AS Jatuhkan Sanksi ke 4 Perusahaan Tiongkok serta 4  Kapal Tanker Minyak Terkait dengan Industri Minyak Venezuela

EtIndonesia. Pemerintahan Presiden Donald Trump di Amerika Serikat meningkatkan tekanan terhadap ekspor minyak Venezuela dengan menjatuhkan sanksi kepada sejumlah perusahaan yang berbasis di Hong Kong dan daratan Tiongkok, serta kapal-kapal tanker yang dituduh membantu menghindari pembatasan sanksi.

Menurut laporan Bloomberg News, Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri Departemen Keuangan AS (Office of Foreign Assets Control/OFAC) pada Rabu (31 Desember) memasukkan empat perusahaan yang terlibat dalam industri minyak Venezuela ke dalam daftar Specially Designated Nationals and Blocked Persons (SDN). 

Perusahaan-perusahaan tersebut meliputi Corniola Ltd. yang berkantor pusat di Provinsi Zhejiang, serta Aries Global Investment Ltd., Krape Myrtle Co., dan Winky International Ltd. yang berbasis di Hong Kong.

Pada saat yang sama, OFAC juga menjatuhkan sanksi terhadap empat kapal yang terkait dengan perusahaan-perusahaan tersebut, yaitu Della, Nord Star, Rosalind, dan Valiant.

Amerika Serikat sebelumnya telah memasukkan kapal dan perusahaan yang terlibat dalam perdagangan minyak Venezuela ke dalam daftar sanksi. Namun, menjadikan perusahaan Tiongkok yang beroperasi di wilayah tersebut sebagai target sanksi tergolong jarang, dan langkah ini dinilai sebagai sinyal kepada Beijing agar menghindari keterlibatan dalam konfrontasi antara pemerintahan Trump dan rezim Nicolás Maduro. Tiongkok merupakan pembeli terbesar minyak Venezuela, sementara ekspor minyak menyumbang sekitar 95% dari pendapatan negara tersebut.

 “Kapal-kapal ini, yang sebagian merupakan bagian dari armada bayangan yang melayani Venezuela, terus menyediakan pendanaan yang menopang rezim narkoterorisme ilegal Maduro. Rezim Maduro semakin bergantung pada armada bayangan yang tersebar di seluruh dunia untuk membantu melakukan aktivitas yang dapat dikenai sanksi, termasuk menghindari sanksi dan menciptakan pendapatan bagi tindakan-tindakannya yang bersifat destabilisasi,” demikian Departemen Keuangan AS  dalam sebuah pernyataan. 

Menurut laporan Reuters, Menteri Keuangan AS Scott Bessent menyatakan:  “Presiden Trump telah menegaskan sikapnya: kami tidak akan membiarkan rezim ilegal Maduro memperoleh keuntungan dari ekspor minyak, sambil pada saat yang sama membiarkan narkoba mematikan mengalir masuk ke Amerika Serikat.”

Maduro dan pemerintahannya dengan tegas membantah keterlibatan dalam aktivitas kriminal apa pun, serta menyatakan bahwa Amerika Serikat sedang mendorong perubahan rezim demi menguasai cadangan minyak Venezuela yang sangat besar.

Berdasarkan data pelacakan kapal, dari kapal-kapal yang disebutkan Departemen Keuangan AS pada 31 Desember, hanya satu kapal yang baru-baru ini terdeteksi mendekati Venezuela, yaitu Rosalind, yang biasanya melakukan pelayaran jarak pendek yang dikenal sebagai pelayaran pesisir. Namun, kapal-kapal lainnya juga kemungkinan berlayar tanpa mengirimkan sinyal transponder. (Hui)

Dikutip dari CNA / Editor Lu Yongxin

Iran Bergolak di Awal 2026: Protes Nasional Memasuki Hari Kelima, Tantang Langsung Sistem Teokrasi

EtIndonesia. Gelombang gerakan anti-pemerintah berskala nasional di Iran resmi memasuki hari kelima pada Rabu, 1 Januari 2026, dengan skala dan intensitas yang terus meningkat. Aksi protes yang semula dipicu oleh krisis ekonomi kini berkembang menjadi gerakan politik terbuka yang secara langsung menantang fondasi sistem teokrasi Republik Islam Iran.

Hingga awal Tahun Baru 2026, demonstrasi dilaporkan telah meluas ke lebih dari 50 kota di berbagai provinsi. Para pengamat menilai situasi ini sebagai salah satu tantangan paling serius terhadap kekuasaan ulama sejak Revolusi Islam 1979.

Krisis Ekonomi Jadi Pemicu Awal

Akar gelombang protes ini bermula dari krisis nilai tukar rial Iran yang anjlok tajam dalam waktu sangat singkat. Dalam kurun dua hari terakhir Desember 2025, nilai tukar merosot dari 1 dolar AS = 1,38 juta rial menjadi sekitar 1,44 juta rial.

Sebagai negara yang sangat bergantung pada devisa impor, kejatuhan mata uang ini membuat aktivitas perdagangan lumpuh. Banyak pedagang melaporkan bahwa mereka tidak lagi mampu menentukan harga, bahkan terpaksa menutup toko.

Menariknya, demonstrasi awal dipimpin oleh kalangan pebisnis dan pedagang, sebuah fenomena yang relatif jarang terjadi di Iran. Hal ini menandakan bahwa krisis telah menghantam kelas menengah dan kelompok ekonomi mapan, sehingga mengubah struktur ketidakpuasan publik secara mendasar.

Dari Protes Ekonomi ke Seruan Ganti Rezim

Dalam waktu singkat, tuntutan ekonomi bertransformasi menjadi seruan politik radikal. Di berbagai kota, massa terdengar meneriakkan slogan seperti:

  • “Tumbangkan diktator”
  • “Khamenei mati”
  • “Hidup Raja”

Nama Ali Khamenei secara terbuka diserang, sementara dukungan terhadap Reza Pahlavi, putra mahkota terakhir Iran, semakin lantang disuarakan di ruang publik.

Penyerbuan Kantor Gubernur dan Retaknya Aparat

Pada 1 Januari 2026, eskalasi signifikan terjadi di Kota Fasa, Iran selatan. Massa demonstran menyerbu kantor gubernur dan berhasil masuk secara paksa. Dalam peristiwa ini, Garda Revolusi Iran (IRGC) dilaporkan menolak perintah untuk melepaskan tembakan.

Rekaman video yang beredar luas memperlihatkan pengunjuk rasa merebut perisai dan perlengkapan keamanan dari aparat, sebuah simbol kuat bahwa otoritas negara mulai kehilangan kendali di sejumlah wilayah.

Bentrok di Kota Suci Qom dan Wilayah Strategis

Ketegangan juga merambah Qom, kota suci yang selama ini dianggap sebagai jantung ideologis kekuasaan teokrasi Iran. Bentrokan jalanan dilaporkan pecah di beberapa titik.

Sementara itu, di Provinsi Hamadan, Fars, dan Khuzestan, sejumlah basis Garda Revolusi, markas milisi Basij, serta wilayah yang dikuasai rezim Islam diklaim telah direbut oleh demonstran. Di Marvdasht, pasukan keamanan terlihat mundur, sementara massa terus bergerak maju.

Perempuan di Garis Depan

Salah satu ciri paling mencolok dari gelombang protes kali ini adalah peran sentral kaum perempuan Iran. Banyak perempuan berdiri di garis depan, memimpin yel-yel “Perempuan, Kehidupan, Kebebasan”.

Di sejumlah lokasi, perempuan secara terbuka melepaskan jubah hitam Islam di tempat umum. Gerakan ini turut diikuti oleh mahasiswa, sopir truk, perawat, dan serikat guru, membentuk aliansi lintas profesi yang luas.

Para demonstran juga menargetkan kamera pengawas milik pemerintah, yang dihancurkan sebagai simbol perlawanan terhadap sistem pengawasan negara.

Kecaman terhadap Kebijakan Luar Negeri

Slogan-slogan terbaru tak lagi hanya menyasar kepemimpinan domestik, tetapi juga kebijakan luar negeri Iran. Massa mengecam aliran dana dan sumber daya ke Suriah, Lebanon, Yaman, dan Gaza, sementara rakyat Iran sendiri terperosok dalam kemiskinan dan inflasi ekstrem.

Respons Pemerintah: Lunak di Permukaan, Keras di Lapangan

Berbeda dari pola sebelumnya, media pemerintah dan media pro-rezim belum langsung melabeli demonstran sebagai perusuh.

Presiden Masoud Pezeshkian mengakui bahwa rakyat memiliki hak untuk memprotes kenaikan harga. Dia memerintahkan Kementerian Dalam Negeri membuka dialog dengan perwakilan demonstran. Gubernur bank sentral pun berjanji mengendalikan inflasi dan merombak sistem perbankan.

