Armada Rusia Mau Lari ke Mana? Sevastopol Tak Aman, Kini Novorossiysk Ikut Digempur!

EtIndonesia.com Serangan besar Ukraina terhadap Novorossiysk pada 12 Agustus 2026 kembali menunjukkan perubahan penting dalam dinamika perang Rusia-Ukraina. Kota pelabuhan di Krasnodar Krai itu bukan sekadar pusat perdagangan di pesisir Laut Hitam, tetapi juga telah berkembang menjadi salah satu pangkalan terpenting Armada Laut Hitam Rusia, terutama setelah meningkatnya ancaman terhadap Sevastopol di Krimea.

Dalam beberapa tahun terakhir, Rusia secara bertahap mengurangi ketergantungannya terhadap Sevastopol setelah pangkalan tersebut berkali-kali menjadi sasaran rudal jelajah, drone udara, dan kapal nirawak Ukraina. Sejumlah kapal penting kemudian dipindahkan atau lebih sering ditempatkan di Novorossiysk, yang dianggap lebih aman karena berada di daratan utama Rusia dan berjarak lebih dari 300 kilometer dari garis depan.

Secara geografis, perhitungan tersebut memang masuk akal. Novorossiysk memiliki fasilitas pelabuhan besar, perlindungan pemecah gelombang, jaringan pertahanan udara, serta infrastruktur pendukung yang jauh lebih lengkap dibandingkan sejumlah pelabuhan lain di pesisir timur Laut Hitam.

Namun, serangan pada 12 Agustus memperlihatkan bahwa kedalaman geografis tidak lagi memberikan jaminan keamanan seperti sebelumnya.

Empat Kapal Perang Rusia Dilaporkan Rusak

Dalam operasi tersebut, Ukraina melancarkan serangan gabungan menggunakan berbagai jenis sistem tanpa awak dan rudal. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebut operasi terhadap Novorossiysk sebagai operasi yang unik, sementara laporan Ukraina menyatakan serangan melibatkan drone serang, rudal antikapal Neptune, serta kapal nirawak.

Menurut Staf Umum Ukraina, sedikitnya empat kapal perang Rusia mengalami kerusakan, termasuk dua fregat Project 11356, yakni Admiral Makarov dan Admiral Essen, sebuah kapal rudal kecil kelas Buyan-M, serta kapal patroli Vasily Bykov. Tingkat kerusakan masing-masing kapal belum seluruhnya dapat diverifikasi secara independen.

Serangan juga mengganggu operasi terminal biji-bijian utama di Novorossiysk. Dampaknya bahkan merembet ke pasar komoditas internasional karena Rusia merupakan salah satu eksportir gandum terbesar dunia. Setelah serangan tersebut, harga gandum berjangka Chicago dilaporkan naik sekitar 3 persen.

Situasi ini memperlihatkan persoalan strategis yang semakin rumit bagi Moskow. Kapal perang, infrastruktur ekspor biji-bijian, dan fasilitas energi berada dalam satu kawasan pelabuhan yang sangat penting, sehingga Novorossiysk menjadi sasaran bernilai tinggi.

Armada Laut Hitam Semakin Sulit Mencari Tempat Aman

Bagi Angkatan Laut Rusia, persoalannya bukan hanya mengenai kapal yang rusak, tetapi juga sulitnya mengganti aset tersebut.

Berdasarkan Konvensi Montreux, terdapat pembatasan khusus terhadap pergerakan kapal perang negara yang sedang berperang melalui Selat Turki dalam situasi perang. Kondisi ini membuat kemampuan Rusia memperkuat Armada Laut Hitam menggunakan kapal-kapal besar dari armada lainnya menjadi jauh lebih terbatas.

Pilihan untuk kembali mengandalkan Sevastopol juga membawa risiko karena fasilitas Rusia di Krimea telah berulang kali menjadi sasaran Ukraina.

Sementara itu, memindahkan lebih banyak kapal ke arah timur juga bukan solusi sederhana. Pelabuhan yang lebih kecil tidak memiliki kapasitas fasilitas militer, pemeliharaan, logistik, persenjataan, dan dukungan operasional yang setara dengan Novorossiysk.

Dengan demikian, serangan 12 Agustus semakin memperjelas dilema Armada Laut Hitam: mundur terlalu jauh dapat mengurangi efektivitas operasional, tetapi mempertahankan konsentrasi kekuatan di Novorossiysk juga menciptakan sasaran strategis yang besar.

Ukraina Menyerang Orsk Lebih dari 1.500 Kilometer dari Perbatasan

Tekanan Ukraina tidak hanya berlangsung di Laut Hitam.

Sehari sebelumnya, pada 11 Agustus 2026, Ukraina melancarkan serangan drone terhadap Kilang Minyak Orsk atau Orsknefteorgsintez di Oblast Orenburg, dekat perbatasan Kazakhstan. Lokasinya berada lebih dari 1.500 kilometer dari Ukraina, menjadikannya contoh lain kemampuan Kyiv menyerang sasaran jauh di pedalaman Rusia.

Kilang Orsk memiliki kapasitas pengolahan sekitar 6 juta ton minyak mentah per tahun dan menghasilkan berbagai produk, termasuk bensin, diesel serta bahan bakar penerbangan. Serangan tersebut menyebabkan kerusakan serius dan memaksa fasilitas menghentikan operasi. Menurut laporan Reuters pada 13 Agustus, perbaikan bahkan diperkirakan dapat berlangsung hingga enam bulan karena sebagian peralatan yang dibutuhkan sulit diperoleh akibat pembatasan dan sanksi.

Dampaknya menjadi penting karena serangan terhadap kilang tidak hanya mengurangi produksi minyak olahan, tetapi juga berpotensi memengaruhi jaringan transportasi, industri, dan logistik militer.

Krisis Bahan Bakar Menambah Tekanan terhadap Rusia

Serangan Orsk terjadi ketika sektor pengolahan minyak Rusia sudah menghadapi tekanan akibat rangkaian serangan Ukraina.

Sepanjang 2026, Moskow mengambil sejumlah langkah untuk menjaga pasokan domestik. Pemerintah Rusia memberlakukan dan memperpanjang pembatasan ekspor berbagai produk bahan bakar. Pada 1 Juni 2026, Rusia juga mengumumkan larangan sementara ekspor bahan bakar jet hingga 30 November.

Tekanan tersebut kemudian semakin terlihat pada perdagangan energi Rusia. Pada Juli, ekspor produk minyak melalui jalur laut dilaporkan turun sekitar 33 persen dibandingkan bulan sebelumnya, sementara produksi yang terganggu mendorong pemerintah memperketat pembatasan ekspor.

Ironisnya, Rusia yang selama ini dikenal sebagai salah satu eksportir energi terbesar dunia justru mulai meningkatkan impor produk bahan bakar untuk membantu memenuhi kebutuhan domestik.

Pada Juli 2026, Belarus meningkatkan secara tajam pengiriman bensin dan diesel ke Rusia. Rusia juga dilaporkan mulai mendatangkan bensin dari sejumlah negara lain, termasuk India dan Kazakhstan, sementara pengiriman produk bahan bakar dari Korea Selatan menuju Timur Jauh Rusia juga tercatat pada akhir Juli.

Serangkaian perkembangan tersebut menunjukkan perubahan sasaran strategis Ukraina. Kyiv kini tidak hanya berusaha menghancurkan depot penyimpanan atau fasilitas yang berada dekat medan perang, tetapi semakin sistematis menyerang mata rantai yang menopang kemampuan Rusia menjalankan perang.

Dari pangkalan Armada Laut Hitam di Novorossiysk hingga kilang minyak di Orsk, Ukraina berusaha menunjukkan bahwa fasilitas strategis Rusia yang berada ratusan bahkan lebih dari seribu kilometer dari perbatasan tidak lagi sepenuhnya berada di luar jangkauan.

Bagi Moskow, tantangannya semakin kompleks. Rusia harus melindungi pangkalan angkatan laut, pelabuhan ekspor, kilang minyak, jaringan logistik, dan fasilitas industri yang tersebar di wilayah sangat luas.

Serangan Novorossiysk pada 12 Agustus 2026 dan penghentian operasi Kilang Orsk setelah serangan 11 Agustus 2026 pada akhirnya memperlihatkan satu kecenderungan penting: perang jarak jauh antara Rusia dan Ukraina semakin meluas, dan kedalaman wilayah Rusia yang sebelumnya menjadi keunggulan strategis kini mulai menghadapi tekanan yang semakin nyata. (***)

Houthi Menggila! Arab Saudi Mulai Bergerak, Perang Besar Yaman di Depan Mata?

EtIndonesia.com — Situasi keamanan di Yaman kembali memasuki fase yang semakin berbahaya setelah kelompok Syiah Houthi meningkatkan operasi militernya dalam beberapa hari terakhir. Serangan tidak hanya terjadi di sejumlah front darat di Yaman, tetapi juga mulai menyasar jalur pelayaran strategis dan infrastruktur energi Arab Saudi.

Perkembangan terbaru ini menimbulkan kekhawatiran bahwa konflik Yaman, yang relatif mereda setelah gencatan senjata yang dimediasi Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 2022, dapat kembali berkembang menjadi perang berskala besar. PBB bahkan memperingatkan bahwa Yaman saat ini menghadapi risiko tertinggi untuk kembali ke konflik besar sejak gencatan senjata tersebut diberlakukan.

Pertempuran Darat Kembali Memanas

Pada 13 Agustus 2026, pertempuran antara Houthi dan pasukan yang berafiliasi dengan pemerintah Yaman kembali dilaporkan berlangsung di sejumlah wilayah. Informasi awal menyebut adanya serangan di kawasan selatan Yaman yang mengakibatkan korban tewas dan luka.

Dalam beberapa hari sebelumnya, aktivitas militer Houthi memang menunjukkan peningkatan signifikan. Serangan dan bentrokan dilaporkan terjadi di berbagai front, termasuk Marib, Hadramaut, Taiz, dan kawasan pesisir barat.

Peningkatan aktivitas tersebut menjadi perhatian karena garis depan Yaman selama beberapa tahun terakhir relatif lebih tenang dibandingkan masa-masa terburuk perang saudara. Namun, rangkaian serangan terbaru memperlihatkan bahwa keseimbangan tersebut semakin rapuh.

Utusan Khusus PBB untuk Yaman, Hans Grundberg, pada 13 Agustus 2026 memperingatkan mengenai peningkatan aktivitas militer dan permusuhan antara Houthi dengan pemerintah Yaman yang diakui secara internasional. Menurut PBB, eskalasi di darat serta serangan terhadap pelayaran komersial berpotensi menyeret Yaman ke dalam konflik regional yang jauh lebih luas.

Kapal Peledak dan Ancaman di Pesisir Barat

Ketegangan juga meningkat di kawasan pesisir barat Yaman. Sumber keamanan Yaman melaporkan bentrokan yang melibatkan kapal bermuatan bahan peledak milik Houthi dengan unsur angkatan laut pemerintah Yaman.

Penggunaan kapal nirawak atau kapal peledak menjadi ancaman serius karena pesisir barat Yaman berhadapan langsung dengan Laut Merah dan Selat Bab el-Mandeb, salah satu jalur pelayaran terpenting dunia.

Ancaman terhadap kapal komersial kembali terlihat jelas pada 11 Agustus 2026. Kapal kargo Tihamah, yang dimiliki perusahaan Mesir, diserang Houthi di kawasan Bab el-Mandeb. Reuters melaporkan empat awak kapal—tiga warga Pakistan dan seorang warga Indonesia—tewas. Dua anggota tim penyelamat Yaman juga kehilangan nyawa, sementara sejumlah orang lainnya terluka. Houthi mengklaim kapal tersebut membawa perlengkapan militer Saudi, tetapi klaim itu belum diverifikasi secara independen.

Serangan tersebut semakin memperkuat kekhawatiran mengenai keselamatan pelayaran di perairan sekitar Yaman.

Kilang Saudi Aramco Kembali Menjadi Sasaran

Eskalasi kemudian meluas ke Arab Saudi.

Pada 13 Agustus 2026, Houthi mengumumkan bahwa mereka melancarkan serangan menggunakan dua pesawat nirawak terhadap kilang Saudi Aramco di Jazan, wilayah barat daya Arab Saudi yang berada tidak jauh dari perbatasan Yaman.

Menurut kantor berita Saba yang berafiliasi dengan Houthi, operasi itu dilakukan sebagai balasan atas apa yang mereka sebut sebagai pelanggaran Arab Saudi terhadap wilayah udara dan kedaulatan Yaman di Provinsi Saada dan Hajjah. Pada saat laporan pertama diterbitkan, pemerintah Saudi belum memberikan tanggapan resmi mengenai klaim serangan tersebut.

