamanan AS.” Ini menggantikan strategi cyber sebelumnya yang dirilis pada tahun 2015.
Tantangan-tantangan tersebut termasuk serangan-serangan cyber yang tidak termasuk konsep tradisional tentang “konflik bersenjata,” seperti spionase ekonomi dan ancaman terhadap “infrastruktur kritis,” yang merupakan bidang yang dianggap sangat penting bagi negara seperti sistem pasokan air, jaringan listrik, dan transportasi.
“Tiongkok mengikis keunggulan militer AS dan vitalitas ekonomi bangsa dengan terus-menerus mengeksploitasi informasi sensitif dari lembaga-lembaga sektor publik dan swasta AS,” dokumen tersebut menunjukkan, mencatat bahwa Tiongkok tidak hanya mengancam kehebatan militer Amerika Serikat, tetapi juga kekayaan intelektual yang vital bagi perekonomiannya.
Untuk memerangi tantangan-tantangan ini, Departemen Pertahanan mengatakan akan terlibat dalam “kompetisi rutin setiap hari untuk mempertahankan keunggulan-keunggulan militer AS dan untuk membela kepentingan-kepentingan AS,” yang berarti akan “mengganggu atau menghentikan aktivitas maya yang berbahaya di sumbernya, termasuk aktivitas “yang lebih rendah di bawah tingkat konflik bersenjata.”
Dalam istilah militer, “di bawah tingkat konflik bersenjata” adalah hubungan kompetitif yang belum meningkat ke titik konflik bersenjata, tetapi tingkat di mana satu pihak akan berusaha mencegah kemajuan pesaing atau mengambil tindakan untuk mempertahankan posisi strategis.
“Amerika Serikat tidak mampu untuk tidak bertindak: Nilai-nilai kita, daya saing ekonomi, dan kekuatan militer terpapar oleh ancaman-ancaman yang tumbuh lebih berbahaya setiap hari,” kata dokumen itu. Karena itu, Departemen Pertahanan akan siap mengerahkan Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, Marinir, dan kontraktor pertahanan.
Menteri Pertahanan AS Jim Mattis di Pentagon pada 28 Agustus 2018. (NICHOLAS KAMM / AFP / Getty Images)
Komitmen baru Departemen Pertahanan tersebut untuk memerangi ancaman dunia maya di luar peperangan tradisional bertepatan dengan meningkatnya serangan dunia maya di Tiongkok terhadap Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya demi keuntungan ekonomi.
Pada bulan April, firma keamanan FireEye menemukan bahwa peretas Tiongkok yang didukung negara telah meningkatkan serangan terhadap perusahaan-perusahaan AS untuk memperoleh informasi yang terkait dengan harga penawaran, kontrak, dan akuisisi, yang memungkinkan perusahaan Tiongkok untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan bisnis.
Pada bulan Agustus, firma teknologi Recorded Future merilis laporan yang memerinci bagaimana para peretas yang berafiliasi dengan Universitas Tsinghua bergengsi di Tiongkok memata-matai entitas-entitas internasional untuk membantu Beijing memperoleh intelijen selama negosiasi perdagangan awal dengan Amerika Serikat tahun ini. Transaksi bisnis dengan negara-negara di bawah inisiatif One Belt, One Road Beijing, di mana rezim Tiongkok membangun proyek infrastruktur di Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika Latin, juga diamati dengan teliti. (ran)
EpochTimesId – Badan pengawas perusahaan Australia mengatakan meningkatkan pengawasan terhadap investasi koin digital (ICO) yang menyesatkan. Penawaran mata uang digital sejenis bitcoin itu menargetkan pada investor ritel (kecil). Perusahaan-perusahaan ‘start-up’ dikatakan menjalankan usaha investasi dengan melanggar sejumlah peraturan perundang-undangan Australia.
Australian Securities & Investments Commission (ASIC) mengatakan ada masalah yang konsisten dengan sejumlah ICO yang sedang diawasi. Termasuk menggunakan pernyataan yang menyesatkan atau menipu dalam memasarkan produk mereka. Perusahaan koin digital juga tidak memiliki lisensi dari badan layanan keuangan Australia.
