oleh Li Wenxin
Epochtimes.id- Usulan untuk merevisi konstitusi yang terkait masa jabatan kepala negara dan wakilnya telah disetujui Kongres Nasional Rakyat Partai Komunis Tiongkok (PKT) melalui pungutan suara.
Media Hong Kong mengungkapkan bahwa revisi konstitusi ini telah menimbulkan kontroversi di internal Partai Komunis Tiongkok.
Sebelum mengajukan usul perubahan konstitusi secara terbuka, sebagian besar pejabat wakil menteri dari partai, pemerintah, dan sistem militer tidak mengetahui situasi tersebut, dan beberapa pejabat bahkan menyatakan ketidaksetujuannya. Karena alasan ini, Xi Jinping secara khusus berkumpul untuk mempersatukan pemikirannya.
Sidang Pleno Ketiga Sidang Pertama Kongres Nasional Rakyat Ketigabelas pada 11 Maret sore telah menyetujui rencana revisi Konstitusi, secara formal menghapus persyaratan tentang kepala dan wakil kepala negara tidak dapat terpilih lagi setelah 2 periode menjabat.
Menurut laporan bahwa di antara 2964 orang yang berpartisipasi dalam pemungutan suara, hanya 2 suara yang menentang, 3 abstain dan 1 suara tidak sah.
Media resmi Tiongkok sebelumnya mengungkapkan bahwa setelah revisi konstitusi disetujui Kongres Nasional Rakyat maka draf artikel yang relevan mengenai revisi konstitusi tersebut akan segera didistribusikan kepada komite yang baru akan terbentuk beserta beberapa partai demokratis yang sah untuk dimintai pendapat.
Media Hongkong ‘Ming Pao’ pada 12 Maret melaporkan bahwa meminta pendapat dari partai terkait terutama ditujukan untuk memperoleh input tentang isu penghapusan batas waktu pemimpin negara.
Karena Komite Sentral secara halus telah menyatakan ketidaksetujuannya. Xi Jinping mengusulkan untuk dibahas dalam sidang pleno khusus yakni Dwi Konperensi PKT agar ada kesatuan pemikiran.
Khusus untuk tahun ini, Dwi Konperensi PKT akan dikhususkan untuk membahas soal revisi konstitusi.
Laporan mengutip sumber yang mengatakan bahwa Li Zhanshu, selaku anggota Komite Tetap Politbiro Partai Komunis Tiongkok dalam Dwi Konperensi menjelaskan rencana penghapusan masa jabatan kepala negara tersebut bertujuan untuk membentuk kekuatan terpadu di bawah pimpinan Xi Jinping.
Xi Jinping juga menekankan bahwa partai perlu ada satu pemikiran yang sama dalam memahami revisi konstitusi, tidak boleh ada yang memecah belah masalah ini. Menurut sumber, sikap Komite Sentral PKT saat itu sangat konsisten.
Beberapa hari sebelum Dwi Konperensi diadakan, pihak berwenang Beijing tiba-tiba mengumumkan pengadaan Sidang Pleno Ketiga Komite Sentral, Terlebih lagi, media Xinhua Agency berbahasa Inggris telah lebih dahulu mengungkapkan bahwa Partai Komunis Tiongkok akan mengubah konstitusi termasuk penghapusan masa jabatan kepala dan wakil kepala negara.
Pada saat itu, beberapa analis percaya bahwa hal ini mungkin disebabkan oleh karena perpanjangan masa jabatan Xi Jinping mendapatkan perlawanan dari pejabat puncak partai. Sehingga Xi tiba-tiba mengambil tindakan.
Douglas Paal, wakil presiden Carnegie International Peace Foundation, sebuah think tank Washington menganalisis dalam sebuah wawancara dengan VOA bahwa tampaknya niat Xi Jinping untuk memperpanjang masa jabatannya telah mengalami beberapa perlawanan, namun tidak jelas berapa besar perlawanan ini.
Mantan Duta Besar AS untuk Tiongkok J. Stapleton Roy juga percaya bahwa usulan Xi untuk memperpanjang masa jabatan mengalami hambatan dari dalam partai. Memiliki perlawanan di dalam partai tersebut. Oleh karena itu, Xi perlu mengadakan pleno tambahan untuk menyelesaikan hambatan tersebut
Dan sekali lagi mencerminkan bahwa ada perbedaan serius di antara pemimpin puncak PKT tentang bagaimana menangani masalah tertentu.
Chen Pokong, pakar masalah Tiongkok juga berpendapat kekuasaan Xi Jinping masih belum bebas dari rongrongan oleh pejabat tingkat atas, itu yang mendorong Xi segera mengadakan Sidang Pleno Ketiga.
Hal itu dinilai lebih akan memberikan manfaat bagi Xi Jinping karena perwakilan partai yang masuk Kongres Nasional Rakyat PKT ke-19 adalah orang-orang pilihannya.
Meski revisi konstitusi dinyatakan sah dengan perolehan suara tinggi, namun media Barat dan opini publik masih memiliki keraguan.
Ketika Xi Jinping menghadiri perundingan delegasi Shandong pada 8 Maret lalu, ia menyebutkan bahwa keberhasilan (Tiongkok) tidak mesti karena (prestasi) dirinya.
Analis percaya bahwa ini adalah tanggapan Xi atas kontroversi mengenai revisi konstitusi. Pernyataan ini juga sebagai cerminan bahwa Xi tidak berharap untuk jadi kepala negara seumur hidup. (Sinatra/asr)
