oleh Zhang Dun
Epochtimes.id- Reformasi militer Tiongkok masih berlangsung. Angkatan Kepolisian Bersenjata Tiongkok yang sebelumnya diserahkan oleh Jiang Zemin kepada Zhou Yongkang, kini sudah dikuasai oleh Komisi Militer Nasional. Akhirnya tidak lagi tunduk pada Komite Politik dan Hukum Partai Komunis Tiongkok dan yurisdiksi lokal.
Dalam Keputusan (draft) tentang Reformasi Angkatan Kepolisian Bersenjata Tiongkok yang dihasilkan Kongres Nasional pada 31 Oktober yang baru lalu, Komandan Angkatan Kepolisian Bersenjata, Wang Ning menegaskan bahwa akan ada serangkaian perombakan dan perubahan struktur kepemimpinan termasuk kekuasaan dalam institusi tersebut.
Wang Ning menekankan tugas utama dan fokus dari reformasi adalah untuk mencapai kepemimpinan yang terpusat dan terpadu. Hal demikian demi kejelasan tugas dan tanggung jawab antara instansi antara militer, kepolisian dan masyarakat.
Fokus reformasi pada lembaga ini termasuk membenahi sistem komando dan hak pengelolaan dalam institusi Kepolisian Bersenjata ini. Meskipun sampai saat ini program reformasi yang spesifik belum diundangkan.
Sebelum reformasi kali ini, Angkatan Kepolisian Tiongkok masih terdiri dari 3 organ yang masing-masing berfungsi sebagai markas komando, markas politik dan markas logistik.
Setelah reformasi militer tahun lalu (2016), organ bertambah satu lagi yakni Markas Inspeksi Kedisiplinan. Pada bulan Oktober 2017, membentuk lagi 1 markas yang menangani peralatan Kepolisian.
Di masa lalu, Angkatan Kepolisian Tiongkok menjadi badan yang dipimpin oleh Dewan Negara (Departemen Keamanan Publik ) dan Komisi Militer Pusat, karena itu ia memiliki “2 Pimpinan” dan tunduk kepada mereka.
Sedangkan masing-masing instansi keamanan publik di daerah, bebas untuk menyusun sistem majemen dan komando sendiri.
Namun pada kenyataannya, angkatan tersebut tunduk pada otoritas kepemimpinan tertinggi dari Departemen Keamanan Publik di kantor pusat yang bertugas menangani Politik Partai (Partai Komunis Tiongkok) dan Komite Hukum beserta kaki tangannya yang berada di setiap daerah.
Setelah reformasi angkatan tersebut, masyarakat awam banyak yang menduga bahwa nantinya Komisi Militer Nasional Tiongkok-lah yang akan menjadi bos tunggal Angkatan Kepolisian.
Nantinya sistem baru ini akan melucuti multi fungsi angkatan kepolisian dan menjadikan sebagai bagian dari “militer”, dan tidak lagi tunduk kepada kepemimpinan Departemen Keamanan Publik dan penguasa daerah.
Di masa lalu, banyak masalah yang diakibatkan oleh manajemen instansi Keamanan Publik daerah. Bahkan nyaris mencelakakan Zhou Yongkang dan Bo Xilai.
Pada 6 Februari 2012, saat Wang Lijun yang menjabat sebagai Wakil Walikota Chongqing merangkap Kepala Biro Keamanan Publik melarikan diri ke Konsulat Amerika Serikat.
Sekretaris Partai Chongqing, Bo Xilai pada waktu itu langsung memerintahkan Walikota (Wang Qifan) untuk mengerahkan 70 unit kendaraan lapis baja milik Kepolisian untuk mengejar dan menangkapnya. Kabarnya, mereka hampir melepaskan tembakan kepada Korp Marinir AS yang bertugas menjaga keamanan di gedung tersebut.
Pada 15 Maret 2012, atas kerjasama Hu Jintao, Xi Jinping, Wen Jiabao, Li Keqiang dan beberapa tokoh lainnya, Bo Xilai berhasil dikuasai dan dilumpuhkan.
Sederetan suara tembakan memecahkan keheningan malam di sekitar Lapangan Tiananmen pada 19 Maret. “Beijing dalam kondisi gawat”, demikian desas desus yang beredar di masyarakat.
Kabarnya, sedang terjadi perebutan saksi kunci (Xi Ming) antara Zhou Yongkang yang menjabat sebagai Sekretaris Partai dan Politik Pusat pada saat itu dengan Wen Jiabao sehingga bentrokan antar petugas kedua kubu tersebut tidak terhindarkan.
Zhou mengerahkan sejumlah besar kendaraan lapis baja dari Angkatan Kepolisian untuk mengepung Gerbang Xinhua (Xin Hua Men) dan Lapangan Tiananmen. Beruntung Divisi Angkatan Darat ke 38 yang dikerahkan oleh Hu Jintao berhasil menguasai situasi dan melucuti senjata mereka.
Setelah pecahnya insiden Chongqing, kudeta yang dirancang antara Jiang Zemin, Zhou Yongkang, Bo Xilai, Zeng Qinghong dan lainnya terbongkar. Tampak jelas bahwa salah satu kekuatan militer yang mereka andalkan untuk merebut kekuasaan adalah Angkatan Bersenjata Tiongkok.
Sebagaimana yang sudah pernah dilaporkan, bahwa kelompok Jiang berusaha untuk menjadikan Bo sebagai salah seorang Komite Tetap melalui Kongres ke 18 tahun 2012 untuk kemudian mengambil alih jabatan sekretaris Komite Hukum dan Politik PKT yang diemban Zhou Yongkang.
Setelah 2 hingga 3 tahun Angkatan Kepolisian, Keamanan Publik dapat dikuasai Bo, maka melalui kerjasama dengan kaki tangan Jiang Zemin di tubuh militer berencana akan memaksa Xi Jinping turun dari jabatan.
Meskipun pihak berwenang Beijing secara eksplisit mengakui berita tersebut. Tetapi pihak berwenang Beijing berulang kali dan secara tidak langsung mengkritik usaha Jiang Zemin untuk merebut Partai dan kekuasaan.
Seperti laporan kerja Komisi Disiplin Pusat dalam Kongres Nasional ke 19 yang baru lalu disebutkan bahwa Zhou Yongkang, Bo Xilai, Guo Boxiong, Xu Caihou, Sun Zhengcai, Lin Jihua dan lainnya yang merupakan komplotan memiliki ambisi politik, orang-orang yang bersekongkol dan berencana untuk menggulingkan pemerintahan yang sah.
Ketua Komisi Regulasi Sekuritas Tiongkok Liu Shiyu dalam pidato di Kongres Nasional ke 19 lalu membahas tentang sistem keuangan Bank Sentral, juga secara terbuka mengkritik Zhou, Bo, Sun, Lin, Xu, Guo dan lainnya yang telah melakukan konspirasi, melancarkan jurus-jurus yang membuat orang bergidik, shock melalui transaksi di bidang keuangan dengan tujuan menjatuhkan pemerintahan yang sah. (Sinatra/asr)
Sumber : Epochtimes.com
