Tiongkok secara agresif mencoba merekrut orang asing berbakat di bidang sains dan teknologi untuk tinggal dan bekerja di negara tersebut, kali ini dengan program visa yang baru diresmikan.
“Agar sesuai dengan kebutuhan pembangunan ekonomi dan sosial negara kita,” “talenta asing” seperti ilmuwan dan pengusaha akan memenuhi syarat untuk program ini, lapor Xinhua, kantor berita resmi rezim Tiongkok, pada 4 Januari.
Mereka akan menerima visa multiple-entry 5 atau 10 tahun, yang akan memungkinkan mereka bertahan hingga 180 hari dalam satu waktu. Aplikasi ini gratis dan bisa diproses secepat satu hari, dan dibatasi lima hari kerja. Pasangan dan anak akan menerima visa yang sama.
Pedoman otoritas Tiongkok juga mencantumkan pemenang Hadiah Nobel, mahasiswa postdoctoral dari universitas kelas dunia, dan pelatih olah raga tingkat nasional dalam kategori “bakat kelas atas”, menurut South China Morning Post.
Dalam sebuah upaya ambisius untuk menjadi pemimpin dunia dalam teknologi maju, rezim Tiongkok telah memulai program rekrutmen untuk menarik warga negara Tiongkok dan orang asing untuk bekerja di sektor sains dan teknologi Tiongkok, dengan sebuah paket yang mencakup pekerjaan yang dijamin di universitas Tiongkok, lembaga penelitian, atau badan usaha milik negara; bonus tunai sampai lima juta yuan (sekitar $755.000); serta subsidi penelitian.
Program visa terbaru ini membuat hidup dan bekerja di Tiongkok menjadi lebih mudah bagi talenta yang direkrut.
Surat kabar Tiongkok Beijing News melaporkan bahwa “sertifikat bakat asing kelas atas” yang pertama dikeluarkan untuk direktur sumber daya manusia Microsoft Asia-Pasifik, George Sajualumootil, yang mengatakan bahwa dia sering bepergian ke Tiongkok untuk bisnis.
Dua orang lainnya juga menerima sertifikat tersebut, yang diperlukan untuk memberikan visa: Chong Gu, seorang profesor statistik di Purdue University, dan Lucio Soibelman, seorang profesor di sekolah teknik University of Southern California.
Visa yang mudah diberikan ini sangat berbeda dengan wartawan asing dan akademisi yang sering menolak visa karena menjadi pengkritik rezim Tiongkok yang vokal, di antaranya Perry Link, seorang ahli Tiongkok di Princeton University, yang bersimpati dengan para pemrotes mahasiswa selama gerakan demokrasi 1989 ; dan Paul Mooney, seorang jurnalis yang telah melaporkan tentang Tibet, Xinjiang, dan ketidakadilan sosial yang telah terjadi di Tiongkok, di antara banyak yang lainnya. (ran)
ErabaruNews
