Catatan redaksi: Empat belas tahun lalu, Jiang Zemin yang Sebenarnya pertama kali diterbitkan untuk pembaca. Empat belas tahun kemudian, Jiang Zemin telah meninggal dunia, tetapi dampak buruk politik yang ditinggalkannya belum hilang. Banyak kekacauan dan krisis yang terjadi di Tiongkok saat ini dapat ditelusuri kembali ke masa ketika Jiang berkuasa. Pemerintahan melalui korupsi, pengabaian terhadap supremasi hukum, penghancuran moral, serta penganiayaan terhadap Falun Gong dan berkembangnya mesin otoriter serta represif PKT sebagai akibatnya telah meninggalkan berbagai persoalan bagi Tiongkok. Untuk memahami PKT saat ini dan mengapa Tiongkok sampai pada kondisi seperti sekarang, perlu memahami Jiang Zemin yang Sebenarnya. Oleh karena itu, artikel ini diterbitkan kembali.

Batas Moral di Tengah Perkembangan Ekonomi (Bagian Akhir) — Jiang Zemin yang Sebenarnya (Episode 2)

3. Siapa yang Mendobrak Batas Moral?

Di Tiongkok terdapat kasus penggelapan dana jaminan sosial Shanghai.

Di Amerika Serikat ada skandal pembukuan palsu perusahaan Enron, serta kasus penipuan Bernie Madoff yang mengguncang dunia.

Di Tiongkok terdapat kasus Sun Zhigang, yang dipukuli hingga meninggal oleh petugas pusat penahanan; juga kasus yang dikenal sebagai “permainan petak umpet”, ketika seseorang dipukuli hingga tewas di rumah tahanan.

Di Amerika Serikat terdapat kasus penyiksaan tahanan oleh tentara Amerika di Irak.

Pada 2010, Tiongkok mengalami serangkaian kasus pembunuhan anak di sekolah dasar. Amerika Serikat juga mengalami kasus penembakan di sekolah.

Lantas, apakah benar seperti yang dikatakan PKT bahwa “semua burung gagak di dunia sama-sama hitam”?

Ada kasus pekerja yang dipaksa menjadi budak di tempat pembakaran batu bata ilegal di Shanxi.

Ada kasus Peng Yu di Nanjing, yang memicu perdebatan mengenai orang-orang yang takut menolong lansia yang terjatuh.

Ada kasus Yueyue di Foshan, ketika orang-orang tidak memberikan pertolongan kepada seorang anak kecil yang terluka.

Ada kasus Yao Jiaxin, yang setelah menabrak seseorang justru menikam korban delapan kali hingga tewas.

Ada kasus Guo Meimei yang memamerkan kekayaan, yang mengungkap korupsi mengejutkan di Palang Merah Tiongkok.

Ada pula kasus “budak seks” di Luoyang, Henan, yang melibatkan aparat penegak hukum.

Ditambah berbagai skandal seperti susu bubuk beracun, clenbuterol pada daging babi, minyak jelantah yang didaur ulang menjadi minyak konsumsi, serta bakpao berwarna buatan.

Semua kasus tersebut berulang kali disebut oleh media dan pengguna internet sebagai bukti bahwa batas moral telah ditembus.

Lalu, siapa sebenarnya yang mendobrak batas moral?

Yi Junqing, mantan kepala Biro Penerjemahan dan Penyusunan Pusat Komite PKT yang mengembangkan konsep moral berdasarkan Marxisme, diberhentikan pada Januari 2013 karena masalah moral.

Kasus tersebut bermula ketika seorang perempuan pascadoktoral di biro tersebut yang mengaku telah menjadi korban praktik hubungan tidak pantas dengan Yi Junqing mengetahui bahwa Yi juga memiliki hubungan dengan beberapa perempuan lain. Ia menggambarkan Yi sebagai orang yang terbiasa berbohong dan berpura-pura bermoral. Hubungan mereka akhirnya memburuk.

Perempuan tersebut menerbitkan tulisan sepanjang sekitar 120.000 karakter di internet, yang kemudian dikenal sebagai “Catatan Romantis Biro Penerjemahan dan Penyusunan Marxisme-Leninisme”. Ia menggunakan nama asli untuk melaporkan dugaan korupsi dan skandal seksual yang melibatkan Yi Junqing.

