ErabaruNews – Mantan Ibu Negara Amerika Serikat, Hillary Clinton kini sedang diselidiki dalam tiga kasus terpisah oleh pemerintah federal. Bahkan mantan Menteri Luar Negeri ini diduga terlibat dalam satu kasus hukum lainnya, seperti dikutip dari The Epoch Times, Selasa (9/1/2018).
1. Clinton Foundation
Departemen Kehakiman (DOJ) meluncurkan sebuah penyelidikan baru terhadap Yayasan Clinton. Yayasan itu diduga mengumpulkan sumbangan yang terkait dengan transaksi politik dan kegiatan ilegal lainnya.
Seperti dikutip The Epoch Times dari The Hill, menurut pernyataan pejabat penegak hukum anonim, pekan lalu.
Transaksi sumbangan yang terkait barter kepentingan politik itu diduga terjadi ketika Clinton menjabat sebagai Sekretaris Negara. Itu adalah jabatan setingkat menteri yang juga menangani urusan luar negeri AS.
Agen FBI di Arkansas, tempat Yayasan Clinton didirikan, memimpin penyelidikan ini. Mereka telah menginterogasi setidaknya satu saksi, dengan lebih banyak saksi dan bukti diharapkan terkumpul dalam beberapa pekan mendatang.
Penyidik mencari bukti bahwa mantan Presiden, Bill Clinton dan Hillary melakukan bantuan kebijakan politik, dengan imbalan berupa sumbangan ke yayasan mereka. Para agen juga menyelidiki apakah para donatur Clinton Foundation menyumbangkan uang dengan harapan imbalan suatu kebijakan politik, ketika Bill menjabat.
Sejumlah laporan investigasi dan sebuah buku telah diterbitkan selama beberapa tahun yang merinci bagaimana sumbangan berjuta-juta dolar mengalir ke Yayasan Clinton. Donasi berdatangan ketika pemerintah AS mengambil keputusan yang diduga menguntungkan donor dilakukan oleh Departemen Luar Negeri di bawah Clinton.
2. Penggunaan Email dengan Server Pribadi
Presiden Donald Trump terus mengkritik penggunaan server email pribadi oleh Hillary Clinton untuk kepentingan urusan pemerintah yang sensitif selama memimpin Sekretariat Negara.
Penyelidikan atas masalah tersebut tampaknya telah disimpulkan tepat sebelum hari pemilihan di tahun 2016. Ketika itu, direktur FBI James Comey membebaskan Clinton dari segara tuduhan.
Namun temuan selanjutnya membuat Departemen Kehakiman mengeksplorasi ‘apakah ada masalah dari penyelidikan, sehingga harus dibuka kembali,’ seperti dilaporkan The Hill pekan lalu.
Surat eksonerasi Comey yang asli telah diedit oleh pengacara anti-Trump FBI, Peter Sztrok dan bawahan lainnya untuk menghapus beberapa penyebutan ‘sangat lalai’, sebuah istilah hukum yang mendukung pelanggaran kejahatan karena salah menangani informasi rahasia. Surat tersebut, dan juga revisinya, dipublikasikan pada 14 Desember 2017.
Pejabat yang berbicara dengan reporter The Hill, John Solomon, memperingatkan bahwa penyelidikan tersebut ‘tidak pada tahap penyelidikan penuh’.
3. Uranium One
Jaksa Agung Jeff Sessions menginstruksikan jaksa penuntut pada Departemen Kehakiman untuk menanyai agen FBI tentang bukti yang mereka temukan saat penyelidikan yang sedang tidak aktif mengenai kesepakatan uranium yang kontroversial. Kesepakatan itu terkait dengan Bill dan Hillary Clinton yang menyerahkan fasilitas penambangan uranium AS kepada perusahaan milik negara Rusia, seperti dikutip dari NBC.
Jutaan dolar didonasikan kepada Yayasan Clinton dari orang-orang yang mendapat keuntungan dari persetujuan kesepakatan oleh Departemen Luar Negeri ketika dipimpin Hillary Clinton. Sementara Bill Clinton menerima honor sebagai pembicara sebesar 500.000 dolar AS dari sebuah bank Rusia yang terkait dengan transaksi tersebut, seperti dikabarkan The New York Times.
Seorang informan FBI memiliki bukti aktivitas ilegal oleh orang-orang Rusia yang mencoba memalsukan pasar uranium AS, selama setahun penuh. Aktivitas itu terjadi sebelum kesepakatan untuk menjual Uranium One disetujui pada tahun 2010.
Namun, penuntutan berdasarkan bukti itu tidak kunjung dilakukan hingga tahun 2013, bertahun-tahun setelah kesepakatan tersebut disetujui oleh pemerintahan Barack Obama.
4. Pemerintahan Obama Bekukan Kasus Cassandra
Hillary Clinton juga mungkin terjerumus dalam penyelidikan atas penyelesaian investigasi terkait Obama. Investigasi berskala besar dilakukan mengenai bagaimana kelompok teroris Hizbullah yang didukung oleh Iran menjual ratusan juta dolar kokain ke Amerika Serikat untuk mendanai kegiatan terorismenya.
Keadaan seputar penghambatan investigasi tersebut dirinci dalam sebuah laporan investigasi yang diterbitkan media Politico pada bulan Desember. Menurut Politico, keputusan pemerintah Obama untuk menyabotase investigasi memungkinkan Hizbullah untuk mengoperasikan ‘skema dukungan material terbesar untuk operasi terorisme yang pernah ada di dunia’.
Hillary Clinton mungkin berada di bawah garis tengah penyidik sejak dia menjadi kepala Departemen Luar Negeri pada saat pemerintahan Obama berusaha membatalkan penyelidikan tersebut.
“Lebih jauh menyulitkan gambaran itu adalah peran Departemen Luar Negeri, yang seringkali ingin membatalkan tindakan penegakan hukum dan operasi rahasia karena reaksi politik yang mereka ciptakan,” beber Politico. (waa)