Kilang Jazan memiliki arti strategis karena serangan terhadap fasilitas energi dapat membawa konsekuensi yang jauh melampaui medan perang Yaman. Setiap gangguan serius terhadap infrastruktur minyak Saudi berpotensi meningkatkan kekhawatiran pasar energi sekaligus memperbesar tekanan terhadap Riyadh untuk mengambil tindakan militer.

Arab Saudi Menghadapi Pilihan Sulit

Serangkaian serangan Houthi kini menempatkan Arab Saudi dalam posisi semakin sulit.

Riyadh selama beberapa tahun terakhir berusaha mengurangi keterlibatan langsungnya dalam perang Yaman. Namun, meningkatnya serangan lintas perbatasan membuat perhitungan tersebut kembali berubah.

Pada 6 Agustus 2026, militer Saudi melaporkan sedikitnya 11 warga sipil, termasuk seorang anak berusia empat tahun, terluka akibat serangan Houthi di wilayah Najran. Serangan tersebut terjadi setelah bentrokan besar di Yaman yang juga menimbulkan korban dalam jumlah besar di pihak pasukan pemerintah.

Sejumlah laporan kemudian menyebut Arab Saudi mempertimbangkan dukungan yang lebih besar terhadap operasi pasukan pemerintah Yaman untuk menekan Houthi, termasuk kemungkinan operasi darat dan laut guna mengubah keseimbangan kekuatan di sepanjang pesisir Laut Merah. Laporan mengenai persiapan ofensif semacam itu telah muncul sejak awal Agustus.

Jika operasi tersebut benar-benar diperluas, salah satu sasaran strategis terpenting kemungkinan adalah kawasan pesisir yang dikuasai Houthi. Penguasaan wilayah pantai memberi kelompok tersebut kemampuan untuk mengancam kapal yang melintasi Laut Merah dan Bab el-Mandeb.

Klaim Puluhan Komandan Houthi Tewas

Di tengah pertempuran yang semakin intensif, sumber-sumber Yaman juga mengklaim bahwa Houthi mengalami kerugian besar.

Menurut informasi yang beredar dari kubu anti-Houthi, sedikitnya 84 anggota Houthi disebut tewas dalam enam hari, termasuk sekitar 28 komandan.

Namun, angka tersebut perlu diperlakukan secara hati-hati karena berasal dari pihak yang terlibat langsung dalam konflik dan belum seluruhnya dapat diverifikasi secara independen.

Hal serupa berlaku terhadap laporan bahwa Houthi diduga memanfaatkan informasi dari satelit Rusia untuk membantu operasi terhadap Arab Saudi dan pasukan pemerintah Yaman. Sumber anti-Houthi mengklaim Riyadh telah mengetahui informasi tersebut dan meneruskannya kepada Amerika Serikat.

Jika tuduhan mengenai dukungan berbasis satelit tersebut nantinya dapat dibuktikan, persoalan Yaman berpotensi memperoleh dimensi geopolitik baru. Konflik yang sebelumnya terutama melibatkan Houthi, pemerintah Yaman, Arab Saudi dan Iran dapat semakin terkait dengan persaingan kekuatan besar.

Iran Memperbesar Tekanan Regional

Pada saat bersamaan, Iran—sekutu utama Houthi—juga meningkatkan retorikanya terkait perkembangan di kawasan.

Teheran dilaporkan memperingatkan bahwa kemungkinan operasi militer Suriah ke wilayah Lebanon dapat memicu respons regional yang lebih luas. Laporan mengenai peringatan tersebut menunjukkan bahwa Iran berusaha mempertahankan pengaruhnya di jaringan konflik yang membentang dari Yaman, Irak dan Suriah hingga Lebanon.

Perkembangan ini membuat eskalasi Houthi tidak dapat dipandang hanya sebagai persoalan domestik Yaman. Konflik tersebut semakin terhubung dengan konfrontasi Iran dengan Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya di Timur Tengah.

Dengan meningkatnya pertempuran darat, serangan terhadap kapal komersial, ancaman terhadap fasilitas energi Saudi, serta kemungkinan keterlibatan lebih besar Riyadh, kawasan Laut Merah kini menghadapi periode yang sangat menentukan.

Peringatan PBB menjadi semakin relevan: Yaman berada pada titik paling berbahaya sejak gencatan senjata 2022.

Apabila rangkaian serangan dan serangan balasan terus meningkat, konflik yang selama beberapa tahun berhasil ditekan dapat kembali berubah menjadi perang terbuka—dan kali ini dampaknya berpotensi tidak hanya menghantam Yaman, tetapi juga Arab Saudi, jalur perdagangan Laut Merah, serta stabilitas keamanan Timur Tengah secara keseluruhan. (***)

AS–Iran Berebut Kendali Selat Hormuz, Teheran Mulai Ambil Sikap Lebih Ofensif

EtIndonesia.com  Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran kembali memasuki fase yang semakin berbahaya. Setelah upaya diplomasi untuk meredakan konflik dilaporkan menemui jalan buntu, kedua negara kini terlibat dalam perang pernyataan mengenai siapa yang sebenarnya menguasai Selat Hormuz—jalur laut strategis yang menjadi salah satu urat nadi perdagangan energi dunia.

Perkembangan terbaru pada 13 Agustus 2026 menunjukkan bahwa Washington belum berniat mengurangi tekanan militernya terhadap Teheran. Sebaliknya, Iran juga memperlihatkan tanda-tanda bahwa pemerintahnya mulai mempersiapkan diri menghadapi konfrontasi berkepanjangan dan mengambil pendekatan yang lebih ofensif.

Perseteruan semakin terbuka setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump, pada 12 Agustus 2026, menyatakan bahwa Washington telah memiliki “kendali penuh” atas Selat Hormuz. Dalam unggahannya di Truth Social, Trump menggambarkan blokade laut Amerika terhadap Iran sebagai sebuah “tembok baja” dan menegaskan bahwa Washington berniat mempertahankan situasi tersebut.

Pernyataan itu langsung mendapat bantahan keras dari Teheran.

Pada 13 Agustus 2026, Hossein Taeb, kepala pasukan paramiliter Basij Iran, menyatakan bahwa Selat Hormuz justru berada di bawah pengelolaan dan kendali Republik Islam Iran. Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa kedua pihak kini sama-sama mengklaim memiliki kendali atas perairan strategis tersebut.

Perselisihan mengenai Selat Hormuz bukan sekadar perang retorika. Selat sempit yang menghubungkan Teluk Persia dengan Teluk Oman itu memiliki arti sangat penting bagi perdagangan minyak dan gas internasional. Karena itu, setiap gangguan keamanan di kawasan tersebut berpotensi memengaruhi pelayaran komersial, biaya logistik, asuransi kapal, hingga pasar energi global.

Amerika Serikat Siap Pertahankan Blokade Tanpa Batas Waktu

Tekanan Washington terhadap Iran semakin diperjelas oleh pernyataan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth pada Kamis, 13 Agustus 2026.

Berbicara di Panama City, Hegseth mengatakan militer Amerika Serikat memiliki sumber daya yang cukup untuk mempertahankan blokade laut terhadap Iran dalam jangka waktu yang tidak ditentukan. Menurutnya, kapal-kapal perang Amerika dapat dirotasi keluar-masuk kawasan sehingga operasi dapat terus berlangsung tanpa harus bergantung pada kelompok kapal yang sama.

Pernyataan tersebut penting karena menunjukkan bahwa Washington memandang blokade bukan hanya sebagai operasi militer jangka pendek, melainkan sebagai instrumen tekanan ekonomi dan strategis yang dapat dipertahankan selama diperlukan.

Dengan kemampuan logistik global, pangkalan militer di berbagai kawasan, armada kapal perang, kapal pendukung, pesawat tempur, serta sistem rotasi personel, Amerika Serikat memang memiliki kapasitas untuk mempertahankan kehadiran angkatan laut dalam waktu lama.

Namun, operasi semacam itu juga memiliki konsekuensi. Semakin lama blokade berlangsung, semakin besar pula kebutuhan logistik, biaya operasi dan tekanan terhadap kesiapan personel serta kapal perang Amerika.

Hal tersebut terlihat dari panjangnya penugasan sejumlah kapal Angkatan Laut AS di kawasan. Kapal induk USS Abraham Lincoln, misalnya, telah menjalani penempatan yang sangat panjang sehingga Washington kini mengirim USS George Washington menuju Timur Tengah sebagai bagian dari rotasi kekuatan.

Iran Bersiap Menghadapi Konfrontasi Berkepanjangan

Di sisi lain, perubahan politik dan militer di Teheran menunjukkan bahwa Iran juga tampaknya tidak sedang mempersiapkan kompromi cepat.

Pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei dalam beberapa waktu terakhir melakukan perubahan penting dalam struktur keamanan dan militer negara tersebut. Sejumlah tokoh yang memiliki hubungan kuat dengan Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC ditempatkan pada posisi strategis.

Perubahan tersebut dinilai sebagai bagian dari upaya mengonsolidasikan kekuasaan sekaligus mempersiapkan Iran menghadapi kemungkinan konfrontasi panjang dengan Amerika Serikat dan Israel.

Di tengah perubahan tersebut, muncul pula retorika keras dari sejumlah tokoh senior Iran.

Salah satu pernyataan paling serius datang dari pejabat senior Garda Revolusi, yang memperingatkan bahwa konflik pada masa mendatang tidak harus selalu berlangsung di wilayah Iran.

Dalam retorika yang beredar dari kalangan garis keras Iran, kepentingan ekonomi dan infrastruktur Amerika Serikat di berbagai belahan dunia disebut dapat menjadi titik kerentanan apabila konflik terus meningkat. Infrastruktur energi, jaringan transportasi, fasilitas ekonomi hingga sistem komunikasi menjadi bagian dari ancaman yang disebut-sebut dapat menghadapi risiko.

Pernyataan semacam itu harus dipahami sebagai ancaman politik dan militer Iran, bukan sebagai bukti bahwa operasi tersebut telah benar-benar dilaksanakan. Namun, retorika itu tetap menunjukkan perubahan penting: Teheran ingin meyakinkan Washington bahwa tekanan terhadap Iran dapat menimbulkan konsekuensi jauh di luar kawasan Teluk Persia.

Israel Terus Memperkuat Kesiapan Militer

Situasi tersebut juga membuat posisi Israel menjadi semakin penting.

Israel selama beberapa bulan terakhir terus memperkuat persediaan militer melalui jaringan pengiriman udara dan laut berskala besar. Kementerian Pertahanan Israel sebelumnya mengonfirmasi bahwa kapal-kapal kargo yang tiba di Pelabuhan Ashdod dan Haifa membawa ribuan ton amunisi udara dan darat, truk militer, kendaraan taktis JLTV serta berbagai perlengkapan lainnya.

Dalam satu operasi logistik pada 30 April 2026, sekitar 6.500 ton perlengkapan militer dikirim ke Israel hanya dalam waktu 24 jam melalui dua kapal kargo dan sejumlah pesawat angkut.

Pengiriman tersebut merupakan bagian dari jaringan logistik yang jauh lebih besar untuk mempertahankan kesiapan tempur Israel. Dengan ketegangan terhadap Iran yang belum mereda, keberlanjutan jalur pasokan militer tersebut memberikan Israel kemampuan untuk mempertahankan kesiapan pasukan udara maupun darat dalam menghadapi kemungkinan eskalasi baru.

Namun, berdasarkan sumber resmi yang dapat diverifikasi, laporan mengenai pengiriman ribuan ton pada 13 Agustus perlu dibedakan dari pengiriman besar yang secara resmi diumumkan Israel sebelumnya. Karena itu, klaim mengenai pengiriman baru pada tanggal tersebut masih memerlukan konfirmasi lebih lanjut.

Selat Hormuz Menjadi Pusat Perebutan Pengaruh

Dengan demikian, konflik Amerika Serikat dan Iran kini tidak lagi sekadar berkaitan dengan perundingan diplomatik.

Selat Hormuz telah berubah menjadi simbol perebutan pengaruh strategis antara Washington dan Teheran.

Amerika Serikat ingin menunjukkan bahwa kekuatan angkatan lautnya mampu mempertahankan tekanan terhadap Iran selama diperlukan. Iran, sebaliknya, berusaha menunjukkan bahwa letak geografis dan kemampuan militernya tetap memberikan Teheran pengaruh besar terhadap jalur pelayaran tersebut.

Pada 13 Agustus 2026, belum ada tanda bahwa salah satu pihak bersedia mundur.

