Oleh Fu Longshan, Vision Times

Ketika Resolusi Majelis Umum PBB 2758 disahkan pada 1971, Beijing membingkainya sebagai salah satu kemenangan diplomatik terbesar Perdana Menteri Komunis Tiongkok saat itu, Zhou Enlai. Republik Rakyat Tiongkok (RRT) mengambil “kursi Tiongkok,” Majelis Umum PBB mengusir delegasi Republik Tiongkok (ROC), dan RRT masuk ke dalam sistem PBB sebagai satu-satunya wakil resmi Tiongkok.

Namun, di dalam korps diplomatik RRT sendiri, beredar cerita lain. Menurut sejumlah pejabat yang kini telah lama pensiun, Zhou di kemudian hari justru memandang pemungutan suara tersebut bukan sebagai kemenangan sempurna, melainkan kesalahan strategis yang mempersempit ruang gerak Beijing dan justru memperkuat posisi jangka panjang Taiwan.

Alasannya, kata mereka, bisa dirangkum dalam satu kalimat yang konon diucapkan Zhou setelah itu:  “Pemungutan suara itu terjadi terlalu cepat.”

Keputusan yang Terlalu Agresif

ROC, yang pernah memerintah seluruh Tiongkok, terpaksa meninggalkan daratan utama setelah kalah dalam perang saudara Tiongkok dan mundur ke Pulau Taiwan pada 1949, tempat ia bertahan hingga kini.

Republik Rakyat Tiongkok yang diproklamasikan oleh pemimpin komunis Mao Zedong, meskipun menguasai hampir seluruh wilayah yang diklaim ROC, tidak terwakili di Perserikatan Bangsa-Bangsa—sebuah situasi yang sangat mengusik PKT.

Namun setelah keputusan internasional mencabut perwakilan Taiwan demi rezim PKT, catatan internal menggambarkan bahwa penyesalan Zhou bukanlah soal gengsi, melainkan soal timing strategis.

Pada 1971, Amerika Serikat pernah mengajukan model dua perwakilan: RRT akan mengambil kursi “Tiongkok,” sementara ROC tetap berada di PBB dalam bentuk tertentu—mungkin sebagai “Taiwan” atau “Chinese Taipei”—setidaknya dengan status pengamat.

Zhou menolaknya mentah-mentah dan menuntut pengusiran penuh terhadap segala sesuatu yang terkait dengan “perwakilan Chiang Kai-shek.”

Baru kemudian, menurut berbagai catatan, ia menyadari bahwa pilihan itu telah menghapus platform tawar-menawar yang kelak dibutuhkan Beijing. Seandainya ROC dibiarkan tetap berada dalam sistem sebagai pengamat, Beijing mungkin akan memiliki ruang yang lebih besar—lebih banyak kendali narasi, lebih banyak legitimasi untuk negosiasi di masa depan, dan lebih sedikit peluang bagi Taiwan untuk membingkai posisinya sebagai “belum ditentukan.”

Pengusiran Taiwan justru memunculkan simpati internasional; absennya Taiwan menciptakan ruang bagi argumen bahwa statusnya tidak pernah benar-benar diselesaikan. Dan tanpa kehadiran ROC di dalam PBB, RRT kehilangan apa yang oleh sebagian diplomat kemudian disebut sebagai “ambiguitas yang masih dapat dikelola.”

Seorang mantan pejabat, dalam catatan yang beredar di dalam sistem, merangkum kritik internal itu demikian:  “Kami merebut semua kartu sekaligus, dan dengan itu kami justru memberikan narasi kepada Taiwan.”

Sinyal dari Tahun-Tahun Terakhir Zhou Enlai

Meski Beijing tidak pernah mengakui keraguan apa pun secara terbuka, sejumlah jejak sejarah menguatkan cerita internal tersebut:

• Dalam memoar Henry Kissinger, Zhou digambarkan tampak “belum sepenuhnya tenang” soal Resolusi 2758, seraya mencatat bahwa Tiongkok memang memenangkan kursi, tetapi “belum menyelesaikan masalahnya.”
  
• Antara 1973 hingga 1975, publikasi internal urusan luar negeri mengutip Zhou yang mengatakan bahwa persoalan Taiwan “akan membutuhkan perjuangan jangka panjang”—sebuah pernyataan yang tidak lazim jika Beijing benar-benar yakin 2758 telah menyelesaikan persoalan itu.
  
• Pada tahun-tahun terakhir hidupnya, Zhou dilaporkan mengatakan kepada para diplomat bahwa penyatuan memerlukan “kekuatan” dan “waktu yang tepat,” yang memunculkan pertanyaan: jika 2758 sudah menyelesaikan status Taiwan, mengapa masih perlu menunggu timing?
  

