Rapat pleno keempat Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok (PKT) sedang berlangsung secara tertutup. Kini telah memasuki hari ketiga. Berbagai rumor mengenai perubahan posisi di tingkat tinggi menyebar luas di internet, mencerminkan betapa kerasnya pertarungan internal di kalangan elite. Perhatian utama publik tertuju pada kemungkinan perubahan struktur kekuasaan, khususnya apakah posisi Xi Jinping sebagai pemimpin tertinggi akan tergoyahkan.

EtIndonesia. Rapat pleno keempat Komite Sentral PKT berlangsung di Beijing dari 20 hingga 23 Oktober 2025. Selama beberapa hari ini, beredar banyak kabar: Xi Jinping kehilangan kendali atas militer. Bahkan, sejumlah jenderal bersama-sama menandatangani petisi untuk mencopot Xi dari jabatan Ketua Komisi Militer Pusat; Zhang Youxia dan Hu Chunhua dikabarkan akan ditambahkan ke dalam Komite Tetap Politbiro, memperluas jumlah anggota dari tujuh menjadi sembilan; Hu Chunhua dan Liu Zhenli disebut-sebut akan menjadi wakil ketua Komisi Militer; serta kemungkinan Wang Yang akan kembali menjabat posisi tinggi. Namun, ada pula sumber yang menyebutkan bahwa kekuasaan Xi tetap kokoh.

Pada 22 Oktober, komentator politik Tiongkok di AS, Zhang Tianliang, menjelaskan di platform X bahwa keamanan rapat pleno semacam ini biasanya dikendalikan oleh Biro Pengawal Pusat (Central Guard Bureau), yang berkoordinasi dengan Kementerian Keamanan Publik, pasukan Polisi Bersenjata Rakyat, serta kepolisian lokal. 

Ia mengatakan, kecuali Biro Pengawal Pusat membelot, sangat kecil kemungkinan muncul situasi di mana seluruh perwakilan militer meminta pemecatan Xi dari jabatan ketua Komisi Militer. 

Sebaliknya, jika Biro Pengawal Pusat benar-benar membelot, maka mereka bisa langsung menangkap Xi tanpa harus menunggu rapat pleno. Selain itu, jumlah perwakilan militer dalam Komite Sentral juga tidak cukup banyak untuk mengesahkan pemecatan melalui pemungutan suara.

Sementara itu, Yao Cheng, mantan perwira staf menengah di Markas Besar Angkatan Laut PKT, menulis di platform X bahwa kabar Xi akan mundur dari jabatan Ketua Komisi Militer Pusat dan digantikan oleh Zhang Youxia bukan sekadar rumor, melainkan mencerminkan keinginan militer. 

Menurutnya, sejak rapat pleno ketiga tahun lalu, Xi sebenarnya telah kehilangan dukungan militer. Ia menambahkan bahwa Xi harus disingkirkan karena dua alasan: pertama, setiap perintah dari Komisi Militer harus ditandatangani oleh ketua; kedua, selama Xi masih menjabat, ia akan terus ikut campur dan mungkin mencoba merebut kembali kekuasaan—sesuatu yang tidak dapat ditoleransi.

Menjelang rapat pleno ini, tepatnya pada 17 Oktober, sembilan jenderal berpangkat tinggi—termasuk He Weidong, Miao Hua, dan He Hongjun—dikeluarkan dari Partai dan militer. Mereka semua adalah loyalis Xi, banyak di antaranya berasal dari Korps ke-31 Fujian, yang dianggap sebagai basis kekuatan Xi. Pemecatan massal ini menunjukkan eskalasi konflik internal yang melampaui dugaan publik.

Pada hari pertama pleno, pemberitaan media resmi PKT tampak sangat dingin dan aneh. Laporan pembukaan pleno hanya terdiri dari satu kalimat pendek—sekitar seratus kata—yang menyebut Xi menyampaikan laporan kerja, tanpa disertai foto apa pun. 

Tak lama kemudian, Xinhua menerbitkan artikel yang memuji “prestasi ekonomi” Xi dan serangkaian editorial yang berulang kali menekankan istilah “inti kepemimpinan Xi.”

