Presiden Xi Jinping kembali berpeluang ke puncak pendidikan Tiongkok.
Dia mengatakan kepada para guru untuk “mendidik dan membimbing siswa mereka untuk mencintai tanah air, mencintai orang-orang dan mencintai Partai Komunis Tiongkok”. Dia mengumpulkan dosen untuk “menjaga ideologi Partai” dan “berani menghunus pedang”. Dan, yang paling menantang bagi kita, Xi telah menjelaskan bahwa musuh utamanya adalah nilai-nilai liberal yang melemahkan sistem politiknya, kecuali mendukung punya kita. “Tidak mungkin perguruan tinggi mengizinkan materi pengajaran mengajarkan nilai-nilai Barat ke dalam kelas kita,” Menteri Pendidikan Xi menjelaskan.
Nilai liberal kebebasan, persamaan dan martabat individu berada di bawah tekanan yang lebih besar di Tiongkok dibanding dekade-dekade sebelumnya. Ruang untuk debat rasional dan terbuka, penyelidikan kritis berbasis bukti menyusut. Dan penghargaan politik untuk patriotisme buta, patriotisme rasial yang menggabungkan “ibu pertiwi” dengan “Partai”, tinggi dan meningkat.
Tantangan bagi dunia demokratis adalah perjuangan Xi yang semakin ketat melawan nilai-nilai liberal tidak berakhir di perbatasan Tiongkok. Sebaliknya, Xi telah membangun kembali dan menghidupkan kembali institusi-institusi inti mesin revolusioner yang lama seperti United Front Work Department dan berbagai platformnya, untuk mengekspor pertempuran ideologisnya ke seluruh dunia. “Orang Tiongkok perantauan memiliki sentimen patriotik yang panas-panas,” kata Xi kepada delegasi pada Pertemuan Gabungan Tionghoa Perantauan Tiongkok ke-7, di awal masa jabatannya yang lalu.
Perang Partai Komunis melawan nilai-nilai liberal dan pencapaian internasionalnya yang terus tumbuh menghadirkan tantangan bagi Australia yang belum pernah kita lihat sebelumnya.
Tahun lalu, Kementerian Pendidikan mengeluarkan instruksi baru kepada konselornya mengenai misi diplomatik di seluruh dunia: “Membangun jaringan kontak multidimensi yang menghubungkan rumah dan di luar negeri, ibu pertiwi, kedutaan dan konsulat, kelompok pelajar dari luar negeri dan jumlah siswa yang luas di luar negeri, dengan begitu mereka sepenuhnya merasa bahwa ibu pertiwi peduli.”
Dan tidak ada tantangan yang lebih besar dari universitas kami.
Dalam beberapa bulan terakhir, kami telah melihat pembatalan dosen universitas Australia yang telah menyinggung perasaan patriotik Beijing.
Seorang dosen di Universitas Nasional Australia dicela pada saluran media sosial bahasa Mandarin karena “tidak percaya diri” yang menampilkan peringatan ini, “Saya tidak akan mentolerir siswa yang menipu”, baik dalam bahasa Inggris maupun Tiongkok. Dia dipaksa untuk mengajukan permintaan maaf panjang untuk setiap implikasi bahwa pelanggar tersebut berbicara bahasa Mandarin.
Seorang dosen di University of Sydney dikecam karena menggunakan peta dunia online dimana, jika Anda melihat sangat dekat, menunjukkan batas demarkasi India di perbatasan Himalaya. Dosen tersebut meminta maaf setelah dinyatakan bersalah oleh kelompok WeChat bernama Australian Red Scarf, yang berfokus pada nama pengajar India.
Dan kemudian ada konvoi Bentleys dan Lamborghini yang melintasi Universitas Sydney dan UTS sebelum menghidupkan mesin di luar konsulat India pada tanggal 15 Agustus, Hari Kemerdekaan India. “Siapa pun yang menyinggung Tiongkok akan dibunuh,” kata salah satu slogan pintu mobil tersebut, mengutip dari film terlaris Tiongkok, Wolf Warrior 2. Chauvinisme (patriotism agresif) rasial hanyalah salah satu tantangan yang harus dilakukan Beijing ke universitas. Lihatlah kontroversi terbaru yang melibatkan Cambridge University Press dan eksperimennya dengan penyensoran massal. Atau sumbangan pribadi yang sangat besar ke Harvard. Atau serangan terhadap siswa Tiongkok karena memuji “udara segar” di University of Maryland.
Singapura baru saja mengusir seorang profesor terkemuka hubungan internasional, seorang warga negara AS kelahiran Tiongkok, karena dia diduga “berinteraksi secara sadar dengan organisasi intelijen” dan “bekerjasama dengan mereka untuk mempengaruhi kebijakan luar negeri dan opini publik pemerintah Singapura di Singapura”.
Kasus ini berimplikasi pada integritas sistem akademik di manapun. Karya profesor itu, misalnya, tampil di sampul edisi terbaru majalah universitas Australia yang berpengaruh.
Tidak ada yang meragukan tekanan pada universitas untuk mengisi ruang kelas dengan pelajar asing dengan biaya penuh, menghasilkan sumbangan pribadi dan meningkatkan peringkat penelitian.
Tapi mereka akan butuh untuk menemukan cara dalam ‘mendamaikan’ nilai dan prinsip ilmiah mereka dengan tujuan politik dari pelanggan dominan mereka.
Bagaimana seharusnya pemimpin universitas menanggapi instruksi terbaru Partai tersebut untuk ” membuat sel-sel partai dalam proyek pendidikan bersama Tiongkok asing”, seperti yang ditetapkan dalam sebuah dekrit dari Kementerian Pendidikan yang dikutip oleh Kebijakan Tiongkok yang berbasis di Beijing. Keputusan tersebut berlanjut untuk memastikan bahwa kader diberi kompensasi dengan tepat untuk pekerjaan yang memakan waktu “memonitor orientasi ideologis anggota fakultas muda dan orang-orang yang kembali dari luar negeri”.
Risiko reputasi dan komersial untuk universitas kami berpotensi sangat besar. Dan akan ada risiko hukum baru untuk mengemudikan saat Perdana Menteri dan Jaksa Agung menyampaikan reformasi kontraintelijen yang menyapu akhir tahun ini. Mr.Turnbull telah menjelaskan bahwa dia tidak bersikap baik terhadap negara-negara yang mencari keuntungan “melalui korupsi, gangguan atau pemaksaan”.
Untuk mengelola risiko ini, universitas kami perlu menjangkau siswa yang teralienasi, memperbaiki kegagalan integrasi dan memperbaiki produk mereka. Mereka memerlukan strategi ketahanan spektrum penuh untuk menopang kerentanan dan menegakkan prinsip-prinsip penyelidikan terbuka dan kritis yang sedang mereka hadapi. Yang terpenting, mereka harus melihat apa yang dilakukan Partai Komunis Tiongkok di kampus mereka dan melakukan pekerjaan yang lebih baik untuk mendengar apa yang dikatakannya. (ran)
John Garnaut adalah pendiri JG Global. Dia sebelumnya menjadi penasihat Perdana Menteri Malcolm Turnbull dan penasihat utama kebijakan internasional di Departemen Perdana Menteri dan Kabinet. Untuk membaca lebih lanjut, kunjungi: goo.gl/Y2ivVg
ErabaruNews