Namun di sisi lain, sejak 31 Desember 2025, pemerintah menutup sekolah, kantor, dan pasar di 26 provinsi selama empat hari. Alasan resmi adalah penghematan energi dan gelombang dingin, tetapi publik menilai langkah ini sebagai upaya meredam momentum protes.

Pemimpin Tertinggi Ali Khamenei juga menunjuk Ahmad Vahidi, tokoh garis keras yang dikenal dalam penindasan internal dan tercatat sebagai buronan Interpol, sebagai wakil komandan Garda Revolusi.

Kekerasan, Penyamaran, dan Retaknya Barisan

Di berbagai wilayah dilaporkan terjadi penembakan dengan peluru tajam, penangkapan massal, serta operasi pasukan khusus yang menyamar sebagai warga sipil untuk memprovokasi kerusuhan dan menjebak demonstran.

Meski demikian, aparat keamanan disebut kekurangan personel dan tidak mampu mengendalikan banyak kota secara bersamaan. Di beberapa daerah, polisi dan militer memilih mundur, bahkan muncul laporan sejumlah ulama melepas jubah dan meninggalkan kota demi keselamatan.

Rencana Transisi dari Reza Pahlavi

Dari pengasingan selama 46 tahun, Reza Pahlavi meluncurkan rencana pemulihan Iran pasca-rezim. Dia mengusulkan masa transisi darurat 3–6 bulan untuk menjaga pasokan air, listrik, dan energi, serta menyiapkan program kebangkitan nasional.

Arah masa depan Iran, menurutnya, akan ditentukan melalui referendum nasional. Dia juga menjanjikan amnesti bagi aparat keamanan dan pejabat tingkat bawah. Disebutkan bahwa puluhan ribu anggota militer dan polisi telah diam-diam menyatakan dukungan, menjadi faktor utama keraguan pasukan di lapangan.

Tekanan Internasional dan Peran Amerika Serikat

Dalam konflik Israel–Iran tahun sebelumnya, Israel dilaporkan mengerahkan sekitar 200 jet tempur untuk menyerang markas komando Garda Revolusi, menewaskan perwira tinggi dan melumpuhkan sistem komando militer Iran. Tekanan ini diperkuat oleh manuver diplomatik Amerika Serikat.

Presiden AS, Donald Trump menilai kebutuhan paling mendesak rakyat Iran adalah kebebasan informasi. AS dilaporkan membantu warga Iran menembus blokade internet, memungkinkan video protes menyebar luas.

Trump secara terbuka mengecam penembakan warga sipil Iran, menyebut situasi ini sebagai “momen Tiananmen”, yang justru mendongkrak semangat demonstran. Dia menegaskan tidak ingin terlibat perang berkepanjangan, namun tidak menyesalkan jika rezim teokrasi anti-Amerika runtuh oleh gelombang rakyatnya sendiri.

Reaksi Global dan Retaknya Aliansi Otoriter

Seorang akademisi ilmu politik AS, Schatz, menyoroti ironi global: kelompok yang selama dua tahun lantang mengutuk Israel di berbagai kota Barat kini menghilang saat perempuan Iran dipukuli, dipenjara, bahkan dibunuh. Menurutnya, krisis Iran membuka wajah asli aktivisme ideologis yang selektif.

Dukungan terhadap rakyat Iran kini menggema hingga Jerman, Amerika Serikat, Arab Saudi, Prancis, Kanada, dan Inggris. Seorang warganet Arab menyatakan solidaritas penuh dan menyerukan kebebasan bagi Iran.

Sementara itu, Tiongkok dan Rusia—yang selama ini dipandang bersama Iran sebagai “segitiga besi” penyeimbang Barat—memilih diam. Beijing fokus pada kepentingan energi dan Jalur Sutra, sedangkan Moskow tersedot penuh oleh perang di Ukraina.

Awal Bab Baru Iran?

Dengan cetak biru pasca-Khamenei dari Reza Pahlavi, tekanan militer Israel, serta gelombang rakyat yang kian berani, banyak pengamat menilai awal Tahun Baru 2026 bisa menjadi titik balik sejarah Iran.

Apakah ini benar-benar fajar baru bagi Iran, atau justru awal dari konfrontasi yang lebih keras, kini menjadi pertanyaan besar yang jawabannya sedang ditulis di jalanan kota-kota Iran.

Aksi Protes Menyebar di Seluruh Iran, Para Demonstran Menyerbu Berbagai Gedung Pemerintah

EtIndonesia. Pada 31 Desember 2025, aksi protes nasional di Iran telah memasuki hari keempat dan terus meluas. Di sejumlah wilayah, warga berupaya menyerbu gedung-gedung pemerintah, dan bentrokan antara pasukan keamanan dan massa terjadi di berbagai tempat. Pemerintah Iran dalam sebuah pernyataan langka menyatakan kesediaannya untuk berdialog dengan masyarakat.

Kota Fasa, yang terletak di wilayah tengah-selatan Iran, menjadi pusat aksi protes. Video yang disiarkan media pemerintah Iran menunjukkan bahwa pada 31 Desember, massa demonstran mencoba menyerbu kantor gubernur setempat, serta membakar dan melempari gedung pemerintahan daerah dengan batu.

Kantor berita semi-resmi Tasnim mengutip pernyataan pejabat setempat yang menyebutkan bahwa empat demonstran telah ditangkap, termasuk seorang perempuan berusia 28 tahun yang disebut-sebut sebagai pemimpin aksi protes. Laporan tersebut menyatakan tiga polisi mengalami luka-luka, dan membantah adanya korban jiwa.

Aksi protes juga meluas ke lingkungan universitas. Pada 30 Desember, ratusan mahasiswa menggelar demonstrasi di empat universitas di Teheran.

Pada hari yang sama, seorang perempuan Yahudi keturunan Iran menulis di media sosial X:
“Malam ini, kota Hamedan di Iran berada dalam kekacauan, orang-orang ditembaki dengan peluru.”

Dalam video yang beredar, terdengar suara tembakan.

Di dunia maya juga beredar banyak video perempuan muda Iran dengan berani melepas kerudung sebagai bentuk perlawanan. Dalam video-video tersebut, mereka membuat gerakan meminta pertolongan lalu melepaskan kerudung mereka.

Di Iran, perempuan yang tidak mengenakan kerudung di tempat umum dianggap melanggar hukum dan dapat dipenjara.

Pada 30 Desember, para demonstran turun ke jalan-jalan di Teheran dan wilayah sekitar ibu kota. Sebuah video memperlihatkan para demonstran meneriakkan nama Raja Pahlavi, yang digulingkan dalam Revolusi Islam 1979.

Ada pula warga yang menyerukan agar Putra Mahkota Dinasti Pahlavi, Reza Pahlavi, yang saat ini hidup di pengasingan di Amerika Serikat, memimpin Iran menuju negara yang baru dan bebas. Putra Mahkota tersebut menyerukan rakyat Iran untuk bergabung dalam aksi protes dan pemogokan nasional.

Pemicu utama aksi protes nasional ini adalah persoalan kenaikan harga. Sejak Amerika Serikat kembali memberlakukan sanksi terhadap Iran pada 2018, negara tersebut terjerumus ke dalam kesulitan ekonomi. 

Sepanjang tahun 2025, nilai tukar mata uang Iran, rial, terhadap dolar AS telah terdepresiasi hampir setengahnya, yang menyebabkan harga pangan melonjak tajam. Tingkat inflasi pada bulan Desember mencapai 42,5%.

Pemerintah Iran menyatakan bersedia membangun sebuah “mekanisme dialog” dengan para pemimpin aksi protes, namun belum menjelaskan bagaimana mekanisme tersebut akan dijalankan. Presiden Masoud Pezeshkian pada Senin malam menyatakan di media sosial bahwa ia telah meminta Menteri Dalam Negeri untuk mendengarkan “tuntutan yang sah” dari para demonstran.

Dalam beberapa tahun terakhir, Iran telah berkali-kali dilanda aksi protes nasional yang dipicu oleh masalah harga, kekeringan, hak-hak perempuan, dan kebebasan politik. Sebelumnya, pemerintah selalu menanggapi protes-protes tersebut dengan tindakan represif. (Hui)

Liu Mingxiang

Satu Kesalahan, Akhir Peradaban: Bahaya Nuklir yang Tak Pernah Dibahas Media

EtIndonesia. Jika membuka berita internasional saat ini, banyak orang mungkin beranggapan bahwa krisis nuklir dunia hanya bersumber dari satu tokoh: Vladimir Putin. Setiap kali Presiden Rusia itu melontarkan pernyataan bernada ancaman nuklir, Eropa pun seketika menahan napas.