Analis politik Tang Hao, dalam programnya “Di Persimpangan Jalan”, mengulas faktor-faktor yang bisa membuat Xi turun dari kekuasaan. Menurutnya, setidaknya ada lima alasan utama:

1. Ekonomi Tiongkok kolaps dan sulit pulih.
   
2. Kesalahan kebijakan yang berulang, korupsi merajalela, dan kemarahan rakyat meluas.
   
3. Militer telah “membersihkan” kelompok loyalis Xi; faksi anti-Xi mulai melawan.
   
4. Hubungan AS–Tiongkok hancur dan Tiongkok terisolasi di dunia internasional.
   
5. Kesehatan Xi memburuk dan ambisinya tidak lagi realistis.
   

Tang Hao menyoroti bahwa jumlah lulusan universitas meningkat setiap tahun, sementara banyak perusahaan bangkrut atau kabur, menyebabkan pengangguran besar-besaran dan kemerosotan konsumsi. Ditambah lagi, kebijakan yang “dipimpin langsung” oleh Xi justru sering gagal dan merugikan rakyat.

Mengenai jatuhnya sembilan jenderal, Tang Hao menilai bahwa ini bukan Xi yang sedang “membersihkan lingkaran dalamnya”, melainkan orang lain yang sedang “memotong sayapnya”—bahkan bisa dianggap sebagai bentuk kudeta militer terbatas.

Apakah Xi benar-benar akan mundur? Tang Hao menilai hal itu tidak mungkin sepenuhnya, karena pengunduran diri Xi akan mengguncang legitimasi PKT dan memperlihatkan pada dunia bahwa partai ini sedang kacau. 

Artikel terbaru Xinhua masih menyanjung Xi sebagai pemimpin yang akan menuntun negara menuju “Rencana Lima Tahun ke-15.” Artikel tersebut singkat, tetapi menyebut nama Xi sembilan kali, yang menurut Tang Hao mencerminkan kompromi antara kubu Xi dan anti-Xi.

Tang Hao juga berpendapat bahwa tidak ada tokoh di dalam partai yang berani mengambil alih tanggung jawab besar untuk memperbaiki kekacauan ekonomi, politik, dan diplomasi yang ditinggalkan Xi. Karena itu, kemungkinan besar Xi akan tetap menjabat secara nominal, mungkin hanya sebagai Presiden, sementara kekuasaan sebenarnya—terutama militer—akan dilucuti. Ketika waktunya tepat, Xi akan dijatuhkan dan dijadikan kambing hitam agar penerusnya bisa “memulai kembali dari nol.”

Sementara itu, komentator Zhou Xiaohui menulis di Epoch Times pada 22 Oktober bahwa jika Xi benar-benar mundur, ada empat cara yang mungkin:

1. Xi secara sukarela mengundurkan diri sebagai anggota Komite Sentral—cara yang paling diinginkan oleh elite partai karena paling stabil.
   
2. Politbiro mengusulkan pencopotannya (sangat jarang terjadi).
   
3. Pleno Komite Sentral mengeluarkan keputusan untuk mencopotnya.
   
4. Komisi Disiplin (pusat atau militer) mengajukan laporan pemeriksaan terhadap Xi, lalu pleno menyetujuinya.
   

Menurut Zhou, opsi pertama adalah jalan keluar paling baik bagi Xi karena dapat mencegah guncangan internal dan menghindari balas dendam terhadap dirinya dan keluarganya. Namun, jika Xi menolak mundur dan mencoba membalikkan keadaan melalui pemungutan suara di pleno, maka faksi militer yang menentangnya mungkin akan memaksa pengunduran dirinya secara paksa—mengingat Xi kini kehilangan kendali atas militer, sementara kekuatan yang tersisa di tangan Xi, seperti Biro Pengawal Pusat atau unit khusus Kementerian Keamanan Publik, tidak cukup kuat melawan pasukan elit.

Zhou juga mengungkapkan bahwa universitas-universitas utama di Beijing telah menerima perintah agar dari 20 hingga 29 Oktober, termasuk akhir pekan, harus ada staf yang bertugas siaga penuh waktu.

Menurutnya, masa siaga yang diperpanjang hingga seminggu setelah pleno ini sangat tidak biasa dalam dua dekade terakhir. Hal ini menandakan bahwa rezim tengah bersiap menghadapi kemungkinan gejolak besar di dalam partai, dan juga ingin mengawasi reaksi publik—terutama mahasiswa—terhadap potensi perubahan politik besar di Beijing. (Hui/asr)

Laporan oleh Li Siya /Li Quan – NTDTV.com

** Zhongnanhai  adalah kompleks pemerintahan dan kantor pusat Partai Komunis Tiongkok yang terletak di Beijing, tepat di sebelah barat Lapangan Tiananmen.