Ketika sebuah tabrakan tragis dari dua kereta berkecepatan tinggi di Wenzhou, Tiongkok, mengakibatkan kematian 40 orang di tahun 2011, masyarakat menjadi sangat marah atas kelalaian pihak berwenang kereta api, dan semakin waspada terhadap penggunaan transportasi tersebut.
Bertahun-tahun kemudian, pihak berwenang terus berjalan dengan ambisi kereta api berkecepatan tinggi mereka. Pada bulan Desember tahun lalu, Tiongkok membuka jalur kereta api berkecepatan tinggi dari Shanghai ke Kunming, melintasi 2.252 kilometer (1.400 mil) untuk waktu tempuh dari kota pesisir timur ke arah barat daya negara tersebut dalam 11 jam.
Dalam waktu kurang dari satu tahun beroperasi, jalur kereta api tersebut baru-baru ini terungkap tentang konstruksinya yang buruk. Berita tersebut pertama kali diungkap pada 13 November melalui sebuah pos di Weibo, setara dengan Twitter, di Tiongkok. Sebuah situs berita Tiongkok yang meliput kejadian di Propinsi Guizhou menerbitkan dokumen internal dari China Railway, sebuah perusahaan milik negara yang mengoperasikan kereta api penumpang dan barang Tiongkok dan berada di bawah lingkup birokrasi Partai Komunis Tiongkok (PKT).
Pos tersebut mengungkapkan bahwa bagian jalur rel Shanghai-Kunming di Guizhou memiliki rancangan dan konstruksi terowongan yang salah, mengakibatkan kebocoran air yang parah yang menimbulkan masalah keamanan. Kereta harus berlari sejauh 70 kilometer per jam, bukan kecepatan yang semula dirancang 300 km, untuk menghindari kecelakaan.
Pada bulan Juni dan Juli, lebih dari 100 kereta tertunda di daerah tersebut. Unit anak perusahaan China Railway ‘berhemat’ selama pekerjaan konstruksi dan subkontrak secara ilegal. Sementara itu, sebuah perusahaan yang dikontrak untuk memeriksa proyek tersebut ternyata lalai dalam melakukan penilaian yang benar, menurut pos tersebut, yang telah dihapus segera setelah diterbitkan.
Dua hari kemudian, Administrasi Perkeretaapian Nasional PKT mengkonfirmasi berita tersebut dalam sebuah pengumuman bahwa mereka akan menghukum anak perusahaan yang terkait dan perusahaan yang dikontrak dengan denda.
Sejarah
Ini bukan pertama kalinya jalur rel mengalami masalah kualitas. Pada tahun 2012, satu wilayah di Propinsi Hunan terungkap telah menggunakan bahan buatan dalam negeri, walaupun pihak berwenang pada awalnya berjanji akan menggunakan bahan impor Jerman. Bahan-bahan dalam negeri mulai hancur dan tidak memenuhi standar PKT yang ditetapkan oleh Kementerian Perkeretaapian.
Kementerian tersebut dikenal karena korupsi yang merajalela. Pimpinannya antara tahun 2003 dan 2011 adalah Liu Zhijun, yang menggelapkan jutaan dolar, menyogok pejabat kuat untuk mendapatkan promosi, dan memimpin kementerian tersebut untuk menghasilkan hutang sebesar 2,66 triliun yuan – menurut laporan media pemerintah. Liu telah meningkat melalui jajaran kementerian dengan patronase politik mantan pemimpin PKT Jiang Zemin. Liulah yang memastikan Jiang akan memiliki mobil kereta khusus untuk dirinya sendiri setiap kali dia bepergian keliling negeri.
Setelah pemimpin saat ini Xi Jinping mengambil alih kekuasaan pada tahun 2012, dia membubarkan kementerian perkeretaapian pada bulan Maret 2013, dan memindahkan tugasnya kepada Kementerian Perhubungan. Konstruksi dan pengelolaan rel akan berada di bawah China Railway (Perkeretaapian Tiongkok) yang baru didirikan.
Pada tahun 2012, Liu dikeluarkan dari Partai berdasarkan tuduhan korupsi. Setahun kemudian, dia diberi hukuman mati oleh pengadilan Tiongkok.
China Railway masih berjuang secara finansial. Sampai paruh pertama tahun 2017, ia telah memperoleh hutang sebesar 4,77 triliun yuan, menurut media pemerintah, dengan mengutip sejumlah laporan keuangannya.
Kekhawatiran tentang Kereta Api Kecepatan Tinggi Luar Negeri Tiongkok
Setelah berita tentang konstruksi buruk di Guizhou muncul, warga Hong Kong menjadi khawatir dengan rel kecepatan tinggi lokal mereka. Pada tahun 2015, Kereta Transit Penumpang Hong Kong telah memesan 93 gerbong kereta kota baru dari sebuah pabrik milik negara Tiongkok, Qingdao Sifang (yang merupakan anak perusahaan China Railway). Ini adalah pabrikan yang sama yang membuat kereta api yang bertabrakan di Wenzhou tahun 2011 ini.
Sebelumnya model Qingdao Sifang yang dibeli oleh Hong Kong pada tahun 2012 terbukti gagal melakukan uji tabrakan berdasarkan standar Uni Eropa. Perusahaan juga memasok kereta api ke Singapura pada tahun 2016, yang ditemukan memiliki masalah keamanan seperti jendela penumpang yang pecah dan baterai power supply meledak saat diperbaiki.
Meskipun ada kekhawatiran ini, Tiongkok memiliki rencana untuk terus mengekspor rel berkecepatan tingginya ke luar negeri, seperti ke Rusia, Thailand, Indonesia, dan Libya, menurut laporan Caixin, sebuah publikasi bisnis Tiongkok, dan South China Morning Post, surat kabar Hong Kong . Namun proyek tersebut macet karena peraturan daerah, biaya tinggi, dan perubahan iklim politik – seperti kasus Libya dan perang saudara yang terjadi pada tahun 2011. (ran)
Wang Jianyu dan Liang Zhen memberikan kontribusi untuk laporan ini.
