Home Blog Page 781

Rusia Mengunci Pasokan Gas Eropa? Prancis Luncurkan Gerakan Menghemat Energi

Chen Wanyan dan Zhou Qi di Paris, Prancis

Gara-gara pembatasan Rusia pada pasokan gas Eropa, Prancis harus menemukan cara untuk menghemat energi dan menerapkan “Rencana Ketenangan Energi”. Di musim panas, pemerintah benar-benar mengeluarkan peraturan penghematan energi, lihat laporan selengkapnya.

Pasokan gas alam Rusia ke Eropa turun tajam, membuat benua Eropa menghadapi dilema kekurangan pasokan pemanas di musim dingin. Menteri Transisi Energi Prancis, Agnes Pannier-Runacher mengumumkan bahwa dua undang-undang akan disahkan untuk mengurangi konsumsi energi Prancis.

Kedua peraturan tersebut meliputi: melarang bisnis menyalakan rambu dan penerangan etalase toko antara pukul 1 pagi hingga 6 pagi.

Keputusan baru akan mulai berlaku pada September, dan perusahaan yang melanggar aturan akan menghadapi denda 750 euro.

“Ini adalah cara termudah dan paling efisien untuk mengelola konsumsi listrik dan gas kita. Dengan rencana (kebijaksanaan energi) ini kita dapat menghemat banyak gas, bahan bakar, dan listrik,” kata Pannier-Runacher. 

Presiden Prancis Emmanuel Macron sebelumnya juga memperingatkan bahwa Prancis perlu mempersiapkan pemutusan total ketergantungan gas pada Rusia, termasuk penjatahan untuk industri padat energi. Tetapi melakukan hal itu pasti akan mendorong inflasi lebih jauh dan dapat mendorong Uni Eropa ke dalam resesi. (hui)

Lebih dari 160.000 Intersepsi, Biden Akhirnya Menyetujui Pembangunan Tembok Perbatasan AS-Meksiko

Shang Jing – NTD

Pemerintahan Biden pada Kamis (28/7),mengizinkan penyelesaian tembok perbatasan AS-Meksiko yang dimulai oleh mantan Presiden Donald Trump. Kawasan tersebut menjadi salah satu jalur tersibuk bagi penyeberangan perbatasan ilegal.

Selama kampanyenya, Biden pernah berjanji untuk menghentikan semua pembangunan tembok perbatasan, tetapi kemudian setuju untuk membangun beberapa penghalang, dengan alasan keamanan.

Pada Kamis 28 Juli, Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat mengatakan menutup empat celah besar di perbatasan dekat Yuma, akan lebih melindungi para migran yang dapat meluncur menuruni lereng atau tenggelam saat berjalan di dataran rendah Sungai Colorado.

Perbatasan di wilayah Yuma telah menjadi yang ketiga tersibuk dari sembilan wilayah di perbatasan, dengan mayoritas penyeberangan perbatasan ilegal masuk melalui Bendungan Morelos. Setelah tiba di kota kecil Algodones, para pelintas batas ilegal berjalan melalui penopang beton di bendungan yang tidak terhalang ke Amerika Serikat, di mana mereka menunggu agen Patroli Perbatasan untuk menahan mereka.

Di daerah Yuma, Patroli Perbatasan menghentikan lebih dari 160.000 orang yang melintasi perbatasan secara ilegal dari Januari hingga Juli, meningkat hampir empat kali lipat dari periode yang sama tahun lalu.

Daerah ini sangat menarik bagi orang Kolombia dan Venezuela, yang dapat terbang ke Mexicali, Meksiko, naik bus singkat ke Algodones, dan kemudian melintasi perbatasan, di mana, setelah ditahan, akan segera dilepaskan di Amerika Serikat.

Tidak jelas kapan konstruksi akan dimulai. Para pejabat akan bertindak secepat mungkin dengan berkonsultasi dengan pihak-pihak terkait. (hui)

AS Memperketat Kontrol Ekspor Peralatan Manufaktur Chip ke Tiongkok

 oleh Wang Xiang

Bloomberg yang mengutip informasi dari 2 perusahaan pemasok peralatan chip utama AS melaporkan pada Jumat 29 Juli, bahwa Gedung Putih sedang berusaha memperketat pembatasan akses Beijing ke peralatan manufaktur chip.

Langkah ini menggarisbawahi bahwa Amerika Serikat sangat waspada terhadap Beijing yang berupaya “menyalip lewat tikungan” (menyalip lewat cara ilegal) dalam industri chip. Pemerintah AS telah memerintahkan larangan penjualan sebagian besar peralatan yang dapat digunakan untuk membuat chip 10 nanometer kepada Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC) Tiongkok, kecuali mendapat izin ekspor dari Kementerian Perdagangan AS.

Tim Archer, kepala eksekutif Lam Research Corporation mengatakan kepada analis bahwa pembatasan ekspor yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan AS, telah diperluas untuk mencakup peralatan yang digunakan untuk manufaktur chip 14 nanometer ke bawah, dan ruang lingkup pembatasan mungkin tidak terbatas pada SMIC, tetapi juga meliputi pengecoran perusahaan chip lainnya yang beroperasi di daratan Tiongkok, termasuk perusahaan yang dimiliki oleh Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, Limited. (TSMC).

“Baru-baru ini kami diberitahu bahwa pembatasan ekspor teknologi pada pengecoran chip Tiongkok telah diperluas hingga di bawah 14 nanometer”, kata Tim Archer dalam konferensi video pada Rabu 27 Juli.

“Saya pikir itulah perubahan yang mungkin terjadi sebagaimana diperkirakan banyak orang, dan kami sudah siap untuk sepenuhnya mematuhi (pemberitahuan itu). Kami sedang bekerja sama dengan pemerintah AS”, tambahnya.

Dalam industri pembuatan chip, semakin rendah nanometer berarti semakin canggih teknologinya. Larangan ekspor diperluas dari 10 nanometer menjadi 14 nanometer berarti lebih banyak perangkat semikonduktor yang masuk kategori pembatasan ekspor.

Kementerian Perdagangan AS dalam sebuah pernyataannya yang dikeluarkan pada Jumat menyebutkan bahwa pihaknya memperketat kebijakan ekspor untuk industri chip yang terkait dengan Tiongkok.

Pemerintahan Biden sedang berfokus untuk melemahkan upaya Tiongkok memproduksi chip mutahir, demi mengurangi risiko keamanan terhadap AS. Demikian pernyataan tersebut.

Dengan mengutip informasi yang disampaikan oleh sumber terpercaya, Bloomberg melaporkan bahwa, dalam sekitar dua minggu terakhir, semua pembuat peralatan chip AS telah menerima surat dari Kementerian Perdagangan AS yang memberitahu mereka untuk tidak memasok peralatan untuk manufaktur chip berukuran 14 nanometer atau ke bawah ke Tiongkok,

Larangan baru ini mungkin dapat memengaruhi SMIC, TSMC, dan perusahaan lain yang bersiap untuk berinvestasi dan membangun lebih banyak lini produksi chip mutakhir di daratan Tiongkok, serta pula Applied Materials Inc, ASML, Tokyo Electron, dan perusahaan pembuat peralatan lainnya yang menjual ke pasar semikonduktor terbesar di dunia.

Pembuat peralatan chip AS mengatakan bahwa pemberitahuan itu adalah bagian dari upaya pemerintahan Biden untuk bersikap keras terhadap Tiongkok. Mengingat bahwa Kementerian Perdagangan AS di waktu lalu sudah menolak pemberian lisensi ekspor peralatan chip 14-nanometer kepada manufaktur di AS, jadi larangan terbaru ini seharusnya tidak berdampak besar terhadap keuangan perusahaan.

Tim Archer mengatakan, aturan baru itu ditujukan untuk pengecoran dan tidak termasuk chip memori.

Pada Kamis, Kepala Eksekutif KLA Corp Rick Wallace juga memberikan konfirmasi bahwa mereka telah diberitahu oleh pemerintah AS tentang penyesuaian persyaratan lisensi untuk mengekspor peralatan chip ke Tiongkok.

Kedua perusahaan yang berbasis di California adalah bukti bahwa pemerintahan Biden meningkatkan upaya untuk mengekang akses Tiongkok ke peralatan produksi chip mutakhir dan kemungkinan menyalip dari tikungan.

Bloomberg sebelumnya pernah melaporkan bahwa Amerika Serikat mendesak Belanda untuk melarang perusahaan ASML, dan mendesak Jepang untuk melarang perusahaan Nikon menjual ke Tiongkok teknologi utama yang dibutuhkan untuk menghasilkan beragam chip dunia.

AS meloloskan Chips and Science Act dan bantuan keuangan langsung USD. 52 miliar

Untuk menekan kekurangan chip dan memecahkan masalah rantai pasokan, Kongres AS telah meloloskan “Chip and Science Act of 2022” berikut pemberian bantuan keuangan langsung senilai USD. 52,7 miliar kepada industri manufaktur chip. UU yang merupakan hasil negosiasi internal selama lebih dari 1 tahun antara DPR dengan Senat AS ini juga menambahkan USD. 24 miliar manfaat pajak dan ketentuan lainnya. 

Saat ini, sebagian besar chip yang digunakan di pasar AS dibuat di luar negeri. Para pendukung UU chip ini mengatakan bahwa situasi tersebut telah membuat AS menghadapkan risiko keamanan dan penundaan rantai pasokan. 

Uang yang dialokasikan untuk perusahaan teknologi akan digunakan untuk membangun, memperluas atau memodernisasi pabrik, serta melanjutkan pengembangan seperti pekerjaan perintis dan pengujian.

Chip and Science Act juga memberikan insentif kepada perusahaan AS yang bersedia investasi di lini produksi chip lewat kredit pajak investasi sebesar 25%. 

UU juga menetapkan, perusahaan yang menerima subsidi tidak boleh menggunakan dana bantuan itu untuk pembelian kembali saham atau pembayaran dividen, atau untuk distribusi modal lainnya. Selain itu, entitas militer Tiongkok dilarang berpartisipasi dalam program terkait chip yang disahkan oleh undang-undang tersebut.

Jika perusahaan yang mendirikan pabrik semikonduktor di AS juga membangun atau memperluas pabrik pembuatan chip canggih di daratan Tiongkok atau negara-negara lain yang berpotensi tidak bersahabat, maka perusahaan tersebut tidak akan diizinkan untuk menggunakan subsidi yang ditentukan undang-undang tersebut.