Namun, bahaya terbesar sebenarnya bukan terletak pada ancaman yang paling keras terdengar, melainkan pada satu kesalahan penilaian—sebuah salah tafsir yang bisa terjadi dalam hitungan menit, memaksa keputusan fatal diambil tanpa sempat dikoreksi. Dalam konteks senjata nuklir modern, satu kekeliruan saja dapat menyeret dunia ke jurang kehancuran yang tak bisa dipulihkan.

Rusia Menempatkan Senjata Hipersonik Nuklir di Belarus

Pada 30 Desember 2025, Rusia merilis sebuah video resmi yang mengonfirmasi bahwa sistem rudal hipersonik yang mampu membawa hulu ledak nuklir telah resmi beroperasi di wilayah Belarus.

Penempatan senjata ini memiliki implikasi strategis yang sangat serius. Dari wilayah Belarus, rudal tersebut dapat menjangkau hampir seluruh kawasan Eropa hanya dalam hitungan menit. Belarus sendiri berbatasan langsung dengan Ukraina dan berada sangat dekat dengan Polandia, Lituania, serta Latvia—semuanya merupakan anggota NATO.

Pesan yang ingin disampaikan Moskow dan Minsk sangat jelas: dalam kondisi ekstrem, Rusia kini memiliki kemampuan untuk menyerang target Eropa dengan waktu reaksi yang jauh lebih singkat, sehingga mempersempit ruang pengambilan keputusan bagi pihak lawan.

Sikap Donald Trump Berubah Tajam dalam 24 Jam

Hampir bersamaan dengan pengumuman Rusia tersebut, terjadi perubahan sikap yang mencolok dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap Moskow.

Pada 29 Desember 2025, Rusia mengklaim bahwa sebuah serangan drone Ukraina telah menargetkan kediaman Presiden Putin. Menanggapi klaim itu, Trump sempat mengkritik Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskyy, dengan menyebut waktu serangan tersebut “sangat tidak tepat”.

Namun, hanya 24 jam kemudian, sikap Trump berbalik arah secara drastis.

Pada 30 Desember 2025, Trump membagikan sebuah editorial dari New York Post melalui media sosial pribadinya. Artikel tersebut secara tegas menyebut bahwa Rusia telah mengarang narasi serangan terhadap Putin, dan justru menunjukkan bahwa Moskow adalah penghalang utama bagi tercapainya perdamaian.

Editorial itu menggunakan bahasa yang sangat keras, menggambarkan pertemuan Trump dan Zelenskyy berlangsung dengan suasana hati-hati namun optimistis, sementara Putin digambarkan memilih jalan kebohongan, kebencian, dan kematian.

Intelijen AS dan Terbongkarnya Narasi Rusia

Perubahan sikap Trump ini diyakini kuat berkaitan dengan pengarahan intelijen Amerika Serikat yang dia terima setelah pernyataannya sehari sebelumnya.

Menurut informasi tersebut, target serangan drone Ukraina bukanlah kediaman Putin, bahkan bukan di sekitar lokasi kediaman tersebut. Sasaran sebenarnya adalah sebuah fasilitas militer di kawasan yang sama—dan target itu telah beberapa kali diserang sebelumnya oleh Ukraina.

Dengan kata lain, klaim Rusia tentang “serangan terhadap pemimpin negara” dinilai sebagai narasi simbolik yang sengaja dibangun untuk menaikkan eskalasi politik dan psikologis.

Pola Lama Moskow: Narasi Provokasi dan Tekanan Nuklir

Jika kedua rangkaian peristiwa ini disatukan—penempatan senjata hipersonik nuklir dan klaim serangan terhadap Putin—muncullah pola klasik Rusia yang sudah berulang kali terlihat.

Saat tekanan diplomatik dan militer meningkat secara bersamaan:

  • Di satu sisi, digunakan narasi simbolik seperti “pemimpin negara diserang” untuk membingkai konflik sebagai provokasi ekstrem.
  • Di sisi lain, ancaman nuklir dinaikkan, baik secara eksplisit maupun implisit.

Langkah ini tidak serta-merta berarti Rusia akan menggunakan senjata nuklir. Namun, yang jelas, strategi tersebut menaikkan biaya kesalahan tafsir. Begitu satu pihak salah membaca sinyal sebagai ancaman nyata, reaksi militer bisa dipercepat secara paksa—dan di situlah bahaya terbesar mengintai.

Ancaman Nuklir Sesungguhnya: Salah Tafsir Sistem Peringatan Dini

Dalam konteks inilah peringatan dari Dunbar Call, peneliti senior di Program Keamanan Global Amerika Serikat, menjadi sangat relevan.

Dalam analisis terbarunya, Dunbar Call menegaskan bahwa krisis nuklir paling berbahaya di masa depan kemungkinan besar tidak akan terjadi di depan kamera, saat para pemimpin dunia berpidato. Bahaya sesungguhnya justru muncul di balik layar—pada tahap sistem peringatan dini.

Dia menekankan bahwa meskipun negara-negara pemilik senjata nuklir umumnya sepakat keputusan akhir penggunaan nuklir tidak boleh diserahkan kepada kecerdasan buatan (AI), ada satu aspek lain yang sama pentingnya: sistem peringatan serangan nuklir juga tidak boleh didominasi oleh AI.

Kesalahan interpretasi dalam hitungan menit dapat berujung pada kehancuran global.

Pelajaran 1983: Keputusan Manusia Menyelamatkan Dunia

Sebagai contoh, Dunbar Call mengingatkan kembali pada peristiwa tahun 1983, di puncak Perang Dingin. Saat itu, sistem peringatan nuklir Uni Soviet secara keliru mendeteksi bahwa Amerika Serikat telah meluncurkan serangan nuklir.

Dunia nyaris memasuki perang nuklir global—jika bukan karena keputusan seorang petugas jaga bernama Stanislav Petrov. Dengan ketenangan dan penilaian manusia, Petrov menyimpulkan bahwa alarm tersebut hanyalah kesalahan sistem, dan memilih tidak meneruskan peringatan tersebut ke tingkat komando tertinggi.

Keputusan satu orang itu menyelamatkan dunia.

Garis Merah Nuklir di Era AI

Dunbar Call menyerukan agar Departemen Pertahanan AS menetapkan garis merah yang sangat tegas dalam penggunaan AI di sektor nuklir, meskipun militer AS tengah gencar mendorong pemanfaatan teknologi tersebut di berbagai bidang lainnya.

Dengan semakin singkatnya waktu reaksi senjata nuklir modern—misalnya rudal balistik antarbenua yang dapat mencapai target dalam waktu sekitar 30 menit—para pengambil keputusan hanya memiliki beberapa menit untuk menilai apakah sebuah peringatan adalah serangan nyata atau kesalahan sistem.

Dalam kondisi seperti itu, satu kesalahan tafsir saja sudah cukup untuk menimbulkan konsekuensi yang tidak akan pernah bisa diperbaiki.

Rial Jadi Kertas Bekas, Jalanan Jadi Medan Perang: Iran Memanas di Persimpangan 2026

EtIndonesia. Situasi di berbagai kota Iran dalam beberapa hari terakhir digambarkan bak letusan gunung berapi. Gelombang protes nasional yang dipicu krisis ekonomi akut kini telah memasuki hari keempat, menyebar cepat dari pusat ibu kota ke lebih dari 30 kota di seluruh negeri. Api kecil yang awalnya menyala di Bazaar Besar Teheran kini menjalar menjadi kebakaran sosial berskala nasional.

Akar Masalah: Krisis Ekonomi yang Tak Tertahankan

Gelombang kemarahan publik ini berakar pada kemerosotan ekonomi yang sangat parah. Sepanjang 2025, mata uang Iran, rial, terjun bebas. Puncaknya terjadi pada 29 Desember 2025, ketika nilai tukar mencapai rekor terendah sepanjang sejarah: 1 dolar AS = 1,4 juta rial Iran.

Untuk menggambarkan besarnya kejatuhan ini, perbandingan lintas waktu menjadi sangat mencolok:

  • 1978 (akhir Dinasti Pahlavi): 1 dolar AS ≈ 70 rial
  • 2015: 1 dolar AS ≈ 30.000 rial
  • 2025: 1 dolar AS ≈ 1.400.000 rial

Artinya, nilai mata uang Iran telah terdepresiasi lebih dari 20.000 kali lipat. Tabungan seumur hidup rakyat dapat berubah nyaris tak bernilai dalam waktu singkat. Banyak pengamat menyebut situasi ini bukan sekadar inflasi, melainkan kehancuran ekonomi sistemik.