ICO, atau penjualan koin digital atau token, memang semakin populer di Australia. Sejumlah start-up bahkan muncul menawarkan koin digital sebagai cara untuk menggalang pembiayaan investasi dan proyek pembangunan. Pasar ICO kini masih relatif kecil di Australia, tetapi ASIC khawatir perilaku buruk dapat berdampak negatif pada kepercayaan investor.
“Jika Anda mengumpulkan uang dari masyarakat, Anda memiliki kewajiban hukum yang signifikan,” Komisaris ASIC John Price mengatakan dalam sebuah pernyataan, baru-baru ini.
“Ini adalah substansi hukum dari tawaran Anda, bukan apa yang disebut, yang penting. Beberapa ICO yang mengajukan ijin, mengoperasikan skema investasi ilegal, dan tidak terdaftar,” kata Price.
Sejak April 2018, ASIC telah mencegah lima ICO meningkatkan modal. ICO ini telah dibekukan, dan beberapa akan direstrukturisasi untuk memenuhi persyaratan hukum.
“Regulator juga mengambil tindakan terhadap sebuah ICO yang telah mengantongi ijin,” katanya tanpa mengidentifikasi perusahaan.
“ICO adalah investasi yang sangat spekulatif yang sebagian besar tidak diatur. Sementara kini ada bisnis asli yang menggunakan struktur (skema) ini, banyak yang berubah menjadi penipuan,” ASIC mencatat.
Awal tahun ini, perusahaan keamanan cyber yang berbasis di Moskow, Grup IB, menemukan bahwa proyek yang mengumpulkan dana melalui ICO diserang oleh penjahat dunia maya rata-rata 100 kali dalam sebulan. Temuan ini menggarisbawahi risiko investasi dalam usaha ‘cryptocurrency’ (mata uang digital) online.
Secara global, perusahaan-perusahaan baru telah mengumpulkan jutaan dolar secara online untuk mendanai proyek-proyek. Seringkali hanya sedikit dari karyawan dan rencana bisnis yang memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan. (Reuters/The Epoch Times/waa)
Video Pilihan :
https://www.youtube.com/watch?v=JGc59EiEYwQ
Simak juga, Pengakuan Dokter yang Dipaksa Panen Organ Hidup :
EpochTimesId – Otoritas Venesia, Italia, sedang mempertimbangkan untuk melarang orang-orang untuk duduk atau berbaring di tanah. Larangan itu diusulkan sebagai langkah terakhir untuk membatasi aktivitas wisatawan yang semrawut dan susah diatur di tengah kota.
Walikota Venesia, Luigi Brugnaro mengusulkan agar mereka yang melanggar aturan bisa didenda antara 50 hingga 500 euro (sekitar 850 ribu hingga 8,5 juta rupiah).
Jika benar-benar diterapkan, ‘dilarang duduk di tanah’ akan ‘bergabung’ dengan daftar larangan lainnya yang sudah diterapkan di kota tujuan wisata populer itu. Warga dan turis selama ini dilarang untuk ‘mabuk-mabukan’, mencelupkan kaki ke kanal, dan makan saat berjalan menyusuri jalan.
Proposal aturan ini rencananya akan dibahas dan diputuskan oleh dewan lokal pada bulan Oktober 2018. Akan tetapi, beberapa kelompok warga kini menentangnya.
“Ada daftar panjang hal-hal yang dilarang di Venesia, tidak ada hal yang tersisa yang dapat Anda lakukan,” kata Marco Gasparinetti, yang memimpin kelompok warga ‘Gruppo Aprile 25’, menurut Guardian. “Mereka akan perlu menyewa 5.000 petugas tambahan untuk menegakkan segala aturannya dengan benar.”
Setiap musim panas, ada petugas yang berpatroli di kawasan wisata kota untuk menegakkan aturan. Banyak wisatawan tidak mengetahui bahwa ada area khusus yang disediakan sebagai tempat duduk dan makan.
Ada juga petugas yang dijuluki ‘angels of decorum’ (malaikat sopan santun) yang bertugas ‘menangkapi’ orang-orang yang bertelanjang dada, orang yang memberi makan merpati, atau mereka yang ‘bergerombol’ di jembatan.