Perilaku Yi yang selama bertahun-tahun diduga memanfaatkan mahasiswa untuk hubungan tidak pantas akhirnya terungkap. Karena Yi merupakan pejabat yang memiliki latar belakang Marxis-Leninis, kasus tersebut menimbulkan reaksi besar di masyarakat.

Pada Juni 2012, Yi Junqing pernah menerbitkan sebuah artikel di Guangming Daily yang membahas panjang lebar nilai-nilai dan keyakinan spiritual Marx. Menurut pengakuan perempuan tersebut dalam tulisannya, Yi sangat bangga dengan artikel itu dan mengatakan bahwa Li Changchun serta Liu Yunshan merasa senang setelah membacanya.

Pada Oktober 2012, dalam sebuah wawancara dengan netizen, Yi kembali berbicara panjang lebar mengenai pembangunan soft power budaya. Kepada kaum muda, ia bahkan merekomendasikan sebuah buku berjudul Why Marx Was Right.

Kini orang-orang menemukan bahwa tokoh PKT yang terus-menerus berbicara mengenai Marxisme-Leninisme tersebut ternyata, menurut tuduhan yang dimuat dalam tulisan itu, memiliki perilaku yang sangat bertentangan dengan moral yang ia ajarkan.

Tulisan tersebut tidak hanya mengungkap Yi Junqing, tetapi juga membongkar berbagai skandal sejumlah pakar Marxisme-Leninisme di biro tersebut. Biro Penerjemahan dan Penyusunan Marxisme-Leninisme Pusat, yang mengklaim sebagai lembaga yang membentuk standar moral PKT, digambarkan dalam tulisan itu sebagai tempat berlangsungnya transaksi kekuasaan, uang, dan seks.

Dalam tulisan tersebut, seorang peneliti di biro itu mengatakan kepadanya: “Apa itu dialektika? Siapa yang memiliki jabatan lebih tinggi, dialah yang menguasai dialektika.”

Lembaga penelitian PKT yang begitu besar menghabiskan dana sangat besar, tetapi para penelitinya sendiri, menurut artikel tersebut, pada dasarnya tidak percaya pada Marxisme.

Mengatakan satu hal tetapi melakukan hal lain, serta dengan serius menyampaikan kebohongan dan jargon politik, hampir menjadi pola standar di kalangan pejabat PKT.

Lantas, siapa sebenarnya pendorong utama yang mendobrak batas moral?

4. “Masalahnya Ada di Tiga Baris Terdepan”

Dalam anggaran dasar partainya, PKT masih mengusung slogan komunisme dan bahkan memasukkan istilah seperti Marxisme-Leninisme, komunisme, serta “Tiga Representasi” ke dalam konstitusi.

Alasannya hanya satu: terus menggunakan komunisme sebagai “panji dan kulit harimau” untuk mempertahankan kepentingan kelompok yang sudah menikmati keuntungan.

Cobalah periksa pernyataan para pejabat korup sebelum mereka dijatuhkan. Hampir semuanya pernah berpidato di berbagai rapat, menyerukan kepada pejabat dan masyarakat untuk memerangi korupsi serta menjunjung integritas.

Pada September 2006, Chen Liangyu, mantan Sekretaris Komite PKT Shanghai yang kemudian tersingkir karena keterlibatannya dalam kasus dana jaminan sosial Shanghai, masih berpidato penuh semangat hanya sebulan sebelum kasus tersebut mencuat.

Dalam rapat pejabat mengenai penguatan pembangunan pemerintahan yang bersih, ia mengatakan bahwa perjuangan melawan korupsi dan membangun pemerintahan bersih tidak boleh mengendur sedikit pun.

Ada fenomena yang sangat umum dalam masyarakat Tiongkok: semakin korupsi diberantas, korupsi justru semakin banyak; semakin pemalsuan diberantas, semakin banyak pula pemalsuan muncul; semakin sering slogan masyarakat harmonis dikumandangkan, masyarakat justru semakin tidak harmonis.

Di mana letak masalahnya?

Ada pepatah di kalangan masyarakat: “Masalahnya ada di tiga baris terdepan.”

Artinya, akar persoalan moral terletak pada PKT dan sistemnya sendiri. Filosofi perjuangan PKT dan ateisme menciptakan lingkungan ideologis yang membuat masyarakat mengabaikan nilai kehidupan manusia. Ketika nyawa manusia dianggap tidak berharga, moral pun kehilangan pondasinya.