Washington menyatakan blokadenya dapat dipertahankan tanpa batas waktu. Teheran membalas dengan menegaskan bahwa Selat Hormuz tetap berada di bawah kendalinya.

Jika jalur diplomasi tetap buntu sementara kedua pihak terus meningkatkan tekanan militer, persoalan terbesar berikutnya bukan lagi sekadar siapa yang menguasai Selat Hormuz.

Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah berapa lama konfrontasi ini dapat berlangsung sebelum perang pernyataan, blokade laut, dan ancaman terhadap infrastruktur berubah menjadi eskalasi militer yang jauh lebih luas di Timur Tengah. (***)

Peneliti Unair: Masyarakat Tak Perlu Khawatir Memakai Galon Guna Ulang Polikarbonat

JAKARTA — Masyarakat tidak perlu khawatir mengonsumsi air minum dari galon guna ulang polikarbonat (PC). Hasil penelitian menunjukkan kadar Bisphenol A (BPA) yang terdeteksi pada air minum masih jauh di bawah ambang batas aman, sehingga risiko kesehatannya tetap berada dalam kategori aman.

“Berdasarkan hasil penelitian kami, masyarakat tidak perlu merasa panik. Seluruh sampel air minum yang kami analisis memiliki kadar BPA yang masih berada di bawah batas aman,” kata Ketua Peneliti dari Universitas Airlangga (Unair), Dr. Sudarmaji.

Dia menjelaskan, hasil Analisis Risiko Kesehatan Lingkungan (ARKL) juga menunjukkan bahwa risiko non-karsinogenik maupun karsinogenik masih berada dalam kategori aman. Dia mengatakan, penelitian dilakukan terhadap seluruh sampel air minum yang memakai galon guna ulang polikarbonat.

Sudarmaji melanjutkan bahwa kalaupun ada BPA yang masuk ke dalam tubuh maka tidak bakal menetap. Pakar Kesehatan Lingkungan Unair ini mengatakan, zat tersebut akan diproses oleh hati menjadi bentuk yang lebih mudah larut dalam air dalam waktu relatif singkat dan dikeluarkan melalui urin, feses, dan keringat.

“Jadi BPA tidak cenderung menumpuk secara permanen di dalam tubuh,” katanya.

Meski demikian, Sudarmaji mengingatkan bahwa penyimpanan dan distribusi galon tetap harus dilakukan sesuai standar keamanan pangan. Menurutnya, paparan sinar matahari langsung maupun suhu tinggi memang dapat meningkatkan peluang migrasi BPA dari kemasan polikarbonat ke dalam air.

“Secara ilmiah, pajanan sinar matahari langsung maupun suhu tinggi dapat mempercepat degradasi polikarbonat sehingga migrasi BPA ke dalam air menjadi lebih besar,” katanya.

Dia menjelaskan, galon yang disimpan terlalu lama di gudang bersuhu tinggi atau di dalam kendaraan pengangkut tanpa perlindungan dari panas matahari secara teoritis berpotensi mengalami peningkatan migrasi BPA dibandingkan penyimpanan pada suhu ruang. Sebabnya, pengendalian suhu selama proses penyimpanan dan distribusi menjadi bagian penting dalam menjaga mutu air minum.

Sebabnya, dia mengingatkan bahwa penyimpanan, distribusi, dan penggunaan galon harus dilakukan sesuai standar keamanan pangan. Meski demikian, Sudarmaji menegaskan bahwa kondisi tersebut tidak mengubah kesimpulan utama penelitian yang menunjukkan penggunaan galon polikarbonat tetap aman.

“Hasil penelitian menunjukkan bahwa kadar BPA masih berada di bawah batas aman dan analisis risiko kesehatan juga masih dalam kategori aman. Karena itu masyarakat tidak perlu panik, tetapi tetap perlu menerapkan prinsip kehati-hatian,” katanya.

Pakar Polimer ITB, Dr Hafis Pratama Rendra Graha menjelaskan bahwa kemasan PC tidak gampang berubah. Dia melanjutkan, plastik PC tidak mudah menjadi kuning saat terkena sinar matahari karena durabilitas materialnya baik, dan cukup kuat saat digunakan.

Menurutnya, produk atau material yang memiliki durabilitas yang baik akan dapat digunakan dalam waktu yang lama tanpa memerlukan perbaikan atau penggantian yang sering. Dia mengatakan, selain untuk bahan kemasan galon guna ulang, plastik polikarbonat itu juga digunakan untuk kacamata.

“Sekarang sudah sangat jarang orang yang menggunakan lensa kacamata dari kaca karena berat dan mudah pecah. Hampir semuanya plastik,” katanya.

Dia melanjutkan, rsifat utama polikarbonat yang digunakan untuk galon guna ulang adalah inert. Artinya, sambung dia, senyawa polikarbonat itu tidak mudah untuk bereaksi dengan senyawa-senyawa lainnya lagi sehingga toksisitasnya biasanya sudah rendah sekali.

“Phosgene yang berupa gas beracun dan BPA, senyawa yang punya toksisitas yang tinggi, setelah bergabung menjadi resin polimer, sifatnya menjadi tidak berbahaya lagi. Dan orang tidak akan memahami hal ini jika tidak memiliki ilmu khusus di bidang polimer,” katanya.

Skandal Penipuan Pernikahan di AS Meledak : 1.000 Kasus Terungkap, Warga Tiongkok Ditangkap Hingga Melibatkan Perantara dari Kalangan Militer

Departemen Kehakiman Amerika Serikat mengumumkan sebuah kasus kriminal federal terkait penipuan pernikahan dalam skala besar. Sebanyak 11 orang ditangkap dan didakwa atas dua tuduhan federal. Di antara mereka terdapat beberapa warga Tionghoa di New York. Mereka diduga bersekongkol dalam skema lebih dari 1.000 pernikahan palsu antara warga negara Tiongkok dan warga negara Amerika Serikat. Menteri Kehakiman AS Todd Blanche menegaskan bahwa status kewarganegaraan para pelaku harus dicabut.

Menteri Kehakiman AS Todd Blanche:  “Ini adalah salah satu kasus penipuan pernikahan terbesar dalam sejarah Amerika Serikat.”

“Para pelaku yang terlibat merupakan warga negara Amerika Serikat yang telah dinaturalisasi, berasal dari Tiongkok. Salah satunya memiliki kartu hijau (green card).”

EtIndonesia.com  Pada Rabu (12 Agustus), Departemen Kehakiman AS mengumumkan penangkapan dan dakwaan terhadap 11 tersangka dalam kasus penipuan pernikahan yang berlangsung selama sekitar 10 tahun dan melibatkan lebih dari 1.000 pernikahan palsu antara warga negara Tiongkok dan warga negara AS.

Para tersangka didakwa melakukan konspirasi untuk melakukan penipuan pernikahan dan dokumen imigrasi, serta konspirasi untuk mendorong dan membujuk warga negara asing agar tinggal secara ilegal di Amerika Serikat.

Menurut surat dakwaan, antara 2016 hingga Juli 2026, para tersangka menggunakan media sosial dan berbagai saluran lainnya untuk menawarkan layanan imigrasi palsu. Mereka membantu warga negara asing melakukan pernikahan palsu agar memperoleh status tinggal permanen yang sah di AS, dengan biaya yang dapat mencapai 100.000 dolar AS.

Jaksa Federal Distrik Selatan New York James McDonald:  “Mereka merekrut warga negara Amerika untuk melakukan pernikahan palsu dan mengatur pesta pernikahan palsu, termasuk menyediakan saksi, gaun pengantin, fotografer, dan tamu.”

“Mereka menyiapkan dokumen permohonan green card dan menyerahkannya kepada Layanan Kewarganegaraan dan Imigrasi AS (USCIS). Mereka juga memalsukan bukti untuk mendukung permohonan tersebut, termasuk membuat foto-foto seolah-olah pasangan tersebut benar-benar menikah dan membuka rekening bank bersama.”

“Mereka memberikan pengarahan kepada pasangan ‘suami-istri’ sebelum wawancara imigrasi. Setelah warga negara asing memperoleh green card, mereka kemudian mengatur perceraian.”

“Kami meyakini jaringan kriminal ini telah beroperasi selama sekitar satu dekade dan memperoleh keuntungan ilegal hingga puluhan juta dolar.”

Yang menarik, surat dakwaan menunjukkan bahwa antara 2023 hingga 2025, kelompok kriminal tersebut bekerja sama dengan seorang orang dalam militer AS (Co-Conspirator-1). Orang tersebut diduga membantu merekrut sedikitnya 14 anggota aktif Angkatan Darat AS yang ditempatkan di sebuah pangkalan militer di Kentucky untuk melakukan pernikahan palsu dengan warga negara Tiongkok dan warga negara asing lainnya.

Jika terbukti bersalah, pemerintah federal akan melakukan penyitaan terhadap hasil kejahatan.

Sementara itu, terkait nasib para pemohon yang memperoleh status imigrasi melalui pernikahan palsu, Menteri Kehakiman Todd Blanche mengatakan:

Todd Blanche:  “Apakah status imigrasi mereka akan dicabut dan mereka akan dideportasi, atau apakah mereka juga akan menghadapi proses pidana, sepenuhnya bergantung pada kasus masing-masing dan bukti yang kami miliki.”

Laporan dari Guo Yuexi, New Tang Dynasty Television, Amerika Serikat.

Beijing Dilanda Hujan Lebat, 5 Peringatan Bencana Dikeluarkan Bersamaan 

EtIndonesia.com  Dipengaruhi oleh Topan Dolphin dan udara dingin, Beijing mulai dilanda hujan lebat sejak sore 11 Agustus. Pada siang hari 12 Agustus, hujan semakin deras. Badan meteorologi setempat mengeluarkan lima jenis peringatan bencana secara bersamaan. Sejumlah tempat wisata di Beijing ditutup sementara, sementara beberapa taman kanak-kanak mengumumkan penghentian kegiatan belajar lebih awal.

Menurut data pemantauan cuaca, sejak pukul 12.00 pada 11 Agustus hingga pukul 09.00 pada 12 Agustus, curah hujan rata-rata di seluruh wilayah Beijing mencapai 26,2 milimeter, yang tergolong hujan lebat. Curah hujan tertinggi tercatat di Mujiayu, Distrik Miyun, mencapai 201,1 milimeter, yang mana masuk kategori hujan sangat lebat.

Sejak sore 11 Agustus hingga siang 13 Agustus, seluruh wilayah Beijing berada dalam status peringatan oranye untuk hujan sangat lebat. Tujuh distrik bahkan mengeluarkan peringatan merah untuk hujan sangat lebat. Selain itu, peringatan oranye terkait risiko genangan dan banjir perkotaan juga diberlakukan.

Akibat hujan deras itu, pada 12 Agustus sejumlah rute bus di Beijing dihentikan sementara. Seluruh kereta pada jalur kereta pinggiran kota S2, jalur Huairou–Miyun, jalur Tongmi, dan beberapa jalur lainnya juga dihentikan.

Seorang warga Beijing bermarga Tian mengatakan kepada New Tang Dynasty bahwa pada 11 Agustus, hujan di wilayah Fengbo, Shunyi, turun dengan sangat deras.

Warga Beijing, Nyonya Tian:  “Di daerah Fengbo, Shunyi, hujan turun sangat deras. Dalam waktu lebih dari setengah jam, air sudah mencapai paha. Bahkan air masuk ke supermarket. Beberapa mobil terendam. Setelah hujan berhenti, mobil-mobil itu semuanya diderek oleh perusahaan asuransi.”

Tian mengatakan bahwa kondisi di pusat kota Beijing saat ini sudah tidak terlalu parah, tetapi wilayah pinggiran masih mengalami masalah.

 “Di pusat kota Beijing, hujan deras seperti ini sekarang dampaknya sudah tidak terlalu besar, tetapi daerah pinggiran berbeda. Musim panas tahun lalu, ketika ada pertemuan di Beidaihe, polisi membawa seorang teman saya ke Mentougou. Tidak lama kemudian terjadi banjir besar. Seluruh jaringan telekomunikasi terputus dan komunikasi terhenti selama empat hari,” katanya. 

Tian mengatakan bahwa sejak malam Sabtu (8 Agustus), angin kencang mulai bertiup, kemudian disusul hujan sangat deras. Namun, menurutnya, tidak banyak orang yang mempercayai peringatan cuaca yang dikeluarkan pemerintah karena dianggap kurang akurat.

 “Di Xicheng, hujannya sangat deras. Di sekitar Jalan Lingkar Timur Keempat bahkan lebih parah. Seorang teman saya tinggal di sana dan rumahnya langsung bocor. Bangunan tempat tinggalnya juga bocor, dan jalan-jalan tergenang,” ujarnya. 