Tidak satu pun dari catatan ini bertentangan dengan implikasi yang lebih dalam: Zhou mengetahui bahwa kemenangan diplomatik itu tidaklah lengkap.

Lima Kerentanan yang Enggan Diakui Beijing

Ming Chu-cheng, profesor emeritus ilmu politik di National Taiwan University (NTU), menilai bahwa klaim Beijing bahwa Resolusi 2758 telah menyelesaikan status Taiwan berdiri di atas landasan yang rapuh. Akar persoalannya terletak pada lima kerentanan berikut:

1. Resolusi itu tidak pernah membahas status Taiwan

Resolusi 2758 hanya mengalihkan kursi Republik Tiongkok kepada RRT, mengakui RRT sebagai wakil Tiongkok, serta mengusir “perwakilan Chiang Kai-shek.” Resolusi ini tidak pernah menyebut “Taiwan,” apalagi membahas kedaulatan, wilayah, atau rakyat di pulau tersebut.

Sekretariat PBB secara terbuka menegaskan hal ini pada 2023–2024: Resolusi 2758 tidak menyelesaikan persoalan Taiwan.

2. Ini adalah keputusan politik, bukan penetapan hukum

Resolusi Majelis Umum PBB tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan kedaulatan, membatalkan hak penentuan nasib sendiri, atau membubarkan suatu pemerintahan.

Beijing mempromosikan 2758 sebagai putusan hukum yang mengikat, tetapi secara hukum resolusi ini tidak memiliki kekuatan seperti itu.

3. Tidak ada demokrasi besar yang mengakui kedaulatan RRT atas Taiwan

Amerika Serikat tidak mengakui klaim RRT atas Taiwan, meskipun mengakui adanya “satu Tiongkok.”

Jepang mengakui RRT sebagai “Tiongkok,” tetapi tidak mengakui status Taiwan sebagai bagian dari RRT. Uni Eropa juga menegaskan bahwa kebijakan satu Tiongkok versi mereka tidak sama dengan prinsip satu Tiongkok versi Beijing yang mengklaim Taiwan sebagai wilayah sah RRT.

Seluruh posisi diplomatik negara-negara demokrasi besar ini bertentangan dengan narasi resmi Beijing.

4. Taiwan tidak pernah “diusir” dari PBB

Yang dikeluarkan adalah “perwakilan Chiang Kai-shek,” bukan pemerintah Taiwan. Taiwan sendiri tidak pernah menjadi anggota PBB atas nama “Taiwan,” melainkan hanya sebagai ROC.

5. Taiwan tetap merupakan negara secara de facto

Taiwan memiliki kendali politik efektif atas wilayahnya, pemerintahan demokratis, status yang tidak pernah dicabut, serta penduduk dengan hak modern atas penentuan nasib sendiri.

Tak satu pun dari fakta ini dapat dihapus oleh Resolusi 2758, yang memang tidak bisa dan tidak pernah menyelesaikan persoalan kedaulatan.

Kelima celah ini secara mendasar melemahkan klaim Beijing tentang adanya “konsensus internasional.”

Medan Pertarungan Narasi yang Paling Ditakuti Beijing

Seperti dicatat Prof. Ming, Resolusi 2758 bukanlah kata akhir dalam sengketa Tiongkok–Taiwan, melainkan justru bagian aktif dari perang informasi yang telah berlangsung lama. Strategi PKT bertumpu pada pengaburan berbagai konsep politik dan hukum, antara lain:

• perwakilan → kedaulatan
  
• pemungutan suara politik → putusan hukum
  
• keheningan global → dukungan global
  
• kebijakan satu Tiongkok → prinsip satu Tiongkok
  

Tugas Taiwan, menurut Ming, bukanlah bertarung di ruang pengadilan, melainkan di ranah narasi internasional. Dengan mengembalikan makna resolusi pada teks aslinya—apa yang benar-benar dikatakan Resolusi 2758, bukan apa yang diklaim Beijing—Taiwan dapat menegaskan kembali hak penentuan nasib sendiri secara demokratis, yang kini jauh lebih kuat dibandingkan pada 1971.

Bagi RRT, Resolusi 2758 semula dimaksudkan sebagai momen yang menutup persoalan Taiwan. Namun setengah abad kemudian, resolusi itu justru berpotensi menjadi titik awal kebangkitan diplomatik Taiwan.