Tiongkok menjadi negara terbesar dalam hal mengimpor peralatan chip

Sejauh ini, Tiongkok telah membeli sebagian besar peralatan pembuat chip dunia, hal ini mendorong para pemimpin AS untuk memperluas kontrol ekspor untuk mencegah Beijing “menyalip lewat tikungan” dan membeli alat pembuat chip paling canggih dari luar negeri.

Menurut laporan dari 3 perusahaan AS yakni Applied Materials, Lam Research Corporation dan KLA Corporation bahwa pada 2021, perusahaan pembuat chip Tiongkok telah membeli dari ketiga perusahaan ini peralatan senilai USD. 14,5 miliar, menjadikan Tiongkok pasar terbesar mereka. 

Menurut data Asosiasi Industri Semikonduktor Internasional (SEMI), sebuah kelompok industri chip, bahwa dalam 4 tahun hingga 2024, Tiongkok berencana untuk membangun 31 pabrik semikonduktor berskala besar.

Rencana ini melebihi jumlah pabrik chip yang siap online/produksi di Taiwan dan Amerika Serikat selama periode yang sama. Taiwan menempati urutan kedua dalam jumlah pabrik yang siap online/produksi, dengan 19 perusahaan, sedangkan Amerika Serikat diperkirakan ada 12 perusahaan yang siap online/produksi.

Wall Street Journal melaporkan bahwa Handel Jones, CEO dari perusahaan konsultan Amerika International Business Strategies, mengatakan bahwa pada 2017, chip domestik Tiongkok hanya menyumbang sekitar 13% dari permintaan chip domestik mereka. 

Pada 2022, proporsi ini diperkirakan akan meningkat menjadi 26%. Menurut media corong pemerintah Tiongkok bahwa Beijing terus berusaha untuk menggapai swasembada chip lebih dari 2 per 3 dari kebutuhan pada 2025.

Pihak berwenang Tiongkok telah menyiapkan dua dana tingkat nasional berjumlah total USD. 50 miliar untuk keperluan pengembangan proyek-proyek chip. Begitu pula dengan pemerintah daerah, mereka juga telah menyiapkan dana serupa.

Di Tiongkok, pembuat chip proses matang memenuhi syarat untuk menikmati keringanan pajak perusahaan hingga 10 tahun. Saat ini, sebagian besar proyek chip Tiongkok terkonsentrasi di bidang pembuatan chip proses matang (proses 28nm ke atas), menghindari chip proses canggih yang penelitian dan pengembangannya sedang difokuskan oleh perusahaan chip top dunia.

Chip proses matang mencakup banyak prosesor yang paling diminati saat ini, seperti chip  mikrokontroler yang menjalankan berbagai fungsi dasar, dan chip daya yang banyak digunakan di mobil, ponsel cerdas, dan peralatan elektronik lainnya.

Tetapi beberapa proyek chip yang secara resmi diinvestasikan oleh pihak berwenang Tiongkok tidak pernah diproduksi atau mengalami masalah lainnya yang sulit diatasi, jadi cuma membuang-buang duit. Selain itu, proyek-proyek tersebut juga sulit untuk merekrut cukup banyak insinyur asing, atau menghadapi tuntutan hukum dari perusahaan asing karena terkait dengan pencurian teknologi. (sin)

Nancy Pelosi Tiba di Taiwan Di Tengah Ancaman Kekerasan Militer Tiongkok

Andrew Thornebrooke

Ketua DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi tiba di Pulau Formosa pada Selasa 2 Agustus, terlepas berlanjutnya ancaman kekerasan dari Partai Komunis Tiongkok (PKT) dan organ propagandanya.

Pelosi menyampaikan pernyataan resmi setibanya di Taipei, merayakan komitmen bersama Taiwan dan Amerika Serikat terhadap nilai-nilai demokrasi dalam menghadapi kesulitan.

“Kunjungan delegasi Kongres kami ke Taiwan menghormati komitmen teguh Amerika serikat untuk mendukung Demokrasi Taiwan yang semarak,” kata Pelosi dalam pernyataan itu.

“Diskusi kami dengan kepemimpinan Taiwan akan fokus kepada penegasan kembali dukungan  untuk mitra kami dan  mempromosikan kepentingan bersama kami, termasuk memajukan kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. Solidaritas Amerika Serikat dengan 23 juta jiwa rakyat Taiwan hari ini lebih penting daripada sebelumnya, karena dunia menghadapi pilihan antara otokrasi dan demokrasi.”

Pelosi juga menegaskan kembali bahwa Amerika Serikat sama sekali tidak mengubah kebijakan lama tentang hubungan Tiongkok-Taiwan, dan akan terus mematuhi status quo.

Kunjungan tersebut dilakukan di tengah tur multi-nasional Asia Tenggara yang juga akan mengunjungi Singapura, Malaysia, Korea Selatan, dan Jepang.

AS Tidak Terpengaruh oleh Ancaman Tiongkok

Rencana kunjungan ketua DPR AS ke Taiwan telah direncanakan setidaknya sejak April lalu, ketika dia diharapkan mengunjungi Taipei, tetapi tidak bisa karena kasus COVID-19 di menit-menit terakhir.

PKT kemudian mengubahnya menjadi semacam genderang perang dan  mengeluarkan sejumlah ancaman yang semakin agresif kepada Taiwan dan Amerika Serikat.

“Bermain dengan api akan membuat Anda terbakar,” kata pemimpin PKT Xi Jinping kepada Presiden Biden melalui panggilan telepon minggu lalu.

Sama halnya dengan media milik pemerintah Tiongkok di media sosial dengan mengeluarkan daftar panjang nada-nada provokatif. Kadang-kadang unggahan kekerasan tentang perjalanan tersebut. Terutama mendesak militer Tiongkok agar menembak jatuh pesawat Pelosi.

“Jika jet tempur AS mengawal pesawat Pelosi ke Taiwan, itu adalah invasi,” kata Xijin Hu, mantan editor Global Times milik negara Tiongkok, dalam sebuah cuitan.

“PLA [militer Tiongkok] memiliki hak untuk secara paksa mengusir pesawat Pelosi dan jet tempur AS, termasuk menembakkan tembakan peringatan dan melakukan gerakan taktis untuk menghalangi. Jika tidak efektif, tembak mereka.”

Ancaman tersebut bersamaan gencarnya lintasan retorika dari Beijing dalam beberapa bulan terakhir, karena PKT berusaha  memperkuat perubahan dalam kebijakan AS tanpa keterlibatan diplomatik yang signifikan. 

Pada Mei lalu, menteri pertahanan Tiongkok melangkah lebih jauh dengan mengancam bahwa rezim tersebut akan “tidak ragu  memulai perang tidak peduli biayanya” untuk mencegah pengakuan Taiwan lebih lanjut sebagai negara di panggung internasional.

Kepemimpinan AS, sebagian besar, menyikapi ancaman dengan tenang. Pada  Senin 1 Agustus, juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih, John Kirby menegaskan bahwa AS tidak mengubah kebijakan apapun mengenai Taiwan.

“Tidak ada alasan bagi Beijing untuk mengubah kunjungan sederhana, konsisten dengan kebijakan lama AS menjadi semacam krisis atau konflik, atau menggunakannya untuk meningkatkan aktivitas militer secara agresif di atau sekitar Selat Taiwan,” kata Kirby. 

“Kami tidak akan mengambil umpan atau terlibat dalam derak pedang. Pada saat yang sama, kami tidak akan terintimidasi. Kami akan terus beroperasi di laut dan udara Pasifik barat seperti yang kami lakukan selama beberapa dekade.”

PKT sudah mulai menghukum Taiwan karena menerima Pelosi. Situs web presiden Taiwan diserang dengan serangan siber di awal Minggu 31 Juli. Serangan itu, diikuti oleh larangan impor Tiongkok terhadap lebih dari 100 perusahaan makanan dan pertanian Taiwan.

Terlepas dari berbagai serangan retorika, bagaimanapun, para pemimpin dari Taiwan dan Amerika Serikat menyatakan sikap solidaritas mereka dan  tidak menyerah kepada tuntutan PKT.

“Pesan apa yang akan dikirimkan kepada para pemimpin dunia bebas lainnya jika Ketua  legislatif negara besar membatalkan perjalanan mendadak ke Taiwan karena RRT telah mengancam akan menggunakan kekerasan terhadap orang-orang yang mencintai kebebasan di pulau yang indah ini?” kata Wang Ting-yu, seorang anggota parlemen Taiwan, dalam sebuah tweet.

“Kami sudah jelas sejak awal bahwa dia [Pelosi] akan membuat keputusannya sendiri dan  Kongres adalah cabang pemerintahan yang independen, Konstitusi kita menyematkan pemisahan kekuasaan,” kata Kirby.

“Ini diketahui oleh RRT, mengingat hubungan diplomatik kami lebih dari empat dekade. Ketua memiliki hak untuk mengunjungi Taiwan, dan Ketua DPR telah mengunjungi Taiwan sebelumnya tanpa insiden, seperti halnya banyak anggota Kongres, termasuk tahun ini.”

Pelosi Tiba dengan Pesawat Militer

Mencuat desas-desus bahwa Pelosi berada di atas pesawat Angkatan Udara AS, SPAR19,  yang terbang keluar dari Malaysia Selasa 2 Agustus tanpa destinasi yang terdaftar. Destinasi penerbangan baru diperbarui ke Taipei saat melewati udara Filipina.

Pesawat  yang dinaiki Pelosi dan rombongan, menarik perhatian pengamatan Tiongkok, yang beramai-ramai dalam ratusan ribu pengguna melacak keberadaan pesawat. Flightradar24, sebuah situs web pelacak pesawat populer, mengumumkan tentang minat yang “belum pernah terjadi sebelumnya” kepada pesawat menyebabkan beban trafic pada servernya. Oleh karena itu, sementara waktu membuat situs web Flightradar24 tak tersedia.

“Suatu hal yang lumrah bagi Ketua DPR  bepergian dengan pesawat militer AS,” kata juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih, John Kirby selama konferensi pers pada 1 Agustus. “Itu sangat tipikal.”

“Bagian dari tanggung jawab kami adalah memastikan bahwa dia dapat melakukan perjalanan dengan aman dan selamat dan saya dapat meyakinkan kepada Anda bahwa dia akan melakukannya.”

Suatu hal lazim bagi anggota Kongres AS mengunjungi Taipei, dan  telah terjadi beberapa kali pada tahun ini. Namun demikian, terakhir kali seorang Ketua DPR  mengunjungi Taiwan pada 1997.

