oleh Gregory Copley
Keruntuhan politik, pemerintahan, dan sosial di Republik Rakyat Tiongkok (RRT) tampaknya mulai terjadi.
Yang mungkin muncul adalah RRT yang tetap diperintah oleh Partai Komunis Tiongkok (PKT) dalam bentuk yang dimodifikasi, sebuah Tiongkok tanpa PKT, atau “banyak Tiongkok” ketika negara itu terpecah menjadi kekuasaan para panglima perang dan negara-negara bagian yang terpisah.
Hal ini berlangsung dalam bayang-bayang kenyataan lain: sebagian masyarakat Komunis Tiongkok tetap mampu membuat kemajuan teknologi yang besar.
Bahkan ketika Rusia Imperial runtuh pada 1917, masyarakatnya sebagian mengalami penderitaan dan frustrasi, sementara sebagian lainnya justru memimpin dunia dalam beberapa aspek pertumbuhan ekonomi dan industri. Perang Dunia Pertama menjadi pemicu keruntuhan akhir pemerintahan Kekaisaran Rusia, dan nyaris tidak seperti “revolusi” yang kemudian digambarkan.
Runtuhnya suatu negara sering kali mencerminkan unsur kontradiktif: pertumbuhan dan harapan besar di satu sisi, bersamaan dengan frustrasi sosial tertentu dan kelumpuhan birokrasi di sisi lain. Keruntuhan biasanya terjadi ketika harapan yang tumbuh tidak terpenuhi atau dijawab terlalu lambat. Pemicu akhirnya bisa bermacam-macam, dari yang serius hingga yang tampak sepele.
Menjelang akhir September, sebuah tahap penting dan penuh kekerasan tersembunyi dari perebutan kekuasaan sedang berlangsung di balik wajah datar dan penuh teka-teki Zhongnanhai—markas besar PKT yang bersebelahan dengan Kota Terlarang di Beijing—dan di balik sikap sulit ditebak para pejabat tinggi. Tipisnya keseimbangan berbagai tantangan terhadap Xi Jinping mencerminkan betapa setiap pihak dalam perebutan kekuasaan sadar bahwa yang dipertaruhkan bukan hanya kelangsungan hidup pribadi, tetapi juga kelangsungan seluruh sistem komunis, bahkan Tentara Pembebasan Rakyat (PLA).
Orang-orang dalam lingkaran elite komunis dan keluarga pejabat Partai mulai meninggal dunia atau menghilang. Pemicu terbaru adalah dugaan pembunuhan aktor muda Yu Menglong pada 11 September di Beijing. Penutupan informasi besar-besaran yang belum pernah terjadi sebelumnya—yang diduga diatur oleh pejabat tinggi Partai, Cai Qi (anggota Sekretariat PKT peringkat pertama, anggota Komite Tetap Politbiro PKT peringkat kelima, sekaligus direktur Kantor Umum PKT yang menjadikannya semacam kepala staf Xi Jinping)—semakin memperkeruh perebutan kekuasaan dan memicu kemarahan publik di jalanan.
Banyak pemicu telah muncul seiring perebutan internal ini, tetapi apakah yang satu ini akan menjadi pemicu terakhir karena keterhubungannya dengan massa di jalanan?
Di jalanan Tiongkok, pergulatan hidup-mati lainnya tengah berlangsung. Pengangguran, kelaparan, kekecewaan, dan kemarahan memicu protes dan kerusuhan masyarakat setiap hari. Tidak lagi mungkin menutup-nutupi besarnya korban sipil: jumlah “penghilangan” sudah mencapai level signifikan secara statistik.
Unit-unit militer mulai bergerak berani memposisikan diri mendukung atau menentang faksi-faksi kunci dalam Partai, termasuk melakukan unjuk kekuatan di kota-kota sekitar Beijing. Pertanyaan jangka pendek bukanlah apakah militer bisa menekan rakyat (yang jelas bisa), tetapi apakah berbagai organ militer dan keamanan justru akan saling berperang.
Karena itu, saat ini adalah titik kritis dalam perebutan kepemimpinan Partai dan, akibatnya, RRT—yang hampir pasti akan berujung pada tersingkirnya Xi Jinping dari kekuasaan. Selama setahun terakhir, ia semakin terisolasi dan disingkirkan dari pengambilan keputusan.
Hal ini akhirnya diakui oleh para pengamat Tiongkok di seluruh dunia, meskipun prosesnya belum selesai. Kejatuhan atau penghinaan Xi kemungkinan akan jelas pada Oktober, tetapi masih menjadi pertanyaan apakah Partai itu sendiri akan mampu bertahan lama setelahnya. Tanda-tanda awal pada 2007 sudah menunjukkan bahwa keruntuhan kemungkinan besar terjadi sekitar 2025.
Namun pada akhir September, sebelum Pleno Keempat Kongres Partai ke-20 dijadwalkan Oktober, Xi dan para loyalisnya berusaha menyelamatkan diri. Jika berhasil menggalang dukungan militer, hasilnya bisa berdarah dan tetap membahayakan nasib akhir PKT.
Runtuhnya negara tidak pernah rapi, tidak pernah sepenuhnya rasional, dan selalu memiliki sejarah panjang degradasi bertahap yang menyakitkan hingga langkah terakhir muncul seolah tiba-tiba. Ia bisa terjadi lewat ledakan revolusi, keruntuhan kepemimpinan, atau pemicu aksi militer eksternal maupun internal.