“Setiap kali selalu diberitakan hujan sangat deras atau peringatan kuning angin kencang. Tetapi kenyataannya tidak selalu seperti itu. Kadang-kadang orang sampai takut keluar rumah. Jadi kami mengatakan bahwa prakiraan cuaca tidak akurat.”

Warga Beijing lainnya, seorang pria bermarga Li, mengatakan bahwa peringatan yang dikeluarkan pemerintah hanya sekadar pemberitahuan dan menurutnya tidak terlalu berarti.

Warga Beijing, Tuan Li:  “Mereka mengeluarkan peringatan dan mengatakan: ‘Kami adalah pemerintah, kami adalah polisi. Di depan ada perampok, jadi hati-hati. Ketika anak-anak pulang sekolah, perhatikan dan jaga mereka dengan baik.’”

“Mereka hanya mengirimkan pemberitahuan dari dalam kantor untuk mengingatkan masyarakat. Itu memang pekerjaan mereka. Dengan gaji tinggi yang mereka terima, apakah itu benar-benar ada artinya? Menurut saya, ini sangat lucu.”

Laporan oleh reporter NTD Television Zhang Zhongyuan, Li Shanshan, dan Peng Xinyu.

Zhu Rongji Meninggal Dunia; Netizen Beijing Secara Misterius Mengunggah Beritanya Sehari Lebih Awal

Pada sore 12 Agustus waktu Beijing, pemerintah Partai Komunis Tiongkok (PKT) secara resmi mengumumkan bahwa mantan Perdana Menteri Tiongkok Zhu Rongji telah meninggal dunia. Namun, seorang netizen yang diduga berasal dari Beijing ternyata sudah memposting kabar kematiannya di platform X yang berbasis di luar negeri pada malam 11 Agustus. Hal ini menarik perhatian dan memicu berbagai spekulasi.

EtIndonesia.com  Pada pukul 18.00 tanggal 12 Agustus, Xinhua News Agency menerbitkan berita duka yang menyatakan bahwa Zhu Rongji meninggal setelah pengobatan akibat penyakitnya tidak berhasil. Ia meninggal pada pukul 11.06 tanggal 12 Agustus 2026 di Beijing, dalam usia 98 tahun.

Namun, sekitar tiga jam sebelum pengumuman resmi PKT, seorang pengguna internet terkenal yang diyakini memiliki akses terhadap informasi internal sudah memposting kabar kematian Zhu Rongji di platform X.

Yang lebih aneh, sejumlah warganet menemukan bahwa ada akun lain dengan identitas misterius yang sudah memposting “berita eksklusif” mengenai kematian Zhu Rongji pada pukul 21.09 tanggal 11 Agustus.

Artinya, kabar tersebut muncul hampir 21 jam sebelum pengumuman resmi PKT, bahkan sekitar 14 jam sebelum waktu kematian yang diumumkan secara resmi oleh pemerintah.

Di platform X, seorang warganet yang diduga berbasis di Beijing mengunggah kabar kematian Zhu Rongji sehari sebelum pengumuman resmi Partai Komunis Tiongkok (PKT). (Tangkapan layar)

Bahkan, seorang pengguna X yang diduga berasal dari Beijing memposting kabar kematian Zhu Rongji sehari sebelum pengumuman resmi PKT.

Ketika akun tersebut pertama kali menyebarkan kabar itu, ada orang yang meninggalkan komentar dan menuduhnya menyebarkan berita palsu. Namun, setelah PKT mengumumkan kematian Zhu Rongji secara resmi, popularitas akun tersebut melonjak.

Jumlah penayangan unggahannya dengan cepat menembus satu juta, sementara jumlah pengikutnya juga meningkat pesat.

Warganet kemudian berspekulasi: apakah pemilik akun tersebut hanya kebetulan menyebarkan rumor dan ternyata “tepat sasaran”, atau memang memiliki sumber informasi tertentu?

Ada juga yang bercanda dan bertanya-tanya apakah orang tersebut memiliki hubungan dengan “seorang perawat Rumah Sakit 301 Beijing.”

Dari penelusuran terhadap akun X tersebut, terlihat bahwa foto profilnya menampilkan seorang perempuan muda dan akun itu sering mengunggah foto pemandangan kawasan perkotaan Beijing.

Saat ini, identitas orang tersebut masih belum diketahui.

Pengguna internet Tiongkok di platform X yang berbasis di luar negeri berasal dari berbagai latar belakang. Di antaranya terdapat warga Tiongkok yang menggunakan VPN untuk mengetahui informasi yang sebenarnya atau sengaja membocorkan informasi, tetapi juga ada kemungkinan terdapat jaringan propaganda PKT atau “wumao” yang ditugaskan untuk menyebarkan informasi tertentu atau mengacaukan opini publik.

Mengenai akun yang membocorkan kematian Zhu Rongji sebelum pengumuman resmi, sebagian warganet menduga bahwa hal itu mungkin hanya sebuah “kebetulan yang tepat sasaran.”

Sebagian lainnya berpendapat bahwa Zhu Rongji mungkin sebenarnya sudah meninggal dunia pada malam 11 Agustus, sementara pemerintah PKT baru mengumumkannya beberapa jam kemudian.

Seorang warganet bahkan mengatakan: “Orangnya terbaring di tempat tidur ICU. Partai menentukan kapan kamu mati, dan saat itulah mereka mencabut selang.”

Zhu Rongji selama ini disebut sebagai salah satu tokoh yang mewakili apa yang disebut “kelompok reformis” di dalam PKT. Pandangan tersebut dianggap berlawanan secara alami dengan pemerintahan Xi Jinping yang dalam beberapa tahun terakhir dinilai semakin bergerak ke arah yang lebih kiri.

Karena itu, Zhu Rongji dianggap memiliki posisi yang cukup khusus dalam sistem politik PKT.

Dalam beberapa tahun terakhir, kabar mengenai kematian Zhu Rongji berulang kali muncul, dan sebagian pihak mengaitkannya dengan konflik internal di tubuh PKT.

Setelah Xi Jinping berkuasa, Zhu Rongji dan sejumlah tokoh senior lainnya beberapa kali tampil secara terbuka untuk menunjukkan dukungan kepada Xi. Namun, setelah Kongres Nasional PKT ke-19, ketika pemerintahan Xi semakin mengarah kembali kepada jalur politik Mao Zedong, Zhu Rongji semakin jarang muncul di depan publik.

Hal tersebut dianggap sebagai kemungkinan bahwa Zhu sengaja menghindari tampil sebagai pendukung Xi Jinping.

Ada juga laporan yang menyebut bahwa Zhu Rongji tidak puas dengan keputusan Xi Jinping untuk mengubah konstitusi sehingga memungkinkan dirinya memperpanjang masa jabatan.

Ketika menjabat sebagai perdana menteri, Zhu Rongji mendukung reformasi berbasis pasar. Namun, program “reformasi perusahaan milik negara” yang didorongnya pada saat itu juga menyebabkan sangat banyak pekerja kehilangan pekerjaan.

Di luar lingkaran kekuasaan dan dalam ruang opini publik, penilaian terhadap Zhu Rongji sangat beragam.

Sumber : NTDTV.com 

Dirjen WHO: Ebola Berpotensi Menjadi Wabah Paling Mematikan dalam Sejarah 

Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengatakan pada Rabu (12 Agustus) bahwa wabah Ebola yang sedang berlangsung di Republik Demokratik Kongo (DRC) berpotensi berkembang menjadi wabah paling mematikan dalam sejarah. WHO berharap dapat mengendalikan penyebaran wabah tersebut dalam waktu tiga bulan.

EtIndonesia.com  Pada 12 Agustus, Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan kepada wartawan bahwa jika wabah ini terus menyebar dengan kecepatan saat ini, jumlah korban jiwa akan melampaui wabah Ebola di Afrika Barat pada 2014–2016. Wabah tersebut menginfeksi sekitar 28.000 orang dan menyebabkan sedikitnya 11.000 kematian.

Wabah yang terjadi tahun ini diumumkan pada 15 Mei. Hingga kini, telah dilaporkan sedikitnya 4.300 kasus, dengan lebih dari 2.000 orang meninggal dunia.

Pada 12 Agustus, WHO mengatakan pihaknya berharap dapat membalikkan tren penyebaran wabah dalam waktu tiga bulan. Namun, WHO memperingatkan bahwa target tersebut berarti mengendalikan penyebaran virus, bukan berarti wabah akan sepenuhnya berakhir.

Para pejabat kesehatan juga menunjukkan bahwa meskipun wabah tersebut baru secara resmi diumumkan pada Mei, diyakini wabah sebenarnya telah muncul setidaknya tiga bulan sebelumnya. Pada awalnya, kasus-kasus tersebut diduga salah didiagnosis sebagai malaria atau tifus.

Direktur WHO untuk Kawasan Afrika, Dr. Mohamed Janabi, mengatakan dalam konferensi pers di Kota Bunia, dekat pusat wabah: “Kami sedang mengejar virus tersebut, tetapi virus selalu berada selangkah di depan kami.”

Wabah Ebola tahun 2026 ini disebabkan oleh jenis Ebola yang langka, yaitu virus Ebola Bundibugyo. Saat ini belum ada vaksin yang disetujui atau obat yang diakui secara luas untuk mengobati jenis virus tersebut.

Ebola merupakan penyakit virus yang langka tetapi mematikan. Gejala biasanya muncul dalam waktu 2 hingga 21 hari setelah terinfeksi. Gejala awalnya mirip flu atau malaria, antara lain demam, sakit kepala, dan kelelahan. Seiring berkembangnya penyakit, penderita dapat mengalami muntah dan diare, yang pada akhirnya dapat menyebabkan kegagalan organ.

Virus ini menular dari satu orang ke orang lain melalui kontak dengan cairan tubuh orang yang terinfeksi, seperti darah atau muntahan.

Badan Pengawas Obat dan Produk Kesehatan Inggris (MHRA) telah memberikan persetujuan untuk melakukan uji klinis pertama pada manusia terhadap vaksin virus Ebola Bundibugyo.

Wabah tersebut terjadi di wilayah timur Republik Demokratik Kongo, yang selama ini dilanda ketidakstabilan. Kondisi tersebut semakin menyulitkan upaya pengendalian penyebaran penyakit.

Janabi mengatakan bahwa petugas kesehatan saat ini hanya mampu menjangkau sekitar 30% dari seluruh kasus.

Profesor kedokteran penyakit menular di Fakultas Kedokteran Universitas North Carolina, Chapel Hill, Dr. David Wohl, mengatakan kepada Fox News Digital bahwa meskipun jumlah kematian di Afrika terus meningkat, ancaman Ebola terhadap masyarakat Amerika secara umum masih sangat kecil.

Ia menjelaskan bahwa penularan Ebola membutuhkan kontak fisik yang dekat dengan cairan tubuh pasien yang sakit parah atau orang yang telah meninggal.

“Virus ini tidak menyebar melalui udara di dalam sebuah ruangan,” katanya. 

Dr. Wohl mengatakan bahwa bahkan selama wabah Ebola besar-besaran di Afrika Barat pada 2014, Amerika Serikat hanya mengonfirmasi empat kasus Ebola.

Menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS (CDC), dua diantaranya merupakan kasus yang dibawa dari luar negeri, sedangkan dua kasus lainnya terjadi pada dua perawat di Dallas yang tertular ketika merawat seorang pasien Ebola.

Diterjemahkan dan dilaporkan oleh reporter Jin Hong / Editor: Li Quan

Batas Waktu Perundingan AS-Iran Kian Dekat ; Trump Memperingatkan Akan Melenyapkan Iran

Perundingan selama 60 hari antara Amerika Serikat dan Iran diperkirakan akan berakhir paling lambat pada 18 Agustus. Presiden AS Donald Trump mengatakan pada Selasa bahwa Iran telah berulang kali menipu Amerika Serikat. Ia juga mengatakan bahwa saat ini AS menguasai Selat Hormuz dan situasi berada di pihak AS. Trump memperingatkan bahwa jika Iran melewati batas, Iran akan “dibom hancur”.

EtIndonesia.com Pada Selasa (11 Agustus), Presiden Trump mengatakan kepada wartawan bahwa dirinya tidak mempercayai Iran. Ia juga menegaskan bahwa Amerika Serikat saat ini mengendalikan Selat Hormuz secara penuh.

“Saya tidak mempercayai Iran. Mengapa? Anda pikir saya mempercayai Iran? Saya adalah orang yang paling tidak mungkin mempercayai Iran. Mereka terus menipu saya,” kata Trump. 