Baik Amerika Serikat dan Tiongkok, kemudian mengarahkan aset militer mereka ke wilayah sekitar Taiwan, mengabaikan ketegangan yang dirasakan oleh kedua negara.

Banyak ahli percaya bahwa ancaman PKT omong kosong belaka dan tidak lebih dari mempengaruhi kebijakan AS tanpa harus benar-benar menggunakan diplomasi. Namun demikian, Gedung Putih memperingatkan bahwa situasi seperti itu dapat dengan mudah menyebabkan miskomunikasi dan insiden bencana.

“Tak begitu banyak sehingga mungkin ada serangan langsung, tetapi meningkatkan risiko salah perhitungan dan kebingungan, juga dapat menyebabkan konsekuensi yang tidak diinginkan,” kata Kirby, Senin 1 Agustus.

Kirby menambahkan bahwa Amerika Serikat meningkat kewaspadaan terhadap peningkatan provokasi militer dari PKT, termasuk kegiatan udara dan laut serta peluncuran rudal.

Dia mengatakan ada kemungkinan bahwa PKT akan mengulangi tindakannya dari tahun 1995 dan 1996, ketika meluncurkan rudal ke perairan sekitar Taiwan setelah diumumkan bahwa presiden Taiwan akan mengunjungi almamaternya di Amerika Serikat.

Otoritas Tiongkok telah membuat serangkaian ancaman secara besar-besaran dan permusuhan terhadap Amerika Serikat sebagai upaya  mencegah terwujudnya perjalanan Pelosi. Tidak jelas seberapa jauh rezim dapat melanjutkan retorikanya tanpa kehilangan muka secara internasional.

Para pemimpin Tiongkok khawatir bahwa perjalanan semacam itu akan meningkatkan hubungan antara Taiwan dan Amerika Serikat dan selanjutnya melegitimasi Taiwan sebagai negara merdeka.

PKT mengklaim bahwa Taiwan adalah provinsi yang memisahkan diri dan harus dipersatukan dengan daratan, dengan paksa jika diperlukan. Taiwan telah memerintah sendiri sejak 1949, tidak pernah berada di bawah kendali PKT, dan membanggakan pemerintahan demokratis dan ekonomi pasar yang berkembang.

Situs pelacakan penerbangan Flightradar24 mengatakan pesawat Pelosi, Boeing C-40C Angkatan Udara AS, adalah yang paling banyak dilacak di dunia pada Selasa malam dengan 300.000 pemirsa. Pesawat mengambil rute memutar, terbang ke timur di atas wilayah Indonesia daripada langsung di atas Laut Cina Selatan.

Pelosi telah menggunakan posisinya di Kongres AS sebagai utusan  AS di panggung global. Dia telah lama menantang Tiongkok tentang hak asasi manusia, termasuk pada tahun 2009 ketika dia mengirimkan surat kepada Presiden Hu Jintao saat itu yang menyerukan pembebasan tahanan politik. Dia  berusaha mengunjungi pulau demokrasi Taiwan awal tahun ini sebelum dinyatakan positif COVID-19.

Pelosi memulai tur Asianya di Singapura pada Senin 1 Agustus, karena kemungkinan kunjungannya ke Taiwan memicu kegelisahan di wilayah tersebut.

Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong “menyoroti pentingnya hubungan AS-Tiongkok yang stabil untuk perdamaian dan keamanan regional” selama pembicaraan dengan Pelosi, kata Kementerian Luar Negeri negara kota itu. 

Pernyataan senada juga digaungkan oleh Menteri Luar Negeri Jepang Yoshimasa Hayashi di Tokyo, yang mengatakan hubungan yang stabil antara dua kekuatan saingan “sangat penting bagi masyarakat internasional.”

Filipina juga mendesak AS dan Tiongkok menjadi “aktor yang bertanggung jawab” di wilayah tersebut. “Penting bagi AS dan Tiongkok untuk memastikan komunikasi yang berkelanjutan untuk menghindari kesalahan perhitungan dan eskalasi ketegangan lebih lanjut,” kata juru bicara Luar Negeri Teresita Daza.

Tiongkok terus meningkatkan tekanan diplomatik dan militer terhadap Taiwan. Tiongkok memutuskan semua kontak dengan pemerintah Taiwan pada 2016 setelah Presiden Tsai Ing-wen menolak untuk mendukung klaimnya bahwa pulau dan daratan bersama-sama membentuk satu negara Tiongkok, dengan rezim Komunis di Beijing menjadi satu-satunya pemerintah yang sah.

Pelosi melanjutkan perjalanannya ke Jepang dan Korea Selatan pada akhir pekan ini. (asr)

Jelang Pertemuan Beidaihe, Xi Jinping Secara Intensif Melepas Sinyal “Masih Berminat”

0

 oleh Hao Ping

Pertemuan Beidaihe tahun ini tentu berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena akan menjadi pertarungan pemanasan hitung mundur antara para veteran Partai Komunis Tiongkok (PKT) dengan pemimpin tingkat tinggi untuk menentukan kepemimpinan PKT mendatang yang akan ditetapkan lewat Kongres Nasional ke-20 mendatang. Bulan Juli sudah berakhir, Tiongkok menghadapi peristiwa pelik seperti gagalnya pembicaraan antara Xi Jinping dengan Biden dan kunjungan Pelosi ke Taiwan. 

Dunia luar masih mengamati kapan pertemuan Beidaihe akan berlangsung. Tetapi ketika kita mengamati serangkaian tindakan Xi Jinping belakangan ini, kita menemukan bahwa menjelang pertemuan Beidaihe, Xi Jinping secara intensif melepaskan sinyal untuk mempertahankan kedudukannya.

A. Sejak bulan Juli, Xi Jinping secara intensif melepas sinyal ingin mempertahankan mahkota

Dalam Juli, Kubu Xi secara gencar melepas sinyal untuk memilih kembali Xi Jinping.

1. Kunjungan ke Hongkong dan Xinjiang demi tujuan menambah nilai potensi terpilih kembali

Pada 1 Juli 2022, Xi Jinping menghadiri upacara peringatan 25 tahun penyerahan kedaulatan Hongkong meskipun berisiko terkena virus COVID-19. Ini adalah kunjungan “meninggalkan kandang” pertama bagi Xi dalam 2 tahun terakhir. 

Setelah menghilang selama 10 hari, Xi Jinping tiba-tiba muncul di Xinjiang dalam rangka kunjungan pada 12 dan 13 Juli. Jadi kunjungan berturut-turut Xi Jinping ke 2 tempat dalam waktu setengah bulan adalah kebutuhan politik, mengingat isu HAM di Hongkong dan Xinjiang adalah rekor buruk politik pemerintahan Xi Jinping. 

Kunjungan ke 2 tempat itu untuk menunjukkan bahwa isu Hongkong dan Xinjiang sudah berhasil diselesaikan. Dan hal ini diharapkan menjadi tambahan nilai bagi dirinya untuk terpilih kembali sebagai Sekjen. PKT lewat Kongres Nasional ke-20 nanti. 

Dari daftar yang dibawa anggota rombongan Xi ke Hongkong dan Xinjiang itu, dunia luar bahkan memperoleh gambaran tentang siapa saja yang akan dipilih menjadi anggota kabinet baru Xi lewat Kongres Nasional ke-20 nanti. 

Reporter senior Nikkei Asian Review Katsuji Nakazawa dalam artikelnya pada 21 Juli menyebutkan bahwa, Ding Xuexiang mungkin diangkat sebagai salah satu anggota Komite Tetap, Sedangkan Wang Xiaohong serta Ma Xingrui untuk menangani urusan Politbiro. 

Selain itu, He Lifeng, orang kepercayaan Xi, mungkin mengambil alih kedudukan Liu He sebagai Wakil Perdana Menteri.

2. Media Hongkong merilis sinyal, Xi akan dinobatkan sebagai “Pemimpin Rakyat”

Media Hongkong Ming Pao pada 12 Juli melaporkan bahwa Xi Jinping berpotensi untuk terpilih kembali sebagai Sekjen. PKT pada Kongres Nasional ke-20 nanti, selain itu ia akan secara resmi dianugerahi gelar “Pemimpin Rakyat”. 

Sejajar dengan Mao Zedong dan Hua Guofeng karena hanya mereka berdua yang menyandang gelar itu.

Xi Jinping terpilih dengan suara bulat dalam pemilihan delegasi Guangxi pada bulan April tahun ini. Kalimat : “Selalu Mendukung pemimpin, Membela pemimpin, dan mengikuti arahan pemimpin” muncul dalam komunike rapat pleno ketiga Komite Guangxi ke-12.

Ming Pao yang mengutip ucapan seseorang sumber yang berlatar belakang militer memberitakan, bahwa angkatan bersenjata Tiongkok memiliki tingkat konsensus yang tinggi untuk mendukung Xi Jinping agar ia terpilih kembali dengan harapan masalah Lintas Selat dapat diselesaikan, penyatuan Taiwan terealisasi. 

Sumber tersebut mengatakan bahwa untuk mencapai reunifikasi lintas selat, gelar “pemimpin rakyat” layak diberikan kepada Xi. Ming Pao yang mendapat informasi dari orang yang akrab dengan sistem propaganda Tiongkok melaporkan bahwa panggilan “pemimpin rakyat” kepada Xi Jinping akan dipopulerkan usai Kongres Nasional ke-20 nanti. 

3. Wang Yi dengan nada tinggi memuji-muji Xi Jinping 

Dalam Simposium Mempelajari Pemikiran Xi Jinping tentang Diplomasi pada 24 Juli, Menlu Wang Yi dengan nada tinggi memuji-muji Xi Jinping dengan mengatakan bahwa Xi Jinping adalah seorang “Juru Diplomasi Tiongkok” yang senantiasa “memberikan panduan untuk tindakan mendasar” bagi diplomasi Tiongkok.

Sesuai aturan tak tertulis PKT yang “Tujuh Naik Delapan Turun”, Wang Yi yang kini berusia 68 tahun seharusnya sudah tiba saatnya untuk lengser. Apalagi diplomasinya yang bergaya serigala perang telah menimbulkan rasa jijik berbagai negara. Jadi tujuan dari memuji Xi tak lain adalah untuk menunjukkan sikapnya yang pro-Xi, karena Wang Yi berharap setelah Kongres Nasional ke-20, ia dapat menggantikan kedudukan Yang Jiechi sebagai Direktur Kantor Urusan Luar Negeri Tiongkok untuk terus melaksanakan kebijakan diplomatik Xi.

