Pada Rabu (12 Agustus), kantor berita resmi Partai Komunis Tiongkok, Xinhua, melaporkan bahwa mantan Perdana Menteri Dewan Negara Tiongkok Zhu Rongji meninggal dunia setelah sakit dan tidak berhasil diselamatkan melalui perawatan medis. Ia meninggal dunia pada pukul 11.06 tanggal 12 Agustus 2026 di Beijing, dalam usia 98 tahun.
Zhu Rongji menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri Dewan Negara dan kemudian Perdana Menteri dari 1991 hingga 2003. Sebelum pensiun, ia menjabat sebagai anggota Komite Tetap Politbiro Komite Sentral PKT.
Setelah Zhu Rongji meninggal dunia, muncul perbandingan antara kebijakan ekonomi pada masa pemerintahannya dengan kebijakan ekonomi saat ini. Pemerintahan Xi Jinping disebut sangat khawatir terhadap perkembangan tersebut. Berikut laporan analisisnya.
EtIndonesia.com Zhu Rongji menjadi Wakil Perdana Menteri Dewan Negara pada 1991, kemudian naik menjadi Perdana Menteri pada 1998 dan meninggalkan jabatannya pada 2003.
Semasa hidupnya, Zhu Rongji mendorong reformasi ekonomi dan mendorong Tiongkok bergabung dengan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Kebijakan tersebut pada saat itu menimbulkan banyak kontroversi. Karena itu, selama bertahun-tahun muncul anggapan bahwa Zhu Rongji dan pemimpin PKT saat itu, Jiang Zemin, memiliki perbedaan serius dalam kebijakan ekonomi dan pembagian kekuasaan.
Setelah Deng Xiaoping meninggal pada 1997, kekuasaan Jiang Zemin berkembang sangat pesat. Jiang menguasai militer dan pemerintahan. Satu-satunya bidang kekuasaan penting yang tidak dapat ia campuri adalah kewenangan Zhu Rongji dalam pengambilan keputusan ekonomi.
Karena itu, Jiang berusaha dengan berbagai cara untuk mengambil alih kekuasaan Zhu Rongji atas kebijakan ekonomi.
Sekitar 1999, Jiang Zemin mulai ikut campur dalam strategi ekonomi Zhu Rongji dan secara bertahap melemahkan kewenangan Zhu atas bidang ekonomi.
Setelah itu, perusahaan-perusahaan milik negara terus berkembang dan berubah menjadi perusahaan monopoli. Menurut laporan, perusahaan tersebut kemudian menjadi alat bagi kelompok Jiang Zemin dan para pejabat korup untuk mengambil keuntungan dari masyarakat dan mengumpulkan kekayaan. Kasus korupsi Zhou Yongkang dan Jiang Jiemin disebut sebagai contoh tipikal.
Selain perebutan kekuasaan ekonomi, Zhu Rongji dan Jiang Zemin juga memiliki pandangan politik yang berbeda mengenai Falun Gong, yang menganut prinsip “Sejati, Baik, Sabar”.
Pada 25 April 1999, lebih dari 10.000 praktisi Falun Gong datang ke Beijing untuk melakukan aksi permohonan secara damai. Zhu Rongji, yang baru kembali dari kunjungan ke Amerika Serikat, bertemu dengan perwakilan praktisi Falun Gong. Masalah tersebut kemudian diselesaikan secara damai.
Namun, Jiang Zemin, yang saat itu menjadi pemimpin PKT, bersikeras melakukan penindasan terhadap Falun Gong.
Sejak 20 Juli 1999, PKT dan kelompok Jiang Zemin melancarkan penganiayaan secara menyeluruh dan sistematis terhadap Falun Gong, yang menurut laporan tersebut masih berlangsung hingga saat ini.
Kini, setelah Zhu Rongji meninggal dunia, perhatian publik bukan lagi terutama tertuju pada Zhu sebagai individu, melainkan pada jalur reformasi ekonomi yang ia wakili.
