OTTAWA – Mantan anggota parlemen dan menteri kehakiman Liberia Irwin Cotler dengan senang hati akhirnya meloloskan ke dalam hukum perundang-undang yang dipeloporinya sebagai rancangan undang-undang (RUU) saat dia menjadi anggota parlemen.
Cotler adalah salah satu pejabat yang menyambut janda Sergei Magnitsky dan putranya ke Ottawa pada 1 November untuk menandai berlakunya undang-undang tersebut dua minggu yang lalu. Tindakan tersebut dinamai menurut nama Magnitsky, seorang pengacara Rusia yang menemukan kecurangan pajak terbesar dalam sejarah negaranya dan kemudian meninggal akibat penyiksaan pada 2009 saat ditahan di Moskow.
Berdasarkan undang-undang tersebut, orang-orang asing yang bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia berat yang serupa dengan kasus-kasus yang terjadi dalam kasus Magnitsky dapat dikenai sanksi. Sanksi dapat mencakup pembatasan individu yang ditargetkan memasuki Kanada, terlibat dalam transaksi keuangan di Kanada, atau melakukan transaksi keuangan dengan orang-orang Kanada di luar Kanada.
Yurisdiksi lainnya, termasuk Amerika Serikat, Inggris, dan Estonia juga telah memberlakukan versi mereka dari Global Magnitsky Act.
“Kami sangat bersyukur bahwa undang-undang ini membawa nama Sergei Magnitsky, dan dia tidak dilupakan oleh orang-orang,” kata janda Magnitsky, Natalia, dalam sebuah konferensi pers, yang diterjemahkan oleh putra mereka yang berusia 16 tahun, Nikita.
“Namun, kami ingin menyoroti fakta bahwa undang-undang ini bersifat global, karena perang melawan korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia merupakan prioritas utama pemerintah modern manapun.”
Senator Raynell Andreychuk, yang memperkenalkan RUU Senat yang akhirnya lolos menjadi Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Act saat ini, mengatakan pada konferensi pers bahwa dia memastikan undang-undang tersebut akan diterapkan secara global dan tidak hanya untuk Rusia.
“Saya mengambil RUU ini dari apa yang dilakukan Irwin Cotler, dan saya ingin memastikannya bersifat global,” katanya. “Kami di Kanada ingin mendukung usaha ini dan menjadikannya isu global.”
Itu persis pandangan Cotler juga, yang mosinya berjalan dengan suara bulat di Parlemen pada tahun 2015 yang mendukung sanksi terhadap warga negara asing yang bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia, sebuah langkah untuk menegakkan hukum Magnitsky.
“Kanada tidak akan menjadi surga bagi mereka yang terlibat dalam budaya korupsi dan kriminalitas, di mana ada impunitas di negara mereka dan mereka tidak diperhitungkan di negara mereka,” kata Cotler dalam sebuah wawancara. “Entah itu di Rusia atau Tiongkok atau apapun, kami di Kanada siap untuk meminta pertanggungjawaban mereka di sini.”
Tapi setelah undang-undang tersebut disahkan hanya awal saja. Langkah selanjutnya, kata Andreychuk, mengejar pelanggar hak asasi manusia dengan undang-undang baru tersebut. “Ini bukan akhir dari RUU. Ini adalah awal pelaksanaannya,” katanya.
Kanada Mengambil Peranan Penting
Pengacara hak asasi manusia internasional Winnipeg David Matas percaya bahwa Kanada dapat “mengambil peranan penting di dunia demi memulai sesuatu secara lain daripada Rusia.”
“Tiongkok dan RUU tersebut sangat sesuai,” katanya.
Mengingat banyaknya pelanggaran hak asasi manusia di dunia, Matas mengatakan bahwa penting untuk menerapkan undang-undang tersebut secara strategis.
“Saya akan berpikir, dalam hal prioritas, lakukan untuk pelanggar terburuk terlebih dahulu, dan lakukan untuk pemberian nama tersebut yang akan memiliki banyak perbedaan,” katanya, menambahkan bahwa tempat yang baik untuk memulai adalah dengan penganiayaan yang terus berlanjut terhadap penganut latihan meditasi Falun Gong Tiongkok.