Dampaknya terasa di kehidupan sehari-hari. Harga bahan pangan melonjak hingga 72% dalam setahun. Daging dan buah-buahan menjadi barang mewah. Sejak Desember 2024, harga bensin meroket, membuat masyarakat kelas menengah ke bawah semakin terhimpit. Tak hanya buruh dan pegawai, pedagang pun terpukul: biaya membuka toko kini lebih mahal daripada menutupnya, memaksa banyak usaha gulung tikar.

Di tengah keputusasaan, muncul kalimat yang kini menjadi slogan jalanan: “Ketika mata uang runtuh, kebohongan pun ikut runtuh.”

Tudingan Publik terhadap Rezim

Selama puluhan tahun, rezim di Teheran dituding mengalirkan sumber daya negara ke konflik regional—mulai dari Suriah, Lebanon, Yaman, hingga Gaza—serta mendukung kelompok bersenjata seperti Hamas, Hizbullah, dan Houthi. Di mata rakyat, kebijakan ini dilakukan saat mereka sendiri bergulat dengan kemiskinan dan masa depan yang kian gelap.

Pemicu Langsung: Bazaar Besar Teheran

Ledakan protes dipicu pada 28 Desember 2025 di Bazaar Besar Teheran, jantung ekonomi Iran. Ribuan pedagang menutup toko dan turun ke jalan, memprotes runtuhnya nilai tukar dan melonjaknya biaya hidup. Rekaman video menunjukkan massa meneriakkan “Javid Shah”—“Hidup Sang Raja!”

Seruan ini dianggap sangat mengguncang. Protes tak lagi berhenti pada isu ekonomi, melainkan berubah menjadi tantangan politik terbuka terhadap rezim teokrasi, dengan seruan agar monarki Pahlavi kembali dipertimbangkan.

Latar Sejarah: Dari Revolusi 1979 hingga Kini

Untuk memahami kemarahan hari ini, publik menengok 1979—tahun tumbangnya Dinasti Pahlavi yang sekuler dan modern. Saat itu, Shah memilih pengasingan demi menghindari pertumpahan darah. Namun, pemerintahan baru di bawah Ayatollah Khomeini justru mendirikan rezim teokrasi keras.

Empat puluh enam tahun kemudian, Iran berubah dari “permata Teluk Persia” menjadi negara terisolasi, ekonominya tertekan sanksi internasional. 

Sejarah seolah berputar: dulu rakyat meneriakkan anti-monarki, kini—setelah puluhan tahun di bawah kekuasaan ulama—sebagian justru memanggil kembali monarki.

Penyebaran Cepat ke Seluruh Negeri

  • 28 Desember malam: Protes merembet ke kawasan permukiman; remaja dan perempuan ikut bergabung.
  • 29 Desember: Kerusuhan pecah di Isfahan dan Hamadan; aparat dipukul mundur. Buruh minyak di Ahvaz melakukan mogok, diikuti sektor energi lain.
  • 30 Desember: Lebih dari 30 kota terlibat. Mahasiswa, buruh, pedagang, hingga pensiunan turun ke jalan. Perempuan memimpin barisan dengan slogan “Perempuan, Kehidupan, Kebebasan.”
  • 31 Desember: Hari keempat protes. Aksi di Bazaar Besar Teheran berlanjut; pemogokan nasional meluas ke sopir truk, perawat, dan guru.

Di media sosial beredar pesan memilukan dari seorang remaja: “Saya merekam ini dalam ketakutan. Tolong sebarkan. Biarkan dunia tahu bahwa kami tidak menginginkan rezim ini.”

Respons Pemerintah dan Tuduhan Provokasi

Pemerintah merespons dengan penindasan keras. Di sejumlah daerah, terekam pasukan berpakaian sipil merusak toko dan restoran—dituding sebagai upaya menyalahkan demonstran dan membingkai protes sebagai kerusuhan. Banyak warga menilai pola ini mengingatkan pada Tragedi Tiananmen 1989.

Namun kali ini, ponsel dan media sosial menjadi saksi. Video menyebar luas, mematahkan narasi resmi.

Korban Jiwa dan Eskalasi

Pada 31 Desember 2025, laporan menyebutkan lebih dari 1.500 orang tewas akibat penembakan aparat. Internet diputus di berbagai wilayah, penangkapan massal dilakukan. Meski demikian, di beberapa kota—termasuk Fasa—dilaporkan aparat mundur dan gedung pemerintahan setempat sempat dikuasai demonstran.

Peran Tokoh dan Faktor Eksternal

Putra Mahkota di pengasingan, Reza Pahlavi, merespons seruan publik. Pada Oktober 2025, dia meluncurkan “Cetak Biru Politik untuk Merebut Kembali Iran”, menegaskan bahwa bentuk negara—republik atau monarki konstitusional—akan ditentukan lewat referendum nasional. Dia juga menjanjikan amnesti bagi aparat yang berpihak pada rakyat.

Di sisi eksternal, konflik Israel–Iran pada Juni 2025 disebut melemahkan Garda Revolusi Iran. Serangan udara Israel, dengan dukungan AS, menargetkan fasilitas strategis dan memperlihatkan rapuhnya sistem komando militer Iran. Amerika Serikat menyoroti isu kebebasan informasi dan membantu rakyat Iran menembus pemblokiran internet. Presiden Donald Trump secara terbuka mengecam penembakan demonstran, menyebutnya sebagai “Tiananmen versi Iran.”

Sementara itu, Tiongkok dan Rusia cenderung diam—sebuah sikap yang dipahami banyak analis sebagai kalkulasi kepentingan dan penghindaran risiko.

Di Persimpangan 2026: Titik Balik Sejarah?

Banyak pihak menyebut rangkaian peristiwa ini sebagai “pertarungan terakhir Iran.” Sebuah era sering kali berakhir sunyi, namun penutupnya menggelegar. Ketika dunia memasuki tahun 2026—diawali oleh Kiribati, disusul Selandia Baru dan Australia—pertanyaan besarnya tetap menggantung: apakah fajar baru Iran benar-benar akan terbit di awal 2026?

Kisah Inspiratif: Dari Mana Datangnya Martabat

EtIndonesia. Sebagian orang memahami “martabat” sebagai kondisi di mana mereka bisa mengurus segala hal tanpa perlu meminta tolong siapa pun—justru orang lainlah yang harus datang memohon. Ke mana pun pergi diperlakukan bak VIP. Menurut saya, itu bukan martabat, melainkan hak istimewa.

Tahun lalu, saat bepergian ke Qinghai Lake, saya menyewa mobil dan berkenalan dengan seorang sopir. Dia hanya lulusan sekolah dasar, tetapi setiap hari selalu tampil rapi dengan setelan jas. Dia selalu tiba sepuluh menit lebih awal, sarung jok mobil diganti setiap hari, dan di dalam mobil tersedia tempat sampah, air mineral, tisu basah, serta selimut tipis untuk penumpang yang ingin tidur.

Dia membawa kamera DSLR miliknya sendiri. Diam-diam dia memotret tamu saat sedang menikmati pemandangan—biasanya dari belakang atau dari kejauhan. Saat berpisah, foto-foto itu dia serahkan sebagai kenang-kenangan.

Saya juga pernah bertemu seorang tukang kayu saat memesan furnitur. Usahanya besar, tetapi cara kerjanya sangat lambat—karena teliti. Meski dua barang yang saya pesan tidaklah mahal, dia datang sendiri untuk mengukur, hanya demi memastikan, “Warna wallpaper rumah Anda seperti apa? Apakah jenis kayu ini cocok?”

Saat pengantaran, dia pun datang sendiri bersama pegawainya, cemas jika penempatannya kurang pas. Bahkan ketika posisi furnitur yang saya inginkan tidak sesuai dengan seleranya, dia terlihat gelisah. Tangannya mengusap kayu yang halus, matanya penuh kasih—seolah sedang merawat sesuatu yang bernyawa.

Selama sepuluh tahun, keluarga kami menggunakan pengasuh yang sama. Beberapa hari lalu, untuk pertama kalinya dia meminta izin cuti selama seminggu. Setelah dia pulang ke kampung, saya baru menyadari bahwa tempat sampah dapur telah dia lapisi dengan tujuh lapis kantong plastik—rapi, bersih, dan penuh perhatian.

Saya sungguh jatuh cinta pada setiap orang yang mencurahkan seluruh dirinya pada pekerjaan yang dia lakukan—entah itu menulis kode, membuat furnitur, menyetir mobil, atau menyapu jalan.

Bukan demi pujian siapa pun. Bukan untuk terlihat hebat. Melainkan karena dirinya sendiri adalah alasan terbesar.

Tidak asal-asalan. Tidak setengah hati. Tidak kabur dan tidak menghindar.

Dia memperlakukan apa yang sedang dia kerjakan sebagai titik perjumpaan dirinya dengan dunia—tempat dia bernapas dan memberi makna.