Wisatawan adalah masalah kontroversial untuk Venesia, dengan lebih dari 30 juta orang berkunjung setiap tahun-nya. Pada tahun-tahun sebelumnya, bahkan banyak poster-poster ditempel di tembok bertuliskan, “Turis Pergi!!! Anda Menghancurkan Area Ini.”
Sebuah kapal pesiar tiba di pelabuhan, dekat gereja San Giorgio Maggiore, Venesia pada 26 September 2014. (Andreas Solaro/AFP/Getty Images/The Epoch Times)
Kapal Pesiar Juga Terkena Dampak
Banyak wisatawan tiba di Venesia dengan kapal pesiar, yang juga menjadi sumber ketegangan dengan penduduk setempat. Karena kapal-kapal pesiar melewati St Mark’s Square dan dermaga di tengah kota.
Penduduk setempat mengatakan kapal-kapal besar merusak bangunan bersejarah di kota itu dan mencemari kawasan air.
Pada tahun 2016, para demonstran turun ke air untuk memprotes kapal pesiar. Mereka menggunakan gondola dan perahu kecil untuk menghalangi kapal pesiar melewati laguna.
Pada akhir tahun 2017, Menteri Transportasi, Graziano Delrio mengumumkan bahwa pada tahun 2021 kapal-kapal besar ini tidak akan diizinkan melewati kota. Sebaliknya, mereka harus berlabuh di Marghera, sebuah kota industri di pusat wilayah Veneto, kawasan dengan pabrik-pabrik yang tampak mengepulkan pilar asap pekat ke udara.
Beberapa berpendapat mengatakan bahwa ekonomi Venesia hampir seluruhnya bergantung pada pariwisata. Sehingga membatasi wisatawan dengan cara ini akan membahayakan perekonomian kota.
Namun, langkah itu mengikuti peringatan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. PBB memperingatkan bahwa Venesia akan ditempatkan di daftar situs warisan yang terancam oleh UNESCO, kecuali Venesia membereskan masalah ‘ancaman terhadap kelestarian bangunan bersejarah’.
Pada 2015, pejabat UNESCO mengatakan bahwa, “Kapasitas kota, jumlah penduduknya dan jumlah wisatawan tidak seimbang dan menyebabkan kerusakan yang signifikan.”
Walikota Brugnaro sebelumnya mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa pemerintah lokal sedang memikirkan jalan keluar untuk kelestarian situs warisan dunia. Namun, mereka membutuhkan waktu untuk menata industri pelayaran, salah satu sektor yang dituding menimbulkan dan memicu kerusakan.
“Kami ingin itu menjadi jelas bagi UNESCO dan seluruh dunia bahwa kami memiliki solusi. Ini memperhitungkan semua pekerjaan yang diciptakan oleh industri pelayaran, yang mana kami benar-benar tidak mampu kehilangannya. Dan kami dapat mulai bekerja serius dalam merencanakan pelayaran.” (JOHN SMITHIES/The Epoch Times/waa)
Video Pilihan :
https://www.youtube.com/watch?v=JGc59EiEYwQ
Simak juga, Pengakuan Dokter yang Dipaksa Panen Organ Hidup :
BRUSSELS – Komisi Eropa memberi usulan pada 19 September rencana kebijakan luar negeri untuk meningkatkan hubungan transportasi, energi, dan infrastruktur digital dengan Asia namun menyangkal sedang berusaha melawan ambisi-ambisi Tiongkok yang telah menimbulkan kecurigaan di negara-negara Barat.
Rencana tersebut, yang akan didukung oleh dana tambahan dari anggaran umum Uni Eropa dari 2021, pinjaman sektor swasta, dan bank-bank pembangunan, jumlah untuk respon strategis terhadap bantuan Tiongkok di banyak Asia tengah dan Eropa tenggara, di mana Beijing telah menginvestasikan miliaran dolar.
Strategi 13 halaman dari Komisi tersebut tidak menentukan berapa banyak kelompok negara yang akan dibiayai, tetapi mengandalkan dana yang diusulkan sebesar 60 miliar euro ($70 miliar) yang akan bertindak sebagai jaminan bagi para investor jika proyek gagal.
