Perselisihan Geopolitik Akibatkan 3 Orang Atlet India Gagal Ikuti Asian Games Hangzhou
oleh Luo Tingting
Perselisihan geopolitik antara Tiongkok dengan India telah menyebar ke olah raga Asian Games Hangzhou. Tiga atlet seni bela diri asal timur laut India tidak dapat masuk ke Tiongkok lantaran otoritas PKT tidak bersedia memberikan visa, sehingga terpaksa mundur dari Asian Games yang diselenggarakan di Hangzhou. Atas kejadian tersebut India memprotes keras.
Ketiga atlet bela diri India tersebut masing-masing adalah Nyeman Wangsu, Onilu Tega dan Mepung Lamgu, mereka semua berasal dari wilayah Arunachal, India yang diklaim sebagai “Tibet Selatan” oleh Beijing.
Ketiganya telah lolos ke Asian Games, tetapi ditolak visanya oleh pemerintah Tiongkok, yang mengharuskan mereka menggunakan “visa terpisah” untuk memasuki wilayah Tiongkok. Mereka menolak karena tidak ada atlet India lainnya yang diwajibkan untuk melakukan seperti itu.
“Visa terpisah” adalah kertas visa yang dicetak terpisah dan dijepit di dalam paspor, berbeda dengan visa yang dicap langsung di paspor, sehingga disebut juga “stapled visa.”
Pada Juli tahun ini, lantaran tim seni bela diri India diberikan “visa terpisah” kepada ketiga atlet tersebut, maka India membatalkan partisipasinya di pertandingan olah raga mahasiswa sedunia yang diadakan di Chengdu, Tiongkok.
Arindam Bagchi, juru bicara Kementerian Luar Negeri India mengecam keputusan PKT dan menyatakan bahwa “India dengan tegas menentang perlakuan berbeda terhadap warga negara India berdasarkan tempat tinggal dan ras mereka.”
Gubernur negara bagian Arunachal mengatakan India juga menentang keras keputusan PKT tersebut karena menurutnya perilaku Beijing melanggar norma-norma diplomatik yang sudah ada dan sama sekali mengabaikan semangat sportivitas. Arunachal Pradesh adalah bagian integral dari India dan berdiri di belakang para atlet kami.
Dia meminta “Komite Olimpiade Internasional untuk menyadarkan Beijing akan keseriusan pelanggaran yang telah mereka lakukan dan memastikan bahwa visa segera dikeluarkan untuk para atlet kami”.
Berbagai faksi politik di India telah mengecam PKT atas tindakannya “yang benar-benar keterlaluan” dan menuntut agar pemerintah India mengeluarkan “visa terpisah” kepada warga negara Tiongkok yang mengajukan visa India dari Tibet, sebagai tindakan balasan atas perilaku tersebut.
Beijing membantah tuduhan India namun menolak mengakui Arunachal Pradesh sebagai wilayah India. Mao Ning, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok dalam konferensi pers pada 22 September mengatakan : “Pemerintah Tiongkok (Komunis) tidak pernah mengakui apa yang disebut ‘Arunachal Pradesh’, dan wilayah selatan Tibet itu adalah bagian dari wilayah Tiongkok.”
Asian Games Hangzhou dibuka pada 23 September. 10 orang atlet dan pelatih Tim Wushu India lainnya telah tiba di Hangzhou pada 20 September.
Menanggapi kejadian ini, Vinod Kumar Tiwari, penjabat direktur jenderal Dewan Olimpiade Asia etnis India mengatakan : “Kami baru mengetahui kejadian ini (21 September) kemaren dan kami sedang mendiskusikannya dengan panitia penyelenggara. Kami berharap dapat segera menemukan solusi untuk masalah ini.”
Pada kenyataannya, ini bukan pertama kalinya PKT mempersulit warga negara India dari Arunachal Pradesh untuk masuk ke Tiongkok. Pada Kejuaraan Karate Asia tahun 2011 dan Kejuaraan Panahan Remaja Dunia tahun 2011, visa atlet India juga ditolak dan tidak dapat melakukan perjalanan ke Tiongkok untuk mengikuti pertandingan. (sin)
Pemerintah Siapkan Bantuan Kemanusiaan Penanganan Bencana Banjir ke Libya
ETIndonesia- Bencana banjir yang melanda beberapa wilayah yang berada di negara Libya pada beberapa waktu lalu, berdampak pada 884.000 orang, 6.000 jiwa meninggal dunia dan 10.000 orang masih dalam pencarian. Pemerintah Indonesia bergerak untuk melakukan dukungan percepatan penanganan.
Dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Rencana Bantuan Kemanusiaan Pemerintah Indonesia ke Libya di Kemenko PMK, Jakarta pada Jumat (22/9) diputuskan bahwa pemerintah Indonesia akan mengirimkan bantuan kemanusiaan. Hal itu diungkap Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy saat memimpin rapat.
“Sesuai dengan permintaan dari pemerintah Libya, Indonesia akan memberikan bantuan. Mengingat hubungan diplomatis antar dua negara ini sejak tahun 1991 dan juga kita memiliki hubungan sangat dekat dengan pemerintah Libya dan masyarakat Libya,” ucap Muhadjir dalam siaran pers Abdul Muhari, Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB.
“Pemerintah Indonesia akan memberikan bantuan berupa bantuan logistik dan jasa yang masih dicocokan dengan kebutuhan di lapangan, menunggu kabar dari KBRI Tripoli. Sehingga yang kita kirim akan betul-betul yang dibutuhkan di sana,” lanjutnya.
Pengiriman bantuan kemanusiaan ini akan dipimpin oleh Kepala BNPB.
“Koordinasi penanganan ini akan dilakukan oleh kepala BNPB, pengiriman bantuan diperkirakan dilaksanakan 27 September 2023,” kata Muhadjir.