4. Dalam artikelnya, Hu Chunhua 52 kali menyebut nama Xi Jinping, tanpa menyebut Li Keqiang 

Pada 27 Juli, media corong PKT “Renmin Ribao” menerbitkan sebuah artikel tulisan Hu Chunhua yang isinya mendukung Xi dengan menggembar-gemborkan prestasi Xi Jinping di bidang “pertanian, pedesaan dan petani” selama dua masa jabatannya sebagai Sekjen PKT. 

Hu Chunhua juga berulang kali secara retoris menyatakan kesetiaannya terhadap Xi Jinping dan mengatakan bahwa ia bertekad untuk “mempraktekkan” gagasan beliau.

Hu Chunhua berasal dari faksi Liga Pemuda, dan sebagai Wakil Perdana Menteri di bawah Dewan Negara yang menangani Pertanian, Pedesaan, Petani. Banyak orang menilai bahwa Hu dalam artikelnya sama sekali tidak menyebut nama Li Keqiang adalah sesuatu yang tidak normal. Sehingga banyak orang beranggapan bahwa Hu mendukung Xi terpilih kembali tak lain adalah demi kepentingan dirinya untuk memenangkan kursi perdana menteri setelah lengsernya Li Keqiang. 

Meskipun Li Qiang termasuk orang kepercayaan Xi Jinping, namun ia diragukan apakah dapat terpilih sebagai anggota Komite Tetap karena ia gagal mencegah penyebaran epidemi, sehingga Shanghai sempat kacau. Selain itu, kualifikasi Li Qiang juga jauh lebih rendah daripada Hu Chunhua, sehingga terpilihnya Hu Chunhua sebagai perdana menteri lebih tinggi daripada Li Qiang.

5. Kunjungan Jokowi ke Beijing, mengisyaratkan Xi Jinping dapat terpilih kembali

Pada 18 Juli, South China Morning Post mengutip ungkapan dari seseorang yang mengetahui masalah memberitakan bahwa Xi Jinping telah mengundang para pemimpin Eropa untuk mengunjungi Tiongkok pada bulan November setelah usainya Kongres Nasional ke-20. Menyebutkan bahwa surat undangan telah dikirim ke Kanselir Jerman Olaf Scholz dan Presiden Prancis Emmanuel Macron, Perdana Menteri Italia Mario Draghi dan Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez. South China Morning Post menjelaskan bahwa fakta ini secara tidak langsung mengisyaratkan bahwa Xi Jinping akan terpilih kembali.

Dua hari kemudian, Kementerian Luar Negeri Tiongkok membantah isu tersebut, Sebagaimana diketahui bahwa South China Morning Post adalah media yang didirikan oleh Jack Ma, dan pengendali di belakangnya adalah Zeng Qinghong. Jadi, tidak menutup kemungkinan bahwa faksi Jiang dan Zeng yang anti-Xi sengaja merilis berita palsu untuk mencoreng muka Xi Jinping.

Namun seminggu kemudian, presiden dari salah satu negara peserta utama dalam proyek infrastruktur Sabuk dan Jalan di Asia Tenggara, Jokowi berkunjung ke Beijing untuk menemui Presiden Xi Jinping dan Li Keqiang pada 25 dan 26 Juli. Presiden Jokowi juga mengundang Xi Jinping untuk menghadiri KTT G20 pada bulan November, saat Indonesia menjabat sebagai ketua bergilir G20.

Sejak merebaknya virus COVID-19 di Wuhan, Xi Jinping hanya berpartisipasi dalam konferensi internasional melalui sambungan video. Beberapa analis menunjukkan bahwa kali ini Xi Jinping dapat mengakhiri karantina dua tahunnya dan menghadiri KTT G20. 

Kementerian Luar Negeri Tiongkok mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa Xi berterima kasih kepada Jokowi dan berharap KTT mencapai sukses, tetapi tidak menyebutkan apakah Xi akan hadir secara langsung atau tidak.

Kunjungan Presiden Jokowi ke Beijing adalah atas undangan Presiden Xi Jinping. Salah satu tujuan utama dari lawatannya ke Beijing adalah untuk mengundang Xi menghadiri KTT G20 pada bulan November. Jika berita yang dirilis South China Morning Post sebelumnya dianggap bohong, Lalu bagaimana dengan sinyal politik yang dikeluarkan Jokowi ini ? Apakah belum cukup mengisyaratkan Xi bakal terpilih kembali ?

6. Xi Jinping “tidak langsung tetapi berminat”

Pada 26 dan 27 Juli, PKT mengadakan pertemuan untuk para kader provinsi dan menteri yang dihadiri pula oleh anggota Komite Tetap PKT serta Wakil Kepala Negara Wang Qishan.

Radio France Internationale melaporkan bahwa dalam pertemuan tersebut Xi Jinping mengutarakan bahwa prestasinya dalam 10 tahun dirinya berkuasa ini memiliki arti menancapkan tonggak sejarah untuk meraih 2 target pencapaian 100 tahun bagi Tiongkok, sehingga khususnya di masa jabatannya yang kedua itu, merupakan momentum menentukan yang sangat luar biasa. 

Oleh karena itu, masa 5 tahun mendatang menjadi amat sangat penting….  Pengamat melihat pidato tersebut sebagai manifesto suksesi Xi Jinping. Sebelum Pertemuan Beidaihe, Xi Jinping “tidak langsung tetapi berminat” untuk terus berkuasa.

Pada 28 Juli, Xi Jinping yang memimpin Konferensi Kerja Ekonomi Biro Politik kembali menekankan pentingnya melanjutkan kebijakan Nol Kasus. Apakah kebijakan terjadi berubah atau tidak oleh para pengamat dunia luar digunakan untuk mengukur apakah Xi Jinping memegang kekuasaan.

Yuan Hongbing, seorang komentator politik baru-baru ini mengungkapkan bahwa Li Shulei, Wakil Direktur Eksekutif Kementerian Propaganda Tiongkok dan orang kepercayaan Xi Jinping, telah membuat laporan di Sekolah Partai yang isinya secara terbuka menentang adanya larangan Xi Jinping untuk tetap memimpin Tiongkok pada masa jabatannya yang ketiga. Ia mengatakan bahwa pemimpin rakyat Xi Jinping yang telah membuat sejarah besar bagi Tiongkok, harus terus memegang kekuasaan tertinggi untuk waktu yang lama tetapi bukan dibatasi oleh konsep waktu dan sebagainya. Hanya dengan cara ini Partai Komunis Tiongkok dapat memiliki harapan. Jika tidak, kekuatan oposisi di dalam dan di luar partai akan melancarkan serangan balik lagi, yang dapat menyebabkan peristiwa subversif bagi Partai Komunis Tiongkok.

B. PKT sedang menghadapi krisis pemerintahan yang mendasar

Dalam Konferensi Kerja Ekonomi Politbiro pada 28 Juli, PKT sama sekali tidak peduli dengan target pertumbuhan PDB, mungkin karena ekonominya sudah berantakan, jadi tidak ada lagi gunanya menetapkan target, jika target pertumbuhan ditetapkan turun menjadi 5,5%, itu sama saja dengan menampar muka sendiri.

Badan penilai internasional terus menurunkan perkiraan tentang pertumbuhan ekonomi Tiongkok. Reuters mengutip informasi dari Capital Economics di London melaporkan bahwa PDB Tiongkok tahun ini diperkirakan hanya tumbuh 4%, dan faktanya, mungkin juga tidak ada pertumbuhan.

Pengangguran melonjak, pasar real estate lesu, masalah keuangan terus bermunculan, pemerintah daerah memiliki hutang yang di luar kemampuannya untuk membayar, arus keluar modal terus mengalir, dan rantai pasokan beralih ke luar Tiongkok. 

Setiap masalah ekonomi adalah masalah sistemik rumit yang tidak mungkin bisa diatasi oleh PKT. 40 tahun yang disebut era reformasi dan keterbukaan telah menghabiskan keuntungan sumber daya, dividen demografis, dan dividen modal asing, dan sekarang yang tersisa hanyalah cangkangan kosong dan kebobrokan. Kemerosotan ekonomi yang berkelanjutan akan sangat mengguncang rezim PKT.

Provokasi di Selat Taiwan, diplomasi serigala perang, dan memperluas hegemoni totaliter komunis dengan mengatasnamakan pemerintahan global telah menempatkan Tiongkok, jadi target perburuan oleh negara-negara demokrasi di seluruh dunia.

Dengan memburuknya ekonomi Tiongkok, mata pencaharian rakyat terganggu, pengangguran bertambah, mempertahankan hidup normal menjadi masalah besar bagi kebanyakan warga sipil. Insiden sosial yang keji sering terjadi, sentimen publik meningkat, dan PKT terus mempertahankan tekanan tinggi untuk menjaga stabilitas dan berupaya menutupi kenyataan. Otoritas tidak pernah berpikir untuk menghukum kejahatan dan mempromosikan kebaikan, menegakkan keadilan, dan memulihkan martabat hukum. Dalam konteks di mana kebaikan dan kejahatan diputarbalikkan, masyarakat dibuat bingung mana yang benar dan mana yang salah, karena itu kekacauan sering terjadi, dan kredibilitas terhadap pemerintahan benar-benar lenyap.

PKT yang telah bercokol di daratan Tiongkok selama 1 abad dengan segala kejahatan yang dibuat, kini sudah menghadapi kesulitan untuk menyambung hidup. Bahkan jika Xi Jinping terpilih kembali lewat Kongres Nasional ke-20, dia tidak mungkin tidak terus melindungi partai, dengan konsekuensi bencana yang lebih besar bagi negara dan bangsa, yang mana justru akan mempercepat kematian PKT. (sin)

Putin Menandatangani Doktrin Angkatan Laut Baru yang Menempatkan AS Sebagai Pesaing Utama

oleh Chen Beichen

Pada Minggu 31 Juli, Presiden Rusia Vladimir Putin menandatangani doktrin angkatan laut yang baru. Selain menempatkan Amerika Serikat sebagai pesaing utama, juga menjabarkan rencana Rusia untuk mengembangkan operasi militer di Kutub Utara, wilayah Laut Hitam, serta perairan penting lainnya, untuk meningkatkan pengaruhnya agar menjadi negara kekuatan maritim

31 Juli adalah Hari Angkatan Laut Rusia. Dalam Doktrin Angkatan Laut Baru setebal 55 halaman yang ditandatangani Putin itu tercantum tujuan strategis Angkatan Laut Rusia. Antara laut disebutkan bahwa ancaman utama Rusia adalah kebijakan strategis Amerika Serikat untuk mendominasi lautan dunia, dan NATO yang semakin dekat pada perbatasan Rusia.