Dana tersebut dapat meningkat lebih dari 300 miliar euro antara tahun 2021 dan 2027 dengan menarik para investor ke dalam proyek-proyek dengan menawarkan jaminan untuk menutupi biaya jika sebuah proyek gagal.
Meskipun tidak semua uang itu akan dibelanjakan di Asia, strategi Komisi tersebut, setelah disepakati oleh pemerintah UE, akan membuat kebijakan Uni Eropa resmi pengeluaran untuk proyek-proyek infrastruktur di Asia.
Para menteri luar negeri Uni Eropa diharapkan menyetujui rencana tersebut pada pertemuan 15 Oktober, tiga hari sebelum pertemuan puncak antara para pemimpin Eropa dan Asia di Brussels.
Sejak tahun 2013, Tiongkok telah meluncurkan proyek-proyek konstruksi di lebih dari 60 negara, yang dikenal sebagai One Belt One Road Initiative (OBOR, juga dikenal sebagai Belt dan Jalan), mencari jaringan hubungan darat dan laut dengan Asia Tenggara, Asia Tengah, Timur Tengah, Eropa, dan Afrika.
Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Federica Mogherini mengatakan bahwa usulan Komisi tersebut tidak terkait dengan kebijakan Tiongkok.
Bank Pembangunan Asia memperkirakan Asia membutuhkan lebih dari 1,3 triliun euro per tahun dalam investasi infrastruktur, tidak semuanya dapat dipenuhi oleh Tiongkok, kata Komisi.
“Usulan-usulan kita, kebijakan-kebijakan kita, dan kalender kita tidak ditentukan di tempat lain,” Mogherini mengatakan pada konferensi pers ketika ditanya apakah rencana tersebut merupakan tanggapan untuk Beijing. “Ini bukan tanggapan … untuk inisiatif lain … baik itu di Beijing, Washington, Moskow, atau Timbuktu.”
Namun, para pejabat Uni Eropa mengatakan mereka prihatin dengan apa yang mereka lihat adalah sebuah model investasi Tiongkok yang meminjamkan kepada negara-negara untuk proyek-proyek yang mungkin tidak mereka perlukan, atau mampu membelinya, membuat mereka bergantung pada bantuan Tiongkok segera setelah itu dilangsungkan.
Jalan raya yang didanai Tiongkok untuk menghubungkan pantai Adriatik Montenegro dengan tetangganya yang terkurung daratan Serbia menjadikan Montenegro memiliki begitu banyak utang bahwasanya Dana Moneter Internasional (IMF) telah mengatakan kepada negara tersebut bahwa ia tidak sanggup menyelesaikan proyek tersebut.
Jan Weidenfeld, seorang ahli hubungan Eropa-Tiongkok di Mercator Institute for Chinese Studies (MERICS) di Berlin, mengatakan rencana UE tersebut “sangat banyak tanggapan untuk Belt dan Road.”
“Pesan utamanya adalah ketika Anda membuat proyek infrastruktur berskala besar, Anda harus mematuhi norma-norma atau standar-standar tertentu, baik itu lingkungan atau keuangan. Uni Eropa melihat jendela peluang tersebut untuk mengoperasikan kebijakan-kebijakan Tiongkok di sini,” kata Weidenfeld. (ran)
EpochTimesId – Mantan Presiden Bank Dunia, Robert Bruce Zoellick dalam China Development Forum Special Session 2018 baru-baru ini di Tiongkok mengeluarkan peringatan buat otoritas Beijing. Mantan Wakil Menlu AS itu mengatakan bahwa kekhawatiran Amerika Serikat terhadap Tiongkok komunis tidak terbatas hanya pada pemerintahan Presiden Donald Trump.
Kekhawatiran Amerika Serikat terhadap Tiongkok komunis terutama datang dari empat sektor, yaitu model kapitalisme negara, kebijakan luar negeri Tiongkok komunis, Made in China 2025 dan pergeseran kebijakan luar negeri Tiongkok komunis.
Robert Zoellick berpidato pada Forum China Development Forum Special Session 2018 pada 16 September 2018.
Forum tersebut diselenggarakan oleh Pusat Penelitian Pembangunan Dewan Negara Tiongkok. Acara itu juga dihadiri mantan Menteri Keuangan AS Robert Rubin, dan mantan Wakil Presiden Federal Reserve, Stanley Fitch. Ada pula Chairman dan CEO Cohen Group AS, William Cohen.
