oleh Wu Min-zhou
Epochtimes.id- Meskipun Xi Jinping berhasil mencapai puncak kekuasaan tetapi dia menghadapi situasi politik dari dalam dan luar negeri yang terus menghimpitnya.
Dalam urusan internal, ia menghadapi korupsi pejabat yang merajalela dan warganya yang menentang kekerasan. Dalam tiga tahun ke depan, masalah kemiskinan dan polusi juga menjadi tantangannya.
Sedangkan dalam urusan luar negeri, ia menghadapi ketegangan yang disebabkan oleh ancaman nuklir Korea Utara dan upaya untuk lepas dari blokade politik dan ekonomi Amerika Serikat.
Cai Qi, yang baru menduduki jabatan Sekretaris Komite Partai Kota Beijing tidak lama ini tiba-tiba menerapkan 3 operasi penertiban kota termasuk membersihkan penduduk kelas rendah, membongkar bangunan sipil tanpa ijin dan mengalihkan pemakaian batubara ke gas alam.
Di luar dugaan, hal itu menyulut demonstrasi warga di berbagai pelosok Beijing untuk menentang cara pengusiran dengan kekerasan yang diperlakukan otoritas. Akhirnya ketiga operasi penertiban kota itu terpaksa tidak diteruskan.
Akhir-akhir ini, masyarakat internasional termasuk Australia, New Zealand, Kanada, Jerman dan lainnya menuduh Tiongkok telah melakukan tindakan infiltrasi dan mencampuri urusan dalam negeri mereka yang merusak kedaulatan. Presiden AS Trump pun berujar akan memperkenalkan sanksi perdagangan yang lebih ketat terhadap Tiongkok.
Menghadapi situasi politik yang dihadapi Xi Jinping saat ini, Chen Pokong menyebutkan bahwa ‘model Tiongkok’ itu tak lain adalah totaliter kekuasaan di tangan satu partai yakni mengerahkan semua kekuatan negara mengatas masalah yang dihadapi. Satu perintah turun semua pihak bergerak untuk menjunjung tinggi spirit partai dan mengalahkan segalanya.
Tetapi dari ketiga peristiwa penertiban kota tersebut dapat terlihat bahwa masyarakat kini sudah berubah pikiran, dan pihak berwenang juga takut dengan ‘kena batu’ gara-gara hendak menjunjung tinggi spirit partai.
Chen Pokong mengatakan, bahkan sebelum dan sesudah Kongres Nasional ke 18, otoritas sudah menghadapi 2 pilihan. Ketika itu, terjadi korupsi yang sangat serius. Menghadapi situasi para kelompok kepentingan merebut kekayaan negara, otoritas seharusnya menggunakan cara demokrasi dalam mengatasinya, melalui kebebasan bicara, kebebasan pers, independensi peradilan, menerapkan pemerintahan yang transparan dalam memberantas korupsi. Cara inilah yang ditempuh oleh banyak negara.
Pembasmian korupsi secara permanen hanya dapat dicapai melalui jalan demokrasi meskipun slogan anti korupsi untuk sementara dapat mengatasinya.
Namun dalam menghadapi situasi demikian ini, Xi Jinping justru memilih jalan pemecahan masalah dengan tangan besi yang terpusat.
Menurut Chen, sementara Xi Jinping ingin membongkar kelompok-kelompok kepentingan melalui anti-korupsi dan sekaligus memperbaiki disiplin partai, mengkonsolidasikan kediktatoran satu partai.
Tetapi korupsi pejabat PKT yang sudah sangat parah itu adalah akibat rakyat tidak dapat memantau partai yang diktator. Bila otoritas tetap membiarkan masyarakat berada di luar arena pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, maka anti korupsi itu hanyalah sebuah slogan. Akhirnya membiarkan korupsi berpindah dari satu kelompok ke kelompok lainnya.