Dokumen tersebut menyatakan bahwa jika fungsi soft power seperti sarana diplomatik dan ekonomi sudah tidak lagi efektif, Rusia dapat menggunakan kekuatan militer secara tepat sesuai dengan situasi lautan di dunia. Namun kebijakan tersebut juga mengakui bahwa Rusia tidak memiliki pangkalan angkatan laut yang cukup di seluruh dunia, sehingga dipandang perlu untuk memprioritaskan kerjasama strategis dan pengembangan angkatan laut dengan India. Kemudian melakukan kerjasama yang lebih luas dengan Iran, Irak, dan Arab Saudi.

Rusia akan memperkuat posisi geopolitiknya di Laut Hitam dan Laut Azov di masa depan. Laut Arktik juga dimasukkan sebagai wilayah yang sangat penting.

Dokumen menyebutkan : Dengan arahan doktrin ini, Rusia menjadi semakin tegas dalam upaya membela kepentingan nasional di lautan dunia. Dengan memiliki kekuatan maritim yang cukup, keselamatan dan perlindungan untuk Rusia akan semakin terjamin.

Dalam pidatonya pada acara parade militer di markas Angkatan Laut Rusia di Saint Petersburg, Putin memuji Pyotr karena menjadikan Rusia kekuatan maritim yang hebat dan meningkatkan posisi global negara itu.

Putin mengatakan militer Rusia tetap tidak ada duanya, dengan rudal jelajah hipersonik Zirkon yang unik, cukup untuk mengalahkan agresor potensial. Senjata hipersonik dapat melakukan melesat dengan kecepatan sembilan kali kecepatan suara. Senjata tersebut pernah diluncurkan dari kapal perang dan kapal selam Rusia tahun lalu.

Putin juga mengatakan bahwa pengiriman rudal jelajah hipersonik Zirkon ke fregat Laksamana Gorshkov akan dimulai dalam beberapa bulan. 

“Ini merupakan kunci kemampuan tempur Angkatan Laut Rusia. Ia dapat merespons dengan kecepatan kilat. Siapa saja yang hendak melanggar kedaulatan dan kebebasan kita”, katanya.

Dalam pidatonya Putin tidak menyinggung soal perang Rusia – Ukraina, tetapi doktrin angkatan laut baru yang ditandatangani ini akan secara komprehensif memperkuat posisi geopolitik Rusia di Laut Hitam dan Laut Azov. (hui)

Pemimpin Bisnis Inggris : Ribuan Perusahaan Inggris Mencoba Memutuskan Hubungan dengan Tiongkok

Chen Ting

Seorang pemimpin bisnis asal Inggris mengatakan bahwa setelah ketegangan politik dan keamanan antara Beijing dan negara-negara Barat, sejumlah besar perusahaan Inggris berusaha memutuskan hubungan dan memisahkan diri dengan Tiongkok . 

Menurut Financial Times,  kepala Kamar Dagang dan Industri (CBI) telah mengungkapkan bahwa ribuan perusahaan Inggris berusaha memutuskan hubungan ekonomi dengan Tiongkok.

Tony Danker, Direktur Jenderal CBI mengatakan, industri mengalami penurunan lebih lanjut dalam hubungan antara Beijing dan Barat. Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan Inggris mempercepat upaya mereka mengalihkan bisnis dari Tiongkok ke negara lain.

Apalagi, setiap perusahaan yang mana diajak bicara saat ini, sedang memikirkan kembali rantai pasokan mereka. Dikarenakan mereka berasumsi politisi barat pasti akan mempercepat menuju dunia yang terpisah dari Tiongkok. 

Danker mengatakan bahwa jika Barat memutuskan hubungan dengan Tiongkok, Inggris perlu mencari mitra dagang baru dan terlibat kembali dengan yang lama, seperti negara-negara Uni Eropa.

“Apa yang dikatakan oleh pakar politik dan keamanan adalah benar, kita semua perlu berteman baik lagi,” katanya.

Saat ini, Menteri Luar Negeri Inggris Liz Truss dan mantan Menteri Keuangan Rishi Sunak, dua calon perdana menteri, berlomba-lomba untuk menunjukkan sikap keras mereka terhadap Tiongkok. Hal demikian terlihat sikap Inggris yang berubah secara dramatis. 

Perusahaan-perusahaan Inggris juga merestrukturisasi rantai pasokan mereka sebagai persiapan untuk sentimen politik anti-komunis yang semakin keras, kata Danker.

Dia memperingatkan bahwa menghapus Tiongkok dari rantai pasokan perusahaan dapat menyebabkan inflasi. Akan tetapi, hak demikian akan “mendefinisikan kembali strategi perdagangan Inggris.

“Bukan lagi kepada siapa kami menjual, tetapi dari mana kami membeli,” kata Danker.

Faktanya, banyak perusahaan Barat mencoba memutuskan hubungan dengan Tiongkok. Apalagi, investor global mulai ragu untuk berinvestasi di Tiongkok. Tak lain, dikarenakan meningkatnya risiko geopolitik.

Carlos Tavares, kepala eksekutif Stellantis NV, mengatakan pada  Kamis 28 Juli, bahwa kelompok itu telah menutup satu-satunya pabrik pembuatan jip di Tiongkok. Dikarenakan, pejabat pemerintah daerah semakin terlibat dalam pasar mobil Tiongkok.

Tavares mengatakan keputusan itu dibuat karena kekhawatiran atas meningkatnya ketegangan antara Tiongkok dan negara-negara di seluruh dunia, sehingga dapat menyebabkan sanksi ekonomi.

Selama beberapa tahun terakhir, Tavares telah melihat semakin banyak campur tangan politik dalam lingkungan bisnis di daratan Tiongkok. Seperti baru-baru ini perusahaan lainnya di belahan dunia lainnya. 

Menurut Pregin, sebuah perusahaan data investasi yang berbasis di London,  kurang dari $5 miliar mengalir ke ekuitas swasta dan dana modal ventura yang berfokus pada Tiongkok pada paruh pertama tahun ini, turun 94 persen dari tahun lalu.  Angka terkecil sejak  2009 lalu. Ini  menunjukkan bahwa investor global menjadi lebih berhati-hati dengan pasar Tiongkok.

Menurut Nikkei Asian Review, KPMG International Limited mengatakan dalam sebuah laporan bahwa pendanaan ventura (VC, juga dikenal sebagai Venture Funding) di Tiongkok turun menjadi US$9,1 miliar pada kuartal kedua, dibandingkan dengan kuartal lalu USD. 181 miliar. ke titik terendah sejak kuartal keempat 2014. (hui)

New York Tetapkan Keadaan Darurat Wabah Cacar Monyet Hingga Kematian Pertama di Eropa

Li Yan

Gubernur New York Kathy Hochul  mengumumkan pada Jumat  (29/7) malam bahwa karena penyebaran cacar monyet secara terus-menerus, negara bagian itu memasuki keadaan keadaan darurat. Eropa dan Brasil bersama-sama mengumumkan kematian cacar monyet pertama mereka di hari yang sama

“Saya mendeklarasikan Darurat Bencana Negara untuk mengintensifkan upaya berkelanjutan  untuk memerangi wabah cacar monyet,” demikian cuitan Kathy Hochul.

Deklarasi darurat akan berlaku hingga 28 Agustus, akan memperluas  profesional medis yang dapat memberikan vaksin cacar monyet, termasuk bidan, responden pertama, dan apoteker. Ini juga akan memungkinkan dokter dan para perawat untuk mengeluarkan daftar vaksin “non-pasien-saja” dan mengharuskan lembaga medis memberikan umpan balik data vaksinasi ke negara bagian.

Lebih dari seperempat dari semua kasus cacar monyet di AS sekarang berada negara bagian New York. Secara tidak proporsional  mempengaruhi kelompok berisiko tinggi.

Menurut situs web Departemen Kesehatan New York, pada 29 Juli, ada 1.383 kasus orthopoxvirus/cacar monyet yang dikonfirmasi di Negara Bagian New York.

Monkeypox disebabkan oleh virus monkeypox, yang termasuk dalam genus Orthopoxvirus bersama dengan virus cacar. Virus ini dapat menyebabkan pembengkakan kelenjar getah bening, demam, menggigil, ruam, dan akhirnya lesi kulit pecah.

Siapapun bisa terkena virus ini. Namun, insidennya lebih tinggi adalah di antara pria gay.

Pada Kamis 28 Juli, San Francisco juga mengumumkan keadaan darurat atas wabah cacar monyet. Kota itu telah mencatat 260 kasus cacar monyet, hampir sepertiga dari hampir 800 kasus di California.

Juga pada Jumat 29 Juli, Spanyol melaporkan kematian terkait cacar monyet pertama, diyakini sebagai yang pertama dari jenisnya di Eropa dan yang kedua di luar Afrika dalam wabah saat ini.

Dalam laporan terbarunya, kementerian kesehatan Spanyol mengatakan 4.298 kasus telah dikonfirmasi di negara itu. Diantara 3.750 pasien yang terdiagnosis, 120 dirawat di rumah sakit dan seorang meninggal dunia, tetapi tidak ada rincian lebih lanjut yang diberikan.

Brasil sebelumnya pada hari yang sama melaporkan kematian terkait cacar monyet pertama di luar benua Afrika.

Menurut laporan 22 Juli oleh Organisasi Kesehatan Dunia – WHO, hanya lima kematian yang dilaporkan di seluruh dunia, semuanya di kawasan Afrika.

WHO pada pekan lalu mengumumkan darurat kesehatan global atas wabah cacar monyet, peringatan tertinggi dari badan tersebut. (hui)

Pembicaraan Telepon Antara Xi dan Biden Lebih dari 2 Jam, Gedung Putih : Kami Berbicara Banyak Hal

Li Mei dan Lin Yi – NTD

Presiden AS Joe Biden dan pemimpin Partai Komunis Tiongkok Xi Jinping melakukan panggilan telepon kelima pada Kamis (28/7), yang berlangsung selama lebih dari dua jam. Kedua pihak mengeluarkan pernyataan masing-masing setelah pembicaraan tersebut, di mana isu Taiwan menjadi salah satu fokusnya.

Pada Kamis 28 Juli, Presiden AS Joe Biden dan Xi Jinping berbicara di telepon untuk kelima kalinya. 