Huxiu.com menerbitkan teks pernyataan lengkap dari pidato Zoellick. Zoellick dalam pidatonya menyebutkan bahwa dia ingin memberikan peringatan kepada ‘teman-teman Tiongkok’, bahwa asumsi mengenai hubungan Tiongkok-AS akan kembali membaik setelah pemilu 2020 adalah tidak realistis.
Kemudian, dia menyebutkan keprihatinan Amerika Serikat dari empat aspek. Zoellick pun menguraikan lebih lanjut pada kesempatan wawancara dengan Caixin.com.
Yang pertama adalah peran BUMN Tiongkok komunis. Di mata dunia internasional Tiongkok komunis sedang beralih ke model negara kapitalisme. Dalam 40 tahun terakhir, sektor swasta yang memainkan peran penting dalam reformasi dan pembangunan ekonomi Tiongkok sedang menghadapi desakan keluar dari pasar. Hal ini menyebabkan kekhawatiran dari Amerika Serikat dan Eropa.
Zoellick menyebutkan bahwa sebuah penelitian menunjukkan bahwa kredit Tiongkok semakin disalurkan kepada perusahaan milik negara daripada perusahaan swasta. Pada sisi lain, pengembalian aset (Return On Assets) perusahaan BUMN terus menurun, dari 6% menjadi 2%.
Kedua, Tiongkok komunis menghendaki wajib pengalihan teknologi bagi investor asing dan pencurian hak kekayaan intelektual. Komunitas bisnis yang secara terbuka mendukung hubungan Tiongkok-AS di masa lalu kini telah mengubah sikap mereka.
“Mereka sudah tidak lagi memainkan peran ini. Tetapi karena takut dengan Tiongkok komunis membalas dendam sehingga memilih tetap diam.”
Ketiga, menyangkut Made In China 2025. Bagi dunia luar, MiC2025 adalah hal yang menakutkan, Tiongkok seharusnya berpondasikan pada penguatan inovasi independen sebagai sandaran dalam pembangunan ekonomi, bukan dengan proteksionisme, subsidi, dan akuisisi perusahaan teknologi luar negeri.
Keempat adalah pergeseraan kebijakan luar negeri Tiongkok dari model pengendalian diri yang digagaskan pada era Deng Xiaoping menjadi bergaya ‘sangat yakin’, yaitu model seperti negara super besar.
Zoellick juga menggunakan WTO sebagai contoh untuk mengilustrasikan perubahan dalam sikap para elit politik AS lainnya terhadap Tiongkok komunis. Dia berpartisipasi dalam negosiasi yang berjalan selama 17 tahun untuk masuknya Tiongkok ke WTO.
Pada awalnya, Tiongkok komunis membuat banyak komitmen dalam hal akses pasar, dan bahkan membuat lebih banyak komitmen daripada negara berkembang lainnya. Tapi hingga saat ini tarif rata-rata Tiongkok masih berada di tingkat 9%, tiga kali lipat lebih tinggi daripada negara-negara lain.
Zoellick mengatakan akan sulit bagi orang-orang seperti dia untuk menjelaskan kepada Presiden Trump mengapa tarif impor mobil Amerika di Tiongkok adalah 25%, sementara tarif impor mobil Tiongkok hanya dikenakan 2,5% oleh AS.
Zoellick mengatakan bahwa di WTO, yang lebih penting daripada akses pasar adalah penggunaan aturan. Seperti peraturan perusahaan milik negara, aturan transfer teknologi, aturan subsidi dan lain-lain. Ini mengisyaratkan bahwa Tiongkok belum mematuhi aturan ini.
Zoellick mengatakan bahwa sejak tahun 2001, WTO sendiri belum beradaptasi dengan perubahan zaman. Dari perspektif investasi dan perdagangan secara keseluruhan, kondisi Amerika Serikat dan negara-negara lain memang tidak sama. Oleh karena itu, telah menciptakan pandangan yang tidak adil bagi Amerika Serikat. Jenis perlakuan tidak adil ini juga akan meningkatkan tekanan pada hubungan Tiongkok-AS.
