Ketidakseimbangan dan distorsi perdagangan Tiongkok – AS
Yu juga mengatakan bahwa sesuai model perdagangan bebas tentang perdagangan kendaraan bermotor sebagai contoh. Maka masyarakat Tiongkok baru bisa menikmati kendaraan bermotor yang berkualitas dan harga murah kalau kendaraan itu dihasilkan oleh pabrik mereka yang dibangun di AS. Itu juga membantu AS untuk memecahkan masalah lapangan kerja.
Tetapi pemerintah Tiongkok memilih mengenakan tarif tinggi sebagai bemper dan atau memberikan subsidi untuk merangsang pemodal luar mendirikan pabrik di Tiongkok, dengan demikian kendaraan bermotor yang mereka produksi itu baru bisa dipasarkan di Tiongkok, atau ingin diekspor ke AS.
“Dari sini dapat kita rasakan betapa pincangannya nilai perdagangan antar kedua negara tersebut, sudah jauh menyimpang,” kata Yu Weixiong.
“Tidak hanya masalah hasil produksi kendaraan bermotor, Saat ini Tiongkok juga berambisi menjadi pusat manufaktur dari segala-galanya. Mobil, pesawat terbang, kereta api dan seterusnya.”
“Jika negara lain sudah tidak ada produksi yang bisa mereka jual, dari mana penghasilan mereka? Jika mengikuti pemahaman dengan logika ini niscaya makna dari perdagangan bebas akan rusak,” tambahnya.
AS merasakan dampak buruk dari Tiongkok yang mengorbankan lingkungan dan memeras tenaga kerja
Sarjana Tiongkok percaya bahwa besarnya selisih angka perdagangan antara AS – Tiongkok itu diperoleh Tiongkok melalui pengorbanan lingkungan dan memeras tenaga kerja, menghamburkan sumberdaya alam yang cukup besar untuk menghasilkan barang-barang murah. Meskipun soal ini tidak terstatis dan terpantau.
Pemimpin editor chinainperspective.com, Chen Kuide dalam wawancaranya dengan Epochtimes mengatakan, perdagangan di pasar itu bebas, meskipun Tiongkok memilih transaksi yang dapat memberikan keuntungan bagi perkembangan ekonomi mereka.
Tetapi, lanjut Kuide, dalam prosesnya mereka tidak melakukan tindakan yang sesuai dengan sarana ekonomi pasar. Mereka bahkan memilih mengorbankan lingkungan untuk memperoleh hasil yang tidak setara dan tidak adil.
“Terutama dalam hal ini adalah pemerintah Tiongkok sebenarnya sedang melakukan pemerasan upah tenaga kerja, merusak lingkungan hidup demi kesan pertumbuhan ekonomi. tetapi mereka tidak pernah merasa perlu mempertanggungjawabkannya,” katanya.
“Kesalahan justru dilimpahkan kepada orang luar, menyalahkan mitra dagang perorangan maupun negara asing. Ini jelas tidak masuk akal,” tambahnya.