Seorang juru bicara Gedung Putih mengatakan pada konferensi pers berikutnya bahwa kedua pemimpin berbicara selama 2 jam dan 17 menit, lebih dari 110 menit yang mereka bicarakan pada Maret.

Mengenai situasi Taiwan, yang paling dikhawatirkan oleh dunia luar, Jubir gedung Putih Karine Jean-Pierre, berulang kali mengatakan bahwa Biden menekankan bahwa kebijakan AS akan tetap tidak berubah.

Jean-Pierre berkata : “Presiden Biden menekankan pada masalah Taiwan bahwa kebijakan AS tidak berubah, dan AS sangat menentang upaya sepihak untuk mengubah status quo atau merusak perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan.”

Dalam pernyataan yang dikeluarkan oleh kedua negara setelah pembicaraan, keduanya menyebutkan situasi di Taiwan, tetapi ekspresinya sangat berbeda.

Pernyataan Gedung Putih menekankan bahwa Amerika Serikat sangat menentang upaya sepihak untuk mengubah status quo atau merusak perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan. Media Xinhua mengklaim bahwa Biden menegaskan kembali bahwa kebijakan “satu Tiongkok” Amerika Serikat tidak berubah dan tidak akan berubah, dan Amerika Serikat tidak mendukung kemerdekaan Taiwan.

Seorang reporter bertanya apakah Presiden Biden mengangkat masalah asal usul virus corona  dengan Xi Jinping.

Jean-Pierre menjawabnya dengan mengatakan mengenai asal mula virus corona, kedua pemimpin memang membahas masalah kesehatan dan keselamatan, dan transparansi adalah bagian terpenting. Seperti yang telah kami katakan berulang kali, Tiongkok dalam hal berbagi data dan informasi, tidak memenuhi norma ilmu pengetahuan dan kesehatan masyarakat.

Jean-Pierre mengatakan Gedung Putih telah berulang kali menyebutkan bekerja dengan mitra internasional untuk memaksa Beijing berbagi informasi sepenuhnya.

Jean-Pierre juga mengatakan bahwa Biden juga berbicara tentang masalah obat fentanyl selama pembicaraan. Ia berharap Beijing akan terus memperhatikan dan menyelesaikan masalah perdagangan narkoba ilegal ke Amerika Serikat.

“Kami menyambut baik peningkatan fokus Tiongkok dalam menangani perdagangan obat-obatan terlarang dan bahan kimia prekursor,” ujarnya.

Gedung Putih mengungkapkan Presiden Biden juga meminta Xi antara lain untuk menyelesaikan beberapa kasus warga AS yang ditahan.

Jean-Pierre juga menuturkan, Presiden Biden mengangkat kebutuhan untuk menangani kasus-kasus warga AS yang ditahan atau dilarang meninggalkan negara daratan Tiongkok, serta kekhawatiran lama tentang hak asasi manusia.”

Biden berbicara mengangkat genosida  dan kerja paksa dengan Xi, menyerukan diakhirinya pelanggaran hak asasi manusia yang sedang berlangsung di seluruh Tiongkok.

Mengenai rumor kunjungan Ketua DPR AS Nancy Pelosi ke Taiwan, Gedung Putih mengatakan bahwa Biden percaya bahwa Pelosi harus membuat keputusannya sendiri.

Jean-Pierre menuturkan,  “Anda tidak memberi tahu anggota parlemen ke mana mereka bisa atau tidak bisa pergi. Dia pikir terserah mereka untuk memutuskan.”

Gedung Putih juga menekankan bahwa menjaga saluran komunikasi terbuka sangat penting karena AS dan Tiongkok telah berselisih mengenai penanganan Taiwan selama lebih dari 40 tahun. (hui)

Ukraina Memulai Kembali Ekspor Gandum di Tiga Pelabuhan Laut Hitam

NTD

Sejak Rusia menginvasi Ukraina pada Februari lalu, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Turki baru-baru ini mencapai kesepakatan dengan Rusia dan Ukraina untuk melanjutkan ekspor biji-bijian, guna mengkoordinasikan dan memulihkan transportasi biji-bijian melintasi Laut Hitam. Ukraina  pada  27 Juli mengatakan bahwa mereka telah memulai kembali operasional di tiga pelabuhan Laut Hitam yang ditunjuk. Pada saat yang sama, upacara peresmian kantor bersama dibuka di Istanbul.

Menteri Pertahanan Turki Hulusi Akar mengatakan bahwa Rusia dan Ukraina memasok sepertiga dari gandum dunia. Blokade ekspor dari dua pengekspor biji-bijian utama telah membuat harga melonjak, membuat makanan impor terlalu mahal untuk dibeli oleh beberapa negara termiskin.

PBB memperkirakan bahwa hampir 50 juta orang di seluruh dunia menghadapi “kelaparan akut” sebagai akibat langsung dari perang.

Moskow dan Kyiv menandatangani perjanjian pada 22 Juli, untuk mengizinkan gandum dan biji-bijian lainnya diekspor melintasi Laut Hitam dari tiga pelabuhan Ukraina yang ditunjuk. Tiga port tersebut adalah Odessa, Chernomorsk, dan Pivdennyi.

Pada saat yang sama, Turki secara resmi membuka Pusat Koordinasi Gabungan Ekspor Gandum Ukraina di Istanbul 27 hari sesuai dengan kesepakatan yang dicapai dengan bantuan PBB. Hulusi Akar juga meresmikan pusat tersebut dalam sebuah upacara.

Delegasi militer dari Turki, Rusia dan Ukraina duduk di pembukaan Pusat Koordinasi Gabungan untuk Ekspor Gabah Ukraina di Istanbul, 27 Juli 2022. (OZAN KOSE/AFP via Getty Images)

Pusat koordinasi bersama akan dikelola dengan pejabat sipil bersama militer Rusia dan Ukraina, serta delegasi Turki dan PBB. Tugas utama termasuk memantau jalur aman kapal kargo gandum Ukraina di sepanjang rute yang ditetapkan, dan mengawasi inspeksi senjata terlarang selama proses kapal kargo memasuki dan meninggalkan Laut Hitam.

Akar mengatakan, orang-orang yang melayani di pusat ini mengetahui bahwa dunia sedang mengawasi mereka dengan kaca pembesar. Ia ingin pusat ini memberikan kontribusi sebesar mungkin untuk kebutuhan kemanusiaan dan perdamaian. 

Harga gandum telah turun tajam dalam beberapa jam setelah kesepakatan gandum tersebut ditandatangani.

Tim penyelamat mencari korban selamat di antara puing-puing bangunan yang hancur akibat serangan di kota Chukhov, Oblast Kharkiv, selama invasi Rusia ke Ukraina, 25 Juli 2022. (SERGEY BOBOK/AFP via Getty Images)

Pada saat yang sama, Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Andrei Rudenko juga mengatakan pada 27 Juli, bahwa pengiriman biji-bijian Ukraina telah dilanjutkan, tetapi jika hambatan terhadap ekspor pertanian Rusia tidak segera dicabut, perjanjian tersebut juga dapat runtuh.

Rusia menyerang Odessa dengan rudal pada 23 Juli, dan kembali menyerang pada 26 Juli, menimbulkan keraguan apakah kesepakatan untuk melanjutkan ekspor gandum Ukraina dapat dilaksanakan.

Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy merilis sebuah video yang menunjukkan rumah-rumah rusak parah dan puing-puing berserakan di Zatoka, sebuah desa resort populer di barat Odessa. (hui)

Alibaba Hadapi Delisting karena Dimasukkan ke Daftar Hitam oleh SEC

oleh Chen Beichen

Komisi Sekuritas dan Bursa AS (U.S. Securities and Exchange Commission. SEC) pada Jumat (29/7),mengumumkan bahwa pihaknya telah memasukkan Alibaba Group Holding Ltd. ke dalam daftar perusahaan yang mungkin akan dihapus dari transaksi saham di bursa Amerika Serikat. Seketika itu, harga saham perusahaan Alibaba langsung anjlok sekitar 9% pada perdagangan tengah hari itu.

SEC mengatakan bahwa Alibaba memiliki waktu hingga 19 Agustus untuk menyerahkan bukti identifikasi yang disengketakan.

Perusahaan lain yang juga dimasukkan SEC ke dalam daftar peringatan pada hari Jumat itu di antaranya adalah perusahaan Tiongkok dan Hongkong Mogu Inc, Boqii Holding Limited, Cheetah Mobile Inc dan Highway Holdings Limited.

Berdasarkan UU. Akuntabilitas Perusahaan Asing (Holding Foreign Companies Accountable Act. HFCAA), perusahaan asing yang terdaftar di pasar sekuritas AS harus membuktikan bahwa perusahaan tersebut tidak dikendalikan atau dimiliki oleh pemerintah asing, dan jika standar auditing tidak memenuhi persyaratan dari US Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) selama tiga tahun berturut-turut, maka perusahaan asing bersangkutan akan dipaksa untuk delisting dari bursa AS.

UU tersebut menetapkan bahwa perusahaan-perusahaan Tiongkok itu akan dipaksa delisting paling cepat sebelum awal tahun 2024. Tetapi Kongres AS sedang mempertimbangkan untuk mempercepat batas waktunya menjadi sampai tahun 2023.

Menurut data, perusahaan Tiongkok menjadi target nomor satu dari otoritas AS karena menyumbang sekitar 90% dari semua perusahaan asing yang tidak memenuhi peraturan PCAOB.

Alasan utamanya adalah para inspektur AS masih belum berhasil mendapatkan laporan audit keuangan dari perusahaan Alibaba.

Sejumlah undang-undang dan peraturan Tiongkok mengharuskan laporan audit dan dokumen lain terkait pendirian perusahaan yang terdaftar harus disimpan di Tiongkok, dan tidak boleh dikirimkan ke lembaga atau individu di luar negeri dengan cara atau teknologi apa pun tanpa izin dari pihak berwenang Tiongkok.

Selain itu, jika regulator asing ingin meninjau perusahaan Tiongkok, mereka perlu mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari regulator Tiongkok dengan cara “meninjau secara bersama”. Dalam hal ini, PCAOB telah berulang kali mengeluh bahwa Beijing tidak menyetujui permintaannya untuk mengakses informasi perusahaan Tiongkok yang terdaftar di bursa Amerika Serikat, sehingga tidak dapat secara akurat memahami situasi stok konsep Tiongkok.

