Pemerintah Inggris umumkan larangan bagi pembeli asam sulfat (air keras) yang masih di bawah umur 18 tahun, Sekretaris Rumah Tangga Amber Rudd mengumumkan pada hari Selasa, 3 Oktober.
Ini mengikuti serentetan serangan asam sulfat di London dalam beberapa bulan terakhir.
Serangan yang melibatkan zat korosif tersebut di ibu kota melonjak dari 261 pada 2015 menjadi 454 pada 2016-kenaikan 74 persen.
Dalam enam bulan sampai April tahun ini, telah terjadi lebih dari 400 serangan zat korosif di Inggris dan Wales menurut angka dari polisi.
Rudd menggambarkan serangan air raksa sebagai hal yang “benar-benar memuakkan” pada Konferensi Partai Konservatif, kata beberapa laporan.
“Anda semua pernah melihat foto korban yang tidak pernah pulih sepenuhnya. Operasi tanpa akhir. Kehidupan hancur,” katanya kepada delegasi di konferensi di Manchester.
Pembatasan baru juga akan diperkenalkan untuk “membatasi secara drastis” penjualan asam sulfat publik yang diketahui digunakan sebagai apa yang disebut ibu dari bahan peledak buatan Setan, katanya.
Peledak buatan sendiri yang serupa digunakan dalam serangan Parsons Green bulan lalu. Ledakan itu meledak saat jam sibuk pagi hari di London barat, menyebabkan 30 orang cedera.
Saat ini, bisnis yang menjual asam sulfat harus memberi tahu polisi tentang pencurian atau kehilangan apapun, namun undang-undang baru tersebut akan berarti siapa pun yang ingin membelinya di atas konsentrasi tertentu harus memiliki lisensi dari Kantor Pusat.
Perundang-undangan baru yang akan menargetkan orang-orang yang membawa asam sulfat dibuat sama dengan undang-undang saat ini seputar membawa pisau. Maksimal empat tahun di balik jeruji besi, denda, atau keduanya bisa diberikan untuk membawa pisau, menurut BBC
Rudd juga mengumumkan rencana untuk mempersulit anak-anak di bawah 18 tahun untuk membeli pisau secara online.
Dia akan membuat kepemilikan pisau flick dan pisau zombie di rumah ilegal, menurut Sky News, dan akan berinvestasi bidang teknologi untuk menghilangkan gambar anak-anak yang tidak senonoh secara online.
Sekretaris Rumah Tangga membuat pengumuman kebijakan lain tentang menangani teroris secara online.
Mereka yang berulang kali melihat konten materi teroris online bisa menghadapi hukuman 15 tahun penjara. Perundang-undangan saat ini hanya berlaku untuk materi online, yang telah didownload dan disimpan secara terpisah dan tidak berlaku untuk materi yang dialirkan secara online. (ran)
ErabaruNews