Pada kesempatan yang sama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto yang turut hadir dalam rapat, saat ini proses koordinasi dengan berbagai pihak masih terus dilakukan.
“Masih berkoordinasi terus dengan pemerintah Libya kira-kira barang yang diperlukan seperti apa, kita siapkan 45 ton dengan 16 jenis barang. Belum termasuk dengan bantuan yang dikumpulkan oleh Lembaga lain,” ujar Suharyanto
“Barang-barang yang sangat dibutuhkan ketika bencana banjir seperti tenda, selimut, matras, velbed, pakaian anak, pakaian dewasa, pakaian lansia, pakaian Wanita, alat pembersih, makanan siap saji, kemudian genset. Untuk yang meninggal disiapkan kantong mayat dan kain kafan,” imbuhnya.
Suharyanto mengungkapkan, sebelumnya pemerintah Indonesia telah melakukan beberapa kali pengiriman dukungan kemanusiaan ke negara sahabat selain logistic juga tim Search and Rescue (SAR) dan Emergency Medical Team (EMT).
“Indonesia sudah punya pengalaman memberikan bantuan ke Pakistan dan Turkiye. Tim SAR dan EMT sudah ada dan sudah pernah bertugas ke luar negeri,” pungkasnya. (BNPB/asr)
Otoritas Tiongkok Melarang Produk Akuatik Jepang Tetapi Menangkap Ikan di Perairan Jepang
NTD
Partai Komunis Tiongkok (PKT) memanfaatkan pembuangan air limbah bekas pengolahan nuklir PLTN Fukushima ke laut untuk menyulut warga sipil Tiongkok anti-Jepang. Duta Besar AS untuk Jepang telah berbicara mewakili Jepang menyampaikan, bahwa masalah tersebut tidak perlu dibesar-besarkan. Beberapa hari yang lalu, dia memposting foto kapal nelayan Tiongkok yang menangkap ikan di perairan Jepang, menertawakan soal kemunafikan PKT dalam hal melarang impor produk akuatik Jepang.
Pada 21 September, Rahm Emanuel, Duta Besar AS untuk Jepang memposting beberapa foto di platform X (sebelumnya Twitter) beserta teks yang berbunyi : “Kata banyak orang bahwa sebuah gambar dapat menyampaikan ribuan kata. Setelah Tiongkok (PKT) memberlakukan larangan makanan laut dari perairan Jepang, kapal-kapal Tiongkok pada 15 September masih menangkap ikan di lepas pantai Jepang.”
Ia mengunggah tiga foto perahu yang sedang menjaring ikan. Dua dari kapal itu terlihat ada tulisan “Tiongkok” di bagian lambung kapal. Ada pula foto yang menunjukkan kapal-kapal nelayan tersebut berada di sisi barat pulau Okinawa. Itu adalah zona ekonomi eksklusif (ZEE) Jepang.
They say a picture is worth a thousand words. Chinese vessels fishing off Japan’s coast on September 15th, post China’s seafood embargo from the same waters. #Fukushima pic.twitter.com/ziskkY9fug
— ラーム・エマニュエル駐日米国大使 (@USAmbJapan) September 22, 2023
Pada 24 Agustus, hari dimana air limbah bekas olahan nuklir Fukushima mulai dibuang ke laut, di hari yang sama Partai Komunis Tiongkok mengumumkan larangan impor semua produk makanan laut Jepang. PKT juga memanipulasi opini publik dan membesar-besarkan apa yang disebut “polusi nuklir air laut”, yang mengarah pada pemboikotan terhadap makanan laut Jepang dan bahkan semua produk makanan laut oleh masyarakat Tiongkok. Dunia luar umumnya percaya bahwa tindakan Beijing itu lebih dimotivasi oleh motif politik.
Rahm Emanuel kemudian mengutuk larangan PKT, dan pergi ke Fukushima beberapa kali untuk mendukung nelayan Jepang, dan menerbitkan foto dia sedang makan sashimi di platform X untuk membuktikan keamanan produk akuatik Jepang.
Ia juga menerbitkan dua artikel yang mengejek otoritas Komunis Tiongkok terkait hilangnya Menteri Pertahanan Tiongkok Li Shangfu, sehingga menimbulkan ketidakpuasan Beijing.
Pada 20 September, NBC News AS melaporkan bahwa agar Biden dapat bertemu dengan Xi Jinping di San Francisco pada November mendatang, pemerintahan Biden telah meminta Emanuel untuk “menahan diri”, tidak membuat marah Beijing lagi. Namun, Emanuel kemudian mengklarifikasi kepada Sankei Shimbun Jepang bahwa dirinya diminta untuk “menahan diri” tersebut adalah tidak benar.
Selain terus-menerus menerbitkan artikel untuk menyangkal PKT, Rahm Emanuel juga mengambil tindakan untuk mendukung Jepang.
Menurut Kyodo News, Kedutaan Besar AS untuk Jepang sedang menjajaki kerja sama dengan pemerintah Jepang dalam hal memberikan dukungan kepada produsen akuatik kerang. Kedutaan berencana untuk memperkenalkan fasilitas pemrosesan yang terdaftar di Badan Pengawas Obat dan Makanan AS (FDA) di Taiwan, Thailand, dan Vietnam untuk membantu dalam pemrosesan kerang Jepang, sehingga ekspor kerang Jepang ke Amerika Serikat dapat dipertahankan.
Laporan tersebut menyebutkan bahwa kerang Jepang yang sebelumnya diekspor ke Amerika Serikat sebagian besar diproses melalui Tiongkok. Nilai kerang Jepang yang diproses di Tiongkok dan diekspor ke Amerika Serikat tahun lalu mencapai nilai USD. 100 juta. (sin)