Selama bertahun-tahun rezim Tiongkok telah mengklaim bahwa mereka akan menghormati dan menerapkan peraturan hukum dengan reformasi hukum. Namun karena tidak ada pengadilan independen yang benar, hubungan antara pengacara dan hakim, yang ditunjuk oleh Partai Komunis Tiongkok (PKT), seringkali terjadi perdebatan.
Pengacara hak asasi manusia Wang Lie baru-baru ini ditolak haknya untuk meninjau dokumen pengadilan karena sebuah kasus yang melibatkan penganut latihan spiritual Falun Gong yang telah ditangkap.
Dalam sebuah wawancara dengan Radio Free Asia (RFA) pada 24 Oktober, Wang mengatakan ketika dia meminta pengadilan untuk mengizinkan dia untuk mengakses dan menyalin dokumen dan rekaman video yang berkaitan dengan kasus tersebut, dia ditolak, meskipun dia telah membawa semua dokumen yang diwajibkan oleh hukum, termasuk lisensinya untuk praktek hukum.
“[Ketika saya meninggalkan gedung pengadilan], saya menyerahkan kembali dokumen pembelaan saya dan mengatakan bahwa saya hanya bisa kembali ketika saya telah disiapkan semua dokumen itu. Itu sama sekali tidak masuk akal,” kata Wang kepada RFA. Wang berada di sebuah pengadilan di Kabupaten Tongwei, Provinsi Gansu di barat laut Tiongkok untuk mewakili penganut Falun Gong.
“[Pejabat pengadilan] sama sekali mengabaikan hak pengacara dan hukum. Mereka sangat bodoh. Mereka bahkan menolak kebebasan pribadi saya.” Wang ditahan untuk diinterogasi sesudahnya selama empat jam.
Kemungkinan Wang begitu ditolaknya karena dia mewakili penganut Falun Gong, sebuah latihan spiritual tradisional Tiongkok dengan ajaran moral dan latihan meditasi yang sangat populer di tahun 1990-an. Namun, pada bulan Juli 1999, pemimpin partai Jiang Zemin memutuskan untuk memulai kampanye penyiksaan secara nasional terhadap penganut latihan tersebut, dengan banyak orang yang ditahan menghadapi penyiksaan, kerja paksa, dan cuci otak. Selain itu, sejumlah besar praktisi telah dibunuh agar dapat memiliki organ mereka untuk operasi transplantasi, menurut laporan terperinci oleh para peneliti.
Menurut Pusat Informasi Falun Dafa, jutaan praktisi Falun Gong telah ditahan, biasanya tanpa bantuan hukum apapun. Namun, pengadilan telah digunakan dalam beberapa kasus, dan hakim Tiongkok telah secara ilegal memvonis ribuan penganut, menurut Pusat Informasi Falun Dafa. Pengacara yang mewakili mereka sering dianiaya, terkadang dengan kekerasan.
Misalnya, pada bulan April 2014, tiga pengacara Tiongkok di provinsi Heilongjiang timur laut ditempatkan di tahanan polisi selama 15 hari, di mana mereka disiksa, dipukuli, dan dianiaya secara verbal, setelah mereka mencoba membebaskan penganut Falun Gong yang ditahan.
Kejadian terakhir ini bertentangan dengan perintah Kementerian Kehakiman yang dikeluarkan lebih dari dua minggu yang baru lalu, pada 11 Oktober. “Tentang Perluasan Praktek Pembelaan yang Melingkupi Semua Area untuk Pengacara Pembela Tindak Pidana” menetapkan pedoman yang memastikan hak pengacara, termasuk hak untuk meninjau kembali dokumen pengadilan, hak untuk mengumpulkan bukti, dan hak untuk tampil di pengadilan.
Pada sebuah konferensi pers, kementerian tersebut menjelaskan bahwa “pengacara seharusnya tidak ditolak kapasitasnya untuk meninjau dokumen pengadilan, dan harus dapat melakukannya dalam jumlah kali kesempatan yang masuk akal dan jangka waktu yang masuk akal.”
Para netizen di Sina Weibo, layanan microblogging Twitter milik Tiongkok, menyoroti kata “masuk akal” dan menambahkan komentar online mereka.
“Kuncinya adalah tentang menambahkan kata ‘masuk akal’ di depan ‘jumlah kali kesempatan’. Ini merepotkan. Terserah kepada pengadilan untuk memutuskan apa yang masuk akal dan mana yang tidak. Jadi panduan seperti itu sama sekali tidak berarti,” tulis seorang netizen dari Guangdong.
Zhong Huamin, seorang pengacara di Provinsi Jiangxi menulis, “Benarkah, hal-hal ini perlu dimasukkan ke dalam sebuah perintah? Hak hukum pengacara telah diremehkan dan dilanggar sampai tingkat yang tak ada habisnya.” (ran)
ErabaruNews