Untuk negosiasi perdagangan Tiongkok-Amerika yang tersendat-sendat, Zoellick secara blak-blakan mengatakan bahwa negosiasi tersebut di masa depan akan jauh lebih sulit. (Lin Yun/ET/Sinatra/waa)
Video Pilihan :
https://www.youtube.com/watch?v=JGc59EiEYwQ
Simak juga, Pengakuan Dokter yang Dipaksa Panen Organ Hidup :
EpochTimesId – Australia meningkatkan hukuman penjara menjadi 15 tahun bagi pelaku kejahatan mencemari bahan makanan. Kebijakan ini diambil sebagai langkah antisipasi dan penanganan krisis ketakutan massal akibat ditemukannya jarum pada stroberi dan buah-buahan lainnya.
Polisi Australia kini sedang menyelidiki lebih dari 100 laporan kasus jarum jahit yang ditemukan di dalam stroberi. Kasus yang memaksa para petani membuang buah karena permintaan merosot, dan membayangi industri senilai 160 juta dolar Australia (sekitar 1,6 triliun rupiah).
Parlemen Australia meloloskan undang-undang untuk meningkatkan hukuman itu pada 20 September 2018. Sehingga ancaman hukuman meningkat menjadi maksimal 15 tahun dari sebelumnya maksimal 10 tahun penjara. Ancaman hukuman bagi siapa saja yang terbukti bersalah merusak bahan makanan.
Hukuman ini sejajar dengan hukuman untuk kejahatan pendanaan terorisme. Ancaman hukuman juga dipastikan dapat mengkriminalisasi aksi usil atau iseng (Prank). Walau hukumannya bisa saja lebih ringan, semisal hanya maksimal 10 tahun penjara.
Pemimpin Oposisi Australia, Bill Shorten dan Politisi Partai Buruh, Susan Templeman makan ‘panekuk’ strawberry di Gedung Parlemen Australia, di Canberra, Australia, 20 September 2018. (Foto : Lukas Coch/AAP/Reuters/The Epoch Times)
“Itulah betapa seriusnya saya menyelesaikan masalah ini,” Perdana Menteri Scott Morrison mengatakan kepada wartawan di Royalla, sebuah kota pedesaan yang berjarak 35 km sebelah selatan ibukota Canberra.
Undang-undang itu diloloskan dalam waktu kurang dari sehari, ketika anggota parlemen mencoba untuk memperbaiki kepercayaan publik terhadap industri stroberi.
Seluruh politisi yang sebelumnya terlibat perpecahan politik bahkan bersatu untuk menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mempromosikan industri buah negeri kanguru itu. Morrison bahkan memasak kari stroberi.
Petani stroberi menyambut baik tindakan itu. Mereka mengatakan akan menghadapi kehancuran finansial jika permintaan terhadap buah stroberi tidak segera pulih.
Konsumen tetap waspada, sehingga memaksa pengecer di Australia dan Selandia Baru menarik stroberi dari rak-rak toko.
Raksasa supermarket Australia, Woolworths mengatakan pada hari Kamis (20/9/2018) bahwa mereka juga telah menemukan jarum jahit dari rak-rak buah secara nasional.
“Kami telah mengambil langkah pencegahan sementara, untuk membersihkan jarum jahit (atau dugaan terhadap itu) dari rak penjualan di toko kami. Keamanan pelanggan adalah prioritas utama kami,” kata seorang juru bicara Woolworths, dalam sebuah pernyataan yang dikirim melalui email. (Reuters/The Epoch Times/waa)
Video Pilihan :
https://www.youtube.com/watch?v=JGc59EiEYwQ
Simak juga, Pengakuan Dokter yang Dipaksa Panen Organ Hidup :
HONG KONG – Tiongkok ingin memperketat regulasi konten yang diproduksi di luar negeri, terutama memblokir tayangan-tayangan current affair yang ditampilkan di negara tersebut.
Current Affair, adalah program siaran yang menyajikan informasi yang terkait dengan suatu berita penting yang muncul sebelumnya namun dibuat secara lengkap dan mendalam.
