EtIndonesia. Di tengah penurunan ekonomi Tiongkok yang berlanjut, peningkatan konfrontasi antara AS dan Tiongkok, serta kembalinya Trump ke Gedung Putih yang akan meningkatkan tarif signifikan terhadap Tiongkok, perusahaan-perusahaan top internasional berbondong-bondong meninggalkan Tiongkok dan memilih basis produksi lain.
Komisi Tinjauan Ekonomi dan Keamanan AS-Tiongkok baru-baru ini mengusulkan pembatalan Hubungan Dagang Normal Permanen dengan Tiongkok di antara rekomendasi kebijakannya. Analis berpendapat bahwa langkah ini akan mempercepat laju penarikan perusahaan asing dari Tiongkok.
Komisi Tinjauan Ekonomi dan Keamanan AS-Tiongkok pada 19 November 2024 menyampaikan kepada Kongres laporan tahunan 2024, pertama kali mengusulkan termasuk pembatalan Hubungan Dagang Normal Permanen (PNTR) dengan Tiongkok. Implementasi kebijakan ini mungkin benar-benar mengubah lanskap persaingan ekonomi dan teknologi antara AS dan Tiongkok.
Status Hubungan Dagang Normal Permanen, yang dulu dikenal sebagai status “negara paling disukai atau Most Favoured Nation (MFN)”, yaitu barang impor dari Tiongkok menikmati perlakuan paling disukai yang diberikan oleh AS dalam hal tarif dan pembatasan lainnya.
Sejak bergabung dengan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) pada tahun 2001, Tiongkok telah menikmati status PNTR. Namun, USCC berpendapat bahwa Tiongkok tidak memenuhi janjinya untuk membuka pasar dan bersaing secara adil, dan telah merusak sistem perdagangan internasional melalui pembatasan akses pasar, pencurian hak kekayaan intelektual, pemberian subsidi negara, dan koersi ekonomi
Dengan terpilihnya Trump sebagai Presiden AS berikutnya, beberapa perusahaan asing dan institusi keuangan mempertimbangkan untuk meninggalkan Tiongkok. Wall Street Journal mengutip CEO Breville, Jim Clayton, mengatakan bahwa kemenangan Trump dalam pemilihan presiden AS menyiratkan bahwa barang konsumsi dari Tiongkok akan menghadapi risiko tarif yang lebih tinggi dari AS. Oleh karena itu, mereka mengantisipasi pemindahan lebih banyak produksi dari Tiongkok dan peningkatan stok di AS.
Seiring dengan kebijakan “America First” Trump yang akan kembali ke Gedung Putih, Xi Jinping selama pertemuan APEC tahun ini dengan Biden menyatakan kesiapannya untuk menjaga komunikasi dengan pemerintahan baru AS, memperluas kerjasama, dan mengelola perbedaan; Xi juga menyatakan dalam diskusi tertutup APEC bahwa mereka harus bersatu dalam menghadapi tantangan geopolitik, unilateralisme, dan proteksionisme yang meningkat.
Ekonom yang berbasis di AS, David Huang, mengatakan kepada the Epoch Times bahwa jika AS mencabut status perlakuan khusus terhadap perdagangan dengan Tiongkok dan secara signifikan meningkatkan tarif, hal itu akan “meningkatkan biaya produksi perusahaan asing di Tiongkok secara drastis, mengurangi keuntungan secara signifikan, bahkan menyebabkan kerugian.” Untuk menghindari tarif tinggi dan menjaga stabilitas rantai pasokan, beberapa perusahaan mungkin memindahkan kapasitas dan rantai pasokan mereka ke AS, India, Asia Tenggara, dan tempat lain.
David Huang menambahkan bahwa langkah AS ini akan memberikan dampak pada rantai pasokan barang sehari-hari. Saat ini, tidak ada negara lain yang dapat menggantikan Tiongkok dalam produksi barang sehari-hari, peralatan rumah tangga, dan furnitur. Bagaimana cara mengatasinya adalah masalah yang perlu dihadapi.
Setidaknya 17 perusahaan top internasional meninggalkan Tiongkok atau mengurangi kapasitasnya tahun ini
Seiring dengan peningkatan sanksi terhadap Tiongkok oleh AS dan Eropa dan terus menurunnya ekonomi Tiongkok, perusahaan asing semakin mempercepat penarikan mereka dari Tiongkok. Sejak Februari hingga September saja, setidaknya 17 perusahaan top internasional telah mengumumkan penutupan pabrik mereka di Tiongkok atau merampingkan operasinya. Kembalinya Trump ke Gedung Putih juga mempercepat penarikan perusahaan asing dari Tiongkok.