Gelombang penghilangan mendadak para pejabat, penyelidikan korupsi, dan pembersihan tingkat tinggi kini mengguncang lapisan teratas Partai Komunis Tiongkok (PKT). Para analis memperingatkan bahwa basis kekuasaan Xi Jinping—yang selama ini terlindungi kuat—mulai menunjukkan tanda-tanda keretakan.

Oleh Li Jingyao, Vision Times

Menghilangnya secara tiba-tiba anggota Komite Tetap Politbiro Li Xi, bersamaan dengan absennya anggota Politbiro Ma Xingrui dalam “sesi belajar kolektif” ke-23 PKT, telah mempercepat spekulasi bahwa gempa politik besar sedang terjadi di Tiongkok. Hampir bersamaan, Chen Weijun—anggota Komite Tetap sekaligus Wakil Ketua Eksekutif Xinjiang—diumumkan tengah diselidiki atas dugaan “pelanggaran disiplin dan hukum yang serius.”

Para analis menilai rangkaian peristiwa ini menandai strategi terkoordinasi dari faksi Hu Jintao–Wen Jiabao: menyerang basis kekuasaan Xi Jinping dari luar ke dalam, dimulai dari klik Zhejiang dan Shandong sebelum bergerak menuju para loyalis inti Xi. Dengan Ma Xingrui dan Chen Weijun yang sudah tumbang, kini banyak pihak meyakini bahwa Chen Min’er akan menjadi tokoh besar berikutnya yang jatuh. Apa yang dulu dikenal sebagai “Tentara Baru Zhijiang” kini menunjukkan tanda-tanda keruntuhan yang kian dekat.

Ma Xingrui Diduga Ditangkap

Absennya Ma Xingrui dari pertemuan Politbiro secara luas ditafsirkan sebagai konfirmasi bahwa ia telah ditahan. Politbiro adalah badan kekuasaan tertinggi di Beijing. Para pengamat sebenarnya sudah mencium adanya masalah sejak berbulan-bulan lalu, ketika Ma secara mendadak dicopot dari jabatan Sekretaris Partai Xinjiang pada Juli lalu dengan alasan samar “dipindah tugas.”

Analis yang berbasis di AS, Dr. Lei Ge, menyatakan jaringan korupsi Ma kini terurai dengan cepat:
“Koalisi anti-Xi kini bergerak di Xinjiang, Shenzhen, Shaanxi, dan Beijing, mengumpulkan bukti yang langsung menyentuh garis keluarga Xi–Peng. Ma Xingrui bisa menjadi anggota Politbiro pertama yang tumbang pada 2026.”

Saat ini beredar dua versi internal mengenai penahanan Ma:

Versi 1 — Ditangkap di dalam rapat:
Sejumlah saksi menyebut beberapa petugas disiplin militer berseragam tempur masuk ke ruang rapat dan, “dengan satu orang di tiap sisi, setengah menyeret, setengah mengangkat,” membawa Ma Xingrui keluar dari aula.

Versi 2 — Disebut dalam rapat, ditangkap di luar:
Menurut versi ini, Zhang Youxia secara terbuka “memberi sinyal” dengan menyebut namanya, lalu Ma ditangkap kemudian oleh satuan gabungan dari Komisi Disiplin Pusat (CCDI) dan Komisi Disiplin Militer.

Para informasi dalam juga mencatat bahwa Ma Xingrui dan Peng Liyuan sama-sama terkait dengan faksi Shandong, sehingga perintah ini dipandang sangat sarat makna politik. Terlepas dari versi mana yang benar, para pengamat sepakat pada dua fakta:

1. Ma tidak menghadiri rapat.
   
2. Operasi penangkapannya dipimpin oleh militer—bukan oleh otoritas pusat yang berada langsung di bawah kendali Xi.
   

Apakah Li Xi Dipaksa Menjadi “Korban Simbolis”?

Sebagian analis berpendapat absennya Li Xi mungkin semata-mata karena ia sedang berada di luar lokasi untuk mengawasi penahanan Ma. Namun, yang lain memperingatkan adanya penjelasan yang jauh lebih mengkhawatirkan. Pengamat politik Jiang Feng menilai Xi Jinping kini bukan lagi pihak yang menentukan agenda.
“Kekuatan dominan sekarang adalah Zhang Youxia dan para tetua partai. Jika mereka bisa menjatuhkan Ma Xingrui, mereka juga bisa menjatuhkan Li Xi.”

Jika Li Xi memang sedang menjalankan operasi penangkapan, kata Jiang, itu menunjukkan ia dipaksa memberikan “pengorbanan simbolis”—sebuah isyarat politik tradisional untuk menunjukkan kesetiaan di bawah tekanan. Namun, jika Li Xi tidak mengarahkan operasi apa pun dan justru dilarang menghadiri rapat, kursi kosong itu berarti sesuatu yang jauh lebih serius: bisa jadi Li Xi sendiri sudah disingkirkan.