Runtuhnya Uni Soviet 1990–91, bila dilihat ke belakang, menunjukkan tanda-tanda retaknya sistemik yang kini juga terlihat di Tiongkok beberapa dekade terakhir. Sama halnya dengan “Revolusi” Rusia 1917, keruntuhan Soviet muncul ketika kultur keras pembersihan politik mereda, sementara perestroika (restrukturisasi) dan glasnost (keterbukaan) memberi harapan pada rakyat.**
Demikian pula Revolusi Prancis akhir abad ke-18 (1789–1799), termasuk kudeta Bonaparte 9 November 1799 yang kemudian melahirkan Kekaisaran Prancis Pertama pada 1804, penuh kontradiksi yang memicu perpecahan internal dan perlawanan massa.
Apakah Jenderal Zhang Youxia—arbiter kekuasaan di Beijing saat ini—akan menjadi Napoleon Bonaparte yang baru?
Tidak ada alasan untuk percaya bahwa berakhirnya pemerintahan komunis di Tiongkok akan lebih tertib dibanding keruntuhan besar pemerintahan dalam ratusan tahun terakhir, termasuk “Revolusi” Iran. Penting untuk ditekankan bahwa peristiwa semacam itu jarang benar-benar revolusi dalam arti klasik, melainkan akibat kelumpuhan dan keruntuhan pemerintah yang gagal menyesuaikan diri dengan perubahan zaman.
Di RRT, keruntuhan pemerintahan Xi bisa saja—seperti harapan Partai—menjadi bagian dari transisi mulus ke pemimpin komunis baru (atau semi-komunis), bahkan mungkin lebih damai dibanding transisi Soviet ke Rusia tahun 1990–91. Tetapi hal itu jauh dari kepastian. Tidak seperti di Uni Soviet, pemerintahan Xi di tahap akhir ditandai kelaparan besar-besaran, tunawisma, dan pengangguran yang sulit dikendalikan.
Tekanan besar di seluruh dunia agar mengabaikan atau merasionalisasi perubahan internal PKT, membuat dunia kurang bersiap menghadapi keruntuhan pemerintahan dan ekonomi RRT. Perencanaan ekonomi dan analisis ancaman keamanan nasional yang melibatkan Tiongkok pun sudah usang dan gagal mempertimbangkan skenario jangka panjang: kekacauan dari Tiongkok, aksi tak terduga, serta dampak era “pasca-Tiongkok.”
Pada akhir September, panggung tampak disiapkan bagi Wakil Ketua Komisi Militer Pusat, Jenderal Zhang Youxia, untuk memainkan peran penting dalam menstabilkan transisi kekuasaan dari tangan Xi. Ada bukti adanya potensi perbedaan sikap di tubuh PLA, yang bisa mengganggu transisi damai.
Jika muncul peluang itu, maka ada kemungkinan besar dicoba serangan militer terhadap Republik Tiongkok (Taiwan). Namun, serangan itu akan sangat bermasalah bagi RRT, sekalipun dengan seluruh sumber daya PLA. Tentu akan merugikan Taiwan serta akses Barat terhadap industri chip semikonduktor Taiwan.
Faksi anti-Xi yang berupaya memulihkan stabilitas ekonomi hampir semuanya kembali mendorong “pragmatisme” ala Deng Xiaoping. Namun itu kemungkinan tak cukup untuk membangun kembali masyarakat tanpa mengakui bahwa ekonomi pasar harus benar-benar digerakkan oleh mekanisme pasar, bukan sekadar oleh kapasitas produksi.
Deng dan penerusnya percaya keberhasilan ekonomi didorong kapasitas industri dan output, sehingga mendorong produksi berlebihan. Akibatnya, banyak perusahaan komersial dan industri kolaps, serta pasar global terganggu oleh praktik “dumping” barang Tiongkok dengan harga di bawah biaya wajar.
Fakta bahwa tidak ada rencana stabilisasi ekonomi pasar nyata di Beijing menunjukkan bahwa pemulihan, bila terjadi dalam dekade mendatang, akan tersendat. Bila demikian, kerusuhan domestik hampir pasti meningkat, disertai eksodus massal rakyat Tiongkok.
Ucapan Raja Louis XV menjelang Revolusi Prancis—Après moi, le déluge (“Setelah aku, biarlah banjir melanda”)—sering ditafsirkan sebagai ungkapan nihilistik bahwa sang raja tidak peduli dengan nasib negaranya setelah ia tiada. Namun kalimat itu juga seolah dapat diucapkan Xi Jinping: setelah aku, kekacauan akan berkuasa. Louis XV dan Xi sama-sama menjadi arsitek kejatuhannya sendiri, tetapi keliru bila menganggap mereka tidak peduli dengan negaranya pasca-kejatuhan.
Mereka sama-sama fanatik dengan cara mereka sendiri. Kini kita melihat kenyataan itu dalam perebutan kekuasaan di antara faksi-faksi yang ingin mempertahankan atau merebut kendali di Tiongkok.
Pandangan dalam artikel ini adalah opini penulis dan tidak selalu mencerminkan pandangan The Epoch Times.
Gregory Copley adalah presiden International Strategic Studies Association berbasis di Washington dan pemimpin redaksi seri publikasi Defense & Foreign Affairs. Lahir di Australia, Copley adalah seorang pengusaha, penulis, penasihat pemerintah, editor pertahanan, serta anggota Order of Australia. Buku terbarunya yang ke-37 berjudul The Noble State: Governance Options in an Ignoble Era.
** Perestroika dan Glasnost adalah dua kebijakan besar yang diperkenalkan oleh Mikhail Gorbachev, pemimpin Uni Soviet pada pertengahan 1980-an