Di sanalah martabat berasal.(jhn/yn)

Arab Saudi Bombardir Pelabuhan Yaman, UEA Akan Tarik Pasukan

UEA mendukung Dewan Transisi Selatan, sementara Arab Saudi mendukung pemerintah pusat dan pasukan suku sekutunya.

EtIndonesia. Arab Saudi mengebom kota pelabuhan Mukalla di selatan Yaman pada 30 Desember 2025. Pihak Saudi berdalih serangan itu menargetkan pengiriman senjata yang diklaim telah tiba dari Uni Emirat Arab (UEA) untuk mendukung pasukan separatis.

Riyadh menindaklanjuti serangan tersebut dengan menuntut agar pasukan UEA meninggalkan Yaman dalam waktu 24 jam. Saudi juga memperingatkan bahwa keamanan nasional Arab Saudi merupakan “garis merah” yang tidak boleh dilanggar. UEA kemudian menyatakan akan menarik seluruh sisa pasukannya dari negara itu.

Arab Saudi dan UEA sama-sama merupakan anggota berpengaruh OPEC, yang dijadwalkan menggelar pertemuan virtual pada 4 Januari 2026. Setiap perselisihan berkepanjangan antara keduanya berpotensi mempersulit upaya mempertahankan konsensus kebijakan produksi minyak, dengan implikasi langsung terhadap harga minyak mentah.

Yaman telah dilanda perang sejak 2014, ketika kelompok Houthi yang didukung Iran merebut ibu kota Sanaa dan memaksa pemerintah yang diakui secara internasional melarikan diri ke wilayah selatan. Arab Saudi dan UEA melakukan intervensi pada tahun berikutnya, mendukung pemerintah dalam upaya merebut kembali wilayah yang dikuasai Houthi.

Meski Riyadh dan Abu Dhabi awalnya memasuki perang sebagai mitra, keduanya kemudian mendukung sekutu yang saling bersaing.

UEA mendukung Dewan Transisi Selatan (Southern Transitional Council/STC), sebuah faksi kuat di selatan yang berupaya memulihkan kemerdekaan Yaman Selatan. Sebaliknya, Arab Saudi mendukung pemerintah pusat dan pasukan suku sekutunya.


Serangan Udara Menargetkan Dugaan Pengiriman Senjata

Militer Arab Saudi dalam pernyataan 30 Desember yang disiarkan Kantor Berita Resmi Saudi mengatakan bahwa serangan dini hari itu menargetkan senjata dan kendaraan militer yang dibongkar di pelabuhan Mukalla. Serangan dilakukan setelah dua kapal tiba tanpa izin dari pelabuhan Fujairah di UEA.

Militer menyebut kapal-kapal itu mematikan sistem pelacakannya saat tiba dan membongkar “sejumlah besar senjata dan kendaraan tempur” yang dimaksudkan untuk mendukung pasukan separatis STC yang didukung UEA.

“Mengingat persenjataan tersebut merupakan ancaman yang segera dan sebuah eskalasi yang mengancam perdamaian serta stabilitas, Angkatan Udara Koalisi pagi ini melaksanakan serangan udara terbatas yang menargetkan senjata dan kendaraan militer yang dibongkar dari dua kapal tersebut di Mukalla,” demikian bunyi pernyataan itu.

Operasi tersebut, menurut militer, dilakukan pada malam hari untuk menghindari korban sipil dan kerusakan tambahan.

Televisi pemerintah Saudi menayangkan rekaman yang diklaim memperlihatkan kendaraan lapis baja bergerak dari pelabuhan ke area penyiapan. Televisi pemerintah Yaman menyiarkan gambar asap hitam membumbung dari pelabuhan serta kendaraan yang hangus terbakar. The Epoch Times tidak dapat memverifikasi secara independen apa yang sebenarnya terkena serangan atau asal muatan tersebut.


Perpecahan di Dalam Kubu Anti-Houthi

Menyusul serangan Mukalla, dewan presiden Yaman yang didukung Arab Saudi mengumumkan pembatalan pakta pertahanan dengan UEA dan memerintahkan seluruh pasukan Emirat untuk meninggalkan Yaman dalam waktu 24 jam, menurut kantor berita resmi Yaman.

Dalam pidato yang disiarkan televisi, ketua dewan presiden Rashad al-Alimi menuduh UEA memicu konflik internal dengan mengarahkan dan mendukung kemajuan militer STC belakangan ini.

“Sayangnya, telah dipastikan bahwa Uni Emirat Arab menekan dan mengarahkan STC untuk merongrong serta memberontak terhadap otoritas negara melalui eskalasi militer,” ujarnya.

Arab Saudi mendesak UEA agar mematuhi tuntutan Alimi, sambil memperingatkan bahwa tindakan lebih lanjut yang mengancam kepentingan keamanannya tidak akan ditoleransi.

Beberapa jam setelah Arab Saudi mendukung tuntutan penarikan pasukan Emirat, UEA mengumumkan akan menarik seluruh sisa pasukannya dari Yaman. Kementerian Luar Negeri UEA juga menyatakan terkejut atas serangan udara di Mukalla dan kecewa terhadap pernyataan Arab Saudi mengenai Yaman.

“Kementerian menegaskan bahwa pengiriman yang dimaksud tidak mencakup senjata apa pun, dan kendaraan yang dibongkar tidak ditujukan bagi pihak Yaman mana pun, melainkan dikirim untuk digunakan oleh pasukan UEA yang beroperasi di Yaman, serta menegaskan bahwa tuduhan yang beredar tidak mencerminkan sifat maupun tujuan pengiriman tersebut,” demikian pernyataan kementerian.

Eskalasi ini menyusul ofensif mendadak STC bulan ini, yang secara resmi merupakan bagian dari pengaturan berbagi kekuasaan yang didukung Arab Saudi untuk mengelola Yaman selatan dan memegang kursi di dewan presiden. Pemimpinnya, Aidarous al-Zubaidi, juga menjabat sebagai wakil ketua dewan tersebut.

Dalam pernyataan bersama dengan tiga anggota dewan lainnya, Zubaidi menolak perintah Alimi, dengan menyatakan bahwa UEA tetap menjadi mitra inti dalam perang melawan Houthi dan menegaskan bahwa tidak ada satu otoritas pun yang dapat mengeluarkan anggota koalisi pimpinan Arab Saudi.

Mukalla terletak di Provinsi Hadramout, Yaman, yang dalam beberapa hari terakhir direbut STC setelah menyingkirkan pasukan yang berafiliasi dengan unit yang didukung Arab Saudi. Kemajuan ini memecah kebuntuan militer bertahun-tahun di Yaman selatan.

STC dan pasukan lain yang didukung UEA kini menguasai sebagian besar wilayah selatan negara itu, termasuk beberapa pelabuhan utama dan fasilitas minyak. Sementara itu, Houthi terus mengendalikan Yaman utara, termasuk Sanaa, sehingga negara tersebut tetap terpecah di antara otoritas-otoritas yang bersaing, di tengah meningkatnya ketegangan di antara para sekutu anti-Houthi.

Reuters dan The Associated Press turut berkontribusi dalam laporan ini.

Rayakan Tahun Baru 2026 dengan Doa Bersama, Gubernur Jakarta Pramono Apresiasi Donasi Capai Rp3,6 Miliar

EtIndonesia. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyambut Tahun Baru 2026 dengan cara berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.  Perayaan kali ini diisi dengan donasi serta doa bersama sebagai wujud empati terhadap bencana yang terjadi di Sumatra dan sejumlah wilayah lain di Indonesia.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengungkapkan, donasi yang berhasil dihimpun dalam rangkaian perayaan malam Tahun Baru di Jakarta hingga Kamis (1/1/2026) pukul 01.30 WIB mencapai Rp3,6 milyar. Donasi tersebut sepenuhnya berasal dari partisipasi masyarakat.

“Ini merupakan kontribusi publik Jakarta, dan kami menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya atas kepedulian yang ditunjukkan,” ujar Gubernur Pramono saat menghadiri acara malam Tahun Baru bertema ‘Jakarta Global City: From Jakarta with Love’ di Bundaran HI, Jakarta Pusat, pada Rabu (31/12/2025) dikutip dari rilis Dinas Kominfotik Pemprov DKI Jakarta. 


Ia menjelaskan, setiap rangkaian acara Tahun Baru 2026 di berbagai titik di Jakarta diawali dengan doa bersama yang melibatkan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). 

Ia berharap doa serta bantuan moral, spiritual, dan sosial dari warga Jakarta dapat meringankan beban masyarakat di Aceh, Sumatera Utara, Sumatra Barat, serta wilayah terdampak lainnya.

“Beberapa penampilan musik malam ini juga disesuaikan sebagai wujud solidaritas dan kepedulian kepada saudara-saudara kita di daerah yang terdampak,” imbuhnya.