Analis Li Yanming menekankan bahwa posisi Li Xi kini makin rapuh.
“Di antara semua loyalis Xi Jinping, Li Xi adalah yang paling lantang menggaungkan slogan seperti ‘Dua Peneguhan’ dan ‘kesetiaan mutlak.’ Jika pengaruh Xi melemah, Li Xi otomatis menjadi target utama dalam setiap penataan ulang politik.”

Operasi Sistematis Anti-Xi

Jiang Feng menggambarkan apa yang ia sebut sebagai serangan tiga tahap yang dirancang oleh Zhang Youxia dan blok Hu–Wen:

Tahap 1: Mengguncang pinggiran kekuasaan.
Penangkapan Wakil Direktur Pendidikan Zhejiang, Tang Xiaoshu, memicu gelombang kejut di tingkat bawah dan menandakan bahwa jaringan lama Xi di Zhejiang telah terbuka.

Tahap 2: Memutus jalur pasokan kekuatan.
Menumbangkan Chen Weijun di Xinjiang—seorang loyalis Ma Xingrui—memutus sistem pendukung terakhir Ma dan membawa penyelidik langsung ke jaringan pengambil keputusan inti.

Tahap 3: Menyasar para tokoh besar.
Bukti yang dikumpulkan melalui penyelidikan daerah kini mengarah langsung ke figur-figur senior: Ma Xingrui, Huang Kunming, Chen Min’er, dan Li Xi.

“Jika Ma, Huang, Chen Min’er, dan Li Xi jatuh,” kata Jiang, “seluruh struktur kekuasaan Xi Jinping runtuh. Yang tersisa di tangan Cai Qi hanyalah cangkang kosong.”

Membongkar Seluruh Sistem

Seorang informan internal PKT yang menulis dengan nama samaran “Orang Biasa di Balik Tembok” menggambarkan proses ini sebagai berikut:
“Hu dan Wen sedang memainkan permainan mencabut balok-balok dari menara Xi Jinping. Mereka menarik satu per satu, lalu menunggu seluruh struktur ambruk.”

Ia mencatat, begitu Ma Xingrui menghilang, CCDI langsung mengumumkan penyelidikan terhadap Chen Weijun—sebuah eskalasi cepat yang dirancang untuk menekan seluruh kepemimpinan Xinjiang.

YouTuber Jiang Wangzheng melaporkan bahwa kejatuhan Chen Weijun berakar dari masalah-masalah selama masa jabatannya di Wenzhou dan Xinjiang, dan bahwa ia pada akhirnya berpihak pada Ma Xingrui—sehingga menjadi rentan begitu Ma dijadikan target.

“Orang Biasa di Balik Tembok” menilai bahwa kejatuhan Chen Weijun menandai keruntuhan yang lebih luas:
“Chen Weijun seharusnya sudah jatuh bersamaan dengan mantan Sekretaris Hangzhou, Zhou Jiangyong. Namun Xi secara pribadi melindunginya dan memindahkannya ke Xinjiang. Kini, perlindungan itu telah hilang.”

Domino Berikutnya: Chen Min’er

“Li Qiang mungkin masih bisa selamat dengan cara menjaga jarak dari Xi, tetapi Chen Min’er tidak akan seberuntung itu. Ia adalah tulang punggung faksi Zhejiang—dan persis target yang dibutuhkan Hu dan Wen.”

Jika Chen Weijun membuka mulut, ujar para analis, kasus-kasus korupsi lama di Zhejiang bisa dibuka kembali, memberikan dasar hukum dan politik yang sempurna untuk membongkar faksi Zhejiang secara keseluruhan.

“Jika Xi tak bisa melindungi Chen Weijun,” tulis sang komentator, “maka kejatuhan Chen Min’er hanyalah soal waktu.”

Dari faksi Shandong hingga faksi Zhejiang, koalisi anti-Xi kini tengah membongkar basis politik Xi lapis demi lapis. Jika Ma Xingrui, Huang Kunming, Chen Min’er, dan Li Xi benar-benar dinetralkan, peta kekuasaan internal Xi Jinping akan terpecah menjadi kepingan-kepingan kecil.

Untuk saat ini, semua mata tertuju pada siapa yang akan jatuh berikutnya—dan apakah Xi Jinping masih memiliki sisa kemampuan untuk melawan.

Catatan Redaksi: Pandangan yang disampaikan dalam artikel ini merupakan opini penulis