Regulator Tiongkok akan membatasi film, serial TV dan animasi yang akan ditayangkan di stasiun-stasiun televisi domestik atau platform video online, sebuah rancangan panduan oleh Administrasi Radio dan Televisi Nasional diumumkan pada 20 September.
Konten yang terkait dengan current Affair akan sangat ditargetkan, bersamaan regulator tersebut mengatakan konten-konten itu tidak diizinkan untuk diperkenalkan ke negara tersebut.
Langkah ini dilakukan di tengah peraturan keras yang lebih luas yang menargetkan konten online dari mulai streaming langsung dan blog sampai permainan (game) seluler.
Pada bulan Juli, pertunjukan satire (humor sindiran) “Saturday Night Live” (SNL) versi bahasa Mandarin dari NBCUniversal AS, untuk sementara ditangguhkan dari situs video domestik.
Regulator tersebut juga berulang kali berjanji untuk menghapus apa pun yang “menyimpang dari nilai-nilai inti sosialis.”
Dalam rancangan panduannya, pengawas media Tiongkok telah membuat daftar delapan jenis konten yang tidak diizinkan untuk diimpor ke Tiongkok, seperti kekerasan, terorisme, hasutan untuk kejahatan, membahayakan stabilitas sosial dan berbahaya bagi sentimen nasional. (ran)
Didukung oleh investasi yang kokoh, inflasi stabil, dan pasar tenaga kerja yang kuat, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan mencapai 5,2 persen tahun ini juga pada tahun 2019, kemudian secara berangsur memperkuat hingga 5,3 persen pada tahun 2020.
Risiko terhadap proyeksi ini termasuk normalisasi kebijakan moneter Amerika Serikat yang sedang berlangsung, dan meluasnya gejolak terkait pasar negara berkembang lainnya.
“Komitmen pemerintah Indonesia untuk menjaga stabilitas, bersama dengan mengeluarkan kebijakan yang tegas dan terkoordinasi, serta fundamental ekonomi makro yang kuat telah meningkatkan ketahanan Indonesia di tengah naiknya ketidakpastian global,” kata Rodrigo A. Chaves, Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste dalam siaran persnya.
Berkat kinerja ekonomi yang kuat selama bertahun-tahun, Indonesia telah menurunkan tingkat kemiskinan dari 19,1 persen pada tahun 2000 menjadi 9,8 persen pada tahun 2018.
Peluang ekonomi yang lebih baik, khususnya di daerah perkotaan, telah membantu banyak penduduk keluar dari kemiskinan dan menjadi bagian kelas menengah.
Lebih dari separuh penduduk Indonesia kini tinggal di perkotaan, sehingga laporan edisi kali ini membahas tantangan dan peluang bagi Indonesia dalam memanfaatkan urbanisasi untuk membawa kemakmuran yang lebih besar dan merata.
“Urbanisasi bisa menjadi kekuatan besar bagi pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan, tapi jika tidak dikelola dengan baik kerugian akibat tekanan yang terjadi akan lebih besar dari manfaatnya,” kata Frederico Gil Sander, Ekonom Utama untuk Bank Dunia di Indonesia.
“Untuk menuai potensi urbanisasi, pemerintah nasional dan daerah perlu bekerjasama melakukan reformasi kebijakan dan kelembagaan,”tambahnya.
Di antara rekomendasi kebijakan laporan tersebut adalah kebutuhan untuk mencapai tiga ‘C’: (i) Convergence, menyatukan dan memperluas layanan dasar agar seluruh penduduk Indonesia menikmati layanan pendidikan, kesehatan, air, dan sanitasi yang bermutu; (ii) Connect, menghubungkan dan mengintegrasikan di dalam dan antar berbagai lokasi sehingga semua bisa mengakses peluang ekonomi; (iii) Customize, menyesuaikan kebijakan untuk menyasar kelompok atau wilayah yang tertinggal.
Peluncuran laporan Indonesia Economic Quarterly edisi September 2018 merupakan bagian dari Voyage to Indonesia, serangkaian kegiatan menjelang 2018 Annual Meetings of the International Monetary Fund and the World Bank Group di Bali pada 12-14 Oktober 2018. Pemerintah Australia, melalui Department of Foreign Affairs and Trade, mendukung pembuatan laporan ini. (asr)