Chen percaya bahwa jika Xi Jinping ketika usai Kongres Nasional ke 18 karena menghadapi rongrongan kekuasaan terpaksa menggunakan mesin partai untuk menghabisi para koruptor, maka setelah kekuasaan penuhnya diraih melalui Kongres Nasional ke 19, ia seharusnya tidak lagi menggunakan cara kediktatoran satu partai dalam menangani masalah.
Seperti ucapan yang pernah disampaikan Wang Qishan : “Membersihkan terlebih dahulu yang ada di permukaan lalu yang ada di pedalaman, pembersihan permukaan akan menyediakan waktu guna mempersiapkan pembersihan di pedalaman.”
Dengan demikian, seharusnya usai Kongres Nasional ke 19 ini adalah momentum yang tepat untuk melakukan pembersihan yang ada di dalam. Ingat, Sejarah telah membuktikan bahwa hanya demokrasi dan peradilan yang dapat membersihan yang ada di dalam.
Chen Pokong mengatakan, situasi Tiongkok saat ini hampir sama seperti situasi pada masa sebelum dan sesudah Kongres Nasional ke 18, yaitu menghadapi pilihan antara kediktatoran atau demokrasi.
Jika sosialisme yang sesuai dengan karakteristik Tiongkok di era baru Xi Jinping dikaitan erat dengan tetap menerapkan kediktatoran satu partai, maka siapapun pemimpinnya yang ngotot menempuh jalan ini dapat dipastikan pada akhirnya akan menghadapi kebuntuan.
Luo Yu, mantan sekretaris jenderal Komisi Militer Pusat Partai Komunis Tiongkok yang kini tinggal di Amerika Serikat juga percaya bahwa, meski Xi Jinping sudah memegang kekuasaan penuh dan mengatur partai secara ketat, dia tidak akan mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi Tiongkok saat ini. Karena korupsi dalam tubuh PKT sudah sangat parah.
“Tanpa rencana menyelesaikan masalah status PKT, jangan harap untuk menyelesaikan masalah lainnya,” katanya.
Polisi di luar Balai Besar Rakyat di Beijing, Tiongkok, pada 12 November 2013. (Foto oleh Feng Li / Getty Images)
Demokrasi adalah cara satu-satunya Tiongkok keluar dari permasalahan yang dihadapi sekarang ini.
“Saya pikir Xi Jinping adalah orang pintar, ia tidak berpendirian sebuah kediktatoran akan berusia panjang. Maka baik dirinya maupun rakyat Tiongkok, tidak mungkin bersedia dalam waktu yang lebih lama lagi untuk hidup dalam kekuasaan itu,” imbuhnya.
“Jadi bagaimana ? Satu-satunya cara adalah menempuh demokratisasi”. Ditegaskan oleh Luo Yu bahwa satu-satunya itu berarti tidak ada cara kedua. Tanpa itu, hancurlah rezim.
Ia mengatakan, banyak bidang di Tiongkok sudah mengalami masalah serius, seperti politik, ekonomi, pendidikan, medis, kesehatan, pensiunan, Keluarga Berencana dan lainnya. “Apapun masalah yang ada di sana semua terkait dengan persoalan partai komunis. Persoalan partai komunis adalah mengejar kekuasaan absolut, akhirnya ya korupsinya absolute.”
Oleh karena itu, isu mendasar Tiongkok adalah korupsinya PKT. Satu-satunya solusi untuk masalah ini adalah secara bertahap dan teratur melangkah menuju demokratisasi.
Meskipun langkah itu tidak mudah, tetapi bukannya tidak ada contoh. Kata Luo Yu, Tiongkok ingin melangkah menuju demokrasi, resiko dan tantangan pasti akan muncul menghadang. Tetapi mantan Presiden Taiwan mendiang Chiang Ching-kuo telah melewatinya di masa lalu. Bahkan resiko dan tantangan yang ia hadapi jauh lebih besar.
Jadi masalahnya adalah apakah Presiden Xi Jinping memiliki tekad itu. Tetapi Luo Yu tetap memberikan imbauan kepada Xi agar ia menempuh jalan demokratisasi jika menghendaki Tiongkok berubah lebih baik. (Sinatra/asr)
Sumber : Epochtimes.com