Pada September tahun ini, raksasa teknologi AS Cisco memangkas 300 karyawan di Dalian, yang merupakan pemutusan hubungan kedua tahun ini; anak perusahaan Grup Toyota, Hino Motors, mengumumkan penghentian produksi mesin diesel di Tiongkok, dengan pabrik mesin Shanghai Hino berhenti berproduksi pada 30 September. Grup Volkswagen Jerman memutuskan untuk menutup pabrik di Nanjing yang memproduksi Passat dan Skoda tahun depan.
Pada Agustus lalu, pabrik kedua Honda di Wuhan, milik perusahaan patungan, berhenti beroperasi sepenuhnya, dan mem-PHK 2.500 karyawan; IBM AS tiba-tiba mengumumkan pemutusan hubungan lebih dari seribu orang, dan menutup departemen R&D terkait; Konica Minolta Jepang mengumumkan pabrik di Wuxi akan berhenti beroperasi sepenuhnya tahun depan, diperkirakan akan mem-PHK lebih dari 1.300 orang; Liebherr Swiss akan menutup pabrik bisnis beton di Xuzhou; Canon Jepang mulai melakukan pemutusan hubungan lunak di pabrik Suzhou.
Pada Juli lalu, Nippon Steel Corporation Jepang keluar dari perusahaan patungan dengan Baosteel Shanghai; KATO Jepang secara resmi keluar dari pasar Tiongkok, membubarkan pabrik patungan di Kota Kunshan; Microsoft mengumumkan penutupan semua toko lisensi offline di Tiongkok, hanya menyisakan toko online resmi dan toko unggulan JD.
Pada Juni 2024, Nissan Motor Jepang mengumumkan penutupan pabrik produksi di Kota Changzhou; perusahaan suku cadang otomotif Yazaki Jepang menutup pabrik produksi di Kota Shantou.
Pada Mei 2024, perusahaan teknologi AS Kingland membubarkan perusahaan perangkat lunak Dalian Jinlan, mem-PHK lebih dari 160 karyawan; tim R&D AI Microsoft di Tiongkok ditarik kembali ke AS.
Pada April lalu, departemen SAP Jerman di Shanghai melakukan pemutusan hubungan, diperkirakan akan berlanjur sampai kuartal pertama tahun depan. Pada Februari tahun ini, Bridgestone Corporation Jepang menutup pabrik produksi di Shenyang, mem-PHK lebih dari 1.200 karyawan.
Pada bulan yang sama, Isetan Mitsukoshi Holdings Limited Jepang menutup dua toko di Tianjin, dan pada Juni menutup Isetan Meilongzhen di Shanghai. Saat ini, perusahaan tersebut hanya memiliki toko Renheng Isetan di Tianjin di Tiongkok.
David Huang berpendapat bahwa ini baru permulaan, dan seiring dengan terus berlanjutnya perang dagang AS- Tiongkok dan perlambatan ekonomi Tiongkok, akan mendorong lebih banyak perusahaan asing untuk meninggalkan Tiongkok.
Berbagai Alasan Penarikan Modal Asing dari Tiongkok
Chi Hung Kwan, peneliti senior di Nomura Capital Market Research Institute di Jepang, baru-baru ini menulis bahwa banyak perusahaan di AS, Jepang, dan Eropa mengurangi ketergantungan mereka terhadap Tiongkok untuk mengatasi risiko geopolitik yang meningkat, mempercepat penarikan modal dari Tiongkok. Perusahaan-perusahaan ini mengadopsi strategi “teman bisnis,” yaitu memperkuat hubungan ekonomi dengan negara-negara sekutu saat kembali ke pasar domestik. Kebijakan keamanan ekonomi yang diterapkan oleh berbagai pemerintah juga mendukung tren ini.
Menurut Chi Hung Kwan, alasan utama penarikan perusahaan asing dari Tiongkok adalah perubahan lingkungan investasi.
Ada tujuh faktor utama seperti berikut :
Peningkatan konfrontasi AS- Tiongkok; perlambatan pertumbuhan ekonomi Tiongkok; peningkatan biaya produksi di Tiongkok; penguatan atas peraturan keamanan oleh Tiongkok; persaingan ketat dengan perusahaan lokal Tiongkok; restrukturisasi rantai pasokan global; dan meningkatnya sentimen anti-asing di Tiongkok.
Artikel tersebut menyebutkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, Tiongkok telah mengeluarkan serangkaian peraturan yang terkait dengan keamanan informasi untuk memperkuat kontrol, yang membentuk pembatasan pada operasi perusahaan asing, terutama bagi perusahaan teknologi informasi. Selain itu, melalui “Made in China 2025” dan langkah lainnya, Tiongkok mengembangkan industri domestik sambil mengurangi ketergantungan pada investasi asing dan juga mengurangi insentif pajak dan lainnya bagi perusahaan asing.