“Saat ini kami sepenuhnya mengendalikan Selat Hormuz. Mereka tidak mengendalikannya. Kami sepenuhnya menguasainya. Selat itu berada di bawah kendali kami.”

“Mungkin suatu hari mereka akan melakukan sesuatu, dan saat itu mereka akan dibom hancur. Tetapi sekarang posisi kami sangat menguntungkan.”

Pada hari yang sama, Trump juga mengatakan dalam wawancara dengan media konservatif Amerika Real America’s Voice bahwa Iran merupakan lawan negosiasi yang sangat licik.

“Seperti yang saya katakan, saya sedang bernegosiasi. Mereka sangat licik dalam bernegosiasi, karena mereka akan terlebih dahulu menyetujui sesuatu, kemudian pergi ke media dan mengatakan bahwa mereka tidak pernah menyetujuinya,” ujarnya. 

“Jadi mereka sangat tidak jujur. Karena itu, kami memiliki tiga strategi,” katanya. 

Trump mengatakan strategi pertama adalah melanjutkan pendekatan seperti sekarang sambil mengamati kondisi Iran dan melihat seberapa buruk keadaan negara tersebut, yang menurutnya mengalami inflasi hingga 300 persen.

Trump mengungkapkan bahwa saat ini ada tiga strategi yang digunakan Amerika Serikat untuk menghadapi Iran:

  1. Memantau Iran secara ketat dan mengevaluasi situasi yang sedang dihadapi negara tersebut.
  2. Memberikan Iran “pukulan yang sangat, sangat berat.”
  3. Memberikan tekanan ekonomi terhadap Iran.

Trump (11 Agustus 2026): “Kondisi ekonomi mereka sangat buruk. Mereka tidak bisa mendapatkan pinjaman. Kami mengendalikan uang mereka. Dulu mereka memiliki banyak uang, tetapi sekarang kami sepenuhnya mengendalikan uang tersebut. Saya adalah bankir mereka.”

Sementara itu, Menteri Pertahanan Pakistan Khawaja Asif, yang berperan sebagai pihak mediator, mengatakan kepada Bloomberg pada Selasa bahwa Amerika Serikat dan Iran sudah mendekati tercapainya “suatu bentuk kesepakatan.”

Menurut pernyataan sebelumnya dari Wakil Presiden AS J.D. Vance, periode negosiasi 60 hari dihitung mulai 18 Juni. Dengan demikian, AS dan Iran diperkirakan harus menyelesaikan proses negosiasi tersebut paling lambat 18 Agustus.

Laporan dirangkum oleh Zhang Kexin dan Chen Lingzhi dari New Tang Dynasty Asia-Pacific Television.

Mantan PM Zhu Rongji Tutup Usia, Dulu Mendukung Xi Jinping Belakangan Semakin Dingin

EtIndonesia.com  Kabar meninggalnya mantan Perdana Menteri Tiongkok Zhu Rongji menarik perhatian publik. Semasa hidupnya, Zhu pernah tampil mendukung pemimpin Partai Komunis Tiongkok (PKT) Xi Jinping, tetapi dalam beberapa tahun terakhir ia jarang muncul di depan publik. Ada informasi yang menyebutkan bahwa pada masa tuanya, Zhu Rongji cukup tidak puas terhadap Xi Jinping.

Media resmi PKT menerbitkan berita duka pada 12 Agustus dan menyatakan bahwa Zhu Rongji meninggal dunia di Beijing dalam usia 98 tahun. Berita duka tersebut menyebut bahwa semasa hidupnya Zhu Rongji “mendukung dan menopang dua periode Komite Sentral PKT di bawah kepemimpinan Hu Jintao dan Xi Jinping”.

Pakar masalah Tiongkok dan komentator politik senior Chen Pokong mengatakan kepada The Epoch Times bahwa memang benar Zhu Rongji mendukung Hu Jintao dan juga mendukung Wen Jiabao, tetapi Zhu Rongji tidak mendukung Xi Jinping karena Xi dianggap sangat berhaluan kiri.

Ketika Xi Jinping memperpanjang masa jabatannya pada Kongres Nasional PKT ke-19, rekaman berita menunjukkan bahwa Zhu Rongji merupakan satu-satunya orang di seluruh ruangan yang tidak bertepuk tangan.

Menurut Chen Pokong, Zhu Rongji adalah seorang tokoh senior PKT sekaligus bagian dari kelompok reformis. Sementara itu, Xi Jinping sejak awal disebut waspada terhadap para tokoh senior PKT, terlebih terhadap kelompok reformis.

Setelah Xi Jinping berkuasa, Hu Jintao, Wen Jiabao, Zhu Rongji dan sejumlah tokoh lainnya beberapa kali tampil secara terbuka untuk menunjukkan dukungan kepada Xi.

Namun, setelah Kongres Nasional PKT ke-19, pemerintahan Xi bergerak semakin jauh ke arah kiri. Akibatnya, sejumlah pejabat berpandangan lebih terbuka dan intelektual publik yang sebelumnya mendukung Xi mulai merasa tidak puas terhadap keadaan saat ini.

Meskipun Zhu Rongji tidak pernah terlibat konflik terbuka dengan Xi Jinping, citra politiknya sebagai tokoh yang “mempertahankan reformasi berbasis pasar” sangat kontras dengan model pemerintahan Xi Jinping. Karena itu, ia dianggap sebagai salah satu tokoh senior PKT yang diwaspadai oleh Xi.

Pada pembukaan Kongres Nasional PKT ke-19 pada 18 Oktober 2017, setelah Xi Jinping selesai menyampaikan pidato dan membungkuk kepada hadirin, Zhu Rongji tidak ikut bertepuk tangan bersama yang lainnya. Ia hanya menatap Xi Jinping dengan ekspresi dingin.

Tangkapan layar CCTV PKT mengenai momen tersebut kemudian memicu berbagai spekulasi dan perhatian publik.

Pada 25 Maret 2022, sejumlah media berbahasa Mandarin di luar Tiongkok mengabarkan bahwa Zhu Rongji pada 10 Maret telah mengirim surat kepada pemerintah pusat berisi sembilan usulan yang sangat tajam dan disebut-sebut ditujukan kepada Xi Jinping.

Salah satu bagian yang diklaim sebagai usulan kesembilan berbunyi: “Dorong keberanian untuk mengatakan kebenaran. Saya, Zhu Rongji, tidak takut diaudit, tidak takut ditahan, dan tidak takut masalah menimpa anak cucu saya. Jika ada sesuatu yang ingin dikatakan, maka katakanlah.”

Pada 15 Maret tahun yang sama, The Wall Street Journal menerbitkan artikel berjudul “China’s Economic Activity Contraction Exposes Xi Jinping’s Power Fractures.”

Artikel tersebut mengutip sumber dari dalam PKT yang mengatakan bahwa sejumlah mantan pejabat senior PKT yang masih memiliki pengaruh politik secara terbuka menentang keinginan Xi Jinping untuk mengubah sistem suksesi kepemimpinan yang telah ditetapkan. Zhu Rongji disebut sebagai salah satu penentangnya.

Zhu Rongji Semakin Jarang Tampil di Publik

Pada masa tuanya, Zhu Rongji sangat jarang tampil di depan umum.

Kemunculan publik terakhirnya disebut terjadi pada Oktober 2018, ketika ia bertemu dengan anggota Komite Penasihat Fakultas Ekonomi dan Manajemen Universitas Tsinghua di Beijing.

Setelah itu, Zhu terus absen dari berbagai acara penting yang menampilkan Xi Jinping sebagai tokoh utama, termasuk:

  • peringatan 70 tahun berdirinya PKT;
  • peringatan 100 tahun berdirinya PKT;
  • Kongres Nasional PKT ke-20;
  • serta parade militer 3 September yang digelar di Beijing.

Sebagian pihak menganalisis bahwa kondisi kesehatan Zhu mungkin bermasalah. Namun, ada pula yang berpendapat bahwa Zhu sengaja tidak menghadiri acara-acara tersebut karena tidak ingin tampil mendukung atau menjadi “pendukung panggung” bagi Xi Jinping.

Dalam beberapa tahun terakhir, kabar mengenai Zhu Rongji yang sakit kritis bahkan telah meninggal beberapa kali beredar di internet. Hal ini menunjukkan sensitivitas posisi Zhu sebagai salah satu tokoh yang dianggap mewakili kelompok reformis PKT.

Ia juga sesekali tetap mempertahankan kehadiran publik secara terbatas, misalnya dengan menyampaikan salam melalui kegiatan Fakultas Ekonomi dan Manajemen Universitas Tsinghua atau mencantumkan namanya dalam acara-acara penting.

Ketika menjabat, Zhu Rongji mendukung reformasi ekonomi berbasis pasar. Namun, reformasi perusahaan milik negara yang ia dorong pada masa itu pernah memicu gelombang besar pemutusan hubungan kerja, yang berdampak sangat berat terhadap para pekerja biasa.

Karena itu, di ruang opini publik di luar sistem politik PKT, penilaian terhadap Zhu Rongji sangat beragam.

Detik-Detik Menuju 18 Agustus! Trump Ancam Iran, Selat Hormuz Jadi Titik Penentuan!

EtIndonesia.com — Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran kembali memasuki fase yang sangat menentukan. Di tengah upaya Pakistan mempertahankan jalur diplomasi, Washington dan Teheran justru menunjukkan perbedaan pandangan yang semakin tajam mengenai kelanjutan kesepakatan sementara yang sebelumnya diharapkan dapat membuka jalan menuju perdamaian permanen.

Kesepakatan sementara yang dicapai pada Juni 2026 menetapkan periode 60 hari yang dapat diperpanjang apabila kedua pihak memberikan persetujuan. Dalam jangka waktu tersebut, Amerika Serikat dan Iran diharapkan dapat mencapai kesepakatan akhir mengenai pembatasan program nuklir Iran dan pencabutan sanksi Amerika Serikat. Namun, implementasi kesepakatan itu kemudian mengalami masalah serius.

Menurut laporan Reuters pada Rabu, 12 Agustus 2026, kesepakatan tersebut pada awalnya menyatakan penghentian operasi militer di seluruh front. Akan tetapi, hubungan kedua pihak kembali memburuk. Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada 7 Juli 2026 menyatakan kesepakatan tersebut telah berakhir, sementara Kementerian Luar Negeri Iran sekitar satu minggu kemudian menyebutnya telah ditangguhkan.

Dengan kondisi tersebut, persoalan yang dihadapi Washington dan Teheran bukan sekadar apakah periode 60 hari akan diperpanjang, tetapi juga apakah kedua negara masih mengakui kerangka kesepakatan yang sama.

Pakistan Bergerak Menjaga Jalur Diplomasi

Di tengah kebuntuan itu, Pakistan kembali memainkan peran penting sebagai mediator.

Pada Rabu, 12 Agustus 2026, Menteri Dalam Negeri Pakistan Mohsin Naqvi berada di Teheran dan menyampaikan pesan khusus kepada kepemimpinan Iran dari Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif serta Kepala Staf Angkatan Darat Pakistan, Field Marshal Asim Munir.

Kementerian Dalam Negeri Pakistan menyatakan bahwa pesan tersebut berkaitan dengan perkembangan terbaru di kawasan dan upaya diplomatik yang sedang berlangsung. Naqvi juga menjelaskan bahwa Asim Munir terus melakukan komunikasi dengan negara-negara Teluk, Iran, dan Amerika Serikat.

Langkah Islamabad menunjukkan bahwa Pakistan masih berusaha mencegah kebuntuan diplomatik berubah menjadi konfrontasi militer baru.

Optimisme sempat muncul setelah laporan Anadolu mengutip sumber pemerintah Pakistan yang menyatakan kedua pihak pada prinsipnya telah menyetujui perpanjangan periode 60 hari. Namun, kabar tersebut segera dibantah dari Teheran.

Seorang pejabat senior Iran mengatakan kepada Reuters bahwa Iran dan Amerika Serikat tidak sedang membicarakan perpanjangan gencatan senjata.

Menurut pejabat tersebut, dari perspektif Iran bahkan tidak ada periode yang bisa diperpanjang karena Teheran menilai Amerika Serikat telah melanggar kesepakatan sementara hanya sekitar 48 jam setelah kesepakatan dicapai dan kemudian meninggalkannya beberapa hari kemudian.

Pernyataan itu memperlihatkan betapa besarnya jurang persepsi antara kedua negara.

Amerika Serikat menuduh Iran gagal menjalankan kewajibannya untuk membuka kembali Selat Hormuz, sedangkan Teheran menuduh Washington tidak memenuhi komitmennya, termasuk mengenai blokade terhadap pelabuhan Iran dan pelepasan aset Iran yang dibekukan.