Meskipun AS dan Tiongkok terus bernegosiasi mengenai laporan hasil audit tersebut, tetapi kemajuan yang dicapai sangat minim.

Ketua SEC Gary Gensler mengatakan pada Rabu (27/7) bahwa dia tidak akan mengirim inspektur akuntan publik ke Tiongkok atau Hongkong kecuali Washington dan Beijing dapat menyetujui otoritas audit penuh. Dia mengatakan bahwa PCAOB perlu membawa “kekhususan dan akuntabilitas” untuk mengaudit perusahaan asing yang terdaftar di bursa AS.

Alibaba Grup tidak segera menanggapi permintaan komentar. (sin)

Pakar : FBI dan MI5 Bersama-sama Keluarkan Peringatan ‘Emergency’ yang Belum Pernah Terjadinya Sebelumnya Terkait PKT

Ella Kietlinska dan Joshua Philipp

Baru-baru ini, peringatan bersama yang jarang disampaikan oleh Direktur FBI dan MI5 di forum internasional setara dengan pesan emergency “Break Glass in Case of Emergency”, kata Casey Fleming, CEO BlackOps Partners.  Istilah emergency ini mengandung makna Jangan hiraukan kerugian materi, yang penting keselamatan jiwa diutamakan. 

Pada  6 Juli, Direktur FBI Christopher Wray berbicara bersama Direktur MI5 Jenderal Ken McCallum di London  memperingatkan terhadap ancaman global yang ditimbulkan oleh Partai Komunis Tiongkok (PKT).

“Pesan dan detailnya sangat penting,” kata Fleming saat wawancara dengan “Crossroads” Epoch TV.

Wray mulai membuat pernyataan seperti itu sekitar tiga tahun lalu. Kemudian dia mulai membuat peringatan yang lebih sering, tetapi semuanya pada dasarnya adalah peringatan tingkat tinggi. Kali ini, tingkat detail, tingkat urgensi dan kedekatan, dan signifikansinya, setara dengan ‘break glass in case of emergency.’

Emergency Tingkat Tinggi

Kedua direktur intelijen memperingatkan bahwa Partai Komunis Tiongkok (PKT) adalah ancaman terbesar bagi tatanan internasional.

Wray mengatakan PKT menimbulkan “ancaman jangka panjang terbesar” bagi keamanan ekonomi dan nasional Amerika Serikat dan Inggris, serta sekutu dan mitra mereka.

McCallum menggambarkan agresi PKT sebagai “tantangan besar bersama” bagi Inggris dan Amerika Serikat. Bahkan, menambahkan bahwa rezim mengorganisir seluruh aparatur negara  agar secara sistematis melemahkan Barat dan mencuri teknologi canggih. Dia memberikan contoh perusahaan yang dikompromikan oleh spionase dan kegiatan klandestin PKT di Inggris dan Eropa.

Meskipun FBI dan MI5 telah bermitra erat selama beberapa dekade – kantor FBI di London dibuka pada tahun 1942 – McCallum menekankan bahwa 6 Juli menandai pertama kalinya kepala kedua badan tersebut menyampaikan pidato bersama.

Dalam pidatonya, Wray menjelaskan rincian tentang bagaimana rezim Tiongkok mengganggu seorang kandidat kongres di New York, yang sebelumnya adalah pemrotes Lapangan Tiananmen dan pengkritik rezim, karena mencoba mencegahnya terpilih.

Pertama, seorang mantan perwira intelijen Tiongkok menyewa seorang penyelidik swasta untuk menggali informasi yang menghina kandidat tersebut, kata Wray. Ketika mereka tidak dapat menemukan apa pun, mereka menggunakan pelacur untuk membuat kontroversi tentang kandidat, dan ketika ini tidak berhasil, mengatur kendaraan untuk menabrak kandidat dan membuatnya terlihat seperti kecelakaan.

Wray juga menyebutkan bahwa perusahaan-perusahaan Amerika yang beroperasi di Tiongkok diwajibkan oleh Undang-Undang di Tiongkok untuk menginstal pada sistem mereka perangkat lunak pajak yang disediakan oleh PKT; tetapi perangkat lunak ini juga memasang backdoors yang memungkinkan PKT meretas jaringan pribadi perusahaan.

Bagaimana PKT Mencuri Kekayaan Intelektual

“FBI pada dasarnya memperingatkan para pemimpin bisnis bahwa PKT telah mengejar Anda dengan segala cara yang diperlukan, baik spionase dunia maya maupun fisik, untuk mencuri IP Anda [kekayaan intelektual] dan membuat Anda keluar dari bisnis.”

Fleming menjelaskan bahwa PKT membawa kekayaan intelektual yang dicuri ke Tiongkok untuk menghasilkan produk yang diproduksi oleh perusahaan Amerika dan untuk menjualnya kembali kepada perusahaan dan pelanggannya dengan harga 45 sen dolar, dikarenakan mitra Tiongkok tidak memiliki biaya penelitian serta pengembangan dan tidak ada biaya waktu. 

Daftar pelanggan perusahaan Amerika dapat dicuri melalui cara siber atau spionase fisik seperti pemerasan atau subversi, demikian para ahli menjelaskannya. Pencurian IP memang terjadi melalui cara siber, tetapi sisi fisik spionase belum hilang, sehingga tidak bisa diabaikan. 

 PKT bertujuan mengambil bisnis dan pendapatan perusahaan Amerika, membawa mereka ke Tiongkok untuk membangun ekonominya, dan kemudian menutup perusahaan Amerika itu, menutup pesaingnya, menutup industri di Amerika, dan mendominasi pasar dari Tiongkok, kata Fleming.

Mencuri kekayaan intelektual oleh Sinovel, produsen turbin angin Tiongkok dari American Superconductor (AMSC), adalah salah satu contoh kegiatan terlarang PKT, kata Fleming.

PKT memesan, melalui perusahaan-perusahaan Tiongkok, produk dan layanan kincir angin senilai lebih dari $800 juta dari AMSC, kemudian mengambil produk pertama senilai $100 juta dan merekayasa baliknya. Tapi  tidak bisa mengoperasikan kincir angin tanpa kode sumber, Fleming menjelaskan. Karena hanya tujuh orang di AMSC yang memiliki akses ke kode sumber, PKT mengkompromikan seorang menggunakan perangkap madu dan memperoleh kode sumber, katanya. Sinovel kemudian membatalkan sisa pesanan di tahun 2011, yang menyebabkan harga saham AMSC anjlok.

“AMSC … kehilangan lebih dari $1 miliar dalam ekuitas pemegang saham dan hampir 700 pekerjaan, lebih dari setengah tenaga kerja globalnya,” menurut Departemen Kehakiman AS.

Saat ini, kata Fleming, kincir angin elektronik atau industri kincir angin energi 77 persen didorong oleh Partai Komunis Tiongkok ketika itu adalah 100 persen teknologi AS.

Amerika Sedang dalam Perang Hibrida dengan Tiongkok

Operasi rahasia Tiongkok dimulai pada 1986 ketika PKT meluncurkan Program 863, kata pakar. Program 863 ditujukan untuk mempercepat perolehan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, menurut laporan kongres yang dirilis pada tahun 1999, yang dikenal sebagai “Cox Report”. 

Fleming memparafrasekan misi inisiatif tersebut: “Kita akan berbohong, menipu, dan mencuri yang sepenuhnya mengambil alih Barat … dan membalikkan tatanan ekonomi berbasis aturan, dan menjadikannya ekonomi Tiongkok secara global.”

Fleming, seorang pakar keamanan siber, membandingkan peluncuran Program 863 dengan serangan 9/11 siber. 

Siber 9/11 telah terjadi setiap hari sejak 1986 dan … itu terjadi dalam ribuan dan ribuan pencurian,  merupakan kematian dengan seribu luka.” Sudah hampir tercapai, “850 hingga 900 menjadi 1000 luka menuju kematian. 

FBI dan militer tak menggunakan istilah perang dalam kaitannya dengan perang hibrida “karena perang berarti perang konvensional… Mereka suka menyebutnya sebagai ancaman Tiongkok,” kata Fleming. Tapi dia percaya bahwa Amerika sedang dalam perang hibrida dengan Tiongkok.

“Kami berada dalam perang mutlak. Semua faktor yang berbeda ini, yaitu perang hibrida, perang obat bius, perang ekonomi, perang agama, perang pendidikan, perang telekomunikasi, dan seterusnya, lebih dari 100 metode yang berbeda.”

PKT menyebut Amerika Serikat sebagai musuhnya, dan “setiap tindakan yang kita lakukan, setiap pukulan atau tendangan yang kita lakukan—mereka menggunakan energi itu untuk menggunakannya melawan kita, untuk melukai kita kembali, Dan mereka melakukan itu dengan segalanya, dengan Undang-undang kita dengan sekolah  dan universitas kita,” kata Fleming, dan menyamakan taktik ini dengan seni bela diri Asia.

Apa yang Dapat Orang-orang Lakukan?

“Jika Anda berperang, Anda harus akrab dalam memahami musuh Anda, dan mereka sangat akrab dalam memahami kita. Satu hal yang mereka tidak mengerti hanyalah tekad kita. Dan mereka tidak akan mengerti bagian itu karena ada sesuatu yang disebut patriotisme, dan kemudian ada hal yang disebut komunisme—tentang bagaimana Anda berjuang.”

Fleming menyarankan bahwa pertama-tama, orang-orang perlu memahami bahwa Amerika sedang berperang. Orang-orang melihat harga gas naik, yang dimulai sebelum perang di Ukraina, dan pandemi mengekspos masalah rantai pasokan di Tiongkok.

Perang hibrida dengan PKT pada akhirnya dapat berubah menjadi perang kinetik atau konvensional, dan mungkin akan dimulai di sekitar Taiwan, kata Fleming, berharap prediksinya akan “benar-benar salah.”

“Jika Anda berpikir inflasi buruk sekarang, tunggu sampai invasi ke Taiwan,” Fleming memperingatkan, menyinggung bahwa inflasi mungkin menjadi lebih buruk setelah itu karena potensi sanksi dan tanggapan PKT terhadap sanksi tersebut.

Rata-rata orang-orang Amerika perlu memperhatikan perkembangan situasi, tetapi mereka perlu menyadari bahwa media arus utama tidak akan memberitahukan kepada mereka apa yang perlu mereka ketahui, kata Fleming. “Itu tidak akan ditemukan di media arus utama; temukan sumber berita Anda yang lain.”

