Pemerintah federal Kanada mendapat kabar baik dari sektor bisnis dan warga negara pada berbagai kesulitan dalam berbisnis dengan Tiongkok.
Pada 10 November, Ottawa melaporkan umpan balik yang diterima dari konsultasi publik mengenai kemungkinan free trade agreement (FTA), kesepakatan perdagangan bebas, dengan Tiongkok.
Pemerintah harus memutuskan apa kepentingan terbaik Kanada dalam hubungannya dengan Tiongkok mengingat nilai-nilai inti demokrasi Kanada, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan peraturan hukum.
Banyak orang Kanada mengatakan kepada pemerintah bahwa mereka melihat “tantangan signifikan” dalam berbisnis dengan Tiongkok. Ini termasuk peraturan hukum yang tidak konsisten, keraguan tentang kesediaan Tiongkok untuk memenuhi kewajibannya di bawah potensi FTA, bersaing dengan badan usaha milik negara (BUMN) Tiongkok, dan menghindari dampak buruk pada pekerjaan dan sumber daya Kanada.
“Masalahnya adalah bahwa pemerintah Tiongkok tidak menghormati kesepakatan perdagangan, mereka tidak menghormati kesepakatan WTO [Organisasi Perdagangan Dunia] mereka. … Begitu kesepakatan menjadi tidak menguntungkan mereka, mereka mengabaikannya,” kata mantan anggota parlemen dan sekretaris negara untuk Asia Pasifik, David Kilgour, dalam sebuah wawancara.
“Dan menurut saya pengalaman Australia dan Selandia Baru dan negara-negara lain sudah sangat banyak di barisan itu,” tambahnya. Tiongkok memiliki kesepakatan perdagangan bebas dengan Australia, Selandia Baru, Korea Selatan, dan Chili.
Sudah jelas dari umpan balik orang Kanada bahwa masalah ekonomi negara dan peraturan hukum yang tidak konsisten akan sulit dipecahkan melalui perundingan perdagangan bebas.
Perundingan eksplorasi untuk melihat prospek FTA telah berlangsung selama lebih dari setahun. Keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan yang diharapkan sebelum akhir tahun.
Pemerintah federal mengatakan bahwa mereka berbagi kekhawatiran orang-orang Kanada tentang hubungan yang lebih erat dengan Tiongkok dan telah memiliki, bersama dengan negara-negara dagang lainnya, mengangkat isu-isu seputar perilaku buruk dalam perdagangan global dengan Tiongkok melalui berbagai dialog.
“Mengingat kegigihan isu-isu ini, bagaimanapun, jelas bahwa status quo, keadaan yang ada, tidak memberikan hasil terbaik bagi bisnis dan pekerja Kanada,” menurut ringkasan umpan balik pemerintah.
“Ekspektasi umum adalah bahwa, seiring pertumbuhan Tiongkok, ia akan melakukan reformasi secara politis,” kata Ian Bremmer, pendiri dan presiden firma konsultan politik global Eurasia Group dalam sebuah wawancara dengan CNBC. Dengan jelas, reformasi yang diharapkan tersebut belum terjadi dan bisnis Kanada terus menghadapi sejumlah perdagangan yang menjengkelkan.
“Mereka tidak tertarik sama sekali dalam pertumbuhan menjadi seperti orang Amerika atau seperti ekonomi pasar bebas,” kata Bremmer.
Lingkungan Bisnis yang Tidak Ramah
Keberadaan pemerintah komunis satu partai yang meluas telah mengakibatkan korupsi dan telah menghalangi perkembangan kerangka hukum yang sehat.
Sebagai contoh akibat tidak konsistennya peraturan undang-undang, pemangku kepentingan Kanada mengatakan kepada pemerintah, “Tiongkok masih belum memberikan penegasan dan penghargaan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin perlindungan hak IP [intellectual property].”
Bisnis Kanada juga mengungkapkan kekhawatiran tentang subsidi khusus, kurangnya transparansi, dan perlakuan istimewa yang diberikan kepada BUMN. Lanskap kompetitif di Tiongkok disusun secara efektif melawan perusahaan asing.
Tiongkok mulai membuka sektor keuangannya, namun hanya akan memberi tahu efek perubahan ini. Dengan ekspansi kredit yang cepat, Tiongkok telah menghasilkan pertumbuhan yang cukup besar; Namun, International Monetary Fund (IMF) telah timbul kekhawatiran ini dengan bank sentral Tiongkok. Jika tidak ada yang lain, Tiongkok mungkin memerlukan liberalisasi keuangan untuk mendorong perusahaan asing membiayai pertumbuhan masa depannya.
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan, menempatkan Tiongkok Negara ke 59 dari 62 negara dalam hal keterbukaan terhadap kepemilikan asing.
Tiongkok berniat menjadi negara adidaya global untuk menyaingi Amerika Serikat. Pemimpin Tiongkok Xi Jinping mengkhotbahkan kebaikan globalisasi, yang mana Tiongkok telah memanfaatkannya dengan mengorbankan negara-negara lain. Dalam kasus Kanada, ekspor barang-barang murah dengan biaya murah dari Tiongkok menghasilkan marjin turun di Kanada dan membuat beberapa perusahaan Kanada gulung tikar.
Orang-orang Kanada juga telah mengecam kamp buruh kerja paksa Tiongkok dan pelanggaran hak asasi manusia. Mereka telah memberi pemerintah banyak makanan untuk dipikirkan dalam hubungannya dengan Tiongkok. (ran)
Omid Ghoreishi memberikan kontribusi untuk laporan ini.