Trump: Amerika Serikat Menguasai Selat Hormuz

Ketika mediator berusaha menjaga diplomasi, Presiden Trump justru kembali meningkatkan tekanan politik terhadap Teheran.

Dalam pernyataan pada 12 Agustus 2026, Trump mengklaim Amerika Serikat telah memiliki “kendali penuh” atas Selat Hormuz dan mengisyaratkan Washington berniat mempertahankan posisi tersebut.

Trump juga menggambarkan blokade laut Amerika sebagai sebuah “wall of steel” atau “tembok baja”, seraya mengatakan Iran tidak dapat berbuat banyak untuk mengubah keadaan.

Selat Hormuz merupakan salah satu jalur pelayaran energi paling strategis di dunia. Sebelum pecahnya perang, sekitar seperlima aliran minyak dan gas alam cair dunia melewati jalur sempit yang menghubungkan Teluk Persia dengan Teluk Oman tersebut. Karena itu, setiap perubahan situasi keamanan di Hormuz dapat memberikan dampak besar terhadap perdagangan dan harga energi internasional.

Trump kemudian melontarkan penilaian yang sangat keras terhadap kemampuan Iran.

Ia mengklaim kekuatan militer Iran telah mengalami kerusakan besar dan menyebut Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC telah terpukul berat. Trump juga menggambarkan kondisi perekonomian Iran sebagai sangat buruk serta menuding negara tersebut menghadapi inflasi ekstrem.

Namun, pernyataan Trump mengenai kondisi internal, tingkat inflasi, maupun kemampuan militer Iran tersebut merupakan klaim politik dari Presiden Amerika Serikat, sehingga perlu dibedakan dari penilaian independen mengenai keadaan Iran.

“Iran sekarang hanya banyak bicara dan tidak bertindak. Mereka bukan lagi pengganggu di Timur Tengah,” demikian inti pernyataan Trump yang dipublikasikan melalui platform Truth Social.

Trump Ungkap Tiga Pilihan Menghadapi Iran

Tekanan Washington tidak berhenti pada persoalan Selat Hormuz.

Dalam wawancara yang dirilis pada awal pekan tersebut, Trump memberikan gambaran mengenai beberapa kemungkinan strategi yang dapat ditempuh Amerika Serikat apabila kebuntuan terus berlangsung.

Trump menyebut Iran sebagai negosiator yang sangat licik dan mengatakan dirinya masih berada dalam proses negosiasi.

Secara garis besar, terdapat tiga jalur yang tergambar dari pernyataan Trump.

Pertama, Washington dapat memilih untuk menunggu sambil mengawasi perkembangan Iran, terutama dengan melihat seberapa jauh tekanan ekonomi dan militer memengaruhi kemampuan pemerintah di Teheran.

Kedua, Amerika Serikat tetap mempertahankan opsi serangan militer besar apabila Iran dinilai melewati batas yang ditetapkan Washington. Trump kembali memperingatkan bahwa tindakan Iran yang dianggap sebagai eskalasi dapat dibalas dengan kekuatan yang sangat besar.

Ketiga, Washington dapat memilih untuk memperpanjang tekanan ekonomi dan membiarkan kondisi internal Iran semakin tertekan tanpa segera melancarkan operasi militer berskala besar.

Pernyataan tersebut menunjukkan strategi Trump yang memadukan ancaman kekuatan militer, tekanan ekonomi, penguasaan jalur maritim, dan negosiasi.

Selat Hormuz Menjadi Titik Utama Perselisihan

Masalah terbesar tetap berada di Selat Hormuz.

Pada Selasa, 11 Agustus 2026, pejabat tinggi keamanan Iran Mohsen Rezaei mengatakan jalur tersebut tidak akan dibuka selama Amerika Serikat belum menerima persyaratan Iran untuk mengakhiri perang.

Sementara itu, Washington bersikeras mempertahankan tekanan terhadap Iran dan menganggap kebebasan pelayaran di kawasan tersebut sebagai kepentingan strategis yang tidak dapat ditawar.

Akibatnya, kedua negara kini berada dalam situasi paradoks. Mereka masih menggunakan mediator dan mempertahankan jalur diplomatik, tetapi pada saat bersamaan terus meningkatkan tekanan serta ancaman terhadap satu sama lain.

Perkembangan pada 12 Agustus 2026 dengan demikian menunjukkan bahwa peluang diplomasi belum sepenuhnya tertutup, terutama karena Pakistan masih aktif menjembatani komunikasi. Namun, pernyataan pejabat Iran bahwa belum ada kemajuan untuk menghidupkan kembali kesepakatan sementara memperlihatkan bahwa jalan menuju perdamaian permanen masih sangat panjang.

Hari-hari berikutnya akan menjadi sangat penting. Jika Pakistan dan mediator lainnya berhasil mempertemukan kembali posisi Washington dan Teheran, periode diplomasi baru masih mungkin terbuka. Sebaliknya, apabila negosiasi gagal sementara kedua pihak terus meningkatkan tekanan di Selat Hormuz, kawasan tersebut berisiko kembali memasuki fase konfrontasi yang jauh lebih berbahaya.

Untuk saat ini, satu hal terlihat jelas: Selat Hormuz bukan lagi sekadar jalur perdagangan energi, tetapi telah berubah menjadi pusat pertarungan daya tawar antara Washington dan Teheran—dan hasil dari pertarungan tersebut dapat menentukan arah krisis Timur Tengah berikutnya. (***)

Gempar! Trump Akui Nyaris Jadi Target Iran, Pesawat Diam-Diam Ditukar—IRGC Kini Beralih Menyerang!

EtIndonesia.com Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran kembali memasuki fase yang semakin sensitif. Bukan hanya aktivitas militer di sekitar Selat Hormuz yang menjadi perhatian, tetapi juga munculnya laporan mengenai ancaman terhadap keselamatan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, pergerakan kelompok Houthi di Yaman, hingga pernyataan keras dari Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC.

Pada Rabu, 12 Agustus 2026, Trump untuk pertama kalinya mengonfirmasi secara terbuka bahwa dirinya memang sempat dipindahkan secara diam-diam ke pesawat lain ketika meninggalkan Turki pada bulan sebelumnya. Langkah luar biasa tersebut diambil setelah aparat keamanan Amerika menerima informasi mengenai ancaman yang dinilai cukup serius dari Iran.

Trump Akui Diam-Diam Berganti Pesawat

Menurut laporan Reuters, operasi rahasia itu berlangsung setelah Trump menghadiri pertemuan NATO di Ankara, Turki. Secret Service bersama unsur keamanan dan militer Amerika Serikat memutuskan untuk menyembunyikan pesawat yang sebenarnya membawa Trump dalam perjalanan keluar dari negara tersebut.

Laporan yang beredar menyebut ancaman itu berkaitan dengan kemungkinan serangan terhadap pesawat presiden. Namun, rincian intelijen mengenai metode serangan dan kemampuan persenjataan yang diduga akan digunakan Iran belum sepenuhnya dipublikasikan. Karena itu, klaim spesifik mengenai rencana penggunaan rudal pertahanan udara portabel atau MANPADS harus diperlakukan sebagai bagian dari laporan intelijen yang belum dapat diverifikasi secara independen.

Operasi pengamanan tersebut dilakukan dengan cara yang tidak biasa. Trump dilaporkan dipindahkan secara tersembunyi menuju pesawat militer C-32A, varian Boeing 757 yang digunakan Angkatan Udara Amerika Serikat untuk mengangkut pejabat tinggi pemerintah.

Bahkan proses perpindahan Trump dilakukan dengan tingkat kerahasiaan sangat tinggi. Ia disebut dibawa melintasi kawasan bandara menggunakan kendaraan katering sebelum menaiki pesawat militer tersebut. Sementara itu, pesawat kepresidenan yang sebelumnya terlihat dinaiki Trump tetap menjalankan penerbangan sehingga menciptakan kesan bahwa presiden masih berada di dalamnya.

Sejumlah staf Gedung Putih dan wartawan dilaporkan tidak mengetahui bahwa Trump telah berpindah pesawat. Operasi itu kemudian memunculkan pertanyaan mengenai prosedur keamanan serta risiko yang mungkin dihadapi orang-orang yang berada di pesawat yang berfungsi sebagai pengalih perhatian.

Trump: Pesawat Pengganti Bisa Lebih Berisiko

Menariknya, Trump mengatakan pesawat yang akhirnya membawanya mungkin justru menghadapi risiko lebih besar dibandingkan pesawat kepresidenan yang memiliki sistem perlindungan lebih kuat.

Meski demikian, Trump menegaskan bahwa dirinya mengikuti rekomendasi Secret Service dan militer Amerika Serikat.

Ia juga berusaha menunjukkan bahwa ancaman tersebut tidak membuatnya takut. Bagi Washington, keputusan melakukan operasi pengelabuan sebesar itu setidaknya memperlihatkan bahwa informasi ancaman tersebut diperlakukan dengan serius oleh aparat keamanan presiden.

Namun, kredibilitas informasi intelijen yang menjadi dasar operasi tersebut masih diperdebatkan. Pemerintah Turki, misalnya, dilaporkan mempertanyakan laporan mengenai rencana Iran menyerang Trump. Dengan demikian, penting membedakan antara fakta bahwa operasi pengamanan memang dilakukan dengan klaim mengenai siapa yang berada di balik ancaman tersebut.

Aktivitas Militer di Sekitar Selat Hormuz Disorot

Pada saat perhatian tertuju pada keamanan Trump, aktivitas militer Amerika Serikat di kawasan Teluk Persia dan Selat Hormuz juga terus menjadi sorotan.

Sebuah rekaman yang beredar di media sosial diklaim memperlihatkan helikopter serang AH-64 Apache Amerika terbang sangat rendah di sekitar Pulau Qeshm, Iran, yang terletak dekat Selat Hormuz.

Jika rekaman dan lokasinya terverifikasi, penerbangan semacam itu akan memiliki arti strategis karena Qeshm berada di kawasan yang sangat sensitif. Pulau tersebut terletak berdekatan dengan salah satu jalur pelayaran energi terpenting dunia.

Namun, video-video mengenai aktivitas militer di kawasan ini perlu diverifikasi dengan hati-hati. Sebelumnya, sebuah rekaman berbeda yang diklaim memperlihatkan pasukan Iran menyerang helikopter Amerika terbukti merupakan video hasil kecerdasan buatan. Karena itu, rekaman terbaru tidak dapat langsung dianggap sebagai bukti operasi tertentu tanpa verifikasi tambahan.

Yang jelas, Selat Hormuz tetap menjadi pusat pertarungan strategis Washington dan Teheran. Pada 12 Agustus 2026, Trump bahkan kembali menegaskan posisi Amerika yang sangat keras mengenai penguasaan dan keamanan jalur tersebut di tengah kebuntuan pembicaraan dengan Iran.

Front Yaman Kembali Memanas

Pada saat bersamaan, perkembangan di Yaman semakin menambah kekhawatiran bahwa ketegangan regional dapat kembali meluas melalui kelompok-kelompok yang memiliki hubungan dengan Iran.

Laporan dari Yaman pada Rabu, 12 Agustus 2026, menyebut aktivitas militer Houthi kembali meningkat, termasuk di sekitar wilayah Mokha, Marib, dan Taiz.

Mokha memiliki posisi sangat penting karena berada di pesisir Laut Merah, tidak jauh dari jalur menuju Selat Bab el-Mandeb. Kawasan tersebut merupakan salah satu titik strategis yang menghubungkan Laut Merah dengan Teluk Aden dan Samudra Hindia.

Sementara itu, Marib sejak lama menjadi salah satu medan paling penting dalam perang Yaman. Wilayah tersebut bukan hanya memiliki nilai militer, tetapi juga berkaitan dengan sumber daya energi dan jalur logistik.

Sumber-sumber lokal juga mengklaim bahwa dalam enam hari pertempuran terakhir sebanyak 28 pemimpin Houthi tewas. Namun, angka tersebut masih memerlukan verifikasi independen karena informasi mengenai korban komandan dalam konflik Yaman kerap berasal dari pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pertempuran.

IRGC Kirim Pesan Lebih Keras

Perkembangan lain yang tidak kalah penting datang dari Iran sendiri.

Di tengah meningkatnya tekanan militer dan politik, IRGC kembali menggunakan retorika yang menekankan kemampuan ofensif Iran.

