oleh Qin Yufei
Epochtimes.id- Otoritas Tiongkok menutup fungsi A Virtual Private Network (VPN) perangkat lunak yang biasa dipakai pengguna Internet khususnya di Tiongkok untuk memenembus firewall Great Wall dan berhubungan dengan dunia luar.
Kegiatan melarang penggunaan VPN ini telah menimbulkan masalah bagi perusahaan asing karena mereka sekarang dipaksa untuk berada dalam posisi terisolir, dipaksa memilih di antara menerima perlakuan ketatnya pemantauan dari otoritas atau mundur dari Tiongkok ?
Nikkei Asia Review melaporkan bahwa seorang karyawan perusahaan Jepang yang membuka usaha di Guangdong suatu pagi pada bulan Oktober dibuat sedih dan panik karena ia gagal untuk mengikuti konferensi video dengan rekannya di Jepang sebagaimana yang sudah dijadwalkan sebelumnya.
Perusahaan lainnya juga mengalami hal serupa. Sebuah perusahaan pembuat komponen elektronik di Beijing tidak dapat mengontak server Jepang sehingga gagal memperoleh data pelanggan.
“Sejak bulan September, kami melihat adanya peningkatan jumlah komunikasi klien perusahaan Jepang kami dengan pelanggannya di Jepang,” kata pejabat di sebuah perusahaan sistem informasi di Shanghai mengatakan kepada Nikkei Economic Review.
“Kita tidak dapat lagi beriklan karena kita menghadapi kesulitan dalam menangani lebih banyak klien,” tambahnya.
Sejak 22 Januari, PKT memperketat pengawasan VPN. Banyak perusahaan asing di Tiongkok menggunakan fungsi VPN untuk menangani komunikasi internasional, mereka tidak menggunakan jalur khusus yang biayanya lebih tinggi.
Otoritas Beijing terus mengincar VPN karena perangkat tersebut digunakan oleh masyarakat Tiongkok untuk membaca berita dari situs asing dan mempublikasikan kritikan dan komentar terhadap Partai Komunis Tiongkok di media sosial luar negeri. Bulan Juli lalu perusahaan Apple telah menghapus aplikasi VPN dari App Store Tiongkok.
Otoritas mengklaim bahwa perusahaan asing dibebaskan dari tindakan keras ini. Seorang pejabat senior MIIT (Ministry of Industry and Information Technology) Tiongkok mengaku bahwa perusahaan asing tidak akan terkena dampaknya.
Namun eksekutif perusahaan asing mengatakan bahwa pernyataan semacam itu mungkin berlaku sebelum bulan September. Tapi setelah bulan September situasinya sudah berbeda.
“Pihak berwenang Tiongkok menutup penggunaan VPN, hal ini menimbulkan masalah baru” kata pejabat tinggi salah satu perusahaan telekomunikasi terkemuka di Jepang.
Konon, ratusan VPN kini masih beroperasi, tetapi otoritas berencana untuk memberantasnya hingga tuntas sebelum paro pertama tahun depan.
Pemberantasan VPN makin gencar dilakukan otoritas Beijing sejak bulan September tahun ini.
“Kita sama sekali tidak dapat melakukan pencarian di internet”, kata seorang karyawan pembuat suku cadang mobil Jepang di provinsi Guangdong.
“Kami terpaksa menggunakan sambungan telepon meminta rekan yang berada di Jepang untuk membantu mencarikan lalu dikirim kepada kita lewat surat-menyurat,” katanya.
Manajer sebuah perusahaan perdagangan elektronik di Shenzhen terpaksa memutuskan untuk beralih dari VPN ke fasilitas sambungan khusus karena larangan itu sangat merugikan perusahaannya.
“Bagi perusahaan yang menangani banyak macam bisnis internasional, manajemen informasi adalah hidup matinya perusahaan”, kata manajer itu. “Kami tidak bisa berbisnis tanpa adanya jalur yang stabil, jadi kami tidak punya pilihan lain”
Namun eksekutif salah satu dari tiga perusahaan telekomunikasi terkemuka di Jepang itu mengatakan, yang jelas dengan digunakannya jalur khusus itu maka otoritas akan lebih mudah dalam melakukan pencegatan komunikasi atau pengambilan data-data penting dari database penyewa.
“Jepang dan perusahaan telekomunikasi asing lainnya terpaksa menyerahkan pekerjaan instalasi terakhir (leased line) ke teknisi yang ditunjuk oleh otoritas Tiongkok. Memang, banyak perusahaan Jepang menggunakan jalur sewaan (leased line) itu yang katanya aman, namun sesungguhnya beresiko”.
Asosiasi Ekonomi Jepang – Tiongkok mengirim delegasi Jepang ke Beijing pada bulan lalu. Delegasi tersebut menyampaikan rasa prihatin yang mendalam atas pengetatan penggunaan Internet yang diberlakukan oleh pihak berwenang Tiongkok. Tetapi delegasi Tiongkok hanya bersikeras menuntut masalah yang berkaitan dengan investasi Jepang.
Salah seorang delegasi Jepang mengatakan : “Tampaknya otoritas telah bertekad untuk memperketat penggunaan internet di Tiongkok. Inilah alasan mengapa Amerika Serikat dan negara-negara Eropa mengurangi investasi mereka di Tiongkok. Dan sudah waktunya bagi Jepang untuk merenungkannya.” (Sinatra/asr)
Sumber ; Epochtimes.com