Gubernur Pramono menambahkan, sebesar 10 persen pendapatan Ancol pada Rabu (31/12) juga disumbangkan untuk kepentingan kemanusiaan. 

“Kontribusi dari Ancol tentu signifikan dan akan digabungkan dalam total donasi,” ujarnya.

Terkait penyaluran bantuan, Gubernur Pramono memastikan seluruh donasi dikelola dan disalurkan oleh Pemprov DKI Jakarta bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). 

“Kami sudah beberapa kali menggunakan mekanisme ini. Pagi tadi pun kami telah memberangkatkan dua unit instalasi air dan sepuluh truk tangki air untuk membantu wilayah terdampak,” tuturnya.

Lebih lanjut, Gubernur Pramono mengapresiasi respons positif masyarakat sehingga perayaan Tahun Baru kali ini berjalan lancar. “Dukungan publik luar biasa. Ini mencerminkan empati dan kedewasaan masyarakat Jakarta yang plural,” ucapnya.

Ia juga menyatakan, Pemprov DKI akan mengevaluasi format perayaan Tahun Baru pada tahun-tahun mendatang. Namun, bagi dirinya dan Wakil Gubernur, Rano Karno, momentum pergantian tahun tetap menjadi waktu untuk terus bekerja dan melayani masyarakat.

Seluruh rangkaian acara malam Tahun Baru selesai pukul 01.00 WIB, dengan dukungan layanan transportasi publik hingga pukul 02.00 WIB. Sementara itu, layanan Transjakarta pada koridor utama tetap beroperasi selama 24 jam guna memastikan masyarakat dapat kembali ke rumah dengan tertib dan aman.

Sebagai informasi, Pemprov DKI Jakarta juga menyiagakan personel lintas perangkat daerah untuk memastikan Jakarta kembali seperti sedia kala setelah perayaan malam Tahun Baru. 

Sebanyak 3.395 petugas Dinas Lingkungan Hidup dikerahkan untuk menjaga kebersihan kota, 2.191 personel Dinas Perhubungan disiagakan untuk kelancaran mobilitas, serta 1.692 personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum. (***)

Perayaan Tahun Baru 2026 di Bundaran HI Digelar dengan Sarat Empati dan Solidaritas

EtIndonesia. Perayaan malam Tahun Baru 2026 di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, menuai apresiasi masyarakat. 

Selain berlangsung meriah dan tertib, acara diisi dengan doa bersama serta penggalangan donasi kemanusiaan bagi korban bencana di Sumatera.

Santoso (38), warga Jakarta Selatan, menilai perayaan tahun baru kali ini terasa sederhana, namun tetap hangat dan bermakna.

“Meskipun sederhana, acaranya tetap meriah. Harapan saya dan warga Jakarta, ke depan kota ini semakin jaya dan sukses. Harapan yang belum tercapai tahun ini semoga bisa terwujud di tahun depan,” tuturnya di sekitar Bundaran HI, pada Rabu (31/12) malam dikutip dari rilis Pemprov DKI Jakarta. 

Santoso juga menyambut positif penggalangan donasi yang dilakukan dalam rangkaian acara tersebut. Menurutnya, bantuan yang terkumpul akan sangat berarti bagi warga terdampak bencana. 

“Semoga mereka diberi ketabahan dan kekuatan, dan Allah mengganti kesedihan mereka dengan kebaikan,” harapnya.

Apresiasi serupa disampaikan Nana (18), warga Jakarta Pusat. Ia menilai keputusan Pemprov DKI Jakarta menyertakan unsur solidaritas dalam perayaan tahun baru merupakan langkah yang tepat. “Saudara kita di Aceh dan Sumatera sedang sangat membutuhkan bantuan. Jika perayaannya terlalu mewah, rasanya kurang menghargai korban bencana. Terima kasih untuk gubernur, wakil gubernur, dan masyarakat yang sudah berdonasi,” tutur Nana.

Danis (18), warga Jakarta Timur, turut menyoroti besarnya donasi yang berhasil dihimpun. Hingga pukul 01.30 WIB, Kamis (1/1/2026), dana yang terkumpul tercatat mencapai lebih dari Rp3,6 miliar. “Ini pasti sangat membantu korban di Sumatera dan Aceh. Doanya semoga kondisi di sana segera membaik dan mereka bisa bangkit kembali,” ujarnya.

Danis juga mengapresiasi penyelenggaraan acara yang dinilai berjalan tertib dan terkoordinasi dengan baik. “Pemprov DKI mantap. Dari pengamanan hingga pelaksanaan acara, semuanya berjalan lancar,” katanya.

Sementara itu, Nisa (32), warga Jakarta Pusat, menilai perayaan tahun baru kali ini berhasil memadukan euforia pergantian tahun dengan empati terhadap korban bencana. 

“Acara ini seru, tapi tetap menunjukkan kepedulian. Doa bersama dan donasi yang besar mencerminkan empati masyarakat Jakarta. Semoga bantuan ini dapat meringankan beban saudara kita di Aceh dan Sumatera,” ujarnya. (***)

Penindasan Pejabat Memicu Perlawanan Rakyat! Video Para Kurir Makanan di Provinsi Hunan dan Sichuan, Tiongkok  Melancarkan Protes Massal

Baru-baru ini, kota Zigong di Provinsi Sichuan dilanda aksi protes massal para kurir makanan. Ratusan kurir turun ke jalan memblokade lalu lintas di pusat kota karena tidak puas terhadap kebijakan pengelola pusat perbelanjaan yang menutup jalan. Peristiwa ini terjadi tak lama setelah aksi serupa yang berlangsung di Changsha, Provinsi Hunan, pekan lalu, menandai kembali meletusnya aksi kolektif pembelaan hak kurir makanan di Tiongkok.

EtIndonesia. Berdasarkan video yang beredar di internet dan keterangan sejumlah saksi mata, kejadian berlangsung di Huashang International City, Distrik Ziliujing, Kota Zigong. Rekaman menunjukkan bahwa pada 29 Desember 2025, ratusan kurir makanan berteriak menyuarakan protes, sementara sebagian lainnya mendorong atau membongkar pagar besi yang dipasang oleh pihak pengelola. Jalan di depan pusat perbelanjaan sempat mengalami kemacetan parah dan menarik perhatian banyak warga.

Pemicu aksi ini adalah keputusan pihak pengelola mall yang dengan alasan “mempermudah pengelolaan” memasang pagar pembatas di trotoar dan jalur kendaraan lambat di sekitar area tersebut. Kebijakan ini melarang sepeda motor listrik dan sepeda listrik melintas, sehingga para kurir makanan tidak dapat masuk ke pusat perbelanjaan untuk mengambil pesanan.

Sejumlah kurir menyatakan bahwa jika mereka harus berjalan kaki masuk ke dalam mal untuk mengambil makanan, besar kemungkinan pesanan akan terlambat dan mereka akan dikenai potongan oleh platform. Namun jika mereka memutar lewat jalur kendaraan pribadi untuk mengantar pesanan, mereka berisiko dianggap melanggar aturan lalu lintas oleh polisi dan dikenai denda serta pengurangan poin. Kondisi ini membuat para kurir berada dalam dilema tanpa jalan keluar.

Aksi protes di Zigong ini merupakan kelanjutan dari aksi serupa yang terjadi di Changsha pada pekan sebelumnya, menandai kembali terjadinya gerakan pembelaan hak secara kolektif oleh para kurir makanan.

Sebelumnya, sejumlah media melaporkan bahwa pada 22 Desember, terjadi aksi protes besar-besaran kurir makanan di Changsha, Provinsi Hunan. Aksi tersebut dipicu oleh larangan bagi kurir untuk mengendarai sepeda listrik masuk ke sebuah kompleks perumahan guna mengantar pesanan. Kurir dari berbagai platform pengantaran kemudian berkumpul di lokasi untuk memberikan dukungan.

Rekaman di lokasi menunjukkan para kurir dari platform seperti Meituan dan layanan milik Alibaba, “Taobao Flash Delivery”, berkumpul di gerbang kompleks perumahan sambil meneriakkan slogan dan menuntut tanggapan dari pihak pengelola. Seiring menyebarnya kabar, semakin banyak kurir di sekitar lokasi berdatangan, sehingga skala protes terus membesar dan bahkan berlangsung hingga malam hari.

Seiring terus menurunnya kondisi ekonomi Tiongkok, semakin banyak pengangguran yang menggantungkan hidup sebagai kurir makanan. Menurut data perusahaan big data Beijing QuestMobile pada September tahun ini, jumlah kurir makanan di Tiongkok telah melampaui 14 juta orang.