Konsep tersebut sebenarnya bukan sesuatu yang sepenuhnya baru. Iran selama bertahun-tahun telah mengembangkan doktrin yang dikenal sebagai “forward defence” atau pertahanan ke depan, yang memungkinkan Teheran menggunakan kemampuan ofensif untuk mencegah ancaman mencapai wilayah Iran. Konsep peningkatan kemampuan ofensif bahkan telah dibicarakan secara terbuka oleh kepemimpinan Iran sejak 2016.

Karena itu, pernyataan terbaru mengenai perubahan dari pendekatan defensif menuju ofensif harus dipahami dalam konteks strategi Iran yang lebih luas, bukan semata-mata sebagai pengumuman bahwa Teheran akan segera memulai perang baru.

Namun, ketika pernyataan tersebut muncul bersamaan dengan meningkatnya aktivitas Houthi, ketegangan di Selat Hormuz, dan kekhawatiran Amerika terhadap ancaman terhadap presidennya, pesan politiknya menjadi jauh lebih serius.

Situasi pada 12–13 Agustus 2026 dengan demikian menunjukkan bahwa hubungan Amerika Serikat dan Iran masih berada dalam kondisi sangat rapuh. Washington meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman keamanan, sementara Teheran terus menunjukkan bahwa kemampuan militernya dan jaringan kekuatan regional tetap menjadi bagian penting dari strategi menghadapi tekanan Amerika.

Selama saluran diplomasi belum menghasilkan terobosan nyata, setiap penerbangan militer, serangan kelompok proksi, pergerakan kapal, ataupun pernyataan keras dari kedua kubu berpotensi memicu salah perhitungan.

Dan di kawasan seperti Selat Hormuz serta Laut Merah, satu kesalahan perhitungan saja dapat mengubah ketegangan politik menjadi konfrontasi militer yang jauh lebih luas. (***)

Iran Mulai Terjepit! Ekonomi Tertekan, Selat Hormuz Bermasalah, Teheran Kini Berharap pada Bank BRICS

EtIndonesia.com — Di tengah tekanan ekonomi, sanksi internasional, serta konfrontasi berkepanjangan di kawasan Selat Hormuz, Iran kembali berusaha memperluas jalur ekonominya ke negara-negara BRICS. Namun, pada saat yang sama, sejumlah perkembangan di dalam negeri dan kawasan menunjukkan bahwa tekanan terhadap Teheran justru semakin kompleks.

Pada 11 Agustus 2026, Gubernur Bank Sentral Iran Abdolnaser Hemmati menyatakan bahwa negaranya akan segera bergabung dengan New Development Bank atau NDB, lembaga pembiayaan pembangunan yang didirikan oleh negara-negara BRICS. Pernyataan tersebut kemudian diberitakan secara luas pada 12 Agustus 2026, menjelang pertemuan para pejabat keuangan BRICS di India. Iran sendiri telah menjadi anggota penuh BRICS sejak 2024.

Bagi Teheran, langkah tersebut memiliki arti strategis. Iran selama bertahun-tahun menghadapi pembatasan berat dalam mengakses sistem keuangan internasional akibat sanksi Amerika Serikat. Bergabung dengan NDB diharapkan dapat membuka alternatif pembiayaan bagi proyek infrastruktur dan pembangunan sekaligus memperkuat perdagangan menggunakan mata uang nasional.

Namun, persoalannya tidak sesederhana mengganti dolar AS dengan mata uang negara-negara BRICS.

NDB Belum Sepenuhnya Terlepas dari Sistem Keuangan Global

New Development Bank memang dibentuk sebagai lembaga pembiayaan alternatif bagi negara-negara berkembang. Akan tetapi, kemampuan NDB untuk benar-benar menjadi jalur bagi negara yang terkena sanksi berat masih dipertanyakan.

Dalam General Strategy NDB 2022–2026, bank tersebut menargetkan total pembiayaan sekitar 30 miliar dolar AS selama lima tahun. Namun, target pembiayaan menggunakan mata uang lokal hanya sebesar 30 persen dari keseluruhan pembiayaan.

Artinya, meskipun NDB berusaha memperbesar penggunaan mata uang nasional, sebagian besar aktivitas pembiayaannya masih belum sepenuhnya terlepas dari sistem keuangan internasional.

Kasus Rusia memberikan gambaran mengenai keterbatasan tersebut.

Pada 4 Maret 2022, tidak lama setelah Rusia melancarkan invasi skala penuh ke Ukraina dan menghadapi gelombang sanksi Barat, NDB mengumumkan bahwa seluruh transaksi baru di Rusia dihentikan sementara. Bank itu menegaskan akan tetap menjalankan aktivitasnya sesuai standar kepatuhan internasional.

Karena itu, pertanyaan terpenting bagi Iran bukan hanya apakah Teheran dapat menjadi anggota NDB, melainkan apakah bank tersebut nantinya benar-benar mampu menyediakan pembiayaan dalam skala besar tanpa menimbulkan persoalan kepatuhan dan akses terhadap pasar modal global.

Inilah salah satu tantangan terbesar strategi Iran untuk mengalihkan orientasi ekonominya ke Timur.

Tekanan Ekonomi Domestik Semakin Terasa

Pada saat Teheran berusaha mencari sumber pembiayaan baru, tekanan terhadap masyarakat Iran juga dilaporkan semakin berat.

Laporan yang beredar pada 11–12 Agustus 2026 menyebut adanya antrean panjang kendaraan untuk memperoleh bensin di sejumlah daerah, termasuk Bandar Abbas. Laporan lain yang belum dapat diverifikasi secara independen secara kuat menyebut kemungkinan perubahan harga bahan bakar secara drastis di Kerman. Karena informasi mengenai kenaikan hingga 1.600 persen belum didukung konfirmasi resmi yang memadai, angka tersebut perlu diperlakukan dengan hati-hati.

Isu harga bensin sangat sensitif di Iran. Perubahan tajam terhadap subsidi energi pada masa lalu pernah menjadi pemicu demonstrasi besar. Karena itu, setiap langkah pemerintah menaikkan harga bahan bakar berpotensi menambah tekanan sosial ketika masyarakat sudah menghadapi inflasi, kenaikan biaya hidup, masalah ketenagakerjaan, serta gangguan listrik dan layanan publik.

Tumpahan Minyak Menambah Masalah di Kawasan

Tekanan terhadap Iran juga berlangsung bersamaan dengan meningkatnya persoalan lingkungan di kawasan Teluk dan Laut Arab.

Pada 11 Agustus 2026, rekaman yang beredar secara daring memperlihatkan pencemaran minyak di sebagian pesisir Pulau Qeshm, Iran. Lapisan berwarna hitam terlihat di garis pantai maupun permukaan laut. Namun, rincian mengenai sumber pencemaran di Qeshm serta klaim keterkaitannya dengan tanker yang diserang masih memerlukan verifikasi independen lebih lanjut.

Secara terpisah, krisis tumpahan minyak dalam skala jauh lebih besar sedang terjadi di perairan Oman.

Kapal tanker Caroline Bezengi, yang membawa hampir satu juta barel minyak mentah Rusia, kandas di sekitar Pulau Qibliyah setelah sebelumnya mengalami insiden di laut. Pada 10 Agustus 2026, otoritas Oman mengatakan tumpahan tersebut telah menyebar hingga sekitar 400 kilometer persegi, sementara pengamatan kelompok lingkungan menunjukkan cakupan yang bahkan lebih luas.

Pada 12 Agustus, minyak dilaporkan mulai mencapai garis pantai Oman dan mengancam kawasan sekitar Ras Madraka serta Pulau Masirah. Situasi tersebut meningkatkan kekhawatiran akan kerusakan ekosistem laut dalam skala besar.

Perkembangan ini menunjukkan bagaimana konflik dan ketidakstabilan jalur pelayaran di kawasan dapat menimbulkan konsekuensi yang jauh melampaui persoalan militer dan perdagangan energi.

Perang Gesekan Washington–Teheran

Pada tingkat yang lebih luas, konfrontasi Amerika Serikat dan Iran semakin menyerupai perang gesekan atau war of attrition.

Strategi Teheran bertumpu pada keyakinan bahwa tekanan terhadap jalur energi, meningkatnya ongkos pengiriman, ketidakpastian di Selat Hormuz, dan kenaikan risiko ekonomi global pada akhirnya dapat memaksa Washington memberikan konsesi.

Sebaliknya, Amerika Serikat tampaknya bertaruh pada kemampuan sanksi, pembatasan finansial, blokade dan tekanan ekonomi untuk mempersempit ruang gerak pemerintah Iran.

Washington masih mempertahankan jaringan sanksi luas terhadap Iran. Departemen Keuangan Amerika Serikat juga terus melakukan tindakan terhadap jaringan yang dituduh membantu Teheran menghindari pembatasan keuangan dan memperoleh pendapatan dari perdagangan minyak.

Mantan Wakil Utusan Khusus Presiden AS untuk Timur Tengah Morgan Ortagus sebelumnya juga menekankan pentingnya mempertahankan tekanan ekonomi terhadap Teheran. Dalam pernyataannya pada Juni 2026, ia mengaitkan strategi tersebut dengan inflasi, kontraksi ekonomi, dan hilangnya lapangan pekerjaan di Iran.

Di sinilah persoalan terbesar Teheran mulai terlihat.

Iran mungkin mampu mencari jalur perdagangan baru, memperkuat hubungan dengan China dan Rusia, memperbesar penggunaan mata uang nasional, bahkan bergabung dengan New Development Bank. Tetapi seluruh langkah tersebut belum tentu mampu dengan cepat menghilangkan dampak sanksi dan tekanan ekonomi domestik.

Pada akhirnya, pertarungan Washington dan Teheran bukan hanya mengenai siapa yang memiliki kekuatan militer lebih besar atau siapa yang mampu mengendalikan Selat Hormuz.

Pertarungan tersebut juga menyangkut siapa yang mampu bertahan lebih lama menghadapi tekanan ekonomi.

Bagi Iran, ancaman paling serius dapat muncul ketika biaya konfrontasi eksternal mulai dirasakan secara langsung oleh masyarakat: melalui harga barang, bahan bakar, lapangan pekerjaan, pendapatan, serta memburuknya pelayanan publik.

Dengan demikian, keinginan Iran bergabung dengan bank pembangunan BRICS merupakan langkah penting, tetapi bukan jalan keluar instan. Di tengah sanksi, tekanan domestik, ketidakpastian pelayaran, dan krisis lingkungan yang berkembang di kawasan, Teheran kini menghadapi ujian besar: apakah strategi “berpaling ke Timur” benar-benar mampu memberikan ruang bernapas bagi ekonominya, atau justru tekanan akan meningkat lebih cepat daripada kemampuan pemerintah Iran untuk mengatasinya. (***)

6.500 KM dari Ukraina Tetap Membara! Ledakan Misterius Hantam Kilang Minyak Rusia

EtIndonesia.com Serangkaian insiden yang melibatkan fasilitas energi Rusia kembali menjadi perhatian. Kali ini, kebakaran besar terjadi jauh dari garis depan perang Rusia-Ukraina, tepatnya di kawasan Timur Jauh Rusia. Insiden tersebut menarik perhatian karena lokasinya berada ribuan kilometer dari Ukraina, sementara dalam beberapa bulan terakhir berbagai fasilitas energi Rusia semakin sering mengalami kebakaran maupun menjadi sasaran serangan jarak jauh.

Pada Selasa, 11 Agustus 2026 waktu setempat, kebakaran dilaporkan terjadi di Kilang Minyak Komsomolsk, yang terletak di Komsomolsk-on-Amur, Khabarovsk Krai, wilayah Timur Jauh Rusia. Fasilitas tersebut berada lebih dari 6.000 kilometer dari Ukraina, sehingga menjadi salah satu lokasi industri Rusia yang sangat jauh dari medan perang tetapi tetap menjadi sorotan di tengah meningkatnya ancaman terhadap infrastruktur strategis Moskow.

Rekaman yang beredar dari lokasi memperlihatkan asap hitam pekat membubung tinggi ke udara. Sejumlah laporan juga menyebut adanya ledakan sebelum maupun selama kebakaran berlangsung. Kobaran api terlihat cukup besar sehingga dapat direkam oleh warga dari kejauhan.

Hingga informasi awal mengenai kejadian tersebut beredar, penyebab pasti kebakaran belum dapat dipastikan secara independen. Karena Komsomolsk-on-Amur berada sangat jauh dari Ukraina, terlalu dini untuk menyimpulkan bahwa insiden tersebut merupakan akibat serangan drone Ukraina.

Kemungkinan seperti gangguan teknis, kecelakaan industri ataupun sabotase juga tidak dapat dikesampingkan sampai terdapat hasil penyelidikan atau pernyataan resmi yang memberikan penjelasan lebih terperinci.