Ambil contoh gempa Wenchuan. Jumlah korban tewas akibat runtuhnya sejumlah gedung sekolah yang diduga dibangun dengan konstruksi bermutu buruk terus ditutup-tutupi oleh pemerintah.

Seniman terkenal Tiongkok Ai Weiwei menginisiasi kegiatan relawan untuk melakukan penyelidikan oleh masyarakat sipil, tetapi pemerintah tetap tidak memberikan kerja sama. Pada saat yang sama, pemerintah terus menekan orang tua siswa yang tewas dan aktivis hak-hak sipil yang melakukan petisi.

Pada 3 Juni 2008, lebih dari seratus orang tua siswa yang tewas di Dujiangyan melakukan aksi di luar pengadilan setempat. Mereka memprotes kualitas bangunan sekolah dan meminta pengadilan menerima gugatan mereka.

Namun, mereka dihalangi dan dibawa pergi oleh polisi. Aparat keamanan mengatakan pengadilan tidak akan menerima gugatan tersebut. Polisi juga menahan dua wartawan Kyodo News asal Jepang selama satu jam dan menghalangi wartawan Associated Press melakukan wawancara.

Pada 9 Februari 2010, Tan Zuoren, seorang penulis Sichuan yang turut menyelidiki konstruksi bermutu buruk pada bangunan sekolah akibat gempa Wenchuan, dijatuhi hukuman lima tahun penjara dan tiga tahun pencabutan hak politik.

Pemerintah juga berupaya keras melindungi pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pembangunan sekolah tersebut. Bahkan pemerintah secara terbuka menyatakan bahwa hasil penyelidikan tidak menemukan kasus bangunan yang runtuh akibat masalah kualitas konstruksi.

Bangunan sekolah bermutu buruk yang disebutkan di atas diyakini menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan ribuan siswa tewas dalam gempa Wenchuan.

Bangunan sekolah bermutu buruk tersebut, menurut artikel ini, merupakan produk dari lingkungan dalam sistem PKT yang mengabaikan nyawa manusia, serta dibuat oleh pihak-pihak yang kehilangan moral demi mendapatkan keuntungan.

Mengapa ketika terjadi bencana gempa semua pihak memberikan bantuan, tetapi ketika dilakukan penyelidikan terhadap penyebab tragedi tersebut, masyarakat tidak berani bersuara dan memberikan dukungan?

Karena yang pertama diizinkan oleh pemerintah, sedangkan yang kedua tidak diizinkan pemerintah.

Inilah yang disebut artikel ini sebagai moralitas sosialisme ala PKT: berbuat baik harus merupakan perbuatan baik yang diakui pemerintah. Ketika diberitakan secara selektif, moral masyarakat digunakan untuk mempercantik citra partai.

Kemerosotan Moral Tiongkok

Kemerosotan moral di Tiongkok memiliki ciri khas tersendiri.

Menurut artikel ini, pendorong utama yang mendobrak batas moral adalah PKT sendiri dan pemerintah yang dikendalikan PKT.

Inti dari pendidikan moral PKT, pada tingkat paling mendasar, adalah mencintai Partai Komunis Tiongkok.

Untuk mengendalikan sepenuhnya pandangan masyarakat mengenai benar dan salah, pandangan dunia, serta moralitas, PKT melarang masyarakat memiliki keyakinan kepada Tuhan dan menjadikan ateisme sebagai doktrin partai sekaligus doktrin negara.

Beberapa agama yang masih dipertahankan untuk menjaga citra pun harus berada di bawah kepemimpinan partai. Agama yang independen dilarang.

Baik dalam Revolusi Kebudayaan ketika Konfusius difitnah, maupun pada masa Jiang Zemin ketika Falun Gong difitnah, propaganda politik dimasukkan ke dalam buku pelajaran untuk menyesatkan dan meracuni pemikiran anak-anak.

Pada saat yang sama, dengan mengendalikan pandangan moral orang tua, pengaruh tersebut terus diteruskan kepada generasi berikutnya di dalam keluarga.

Jiang Zemin memiliki sebuah ungkapan terkenal: “Diam-diam menjadi kaya.”

Hubungan antara pemerintah dan modal menjadi salah satu inti model pembangunan ekonomi setelah Jiang Zemin berkuasa.