“Apa yang Anda hadapi dengan Falun Gong adalah pelanggaran yang mengerikan: jumlah yang tersebar luas dan besar. Apa pun yang akan menyebabkan pelanggar tersebut berhenti akan memiliki efek yang besar. Jadi saya pikir itu akan menjadi prioritas utama penggunaan undang-undang ini yang penting.”
Falun Gong, atau Falun Dafa, adalah disiplin meditasi damai yang telah dianiaya dengan berat oleh rezim komunis Tiongkok sejak tahun 1999. Matas mengutip beberapa pelaku utama dari kampanye penganiayaan terhadap Falun Gong sebagai contoh individu yang dapat dikenai sanksi di bawah undang-undang tersebut.
Itu termasuk Jiang Zemin, mantan pemimpin Partai Komunis Tiongkok yang memulai penganiayaan, dan anak buahnya Luo Gan dan Bo Xilai, pejabat Tiongkok yang memainkan peran penting dalam penganiayaan tersebut dan memaksa untuk memindahkan organ tubuh tahanan nurani Falun Gong.
Secara kebetulan, Bo, yang sekarang menjalani hukuman seumur hidup di bawah kepemimpinan anti korupsi pimpinan Xi Jinping saat ini, memiliki hubungan mendalam dengan tokoh-tokoh penting di komunitas bisnis Kanada.
“Ini adalah cara untuk mencegah koneksi Kanada terhadap pelanggaran hak asasi manusia,” kata Matas.
Pengunaan yang Dapat Diterapkan Dimana Saja
Cotler mengatakan fakta bahwa Tiongkok adalah mitra dagang terbesar kedua di Kanada yang seharusnya tidak membuat perbedaan dalam menerapkan undang-undang di mana hal itu dibenarkan.
“Bukan karena mereka orang Tiongkok, itu bukan karena kita menargetkan pemerintah Tiongkok. Kami mengatakan bahwa kami tidak ingin adanya luapan budaya korupsi dan kriminalitas di negara mana pun yang tidak membawa pelanggar hukum mereka ke pengadilan, untuk membuatnya terjadi di Kanada,” katanya.
Ada khawatir tentang situasi hak asasi manusia di Tiongkok, pada kenyataannya, menjadi pro-Tiongkok, Cotler mengatakan.
“Kami peduli dengan situasi hak asasi manusia di Tiongkok karena saya melihat itu sebagaimana adanya … pro orang-orang Tiongkok. Di negara mana saja pelanggaran hak asasi manusia terjadi, dan orang-orang yang melakukan pelanggaran tersebut tidak dibawa ke pengadilan, maka orang-orang tersebut menanggung dari kekebalan hukum tersebut.”
Standar yang sama
Anggota Konservatif Rob Nicholson mengatakan bahwa dia senang melihat RUU Magnitsky diloloskan ke dalam undang-undang, karena ini adalah salah satu RUU yang dia dapatkan tepat sebelum pemilihan federal terakhir, saat dia menjabat sebagai menteri luar negeri.
“Ini adalah penting, satulagi alat bagi Kanada untuk menindak orang-orang yang terlibat dengan aktivitas ilegal,” katanya.
Nicholson mengatakan bahwa semua negara harus mematuhi standar hak asasi manusia yang diakui secara internasional, dan Undang-Undang Magnitsky berlaku untuk semua orang.
“Bukan masalah apakah kita memiliki hubungan dagang, setiap orang harus mematuhi standar, apakah itu Rusia atau Tiongkok atau orang lain.”
Anggota parlemen konservatif, James Bezan, mengatakan bahwa RUU tersebut menambahkan alat lain ke kotak peralatan pemerintah untuk menargetkan pejabat asing yang korup.
“Apakah itu oligarki di Rusia, kleptokrat Kremlin, atau mungkin seseorang di Ukraina, orang-orang yang memanen organ dari Falun Gong di Tiongkok, pemerintah komunis Vietnam, atau apa yang kita lihat sekarang di Myanmar … mereka harus mendapatkan pesan bahwa Kanada tidak akan mentolerir pelanggaran HAM berat ini,” katanya. (ran)
ErabaruNews