Salah Satu Kilang Penting di Timur Jauh Rusia

Kebakaran tersebut mendapat perhatian besar karena fasilitas yang terdampak bukan merupakan instalasi industri kecil. Kilang Komsomolsk merupakan salah satu fasilitas pengolahan minyak penting di kawasan Timur Jauh Rusia dan berada di bawah jaringan industri energi Rosneft.

Kapasitas pengolahannya dilaporkan berada di kisaran 8 juta ton minyak per tahun, menjadikannya bagian penting dari infrastruktur pasokan bahan bakar di kawasan tersebut. Dengan posisi geografis yang jauh dari pusat industri Rusia di bagian barat, keberadaan fasilitas seperti Komsomolsk memiliki arti penting bagi sistem distribusi energi regional.

Karena itu, gangguan terhadap operasional kilang berpotensi memberikan konsekuensi yang lebih luas apabila kerusakannya ternyata signifikan dan membutuhkan waktu lama untuk diperbaiki.

Insiden pada 11 Agustus juga terjadi ketika Rusia sedang menghadapi rangkaian gangguan terhadap fasilitas minyaknya. Pada hari yang sama, kebakaran juga dilaporkan terjadi di fasilitas pengolahan minyak Rusia lainnya, sementara serangan drone Ukraina terhadap infrastruktur energi Rusia terus berlangsung di berbagai wilayah.

Khabarovsk dan Persoalan Perekrutan Tentara Rusia

Khabarovsk Krai sebelumnya juga menarik perhatian karena persoalan berbeda yang berkaitan dengan perang, yakni upaya perekrutan personel militer.

Sebuah laporan mengenai pola perekrutan di tingkat daerah Rusia menunjukkan betapa intensifnya pemerintah lokal berusaha mencari calon tentara kontrak.

Di salah satu distrik di Khabarovsk Krai, kepolisian dilaporkan melakukan sekitar 2.500 pembicaraan dengan calon rekrutan sepanjang 2025. Dari upaya tersebut, aparat berhasil meyakinkan 28 orang yang sedang berstatus tersangka dalam penyelidikan, tiga warga Rusia lainnya, serta seorang warga negara asing untuk menandatangani kontrak militer. Dengan demikian, jumlah keseluruhannya mencapai 32 orang.

Data tersebut memberikan gambaran mengenai tantangan yang dihadapi Rusia dalam mempertahankan arus perekrutan personel.

Moskow selama beberapa tahun terakhir mengandalkan berbagai insentif finansial untuk menarik tentara kontrak. Bonus penandatanganan kontrak dan pembayaran bulanan yang ditawarkan di sejumlah wilayah dapat jauh melampaui pendapatan rata-rata masyarakat setempat.

Namun kebutuhan personel tetap besar karena perang yang berkepanjangan membutuhkan penggantian pasukan, pembentukan unit baru, pengamanan wilayah belakang, serta rotasi tentara di medan pertempuran.

Ukraina menghadapi persoalan serupa. Setelah perang berlangsung selama bertahun-tahun, persoalan sumber daya manusia menjadi salah satu tantangan strategis bagi kedua negara. Artinya, konflik tidak hanya menjadi persaingan dalam produksi drone, rudal, kendaraan tempur dan amunisi, tetapi juga kemampuan mempertahankan jumlah personel yang dibutuhkan untuk menjalankan operasi militer dalam jangka panjang.

Serangan Jarak Jauh Semakin Masuk ke Pedalaman Rusia

Perhatian terhadap kebakaran Komsomolsk semakin besar karena hanya sehari sebelumnya, pada Senin, 10 Agustus 2026, sebuah fasilitas industri strategis di Siberia juga mengalami insiden serius akibat serangan drone.

Sasarannya adalah kompleks petrokimia ZapSibNeftekhim milik Sibur di Tobolsk, Oblast Tyumen, Siberia Barat.

Menurut laporan yang mengutip sumber-sumber industri, fasilitas tersebut mengalami kerusakan setelah serangan drone dan kemudian menghentikan operasinya sementara penilaian terhadap tingkat kerusakan dilakukan. Kompleks ini merupakan fasilitas industri yang sangat besar dan menjadi salah satu pusat penting produksi petrokimia Rusia.

Gubernur Oblast Tyumen Alexander Moor sebelumnya mengonfirmasi terjadinya serangan drone dan kebakaran di sebuah kawasan industri pada 10 Agustus, meskipun pada saat itu ia tidak secara langsung mengidentifikasi fasilitas yang terkena. Laporan berikutnya dari sumber industri mengarah pada kompleks Sibur di Tobolsk.

Skala fasilitas tersebut juga sangat besar. Kompleks Tobolsk dilaporkan menghasilkan sekitar 6 juta ton LPG per tahun, atau sekitar 40 persen dari keseluruhan produksi LPG Rusia. Sebagian besar produksi tersebut kemudian digunakan sebagai bahan baku untuk industri petrokimia terintegrasi di kawasan yang sama.

Dengan demikian, gangguan terhadap fasilitas seperti ZapSibNeftekhim berpotensi memberikan dampak yang melampaui kerusakan fisik akibat serangan itu sendiri.

Infrastruktur Energi Menjadi Titik Tekanan Baru

Dari Tobolsk di Siberia Barat hingga Komsomolsk-on-Amur di Timur Jauh Rusia, rangkaian insiden terbaru menunjukkan bahwa keamanan fasilitas energi di wilayah pedalaman semakin menjadi persoalan penting bagi Moskow.

Namun terdapat perbedaan penting yang harus diperhatikan. Serangan terhadap fasilitas di Tobolsk telah dikaitkan dengan drone, sedangkan penyebab kebakaran Kilang Komsomolsk pada 11 Agustus 2026 belum dapat dipastikan. Karena itu, kedua kejadian tersebut tidak dapat secara otomatis dianggap sebagai bagian dari operasi yang sama.

Meski demikian, pola yang lebih luas sulit diabaikan.

Perang Rusia-Ukraina telah berkembang jauh melampaui pertempuran darat di garis depan. Infrastruktur minyak, kilang, depot bahan bakar, fasilitas petrokimia, pusat logistik dan instalasi industri kini memiliki nilai strategis yang semakin besar.

Bagi Rusia, tantangannya bukan hanya mempertahankan pasukan di medan perang, tetapi juga menjaga jaringan industri dan energi yang tersebar di wilayah sangat luas.

Sementara bagi Ukraina, kemampuan menjangkau sasaran semakin jauh ke pedalaman Rusia memberikan dimensi baru dalam strategi perang jarak jauh.

Kebakaran di Komsomolsk-on-Amur memang belum diketahui penyebabnya. Tetapi satu hal semakin terlihat jelas: jarak yang sangat jauh dari garis depan tidak lagi secara otomatis membuat fasilitas strategis Rusia terbebas dari persoalan keamanan.

Dan apabila insiden serupa terus terjadi, perlindungan terhadap infrastruktur energi di wilayah pedalaman kemungkinan akan menjadi tantangan yang semakin besar bagi Moskow dalam perjalanan perang berikutnya. (***)

Sumber Internal Ungkap Zhu Rongji Diawasi Ketat di Masa Tua, Elite PKT Khawatir Muncul Gelombang Duka

EtIndonesia.com Mantan Perdana Menteri Tiongkok Zhu Rongji meninggal dunia pada pukul 11.06 tanggal 12 Agustus 2026 di Rumah Sakit 301 Beijing dalam usia 98 tahun. Menurut sumber yang mengetahui situasi tersebut, pada masa-masa akhir hidupnya, setiap gerak-gerik Zhu Rongji diawasi oleh Partai Komunis Tiongkok (PKT).

Saat ini, PKT khawatir masyarakat akan memanfaatkan momentum untuk mengenang Zhu Rongji sebagai kesempatan menyampaikan ketidakpuasan terhadap kondisi kehidupan dan politik saat ini, bahkan hingga berkembang menjadi gelombang sentimen sosial yang lebih luas.

Sumber Internal: Orang-orang Cai Qi Mengawasi Zhu Rongji di Masa Tuanya

Seorang sumber dari dalam sistem pemerintahan PKT yang meminta identitasnya dirahasiakan mengatakan kepada The Epoch Times pada Rabu (12 Agustus): “Di sekitar Zhu Rongji terdapat pengawal, sekretaris, dokter, dan perawat yang ditempatkan oleh Cai Qi, Direktur Kantor Umum Komite Sentral PKT. Setiap gerak-geriknya diawasi, dan pada tahap akhir pengobatannya pun harus mendapat persetujuan Cai Qi.”

Sumber itu menilai bahwa berbeda dengan Li Keqiang, Zhu Rongji selama ini relatif lebih “patuh”.

“Setelah Zhu pensiun, ketajamannya sebagai tokoh politik menghilang. Karena itu ia bisa hidup sampai usia 98 tahun. Sebaliknya, Li Keqiang ‘tidak patuh’ dan meninggal pada usia 68 tahun,” katanya. 

Sebelumnya, The Wall Street Journal pada 15 Maret 2022 menerbitkan artikel berjudul “China’s Economic Activity Contraction Exposes Xi Jinping’s Power Fractures.”

Sumber dari dalam PKT juga mengatakan bahwa pada saat itu sejumlah mantan pejabat senior PKT yang masih memiliki pengaruh politik secara terbuka menentang upaya Xi Jinping untuk mengubah sistem suksesi kepemimpinan yang telah berlaku. Zhu Rongji disebut termasuk di antara mereka yang menentang.

Pada 18 Oktober 2017, Kongres Nasional PKT ke-19 dibuka di Balai Agung Rakyat Beijing. Setelah Xi Jinping menyampaikan pidato sekitar tiga setengah jam, ia berbalik dan membungkuk, lalu seluruh hadirin berdiri dan bertepuk tangan.

Namun, Zhu Rongji, yang saat itu duduk di podium utama sebagai mantan perdana menteri, tidak ikut bertepuk tangan seperti yang lainnya.

Video tersebut kemudian memicu berbagai spekulasi. Sejumlah pihak menilai sikap Zhu saat itu “cukup halus” dan “memiliki makna tertentu”.

Elite PKT Khawatir Masyarakat Memanfaatkan Momentum untuk Menyuarakan Ketidakpuasan

Sumber tersebut mengatakan bahwa yang kini dikhawatirkan oleh para petinggi PKT adalah: “Masyarakat memanfaatkan kesempatan untuk mengenang Zhu Rongji guna menyampaikan ketidakpuasan terhadap kondisi saat ini, bahkan membentuk sentimen sosial yang lebih luas.”

Ia mengatakan bahwa PKT pada dasarnya selalu menentang gerakan spontan masyarakat.

“PKT selalu menentang kegiatan spontan masyarakat. Terlepas dari apakah kegiatan tersebut sejalan dengan tujuan pemerintah atau tidak, mereka akan tetap waspada. Kekhawatiran utamanya adalah tindakan spontan masyarakat dapat lepas kendali dan bahkan berkembang menjadi gerakan yang menentang PKT.”

Menurutnya, kekhawatiran tersebut bukan tanpa alasan.

Ia mengingat kembali peristiwa setelah Hu Yaobang meninggal dunia, yang kemudian memicu gerakan mahasiswa pada 1989. Setelah itu, muncul perbedaan di kalangan elite PKT antara pihak yang mendukung tindakan keras untuk menekan gerakan mahasiswa dan pihak yang bersimpati kepada para mahasiswa.

“Deng Xiaoping melihat situasi semakin meluas dan khawatir gerakan mahasiswa terus berkembang. Ia juga khawatir Zhao Ziyang dapat menggunakan gerakan mahasiswa untuk memperluas pengaruh politiknya. Pada akhirnya, diputuskan untuk melakukan penindakan keras.”

Karena itu, apabila muncul opini publik dalam skala besar, pemerintah kemungkinan besar akan segera melakukan intervensi.

“Terhadap opini publik yang berpotensi membentuk mobilisasi sosial seperti ini, PKT tidak pernah mengendurkan pengawasannya.”

Sumber tersebut mengatakan bahwa setelah kematian Zhu Rongji, aparat PKT kini semakin memperketat pengawasan:

“Setelah Zhu Rongji meninggal, pemerintah juga akan sangat waspada terhadap perkembangan opini publik terkait dirinya. Begitu ditemukan tanda-tanda bahwa kegiatan penghormatan atau aksi mengenang mulai menyebar, situasinya kemungkinan akan segera dilaporkan kepada pusat kekuasaan tertinggi.”

Artikel ini terbit dalam bahasa mandarin di epochtimes.com dengan Judul asli: [Eksklusif] Setiap Gerak-gerik Zhu Rongji di Masa Tuanya Diawasi