Yang satu adalah kekuasaan, yang lainnya adalah uang. Keduanya berpelukan erat dan sangat mendorong para pejabat untuk secara terbuka mengatasnamakan pembangunan ekonomi, tetapi menurut artikel ini justru menimbulkan berbagai konsekuensi jangka panjang bagi masyarakat Tiongkok.

Setelah Jiang Zemin berkuasa, muncul berbagai kasus korupsi kolektif yang melibatkan kelompok-kelompok besar pejabat.

Pada 2000, kasus penyelundupan besar-besaran Yuanhua di Xiamen memasuki persidangan terbuka. Dari 25 kasus pertama, 14 orang dijatuhi hukuman mati, termasuk empat pejabat setingkat kepala departemen. Dua belas orang dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, termasuk dua pejabat setingkat kepala departemen, sementara 58 orang lainnya menerima hukuman penjara dengan masa yang berbeda-beda.

Selain kasus penyelundupan Yuanhua di Xiamen, artikel ini juga menyebut beberapa kasus besar kolusi antara pejabat dan pengusaha.

Pada 2001, terjadi kasus korupsi besar di Shenyang yang melibatkan mantan Wali Kota Shenyang Mu Suixin, mantan Wakil Wali Kota Ma Xiangdong, serta sejumlah pejabat korup lainnya.

Pada 2004, kasus korupsi besar di Heilongjiang terungkap setelah Han Guizhi, mantan Ketua Konferensi Konsultatif Politik Rakyat Provinsi Heilongjiang, terseret kasus korupsi. Jaringan korupsi yang terungkap dari kasus tersebut menyebabkan banyak pejabat tersingkir, termasuk sejumlah pejabat tingkat provinsi dan kementerian.

Pada 2006, kasus korupsi besar di Chenzhou, Hunan, melibatkan Sekretaris Komite PKT Chenzhou, Sekretaris Komisi Disiplin, Kepala Departemen Propaganda, pejabat Biro Pertanahan dan Sumber Daya Mineral, serta lebih dari 20 pengusaha swasta. Kasus tersebut menyeret 158 orang dari kalangan pejabat pemerintah dan dunia usaha.

Pada 2006, kasus dana jaminan sosial Shanghai juga melibatkan Sekretaris Komite PKT Shanghai Chen Liangyu, kepala biro jaminan sosial, kepala Distrik Baoshan, ketua perusahaan milik negara, serta puluhan orang dari kalangan politik dan bisnis.

Upaya PKT mengejar GDP menciptakan kemakmuran ekonomi di permukaan, sehingga sebagian orang menjadi tidak peduli terhadap penganiayaan terhadap Falun Gong.

Alasannya adalah: ekonomi sedang berkembang, jadi hal-hal lainnya untuk sementara tidak perlu dipedulikan.

Menurut artikel ini, Jiang Zemin telah membalikkan secara menyeluruh standar “Sejati, Baik, dan Sabar” yang telah menjadi nilai moral selama ribuan tahun. Fondasi moral yang menjadi dasar kehidupan masyarakat dan individu justru diperlakukan sebagai sesuatu yang harus diberantas, sehingga masyarakat mengalami kemerosotan moral dengan sangat cepat.

Gagasan absurd bahwa “setelah ekonomi berkembang, moral secara alami akan menjadi lebih baik” secara tidak sadar berubah, melalui propaganda PKT, menjadi alasan bagi masyarakat untuk mengejar kekayaan secara sepihak dan mengabaikan batasan moral.

Kasus Yueyue yang mengejutkan dunia, menurut artikel ini, hanyalah gambaran nyata dari era Jiang Zemin dengan semboyan “diam-diam menjadi kaya” dan konsep “Tiga Representasi”.

Jika menengok kembali tiga dekade pembangunan ekonomi Tiongkok oleh PKT, terutama tindakan Jiang Zemin ketika berkuasa, di satu sisi masyarakat menjadi semakin materialistis.

Di sisi lain, kepercayaan masyarakat yang dapat meningkatkan moral ditekan, sehingga orang-orang kehilangan pengendalian moral terhadap diri mereka yang berasal dari keyakinan.

Pada saat yang sama, fondasi supremasi hukum di Tiongkok juga mengalami kerusakan serius.

Dalam lingkungan yang seolah tidak mengenal hukum ini, masyarakat Tiongkok didorong ke tepi jurang krisis moral, budaya, ekonomi, dan lingkungan kehidupan.