Di tengah kemerosotan ekonomi Tiongkok saat ini, dengan tekanan dari berbagai sisi seperti krisis properti, utang pemerintah daerah, dan menurunnya kepercayaan terhadap perusahaan swasta, kematian Zhu Rongji dengan mudah memicu perbandingan antara era Zhu Rongji dan era Xi Jinping dalam kebijakan ekonomi.
“Meskipun Zhu Rongji telah meninggal, simbol sejarah ‘perdana menteri reformasi’ yang ia wakili justru akan menjadi semakin menonjol dan jelas. Di tengah tekanan yang sedang dihadapi ekonomi Tiongkok, jalur yang ditempuh Zhu Rongji akan dengan mudah dibandingkan dengan kondisi sekarang,” ujar Chen Wenjia, penasihat khusus Institut Strategi Indo-Pasifik.
Komentator isu terkini Li Linyi: “Saya kira Zhu Rongji sendiri mungkin tidak pernah membayangkan bahwa pada saat ini ekonomi Tiongkok akan dibuat berantakan oleh Xi Jinping, dan bahwa ‘pabrik dunia’ akan berubah menjadi tempat produksi barang berlebih yang kemudian berusaha keras diekspor ke luar negeri.”
“Saya kira ini juga sesuatu yang tidak pernah ia perkirakan. Sebenarnya, ketika PKT saat itu ingin bergabung dengan WTO, hal itu sendiri merupakan sebuah penipuan, karena banyak janji yang tidak mereka penuhi. Jika semua masalah itu dihitung secara keseluruhan, sumber persoalannya sebenarnya dapat ditelusuri kembali ke era Jiang Zemin.”
Kematian Zhu Rongji terjadi bertepatan dengan pertemuan Beidaihe PKT. Menurut sejumlah informasi, pemerintah telah mempersiapkan pengumuman kematiannya sebelumnya, sementara platform internet juga menutup kolom komentar.
Hal tersebut disebut menunjukkan betapa sensitifnya situasi politik internal PKT, dengan pemerintah berada dalam kondisi sangat waspada dan siaga tinggi.
Shen Mingshi, peneliti Institut Riset Pertahanan dan Keamanan Nasional Taiwan mengatakan : “Zhu Rongji selama ini dianggap sebagai orang yang menentang Xi Jinping. Jadi, apakah pengumuman kematiannya yang begitu cepat pada saat ini juga memiliki tujuan untuk melemahkan kelompok anti-Xi dan mengurangi tantangan terhadap Xi Jinping?”
“Pengumuman yang cepat mengenai sakit dan meninggalnya Zhu Rongji memang mengurangi ruang untuk melakukan berbagai manuver. Tentu saja, situasinya sekarang cukup sensitif karena Sidang Pleno Kelima Komite Sentral PKT akan digelar pada Oktober. Apakah Xi Jinping akan melanjutkan masa jabatannya dan bagaimana pergantian kekuasaan akan berlangsung—semuanya merupakan persoalan sensitif.”
Ada juga opini yang membandingkan kematian Zhu Rongji dengan gejolak politik yang muncul setelah meninggalnya Hu Yaobang pada 1989.
Sebagian pihak menilai pemerintah mungkin khawatir peristiwa Tiananmen 1989 terulang kembali. Gelombang opini publik ini juga dapat mendorong PKT semakin memperketat pengendalian terhadap informasi dan opini publik.
Chen Wenjia: “Tidak bisa dikatakan bahwa peristiwa Tiananmen pasti akan terulang. Kondisi sosial, politik, dan lingkungan internasional saat itu sudah sepenuhnya berbeda dengan sekarang.”
“Penilaian yang lebih masuk akal adalah bahwa kematian Zhu Rongji mungkin memicu masyarakat untuk mengenang era reformasi dan membandingkan masa lalu dengan kondisi sekarang. Hal ini bahkan dapat menyebabkan gejolak opini publik. Namun, dalam jangka pendek, yang kemungkinan akan kita lihat adalah PKT semakin memperketat pengendalian opini publik dan menjaga stabilitas politik, bukan langsung munculnya peristiwa seperti Tiananmen.”
Laporan New Tang Dynasty Television oleh Chen Yue dan Chang Chun.