Namun, dengan semakin banyaknya pembatasan yang dihadapi para kurir, potensi terjadinya aksi protes berskala besar dapat meletus kapan saja.

Akun X (Twitter) bernama “Zuótiān” (Yesterday) berkomentar bahwa bagi kelompok yang telah lama berada di bawah tekanan ini, setiap hambatan tambahan di luar sistem platform—baik berupa penutupan jalan oleh pengelola properti maupun penghinaan dari pedagang—sangat mudah menjadi “jerami terakhir yang mematahkan punggung unta”, yang seketika menyulut kemarahan yang telah lama terpendam. (Hui)

Aksi Pencurian Besar Terjadi Saat Libur Natal, Bank di Jerman Kehilangan Setara Rp 588 Miliar

Selama libur Natal, sebuah bank di kota Gelsenkirchen, Jerman, menjadi sasaran pencurian besar. Para pencuri melubangi dinding ruang brankas dan membongkar lebih dari 3.000 kotak penyimpanan. Uang tunai, perhiasan, dan emas yang dicuri diperkirakan bernilai sekitar 30 juta euro atau Rp 588 miliar. 

EtIndonesia. Sebagian besar toko dan bank di Jerman tutup sejak malam Natal (24 Desember malam). Pada  29 Desember dini hari, alarm kebakaran di sebuah bank di Gelsenkirchen berbunyi. Polisi yang memasuki gedung bank menemukan bahwa dinding ruang brankas telah dijebol dan terdapat sebuah lubang besar.

Polisi setempat menyatakan bahwa para pelaku masuk ke gedung bank melalui area parkir, lalu menggunakan mata bor khusus untuk menembus dinding ruang brankas. Setelah masuk, mereka membongkar lebih dari 3.000 kotak penyimpanan dan mencuri uang tunai, perhiasan, serta emas, sebelum melarikan diri melalui jalur yang sama.

“Mesin bor seperti ini tidak bisa dibeli di toko perkakas biasa,” ujar seorang juru bicara polisi setempat.

Menurut pihak bank, lebih dari 3.000 kotak penyimpanan tersebut masing-masing diasuransikan sebesar 10.300 euro. Berdasarkan perhitungan awal polisi, total kerugian diperkirakan mencapai sekitar 30 juta euro.

Hingga kini, polisi belum menangkap para pelaku. Sejumlah saksi mata memberikan petunjuk bahwa pada malam tanggal 27 hingga dini hari tanggal 28, mereka melihat beberapa pria memindahkan tas-tas besar di tangga area parkir dekat bank.

Polisi telah mengidentifikasi sebuah Audi RS6 hitam dengan pelat nomor Hannover yang sebelumnya dilaporkan hilang. Menurut polisi, di dalam kendaraan tersebut terdapat beberapa perampok bertopeng, dan salah satu dari mereka terlihat mengaktifkan palang pintu keluar.

Pihak kepolisian dan bank menyatakan bahwa pencurian besar ini berdampak pada sekitar 2.700 nasabah bank. Namun, jumlah pasti uang tunai, emas, dan barang berharga lainnya yang dicuri masih belum dapat dipastikan. Bank perlu menghubungi seluruh pihak yang terdampak.

Kantor Berita Jerman (DPA) melaporkan bahwa kasus ini kemungkinan merupakan salah satu aksi pencurian terbesar dalam sejarah Jerman. Pada tanggal 30 Desember, sekitar 200 orang berkumpul di luar bank yang bersangkutan dan menuntut untuk masuk. Polisi kemudian tiba di lokasi, menutup akses ke aula bank, serta membujuk massa untuk membubarkan diri dan pulang sambil menunggu informasi lebih lanjut.

Saat ini, bank tersebut masih ditutup dan tengah bekerja sama dengan pihak kepolisian dalam proses penyelidikan. (Hui)

Kisah di Balik Ketidakstabilan Sosial : Partai Komunis Tiongkok Memandang Pemuda Pengangguran Sebagai Risiko Nomor Satu

EtIndonesia. Berbagai sumber menunjukkan bahwa internal Partai Komunis Tiongkok (PKT) telah menetapkan “internet” sebagai medan utama pertama dalam menjaga stabilitas, karena pengetatan fiskal daerah, penutupan perusahaan, dan meningkatnya pengangguran kaum muda telah menyebabkan akumulasi cepat emosi sosial. 

Masalah upah tertunggak serta petani migran yang pulang kampung namun kesulitan mencari nafkah dipandang sebagai titik rawan berisiko tinggi. Pada saat yang sama, PKT gencar mengangkat istilah populer “garis pemusnahan (cut-off)” yang dikaitkan dengan Amerika Serikat, dan langkah ini dipertanyakan sebagai upaya mengalihkan konflik. Para pengamat menilai, justru Tiongkoklah yang dipenuhi “garis pemusnahan” di mana-mana.

Menurut seorang sumber dari dalam sistem, rapat internal PKT belakangan ini berulang kali menekankan bahwa “internet telah menjadi arena pertama”, dan meminta pemerintah daerah memperkuat pemantauan opini publik serta menyiapkan rencana kontinjensi sejak dini. 

Tahun depan, kondisi keuangan daerah diperkirakan akan semakin ketat; penutupan perusahaan berpotensi memicu pengangguran kaum muda dan membentuk titik akumulasi emosi sosial.

Seorang peneliti dari salah satu lembaga di Akademi Ilmu Sosial Tiongkok mengakui bahwa risiko sosial pada 2026 terutama berasal dari tumpang tindih berbagai tekanan, bukan satu masalah tunggal yang sudah diketahui.

Data dari China Dissent Monitor (di bawah Freedom House) menunjukkan bahwa pada kuartal ketiga 2025 terjadi 1.392 insiden kolektif di daratan Tiongkok, meningkat sekitar 45% dibanding periode yang sama pada 2024. Kelompok yang terlibat protes terutama pekerja, pemilik properti, dan warga desa, serta juga melibatkan orang tua, pelajar, investor, dan kelompok minoritas.

Warga di berbagai daerah melaporkan bahwa kesulitan operasional perusahaan dan upah tertunggak telah menjadi masalah umum. Buruh migran yang terpaksa kembali ke desa juga menghadapi perampasan lahan dan hambatan mata pencaharian.

Sumber yang mengetahui situasi di Provinsi Jiangsu menyebutkan bahwa otoritas khawatir insiden ekstrem yang tersebar dapat meledak secara terpusat. Karena itu, tahun depan langkah penjagaan stabilitas akan mencakup pembangunan mekanisme peringatan dini di kawasan permukiman padat (desa-kota).

Analisis menilai bahwa mengandalkan pengetatan pengawasan semata tidak akan menyelesaikan masalah sosial secara substantif; tekanan sosial di masa depan berpotensi semakin memanas.

Isu “Garis Pemusnahan” AS Disorot, Dinilai Alihkan Konflik

Sementara itu, istilah “garis pemusnahan” tentang Amerika Serikat yang gencar dipromosikan PKT belakangan ini menjadi viral. Narasi tersebut menyebut adanya “garis hidup-mati” tak kasatmata di masyarakat AS, di mana satu pengeluaran tak terduga dapat menyeret seseorang ke ambang kebangkrutan finansial.

Pandangan ini mendapat penolakan warganet, yang menilai Amerika Serikat memiliki jaring pengaman seperti asuransi pengangguran dan bantuan pangan. Sebaliknya, sistem kesejahteraan sosial Tiongkok dinilai lebih terbatas. Dalam konteks perlambatan ekonomi berkelanjutan, fenomena “garis pemusnahan” di Tiongkok diperkirakan lebih meluas dan berdampak lebih berat.

Para analis menilai PKT memanfaatkan istilah populer tersebut untuk mengalihkan kontradiksi sosial.

Ketua Aliansi Pengacara HAM Tiongkok di Luar Negeri, Wu Shaoping, mengatakan:
“Sebagian besar digerakkan oleh blogger terkait PKT yang mengangkat isu ‘garis pemusnahan Amerika’ untuk menyoroti masalah masyarakat AS, terutama lapisan bawah. Menurut saya, ini adalah teknik propaganda untuk mengalihkan fokus konflik, karena apa yang mereka sebut sebagai ‘garis pemusnahan’ di AS pada dasarnya hampir tidak mungkin terjadi.”

Analisis juga menunjukkan bahwa fenomena “garis pemusnahan” di Tiongkok tidak hanya ada di kota besar, tetapi juga meluas di pedesaan. Masalah seperti pengungsi finansial dan krisis properti telah mendorong banyak warga ke jurang kesulitan hidup.

