Dalam penolakan lebih lanjut tentang WeChat, platform pesan instan dan media social popular milik Tiongkok, departemen pertahanan Australia telah melarang stafnya untuk menggunakan aplikasi ini di telepon-telepon dinas mereka.
Australian Financial Review adalah yang pertama yang melaporkan berita tersebut pada 11 Maret.
“Pertahanan tidak menyediakan atau mendukung penggunaan perangkat lunak yang tidak sah, termasuk aplikasi media sosial WeChat, pada perangkat mobile Pertahanan,” kata seorang juru bicara kepada publikasi Australia tersebut, namun tidak menjelaskan mengapa aplikasi tersebut dilarang.
WeChat tidak menyediakan enkripsi end-to-end (langsung dari awal hingga akhir) antara pengguna, membuat pesan tersebut rentan terhadap pihak ketiga. Selain itu, semua pesan disimpan di server WeChat di Tiongkok. Meskipun perusahaan telah bersikeras bahwa mereka akan menghapus pesan begitu pesan tersebut diterima oleh pengguna yang dimaksud, namun The Epoch Times telah melaporkan bahwa perusahaan tersebut telah memperbarui perjanjian kebijakan privasinya pada bulan September 2017, yang menyatakan bahwa mereka akan “menahan, menyimpan atau mengungkapkan” data-data para pengguna untuk mematuhi “hukum atau peraturan yang berlaku di Tiongkok.”
Dalam laporan Amnesty International tentang perlindungan privasi yang secara umum digunakan oleh aplikasi olah pesan di seluruh dunia, WeChat mencetak angka 0.
Mengutip pakar keamanan cyber yang memiliki koneksi ke pemerintah Australia, Australian Financial Review mengatakan para pejabat khawatir dengan kerentanan data pengguna di aplikasi tersebut.
“Pemahamannya adalah aplikasi seperti WeChat memiliki kemampuan lebih tinggi untuk mengumpulkan dan memantau data,” kata sumber yang tidak disebutkan namanya tersebut. “Mereka [Pertahanan] akan sangat khawatir tentang perangkat lunak yang dimasukkan ke perangkat yang kemudian bisa mengakses jaringan militer yang aman.”
WeChat bekerja sama dengan rezim Tiongkok untuk menyensor konten yang tidak disukainya. Dalam beberapa kasus terdokumentasi, warga Tiongkok dan non Tiongkok telah dihukum karena mengirim pesan yang tidak disetujui oleh negara, termasuk aktivis Taiwan Lee Ming-che, yang baru-baru ini dijatuhi hukuman penjara karena menyebarkan pesan pro demokrasi melalui WeChat dan platform media sosial lainnya untuk para pengguna di Tiongkok daratan. Ini terlepas dari kenyataan bahwa Lee telah mengirim pesan-pesan tersebut dari luar Tiongkok.
Pada bulan Desember 2017, kementerian pertahanan India juga mengeluarkan daftar lebih dari 40 aplikasi smartphone yang dikembangkan Tiongkok, termasuk WeChat, yang dianggap “spyware,” meminta semua petugas keamanan untuk menghapus aplikasi tersebut dari telepon mereka. “Penggunaan aplikasi ini oleh personel pasukan kami dapat merugikan keamanan data yang berimplikasi pada kekuatan dan keamanan nasional,” kata pemberitahuan tersebut, menurut The Indian Express.
Dan pada bulan Mei 2017, Rusia juga memblokir WeChat, dengan alasan bahwa perusahaan tersebut telah melanggar peraturan Rusia tentang perusahaan-perusahaan teknologi asing yang menyimpan data pribadi pengguna Rusia di Rusia, menurut sebuah laporan oleh South China Morning Post.
Sementara itu, di Amerika Serikat, badan intelijen Amerika memperingatkan terhadap penggunaan telepon genggam buatan Huawei dan ZTE oleh pegawai-pegawai pemerintahan, keduanya merupakan perusahaan yang memiliki jalinan erat dengan rezim Tiongkok, mengingatkan tentang risiko spionase yang disponsori negara dan serangan cyber.
Anggota parlemen A.S. juga telah mengusulkan sebuah RUU yang akan melarang badan-badan pemerintah melakukan kontrak dengan Huawei dan ZTE. (ran)
ErabaruNews