Karena Tiongkok telah lama mengimplementasikan pendidikan “nasionalisme,” ini menyebabkan meningkatnya sentimen anti-asing di Tiongkok, dan pernah terjadi beberapa insiden penyerangan terhadap orang asing, seperti pembunuhan seorang pelajar Jepang di Shenzhen pada September lalu, dan serangan terhadap empat guru AS di Jilin pada Juni 2024. Bagi perusahaan asing, memastikan keamanan karyawan asing dan keluarga mereka telah menjadi tantangan baru.
Chi Hung Kwan menyatakan dalam artikel tersebut bahwa karena berbagai faktor ini, banyak perusahaan asing sedang mempertimbangkan kembali strategi operasi mereka di Tiongkok, termasuk penarikan modal. Dalam konteks ini, negara-negara ASEAN dan ekonomi baru seperti India menjadi tujuan investasi alternatif untuk menggantikan Tiongkok.
David Huang juga menyatakan bahwa kebijakan Tiongkok yang rumit dan berubah-ubah adalah faktor penting lainnya yang menyebabkan perusahaan asing meninggalkan Tiongkok. Kebijakan Tiongkok “seringkali berkaitan dengan kebutuhan politiknya dan preferensi pribadi para pemimpinnya. Perubahan ini sulit untuk dipahami dari perspektif ekonomi Barat yang rasional,” sehingga membuat perusahaan asing khawatir tentang keamanan dan prospek pengembangan masa depan mereka, sehingga mereka harus mengurangi investasi mereka di Tiongkok.
Kemana Perginya Perusahaan Internasional yang Meninggalkan Tiongkok?
Kemana perginya perusahaan internasional top yang meninggalkan Tiongkok memindahkan produksi dan modal mereka?
Sebuah survei oleh Bain and Company menyebutkan bahwa di antara 166 manajer perusahaan top dunia yang disurvei, 69% menyatakan mereka sedang memindahkan kapasitas produksi mereka keluar dari Tiongkok, naik 14 poin persentase dari 55% pada tahun 2022.
Tempat investasi baru yang dipilih oleh perusahaan-perusahaan ini adalah: Sub-benua India, Amerika Serikat dan Kanada, Asia Tenggara, Eropa Barat, dan Amerika Latin. Di antaranya, yang pindah ke Sub-benua India mencapai 39%, Amerika dan Kanada 16%, Asia Tenggara 11%, Eropa Barat 10%, dan Amerika Latin 8%. Hasil survei juga menunjukkan bahwa semakin banyak perusahaan yang “mengalir kembali” produksi dan operasi ke negara asal mereka, atau ke negara “nearshore/tetangga.”
Mengenai tren tujuan investasi baru perusahaan internasional ini, David Huang menjelaskan bahwa perusahaan-perusahaan ini memilih India terutama karena banyak kebijakan insentif dan struktur populasi India yang rasional yang dapat menyediakan tenaga kerja yang melimpah. Amerika Utara sangat solid dalam hal kebijakan, peraturan, dan keuangan, terutama bagi perusahaan yang terutama menargetkan pasar Eropa dan Amerika, sehingga menarik beberapa perusahaan untuk “mengalir kembali” setelah Trump menjabat. Situasi di Asia Tenggara mirip dengan India. Eropa Barat memiliki kebijakan moneter dan peraturan ekonomi yang stabil, yang juga disukai.
Ketidakpastian geopolitik dan biaya operasional yang meningkat adalah alasan utama untuk pindah keluar dari Tiongkok. Bagi 39% perusahaan AS yang menjadi subyek survei, Undang-Undang Pengurangan Inflasi yang disahkan oleh Kongres AS pada tahun 2022 juga merupakan faktor yang mendorong perusahaan untuk “mengalir kembali ke negara asal.”
David Huang menyatakan bahwa penyesuaian kebijakan ekonomi AS terhadap Tiongkok tidak hanya membuat biaya produksi di Tiongkok meningkat, tetapi juga ada risiko keamanan politik. Dalam situasi ini, perusahaan internasional tentu saja akan memilih negara dengan keamanan politik, hukum dan peraturan, serta perpajakan yang relatif stabil. Dia menuturkan, dapat diperkirakan bahwa “dalam beberapa tahun mendatang, tren perusahaan asing yang meninggalkan Tiongkok mungkin akan semakin meningkat.” (jhn/yn)