 “Terutama sejak 2014, berbagai skandal P2P, dana investasi yang kolaps, banyak di antaranya melibatkan modal BUMN PKT. Banyak orang menginvestasikan tabungan puluhan tahun—bahkan lintas generasi—dan akhirnya bangkrut total. Jadi, di Tiongkok, ‘garis pemusnahan’ ada di mana-mana; di mana-mana orang bisa ‘dipangkas’,” tambah Wu Shaoping. 

Laporan wawancara oleh Chen Yue dan Qiu Yue, New Tang Dynasty Television.

Petaka di Samping Bantal: Ponsel Meledak Saat Di-charge, Wanita Tiongkok Alami Luka Bakar Parah dan Cacat Fisik 

Belakangan ini, seorang perempuan di Hubei, Tiongkok, menaruh ponselnya di samping tempat tidur untuk diisi daya semalaman saat tidur. Tak disangka, charger tiba-tiba meledak, mengakibatkan 70% tubuhnya mengalami luka bakar, serta meninggalkan bekas luka parah dan luas, termasuk di wajah.

EtIndonesia. Menurut laporan gabungan media daratan Tiongkok, perempuan bernama Yiyi seperti biasa menaruh ponselnya di dekat bantal untuk diisi daya hingga pagi. Namun di tengah malam, charger tiba-tiba meledak dan terbakar. 

Api dengan cepat menjalar ke seprai dan selimut. Dalam keadaan tertidur, ia tidak sempat menghindar, sehingga mengalami luka bakar di 70% tubuh, sebagian besar merupakan luka bakar derajat dua dalam atau lebih parah.

Pada 26 Desember, Yiyi mengatakan dalam sebuah wawancara bahwa kebiasaan ini umum dilakukan banyak orang—menaruh ponsel di samping bantal lalu mengisi daya hingga pagi. Ia mengakui bahwa kebiasaan tersebut sangat buruk dan sangat berbahaya, dan melalui pengalamannya sendiri ia mengingatkan semua orang agar tidak mengisi daya ponsel di samping tempat tidur saat tidur, serta segera menghentikan kebiasaan buruk ini.

Yiyi sebelumnya adalah seorang gadis cantik yang gemar menari. Kini, wajah, lengan, dan paha mengalami luka bakar parah. Ke depan, ia harus menjalani proses perawatan dan pemulihan yang panjang dan menyakitkan, termasuk berkali-kali operasi cangkok kulit. Bekas luka tersebut akan menyertainya seumur hidup.

Sejak 19 Desember, Yiyi membagikan video proses pengobatannya di media sosial. Saat ini, sebagian besar kulitnya telah berkeropeng, namun ia masih harus rutin kembali ke rumah sakit untuk membersihkan luka. Ia mengatakan bahwa jaringan parut mulai menebal, prosesnya terasa sangat gatal dan nyeri, sehingga setiap malam sulit tidur. Ia berharap semua orang yang melihat videonya selalu aman dan sehat.

Kejadian ini juga memicu keprihatinan warganet, dengan komentar seperti:
“Menakutkan sekali.”
“Benar-benar mengerikan.”
“Saya harus berubah, saya juga selalu mengisi daya sampai pagi.”
“Sudah sepuluh tahun begini, sekarang jadi tidak berani lagi.”
“Semoga cepat pulih!”
“Tetap semangat, setelah badai pasti ada pelangi.”
“Harus kuat, semuanya akan membaik.”

Ada pula komentar yang menyoroti penyebab teknis:
“Chargernya bermasalah atau kabel sudah menua.”
“Bukankah inti masalahnya kualitas?”
“Merek ponselnya apa? Merek chargernya apa?”

Sebagian netizen menegaskan: “Tanpa pandang bulu—entah charger asli atau bukan, merek besar atau tidak, baterai asli, hasil servis, atau baterai abal-abal—semuanya tidak disarankan diisi daya di dekat manusia.”

Ada juga peringatan keras:

“Jangan pernah menganggap pengisian daya semalaman sebagai hal sepele! Charger yang lolos standar memang punya perlindungan overcharge, tetapi dicolok terus-menerus akan mempercepat penuaan. Aksesori berkualitas rendah atau cacat baterai lebih mudah memicu korsleting dan thermal runaway. Selimut dan tirai di dekat tempat tidur mudah terbakar—sekali api menyala, tidak ada waktu untuk bereaksi. Risikonya ada tepat di sekitar kita.”

Aksi Protes di Daerah Pedesaan Wilayah Tiongkok Melonjak  70%, Meningkatkan Risiko Sosial  

EtIndonesia. Di tengah kemerosotan ekonomi Tiongkok secara menyeluruh dan pemerintahan represif Partai Komunis Tiongkok (PKT), aksi perlawanan petani di pedesaan terus meningkat dengan cepat. Data statistik dari lembaga riset menunjukkan bahwa hingga November 2025, jumlah aksi protes di pedesaan Tiongkok meningkat 70% dibandingkan tahun lalu. Para pengamat menilai, seiring memburuknya konflik antara pemerintah dan rakyat, aksi protes pada tahun 2026 berpotensi meningkat lebih lanjut.

Pada pertengahan November 2025, pemerintah daerah Kabupaten Lingao di Provinsi Hainan dan Kabupaten Fuchuan di Guangxi masing-masing melakukan pembongkaran paksa terhadap sebuah kuil rakyat dan sebuah balai leluhur klan setempat. Tindakan tersebut memicu perlawanan warga desa dan bentrokan fisik dengan aparat pemerintah.

Pada akhir November, di Kabupaten Xifeng, Kota Guiyang, Provinsi Guizhou, bahkan terjadi dua aksi unjuk rasa petani secara beruntun. Warga desa menyatakan bahwa pemerintah daerah, dengan dalih reformasi pemakaman, memaksa penerapan kremasi, yang secara serius mengguncang tradisi pedesaan. Di lokasi protes, terdengar warga berteriak: “Kalau Partai Komunis mau menggali makam leluhur kami, gali dulu makam leluhur keluarga Xi Jinping!”

Aksi-aksi protes berskala kecil seperti ini dengan cepat ditekan oleh PKT, namun kejadian serupa terus bermunculan secara berulang di banyak wilayah pedesaan Tiongkok.

Harian The Guardian Inggris pada 19 Desember mengutip data pelacakan dari China Dissent Monitor, sebuah proyek di bawah lembaga Freedom House yang berbasis di Washington.

Data tersebut menunjukkan bahwa dari Januari hingga November 2025, telah tercatat 661 aksi perlawanan di pedesaan, meningkat 70% dibandingkan tahun sebelumnya. Aksi-aksi ini sebagian besar berkaitan dengan isu sensitif seperti perampasan tanah, urusan agama dan klan, serta reformasi pemakaman.

Pengacara HAM Tiongkok Wu Shaoping menilai ada dua faktor utama yang menyebabkan meningkatnya aksi protes petani.

 “Bagi wilayah pedesaan, sumber daya terpenting adalah tanah. Akar masalahnya adalah pejabat PKT di berbagai tingkat terus-menerus, dengan berbagai cara dan sarana, merampas sumber daya milik para petani,” ujarnya. 

Wu Shaoping juga berpendapat bahwa faktor penting lainnya adalah banyak buruh tani migran yang selama dua dekade terakhir bekerja di kota-kota, kini kembali ke desa dan mendapati bahwa hak atas tanah yang dulu mereka miliki sudah tidak ada lagi. Para petani generasi baru yang kembali ke kampung halaman ini memiliki kesadaran hukum yang lebih kuat.

 “Petani di era baru memiliki kesadaran hak-hak sipil dan supremasi hukum yang jauh lebih kuat dibandingkan generasi sebelumnya. Ketika menghadapi pelanggaran hak oleh otoritas dan penindasan terhadap rakyat, ketidakpuasan pun menumpuk di hati mereka,” tambahnya. 

Aktivis gerakan demokrasi Tiongkok Jie Lijian menilai bahwa rakyat lapisan bawah telah lama mengalami penindasan dan penghinaan, sehingga di masa depan akan muncul lebih banyak aksi protes massal.

 “PKT terus melakukan kebijakan yang menyiksa rakyat sampai mati. Rakyat sudah tidak melihat jalan keluar untuk masa depan. Sekarang saya bahkan tidak punya makanan. Jika dipaksa untuk memberontak, saya akan meneladani Chen Sheng dan Wu Guang, dan perlawanan itu akan cepat menyebar ke seluruh negeri,” katanya. 

Wu Shaoping menyatakan bahwa memasuki tahun 2026, risiko sosial akan terus meluas ke wilayah pedesaan.

 “Kami berharap para petani di era baru dapat menyadari dengan jernih bahwa rezim PKT yang kejam inilah yang menyebabkan rakyat Tiongkok hari ini menghadapi begitu banyak kesulitan dan penderitaan hidup,” tegasnya. 

Laporan wawancara: Hong Ning dan Huang Yuning, New Tang Dynasty Television.