Fleming merekomendasikan agar orang-orang yang memberikan suara ke kantor-negara bagian, lokal, federal-yang menyadari bahwa kita berada dalam perang ini dan yang akan melakukan segalanya untuk memisahkan diri dari Tiongkok dan PKT, serta membuat kebijakan dan memberlakukan undang-undang untuk melawan spionase dan pengaruh asing. (asr)

Andrew Thornebrooke berkontribusi pada laporan ini.

Kominfo Blokir Situs dan Sejumlah Aplikasi, LBH Jakarta : Otoritarianisme yang Memanfaatkan Kuasa Digital

0

ETIndonesia- Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO RI) telah melakukan pemblokiran terhadap 8 situs dan aplikasi dengan traffic tinggi yakni PayPal, Yahoo, Epic Games, Steam, Dota, Counter Strike, Xandr.com, dan Origin (EA). Pemblokitan tersebu terhitung per  Sabtu (30/7/2022).

Alasan Kominfo, situs dan aplikasi tersebut tidak terdaftar resmi Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat. 

LBH Jakarta menilai, pembatasan (Pemblokiran) situs internet dan aplikasi tersebut telah melahirkan apa yang disebut sebagai otoritarianisme yang memanfaatkan kuasa digital dalam rangka mengendalikan teknologi sebagai alat melindungi kepentingan (digital authoritarianism), sehingga memblokir atau mematikan  situs internet dan aplikasi yang tidak memenuhi syarat pembatasan adalah tindakan yang tidak pernah dapat dibenarkan.

Terhadap hal tersebut LBH Jakarta menilai setidaknya terdapat 6 Catatan Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), yakni : 

Pertama, Pemblokiran situs dan aplikasi tersebut berdampak serius terhadap HAM, yakni Hak untuk berkomunikasi serta memperoleh informasi, Hak atas Kebebasan Berekspresi dan Hak atas Privasi sebagaimana ketentuan UUD RI 1945, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR), Konvensi Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), selain itu dapat juga melanggar hak-hak lainnya seperti mata pencaharian (dampak ekonomi) dalam kaitan Hak atas Penghidupan yang layak (Hak atas Pekerjaan), Hak untuk Bahagia, Hak Mengembangkan Diri, dan hak lainnya bagi pengguna situs internet dan aplikasi mengingat sifat HAM adalah universal, tidak terpisahkan, saling tergantung dan saling terkait satu dengan yang lainnya (universal, indivisible, interdependent and interrelated).

Kedua, Pemblokiran (Pembatasan HAM) tersebut dilakukan secara sewenang-wenang karena tidak melalui Putusan Pengadilan sehingga menghilangkan prinsip transparansi, keadilan dan perlakuan setara (equal treatment) berdasarkan Prinsip Pembatasan-Pembatasan Yang Diijinkan (Permissible Limitations) yang diatur dalam beberapa Standar dan Mekanisme Pembatasan HAM berikut:

  • Prinsip-prinsip Siracusa mengenai Ketentuan Pembatasan dan Pengurangan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (The Siracusa Principles on the Limitation and Derogation Provisions in the International Covenant on Civil and Political Rights (1984));
  • Aturan hukum dalam keadaan darurat : standar minimum Paris tentang norma hak asasi manusia dalam keadaan darurat (Rule of law in a state of emergency : the Paris minimum standards of human rights norms in a state of emergency (International Law Association’s Committee, 1984))
  • Prinsip-prinsip Johannesburg tentang Keamanan Nasional, Kebebasan Berekspresi dan terhadap Informasi (Johannesburg Principles on National Security, Freedom of Expression and Access to Information (November 1996)); dan
  • Prinsip-Prinsip Camden tentang Kebebasan Berekspresi dan Kesetaraan (The Camden Principles on Freedom of Expression and Equality (Prinsip-Prinsip Camden tentang Kebebasan Berekspresi dan Kesetaraan, 2009)).

Ketiga, LBH Jakarta menilai pemblokiran situs internet dan aplikasi yang dilakukan oleh KOMINFO merupakan Perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan karena telah melanggar kewajiban hukum KOMINFO untuk memastikan pemenuhan Standar dan Mekanisme HAM dalam penyelenggaraan Sistem Elektronik di Indonesia.

Keempat, selain tidak memiliki legitimasi sebagaimana syarat pembatasan HAM, LBH Jakarta juga menilai Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat bermasalah secara substansial karena dapat melakukan intervensi langsung kepada platform untuk menghapus konten dengan dalih “meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum”, padahal tidak ada standar baku penentuan kapan sebuah konten dapat dianggap meresahkan masyarakat dan/atau mengganggu ketertiban umum. Subjektivitas dalam penentuan standar ini dapat berdampak pada Pelanggaran Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi, hak untuk berkomunikasi serta memperoleh informasi. Lebih buruk, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat ini juga bermasalah karena terdapat pengaturan yang dapat melanggar Privasi dengan alasan Pengawasan dan Penegakan Hukum. Perlu diketahui Indonesia juga menjadi negara yang paling banyak meminta penghapusan konten (Google Content Removal Transparency Report, 2021). Oleh karena itu, ketentuan tersebut berpotensi menjadi instrumen kontrol negara yang eksesif di ruang digital dengan kaburnya ukuran-ukuran alasan penghapusan konten tersebut.

Kelima, LBH Jakarta menilai Pemerintah bersama dengan DPR seharusnya fokus dalam upaya melindungi data pribadi warga negara dengan mempercepat proses legislasi RUU Perlindungan Data Pribadi, bukan justru membuat kebijakan-kebijakan otoriter yang tidak didasarkan pada kepentingan utama masyarakat. Padahal, banyaknya kasus kebocoran data pribadi yang dimanfaatkan oleh kepentingan tertentu (misalnya dalam kasus Pinjaman Online) harusnya cukup untuk membuat Pemerintah menentukan prioritasnya demi  menciptakan tata kelola dan ekosistem perlindungan data pribadi yang komprehensif dan protektif. 

Keenam, LBH Jakarta menilai Pemerintah seharusnya juga fokus pada kesiapan perangkat aturan untuk menekan tingginya angka kekerasan seksual berbasis gender online dan Penyebaran Konten Intim Non Konsensual (NCII), secara khusus pasca berlakunya Undang-undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas LBH Jakarta mendesak:

  1. Kementerian Komunikasi dan Informatika mencabut keputusan Pemblokiran terhadap 8  situs dan aplikasi, yakni PayPal, Yahoo, Epic Games, Steam, Dota, Counter Strike, Xandr.com, dan Origin (EA) untuk menghentikan dampak dan kerugian yang besar terhadap warga negara:
  2. Kementerian Komunikasi dan Informatika mencabut Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat karena mengatur Pembatasan HAM yang tidak sesuai dengan Standar dan mekanisme HAM Internasional, melanggar Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi, melanggar Hak untuk berkomunikasi serta memperoleh informasi dan melanggar Hak atas Privasi;
  3. Pemerintah dan DPR RI mempercepat pembahasan dan pengesahan RUU Perlindungan data pribadi untuk menciptakan tata kelola dan ekosistem perlindungan data pribadi yang komprehensif dan protektif dengan menjamin prosesnya transparan, partisipatif dan akuntabel;
  4. Pemerintah fokus menyiapkan perangkat aturan untuk Penghapusan dan/atau pemutusan akses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan kekerasan seksual pasca berlakunya Undang-undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) khususnya terkait dengan kekerasan seksual berbasis gender online dan Penyebaran Konten Intim Non Konsensual (NCII);
  5. Pemerintah melakukan evaluasi besar terhadap pengaturan terkait tata kelola internet seperti UU ITE dan PP 71 Tahun 2019 yang justru memuat beberapa ketentuan yang mengancam pemenuhan HAM dengan menjamin proses yang transparan, partisipatif dan akuntabel dengan memperhatikan prinsip dan standar HAM;

(LBH Jakarta)

Deretan Situs dan Aplikasi yang Diblokir Kominfo per 1 Agustus Gara-gara Belum Daftar PSE, Paypal Dibuka Sementara

0

ETIndonesia- Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memblokir sejumlah aplikasi yang tidak kunjung mendaftar Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE). Namun demikian Paypal dibuka sementara waktu.

Berikut aplikasi yang diblokir :

1.Yahoo 
2. PayPal 
3. Epic Games (platform distribusi game) 
4. Steam (platform distribusi game) 
5. Dota (game) 
6. Counter Strike (game) 
7. Origin (EA) 

Adapun akses Paypal telah dibuka sementara sejak Minggu, 31 Juli 2022 pukul 08.00 WIB sampai  Jumat  5 Agustus 2022 pukul 23.59 WIB. “

“Kami sekali lagi meminta kepada masyarakat untuk bisa memanfaatkan 5 hari kerja yang diberikan Kominfo untuk masyarakat bisa memindahkan aset-asetnya di Paypal ke platform lain,” ujar Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Aptika) Semuel Abrijani Pangerapan dalam keterangan tertulisnya.

Di saat yang bersamaan Kominfo terus berusaha untuk berkomunikasi dengan pengelola Paypal, karena sampai saat ini meskipun sudah dicoba untuk berkomunikasi dengan berbagai macam cara/jalur, Paypal sama sekali belum merespon.

Selain itu, Kementerian Kominfo pun telah menghubungi kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta untuk membantu komunikasi dengan Paypal agar dapat merespon pesan dari Kominfo.

Lebih lanjut, komunikasi dengan Steam, Dota dan CS Go sampai hari ini juga terus dilakukan. Para PSE tersebut telah merespon email dari Kementerian Kominfo meskipun belum mengisi formulir pendaftaran seperti yang diminta sebagai prasyarat normalisasi.

“Untuk ketiga game ini, kami juga meminta bantuan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta untuk mendorong supaya mereka segera merespon permintaan dari Kominfo. Pihak Kedutaan sedang membantu untuk melakukan komunikasi tersebut,” ucap Direktur Jenderal Aptika Kementerian Kominfo.

Sedangkan terkait dengan Yahoo, Origin.com dan Epicgames yang juga merupakan perusahaan asal Amerika Serikat, Kementerian Kominfo juga telah melakukan berbagai macam upaya untuk menjangkau ketiga PSE tersebut.

Namun sampai saat ini ketiganya juga tidak memberikan respon atas komunikasi dari Kementerian Kominfo. Dalam hal ini, Kementerian Kominfo juga meminta bantuan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta untuk memfasilitasi komunikasi dengan Yahoo yang bermarkas di Sunnyvale, Epicgame di North Carolina, dan Origins di Redwood City. (asr)