EpochTimesId – Pengadilan Tinggi Uni Eropa memiliki wewenang untuk memveto atau membatalkan kesepakatan yang saat ini dinegosiasikan antara Inggris dan Uni Eropa. Demikian dikatakan oleh Pakar Ekonomi Uni Eropa, Sir Konrad Schiemann, seperti dikutip dari TheEpochTimes, Jumat (13/10/2017).
Konrad Schiemann adalah mantan perwakilan Inggris di Pengadilan Tinggi Uni Eropa atau European Court of Justice (ECJ) sampai tahun 2012. Dia mengatakan jika Komite Brexit menyetujui sebuah kesepakatan, maka kesepakatan tersebut akan tunduk dan dapat diadili pada Pengadilan Tinggi Uni Eropa/ECJ.
Schiemann memberikan pandangan tersebut kepada komite lintas partai dari anggota Parlemen Uni Eropa yang sedang mengkaji implikasi hukum dan rancangan Undang-Undang Brexit, sebuah dasar hukum Blue Print untuk meninggalkan Uni Eropa. Dia mengatakan bahwa ECJ dapat menilai apakah kesepakatan antara Uni Eropa dan Inggris dapat tetap diberlakukan.
Peran pengadilan pada masa depan, sebuah simbol yang disegani di Uni Eropa, dianggap melampaui batas kewenangan telah menjadi perdebatan baru-baru ini. Uni Eropa (UE) telah mengatakan bahwa ECJ mungkin akan mempertahankan beberapa kewenangan UE atas Inggris dalam hal kesepakatan transisi. Sebab, perbedaan pendapat telah membuat negosiasi kedua pihak tampak melambat.
Negosiator Utama Uni Eropa, Michel Barnier, mengatakan bahwa perundingan telah menemui jalan buntu, diantaranya mengenai berapa besar Inggris harus membayar saat meninggalkan UE. Sikap UE saat ini adalah bahwa negosiasi mengenai hubungan masa depan antara Inggris dan Uni Eropa tidak dapat dimulai sampai adanya kesepakatan mengenai masalah keuangan.
“Dalam kondisi seperti ini, minggu depan saya tidak dapat mengusulkan pada Dewan Eropa agar diskusi dimulai. Saya berharap akan ada kemajuan yang menentukan sebelum Konfrensi Tingkat Tinggi (KTT) Dewan Eropa Desember mendatang,” kata Barnier kepada wartawan setelah perundingan Brexit edisi 5 di Brussels.
Sekretaris Brexit Inggris, David Davis mendesak para pemimpin Uni Eropa untuk membangun semangat kerja sama dan memberi Barnier sebuah mandat untuk memulai perundingan perdagangan.
Barnier menambahkan bahwa ada dua isu lain di mana UE tidak dapat membuat konsesi, yaitu hak warga negara dan perbatasan Irlandia Utara dengan Inggris Raya. Barner mengatakan bahwa kemajuan hanya tercapai pada masalah perbatasan Irlandia Utara.
Terkait kemungkinan Inggris keluar tanpa melalui kesepakatan, Barner mengatakan bahwa UE siap menghadapi kemungkinan apapun. Namun dia menambahkan, “Tidak ada kesepakatan akan menjadi kesepakatan yang sangat buruk.”
Awal pekan ini Presiden Dewan Eropa, Donald Tusk mengatakan bahwa perundingan perdagangan pasca-Brexit kemungkinan besar tidak akan dimulai sampai Awal Desember 2017. (waa)
